306 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program ...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa a) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan b) Fasilitasi permodalan bagi kelompok tani 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan a) Monitoring dan evaluasi kelompok usaha masyarakat b) Fasilitasi dan koordinasi usulan kelompok usaha masyarakat c) Sosialisasi

hasil

monitoring

dan

evaluasi

pembedayaan

masyarakat d) Pembinaan dan pemberian bantuan stimulan lumbung pangan e) Pembinaan dan pencanangan bulan bhakti gotong royong f) Koordinasi dan pembinan kelembagaan masyarakat desa g) Koordinasi,

fasilitasi,

dan

analisa

pemberian

stimulan

pembangunan h) Koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan analisis pembangunan berbasis masyarakat desa i) Monitoring, evaluasi, dan analisis pembangunan berbasis swadaya masyarakat j) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa a) Penyampaian, pembinaan, dan monitoring dana penyeimbang desa dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). b) Koordinasi, monitoring,pembiaan, dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Lomba Desa) c) Pembinaan RT/W d) Koordinasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang fisik f) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang sosial 306


g) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi h) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang budaya i) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup j) Stimulan kelompok berprestasi pertanian dan kehutanan 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a) Gladi manajemen bagi perangkat desa baru b) Pembinaan APBDesa c) Pembinaan keuangan bagi bendaharawan desa d) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan

urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa adalah sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa a) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan kepada 28 koperasi dan 5 PK, penyaluran dan monitoring evaluasi penguatan modal bagi koperasi dan IKM sebanyak 50 Orang 150 nasabah. b) Fasilitasi permodalan bagi kelompok tani kepada 137 kelompok tanaman pangan, 26 kelompok LUEP/LDM, 72 kelompok pertanian, 100 kelompok perikanan dan 11 kelompok PK kehutanan dan perkebunan. 2) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan a) Monitoring dan evaluasi kelompok usaha masyarakat melalui tersusunnya

1 dokumen

10 buku laporan

pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kelompok usaha masyarakat. b) Fasilitasi dan koordinasi usulan kelompok usaha masyarakat berupa 1 dokumen 30 buku laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi usulan kelompok usaha masyarakat.

307


c) Sosialisasi

hasil

monitoring

dan

evaluasi

pembedayaan

masyarakat berupa 1 dokumen 10 buku hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat. d) Pembinaan dan pemberian bantuan stimulan lumbung pangan kepada 5 kelompok. e) Pembinaan dan pencanangan bulan bhakti gotong royong di 85 desa. f) Koordinasi dan pembinan kelembagaan masyarakat desa sebanyak 2 kali. g) Koordinasi,

fasilitasi,

dan

analisa

pemberian

stimulan

pembangunan di 17 kecamatan, 3 dokumen rekomendasi besaran bantuan stimulan dan 5 buku laporan pelaksanaan pemberian bantuan stimulan. h) Koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan analisis pembangunan berbasis masyarakat desa di 17 kecamatan. i) Monitoring, evaluasi, dan analisis pembangunan berbasis swadaya masyarakat di 17 kecamatan, dan 17 kali kunjungan kerja

dan

peresmian

kegiatan

pembangunan

swadaya

masyarakat. j) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan berupa 110 kali 269 orang pembinaan BPD dan anggota BPD, 2 kali

pembinaan LPMD, 1 kali pembinaan RT/RW, dan

pembinaan 183 P3A 126 kelomtan. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa a) Penyampaian, Pembinaan dan Monitoring Dana Penyeimbang Desa dan BPHTB berupa penyampaian Dana Penyeimbang Desa dan BPHTB masing-masing di 86 desa, pembinaan dan monitoring Dana Penyeimbang Desa dan BPHTB masingmasing di 4 kecamatan. b) Koordinasi, monitoring, pembinaan, dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Lomba Desa) di 86 desa. 308


c) Pembinaan RT/W kepada 88 orang. d) Koordinasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peninjauan ke lokasi gotong royong 12 bulan. e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang fisik berupa 119 kali fasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat desa, 36 kali fasilitasi kegiatan pembangunan di kecamatan, 56 kali fasilitasi kegiatan P3A dan kelompok tani, dan 50 kali fasilitasi kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan di kecamatan. f) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang social berupa 1 bulan pendampingan KKN, 129 eksemplar data dan laporan penanggulangan

kemiskinan,

55

kali

koordinasi

monev

penanggulangan kemiskinan, 30 KK pembinaan kelompok USEP dan KUBE, 5 kali pembinaan UKS, 3 kali koordinasi rapat raskin, 1 kali koordinasi DBKS, 1 kali penanganan penyandang cacat, 12 bulan fasilitasi TKPK kecamatan, 106 kali

fasilitasi

pemberdayaan

kelompok

perempuan

dan

perlindungan anak, 18 kelompok fasilitasi kegiatan PKK, 52 kelompok fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, 29 kegiatan fasilitasi peningkatan pendidikan non formal, 21 kegiatan fasilitasi UKS, pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi, 50 kelompok fasilitasi kegiatan peningkatan pendidikan anak usia dini dan TK. g) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi berupa 81 kali fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif, 24 kali fasilitasi pameran potensi daerah, 60 kali fasilitasi kegiatan IKM dan data IKM, 65 kali 14 desa fasilitasi kegiatan pendampingan

PNPM

MP,

2

kali

fasilitasi

kegiatan

pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi/UMKM, 1 kali pembinaan koperasi, dan 1 kali fasilitasi bazaar pasar lebaran. h) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang budaya berupa 40 jenis 8 kali fasilitasi kegiatan pelestarian adat dan budaya,

309


30

jenis

6

desa

fasilitasi

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan seni tradisional. i) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup berupa 41 kali fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah, 19 kali 5 desa fasilitasi penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. j) Stimulan kelompok berprestasi pertanian dan kehutanan berupa pemberian stimulan kelompok berprestasi tingkat nasional kepada 5 kelompok, pemberian stimulant kepada petugas/masyarakat pertanian berprestasi tingkat nasional kepada 5 orang. 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a) Gladi manajemen bagi perangkat desa baru kepada 16 orang. b) Pembinaan APBDesa sebanyak 4 kali. c) Pembinaan keuangan bagi bendaharawan desa kepada 86 orang. d) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa berupa 67 kali pembinaan perangkat desa, 3 kali pengisian kabag/kaur, dan 35 kali pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana buku lampiran) Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat telah disalurkan bantuan sosial

kemasyarakatan

dan

pemberdayaan

masyarakat

sebesar Rp13.493.100.000,00 meliputi: 1) Dana Gotong Royong sebesar Rp2.400.000.000,00. 2) Dana Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp4.300.000.000,00. 3) Bantuan kepada masyarakat sebesar Rp777.550.000,00. 4) Bantuan kepada organisasi keagamaan sebesar Rp914.350.000,00 5) Bantuan kepada kelompok binaan sebesar Rp1.500.000.000,00.

310


6) Bantuan aspal dianggarakan sebanyak 3.001 drum atau sebesar Rp3.601.200.000,00. Upaya

meningkatkan

kelancaran

kegiatan

pembangunan

dan

memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilakukan melalui pemberian bantuan gotong royong pada 86 desa dan bantuan aspal pada 17 kecamatan. Program pemberian bantuan pembangunan tersebut mampu menggali partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan. Grafik 3.30. Rekapitulasi Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2007-2011 (dalam juta rupiah)

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2007

36.159 19.771

5.480

4.685

46.068

39.128

38.178

6.000

2008

3.500

2009

Bantuan

2.400

2010

2011

Swadaya Masyarakat

Sumber: Sekretariat Daerah Grafik 3.31. Perkembangan Bantuan Aspal Tahun 2007-2011

2007

2008

Drum (buah)

Nilai (juta Rp)

2.5 0

69 3.0

1.5 84

3.9

09

2009

13 20

0

9

3 4.6 85

3.5 2

6 2.9 3

2.000

3.9 37 3.2 48

4.000

4.2 07 4.2 07

6.1

53

6.000

7.1 80

6.4

32

8.000

2010

2011

Swadaya (juta Rp)

Sumber: Sekretariat Daerah

Kebijakan pengembangan perekonomian daerah diarahkan pada upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat antara lain melalui program community development berupa pemberian modal usaha bagi kelompok ekonomi masyarakat dan penguatan modal pada Usaha Kecil Menengah (UKM), penyertaan modal pada BUMD dan melakukan pembinaan pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). 311


Dana Gotong royong pada tahun 2011 dapat menggali dana partisipasi masyarakat sebesar Rp19.771.134.399,00 atau meningkat sebesar 821,31% dari pemberian bantuan sebesar

Rp2.400.000.000,00.

Bantuan aspal pada tahun 2011 dapat menggali dana partisipasi masyarakat sebesar Rp3.069.629.750,00 atau meningkat sebesar 193,79% dari pemberian bantuan yang sudah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.584.000.000,00, sedangkan sisanya sebanyak 1.681 drum, digunakan untuk melanjutkan pemberian bantuan dan akan disalurkan pada tahun berikutnya berdasarkan proposal yang masuk dan kesesuaian hasil verifikasi (aspal 3.001 drum, masih sisa 1.681 drum). Selain dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberdayaan masyarakat juga mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan. PNPM Perkotaan dari APBN sebesar Rp12.425.000.000,00 dengan dana pendampingan dari APBD sebesar Rp550.000.000,00 yang ditujukan bagi 75 desa di 15 Kecamatan berupa bantuan langsung masyarakat kepada 75 BKM. PNPM Perdesaan dari APBN sebesar Rp7.862.565,00,00 untuk Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Cangkringan

dan

dana

pendampingan

dari

APBD

sebesar

Rp275.000.000,00 dialokasikan untuk Kecamatan Prambanan. PNPM perdesaan digunakan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 25% dan sisanya untuk kegiatan pengembangan sarana prasarana fisik, kesehatan dan pendidikan Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi bagi hasil pada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa

dan

bantuan

sosial

kemasyarakatan

dan

pemberdayaan

masyarakat.

312


Bagi hasil pada pemerintah desa sebesar Rp19.693.062.267,00 meliputi: 1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.756.577.418,00. 2) Bantuan

keuangan

khusus

pada

pemerintah

desa

sebesar

Rp3.071.000.000,00. 3) Dana Penyeimbang Desa (Pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan kabupaten) sebesar Rp4.417.755.712,00 4) Pengembalian PBB Provinsi sebesar Rp551.396.000,00. 5) Bagi Hasil Retribusi Provinsi sebesar Rp917.719.092,00. 6) Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten sebesar Rp7.529.000.000,00. 7) Bagi

Hasil

Retribusi

Daerah

Kabupaten

sebesar

Rp1.449.614.043,00. Penggunaan dana bagi hasil kepada pemerintah desa adalah untuk memberikan

stimulan

pembangunan

di

tingkat

padukuhan

dan

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju demokratisasi dan kemandirian desa diberikan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai. Pada tahun 2011 Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.756.577.418,30 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp6.844.516.200,00. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan. Namun demikian pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebesar Rp3.071.000.000,00 sebagai respon atas penurunan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan penggunaan disamakan dengan Alokasi Dana Desa. Realisasi Alokasi

313


Dana Desa pada beberapa tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut: Grafik 3.32. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2006-2011 milyar rupiah

15,000

10,992

9,741

10,198

10,000

6,844 4,360

5,000

1,756

0,000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Penggunaan

Alokasi

Dana

Desa

(ADD)

diperinci

untuk biaya

operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Besaran 70% dari ADD didistribusikan

kepada

warga

masyarakat

untuk

meningkatkan

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di tingkat

desa

sebagai

wujud

partisipasi

warga

dalam

proses

perencanaan pembangunan. Bantuan

keuangan

kepada

pemerintah

desa

sebesar

Rp20.819.935.000,00 meliputi: 1) Hadiah Lunas PBB sebesar Rp300.000.000,00. 2) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kepala Desa dan Pernangkat Desa serta tambahan penghasilan bagi desa berpenghasilan rendah/desa minus sebesar Rp14.081.500.000,00. 3) Tunjangan

Badan

Permusyawaratn

Desa

(BPD)

sebesar

Rp2.390.800.000,00. 4) Bantuan RT/RW sebesar Rp1.650.000.000,00. 5) Bantuan Operasional Dukuh sebesar Rp1.454.400.000,00. 6) Bantuan

penyelenggaran

Pilkades

dan

Pilduk

sebesar

Rp350.000.000,00. 314


7) Penghargaan

bagi

Perangkat

Desa

purna

tugas

sebesar

tugas

sebesar

Rp200.000.000,00. 8) Penghargaan

bagi

Kepala

Desa

purna

Rp18.000.000,00. 9) Tali asih kepada partisan calon kades sebesar Rp2.500.000,00. 10) Ganti rugi tanah pelungguh yang terkena erupsi merapi sebesar Rp234.000.000,00. 11) Lain-lain sebesar Rp137.735.000,00. c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

urusan

pemberdayaan

masyarakat

dan

desa

dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan, . Satuan organisasi tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan peraturan bupati, yaitu: 1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. Secara rinci kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

pemberdayaan

masyarakat dan desa adalah Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 18 orang, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebanyak 17 orang, Bagian Perekonomian sebanyak 18 orang, dan Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan sebanyak 15 orang dan Kecamatan sebanyak 608 orang. Perincian sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. 315


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Desa

Rp3.540.796.900,00

terealisasi

sebesar

Rp3.334.654.000,00 atau sebesar 94,18%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, anggaran sebesar

Rp491.692.000,00

realisasi

Rp473.527.000,00

atau

96,31%. 2) Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan,

anggaran sebesar Rp925.977.000,00 realisasi Rp826.459.850,00 atau 89,25%. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa,

anggaran

sebesar

Rp1.836.993.200,00

realisasi

Rp1.763.329.450,00 atau 95,99%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, anggaran sebesar Rp286.134.700,00 realisasi Rp271.337.700,00 atau 94,83%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan program dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa disusun berdasar rencana strategis yang mengacu pada RPJMD dan RPJP. Proses perencanaan diupayakan seoptimal mungkin menggali partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa, rapat koordinasi pembangunan, dan rapat koordinasi pemerintahan desa baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Disamping itu diupayakan integrasi perencanaan dari berbagai sektor antara lain program dan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan/Perkotaan merupakan input dalam proses perencanaan pada semua tingkatan pemerintahan. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagaimana terlampir. 316


h. Permasalahan dan Solusi Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami

kenaikan

serta

tidak

adanya

lagi

bagi

hasil

dari

pertambangan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar Dana Alokasi Umum yang diterima dapat mengalami kenaikan. 22. Urusan Sosial a. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu b) Pendampingan PNPM Perkotaan c) Pendampingan Pogram Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) d) Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. e) Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) f) Pembinaan Usaha Ekonomi Pekerja ter-PHK g) Pendampingan wanita rawan sosial ekonomi h) Penyuluhan dan bimbingan sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) i) Fasilitasi distribusi raskin j) Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah k) Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin l) Fasilitasi operasi pasar m) Pelatihan AMT dan kewirausahaan n) Pemanfaatan potensi setempat o) Pelatihan pengolahan hasil pertanian, kehutanan 317


p) Pelatihan teknologi packing makanan q) Pendampingan IK Pasir Semen dan Makanan Olahan r) Temu usaha industri s) Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan t) Pengembangan tanaman pangan alternatif u) Pengembangan tanaman penghijauan v) Fasilitasi Akta Kelahiran bagi anak keluarga miskin w) Fasilitasi KTP dan KK bagi keluarga miskin 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). a) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin b) Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi c) Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) d) Pendampingan USEP 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a) Identifikasi dan pembinaan anjal/gepeng b) Penyediaan beras penyangga (buffer stock) c) Sosialisasi penanganan akibat bencana dan pelatihan bagi Satgas Sosial d) Penanganan

dan

pemberian

bantuan

orang

terlantar,

gelandangan dan gelandangan psikotik e) Verifikasi dan kajian bantuan bagi keluarga tidak mampu f) Fasilitasi jaminan sosial untuk penyadang cacat g) Rehabilitasi bagi penyandang cacat h) Koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat i) Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan LSS tingkat kabupaten, provinsi dan nasional

318


4) Program Pembinaan Anak Terlantar a) Fasilitasi advokasi penyelesaian kasus bayi / anak terlantar b) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi sosial 5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat 6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan subsidi kebutuhan dasar bagi anak asuh panti sosial 7) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial,

dengan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial 8) Program pembinaan eks penyandang penyakit social, dengan kegiatan koordinasi, monitoring kegiatan KPAD dan PKPT b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan sosial adalah sebagai berikut: 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Stimulasi bantuan 12.900 zak semen dan

stimulasi bantuan

bedah rumah 34 unit. b) Pendampingan PNPM Perkotaan di 15 kecamatan 2 desa. c) Pendampingan Pogram Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) melalui monitoring dan pengawasan di 12 desa. d) Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan berupa

20

buku

dokumen

perencanaan

penanggulangan

kemiskinan dan 20 buku dokumen monitoring penanggulangan kemiskinan. e) Pembinaan dan fasilitasi 840 kelompok dan peluncuran dana penguatan modal kepada 225 kelompok. f) Pengelolaan pengembalian pinjaman modal 400 orang, dan monitoring evaluasi bantuan penguatan modal selama 12 bulan. g) Seleksi dan identifikasi calon wanita binaan 400 orang, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan kepada 50 orang, 319


pemberian stimulan kepada 40 orang, dan sosialisasi program pemberdayaan WRSE 1 kali. h) Pemberian stimulasi usaha bagi 1 kelompok KTK 20 orang, terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan 1 angkatan 20 orang serta terlaksananya bimbingan lanjut bagi 2 kelompok KTK binaan sebelumnya. i) Fasilitasi distribusi raskin kepada 37.416 RTM di 17 kecamatan. j) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 44 kali. k) Pelatihan industri kecil kerajinan kertas 1 angkatan 15 orang, pelatihan ketrampilan dan teknologi kerajinan bambu 1 angkatan 15 orang, pelatihan ketrampilan industri kecil kerajinan batu dan limbah penggergajian batu 2 angkatan 15 orang, pelatihan teknologi dan ketrampilan industri kecil batik 2 angkatan 15 orang, dan pelatihan sablon 3 angkatan 15 orang. l) Pelatihan AMT dan kewirausahaan bagi usaha baru 10 angkatan 250 orang. m) Pelatihan

ketrampilan

dan

teknologi

pemanfaatan

potensi

setempat 8 angkatan sebanyak 200 orang, dan pemberian bantuan alat 18 unit. n) Pelatihan pengolahan hasil pertanian dan kehutanan 7 angkatan 140 orang dan pemberian alat 22 unit. o) Pelatihan teknologi packing makanan 8 angkatan 160 orang. p) Pendampingan industri kecil pasir semen dan makanan olahan 2 angkatan 40 orang. q) Forum temu usaha pasir semen, dan makanan olahan dengan bapak angkat/developer 10 angkatan 300 orang. r) Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan di 2 kecamatan. s) Bimbingan budidaya garut 2 angkatan dan penanaman tanaman garut 2.375 kg. t) Penanaman bibit mahoni 500 batang, bibit sawo 500 batang, bibit manga 500 batang, bibit manggis 500 batang, bibit sengon 500 320


batang, bibit pete 500 batang, bibit jati 500 batang, dan bibit jabon 500 batang. u) Fasilitasi Akta Kelahiran bagi anak keluarga miskin 228 lembar. v) Fasilitasi KTP 3.190 lembar, dan KK sebanyak 1.658 lembar bagi keluarga miskin. 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): a) Bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan dan pembentukan serta bantuan modal bagi kelompok USEP baru 2 kelompok selama 8 bulan, bimbingan lanjut dan penambahan modal usaha bagi 8 USEP 2 KUBE yang berhasil, pembinaan manajemen dan pendampingan sosial bagi calon pendamping kelompok USEP sebanyak 1 kali 12 orang, dan forkom USEP baru dan lama sebanyak 2 kali 80 orang. b) Bimbingan sosial bagi KK miskin non potensial 1 kali 30 KK, pelatihan homecare kader pendamping lansia 1 kali 35 orang, dan terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar KK miskin non potensial dan lansia rentan sosek 1 kali 30 KK 300 orang lansia. c) Fasilitasi operasional PKH selama 12 bulan 4.375 RTSM dan 10 dokumen. d) Pendampingan USEP berupa bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan, pembentukan kelompok USEP baru 11 orang, pelatihan manajemen dan pendampingan sosial bagi calon pendamping kelompok USEP baru 33 orang, monitoring USEP baru dan lama 11 kelompok, dan bantuan modal usaha USEP baru 11 kali. 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: a) Identifikasi dan pembinaan anjal/gepeng tingkat kecamatan dan kabupaten 30 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial bagi anjal/gepeng 20 kali, pemberdayaan anjal/gepeng melalui rumah singgah di 3 lokasi 15 Orang. 321


b) Penyediaan beras penyangga (buffer stock) untuk tanggap darurat 4 ton, penyediaan sarana dapur umum 2 lokasi, bantuan korban bencana (sakit, meninggal dunia) 25 orang dan bantuan lauk pauk untuk 75 KK. c) Sosialisasi penanganan akibat bencana bagi 40 orang 4 angkatan, pelatihan ketrampilan bagi Satgassos 30 orang dalam 4 angkatan. d) Penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar/kehabisan bekal 375 orang, bantuan perawatan/pengiriman ke RS untuk 20 orang, bantuan biaya pemakaman kepada 15 orang, pengiriman orang terlantar ke RS/PS/PA untuk 20 orang serta pemulangan orang terlantar ke daerah asal 20 orang. e) Verifikasi dan kajian bantuan keluarga tidak mampu berupa sosialisasi bantuan sosial kesehatan 2 angkatan, verifikasi data calon penerima bantuan sosial kesehatan 55 orang, dan bantuan sosial kesehatan bagi keluarga tidak mampu 500 orang. f) Fasilitasi pemberian bantuan bagi penyandang cacat berat 52 orang. g) Pembelian alat bantu bagi penyandang cacat keluarga miskin 101 unit (27 buah) bagi 27 orang, bimbingan sosial bagi penyandang cacat penerima alat bantu 1 kali 101 orang. h) Koordinasi penanganan permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat 5 kali serta pelaksanaan kegiatan monitoring penanganan masalah kesejahteraan sosial dan kesmas 5 kali. i) Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan LSS tingkat kabupaten, provinsi dan nasional melalui 4 kali kegiatan TP UKS kabupaten, kecamatan dan sekolah melalui UKS. 4) Program Pembinaan Anak Terlantar a) Fasilitasi penyelesaian 15 kasus bayi/anak, bantuan operasional Yayasan Sayap Ibu 1 kasus, bantuan biaya perawatan serta pengasuh anak bagi pengampu 5 kasus.

322


b) Koordinasi, fasilitasi pembinaan kesejahteraan anak 2 kali dan koordinasi,

monitoring,

fasilitasi

panti

sosial

SLB

dan

penyandang cacat 4 kali. 5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat berupa bimbingan social dan pelatihan ketrampilan teknisi hp dan prosesing penyandang cacat 2 angkatan 10 orang, bantuan biaya kebutuhan pendidikan bagi siswa penyadang cacat berprestasi 50 orang, bantuan sarana operasional kegiatan kepada 4 orsos penyandang cacat (ITMI, Tuna Daksa, Pertuni, PPCS), sosialisasi rehabilitasi berbasis masyarakat di 2 lokasi 30 orang. 6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan subsidi kebutuhan dasar bagi anak asuh panti sosial berupa bimbingan home parenting bagi pengasuh panti asuhan 1 angkatan 30 orang, pemberian bantuan sarana pelayanan kepada 10 panti asuhan, pemberian subsidi kebutuhan dasar anak di 3 panti asuhan 1.000 orang dan 1 kali penyelenggaraan Forum Komunikasi Panti Asuhan (FORKAPA) 40 orang. 7) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial,

dengan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial berupa forkom organisasi sosial dengan para pemangku kepentingan 1 angkatan 40 orang, bimbingan teknis pekerja sosial 1 kali 30 orang, pemberian bantuan sarana operasional kegiatan K3S 1 kali, pemilihan PSM 1 kali, pemberian bantuan pengembangan kepada 15 orsos, pemilihan karang taruna berprestasi 1 kali, bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi karang taruna 1 kali, serta penyelenggaraan rakor karang taruna 1 kali. 8) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, dengan kegiatan koordinasi, monitoring kegiatan KPAD dan PKPT melalui kegiatan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) 2 kali dan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP).

323


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana buku lampiran) Dalam

rangka

upaya

penanggulangan

kemiskinan,

Pemerintah

Kabupaten Sleman telah melakukan upaya pendataan KK miskin. Hasil pendataan tahun 2010 mencatat keseluruhan jumlah KK miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 57.979 KK miskin dari 303.301 KK. Pada pendataan tahun 2011 terdapat 50.603 KK miskin dari 305.376 KK di Kabupaten Sleman. Sehingga terdapat penurunan jumlah KK miskin sebanyak 7.376 KK. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya memberikan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu berupa pemberian bantuan 12.900 zak semen dan bantuan bedah rumah sebanyak 34 unit. Pemberian fasilitasi pembuatan KTP, KK dan Akte Kelahiran bagi warga miskin sebanyak 3.190 KTP, 1.658 KK, dan 228 Akte Kelahiran. Pemberian fasilitasi distribusi raskin dan kartu RTM kepada 37.416 RTM. Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial melalui bimbingan sosial kepada 30 KK miskin, pelatihan homecare kader pendamping lansia sebanyak 1 kali 35 orang, bantuan kebutuhan dasar kepada 30 KK miskin non potensial serta bantuan kebutuhan dasar lansia rentan sosial ekonomi sebanyak 300 Orang. Pendampingan dana APBD juga dilakukan untuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan, pemberdayaan kelompok miskin dan usaha ekonomi produktif. Terdapat 33 Kelompok USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) Lanjut Usia yang berhasil mengembangkan

dana

bergulir

mencapai

Rp2.959.456.800,00.

Kelompok USEP Ibu Rumah Tangga sebanyak 145 kelompok dengan anggota 5.439 orang yang berhasil mengembangkan dana bergulir sebesar Rp1.705.748.920,00. Sementara untuk USEP Karang Taruna data pada tahun 2011 menunjukkan terdapat 54 kelompok dengan anggota sebanyak 2.114 orang berhasil menghimpun dana sebesar Rp182.180.000,00. 324


Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bayi/anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Jumlah PMKS di Kabupaten Sleman yang ditangani pada tahun 2011 sebanyak 236.614 orang, termasuk di dalamnya adalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, serta para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Berdasarkan hasil penjaringan/penertiban

anak

jalanan

dan

gelandangan

secara

akumulasi sampai dengan Bulan Desember 2011 ada sejumlah 100 orang terdiri dari anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, sebanyak 19 orang anjal, 27 orang pengemis, gelandangan sebanyak 54 orang. Adapun anjal yang berada dibawah binaan

3

Rumah

Singgah

sebanyak

15

orang.

Hal

tersebut

menunjukkan masih banyaknya anjal dan gepeng yang belum mampu ditangani rumah singgah dan kemungkinan hidup kembali di jalanan yang pada gilirannya dapat kembali terjaring pada saat penertiban bahkan lebih dari satu kali. Penyelenggaraan urusan sosial selalu ditingkatkan baik bentuk kegiatan maupun obyek dan sasaran kegiatan. Secara agregat implementasi urusan bidang sosial melalui program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir menghasilkan beberapa prestasi, yaitu: 1) Juara II KUBE Berprestasi Tingkat Provinsi DI Yogyakarta an. KUBE Dombo Ngremboko Bimomartani, Ngemplak, Sleman. 2) Juara II Pendamping KUBE Berprestasi Tingkat Provinsi DI Yogyakarta an. Sunu Tri Widada Pendamping KUBE Sendangsari Minggir. 325


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan sosial adalah Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun



Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor

20 Tahun

2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir. Penyelenggaraan urusan ini juga didukung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; Bidang Perkotaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; Bidang Keluarga Sejahtera Perempuan,

pada dan

Badan

Keluarga

Perlindungan

Berencana,

Anak;

Bidang

Pemberdayaan Pembinaan

dan

Pengembangan Pasar pada Dinas Pasar; Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Kecamatan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan sosial menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial sebesar Rp5.625.596.500,00 terealisasi

sebesar

Rp5.058.035.775,00

atau

sebesar 89,91%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Penanggulangan

Kemiskinan

anggaran

sebesar

Rp4.890.652.000,00 realisasi Rp4.394.166.775,00 atau 89,85%.

326


2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS anggaran sebesar Rp90.470.000,00 realisasi Rp85.175.000,00 atau 94,15%. 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anggaran sebesar Rp449.899.500,00 realisasi Rp387.569.500,00 atau 86,15%. 4) Program

Pembinaan

Anak

Terlantar

anggaran

sebesar

Rp36.500.000,00 realisasi Rp36.500.000,00 atau 100%. 5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

anggaran sebesar Rp93.000.000,00 realisasi Rp90.422.000,00 atau 97,23%. 6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo anggaran sebesar Rp8.775.000,00 realisasi Rp8.775.500,00 atau 100,00%. 7) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

anggaran sebesar Rp36.300.000,00 realisasi Rp36.127.500,00 atau 99,52%. 8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial anggaran sebesar Rp20.000.000,00 realisasi Rp19.300.000,00 atau 96,50%. f. Proses Perencanaan Permasalahan sosial yang dominan diindentifikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan antara lain Perkumpulan Penyandang Cacat Sleman (PSCS), Perkumpulan Bina Remaja Sleman (PBRS) menjadi prioritas dalam penyusunan program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi instansi. Proses perencanaan secara sinergis dan terkoordinir melibatkan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang komprehensif dan terintegratif. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagaimana terlampir.

327


h. Permasalahan dan Solusi 1) Kabupaten Sleman belum mempunyai panti rehabilitasi. Solusinya dengan memaksimalkan koordinasi dengan orsos dan panti-panti swasta. 2) Banyaknya lanjut usia terlantar dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi (KBSP) yang belum tertangani. Solusinya memotivasi masyarakat dalam pengentasan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 23. Urusan Kebudayaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan langganan b) Penyediaan jasa administrasi keuangan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor d) Penyediaan jasa perbaikan alat kerja e) Penyediaan alat tulis kantor f)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h) Penyediaan makanan dan minuman rapat i)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

j)

Penyediaan jasa keamanan kantor

k) Pengelolaan dokumen SKPD 2) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan pengkajian kompetensi kepegawaian

328


4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan rencana kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir 5) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya b) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah c) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 6) Program pengembangan nilai budaya a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah b) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah c) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 7) Program Pengelolaan Budaya a) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya b) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah c) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 8) Program pengelolaan keragaman budaya d) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah e) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah f) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan 12 bulan. b) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan. 329


c) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan. d) Penyediaan jasa perbaikan alat kerja 12 bulan. e) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan. f)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan. h) Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan. i)

Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan.

j)

Penyediaan jasa kemanan kantor 12 bulan.

k) Pengelolaan dokumen SKPD 12 bulan. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan. c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 12 bulan. 3) Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur berupa pengkajian kompetensi kepegawaian selama 12 bulan untuk 87 orang. 4) Program

peningkatan

pengembangan

sistem

perencanaan,

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16 buku. b) Penyusunan laporan capaian keuangan dan realisasi keuangan selama 12 bulan 12 buku. c) Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD, RKA dan DPA , 10 buku. d) Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD sebanyak 4 laporan selama 12 bulan. e) Penyusunan 1 buku profil data SKPD lima tahun terakhir 10 eksemplar.

330


5) Program Pengembangan Nilai Budaya a) Fasilitasi dan aktualisasi upacara adat 10 kegiatan, macapat 10 kali, sosialisasi nilai-nilai sejarah bagi masyarakat 10 kegiatan di 2 tempat. b) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah selama 4 bulan 30 tempat BCB. c) Pembinaan dan penghargaan pelestari warisan budaya rumah tradisional selama 2 bulan 10 rumah tradisional. 6) Program pengelolaan kekayaan budaya a) Fasilitasi dan pembinaan sanggar dan lembaga seni 52 Group, gelar kethoprak 5 group, gelar seni pada upacara adat 10 kegiatan, gelar seni pada pertunjukan 1 kegiatan, gelar seni pada Adeging Nagari Yogyakarta 1 kegiatan, event khusus 5 kegiatan, pentas seni 61 kegiatan, fasilitasi dan pembinaan desa budaya 2 tempat, fasilitasi adat tradisi budaya Merti Desa/Padukuhan 20 kegiatan, festival Prajurit Nusantara 1 kegiatan, pendampingan Kecamatan sebagai pusat pelesatarian dan pengembangan kebudayaan 17 tempat, pembinaan dan fasilitasi lembaga budaya 12 tempat, parade tari 1 kegiatan, forum komunikasi pelestari budaya 4 kali, dan apresiasi wayang kulit 1 kegiatan. b) Pelaksanaan kemah budaya bagi siswa, sosialisasi lomba gambar, kunjungan museum dan situs, lomba menukis tematik 3 kegiatan. c) Pemeliharaan

makam

pahlawan

dan

tetenger/monument

perjuangan dan museum 2 makam 33 tetenger dan pendukungan pengelolaan museum 9 museum. 7) Program pengelolaan keragaman budaya a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1 kegiatan repertoar tari. b) Penambahan ketrampilan bagi masyarakat di sekitar obyek peninggaln budaya 5 tempat.

331


c) Pengiriman kontingen festival kethoprak tingkat Provinsi 1 kegiatan, pengiriman sendratari tingkat Provinsi 1 kegiatan, dan penyelenggaraan festival kesenian Sleman 1 kegiatan. (Indikator

Kinerja

Kunci

(IKK)

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan urusan kebudayaan sebagaimana buku lampiran) Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pelestarian budaya yang hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini antara lain tercermin dalam upacara adat dan tradisi merti dusun/desa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Data upacara adat dan Merti dusun di Kabupaten Sleman sebagaimana terlihat tabel berikut: Tabel 3.33. Data Upacara Adat di Kabupaten Sleman Tahun 2011 No

Kegiatan

1.

Saparan Ki Ageng Wonolelo

2. 3. 4. 5. 6.

Merti Bumi Tunggularum Saparan Bekakak Upacara Kwagon Upacara Pendeman Upacara adat Mbah Bergas

7.

Labuhan Merapi

8.

Tuk Si Bedug

9.

Nyadran Sutan

10.

Nyadran Wonolelo

11.

Nyadran Kalibulus

12.

Upacara Adat Ki Ageng Tunggul Wulung Upacara Adat Suran Kaliurang Upacara Adat Mbah Demang

13.

Tempat Pondok Wonolelo, Widodomartani Ngemplak Tunggularum, Wonokerto Turi Ambarketawang, Gamping Kwagon, Sidorejo, Godean Pendeman, Trimulyo ,Sleman Padukuhan Ngringin, Ngino, Margokaton, Seyegan Rumah Juru Kunci Merapi Mbah Maridjan Lapangan Mranggen, Balai Desa Margodadi dan di Sendang Tuk Si Bedug Sendangsari Minggir di makam Padukuhan Sutan Makam Wonolelo Widodomartani Bimomartani Ngemplak di Ndalem Joglo Mangunsudiharjan Balai Desa Sendangagung

Kaliurang Hargobinangun Pakem 14. Banyuraden Gamping Sleman 15. Upacara Adat Bathok Bolu Purwomartani Kalasan Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pelaksanaan 14 Januari 2011 20 Januari 2011 20-21 Januari 2011 18-23 Januar 2011 29-30 Janari 2011 27 Mei 2011 2 Juli 2011 8 Juli 2011

24 Juli 2011 24 Juli 2011 26 Juli 2011

7 Oktober 2011 26 November 2011 3 Desember 2011 4 Desember 2011

332


Tabel 3.34. Data Tradisi Merti Dusun/Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2011 No

Upacara Adat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kawedan Karangnongko Girikerto Ngrowodh Rebo Wekasan Pulesari Kalirase Dukuh Pondokrejo Tempel Sompokan

8. 9.

Sumberrejo Nawung

Lokasi Bangunkerto Turi Maguwoharjo, Depok Girikerto Turi Pulesari, Wonokerto, Turi Trimulyo, Sleman Pondokrejo, Tempel Margomulyo, Seyegan

Sumberrejp, Tempel Nawung, Gayamharjo, Prambanan 10. Sumberwatu Sumberwatu, Sambirejo, Prambanan 11. Grogol Pemidangan, Grogol, Margodadi, Seyegan 12. Ngajeg Ngajeg, Tirtomartani, Kalasan 13. Ketingan Ketingan, Tlogoadi, Mlati 14. Sutan Sutan, Sendangsari, Minggir 15. Kliran Kliran, Sedangagung, Minggir Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Pelaksanaan 14-15 Januari 2011 22 Januari 2011 29 Januari 2011 2 Februari 2011 6 Februari 2011 16 April 2011 29 April 2011 21 Mei 2011 6 Juni 2011 6 Juni 2011 7 Juli 2011 24 Juli 2011 24-25 September 2011 24 September 2011 29 September 2011

Upaya pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional

dilakukan

melalui

berbagai

pembinaan

kelompok-kelompok

kesenian. Pembinaan tersebut antara lain pembinaan group kesenian Jathilan untuk pentas seni di Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), pembinaan group kesenian elektone untuk pentas seni di ODTW, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan festival kethoprak tingkat kabupaten maupun provinsi. Jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Sleman tahun 2011 sebagaimana grafik berikut: Grafik 3.33. Data Kelompok Kesenian Tahun 2011 Drama Tari, 12 Seni Tari; 274

Seni Musik; 492

Seni Sastra; 11 Wayang; 53

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

333


Penghargaan dan apresiasi terhadap kesenian di Kabupaten Sleman dapat ditunjukkan oleh gelar yang diraih oleh pelaku seni adalah: 1) Juara II tingkat Provinsi atas nama Nurul Dwi Utami, S.Pd. (Gatak Sidoluhur Godean) pada Parade Tari Daerah 2) Juara II tingkat Provinsi atas nama Reyog Sarayudo, Tegalrejo Tamanmartani Kalasan pada Lomba Reog 3) Juara III tingkat Provinsi atas nama KKS pada Festival Kethoprak Tingkat Provinsi DIY 4) Juara III tingkat Provinsi atas nama Prasetyo Banar Wicaksono (Kleben Sidorejo Godean-Sanggar Pametri Jawa) pada Festival Dalang Anak 5) Juara V tingkat Provinsi atas nama Grup Kesenian Wanita resmi, Kowang Tamanmartani Kalasan pada Lomba Karawitan Ibu-Ibu 6) Juara V Penyaji Unggulan Terbaik tingkat Nasional atas nama Bregodo Pangeran Purbaya Wot Galeh, Sendangtirto, Berbah pada Festival Prajurit Tradisional Nusantara Tahun 2011 c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

urusan

Kebudayaan

adalah

Bidang

Peninggalan

Budaya, Nilai, dan Tradisi dan Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun



Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi sebanyak 12 orang dan Bidang Kesenian sebanyak 12 orang. Secara

rinci SDM penyelenggara urusan kebudayaan

menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

334


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan sebesar Rp1.853.377.000,00 terealisasi

sebesar

Rp1.788.515.869,00

atau

sebesar 96,50%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:melalui : 1) Program

Pelayanan

Administrasi

perkantoran

sebesar

Rp421.829.500,00 realisasi Rp373.556.018,00 atau 88,56% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp226.600.000,00 realisasi Rp219.337.351,00 atau 96,79% 3) Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebesar Rp25.000.000,00 realisasi Rp23.622.000,00 atau 94,49% 4) Program Pelaporan,

Peningkatan Capaian

Pengembangan Kinerja

dan

Sistem

Perencanaan,

Keuangan

Sebesar

Rp114.985.000,00 realisasi Rp113.203.000,00 atau 98,45% 5) Program Pengembangan Nilai Budaya sebesar Rp146.899.000,00 realisasi Rp141.184.000,00 atau 96,11%. 6) Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

sebesar

Rp732.983.500,00 realisasi Rp732.553.500,00 atau 99,94% 7) Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

sebesar

Rp185.080.000,00 realisasi Rp185.080.000,00 atau 100,00% f. Proses Perencanaan Program urusan budaya dirumuskan bertolak dari permasalahan dan rencana pengembangan potensi dan disusun menjadi prioritas dengan tujuan

untuk

mengatasi

masalah

dan mengoptimalkan

potensi.

Perumusan program diupayakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (Dewan Kesenian, Perkumpulan Karawitan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Badan Pengelolaan Cagar Budaya, Akademisi, Budayawan, Pelaku Budaya dan Pengamat Budaya) sehingga kegiatan-kegiatan yang dihasilkan merupakan jawaban untuk kebutuhan riil dari para pelaku di bidang budaya.

335


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD Bidang Peninggalan Budaya,

Nilai, dan

Tradisi dan Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Masih terdapat pandangan bahwa upacara adat bersifat rutinitas, kurangnya pemahaman filosofis dan dianggap kegiatan milik pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya sering menunggu atau tergantung pada pemerintah serta masyarakat kurang dapat memanfaatkan untuk menigkatkan perekonomian. Upaya yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa

tradisi

budaya

merupakan

milik

masyarakat

dan

menempatkannya secara proporsional antara peran pemerintah dan masyarakat serta memberikan pembinaan kepada mayarakat agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan taraf hidup asyarakat. 2) Masih

kurangnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

upaya

pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi sarana yang ada dan peningkatan swadaya masyarakat. 3) Materi budaya dalam pendidikan sekolah masih kurang mendapat porsi

yang

cukup.

Upaya

yang

dilakukan

adalah

dengan

meningkatkan peran pendidik untuk transformasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan. 24. Urusan Statistik a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah a) Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar lapangan usaha dan penggunaan tahun 2010 b) Penyusunan Buku PDRB Kecamatan 2010

336


c) Penyusunan Buku Statistik Harga Bahan Bangunan2011 d) Penyusunan Buku Inflasi 2010 e) Penyusunan Buku Statistik Industri 2009 f)

Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010

g) Penyusunan Buku Penduduk Pertengahan h) Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka tahun 2010 i)

Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat

j)

Penyusunan Buku PDP3D tahun 2010

k) Penyusunan Index Pembangunan Gender Kabupaten Sleman l)

Pembuatan Peta Resiko Bencana Gempa Bumi

m) Operasional Sleman Disaster Information Net Work (SDIN) n) Penyusunan Basis Data Kawasan Rawan Bahaya Merapi o) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah p) Pengolahan, Updating Data dan Analisis Data dan Statistik Daerah q) Pendataan Pedagang dan Komunitas Pasar r)

Identifikasi Potensi Industri Perdagangan

s) Updating Data dan Validasi Data Ketenagakerjaan dan Sosial t)

Updating Data Kemiskinan

u) Updating dan Validasi Data KB v) Penyusunan Profil Desa w) Penyusunan Monografi Kecamatan x) Pengolahan dan Updating Data Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa y) Pemutakhiran/Update Data Toponimi Kecamatan z) Analisis Program Pembangunan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Statistik adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah

337


a) Pelaksanaan penyusunan buku Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar

Lapangan Usaha dan Penggunaan tahun

2010 200 buku. b) Penyusunan buku PDRB Kecamatan 150 buku c) Penyusunan buku Statistik Harga Bahan Bangunan 50 buku d) Penyusunan buku Inflasi 2010 100 buku e) Penyusunan buku Statistik Industri 100 buku f) Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 130 buku g) Penyusunan buku Penduduk Pertengahan 100 buku h) Penyusunan buku Kabupaten dalam Angka tahun 2010 500 buku dan Kecamatan dalam Angka tahun 2010 1.445 buku i) Penyusunan buku Indikator Kesejahteraan Rakyat 125 buku j) Penyusunan buku PDP3D tahun 2009 50 buku dan evaluasi Data Spasial Potensi Desa 20 buku k) Penyusunan Index Pembangunan Gender Kabupaten 50 buku l) Pendataan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi 1 kali m) Operasional digunakan

Sistem untuk

Disaster

peningkatan

Information kapasitas

Network operator

yang Sleman

Disaster Information Network 11 orang. n) Pendataan kawasan rawan bahaya Merapi 1 kali. o) Penyusunan dan pengumpulan Data Statistik Daerah meliputi melalui pengumpulan data statistik pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan di 17 Kecamatan dan pengelolaan data base 1 unit. p) Pengolahan data industri dengan 40 buah buku, penyusunan profil pengembangan sentra 40 buah buku, penyusunan profil perusahaan legal tahun 2010 250 buah buku, inventarisasi UMKM Kabupaten Sleman untuk 6 sektor. q) Identifikasi Potensi Industri Perdagangan meliputi kegiatan identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan di 6 kecamatan.

338


r) Pendataan Pedagang dan Komunitas Pasar meliputi kegiatan pendataan pedagang dan komunitas pasar di UPT Pelayanan Pasar di 40 pasar. s) Updating data dan Validasi Data Ketenagakerjaan dan Sosial pada tahun 2010 di 17 kecamatan, 86 desa dan 1212 Padukuhan t) Updating dan Validasi Data Kemiskinan di 17 Kecamatan, 86 desa dan 1212 Padukuhan pada tahun 2010 u) Updating dan Validasi Data KB meliputi kegiatan: Up Date dan validasi data KB. Data jumlah PUS dan jumlah keluarga 100 buah buku. v) Penyusunan Profil Desa, berupa pendataan dan penyusunan profil desa di 86 desa 17 kecamatan w) Penyusunan Data Monografi Kecamatan di 16 Kecamatan x) Pengolahan dan Updating Data Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa di 17 kecamatan y) Pelatihan pemutakhiran data toponimi di 3 kecamatan, z) Analisis Program Pembangunan meliputi kegiatan 1 dokumen (10 buku). c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

urusan

Statistik

adalah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyelenggara

urusan

statistik

didukung

oleh

Bagian

Tata

Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, dan Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dinas

Pertanian,

Perikanan,

dan

Kehutanan,

Sekretariat Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Sekretariat Dinas Pasar, Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 339


Masyarakat,

dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan

fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan statistik secara rinci menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah sebesar Rp2.563.416.500,00

dan realisasi sebesar Rp2.386.972,025,00 atau

sebesar 93,12%. f. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan statistik yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Sekretariat Dinas Pasar, Bidang Keluarga Berencana pada Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan,

dan

Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Kecamatan adalah sebagaimana terlampir. g. Proses Perencanaan Proses perencanaan dalam urusan statistik diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi, selanjutnya disusun prioritas mengenai data dan informasi yang perlu ditata dan dikelola. Implementasi penyediaan data dasar dilakukan bekerjasama dengan Kantor Statistik (BPS) Kabupaten Sleman dan penyediaan data sektoral dengan melibatkan SKPD terkait. h. Permasalahan dan Solusi Kurang validnya data karena para pengelola data belum berpedoman pada acuan yang sama.

Solusi yang ditempuh adalah dengan

melakukan penyuluhan/sosialisasi perundangan di bidang statistik

340


dengan sasaran mulai di tingkat Padukuhan sampai tingkat kabupaten serta meningkatkan koordinasi dengan BPS dan dengan SKPD terkait serta pada berbagai kesempatan memberikan masukan ke Pemerintah Pusat agar mulai menggunakan kriteria/acuan yang sama. 25. Urusan Kearsipan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa administrasi keuangan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor e) Penyediaan alat tulis kantor f)

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

g) Penyediaan alat listrik/penerangan bangunan h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i)

Penyediaan makan dan minum rapat

j)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

k) Pengelolaan dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengelolaan kompetensi kepegawaian 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD 341


5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a) Kajian Sistem administrasi kearsipan b) Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan dan data pemerintah kabupaten c) Pembinaan arsip pemerintah desa 6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah b) Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika c) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data d) Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah e) Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman 7) Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana

Kearsipan a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip b) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan a) Penyediaan sarana layanan informasi kearsipan b) Pameran kearsipan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kearsipan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran c) Penyediaan sarana surat menyurat 12 bulan d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan e) Penyediaan jasa kebersihan kantor dan lingkungannya 12 bulan f)

Penyediaan sarana perbaikan dan terawatnya peralatan kerja 12 bulan

g) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan h) Penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan i)

Penyediaan alat listrik/sarana penerangan kantor 12 bulan

j)

Penyediaan langganan surat kabar 12 bulan 342


k) Penyediaan makan minum harian, rapat dan tamu 12 bulan l)

Penyediaan biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi 12 bulan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Kantor a) Pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala 12 bulan b) Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan c) Pemeliharaan mebelair selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia a) Pelaksanaan bimtek dan pengiriman peserta bimtek 4 kali b) Pengelolaan administrasi kepegawaian 25 orang 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Laporan Capaian Kinerja, dan Laporan Keuangan a) Penyusunan laporan kegiatan kerja bulanan 12 kali, laporan kegiatan tahunan 1 kali b) Penyusunan laporan keuangan, pembukuan, realisasi fisik keuangan 12 kali c) Penyusunan 1 buah RKA, 1 buah DPA, dan 1 buah renstra SKPD 5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a) Monitoring SKPB pada 44 Desa, Lomba SKPB yang mencakup 46 OPD dan 17 Desa, lomba SDM Kearsipan 19 orang, dan pendampingan pengelolaan dan penataan arsip pada 10 OPD dan 1 Desa. b) Pendokumentasian kegiatan dan data pemerintah kabupaten meliputi foto 500 lembar, arsip struktur organisasi pemerintah kabupaten sleman 50 SOTK, arsip 4 mantan bupati, 2 mantan wakil bupati, dan 10 mantan pejabat eselon II, serta data penelusuran sejarah perpindahan ibukota Kabupaten Sleman dari Ambarukmo ke Beran. c) Pelaksanaan pembinaan arsip pemerintahan desa pada 4 Desa di Kecamatan Turi 6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Terselamatkannya arsip di lokasi rawan bencana pada 5 Kecamatan b) Penduplikatan dokumen informatika 350 berkas 343


c) Penilaian arsip dinamis aktif sebanyak 630 berkas, koordinasi penyusutan arsip kabupaten pada 1 OPD, dan penyusunan draft pengelolaan arsip 2 draft. 7) Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana

Kearsipan a) Pemeliharaan arsip daerah yang bernilai guna secara rutin 500 boks b) Pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 1.800 boks 8) Program peningkatan Kualitas pelayanan Informasi a) Penyediaan

sarana

layanan

informasi

kearsipan

berupa

penerbitan bulletin 144 buku. b) Pelaksanaan pameran kearsipan 1 kali pameran. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan sebagaimana buku lampiran) Upaya meningkatkan efektivitas

pengelolaan kearsipan pada SKPD

dilaksanakan melalui pemberian bimbingan teknis

kepada para

pengelola kearsipan, pembinaan kearsipan, pendampingan kearsipan, monitoring sistem kearsipan pola baru, dan lomba sistem kearsipan pola baru pada 46 OPD dan 17 Desa, serta lomba petugas pengelola kearsipan. Pada Tahun 2011 pelaksanaan lomba kearsipan diperluas cakupannya hingga ke pemerintah desa serta petugas pengelola kearsipan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan memotivasi pengelolaan kearsipan yang baik sesuai sistem yang diterapkan, sekaligus sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah terhadap pengelolaan kearsipan. c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan Kearsipan adalah Kantor Arsip Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah. Penyelenggaraan urusan kearsipan

didukung

oleh

Badan

Kepegawaian

Daerah,

Badan 344


Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kecamatan Turi. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kearsipan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun 2011, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan

adalah

sebesar

Rp873.628.000,00

dengan

realisasi

Rp837.442.200,00 atau 95,86%, yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp141.300.000,00 realisasi Rp137.011.800,00 atau 96,97%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatut, dengan anggaran

Rp41.470.000,00

realisasi

Rp41.470.000,00

atau

100,00% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran

Rp64.500.000,00

realisasi

Rp64.500.000,00

atau

100,00% 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan, dengan anggaran Rp63.500.000,00 realisasi Rp63.500.000,00 atau 100,00% 5) Program anggaran

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan Rp164.633.000,00

realisasi

Rp164.633.000,00

atau

100,00% 6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsi Daerah, dengan anggaran Rp338.225.000,00 realisasi Rp306.327.400 atau 94,31% 7) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan,

dengan

anggaran

Rp21.000.000,00

realisasi

Rp21.000.000,00 atau 100,00%

345


8) Program Peningkatan Kualitas anggaran

Rp39.000.000,00

Pelayanan Informasi, dengan

realisasi

Rp39.000.000,00

atau

100,00% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan pengelolaan arsip daerah disesuaikan dengan peningkatan

intensitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan yang semakin banyak dan luas. Pemeliharaan dokumendokumen strategis secara tertib merupakan prioritas program yang dikelola kearsipan daerah. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Pemahaman tentang tata kelola arsip pada masing-masing SKPD masih rendah. 2) Belum semua SKPD memiliki arsiparis. 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan birokrat tentang fungsi dan pentingnya arsip. 4) Sarana kearsipan di depo Pemerintah Kabupaten Sleman belum memadai. 5) Belum semua SKPD mempunyai depo arsip. Solusi yang dilakukan adalah dilakukan pembinaan penerapan SKPB secara rutin baik berbentuk workshop, pendampingan, lomba, dan sarasehan di bidang kearsipan. 26. Urusan Perpustakaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya

Listrik dan

Langganan

346


c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan i)

Penyediaan Makan dan Minum Rapat

j)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

k) Pengelolaan Dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimtek, Workshop, Seminar dan Lokakarya b) Pengkajian Kompetensi Kepegawaian 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja b) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 5) Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan a) Pemasyarakatan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. b) Pengembangan Minat dan Budaya Baca c) Supervisi, Pembinaan, dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat d) Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan 347


e) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah f)

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

g) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan pengelolaan administrasi surat menyurat selama 12 bulan b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan langganan 12 bulan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan d) Pemeliharaan kebersihan kantor 12 bulan e) Perbaikan peralatan kerja 12 bulan f)

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan h) Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat harian dan tamu 12 bulan

j)

Penyediaan biaya perjalanan dinas 12 bulan

k) Pengelolaan dokumen SKPD 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala 2 gedung kantor 12 bulan b) Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pelaksanaan

bimtek,

workshop,

seminar

dan

lokakarya,

pengiriman peserta diklat 12 bulan b) Pengelolaan administrasi Kepegawaian 12 bulan 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan a) Penyusunan RKA, DPA, dan Renstra SKPD 17 laporan 348


b) Penyusunan laporan keuangan/SPJ, pembukuan dan realisasi fisik dan keuangan 12 bulan c) Penyusunan laporan kegiatan, tahunan, dan barang 13 laporan 5) Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan a) Terselenggaranya layanan menetap perpustakaan dan Warintek, dengan jumlah pengunjung 38.691 orang, layanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Elektronik Keliling di 47 lokasi dengan jumlah

pengunjung

61.353

orang

dan

layanan

kantong

perpustakaan di 14 lokasi b) Terselenggaranya Lomba Minat Baca Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan umum dengan jumlah peserta 423 orang. c)

Pendataan perpustakaan sekolah sejumlah 200 lokasi di 5 (lima) kecamatan

di

Kabupaten

Sleman,

dan

pembinaan

9

perpustakaan sekolah d)

Monitoring dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat di 8 lokasi.

e)

Pendampingan perpustakaan desa dan masyarakat di 7 lokasi

f)

Pameran Perpustakaan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman 1 kali, penyusunan bibliografi 60 eksemplar, penyusunan profil

sebanyak

10

eksemplar,

penyusunan

bulletin

150

eksemplar, dan penyusunan leaflet 500 eksemplar. g)

Pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan sebanyak 521 judul, pengolahan bahan pustaka 1.479 judul, pengembangan koleksi Warintek dan otomasi

perpustakaan

2.187 judul,

pelaksanaan stock-opname sebanyak 1 kali, dan pelestarian bahan pustaka 1.918 judul. Program dan

kegiatan perpustakaan telah mendorong peningkatan

minat baca masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah anggota, pengunjung, maupun peminjam koleksi perpustakaan daerah. Meningkatnya minat baca ini juga telah diimbangi dengan penyediaan

349


koleksi yang memadai, baik dari jumlah eksemplar koleksi maupun keragaman judul, yang terlihat dari grafik 3.34 berikut: Grafik 3.34. Statistik Perkembangan Jumlah Anggota, Pengunjung dan Peminjam Tahun 2007-2011 120000 100000 80000 60000

74216 54656 59985

57814

20000 15576 2007

77395

75059

Anggota

68570

Pengunjung

29213

40000

0

100044

89427

26602

17950

2008

19097

2009

Peminjam

23032

2010

2011

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman

Dalam rangka meningkatkan penyebaran perpustakaan dan peningkatan akses terhadap buku ke masyarakat, pada tahun 2011 dilakukan pelayanan pada kantong perpustakaan desa dan instansi meliputi: a) Perpustakaan Desa “Mandiri” Kecamatan Gamping; b) Perpustakaan Desa “ Pustaka Karta” Sidokarto Godean; c) Perpustakaan Desa “Melati” Sumberagung Moyudan; d) Perpustakaan Desa “Tunas Mekar” Minggir; e) Perpustakaan Desa “ Mesra” Merdikorejo Tempel; f)

Perpustakaan “Diponegoro” Sambigo Maguwoharjo Depok;

g) Perpustakaan Desa “Mentari” Gamplong Moyudan; h) Perpustakaan Desa “Cahyo Kawedar” Brebah; i)

Perpustakaan “Ngudi Kawruh” Prambanan;

j)

Perpustakaan “Pustaka Widya” Margokaton Seyegan;

k) Perpustakaan MTsN Seyegan; l)

Perpustakaan Yakkum;

m) Perpustakaan LP. Cebongan; n) Perpustakaan “Manca Yadara” Babarsari Caturtunggal Depok.

350


Bantuan

pengembangan

perpustakaan

dan

pendampingan

perpustakaan desa maupun perpustakaan masyarakat, dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan perpustakaan yang dilakukan pada: a) Perpustakaan Desa Wedomartani, Ngemplak; b) Perpustakaan Desa ”Pintar” Wukirharjo, Prambanan; c) Perpustakaan ”Mentari” Gamplong, Sumberrahayu, Moyudan; d) Perpustakaan ”Mata Aksara” Besi, Bimomartani, Ngemplak; e) Perpustakaan Balai Budaya Minomartani, Ngaglik; f)

Perpustakaan Adil II, Cokrobedog, Sidoarum, Godean;

g) Perpustakaan ”Cahaya” Patukan, Ambarketawang, Gamping. Supervisi pembinaan dan stimulasi juga dilakukan pada perpustakaan sekolah yang meliputi: a) Perpustakaan SD Negeri Sleman 1, Kecamatan Sleman; b) Perpustakaan SD Negeri Pendulan, Kecamatan Moyudan; c) Perpustakaan SD Negeri Susukan, Kecamatan Seyegan; d) Perpustakaan SD Negeri Ledoknongko, Kecamatan Turi; e) Perpustakaan SD Negeri Tegalyoso, Kecamatan Gamping; f)

Perpustakaan SD Negeri Dalangan 2, Kecamatan Minggir;

g) Perpustakaan SD Negeri Margoluwih, Kecamatan Seyegan; h) Perpustakaan SD Negeri Tawangrejo, Kecamatan Pakem; i)

Perpustakaan SD Negeri Ngemplak 1, Kecamatan Ngemplak;

j)

Perpustakaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;

k) Perpustakaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman; l)

Perpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman;

m) Perpustakaan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.

351


Berbagai perkembangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan urusan perpustakaan, terlihat juga dari berbagai prestasi yang kembali diraih selama tahun 2011, yaitu: 1. Juara II Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi DIY, yang diraih oleh Perpustakaan Desa ”Pustaka Widya” Desa Margokaton, Seyegan. 2. Juara Harapan II Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi DIY, oleh Perpustakaan “Manca Yadara” Babarsari, Caturtunggal, Depok. c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah. Secara rinci, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Kantor Perpustakaan Daerah adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perpustakaan adalah SDM SKPD Kantor Perpustakaan Daerah, sejumlah 26 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perpustakaan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi sebesar

anggaran

untuk

penyelenggaraan

Rp789.545.200,00

realisasi

urusan

perpustakaan

keuangan

sebesar

Rp776.731.270,00 atau 98,38%, yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp88.699.200,00 realisasi Rp85.490.980,00 atau 96,38%.

352


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatut, dengan anggaran

Rp134.552.000,00

realisasi

Rp132.410.790,00

atau

98,41% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp48.831.000,00 realisasi Rp47.821.400,00 atau 97,93% 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan, dengan anggaran Rp47.700.000,00 realisasi Rp46.303.250,00 atau 97,07% 5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

dengan

anggaran

Rp469.763.000,00

realisasi

Rp464.704.850,00 atau 98,92% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan pelaksanaan urusan perpustakaan berfokus pada upaya peningkatan minat baca masyarakat dan pengembangan program kepustakaan daerah. Program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan prioritas Kantor Perpustakaan Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsinya. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih dihadapi dalam urusan perpustakaan adalah belum optimalnya prasarana, sarana dan kapasaitas sumber daya manusia. Selain itu pembinaan dan pengembangan budaya minat baca belum ditunjang oleh optimalnya pembiayaan prosedur dan networking. Solusi yang yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Pada saat yang bersamaan dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

353