3 Mar 2009 ... 2006 Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. ... Abdul Halim, 2007, Akuntansi
Keuangan Daerah, edisi tiga, Penerbit Salemba Empat, ...
3/3/2009
Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar http://www.pepiediptyana.wordpress.com
Referensi: Indra Bastian. 2006 Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta, bab 1 & 2 Abdul Halim, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, edisi tiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, bab 1
Karakteristik Organisasi Sektor Publik
pepie diptyana
Karakteristik Tujuan
pepie diptyana
Mensejahterakan masyarakat secara bertahap
Aktivitas
Layanan publik
Sumber pembiayaan
Dari dana masyarakat, masyarakat berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, dan pendapat lain-lain yang sah & tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku
Pola pertanggungjawaban
Kepada masyarakat melalui DPR, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Kultur organisasi
Birokratis, formal & berjenjang
Penyusunan anggaran
Dilakukan bersama dalam perencanaan program. Penurunan program (publik) dlm anggaran dipublikasikan utk dikritisi DPR, DPD, dan DPRD
Stakeholders
Masyarakan Indonesia, pegawai organisasi, kreditor, investor, lembaga internasional dan pemerintah luar negeri
1
3/3/2009
pepie diptyana
Akuntansi Sektor Publik • “….mekanisma teknik & analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, LSM, termasuk yayasan-yayasan sosial ” [Indra Bastian, 2006]
pepie diptyana
Akuntansi Sektor Publik vs Akuntansi Pemerintahan Pendukung istilah Akuntansi Pemerintahan: • Akuntansi Æ sistem pengukuran kinerja pemerintah • Teknik penyusunan RAPBN/RAPBD double entry system dan mekanisma perencanaan anggaran mix (top down dan bottom up), sejak th anggaran 1999/2000
pepie diptyana
2
3/3/2009
pepie diptyana
Akuntansi Sektor Publik vs Akuntansi Pemerintahan • Perkembangan pengajaran ASP • 1952 : Suranyi – Unger menyebutkan frasa “sektor publik”, perbandingan dan sintesis kelompok ekonomi (liberal, terpusat, dan kebebasan ekonomi barat) • Karakteristik organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik dan karakteristik berdasarkan undang-undang Æ pemahaman kinerja berdasarkan konsep dasar organisasi, bukan teknis
pepie diptyana
• Aktivitas organisasi SP yang beragam. • Kondisi organisasi SP yang mandiri Æ manajemen kompetisi p • Fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik : kompetisi manajemen. Akuntansi sebagai alat pengendali diri manajer. • Kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan SP masih umum (variasi formal dan informal jaringan kerja) • Mekanisma pertanggungjawaban di pemda: peran eksekutif dan legislatif
pepie diptyana
3
3/3/2009
pepie diptyana
• Nama “Akuntansi Sektor Publik” dan “Akuntansi Pemerintahan” tidak perlu diperdebatkan • Content lebih penting
pepie diptyana
Perubahan paradigma ASP
(indra bastian, 2006)
ANGLO AMERIKA Ak t Akuntansi i Swasta S t
P ktik Orgns Praktik O SP
BUKU EROPA BARAT ASP
Akuntansi Pemerintahan PENDAPAT LAIN
pepie diptyana
ASP
Akt Keuangan Publik Akt.
ASP
Akuntansi Dana Masyarakat
4
3/3/2009
Regulasi Keuangan Sektor Publik bab 2 – Indra Bastian, 2006 • Hak dan kewajiban negara Hak Negara
pepie diptyana
Kewajiban Negara
Monopoli & cetak uang
Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia
Memungkut sumber-sumber keuangan (bea cukai, pajak)
Memajukan kesejahteraan umum
Memproduksi p barang g dan jjasa yyang g dapat dinikmati khalayak umum, dan pemerintah dapat memperoleh (kontra-prestasi) sebagai sumber penerimaan negara
Mencerdaskan kehidupan p bangsa g Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
pepie diptyana
Dasar Hukum Keuangan Negara • UUD 1945 Bab VIII ps ps. 23 (APBN ditetapkan UU. Jika DPR tidak menyetujui, Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu) • Pajak, jenis dan harga mata uang, hak keuangan negara, pemeriksanaan keuangan negara, ditetapkan p oleh UU. Hasil p pemeriksaan diserahkan kepada DPR.
pepie diptyana
5
3/3/2009
pepie diptyana
Dasar Hukum Keuangan Daerah • Ps. 18 UUD 1945 Amandemen IV : tujuan pembentukan pe be tu a daerah dae a otonom oto o ada adalah a meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat & melaksanakan program pembangunan • Daerah otonom : kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas daerah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI
pepie diptyana
• UU no. 5 tahun 1974, Fungsi penyusunan APBD: • Menentukan jumlah pajak daerah • Mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab • Memberi isi dan arti tanggungjawab kepada Pemda karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemda • Melaksanakan pengawasan terhadap Pemda • Pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan KeuDa dalam batas-batas tertentu
pepie diptyana
6
3/3/2009
pepie diptyana
Barang & Jasa Publik • Mekanisme alokasi barang & jasa dalam masyarakat : • A. Mekanisme pasar (market mechanism) • B. Mekanisme birokrasi (bureaucratic mechanism)
pepie diptyana
Barang & Jasa Publik vs Barang & Jasa Swasta • Barang publik : barang kolektif yang seharusnya dik dikuasai i oleh l h negara atau pemerintah i h Æ tidak id k eksklusif • Barang swasta : sifatnya eksklusif • Barang setengah kolektif, dimiliki oleh swasta atau patungan swasta dengan pemerintah Æ seharusnya tidak boleh eksklusif dan pemerintah ikut menentukan harga jualnya yang biasanya tidak terjangkau rakyat. Misal : sekolah swasta & rumah sakit swasta
pepie diptyana
7
3/3/2009
pepie diptyana
Excludability tinggi daya tinggi, saing rendah – Toll Goods (campuran biaya swasta & publik)
Excludability : kondisi dimana konsumen & produsen bisa memastikan bahwa orang lain tidak memperoleh manfaat dari barang/layanan tersebut
Barang publik
Excludability
Konsep pokok barang & jasa publik
Barang swasta
Daya saing Excludability rendah, daya rendah saing tinggi – common pool goods (biaya sektor publik)
Daya saing tinggi: jika suatu barang/layanan dipergunakan perseorangan Daya saing rendah: jika suatu barang/layanan dapat dimanfaatkan bersama-sama
pepie diptyana
Regulasi Keuangan di Indonesia • UU No 22 th 1999 tentang Pemda – UU Otoda (pengganti UU No 5 th 1974 – Pemerintahan di Daerah) • UU No 32 th 2004 (penyempurnaan UU No 22 th 1999)
pepie diptyana
8
3/3/2009
pepie diptyana
Ciri Manajemen KeuDa Prareformasi • Pemda = kepala daerah dan DPRD (UU No. 5 th. 1975 ps 13 (1)) 1975, • Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertajaban kepala daerah (UU no. 6 th. 1975, ps 33) • Bentuk Laporan Perhitungan APBD, terdiri dari : Perhitungan APBD ; Nota Perhitungan APBD; dan Perhitungan kas dan pencocokan sisa kas dan sisa perhitungan; Ringkasan perhitungan Pendapatan & Belanja
pepie diptyana
• Pinjaman diperhitungkan sebagai Pendapatan. Kepmendagri No. 903-057 th 1988, sebagai Penerimaan Pembangunan • Unsur-unsur U penyusunan APBD APBD: pemda d (k (kepala l daerah & DPRD), belum melibatkan masyarakat • Indikator kinerja Pemda: Perbandingan anggaran & realisasi Perbandingan standar biaya & realisasinya T Target t & persentase t fi fisik ik proyek k • Laporan Keterangan Pertajaban Kepala Daerah & Lap Perhitungan APBD tidak dibahas DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah
pepie diptyana
9
3/3/2009
pepie diptyana
Ciri Manajemen KeuDa Era (Pasca) Reformasi • Daerah = propinsi dan kota atau kabupaten (tidak g Dati I / II)) ada lagi • Pemda = kepala daerah beserta perangkat lainnya (Badan Eksekutif) , DPRD adalah Badan Legislatif – UU no. 22 th 1999,ps. 14. • Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertajaban Kepala Daerah (PP No 108 th 2000,ps 5) • Laporan pertajaban akhir tahun anggaran : Lap Perhitungan APBD; Nota Perhitungan APBD; Lap Aliran Kas; Neraca Daerah, dilengkapi Penilaian Kinerja (PP No 105 th 2000,ps 38)
pepie diptyana
• Pinjaman Pemda termasuk Penerimaan (belum tentu menjadi hak pemda) • Masyarakat y masuk dalam unsur p penyusunan y APBD • Indikator kinerja pemda, ditambah dengan standar pelayanan yang diharapkan • Lap Pertajaban Kepala Daerah berupa Laporan Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah jika 2x ditolak DPRD • Menggunakan Akuntansi dalam mengelola KeuDa.
pepie diptyana
10
3/3/2009
pepie diptyana
6 Pergeseran Pengelolaan Anggaran Daerah • Vertical accountability menjadi horizontal accountability accou tab ty • Traditional budget menjadi performance budget • Dari pengendalian & audit keuangan, ke pengendalian dan audit keuangan dan kinerja • Lebih menerapkan konsep value for money • Penerapan e e apa pusat pe pertajaban tajaba ((responsibility esponsibility center) • Perubahan sistem akuntansi: Single entry Æ double entry Cash basis Æ modified cash basis
pepie diptyana
Masa reformasi lanjutan (2004-sekarang) • Kepmendagri No. 29 th 2002 diganti Permendagri No. 13 th 2006 (implementasi PP no. 58 th 2005), ketegasan penggunaan Akuntansi, bukan Pembukuan • PP No 24 th 2005 – Standar Akuntansi P Pemerintahan i h
pepie diptyana
11
