BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teori 2.1.1. Teori-teori ...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Tinjauan Teori

2.1.1. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, yang mencerminkan aspek dinamis

dari

suatu

perekonomian

yang

mengambarkan

bagaimana

suatu

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan dimana para ekonom mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok teori yaitu teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo-klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern (Nurlina, 2004: 20). 2.1.1.1. Teori pertumbuhan klasik Teori ini dinamakan teori pertumbuhan klasik oleh karena dikemukakan oleh para ahli yang dikenal sebagai penganut aliran klasik. Teori ini meliputi teori pertumbuhan dari Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus (Salam, 2008: 1). Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan pentingnya

kebijaksanaan

laisezfaire

(kebijaksanaan

pajak

dan

zakat)

atas sistem dan mekanisme untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi suatu masyarakat (Yohana, 2010: 1). pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan spesialisasi dalam meningkatkan produktivitas. Smith dan Richardo percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai akibat adanya pembentukan akumulasi modal yang bersumber dari adanya surplus dalam ekonomi. Namun demikian David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan hanya mengandalkan modal, pada jangka panjang perekonomian akan menuju kepada keadaan yang stationer, yaitu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Menurut Ricardo, peranan teknologi akan dapat menghambat berjalannya the law of diminishing return karena teknologi adalah bersifat rigid (kaku) dan hanya dapat berubah dalam jangka panjang. Bagi kaum klasik, keadaan stasioner merupakan keadaan ekonomi yang sudah mapan di mana masyarakat sudah hidup sejahtera sehingga tidak diperlukan lagi pertumbuhan yang berarti. 2.1.1.2. Teori pertumbuhan neo-klasik Teori ini diwakili oleh teori pertumbuhan Joseph Schumpeter, Alfred Marshal, Robert Solow dan Trevor Swan. Pendapat penganut aliran neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 1. Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi; 2. Perkembangan merupakan proses gradual; pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif; 4. Adanya pemikiran yang optimis terhadap perkembangan; 5. Aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan (Suryana, 2000: 58). Menurut paham neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknologi tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingkat investasi. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga akan turun dan hasrat menabung turun. Dalam hal ini perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional. 2.1.1.3. Teori pertumbuhan ekonomi modern Teori ini adalah meliputi teori pertumbuhan Rostow, Kuznet dan teori HarrodDomar. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui tahapan sebagai berikut: 1.

Masyarakat tradisional (the traditional society);

2.

Prasyarat lepas landas (the precondition for take-off);

3.

Lepas landas (the take-off);

4.

Tahap kematangan (the drive to maturity);

5.

Masyarakat berkonsumsi tinggi (the age of high mass consumption) (Suryana, 2000: 60). Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka

panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologi yang diperlukannya (Suryana, 2000: 64). pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematik untuk dapat mengukur sejauhmana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu data yang akurat diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi statistik perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006: 19). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999: 15). Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasajasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daearah dirumuskan sebagai berikut: PDRBt – PDRBt-1 PED =

x 100

(2.1)

PDRBt-1

Di mana :

PED

= Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya Keseimbangan pendapatan nasional dirumuskan oleh persamaan: Y

=

C + I + G + X–M

(2.2)

Pengeluaran atau pembelian pemerintah (G) dibiayai oleh penerimaan pemerintah, yaitu pajak (T) setelah dikurangi transfer (Tr). Penerimaan pajak oleh pemerintah akan mengurangi konsumsi (C), namun pemberian transfer (Tr) akan menambah konsumsi, sehingga konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan, pajak dan transfer, yaitu: C = C (Y– T + Tr)

(2.3)

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Dan substitusi persamaan (2.2) ke (2.3) juga akan menghasilkan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu: Y = C ( Y – T + Tr ) + I + G + X – M

(2.4)

Dampak belanja atau pembelian pemerintah (G) dan penerimaan pemerintah (T) serta pemberian transfer (Tr) terhadap pendapatan nasional ditunjukkan melalui proses multiplier belanja atau pembelian pemerintah dan penerimaan pemerintah, yaitu: Y = C ( Y ) - C ( T ) + C(Tr) + I + G + X – M sehingga:

dC dY =

dC .dY -

dY

dC .dT +

dY

.d Tr + d G

(2.5)

dY

Diasumsikan investasi, ekspor, dan impor adalah konstan, karena analisis ditujukan untuk penerimaan, pembayaran transfer dan pengeluaran pemerintah. Dalam konsep ekonomi makro dC/dY disebut Marginal Propensity to Consume (MPC), sehingga: d Y = MPC. d Y - MPC. d T + MPC.d Tr + d G d Y - MPC. d Y = - MPC d T + MPC. d Tr + d G d Y ( 1 – MPC ) = - MPC d T + MPC.d Tr + d G sehingga: - MPC dY =

MPC . dT

1 - MPC

+

1 . d Tr +

1 - MPC

dG

(2.6) 1 - MPC


Di mana 1 - MPC = MPS atau marginal propensity to save. Dari persamaan (2.6) ditunjukkan bahwa peningkatan penerimaan atau pendapatan pemerintah (T) akan menurunkan pendapatan nasional, akan tetapi sebaliknya peningkatan transfer dan peningkatan belanja atau pembelian pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional. Nilai dari - MPC/MPS disebut multiplier penerimaan atau pendapatan pemerintah dan 1/MPS disebut multiplier belanja atau pembelian pemerintah. Analog dengan keseimbangan pendapatan nasional, keseimbangan pendapatan regional daerah atau PDRB dipengaruhi oleh pendapatan pemerintah daerah dan belanja pemerintah daerah. Pendapatan daerah dibedakan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (PT), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPYS). Sedangkan belanja daerah (BD) adalah alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan daerah yang diyakini langsung mempengaruhi PDRB. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kinerja keuangan daerah digambarkan oleh realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Dari rumusan pendapatan nasional diketahui bahwa peningkatan pendapatan daerah akan menurunkan PDRB, sehingga peningkatan realisasi PAD akan menurunkan PDRB. Sedangkan peningkatan realisasi anggaran belanja daerah akan meningkatkan PDRB. Dengan kata lain, jika realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja maka PDRB turun. Sebaliknya jika realisasi pendapatan lebih rendah dari realisasi belanja daerah maka PDRB akan naik. Pengaruh tingkat capaian belanja daerah terhadap PDRB adalah positif, di mana realisasi belanja daerah yang makin tinggi pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

teralokasi terhadap 9 (sembilan) sektor ekonomi akan dapat memacu pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi tersebut. 2.1.3. Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah Secara garis besar pengelolaan keuangan daerah meliputi 2 (dua) bidang pokok, yaitu pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan belanja daerah menurut sasaran alokasinya terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Komponen-komponen Pendapatan Daerah adalah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berasal dari potensi asli daerah yang bersangkutan sesuai kewenangan daerah tersebut. Penerimaan tersebut akan menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah serta tidak perlu dibayar kembali. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (2) UndangUndang tersebut di atas, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. 2.

Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan

transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah atasan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari

Pendapatan hibah, Pendapatan dana darurat dan Pendapatan lainnya. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran IVc diuraikan bahwa keseluruhan jenis pendapatan daerah tersebut di atas dikonversi dalam penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi: 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asl daerah yang sah;

2.

Pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari DBH-SDA, DAU dan DAK, transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dana penyesuaian); transfer


pemerintah provinsi yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya; 3.

Lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Sedangkan komponen belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 adalah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terikat langsung dengan program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/ kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. 2. Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja yang terikat langsung dengan program dan kegiatan yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan keseluruhan jenis belanja daerah tersebut di atas dikonversi dalam penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. 1.

Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan.


2.

Belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

3.

Belanja tak terduga adalah belanja yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya darurat dan belum dapat diperkirakan sebelumnya.

4.

Belanja transfer/bagi hasil ke desa; yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi hasil pendapatan lainnya. Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah adalah merupakan kebutuhan

mendesak yang perlu dilakukan mengingat anggaran daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam periode tertentu (satu tahun), selama ini belum mampu memberikan hasil secara optimal. Hal ini disebabkan karena selama ini anggaran daerah lebih merupakan instrumen pembinaan pemerintah atasan kepada pemerintah di bawahnya. Namun demikian di era reformasi, memang telah terlihat adanya perubahan yang mendasar dalam peran dan fungsi anggaran daerah seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan reformasi ini diharapkan anggaran daerah mampu memainkan perannya sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen bagi pemerintah daerah. Menurut Jones (1996), sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu secara optimal pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Berdasarkan Organisasi Komunitas Perpustakaan Online Indonesia (diakses tanggal 18 Agustus 2010) dijelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Oleh karena itu ada 3 (tiga) bentuk kebijakan anggaran/politik anggaran

yang dapat dilakukan sesuai kondisi

perekonomian daerah, yaitu: 1.

Anggaran defisit (defisit budget) atau disebut juga kebijakan fiskal ekspansif yaitu suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar


dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. 2.

Anggaran surplus (surplus budget) atau disebut juga kebijakan fiskal kontraktif yaitu suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sebaiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.

Anggaran berimbang (balanced budget), yaitu suatu bentuk kebijakan anggaran di mana pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang

tidak terlepas dari kebijakan anggaran dengan titik berat pada kebijakan penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi kebijakan penerimaan misalnya, selain upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola seluruh pendapatan dan pengeluaran atau belanja daerahnya. Hal ini dapat dinyatakan sebagai suatu prestasi dan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah tersebut. Ukuran kinerja dari sisi ini dilihat dengan membandingkan antara rencana atau target pendapatan maupun pengeluaran atau belanja daerah untuk berbagai kegiatan dan program dengan realisasinya.


2.1.4. Hubungan Realisasi Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

dan

Belanja

Daerah

dengan

Identitas keseimbangan pendapatan nasional adalah konsumsi (C) ditambah Investasi (I), Pembelian atau Pengeluaran Pemerintah (G), dan Ekspor (X) dikurangi Impor (M) yang dirumuskan dengan persamaan Y = C + I + G + X-M merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan

akhir

dari

setiap

kebijakan

pengeluarannya,

tetapi

juga

harus

memperhitungkan sasaran yang akan menuikmati kebijakan tersebut (Rahmansyah, 2004: 15). Pendapat di atas berarti bahwa memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah kurang memadai, melainkan perlu diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Di samping itu pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta. Menurut Wijaya (2000), pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (multiplier effect) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional dan akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) karena ia menaikkan permintaan agregatif didasarkan pada anggapan bahwa pengeluaran


pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang dapat menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran berfungsi sebagai pernyataan kebijakan publik, sebagai target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan, menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum, serta menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah (KSAP, 2005: 13). Oleh karena itu, APBN suatu negara atau APBD suatu daerah dapat kita yakini mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap perekonomian, khususnya sektor riil. Signifikansi tersebut tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Kebijakan fiskal suatu negara merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi stabilitasi, distribusi dan alokasi yang diarahkan pada stimulus pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia misalnya, dampak APBN terhadap sektor riil merupakan salah satu indikator yang mengidentifikasikan dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian tahun 2008. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, kebijakan diarahkan pada stimulus fiskal antara lain melalui pengeluaran pemerintah yang bersifat autonomous yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pada saat overheating pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ekonomi, intervensi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah bersifat kontraktif untuk menyeimbangkan permintaan agregat (aggregate demand) dengan penyediaan sumber-sumber daya perekonomian (BPKP-RI, 2009: 38). Meningkatnya pendapatan negara melalui penerimaan dari sumber-sumber pendapatan merupakan suatu hasil kinerja pemerintah mengelola pos-pos penerimaan negara. Demikian juga halnya dengan meningkatnya penyerapan belanja dan akuntabilitas keuangan. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap pagu anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Sebaliknya, lambatnya penyerapan anggaran mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena eksekusi anggaran memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Di Indonesia, dalam tahun 2008, penyerapan anggaran yang cepat, efisien dan efektif telah menjadi salah satu agenda reformasi manajeman keuangan pemerintah. Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya optimal dalam rangka mengurangi berbagai hambatan dalam penyerapan anggaran dan meminimisasi kecenderungan penarikan anggaran di akhir tahun (execution skewed towards the end of fiscal year) oleh kementerian negara/lembaga. Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendelegasikan kekuasaan (relax control) dalam rangka eksekusi anggaran dengan memberikan berbagai fleksibilitas terhadap kementerian teknis. Namun demikian, juga


mensyaratkan adanya akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran tersebut (BPKPRI, 2009: 14). Salah satu indikator kinerja keuangan pemerintah dalam bidang anggaran belanja dapat dilihat dari terealisasinya prioritas alokasi anggaran belanja yang selaras dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi misalnya, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah menetapkan 6 (enam) prioritas alokasi anggaran, antara lain: 1.

Belanja investasi terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional;

2.

Bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat,

khususnya

di

bidang

pendidikan

dan

kesehatan,

dengan

memperhatikan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945, serta meningkatkan upaya pemerataan; 3.

Perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan;

4.

Peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan;

5.

Penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat;

6.

Pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang (BPKP-RI, 2009: 25).


Penjelasan dan gambaran sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konsep pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.

Tinjauan Peneliti Terdahulu Beberapa peneliti di Indonesia telah melakukan studi tentang masalah

pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penelitian. 1.

Penelitian Saggaf (1999) menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kota Pekan baru dalam kurun waktu tahun 1989 - 1993. Demikian juga halnya dengan jumlah alokasi APBD secara keseluruhan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama.

2.

Penelitian Helmi (2009) menyimpulkan bahwa pendapatan dari sektor pajak dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, di mana PAD dari sektor pertambangan, pertanian dan pariwisata berpengaruh positif terhadap pembentukan PDRB.

3.

Fitrianti dan Pratolo (2009), dalam studi tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 - 2007 di beberapa


kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap

rasio

kemandirian,

serta

pengaruh

signifikan

antara

belanja

pembangunan terhadap rasio kemandirian. 4.

Penelitian Hamzah (2009) menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2001 - 2006, PAD dan Dana Perimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak berpengaruh secara secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

5.

Penelitian Rahmansyah (2004) menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 - 2003 pengeluaran pemerintah yang dialokasikan sebagai belanja daerah dalam APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 11 provinsi di Indonesia, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda.

6.

Penelitian Nurlina (2004) menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 1999 - 2003 anggaran belanja rutin daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 99 persen. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, di Indonesia telah

terjadi pergeseran tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dari vertical pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

accountability (bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri) ke horizontal accountability (bertanggung jawab kepada DPRD). Dalam kondisi tersebut pula telah terjadi hasil-hasil yang bervariasi yang menciptakan opini yang kontroversial, yaitu antara optimis dan pesimis dalam peningkatan realisasi kinerja keuangan daerah.
