Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai :
suatu entitas ... Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke. Menkeu dan ...
Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Pemerintahan) I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., B.K.P. Politeknik Negeri Bali 4 Nopember 2011
Pengertian Sektor Publik Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai : suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik www.nyomandarmayasa.com
2
Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik 1. Tidak mencari keuntungan finansial 2. Dimiliki oleh publik 3. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham 4. Keputusan berdasarkan konsensus www.nyomandarmayasa.com
3
Kelompok Organisasi Sektor Publik
1. Lembaga Pemerintah 2. 3. 4. 5. 6.
Organisasi Agama Organisasi Sosial Yayasan Institusi Pendidikan Organisasi Kesehatan www.nyomandarmayasa.com
4
Standar Akuntansi di Indonesia SAK Convergance IFRS SAK ETAP SAK Syariah
SAP (Pemerintahan) www.nyomandarmayasa.com
5
Tiga Paket UU Keuangan Negara UU 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara UU 1 Tahun 2004 : Perbendaharaan Negara UU 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan www.nyomandarmayasa.com
6
DASAR HUKUM Psl 1 UU17/2003
• Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Psl 36 ayat (1) UU 17/2003
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya dalam 5 (lima) tahun
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 24 Tahun 2005
PP No. 71 Tahun 2010
www.nyomandarmayasa.com
8
KSAP
1. Dengar Pendapat (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 2. September 2008, konsultasi ke DPR 3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untuk dimintakan pertimbangan 4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK 5. Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan Menhukham 6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham 7. Juli 2010, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg 8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrual 9 www.nyomandarmayasa.com
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
KOMPONEN LK 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan Keuangan Page 11
www.ksap.org 25/10/2011
STRUKTUR LRA • • • • • •
Pendapatan-LRA Belanja Transfer Surplus/defisit-LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) www.nyomandarmayasa.com
12
LAPORAN PERUBAHAN SAL Melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA STRUKTUR LP SAL • Saldo Anggaran Lebih awal; • Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; • Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; • Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan • Lain-lain www.nyomandarmayasa.com
13
NERACA • Aset • Kewajiban • Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC) Ekuitas merupakan surplus/defisit Laporan Operasional atau selisih antara pendapatan dan beban akrual
www.nyomandarmayasa.com
14
LAPORAN OPERASIONAL • Pendapatan-LO dari kegiatan operasional • Beban dari kegiatan operasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO www.nyomandarmayasa.com
15
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana
www.nyomandarmayasa.com
16
STRATEGI PENERAPAN SAP AKRUAL (1) 2010
2011
2012
• Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual • Mengembangkan Framework Akuntansi Berbasis Akrual • Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
• Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi; • Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail requirement) • Pengembangan kapasitas SDM • Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
STRATEGI PENERAPAN SAP AKRUAL (2) 2013
• Piloting beberapa KL dan BUN • Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014
• Parallel dan Konsolidasi seluruh LK • Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015
• Implementasi Penuh • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
Opini KL 2007-2010 No
Opini
2007
2008
1
Wajar Tanpa Pengecualian
15
35
45
53
2
Wajar dengan Pengecualian
31
30
26
29
3
Tidak Wajar
1
0
0
0
4
Tidak memberikan pendapat
33
18
8
2
www.nyomandarmayasa.com
2009 2010
19
Opini LKPD 2007-2010 No
Opini
2007
2008
1
Wajar Tanpa Pengecualian
4
12
14
32
2
Wajar dengan Pengecualian
283
324
259
271
3
Tidak Wajar
59
31
30
12
4
Tidak memberikan pendapat
123
116
45
43
www.nyomandarmayasa.com
2009 2010
20
Opini LKPD Pemprov Bali/Kabupaten/Kota Tahun 2006-2009 No Pemprov, Kab., & Kota
2006
2007
2008
2009
1 Pemprov Bali
WDP
WDP
TMP
WDP
2 Denpasar
WDP
WDP
WDP
WDP
3 Badung
WDP
WDP
TMP
WDP
4 Buleleng
WDP
WDP
WDP
WDP
5 Gianyar
WDP
WDP
WDP
WDP
6 Klungkung
WDP
WDP
WDP
WDP
7 Tabanan
WDP
WDP
WDP
WDP
8 Karangasem
WDP
WDP
WDP
WDP
9 Jembrana 10 Bangli
WDP WDP
WDP WDP
TMP WDP
TW WDP
www.nyomandarmayasa.com
21
Opini LKPP 2004-2010 Tahun
Opini
2004
Tidak memberikan pendapat (disclaimer)
2005
Tidak memberikan pendapat (disclaimer)
2006
Tidak memberikan pendapat (disclaimer)
2007
Tidak memberikan pendapat (disclaimer)
2008
Tidak memberikan pendapat (disclaimer)
2009
Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion)
2010
Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion) www.nyomandarmayasa.com
22
Permasalahan LKPP 2010 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Masalah penagihan, pengakuan, dan pencatatan penerimaan
perpajakan. Pencatatan uang muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai. Adanya permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan piutang pajak. Permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap. Penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak sesuai UU PBB dan penetapannya tidak menggunakan data yang valid. PNBP pada 41 K/L minimal sebesar Rp213,5 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN. Pengalokasian dana penyesuaian kepada daerah tidak berdasarkan kriteria dan aturan yang jelas. www.nyomandarmayasa.com
23
@ Bu Sri @ Agus @ Bu Sri
: Apak Kabar Bu ? : Ini Siapa Ya ? : Agussssssss !!!
www.nyomandarmayasa.com
24
Media Keuangan Vol VI. No. 47/Juli 2011 unqualified opinion
qualified opinion
adversed opinion
disclaimer of opinion
www.nyomandarmayasa.com
25
Terima Kasih Kantor Konsultan Pajak (KKP) I Nyoman Darmayasa., SE., M.Ak., Ak. Perumahan Pesona Gaji Blok IV No. 5, Padang Luwih, Kuta Utara, Badung, Bali. Website : www.nyomandarmayasa.com E-mail : info@ nyomandarmayasa.com www.nyomandarmayasa.com
26
