Dasar Hukum. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2011 Tentang.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi. 2. Maksud dan
tujuan.
11. STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI
No. 1.
2.
Komponen
Uraian
Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi
Maksud dan tujuan
Dalam rangka antisipasi percepatan pertumbuhan pembangunan dan menjamin tata tertib, kenyamanan, keselamatan bangunan yang ada di Kota Cimahi, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang senantiasa meningkat; Bangunan yang berdiri harus ditangani dan dikelola sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi
3.
Klasifikasi/ sasaran
Terlampir pada Lampiran II.1
4.
Persyaratan
Terlampir pada Lampiran II.2
5.
Sistem, mekanisme dan prosedur
Terlampir pada Lampiran I
6.
Jangka Waktu Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
7.
Pemberi pertimbangan
Tim Teknis
8.
Biaya/tarif
Terlampir pada Lampiran III
9.
Produk Pelayanan
1) Dokumen Izin: Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo Cimahi warna, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode sebelah kiri bawah, Tandan tangan Kepala KPPT 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Kertas NCR 5 rangkap, Kop Kota Cimahi, Logo Hitam Putih, Font: Arial, ukuran 11 point Cap Basah, Tanda tangan Kepala KPPT
10.
Masa berlaku
IMB berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan
11.
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
Terlampir pada Lampiran IV
12.
Kompetensi Pelaksana
a. Jenjang pendidikan : -
minimal Diploma III,diutamakan Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur /Lingkungan (Front Office)
-
minimal Diploma III,diutamakan , Jurusan Ilmu Komputer/Informatika (Back Office)
-
minimal Diploma III,diutamakan , Jurusan Ekonomi/Akuntansi (SKRD)
b. Pelatihan : Diklat PTSP c. Pangkat : minimal Pengatur, II/c
59
No.
Komponen
Uraian d. Jabatan
13.
Pengawasan Internal
: Fungsional Umum
- Kepala Seksi Pelayanan (Front Office) - Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan (Back Office) - Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan
Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas izin 14.
Jumlah Pelaksana
- 3 orang (Front Office) - 1 orang (Back Office) - 1 orang (Tata Usaha)
15.
Jaminan Pelayanan
Janji Pelayanan
16.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital, CCTV
17.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana
60
BAGAN ALUR PENERBITAN IMB
Pelaksana No.
Mutu Baku
Kegiatan
Keterangan Pemohon
1
Mengi s i Formul i r Permohona n IMB da n mel engka pi pers ya ra ta n Admi ni s tra s i da n pers ya ra ta n Tekni s .
2
Meneri ma da n memeri ks a berka s permohona n bes erta pers ya ra ta nnya .
LOKET1
Dinas PU
PENGOLAHA PENGAMBILAN IZIN N
KEPALA KANTOR
BANK BJB
Kelengkapan
Waktu
- Formul i r Permohona n da n kel engka pa n pers ya ra ta nnya -Ga mba r Kons truks i ya ng di s ya hka n Di na s PU - Pers ya ra ta n tekni s l a i nnya - Buku Penda fta ra n - Check Li s t
Tidak
2 ha ri
3
4
Memeri ks a da n mengecek kemba l i perhi tunga n retri bus i IMB da ri PU
- Perhi tunga n Retri bus i da ri PU ya ng dta nda ta nga ni ol eh Ti m Tekni s
Tidak
Ta nda Teri ma Berka s Permohona n IMB ya ng tel a h di ta nda ta nga ni ol eh Ka s i e Pengol a ha n 2 ha ri
Ya -Form SKRD ra ngka p 5
5
Menceta k SKRD
6
Memul a i pros es pemeri ks a a n dra ft IMB da n pers ya ra ta npers ya ra ta n s a mpa i denga n penceta ka n IMB di ba gi a n pros es pengol a ha n i zi n
7
Pena nda ta nga na n SKRD da n i zi n ol eh Kepa l a Ka ntor
8
Petuga s SKRD memberi ka n SKRD IMB kepa da pemohon untuk memba ya r retri bus i IMB di BJB
2 ha ri
Kerta s dra ft SK
Y a
Form ya ng tel a h di i s i ni l a i retri bus i ya ng ha rus di ba ya r pemohon
4 ha ri
Dra ft da n SK IMB ya ng tel a h di peri ks a da n tel a h di s etujui ol eh Ka s i e Pengol a ha n
2 ha ri
SK IMB da n SKRD ya ng tel h di ta nda ta nga ni ol eh Kepa l a Ka ntor
SK IMB da n SKRD
Tidak
9
Ta nda teri ma berka s ma s uk da ri l oket 1
Ya - Buku regi s ter penomora n Res i
Membua t Ta nda Teri ma berka s IMB ya ng di ta nda ta nga ni ol eh Kepa l a Seks i Pel a ya na n
Output Formul i r Permohona n IMB da n kel engka pa nnya
SKRD ya ng s uda h di veri vi ka s i da n di va l i da s i ol eh BJB SKRD ya ng s uda h di ta nda ta nga ni Kepa l a Ka ntor SKRD ya ng s uda h di veri vi ka s i da n di va l i da s i ol eh BJB
Pemohon menyera hka n bukti pemba ya ra n ke l oket SKRD da n meneri ma IMB
2 ha ri
14 hari
61
Sura t IMB da n l a mpi ra n kel engka pa n,1 l emba r tembus a n SKRD untuk Pemohon
LAMPIRAN II.1
KLASIFIKASI /SASARAN
Penggolongan bangunan untuk penerbitan IMB berdasarkan kepada Fungsi Bangunan, yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus. (1) Fungsi hunian, yaitu mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara. (2) Fungsi keagamaan, yaitu mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng. (3) Fungsi usaha, yaitu mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gudang. (1) Fungsi sosial dan budaya, yaitu mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan pelayanan umum. (2) Fungsi khusus, yaitu mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Satu bangunan dapat memiliki fungsi ganda/campuran.
Adapun klasifikasi bangunan sebagai berikut :
Bangunan Klasifikasi Sederhana adalah bangunan dengan karakter kontruksi sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10 (sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi sederhana, antara lain : 1. Bangunan yang sudah ada desain prototipenya dan/atau yang jumlahlantainya maksimal 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 500m2 2. Bangunan rumah tidak bertingkat dengan luas maksimal 70m2 3. Bangunan pelayanan kesehatan seperti puskesmas 4. Bangunan pendidikan tingkat dasar maksimal lanjutan dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai
Bangunan Klasifikasi tidak sederhana adalah bangunan dengan karakter kontruksi, kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10 (sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi tidak sederhana, antara lain:
62
1. Bangunan yang belum ada disain prototipenya dan/atau yang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m2; 2. Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas di atas 70 m2; 3. Bangunan
pelayanan
kesehatan, seperti rumah sakit klas A, B, C dan D
4. Bangunan pendidikan tingkat dasar s.d. lanjutan dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan pendidikan tinggi.
Bangunan klasifikasi khusus adalah bangunan yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusu, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/atau teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunan minimum selama 10 (sepuluh) tahun.
Fungsi bangunan ganda/campuran adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai rumah tinggal dan tungsi lainnya adalah sebagai sarana jasa dan/atau sarana perdagangan
63
LAMPIRAN II.2 PERSYARATAN IMB 1. Photo copy KTP atau tanda bukti diri; 2. Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum; 3. Photo copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah lainnya; 4. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratanpersyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku; 5. surat Kuasa apabila dikuasakan; 6. Photo copy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Keterangan Rencana Kota; 7. Surat pernyataan / surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya. 8. Surat pernyataan menyediakan lahan parkir bagi bangunan ruko, perusahaan, industri
dan
tempat
rekreasi,
sebagaimana
tercantum
dalam
gambar
situasi/Gambar Tapak Bangunan; 9. Gambar Konstruksi Bangunan yang sudah ada / Rencana Gambar Konstruksi Bangunan; 10. Perhitungan konstruksi bangunan baja dan atau beton apabila bangunan bertingkat, serta penyelidikan tanah/zondering tanah; 11. Photo copy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), bagi bangunan perusahaan yang wajib memiliki; 12. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya bagi bangunan rumah tinggal, rumah tinggal bertingkat, Perusahaan dan Industri, yang diketahui oleh RT, RW, Lurah; 13. Untuk perombakan, perubahan dan penambahan diketahui cukup RT, RW; 14. Tanda lunas PBB tahun terakhir. 15. Persyaratan lainnya dari Dinas terkait bila dipandang perlu;
64
LAMPIRAN III : STRUKTUR TARIF RETRIBUSI IMB
1. Untuk setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi; 2.
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut : a. Bangunan Rumah Tinggal meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. b.
Untuk Bangunan semi Permanen adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,2 %. Untuk Bangunan Permanen Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,2 %. Untuk Bangunan Permanen Rumah Sederhana (RS) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,5 %. Untuk Bangunan Permanen Real Estate (RE) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,5 %. Untuk Bangunan Permanen (Vila) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,5 %.
Bangunan Perusahaan meliputi : 1. 2. 3.
Untuk Bangunan semi Permanen adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 1 %. Untuk Bangunan Permanen I adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 1 % Untuk Bangunan Permanen II adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 1 %.
c.
Bangunan Pemerintah ditetapkan sesuai ketentuan Ayat (2) Pasal ini.
d.
Bangunan Pelengkap, meliputi : 1. Untuk membuat / memperbaharui Gorong-gorong, adalah setiap meter panjang x tarip harga dasar bangunan pelengkap x 0,5 %; 2. Untuk membuat / memperbaharui benteng tembok (branmuur batas) adalah tiap meter panjang x tarip harga dasar bangunan pelengkap x 0,5 %; 3. Untuk membuat / memperbaharui pagar besi (tembok) / ram dengan kawat /ram dengan kawat tinggi tidak lebih dari 1.20 m adalah tiap meter panjang x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %; 4. Untuk membuat / memperbaharui jembatan adalah luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %; 5. Untuk membuat jalan tanah / koral adalah luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %; 6. Untuk membuat jalan beton / aspal dan jembatan adalah tiap luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %; 7. Untuk membuat selokan / grappel adalah tiap meter panjang x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %; 8. Untuk membuat tangki air adalah tiap meter kubik x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %; 9.
Untuk membuat bak / kolam / water treatmen/ tanki adalah tiap luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %; 10. Untuk membuat rabat, lantai terbuka, jemuran adalah luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;
65
11. Untuk bangunan diluar ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, c, dan d dihitung sebesar 1 dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan pokok dan bangunan pelengkap. 3.
Pada bangunan bertingkat (loteng) besarnya retribusi dikenakan untuk tiap tingkat sebesar ¾ x retribusi bangunan pokok lantai satu;
4.
Pada bangunan tanpa dinding besarnya retribusi dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi bangunan pokok.
5. Untuk perombakan / perbaikan ringan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 9 dikenakan tarip sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen); 6. Untuk mendapatkan izin ulang, karena izin yang telah diterbitkan hilang, perubahan status daerah / wilayah, dan rusak (tidak terbaca) retribusinya dikenakan 20% (dua puluh persen) dari tarip yang berlaku; 7. Balik nama IMB, pemohon dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip yang berlaku; 8. Untuk mendapatkan izin penyesuaian karena izin yang diberikan akan mengalami perubahan tapak, rangka atap dan bentuk / type bangunan retribusinya dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip yang berlaku; 9. Untuk bangunan rumah tinggal yang berubah fungsi menjadi bangunan toko / perusahaan / perusahaan industri, pemohon dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari tarip dasar bangunan pokok Perusahaan Industri; 10. Untuk bangunan Perusahaan / Perusahaan Industri yang mengalami perubahan peruntukan tanpa balik nama dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip retribusi. 11. Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan / rumah tinggal / hunian / kantor pemerintah 20% x luas Bangunan x Rp. 500,-; 12. Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan Perusahaan / Perusahaan Industri 20 % x luas bangunan x Rp. 1.000,-; 13. Biaya Pemeriksaan gambar dan pengawasan untuk bangunan / rumah tinggal / hunian / Kantor Pemerintah dan Perusahaan / Perusahaan Industri sebesar 10% x jumlah tarif retribusi; 14. Bagi setiap pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya untuk Papan Proyek / Papan Izin Mendirikan bangunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penerbitan, yang alokasi dananya tidak disetorkan ke kas Daerah melainkan dipergunakan untuk bahan papan IMB.
66
Lampiran IV: Sarana/Prasarana/Fasilitas Pendukung Pelayanan
UNIT SATUAN KERJA RUANGAN
No. Urut
: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : SEKSI PELAYANAN : LOKET 1
Nama Barang / Jenis Barang
Model
Ukuran
Bahan
No. Kode Barang
Jumlah Barang
1
Kursi kerja
Frontline
-
Plastik, Kain, Metal dll
02.06.02.01.30.
2
2
Meja Tulis / Rapat
½ Biro
-
Kayu
02.06.02.01.48
4
3
Printer
Laserjet
-
metal,plastik dll
02.06.03.04.08.
1
4
Jaringan Komputer
LAN & internet
-
metal,plastik dll
02.06.03.06.06
1
5
Filling Cabinet
4 laci
-
Besi
02.06.01.04.04
2
6
Kursi Kerja (tanpa sandaran tangan)
-
-
Plastik, Kain, Metal dll
02.06.02.01.30
2
7
Komputer PC (OS & Office License)
Desktop
-
metal,plastik dll
02.06.03.02.01.
3
8
UPS / Stabilizer
10 A, 1200 Watt
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.01.52.
1
9
Kamera Digital
7,1 MP, 2,5"
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.02.03.
1
10
Multimedia Card PPTSP
Flip
1 GB
Besi , plastik / Elektronik
02.06.03.03.12.
1
11
Pesawat Telepon Digital
PABX
-
Metal, Plastik dll
02.07.02.01.11.
1
12
Meteran digital
Laser, 60 m
-
Metal/plastik
02.04.03.01.31.
3
13
Global Positioning system (GPS)
Colorada A 300 (Oregon)
2,4"x5,5"x1,4"
Besi , plastik / Elektronik
02.04.03.01.71
3
14
Monitor
LCD
15,6"
Metal, Plastik dll
02.06.03.05.03
1
Catatan: Standar Sarana/Prasarana/Fasilitas tersebut di atas digunakan bersama untuk pelayanan 4 jenis izin di loket 1.
67
