Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. Kewajiban Direksi Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban direksi diatur mulai dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 102, dimana kewajiban direksi adalah : 1. Wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. 2. Wajib membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan. 3. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan. 4. Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 5. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan.

Universitas Sumatera Utara

Kewajiban direksi membuat laporan tahunan telah diperintahkan juga oleh Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk tahun buku 2004 berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep.40/PM/2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi Emiten wajib membuat surat pernyataan, atau di dalam Sarbannes Oxley Act disebut Director’s Certification on Financial Statement. Sejak diberlakukan sertifikasi tersebut, timbul pertanyaan kenapa sertifikasi harus dilakukan. Kiranya didalam UU PT, tanggung jawab Direksi kelihatannya cukup jelas. Didalam opini akuntan, alinea pertama dikatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab Direksi, sedangkan opini adalah tanggung jawab akuntan. 21

Dikeluarkannya Peraturan No. VIII.G. 11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan oleh BAPEPAM merupakan respon dari BAPEPAM atas dikeluarkannya Sarbanes Oxley Act tahun 2002. Sebagai undang-undang, Sarbanes Oxley Act diundangkan karena semakin tingginya tuntutan ditegakkannya prinsipprinsip good corporate governance dalam segala aspek praktek dunia usaha.

21

http://komiteaudit.org/informasi_displayartikel.asp?idi=90 diakses pada tanggal 3 Maret 2010 pukul 20.35 wib.


Pada prinsipnya tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan bukanlah hal yang baru, karena pada UU Perseroan Terbatas tahun 1995 dan UU Pasar Modal telah diatur secara implisit tentang tanggung jawab tersebut, namun demikian peraturan BAPEPAM mengharuskan Direksi untuk secara eksplisit bertanggung jawab atas laporan keuangan Perusahaan, yang dituangkan ke dalam Surat Pernyataan atas Laporan Keuangan Perusahaan.

Regulasi BAPEPAM yang mengatur mengenai Sertifikasi Laporan Keuangan oleh Direksi adalah Peraturan BAPEPAM No. VIII.G. 11, namun demikian ada dua peraturan lain yang terkait dengan peraturan tersebut, yaitu Peraturan No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perusahaan Emiten dan Peraturan No. IX.I.5 tentang Komite Audit. Ketiga peraturan ini saling berhubungan, dimana Peraturan IX.I.6 menerangkan tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan secara rinci dan Peraturan IX.I.5 menjelaskan tentang peran komite audit dalam melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan pengawasan atas internal control dalam Perusahaan. 22

B. Kewajiban Direksi Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Itikad Baik Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk mengurus perseroan. Dalam tugasnya

melakukan

mengurus

perseroan

diwajibkan

mengurus

perseroan

berdasarkan prinsip itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 85 ayat 1 22

Ibid.


UUPT, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan berlandaskan itikad baik, undang-undang bermaksud agar setiap angota direksi dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. 23 Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut : 1. Wajib di percaya (fiduciary duty) Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Berarti, setiap anggota direksi selamanya dapat dipercaya (must always bonafide) serta selamanya harus jujur (must always be honested). Mengenai makna itikad baik dan wajib dipercaya serta selamanya wajib jujur dalam memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan Perseroan, ada ungkapan yang berbunyi : a director is permitted to be very stupid so long as he is honest (dibenarkan sorang direktur yang sangat bodoh asal dia jujur). Hal ini bukan berarti disetujui mengangkat seorang direksi yang bodoh. Yang diinginkan oleh ungkapan itu adalah mengangkat anggota direksi yang cakap sekaligus jujur, daripada pintar tetapi tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. 24

23 24

Ibid.hal.374 M.Yahya Haraha,Op.cit.Hal.377.


2.

Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (duty to act for a proper purpose) Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (for a proper purpose). Apabila anggota direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu, tujuannya tidak wajar (for an improper purpose), tindakan pengurusan yang demikian itu dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (te kwader trouw, bad faith). Dalam rangka pengurusan Perseroan untuk tujan yang wajar, termasuk kewajiban memperhatikan

kepentingan

karyawan,

seperti

halnya

memperhatikan

kepentingan pemegang saham. 3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty) Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan Perseroan adalah patuh dan taat (obedience) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (statutory duty). 25

25

Gatot Supramono,SH,Hukum Perseroan Terbatas,(Jakarta:Djambatan,2007),hal.87


Jika anggota direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak berhati-hati atau sembrono (carelessly) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” atau yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Atau bisa juga dikualifikasi perbuatan ultravires yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan. Dalam kasus yang demikian, anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi (personally liable) atas segala kerugian yang timbul kepada Perseroan. 4. Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty) Makna loyalty duty adalah sama dengan good faith duty : loyal dan terpercaya mengurus Perseroan. Oleh karena itu, hubungan yang paling utama

antara

anggota direksi dengan Perseroan adalah kepercayaan (trust) berdasarkan loyalitas. Dengan demikian, anggota direksi wajib bertindak dengan itikad baik yang setinggi-tingginya mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan, berhadapan dengan kepentingan pribadinya, dalam arti yuridis : a. dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan dana Perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya. b. secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (confiditial dutu of information) Perseroan meliputi : setiap rahasia perusahaan yang berharga


bagi kepentingan Perseroan, dan segala formula rahasia (secret formula), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan. 26 5. Wajib menghindari benturan kepentingan (avoid conflict of interest) Anggota direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategori sebagai tindakan itikad buruk (bad faith). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (breach of his fiduciary duty) dan kewajiban menaati peraturan perundangundangan. Ruang lingkup kewajiban anggota direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, meliputi : a. kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan (money and property) Perseroan untuk kepentingan pribadinya. Apabila kewajiban ini dilanggar dan mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian anggota direksi tersebut : 1.) melakukan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUH Perdata; 2.) Atas perbuatan itu, anggota direksi yang bersangkutan diancam dengan pertanggungjawaban perdata (civil liability) dan bahkan juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana menggelapkan uang 26

Ibid,hal.89.


Perseroan berdasar Pasal 372 KUHPidana atau penipuan berdasar Pasal 378 KUHPidana. b. mempergunakan

informasi

Perseroan

untuk

kepentingan

pribadi.

Perbuatan ini dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipercaya (breach of fiduciary duty) c. tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti menerima sogokan atau suap. d. tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk

kepentingan

pribadi.

Mengambil

atau

menahan

sebagian

keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi, dikategori sebagai keuntungan yang dirahasiakan (secret profit) oleh anggota direksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perbuatan itu jelas-jelas mengandung benturan kepentingan dan dikualifikasikan sebagai perbuatan breach of his fiduciary duty. e. dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan. Anggota direksi dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan : 1.) dalam hal yang demikian, anggota direksi telah melanggar kewajiban yang melarangnya masuk dalam kontrak atau transaksi dengan Perseroan yang wajib diurusnya sendiri.


2.) Perbuatan itu, dikategori sebagai tindakan pihak berkepentingan (party at interest). Larangan ini tidak boleh dilanggar oleh anggota direksi baik langsung atau tidak langsung termasuk anggota keluarganya atau temannya. 27 f. larangan bersaing dengan Perseroan. Anggota direksi dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan “dilarang bersaing” dengan Perseroan (competition with the company). Pelanggaran atas larangan ini, dikategori melakukan konflik atau benturan kewajiban (duty conflict). Satu segi dia wajib beritikad baik dan dipercaya mengurus Perseroan, sedang pada sisi lain, melakukan persaingan dengan Perseroan. Oleh karena itu, tindakan yang demikian dikategori duty conflict dan dikualifikasi breach of his fiduciary duty and good faith duty. Demikian luas jangkauan atau ruang lingkup makna dan aspek itikad baik pengurusan Perseroan yang wajib dilaksanakan anggota direksi. Efek dari perbuatan breach of fiduciary duty, dikategori sebagai perbuatan “ultra vires”. Namun, perjanjian atau kontrak yang dibuat dalam hal yang demikian tidak batal karena atau demi hukum (van rechtswege nietig, by law null and void),tetapi dapat dibatalkan (vernietigbar, voidable). Oleh karena itu, Perseroan atau pihak ketiga yang terlibat, dapat menuntut pembatalan perjanjian itu yang disertai dengan tuntutan ganti rugi

27

M.Yahya Harahap,Op.cit,hal.377.


yang dialami atau menuntut keuntungan yang diambil dan ditahan anggota direksi yang terlibat. 28

C. Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan negeri jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Begitu juga dalam hal kepailitan yang terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 29 Secara umum tanggung jawab direksi meliputi beberapa hal sebagai berikut : 1. Pertanggungjawaban dalam hal terjadi pemberian keterangan yang tidak benar dan atau menyesatkan. Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara 28

Ibid, Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi,dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), (Jakarta : Visimedia,2009),hlm.119. 29


tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi (dan atau komisaris) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat pemberian data dan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. 30 2. Pertentangan kepentingan Dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan salah satu anggota direksi pada satu sisi dengan kepentingan perseroan pada sisi yang lain, maka anggota direksi berkenaan dilarang untuk bertindak mewakili perseroan. Demikian pula halnya jika terjadi suatu perkara dihadapan pengadilan antara salah satu anggota direksi dengan perseroan, maka anggota direksi berkenaan tidak diizinkan untuk mewakili perseroan terbatas di hadapan pengadilan. UUPT memberikan kemungkinan pengaturan hal tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan. 31 3. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi perseroan Pasal 97 ayat 3 UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi mempunyai wewenang untuk 30

Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:2003),hlm.67. 31 Ibid


menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Direksi yang terdiri dari dua anggota direksi atau lebih, bertanggung jawab secara renteng bagi setiap anggota direksi. 4. Tanggung jawab internal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan Setiap kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk : a. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama perseroan, terhadap direksi perseroan, yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada perseroan (derivative action). b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham. 5. Tanggung jawab eksternal direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap pihak ketiga dapat kita

temui dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT yang


menyebutkan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan, dan dalam Pasal 104 ayat (3) UUPT disebutkan dalam hal terjadinya kepailitan yang disebabkan oleh karena kesalahan atau kelalaian direksi. UUPT lebih menegaskan lagi mengenai hal tanggung jawab direksi dalam pasal berikut : 32 Pasal 97 ayat 3 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ayat 4 Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. ayat 6 Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Pasal 114 ayat 3 Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat 6 Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat

32

Ratnawati W.prasodjo,S.H., Implementasi UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, pada Acara Diskusi UU PT oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, Gedung Bursa Efek Jakarta, 27 September 2007, hlm.3.


anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 93 ayat (3) UUPT, direksi bertanggung jawab terhadap perseroan yang meliputi tanggung jawab pribadi yaitu meliputi harta kekayaan jika yng bersangkutan lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang direksi. Pertanggungjawaban secara pribadi sampai harta kekayaan pribadi bagi direksi, atas keputusan bisnis yang merugikan perseroan, telah menjadi perdebatan sejak lama. Hakim-hakim di Negara dengan sistem hokum common law mengenal istilah bussiness judgment rule yang menyatakan bahwa pengadilan bukanlah tempat yang ideal untuk menilai keputusan bisnis dari direksi, karena sulitnya merekonstruksi keputusan bisnis tersebut di pengadilan setelah keputusan tersebut diambil dalam beberapa tahun sebelumnya. Kegiatan bisnis membutuhkan keputusan yang cepat dan seriongkali kepuitusan tersebut diambil berdasarkan informasi yang tidak sempurna. Pada dasarnya prinsip business judgment rule dimaksudkan untuk melindungi direksi dan karyawan yang beritikad baik, dari pertanggungjawaban secara pribadi akibat keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sebagian kalangan berpendapat konsep business judgment rule telah diadopsi dalam UUPT. Pasal 97 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT jika dapat membuktikan bahwa kerugian


tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan perseroan yang mengakibatkan kerugian.; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 104 ayat 2 menyebutkan jika kepailitan perseroan disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban dalam perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Namun, anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dia telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. 34 Semua anggota direksi dapat mewakili perseroan. Namun semua nggota direksi harus bertanggung jawab dan tidak bias saling menyalahkan jika ada kerugiam 33

Ibid. Agus Budiyanto,SH.M.Hum, Kedudukan Hukum dan tanggung Jawab Pendirian Perusahaan, (Jakarta :Ghalia Indonesia,2002),hal.152. 34


perusahaan. Sepanjang beritikad baik, anggota direksi dari suatu perseroan yang mengalami kerugian atau yang pailit pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini berkenaan dengan asas bahwa suatu perseroan sebagai pihak debitur adalah suatu subjek hukum yang terpisah dari para pengurusnya. Semua utang-utang perseroan dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan perseroan itu sendiri, bukan dari kekayan pengurusnya. Namun, prinsip ini bukan tanpa pengecualian. Dalam hal-hal tertentu, anggota direksi dan komisaris siatu perseroan dapat harus bertanggung jawab secara pribadi jika karena kelalaiannya perseroan mengalami kerugian atau dinyatakan pailit. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Namun, Pasal 104 ayat (2) UUPT menentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas merupakan pribadi yang terpisah yang harus memenuhi utang-utangnya dari harta kekayaan perusahaan itu sendiri, tetapi gugatan ganti rugi terhadap tanggung jawab pribadi anggota direksi suatu perseroan yang karena kesalahannya yang telah mengakibatkan perusahaan mengalami insolvensi tetap dapat diajukan. Setiap jabatan memiliki tugas dan kewajiban, serta wewenang yang harus dilaksanakan dengan baik. Jika tugas dan


wewenang tersebut dilalaikan atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan jabatan anggota direksi suatu perseroan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Semua tindakan dan keputusan yang diambil harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan yang vertujuan bukan untuk kepentingan perseroan atau bertentangan dengan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan perseroan, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Misalnya, suatu perseroan yang di dalam anggaran dasarnyaditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan jasa pengerah tenaga kerja, tetapi direksi melakukan kegiatan import. Sekalipun kegiatan tersebut yang dilakukan direksi sangat menguntungkan perseroan, tetap direksi dianggapmelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

35

Seorang anggota direksi dapat memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi dari jabatan dan tugasnya dengan bermacam-macam cara, yang didapat melalui cara 35

Ibid.hal.154.


yang sah, atau dengan cara yang melanggar hukum atau norma etika. Contoh perbuatan-perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik itu antara lain sebagai berikut. 1. perseroan membeli barang dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan harga yang wajar, dan atas transaksi pembelian tersebut direksi mendapatkan komisi dari pihak penjual. 2. perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya dan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut. 3. pemberian kredit kepada pihak lain tanpa analisa kredit yang baik meskipun permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak layak (fesible), tetapi direksi atau memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohonkan dan ternyata kemudian kredit menjdai macet yang sangat merugikan perseroan. 4. seorang anggota direksi memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya dengan memanfaatkan kesempatan transaksi yang semestinya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk keuntungan tertentu bagi anggota direksi. Tugas dan kewajiban direksi untuk melakukan kepengurusan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi sebagai berikut.


1. Kewajiban untuk secara optimal mendapatkan keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang disebut secret profits and benefit front office. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya conflict of interest. 2. Direksi harus menggunakan wewenangnya untuk tujuan perseroan yang seharusnya (proper purpose). 3. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk pula memperhatikan kepentingan karyawan, lingkungan sekitar, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. 4. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham. 5. Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan para kreditor. Yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab di negara-negara yang menganut sistem hukum common lawadalah tidak melakukan hal-hal seperti menghadiri rapat-rapat, tidak mempelajari hal-hal mendasar dari bisnis perseroan yang dipimpinnya, tidak membaca laporan-laporan, tidak berupaya untuk meminta bantuan yang diperlukan ketika telah ada isyarat mengenai datangnya bahaya terhadap perseroan, atau telah mengabaikan kewajiban untuk melakukan tindakan dengan berhati-hati. Sehubungan dengan hal ini, sistem hukum common law telah mengecam dan memperingatkan para anggota direksi perseroan untuk


jangan hanya menjadi direksi boneka, yaitu hanya menjadi pajangan saja di dalam perseroan. 36 Direksi

dalam

menjalankan

pengurusan

terhadap

perseroan,

wajib

melaksanakannya semata-mata untuk kepentingan dan penuh dengan kehati-hatian. Jika direksi bersikap dan bertindak melanggar prinsip kehati-hatian (standard of care), direksi tersebut dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian. Contohnya sebagai berikut. 1. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan jika tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal ini dapat dikecualikan jika dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari direksi yang bersangkutan, berdasarkan keputusan RUPS. 2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya diambil perseroan, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk kepentingan pribadi. Direksi wajib menolak untuk mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam sanksi oleh pemerintah.

36

Frans Wicaksono,SH,Op.cit,hal.118.


3. Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan. 4. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan perseroan. 37

37

Frans Wicaksono,Op.cit,hal.122.
