Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang termasuk ... (
perkosaan bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan ...
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUA TIRI
A. Peraturan Menurut KUHP Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang termasuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: 284 (perzinahan), 285 (perkosaan bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan isterinya), dan pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian. Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan 24. Pada bab ini membahas tentang pengaturan-pengaturan yang berkenaan dalam kasus perkosaan atau persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah umur. Dapat kita telaah sebagai berikut: a. Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 287 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:
24
Adami Chazawi,Op.cit, Tindak pidana Mengenai Kesopanan, Halaman 55
(1). Hij die buiten echt vleselijk gemeenschap heft met ene vrouw van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij den leeftijd van vijftien jaren nog niet heft bereikt of dat zij indien van haar leeftijd niet blijkt, nog niet huwbaar is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hogste negen jaren. (2). Veruolging heft niet plaats dan op klachte, tenzij de vrouw den leeftijd van twaalf jaren nog niet heft bereikt, of een der van de art. 291 en 294 aanwezig is 25. Artinya: (1). Barang siapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duag bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (2). Penuntut tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 291 dan pasal 294 26. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur: (a). unsur-unsur subjektif :
1. Yang ia ketahui 2. yang sepantasnya harus ia duga
(b). unsur-unsur objektif : 25
1. Barang siapa
Mr. Engelbrecht. M. L., De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesia, A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij N. V., Leiden, 1960, Pasal 287 26 Drs. P.A.F. Lamintang, S. H. dan Theo Lamintang, S. H., Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman. 113
2. mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan 3. wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang proparte dolus dan proparte culpa. Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Pengetahuan atau dugaan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan di siding pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku. 27 Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur barang siapa. 27
Ibid. Hal 114
Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. Terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, tetapi tidak diisyaratkan keharusan terjadinya ejaculatio seminis. Terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu, undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi di luar pernikahan atau buiten echt 28. Sesuai yang dimaksud dengan pernikahan di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah pernikahan yang sah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 2 dari undang-undang nomor 1 tahun1974 menetukan:
28
Ibid. Halaman. 115
(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 29. Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, ketentuan pidana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP telah dibentuk untuk mencegah disalahgunakannya ketidakpengalaman anak-anak atau het misbruik maken van jeugdige onervarenheid oleh orang dewasa. Itulah sebabnya, pembentuk undang-undang telah melarang dilakukannya perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Secara kebetulan penentuan tentang usia wanita tersebut ternyata sesuai dengan penentuan tentang usia wanita yang belum didizinkan untuk menikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan itu hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Diisyaratkan unsur culpa yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan kata-kata van wie hij redelijkerwijs moet vermoeden atau yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP memang tepat, karena jarang terjadi seorang pelaku dapat mengetahui dengan tepat mengenai usia wanita yang mengadakan hubungan 29
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2
kelamin dengan dirinya, kecuali jika wanita tersebut dapat menunjukkan akta identitasnya, misalnya dengan menunjukkan akta kelahirannya atau kartu tanda kependudukannya. Pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (2) KUHP, undang-undang telah menentukan bahwa pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan. Tentang
unsur
objektif
ketiga,
bahwa
pengaduan
seperti
yang
dimaksudkan di atas tidak perlu ada, jika korban ternyata merupakan seorang wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun 30. b. Tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak angkatnya atau dengan seseorang anak dibawah umur yang pengawasannya, pendidikannya atau pengurusannya dipercayakan kepada pelaku itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 294 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: (1). Hij, die ontucht pleegt met zijn minderjaring kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijne zorg, opleiding of waakzaamheid teovertrouwden minderjarige, of zijn minderjaringen bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren 31. (2). Met dezelfde straf wordt gestraft: 1. de ambtenaar, die ontucht pleegt met een person, die ambtelijk aan hem ondergeschikt is of aan zijne waakzaamheid is toevertrouwd of aanbevolen; 2. de bestuurder, geneeskundige, onderwijzer, beambte opzichter of bediende in ene gevangenis, lands-werkinrichting, opvoedingsgesticht, 30 31
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit, Halaman 119 Engelbrecht, Op.cit, pasal 294 Hal. 1344 Pasal 294
weeshuis, ziekenhuis, krankzinningengesticht of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een person daarin opgenomen 32. Artinya: (1). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamannya tujuh tahun. (2). Dengan hukuman yang serupa dihukum: 1. pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. 2. pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu 33. Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masingmasing yakni: 1. Barangsiapa; 2. Melakukan tindakan-tindakan melanggar cabul/kesusilaan;
32 33
Ibid. R. Soesilo,Op.cit, Halaman 215-216 (pasal 294)
3. Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak belum dewasa yang pengurusan, pendidikan, atau penjagaannya dipercayakan pada pelaku; 4. Seorang pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa. Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidanan yang diatur pasal 294 ayat (1) KUHP, yakni unsur barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidanan yang diatur pasal 294 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut 34. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 294 ayat (1) KUHP ialah unsur melakukan tindakan-tindakan cabul. Menurut Prof. Simons, kata ontucht di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP harus diartikan sama dengan kata ontucht di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur pasal-pasal 289 dan 290 KUHP yakni Handelingen, welke het geslachtelijk leven betreffende met wellustige bedoelingen geschieden en het agemene zedelijkheidsgevoel krenken atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.
34
P.A.F. Lamintang, S. H. dan Theo Lamintang,Op.cit, Halaman 175
Adapun menurut memorie van toelichting, harus pula dimasukkan kedalam pengertian ontuchtige handelingen, yakni perbuatan mengadakan suatu vleselijke gemeenschap atau mengadakan suatu hubungan kelamin atau senggama. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 294 ayat (1) KUHP ialah unsur-unsur anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak belum dewasa yang pengurusannya, pendidikannya atau penjagaannya telah dipercayakan pada pelaku. Menurut hemat penulis pengertian dari anak-anak seperti yang dimaksudkan di atas sudah cukup jelas, sehingga tidak akan dibicarakan lebih lanjut. Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 294 ayat (1) KUHP ialah unsur pembantu atau seorang bawahannya yang belum dewasa 35. Kata pembantu berasal dari kata bediende, yang artinya pelayan atau pesuruh, sehingga termasuk pula ke dalam pengertiannya yakni pembantu rumah tangga, pelayan tangga, pelayan toko, pesuruh kantor, dan lain-lain. Kata bawahan itu berasal dari kata ondergeschikte yang artinya orang yang membawah, sehingga dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya antara lain pekerja, buruh, karyawan, pegawai, dan lain-lain.
35
Ibid, halaman 176
Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 294 ayat (1) KUHP, hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni: 1. Pegawai negeri; 2. Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan; 3. Orang yang menurut jabatan merupakan seorang bawahan pelaku atau orang yang penjagaanya telah dipercayakan atau diserahkan kepada pelaku. Unsur objektif pertama dari pihak tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 294 ayat (2) KUHP ialah ambtenaar atau pegawai negeri. Menurut arrest-arrest hogeraad masing-masing tanggal 30 Januari 1991, W. 9149, 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861 dan tanggal 26 Mei 1919, NJ 1919 halaman 653, W. 10426, yang dimaksudkan dengan pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh pemerinta untuk melakukan tugas atau sebagian dari tugas Negara atau tugas alat-alat perlengkapannya, dan yang diberikan pekerjaan yang bersifat umum 36. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuam pidana yang diatur pasal 294 ayat (2) KUHP ialah unsur ontuch plegen atau unsur-unsur melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Tentang yang dimaksudkan dengan ontucht di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 294 KUHP, dan hubungannya dengan ketentuan pidana yang 36
Drs. P.A.F. Lamintang, S. H., Samosir, S. H., C. Djisman, S. H., Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, 1985, Halaman 16 dan 82
melarang dilakukannya hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang anak yang belum mencapai usia lima belas tahun seperti yang dimaksudkan dalam pasal 287 KUHP. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP ialah unsur orang yang menurut jabatan merupakan seorang bawahan pelaku atau orang yang penjagaanya telah dipercayakan atau diserahkan kepada pelaku. Perlu diperhatikan bahwa undang-undabg telah mensyaratkan sebagai unsur objektif ketiga antara lain bahwa orang dengan siapa pegawai negeri itu melakukan tindakan melanggar kesusilaan haruslah merupakan orang yang menurut jabatan harus bawahan pelaku, dan bukan orang yang menurut kepangkatan merupakan bawahan dari pelaku. Sesuai dalam pasal 294 ayat (2) angka 2 KUHP jelas dituliskan bahwa pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu dapat dihukum. B. Peraturan di luar KUHP Di atas telah dituliskan pengaturan tentang perkosaan orang tua tiri terhadap anak dibawah umur sesuai KUHP, namun di luar KUHP juga terdapat 2 pasal diantaranya, yaitu: a. Pasal 81 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, yaitu: (1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2). Ketentuan pidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. b. Pasal 82 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahundan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 37.
37
Undang-Undang nomor 23 tahun 2002,Op.cit, pasal 81 dan 82 Halaman 44
