29 Jan 2010 ... d. Peningkatan Ma'had Aly pada pondok pesantren. ... Peningkatan mutu
pengelolaan dan layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan melalui empat fokus prioritas, yaitu: Pertama, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama melalui: (a) peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama; (b) peningkatan wawasan keagamaan yang toleran dan selaras dengan wawasan kebangsaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender, serta kebhinekaan; (c) peningkatan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional; (d) peningkatan wawasan keagamaan masyarakat untuk mengurangi berbagai aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama; (e) peningkatan ketahanan umat beragama terhadap ekses negatif ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa; (f) peningkatan upaya mewujudkan kesalehan sosial sejalan dengan kesalehan ritual; (g) pengembangan pusat kajian keagamaaan dan sumber belajar masyarakat; (h) peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan dan perpustakaan rumah ibadah; (i) penguatan peran media massa dan teknologi informasi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama; dan (j) penguatan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Kedua, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui: (a) pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; (b) pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; (c) penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui caracara damai; (d) peningkatan dialog dan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama; (e) peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan; (f) pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama; (g) peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional; dan (h) penguatan
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
39
peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui: (a) peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat; (b) peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infak, sedekah, dana persembahan kasih/dana kolekte, dana punia, dan dana paramita serta dana ibadah sosial lainnya); (c) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan jaringan dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan; (e) pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas menjabarkan kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat; dan (f) penerapan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang agama yang berkelanjutan dan efektif; (g) reformasi birokrasi; (h) penyiapan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan (i) penguatan struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan. Keempat, pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010, melalui: (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka memperoleh sertifikat ISO 9000:2001; (b) pemantapan penerapan dan pemanfaatan sistem informasi haji terpadu (Siskohat); (c) penyediaan jaringan Siskohat di seluruh kabupaten/kota; (d) peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji; (e) pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji; dan (f) penyiapan draft undang-undang tentang pengelolaan dana haji. Selain itu, keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama; (b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik; (c) peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama; (d) peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan (e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L). Selain kebijakan di dalam kehidupan beragama, pada bidang pendidikan kebijakan nasional diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
40
menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus prioritas, yaitu: Pertama, peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (d) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan; (e) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) peningkatan mutu proses pembelajaran; (g) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus; dan (h) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat, serta (i) penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman. Kedua, peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, melalui: (a) peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal untuk dapat menampung meningkatnya lulusan SMP/MTs/sederajat sebagai dampak penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (b) rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK/MA/sederajat; (c) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
41
menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (e) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; (f) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (g) peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (h) peningkatan ketersediaan guru satuan pendidikan kejuruan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal. Ketiga, peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (research university) menuju terwujudnya universitas kelas dunia (world class university); (c) penataan program
studi
dan
bidang
keilmuan
yang
fleksibel
memenuhi
kebutuhan
pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan road map penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi sebagai pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan academic recharging; (h) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerjasama antara
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
42
institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. Keempat, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui: (a) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (b) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma
pembelajaran
yang
aktif,
kreatif,
efektif,
entrepreneurial,
dan
menyenangkan; (c) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development); (d) pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance; (f) peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang berkualitas secara masif, termasuk dalam menyelenggarakan pre-service training yang bermutu; (g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kelima, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal, melalui: (a) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; (b) peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling serta pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca. Keenam, peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat, melalui: (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
(e)
peningkatan
promosi
gemar
membaca
dan
pemanfaatan
perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan. Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
43
Ketujuh, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kedelapan, peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kesembilan,
pemantapan
pelaksanaan
sistem
pendidikan
nasional,
dengan
meningkatkan: (a) percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) penataan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
secara
menyeluruh
sesuai
dengan
peraturan
perundangan;
dan
(c)
pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kesembilan fokus prioritas tersebut juga didukung oleh kebijakan sebagai berikut. Pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
44
pengambilan
keputusan,
memperkuat
monitoring,
evaluasi,
dan
pengawasan
pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan. Kedua, penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Ketiga, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau. Keempat, peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru. Kelima, peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet ber-content pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Keenam, peningkatan karakter bangsa peserta didik termasuk internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antara bangsa. Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (underprivileged); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
45
ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal. Secara lebih terperinci, masing-masing arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tahun 2010 - 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat, antara lain melalui: a. Peningkatan ketaatan beragama masyarakat yang terwujud dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama. b. Menumbuhkembangkan wawasan keagamaan yang lapang dan toleran selaras dengan wawasan kebangsaan dan kebhinnekaan. c. Menumbuhkembangkan pusat kajian keagamaaan dan sumber belajar masyarakat. d. Peningkatan
pemanfaatan
sumber-sumber
informasi
keagamaan
dan
perpustakaan rumah ibadat. e. Peningkatan peran media massa dan teknologi informasi berbasis internet sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama. f. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan HAM dan gender.
2. Pengembangan kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama, antara lain melalui: a. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama sebagai modal sosial dalam pembangunan nasional. b. Peningkatan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran pada masyarakat. c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai. d. Pencegahan insiden kekerasan terkait dengan isu-isu keagamaan. e. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
46
f. Peningkatan peran dan kerjasama kelompok-kelompok sosial keagamaan dalam upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama. g. Peningkatan kualitas penanganan konflik bernuansa keagamaan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan kelompok-kelompok sosial keagamaan. h. Peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan. i. Pengembangan wawasan multikultur dan pendidikan ruhani bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama. j. Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang kemerdekaan beribadat dan kerukunan umat beragama.
3. Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama, antara lain melalui: a. Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama. b. Peningkatan kualitas pelayanan lembaga sosial keagamaan. c. Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi keagamaan. d. Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat. e. Peningkatan pelayanan jaminan produk halal. f. Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan dan kapasitas lembaga keuangan berbasis agama. g. Peningkatan kapasitas instansi/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan bagi umat beragama disertai dengan meningkatnya profesionalisme aparatur penyedia layanan. h. Peningkatan kebijakan dan tata kelola yang baik dalam penyediaan pelayanan bagi umat beragama dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, antara lain melalui: a. Peningkatan kualitas bimbingan kepada jemaah haji. b. Penyempurnaan pola rekruitmen dan pelatihan petugas haji. c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal menuju sertifikasi ISO 9001:2008.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
47
d. Pengembangan sistem informasi haji yang handal. e. Peningkatan dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji. f. Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak laknjut UU 13/2008 g. Optimalisasi pengelolaan dana haji h. Peningkatan koordinasi intern dan antar instansi/lembaga.
5. Optimalisasi potensi dan pendayagunaan dana sosial keagamaan, antara lain melalui: a. Peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya. b. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan, melalui pemberian bantuan operasional kelembagaan, peningkatan sarana prasarana, pengembangan manajemen, peningkatan kualitas tenaga pengelola, dan pengembangan jaringan. c. Peningkatan sistem pengelolaan wakaf produktif melalui kegiatan sosialisasi hukum wakaf dan program bantuan fasilitasi dan pembimbingan. d. Peningkatan peran lembaga keuangan berbasis agama /perbankan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat, melalui program fasilitasi dan penguatan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat kurang mampu. e. Perkembangan sistem informasi lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan lembaga keuangan berbasis agama. f. Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
6. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Sosial Keagamaan, antara lain melalui: a. Peningkatan
kapasitas
lembaga-lembaga
sosial
keagamaan
melalui
pengembangan sarana prasarana, peningkatan mutu manajemen, peningkatan kualitas sumber daya pengelola, dan peningkatan pemanfaatan potensi umat beragama.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
48
b. Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan penguatan program-program kelembagaan. c. Peningkatan jaringan dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan. d. Peningkatan hubungan dan kerjasama antar lembaga sosial keagamaan, dan dengan pemerintah sebagai mitra pembangunan. e. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan infomasi keagamaan pada lembagalembaga sosial keagamaan. f. Peningkatan komunikasi antar lembaga sosial keagamaan.
7. Peningkatan kebijakan dan tata kelola kehidupan beragama yang baik, antara lain melalui: a. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas menjabarkan kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat, perlindungan terhadap masyarakat dari setiap perlakuan diskriminatif atas dasar agama, dan fasilitasi dan pelayanan terhadap umat beragama. b. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang dapat menjadi pedoman bagi pengaturan hubungan kehidupan umat beragama dalam rangka kerukunan nasional. c. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan bidang agama yang dilandasi atas hasil riset yang berkualitas dan dapat diandalkan. d. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi guna mengukur dan meningkatkan keberhasilan pembangunan bidang agama.
8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, antara lain melalui: a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang bermutu. b. Perintisan pendidikan berbasis keagamaan bertaraf internasional. c. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama. d. Peningkatan Ma’had Aly pada pondok pesantren.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
49
e. Peningkatan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. f. Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan vokasional pada pondok pesantren. g. Peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah. h. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. i. Peningkatan pastisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA
Kebijakan Kementerian Agama tahun 2010-2014 diarahkan kepada lima hal pokok, yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) perwujudan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Adapun strategi untuk realisasi kelima kebijakan tersebut dituangkan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai oleh program ini adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
50
sehingga
dapat
meningkatkan
kinerja
keseluruhan
Kementerian
Agama.
Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut adalah: a. Persentase SDM berkinerja sangat baik, dengan target sebesar 20% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014. b. Rasio kecukupan anggaran, dengan target sebesar 79% pada tahun 2010 menjadi 99% pada tahun 2014. c. Rasio ketersediaan sarana prasarana, dengan target sebesar 75% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014. d. Persentase unit eselon II yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2010 sebesar 50% dan diharapkan meningkat menjadi 100% pada tahun 2014. e. Persentase unit eselon II yang telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO). Target untuk tahun 2010 sebesar 50% dan ditargetkan meningkat menjadi 100% pada tahun 2014. Ada 13 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Pembinaan Administrasi Perencanaan Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya data dan informasi perencanaan 2) Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran 3) Tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi program Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengelolaan data dan informasi perencanaan; penyiapan bahan perencanaan dan pengalokasian anggaran;
pelayanan
revisi
dokumen
anggaran;
penyusunan
laporan;
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian; penyiapan draft RPJMN, penyusunan rencana strategis, penyusunan RKT, dan penyiapan draft
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
51
RKP; pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana; serta pengelolaan program lintas sektoral. b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya pegawai sesuai kebutuhan dan formasi 2) Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pegawai 3) Terlaksananya pelayanan mutasi 4) Tersedianya data dan informasi kepegawaian secara on line Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pemetaan kebutuhan dan formasi pegawai; peningkatan kualitas sistem dan mekanisme penyelenggaraan rekruitmen pegawai; peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai; pembinaan dan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian; pengangkatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kepegawaian; pengembangan sistem aplikasi pendataan;
pengembangan jaringan kelembagaan; serta sosialisasi dan
publikasi. c. Administrasi Keuangan dan BMN Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya dokumen pembiayaan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan perbendaharaan 3) Tersedianya dokumen Barang Milik Negara (BMN) 4) Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaan dan pelayanan administrasi pembiayaan; pembayaran gaji; pembinaan dan pelaksanaan PNBP; pelaksanaan pengujian dokumen tagihan; pembinaan perbendaharaan satuan kerja dan penyelenggaraan tata usaha; recovery, revaluasi, pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); optimalisasi penerapan aplikasi pelaporan; serta peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan. Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
52
d. Pembinaan Administrasi Organisasi &Tata Laksana Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya kebijakan administrasi, manajemen dan organisasi 2) Tersedianya organisasi dan tata kerja 3) Tersedianya standar pelayanan minimal serta sistem dan prosedur kerja 4) Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui analisis dan koordinasi perumusan visi, misi, kebijakan, dan pembakuan organisasi; penyiapan bahan koordinasi
pimpinan;
pengembangan
kelembagaan;
analisis
jabatan;
pengkajian, penilaian dan pembinaan organisasi; penyusunan dan pembinaan manajemen kantor, pengembangan SPM dan SPO sebagai kontrol kualitas, penerapan sistem dan prosedur kerja organisasi; evaluasi dan pembinaan akuntabilitas kinerja organisasi; pengkoordinasian dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; serta pembinaan pelaksanaan pengawasan melekat. e. Pembinaan Administrasi Hukum & KLN Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya naskah telaahan dan rancangan peraturan perundang-undangan 2) Meningkatnya kualitas penyuluhan dan advokasi hukum 3) Tersedianya dokumen bantuan dan kerjasama luar negeri Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyiapan draft-draft kebijakan; peningkatan koordinasi dan sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan; pendokumentasian, penilaian dan evaluasi peraturan perundang-undangan; pembinaan jabatan perancang perundang-undangan; peningkatan pengembangan
pembinaan
penyuluh
silabus/materi
peraturan
penyuluhan;
perundang-undangan;
pemberian
bantuan
hukum;
pengembangan kerjasama dengan instansi/lembaga luar negeri; peningkatan mutu pengelolaan bantuan belajar/dharma siswa; serta penyelesaian dokumen bantuan dan kerjasama luar negeri.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
53
f. Pembinaan Administrasi Umum Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya kualitas tata kelola persuratan dan kearsipan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan pimpinan 3) Tersedianya sarana prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal 4) Meningkatnya kualitas kerumahtanggaan Kantor Pusat Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengembangan sistem tata persuratan dan kearsipan; peningkatan kualitas jabatan fungsional arsiparis; pengembangan
mutu
pelayanan
ketatausahaan
dan
peningkatan pelayanan pimpinan; penyusunan rencana
kerumahtanggaan; pengadaan berbasis
kebutuhan; pembenahan manajemen pelayanan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal; pembinaan pengadaan
perlengkapan
di
lingkungan
Kementerian;
dan
pelayanan
kerumahtanggaan Kantor Pusat. g. Pembinaan Administrasi Pusat Kerukunan Hidup Umat Beragama Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kerukunan hidup umat beragama. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan manajemen administrasi kerukunan, pembinaan tenaga administrasi kerukunan, penguatan koordinasi, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana. h. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyiapan draft-draft kebijakan kerukunan; sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan kerukunan; pembinaan dan pengembangan program kerukunan; pengembangan wawasan multikultural; peningkatan sistem siaga dini dan antisipasi konflik; inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan; penyusunan peta
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
54
kerukunan; pengembangan potensi kerukunan umat beragama; pembinaan jaringan kerjasama dan kemitraan; peningkatan partsipasi masyarakat; pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaaan; dan penguatan peran forum kerukunan umat beragama. i. Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Khonghucu Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan pembinaan masyarakat serta pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengembangan mutu penyelenggaraan bimbingan masyarakat; peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi keagamaan; peningkatan mutu dan jumlah tenaga penyuluh; pengembangan kapasitas dan penyediaan guru agama Khonghucu; penyusunan paket kurikulum pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; pengembangan sarana dan prasarana kependidikan; pengembangan jaringan dan kerjasama; dan penguatan tata kelola kependidikan. j. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya kualitas kehumasan dan pencitraan 2) Tersedianya data dan informasi keagamaan 3) Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyelenggaraan kegiatan kehumasan; pembinaan dan pelaksanaan hubungan antara lembaga resmi dan ormas; penyelenggaraan penerangan masyarakat; pengembangan kerjasama dengan media massa; pembinaan bidang kehumasan; pengembangan perencanaan dan pembinaan; peningkatan sistem dan analisis data informasi keagamaan; pembinaan keterampilan statistika; penguatan sistem pengelolaan informasi keagamaan; serta pengembangan jaringan komunikasi data; dan peningkatan pengelolaan website.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
55
k. Pembinaan Administrasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya pembinaan pegawai 2) Tersedianya dukungan layanan umum 3) Meningkatnya kesejahteraan sosial Keluaran (outputs) tersebut antara lain dicapai melalui optimalisasi pembinaan pegawai, peningkatan kinerja layanan umum, pemberian bantuan kesejahteraan pegawai, dan kegiatan bakti sosial. l. Pembinaan Administrasi Misi Haji Indonesia Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya dukungan manajemen dan koordinasi penyelenggaraan haji di Arab Saudi Keluaran (outputs) tersebut antara lain dicapai melalui peningkatan mutu dukungan layanan dokumen perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, keamanan dan perlindungan; pengembangan standar mutu pelayanan; peningkatan kualitas dan penyediaan tenaga musiman; peningkatan sistem dan pelayanan informasi haji; serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah Arab Saudi. m. Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: meningkatnya kualitas manajemen dan koordinasi di tingkat Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan dukungan manajemen perencanaan, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan mutu pengelolaan keuangan dan BMN, peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan BMN; pengembangan organisasi dan tatalaksana; penerapan SPM dan SPO; peningkatan pelayanan data dan informasi; peningkatan mutu pelayanan umum; peningkatan jaringan kerjasama dan kemitraan; pengembangan sarana dan
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
56
prasarana kelembagaan; serta penyediaan dukungan teknis lainnya pada Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Hasil jangka menengah (outcomes) yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program ini adalah meningkatnya rasio jumlah dan mutu sarana dan prasarana terhadap kebutuhan. Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah adalah 90% pada tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014. Sedangkan target yang ditetapkan untuk rasio mutu adalah 40% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014. Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Kegiatan prioritas yang dilakukan untuk mencapai tujuan program ini adalah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, dengan keluaran (outputs) kegiatan antara lain tersedianya tanah sesuai dengan kebutuhan, tersedianya gedung kantor baru, terpeliharanya gedung kantor yang sudah ada, tersedia dan terpeliharanya perlengkapan kantor dan kendaraan, tersedia dan terpeliharanya peralatan dan mesin, serta aset perlengkapan lainnya.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan dapat dicapai melalui program ini adalah: Pertama, meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
57
peraturan
perundang-undangan,
yang
diukur
melalui
penurunan
tingkat
pelanggaran dan penyimpangan. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada tahun 2014 diharapkan hanya sebesar 5%. Kedua, meningkatnya mutu kinerja aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja (Sator/Satker) Kementerian Agama yang ditandai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Tingkat mutu kinerja aparatur dan Sator/Satker Kementerian Agama ditargetkan sebesar 75% pada tahun 2010 dan diharapkan akan meningkat menjadi 90% pada tahun 2014. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja Sator/Satker Kementerian Agama, yang diukur melalui penerapan 3 asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan target capaian kinerja sebesar 75% tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 6 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal. Keluaran (outputs) yang akan dihasilkan kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan tepat waktu; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian; 3) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan; 4) Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai acuan kerja; 5) Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan hasil pengawasan; 6) Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan yang valid dan tepat waktu; 7) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; 8) Tersedianya sarana prasarana kerja. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan pegawai; penerapan disiplin perencanaan berbasis kinerja; peningkatan mutu laporan keuangan; penerapan SPO dan SPM; peningkatan pelayanan
ketatalaksanaan;
penyediaan
berbagai
peraturan
perundang-
undangan ketatalaksanaan; peningkatan sosialisasi kebijakan ketatalaksanaan; Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
58
penyediaan data dan informasi kelembagaan; percepatan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan; penguatan pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; peningkatan mutu pelaporan keuangan dan BMN; peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja serta pengembangan sarana prasarana. b. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah I dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev); 3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Pakta Integritas; 4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; 5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas auditor;
pengembangan
sistem
aplikasi
pengawasan;
optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan, peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas, review meeting secara intensif
untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat. c. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah II dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev);
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
59
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Pakta Integritas; 4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; 5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas auditor;
pengembangan
sistem
aplikasi
pengawasan;
optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan, peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas, review meeting secara intensif
untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan mutu pelaporan hasil audit; peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat. d. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah III dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 8 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev); 3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Pakta Integritas; 4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; 5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
60
auditor;
pengembangan
sistem
aplikasi
pengawasan;
optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan, peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas, review meeting secara intensif
untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan mutu pelaporan hasil audit; peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan kerjasamapengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat. e. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah IV dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev); 3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Pakta Integritas; 4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; 5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas auditor;
pengembangan
sistem
aplikasi
pengawasan;
optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan, peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas, review meeting secara intensif
untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan mutu pelaporan hasil audit; peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat. f. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah V dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 7 Kantor Wilayah Provinsi.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
61
Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev); 3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Pakta Integritas; 4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; 5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas auditor;
pengembangan
sistem
aplikasi
pengawasan;
optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan, peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas, review meeting secara intensif
untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk auditor, peningkatan mutu pelaporan hasil audit; pengembangan jaringan kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Tujuan utama program ini adalah: 1) Menyediakan data dan informasi keagamaan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan pembangunan bidang agama; 2) Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hasil (outcomes) yang hendak dicapai dari tujuan penelitian dan pengembangan adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian bagi perumusan kebijakan pembangunan agama, dan akses masyarakat. Indikator yang digunakan untuk
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
62
mengukur keberhasilan tersebut adalah persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan dan program di unit kerja masing-masing, dan bagi masyarakat. Target capaian yang ditetapkan adalah meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh pemerintah dan masyarakat, dengan target 20% tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014, dan terpenuhinya penyediaan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun, serta tercapainya sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun. Berkenaan dengan tujuan kediklatan, hasil (outcomes) yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Agama baik yang PNS maupun pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut adalah persentase aparatur Kementerian Agama yang kompeten, profesional dan berintegritas. Target capaian yang ditetapkan adalah 30% tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014. Sejalan dengan misi Kementerian Agama, maka fokus penelitian dan kediklatan diarahkan pada lima bidang prioritas, yaitu kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berwibawa. Unit organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan progam ini adalah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Untuk mencapai tujuan kelitbangan dan kediklatan tersebut, terdapat 7 kegiatan prioritas, meliputi: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan. Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya data dan informasi perencanaan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan informasi 3) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
63
4) Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
keuangan
dan
kerumahtanggaan 5) Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja; penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi data perencanaan; peningkatan mutu pengelolaan data dan informasi; peningkatan
sosialisasi
dan
pameran
produk-produk
kelembagaan;
peningakatan mutu pelayanan dan pembinaan perpustakaan; peningkatan sistem pemeliharaan bahan pustaka; peningkatan mutu pembinaan keortalaan dan kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-undangan; pengolahan dan pembinaan administrasi keuangan; peningkatan kualitas pengelolaan BMN; peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan BMN; pengembangan sistem evaluasi dan monitoring; penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan; peningkatan akuntabilitas
kinerja dan citra kelembagaan; pengembangan
sarana dan prasarana kerja; serta pembinaan dan pengembangan jaringan kerja kelembagaan. b. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya laporan hasil
penelitian
kehidupan
keagamaan
untuk
mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. 2) Tersedianya laporan pengembangan hasil penelitian kehidupan keagamaan. 3) Tersedianya bahan rancangan peraturan perundang-undangan tentang kerukunan umat beragama. 4) Tersedianya modul / model / pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan kehidupan keagamaan. 5) Tersedianya data tentang kehidupan keagamaan. 6) Terpublikasikannya hasil penelitian kehidupan keagamaan. 7) Terwujudnya jaringan kemitraan penelitian kehidupan keagamaan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
64
8) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti bidang kehidupan keagamaan. 9) Tersedianya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan penelitian kehidupan keagamaan. Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan relevansi topik-topik penelitian; peningkatan mutu hasil kelitbangan; pengembangan sistem pendampingan kelitbangan; peningkatan kualitas pemetaan dan studi kebutuhan penelitian; optimalisasi penilaian dan telaah hasil penelitian; pengembangan kualitas publikasi dan komunikasi produk-produk kelitbangan; peningkatan mutu pembinaan program; penguatan koordinasi dan sinergi program; penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan kehidupan keagamaan; penyiapan bahan-bahan kebijakan; penyediaan beasiswa dan bantuan belajar; peningkatan kapasitas SDM peneliti; pengembangan budaya akademik; penyiapan data dan evaluasi hasil penelitian; pengembangan jaringan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan mutu dukungan administrasi kelitbangan. c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan. Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terlaksananya kegiatan penelitian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. 2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 4) Terjalinnya kemitraan dengan komunitas penelitian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan lebih luas melalui penyediaan bantuan penelitian bagi komunitas akademik dan lembaga-lembaga penelitian di luar Kementerian Agama. Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
65
5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan pelajar bagi peneliti bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan. 6) Terlaksananya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan penelitian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan relevansi topik-topik penelitian; peningkatan mutu hasil kelitbangan; pengembangan sistem pendampingan kelitbangan; peningkatan kualitas pemetaan dan studi kebutuhan penelitian; optimalisasi penilaian dan telaah hasil penelitian; pengembangan kualitas publikasi dan komunikasi produk-produk kelitbangan; peningkatan mutu pembinaan program; penguatan koordinasi dan sinergi program; penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan kehidupan keagamaan; penyiapan bahan-bahan kebijakan; penyediaan beasiswa dan bantuan belajar; peningkatan kapasitas SDM peneliti; pengembangan budaya akademik; penyiapan data dan evaluasi hasil penelitian; pengembangan jaringan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan mutu dukungan administrasi kelitbangan. d. Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Lektur Keagamaan. Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terlaksananya kegiatan penelitian lektur keagamaan yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. 2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil
penelitian lektur
keagamaan. 3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian lektur keagamaan. 4) Terjalinnya kemitraan dengan komunitas penelitian lektur keagamaan yang lebih luas melalui penyediaan bantuan penelitian bagi komunitas akademik dan lembaga-lembaga penelitian di luar Kementerian Agama. 5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti bidang lektur keagamaan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
66
6) Terlaksananya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan penelitian lektur keagamaan. Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan relevansi topik-topik penelitian; peningkatan mutu hasil kelitbangan; pengembangan sistem pendampingan kelitbangan; peningkatan kualitas pemetaan dan studi kebutuhan penelitian; optimalisasi penilaian dan telaah hasil penelitian; pengembangan kualitas publikasi dan komunikasi produk-produk kelitbangan; peningkatan mutu pembinaan program; penguatan koordinasi dan sinergi program; penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan kehidupan keagamaan; penyiapan bahan-bahan kebijakan; penyediaan beasiswa dan bantuan belajar; peningkatan kapasitas SDM peneliti; pengembangan budaya akademik; penyiapan data dan evaluasi hasil penelitian; pengembangan jaringan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan mutu dukungan administrasi kelitbangan. e. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Administrasi. Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga administrasi keagamaan PNS dan pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Agama yang berkualitas. 2) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan kediklatan tenaga administrasi. 3) Tersedianya kurikulum, standar kompetensi, bahan ajar, juklak, juknis dan pedoman kediklatan tenaga administrasi. 4) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi pegawai tenaga administrasi di lingkungan Kementerian. 5) Terlaksananya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model pembelajaran kediklatan tenaga administrasi. 6) Tersedianya sarana pengembangan sumber pembelajaran kediklatan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
67
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan kapasitas SDM penyelenggara diklat; peningkatan kapasitas widyaiswara; pengembangan program diklat yang memenuhi kebutuhan pegawai seluruh unit di lingkungan Kementerian Agama; peningkatan kualitas instrument kediklatan; pembagian dan pemerataan kegiatan diklat; pengembangan jaringan kemitraan dan penerapan paradigma baru kediklatan; peningkatan jumlah sasaran kediklatan; pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta pelaporan pelaksanaan diklat administrasi. f. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan. Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga teknis keagamaan PNS dan pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Agama yang berkualitas. 2) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan kediklatan tenaga teknis keagamaan. 3) Tersedianya kurikulum, standar kompetensi, bahan ajar, juklak, juknis dan pedoman kediklatan tenaga teknis keagamaan. 4) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi pegawai tenaga teknis keagamaan. 5) Terlaksananya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model pembelajaran kediklatan tenaga teknis keagamaan. 6) Tersedianya sarana pengembangan sumber pembelajaran kediklatan. Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan kapasitas SDM penyelenggara diklat; peningkatan kapasitas widyaiswara; pengembangan program diklat yang memenuhi kebutuhan pegawai seluruh unit di lingkungan Kementerian Agama; peningkatan kualitas instrument kediklatan; pembagian dan pemerataan kegiatan diklat; pengembangan jaringan kemitraan dan penerapan paradigma baru kediklatan; peningkatan jumlah sasaran kediklatan; pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta pelaporan pelaksanaan diklat tenaga teknis keagamaan. Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
68
g. Pentashihan,
pengkajian,
dan
pemeliharaan
Mushaf
Al-Qur’an,
yang
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an. Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terlaksananya kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur’an. 2) Terlaksananya kegiatan pengkajian mushaf Al-Qur’an. 3) Terlaksananya kegiatan pemeliharaan, dokumentasi dan sosialisasi mushaf Al- Qur’an. 4) Tersedianya dukungan administrasi kegiatan pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an. Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu kegiatan pentashihan dan pengkajian; optimalisasi pemeliharaan dan publikasi hasil pentashihan dan pengkajian; peningkatan pengelolaan Museum Al-Qurán dan pameran; pengembangan jaringan kemitraan; penyediaan dukungan administrasi bagi kegiatan pentashihan, pengkajian dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an; peningkatan kapasitas SDM peneliti dan pentashih; pengembangan budaya akademik; pengembangan bahan kebijakan dan pembinaan program pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an; penilaian dan telaah hasil pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an; serta penyiapan data dan evaluasi hasil pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah dilaksanakan oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu: (1) Balai Litbang Agama Jakarta, dengan wilayah kerja meliputi 13 provinsi di Indonesia bagian barat; (2) Balai Litbang Agama Semarang, dengan wilayah kerja mencakup 10 provinsi di Indonesia bagian tengah, dan; (3) Balai Litbang Agama Makassar, dengan wilayah kerja meliputi 10 provinsi di Indonesia bagian timur. Keluaran (outputs) yang ingin dicapai melalui UPT kelitbangan ini adalah: 1) Terlaksananya kegiatan penelitian yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan pemerintah di tingkat wilayah.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
69
2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian. 3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian. 4) Tersedianya bantuan penelitian bagi komunitas akademik dan lembagalembaga penelitian non-Kementerian Agama di tingkat wilayah. 5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti, litkayasa, tenaga fungsional lainnya, dan tenaga administrasi di wilayah kerja Balai Litbang Agama. 6) Tersedianya
dukungan
administrasi
bagi
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan di tingkat wilayah. Sementara itu, pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan di daerah ditangani oleh Balai Diklat Keagamaan. Hingga saat ini, jumlah Balai Diklat Keagamaan mencapai 12 satker (satuan kerja), meliputi: Medan,
Padang,
Palembang,
Jakarta,
Bandung,
Semarang,
Surabaya,
Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Manado, dan Ambon. Keluaran yang ingin dicapai melalui UPT kediklatan ini adalah: 1) Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan yang berkualitas di tingkat daerah. 2) Tersedianya dukungan administrasi kegiatan kediklatan. 3) Tersedianya bahan ajar, juklak, juknis dan pedoman-pedoman kediklatan 4) Tersalurkannya bantuan belajar dan beasiswa bagi pegawai di lingkungan wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan. 5) Terselenggaranya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model kediklatan di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan.
5. Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang ditandai dengan tingkat kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola yang baik dan bersih. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai melalui program
Karo Perencanaan
ini
Karo Hukum
adalah
meningkatnya
kualitas
Sekjen
70
pembinaan,
pelayanan,
dan
pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program adalah (1) persentase indeks kualitas pembinaan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (2) persentase indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (3) persentase indeks kualitas pengembangan informasi haji dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (4) persentase indeks kualitas pembinaan umrah dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014. Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kegiatan prioritas yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya dokumen anggaran dan kegiatan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan 3) Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perundangundangan 4) Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum 5) Meningkatnya kualitas data dan informasi Keluaran (outputs) tersebut akan dicapai antara lain melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; optimalisasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi; peningkatan
mutu
pelayanan
penyusunan rencana dan program kegiatan; data;
pengembangan
sistem
informasi
kelembagaan; peningkatan mutu laporan dan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; optimalisasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan; pembinaan dan pelayanan keortalaan dan kepegawaian; penyiapan peraturan perundangundangan; peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan BMN, dan kerumahtanggaan; peningkatan pelayanan keprotokolan; dan pengembangan sarana prasarana kelembagaan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
71
b. Pembinaan Haji dan Umrah. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pembinaan haji 2) Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan haji 3) Meningkatnya kualitas pembinaan petugas 4) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada KBIH, PIHK, dan PPIU Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan administrasi haji dan umrah; peningkatan mutu modul/materi pembinaan dan bimbingan; peningkatan kualitas dan penyediaan penyuluh/ petugas bimbingan; optimalisasi pembinaan dan pengawasan KBIH, PIHK, dan PPIU; penguatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan; pengembangan sarana prasarana; dan peningkatan mutu pelayanan ketatausahaan. c. Pelayanan Haji dan Umrah. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pelayanan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran 3) Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen 4) Meningkatnya kualitas pelayanan akomodasi dan konsumsi 5) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan dukungan administrasi
pelayanan;
optimalisasi
pelayanan
pendaftaran,
dokumen
perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan; penyediaan dan peningkatan kualitas petugas;
penguatan
koordinasi
kelembagaan;
peningkatan
sarana
dan
parasarana, serta pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan. d. Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Umrah. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terlaksananya dukungan manajemen administrasi pengelolaan BPIH dan Sistem Informasi Haji (SIH) 2) Tersedianya dokumen anggaran dan kegiatan BPIH Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
72
3) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana Non-BPIH (DAU) 4) Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Haji Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan BPIH, Non-BPIH (DAU) dan pengembangan Sistem Informasi Haji; serta pelayanan ketatausahaan. 6. Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 7,09% menjadi 7,65%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 19,06% menjadi 18,28%, Madrasah Aliyah (MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi 0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07% menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 2,25% menjadi 3,00%. Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 10,11% menjadi 12,88%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 13,91% menjadi 14,44%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi 1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23% menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,48% menjadi 0,52%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 1,96% menjadi 2,88%.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
73
Unit organisasi pelaksana program ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan strategis sebagai berikut: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya data dan informasi perencanaan 2) Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran 3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta tersedianya peraturan perundang-undangan 5) Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum Keluaran (outputs) tersebut akan dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan; penyiapan dan pengolahan data; pengembangan sistem informasi; penyusunan laporan dan evaluasi program serta akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan; pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang organisasi dan tatalaksana; pengelolaan kepegawaian; penyiapan peraturan perundangundangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan BMN, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan. b. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI). 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MI 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MI 4) Meningkatnya mutu tata kelola MI
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
74
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MI termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal terkait pendidikan anak usia dini dan RA/BA. c. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs); 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MTs; 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MTs; 4) Meningkatnya mutu tata kelola MTs. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MTs, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan. d. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MA 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MA 4) Meningkatnya mutu tata kelola MA
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
75
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MA, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan. e. Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI dan MTs 2) Tersalurkannya beasiswa bagi siswa miskin. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madarasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah; penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; serta penyediaan safeguarding (monitoring, rakor, evaluasi) bagi BOS pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. f. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan peningkatan kualifikasi guru, pengawas dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya; peningkatan kompetensi kepala madrasah; serta penyediaan tunjangan fungsional, profesi dan purna bakti. g. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
76
1) Meningkatnya akses pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan PTAI 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan PTAI 4) Meningkatnya mutu tata kelola PTAI Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PTAI, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing bertaraf internasional; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan Ma'had Aly pada PTAI; penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; penguatan konsorsium ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat pengembangan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman di PTAI; serta peningkatan mutu tata kelola PTAI. i. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan tersalurkannya beasiswa bagi mahasiwa miskin dan mahasiswa berprestasi. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal. j. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) 2) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada PTAI Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
77
belajar; penyediaan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan lainnya. k. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren. 2) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren. 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren 4) Meningkatnya mutu tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan BOS pada pondok pesantren penyelenggara program Wajar Dikdas; penyediaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing; penyaluran beasiswa; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan Ma'had Aly pada pondok pesantren; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan. l. Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan tersalurkannya BOS pada pendidikan keagamaan dan beasiswa bagi santri berprestasi. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyaluran BOS pada satuan pendidikan keagamaan dan penyediaan beasiswa bagi santri berprestasi.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
78
m. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya layanan pendidikan agama Islam pada sekolah 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan agama Islam pada sekolah; 3) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI; pengembangan standar model PAI pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan PAI. n. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam 2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam Keluaran (outputs) ini dicapai antara lain melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI; penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI non-PNS; penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI; dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
79
7. Program Bimbingan Masyarakat Islam Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan bimbingan Masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen, maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Hasil (outcomes) yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 35% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 20% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 15% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya perencanaan program, data dan informasi perencanaan 2) Terlaksananya administrasi keuangan 3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta kepegawaian 4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program dan akuntabilitas kinerja;
pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
80
anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan. b. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah. 2) Meningkatnya pelayanan kepenghuluan dan pemberdayaan KUA 3) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga sakinah 4) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masjid 5) Meningkatnya pelayanan bimbingan dan jaminan produk halal 6) Meningkatnya pelayanan pembinaan Syariah dan hisab rukyat Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan pelayanan di bidang kepenghuluan dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama; bimbingan dan pelayanan jaminan produk halal; pemberdayaan keluarga dan konsultasi keluarga, bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah; bimbingan dan pelayanan pembinaan kemakmuran, manajemen dan sarana kemasjidan; bimbingan dan pelayanan perumusan, pengembangan, dan pembinaan hukum Islam; penyelenggaraan dan pembinaan hisab rukyat dan pelayanan sumpah keagamaan; serta pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha. c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya dukungan manajemen administrasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah 2) Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam 3) Terwujudnya kemitraan dan pemberdayaan umat Islam 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan MTQ dan pengembangan Tilawatil Quran Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
81
5) Terselenggaranya publikasi dakwah dan Hari Besar Islam 6) Berkembangnya seni dan budaya Islam Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan pelayanan penyuluhan agama Islam; pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan; pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah Islamiyah; pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) serta pembinaan Qari dan Hafidz; penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan publikasi dakwah dan Hari Besar Islam (HBI) serta penyiapan naskah rekaman dan siaran keagamaan; pembinaan museum keagamaan, perpustakaan keagamaan dan pembinaan seni keagamaan pada masyarakat; serta pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha. d. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan zakat 2) Terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan zakat 3) Terlaksananya pengelolaan dan pemberdayaan zakat 4) Meningkatnya pembinaan lembaga zakat 5) Meningkatnya pembinaan ibadah sosial Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan pelayanan penyusunan materi dan metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penyuluhan zakat; pengelolaan dan pemberdayaan zakat, pengembangan potensi ekonomi dan model zakat produktif; pembinaan dan kerja sama antar lembaga pengelola zakat; pembinaan dan pelayanan pemberdayaan ibadah sosial; serta pelayanan ketatausahaan. e. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan wakaf
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
82
2) Terlaksananya inventarisasi, sertifikasi dan terlindunginya aset wakaf 3) Terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan wakaf 4) Terselenggaranya pemberdayaan wakaf produktif 5) Meningkatnya pembinaan lembaga wakaf Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan pelayanan inventarisasi data dan sertifikasi wakaf; pelayanan advokasi dan perlindungan wakaf; pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penyuluhan wakaf; penyusunan materi dan metode penyuluhan; pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif; pengembangan kemitraan kelembagaan wakaf; pelayanan bina lembaga wakaf dan kemitraan; serta pelaksanaan pelayanan ketatausahaan. 8. Program Bimbingan Masyarakat Kristen Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan Masyarakat Kristen. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Ada 3 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
83
1) Tersedianya data dan informasi perencanaan 2) Terlaksananya administrasi keuangan 3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta kepegawaian 4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program dan akuntabilitas kinerja;
pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya
dukungan
manajemen
administrasi,
pembinaan
dan
pelayanan urusan agama Kristen 2) Meningkatnya pelayanan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen 3) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan seni dan budaya Kristen 4) Meningkatnya pembinaan keesaan dan pemberdayaan gereja, lembaga persekutuan oikumenis dan lembaga keagamaan Kristen lainnya Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan lembaga-lembaga agama Kristen; pelayanan dan keesaan Gereja; bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan, tenaga teknis keagamaan dan pembinaan keluarga; bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan seni dan budaya agama Kristen; serta pelayanan dan penyelenggaraan ketatausahaan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
84
c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen.. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
pelayanan
pendidikan agama Kristen. 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat dasar 3) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan tingkat dasar 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan tingkat dasar 5) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat menengah 6) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan tingkat menengah 7) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan tingkat menengah 8) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat tinggi 9) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan tingkat tinggi 10) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan tingkat tinggi Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan kurikulum, supervisi dan sertifikasi serta pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat dasar; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan kurikulum, akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta sarana dan teknologi pendidikan tingkat menengah; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan kurikulum, akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat tinggi; dan pelayanan dan penyelenggaraan ketatausahaan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
85
9. Program Bimbingan Masyarakat Katolik Program ini bertujuan untuk mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama Katolik. Hasil yang hendak dicapai oleh program ini adalah terwujudnya mayarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais dalam Negara Kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Ada 3 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya data dan informasi perencanaan 2) Terlaksananya administrasi keuangan 3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta kepegawaian 4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program dan akuntabilitas kinerja;
pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan,
penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
86
perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi urusan agama Katolik 2) Meningkatnya fungsi dan layanan bimbingan lembaga keagamaan Katolik 3) Meningkatnya tugas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik 4) Terlaksananya pemberdayaan umat Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pelayanan dan bimbingan Urusan Agama Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Umat Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan; Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluhan Agama Katolik; Penyusunan Pedoman Bimbingan, Juklak dan Juknis; Pembinaan dan Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan Katolik Inkulturatif
(Budaya
Lokal);
Sosialisasi/Workshop/seminar
Keagamaan
Katolik; Supervisi Bimbingan Masyarakat Katolik; Pemberian Bantuan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Keagamaan Katolik di tingkat Pusat, Cabang, ranting; Pemberian Bantuan Pembinaan/Pemberdayaan Tempat Peribadatan Katolik dan Tempat Ziarah Agama Katolik; Bantuan Pembinaan dan Pemberdayaan Seminari Agama Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Kemitraan; Pembinaan dan Pemberdayaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Katolik berupa Kitab Suci Katolik, Buku-buku, Peralatan Peribadatan Katolik, Peralatan Penyuluhan/Penerangan Agama Katolik, Sarana Mobilitas, dan Sarana Keagamaan Katolik Lainnya; serta pelayanan ketatausahaan. c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pendidikan Katolik. Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
87
2) Terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat Dasar 3) Terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat Menengah 4) Terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat Tinggi Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaan dan pelayanan Pendidikan Agama; Penyusunan Pedoman Juklak, Juknis, dan Naskah Ujian Negara Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua jenjang pendidikan; Sosialisasi/Worshop/Seminar Kependidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Kurikulum Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua jenjang pendidikan; Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua jenjang pendidikan; Pemberian Bantuan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua jenjang pendidikan; Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua jenjang pendidikan; Sertifikasi Guru/Dosen/Pengawas Pendidikan Agama Katolik; Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi
Murid/Mahasiswa, Guru, Dosen, dan
Pengawas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Bantuan kepada Organisasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Bantuan Sarana, Prasarana, dan Operasional Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Akreditasi Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Monitoring dan Supervisi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik berupa Buku Pendidikan Agama Katolik,
Buku
Perpustakaan
Pendidikan
Agama
Katolik,
Peralatan
Pendidikan/Laboratorium Pendidikan Agama Katolik, Sarana Mobilitas, dan Sarana pendidikan lainnya; serta pelayanan ketatausahaan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
88
10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu Secara umum, program ini bertujuan terlaksananya dukungan Manajemen, Bimbingan dan Pendidikan Hindu. Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah terwujudnya peningkatan signifikan kinerja yang menjamin transparansi, akuntabilitas, kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan serta sikap peserta didik pendidikan agama Hindu. Indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1)
Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Ada 3 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan. 2) Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel. 3) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana serta Kepegawaian. 4) Terlaksananya Administrasi dan Manajemen Tugas Umum. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program dan akuntabilitas kinerja;
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
89
pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Keagamaan. 2) Meningkatnya kuantitas penyuluhan agama dan kualitas tenaga penyuluh. 3) Tersedianya Sarana-Prasarana Keagamaan. 4) Terbinanya Kerukunan Intern Umat Beragama. Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaaan dan pelayanan urusan agama Hindu; bimbingan dan pelayanan bina lembaga agama dan lembaga keagamaan Hindu; bimbingan dan pelayanan penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan; bimbingan dan pelayanan sarana, upacara, seni budaya dan pariwisata agama Hindu; serta pelayanan ketatausahaan. c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pendidikan Hindu. 2) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Dasar 3) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Menengah 4) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Tinggi Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pelayanan dan bimbingan pendidikan agama Hindu; bimbingan dan pelayanan kurikulum, pengajaran,
supervisi,
ketenagaan
ketatausahaan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
90
dan
kesiswaan;
serta
pelayanan
11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha Secara umum, program ini bertujuan terwujudnya penyelenggaran dan kebijkan teknis dibidang masyarakat Buddha dan pendidikan agama Buddha. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, pengembangan potensi umat; dan pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Indikator keberhasilan untuk sasaran ini perlu dijabarkan lebih lanjut dapat dilihat dari: (1) naiknya bimbingan dan kualitas hasil bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) naiknya tingkat kepuasan masyarakat Buddha sebagai obyek layanan Bimas Buddha dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Naiknya kualitas SDM Bimas Buddha serta sarana dan prasarananya dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, (4) naiknya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Buddha dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014, (5) naiknya kinerja perguruan pendidikan Buddha dari 40% tahun 2010 menjadi 60% tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Ada 2 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya data dan informasi perencanaan 2) Terlaksananya administrasi keuangan 3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta kepegawaian 4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
91
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi, penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program dan akuntabilitas kinerja;
pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan. b. Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Buddha serta Pelayanan Teknis Lainnya. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bidang lembaga dan
upacara keagamaan Buddha. 2) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan dan tenaga
teknis penyuluhan serta peningkatan wawasan multikultural bagi penyuluh 3) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan di bidang
pendidikan agama
tingkat Dasar dan Menengah 4) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tingkat Tinggi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pelayanan dan bimbingan Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; bimbingan dan pelayanan lembaga dan upacara keagamaan; bimbingan dan pelayanan pembinaan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan; bimbingan dan pelayanan pendidikan agama Buddha tingkat dasar, menengah dan tinggi; serta pelayanan ketatausahaan.
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
92
BAB IV PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010-2014 pada dasarnya merupakan pejabaran lebih lanjut dari arah dan kebijakan nasional pembangunan agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupan eksternal, Renstra ini berupaya menggambarkan peta potensi dan permasalahan pembangunan agama yang ada. Atas dasar peta potensi dan permasalahan itu, selanjutnya disusun program dan kegiatan serta hasil (outcome) dan keluaran (output) yang hendak dicapai dari pembangunan agama dalam lima tahun ke depan. Sebagai ujung tombak pembangunan agama, Kementerian Agama perlu lebih proaktif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap laju perubahan di berbagai sektor kehidupan, baik perubahan yang membawa dampak positif maupun negatif. Kementerian Agama juga dituntut mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tatanan kehidupan yang dicita-citakan masyarakat melalui program pembangunan agama. Atas dasar itu, pelaksanaan Renstra Kementerian Agama harus bersifat terbuka dan terus disesuaikan dari waktu ke waktu. Renstra ini diharapkan dapat membantu para pelaksana dan pengelola program/kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program/kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Agama memiliki pedoman bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program pembangunan agama selama lima tahun, yaitu 2010–2014, sehingga visi dan misi pembangunan agama dapat terwujud.
Jakarta, 29 Januari 2010 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SURYADHARMA ALI
Karo Perencanaan
Karo Hukum
Sekjen
93
