Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

BAB II KESEPAKATAN ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Perdagangan melalui media elektronik 1. Pengertian Perdagangan Elektronik Salah satu bentuk yang menandai era modern ialah aktivitas manusia yang menggunakan sistem digital. Cara tersebut merupakan tujuan untuk kehidupan

yang

lebih

praktis

dan

efisiensi.

Demikian

juga

dalam

perkembangan bisnis. Aktivitas ekonomi ini selalu mengikuti perkembangan teknologi, yang salah satunya adalah perdagangan melalui media elektronik atau e-commerce. Pada awalnya perdagangan elektronik bergerak dalam bidang retail seperti perdagangan Compact Disk atau buku lewat situs dalam World Wide Web (WWW). Namun, saat ini perdagangan elektronik sudah melangkah jauh menjangkau aktivitas-aktivitas di bidang perbankan dan jasa asuransi yang meliputi antara lain account inquiries, loan transaction, dan sebagainya. Adanya perkembangan aktivitas tersebut membuat pengertian perdagangan elektronik menjadi beragam. Hal ini disebabkan karena hampir setiap saat muncul bentuk baru dari perdagangan elektronik, sehingga

30

Universitas Sumatera Utara

31

menjadi salah satu aktivitas cyberspace yang berkembang sangat pesat dan agresif. Istilah perdagangan elektronik sering disamakan dengan bisnis elektronik. Namun, menurut pengematan, istilah perdagangan elektronik masih belum ada suatu pendefinisian yang baku. Dalam sudut pandang keilmuan, suatu pendefinisian terhadap suatu istilah diharapkan dapat secara jelas memberikan suatu batasan ataupun lingkup pengertian yang tepat, dan mampu menguraikan semua komponen-komponen yang semestinya harus ada sehubungan dengan keberadaan istilah itu sendiri. Sedangkan dalam prakteknya, berdasarkan beberapa konsep definisi yang dibicarakan oleh para ahli dan praktisi teknologi informasi dewasa ini, terdapat beberapa pembedaan yang dapat dijadikan sebagai suatu rujukan. Definisi transaksi elektronik

sangat

beragam,

tergantung

pada

prespektif

yang

memanfaatkannya. Association for Elektronic Commerce secara sederhana mendefinisikan transaksi elektronik sebagai mekanisme bisnis secara elektronis. Di dalam

transaksi elektronik terjadi proses pembelian dan

penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Definisi transaksi elektronik menurut Richardus Eko Indrajit adalah Suatu jenis dan mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai


32

medium pertukaran barang atau jasa baik di antara dua buah instalasi maupun antar institusi dan konsumen langsung.49 Kalangan akademisi juga sepakat mendefinisikan transaksi elektronik sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang dan jasa, informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Perdagangan elektronik pada dasarnya adalah merupakan suatu kontrak

transaksi

perdagangan

antara

penjual

dan

pembeli

dengan

menggunakan media internet, jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.50 Dalam buku Mariam Darus Badrulzaman, menurut Julian Ding, ecommerce adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang/jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka pada internet. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.51 Menurut

Makarim,

seorang

praktisi

hukum

dan

komunikasi

telah

mengumpulkan beberapa difinisi perdagangan elektronik dari beberapa ahli, yaitu : “Electronic Commerce can be defined as commercial activities conducted throught an exchange of information generated, stored, or 49

Richardus Eko Indrajit, E-commerce, Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001), hal 8 50 Muhammad Aulia Adnan, http://www.majalahtrust.com, diakses 16 Agustus 2009. Op.cit. 51 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Op.cit, hal 284.


33

communicated by elektronical, optical or analogues means, including EDI, e-mail and so forth.”

“Electronic Commerce may be defined as the entire set of process that support commercial activities on a network and involve information analysis.” “Electronic Commerce is a multidisciplinary field that include technical areas such as networking and telecommunication security and storage and retrieval of multimedia bussines areas such as marketing, procurement and purchasing, billing and payment and supply chain management and legal aspects such as information privacy, inttelectual property, taxation, contractual and legal settlements.” “The technologies of electronic commerce are flexible and rich with capabilities. They are rapidly growing in diversity and popularity. A wealth of techniques are available for imposing control and security over electronic messages, and in many cases electronic messages can be under much better control than their paper counterparts. Still absolute control and security are impractical.” “Electronic commerce is a hotbed of creativity. New ideas and applications come to market on a daily basis. The flexibility of the technology and the resourcefulness of the people implementing it should not be underestimate. The is always more than one or two ways to achieve any particular information goal.”52

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan elektronik adalah lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik adalah lingkup perdagangan via internet (internet commerce), dan perdagangan dengan fasilitas perdagangan melalui web (web commerce), dan perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik 52

Edmon Makarim, Kerangka Hukum Untuk Kebijaksanaan dan Pengaturan Sektor Jasa Telekomunikasi Untuk Transaksi Perdagangan Secara Elektronik, http://www.unbor.com, diakses tanggal 5 Desember 2009.


34

(Electronic Data Interchange). Penggunaan data elektronik dari pengertian diatas tentu sebagai sarana untuk mendukung perdagangan elektronik. Beragamnya fasilitas perdagangan elektronik akan membawa kemudahan bagi semua penggunanya, khususnya bagi pelaku usaha dan konsumen. Adapun manfaat penggunaan perdagangan elektronik bagi pelaku usaha adalah dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, menurunkan biaya operasional dan memperpendek perputaran produk, melebarkan jangkauan, waktu operasional yang tidak terbatas, pelayanan ke pelanggan akan lebih baik karena dapat dilakukan secara langsung53. Sedangkan keuntungan bagi konsumen adalah dapat melakukan home shopping, mudah dilakukan, adanya pilihan yang banyak, waktu yang tidak terbatas. Transaksi Elektronik atau e-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, antara pengusaha dengan pelanggan (costumer), atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Jika diklasifikasikan, maka sistem

e-commerce

yang

bergerak

dalam

pelayanan

publik.

Jika

diklasifikasikan, maka sistem e-commerce terbagi menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu :

53

Dikdik M. Arief Mansur, Op.cit, hal 149


35

a. Electronic Markets (EMs) EMs adalah suatu sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan penyajian/penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMs adalah sebuah sistem informasi antara organisasi yang menyediakan fasilitasfasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Bagi penjual dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan service yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak.54 b. Electronic Data Interchange EDI adalah pertukaran secara elektronik dokumen bisnis dalam sebuah standar, pemrosesan lewat komputer yang secara umum diterima formatnya diantara patner dagang.55 EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Secara formal EDI didefinisikan oleh International Data Exchange Association (IDEA) sebagai transfer data terstruktur dengan format 54

Nofie Iman, Mengenal E-commerce, www.nofieiman.com, diakses 1 Desember 2009 Kamlesh K Bajaj dan Debjani Nag, E-commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis, (Surabaya : Akana Press, 2000), hal 125 55


36

standar yang telah disetujui yang dilakukan dengan satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. EDI sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. EDI menggunakan standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hardcopy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia. Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Internet Commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan/pembelian barang dimana bartang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan anatara lain untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet, harga lebih murah mengingat dengan


37

membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail diberbagai tempat, internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaer barang sampai di tempat pemesan.56

2. Jenis-jenis Perdagangan Melalui Media Elektronik Seperti transaksi konvensional, perdagangan melalui media elektronik dapat dikelompokkan menjadi : 1. Perdagangan antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis (Business to business). Transaksi Business to Business merupakan transaksi yang dilakukan secara online antar pelaku usaha, ataupun juga antara pelaku usaha dan konsumen antara. Adapun karakteristik transaksi tersebut adalah trading partners yang telah mempunyai hubungan yang cukup lama, pertukaran data yang dilakukan secara berulang-ulang, salah satu pelaku usaha tidak harus menunggu partners lainnya untuk mengirim data, serta menggunakan model fear to fear atau pendistribusian processing intelegence pada kedua pelaku usaha57 model transaksi ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi Inter Organizational

56 57

Nofie Iman, www.nofieiman.com, diakses 1 Desember 2009, Op.cit Kamlesh K Bajaj dan Debjani Nag, Op.cit, hal 151


38

System (IOS), yaitu transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi. Business to business merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan, dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perseorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu. 2. Perdagangan antar pelaku bisnis dengan konsumen akhir (Business to costumer). Transaksi Business to costumer merupakan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen akhir. Transaksi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi Business to business, yaitu service yang dilakukan berdasarkan

terbuka

untuk

permintaan

umum

serta

konsumen.

transaksi Transaksi

ini retail

dilakukan dengan

pembelanjaan individu. 3. Costumer to costumer. Dalam katagori ini konsumen menjual langsung untuk konsumen. Costumer to costumer merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang. 4. Costumer to business Katagori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi. Costumer to business merupakan transaksi jual beli yang


39

terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya. 5. Nonbusiness e-commerce Meningkatkan sejumlah lembaga non bisnis, seperti lembaga akademi, organisasi non profit, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan lembaga

pemerintahan

menggunakan

bentuk

e-commerce

akan

mengurangi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya. 6. Costumer to goverment Merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak. Dari keenam model transaksi e-commerce, dalam prakteknya yang banyak dipakai oleh konsumen saat ini adalah model pertama dan kedua yaitu model business to business dan business to customer58. Bussines to business e-commerce mempunyai karakteristik, yaitu : 1. Trading Partners yang saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.

58

H.R.Daeng Naja, Op.cit, hal 350


40

2. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berskala dengan format data yang telah disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama. 3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirim data. 4. Model yang umum digunakan adalah fear to fear, dimana processing intelegence dapat didistribusikan di kedua belah pihak. Karakteristik business to customer e-commerce, adalah : 1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula. 2. Service yang dilakukan juga bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak. Contohnya karena sistem web sudah umum dikalangan masyarakat, maka sistem yang digunakan adalah sistem web pula. 3. Service yang diberikan berdasarkan permintaan di mana konsumen berinisiatif sedangkan prosedur harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen. 4. Sering dilakukan pendekatan client server, yang mana konsumen di pihak klien menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan pihak penyedia barang atau jasa (business procedure) berada pada pihak server59.

59

Nofie Iman, www.nofieiman.com, diakses 1 Desember 2009, Op.cit


41

3. Asas-asas dalam Perdagangan melalui Media Elektronik Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa sebagai subsistem dari perjanjian, e-commerce memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian konvensional, ditambah asas yurisdiksi dalam ruang maya, asas pengamanan, asas standard contract, asas electronic, asas domine60, asas kuasa, asas penyerahan61. Berdasarkan pasal 3 UU ITE yang menyatakan : pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi62. Paul Scholten menguraikan definisi asas hukum sebagai berikut : Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. 60

Domine name dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon pada sebuah alamat, contoh domine name untuk universitas : Monash University Law School, Australia law monash.edu.au 61 H. Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, (Bandung : Alumni, 2005), hal 175. 62 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 3, asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan luar pengadilan. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi Informasi dan transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung prosesberinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak tersebut. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentusehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.


42

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap bagi masyarakat yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi asas hukumnya dengan nilainilai etis, moral dan sosial masyarakat. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asasasas tersebut.63

4. Ciri-ciri Perdagangan melalui Media elektronik Ciri ciri dari perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik adalah : 1. Cara Komunikasi Kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situs untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (ilegal). Dalam kebanyakan perjanjian dengan internet service provider atau di dalam perjanjian standar terdapat klausul bagi klien untuk tidak menggunakan situs yang melanggar ketertiban umum, pelanggaran terhadap karya-karya yang dilindungi undang-undang hak milik

63

Johannes Ibrahim dan Lindawaty, Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hal 50


43

intelektual, menyebarkan

mengadakan dokumen

pengumuman yang

terlarang,

yang

menyesatkan,

bertindak

melawan

peraturan internasional yang terkait. 2. Garansi dan vrijwaring Bahwa di dalam kontrak tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh pengembang website atau hasil karya yang dibuat yang harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. 3. Biaya Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan pembagian resiko (risk sharing) 4. Pembayaran Mengenai harga dan cara pembayaran apakah pembayaran sekaligus, kredit, ataupun berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan. 5. Kerahasiaan Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar pengembangan terikat untuk menjaga segala kerahasiaan informasi yang terdapat di dalam kontrak/perjanjian.


44

6. Kaitan dengan hak milik intelektual Kepemilikan

dari

perangkat

lunak

untuk

menciptakan

dan

mendesain website tersebut terkait dengan peraturan hak milik intelektual yang digunakan. 7. Pengumuman Agar website mempunyai kemampuan untuk melampaui batasbatas

yurisdiksi

nasional

oleh

karena

itu

kontrak-kontrak

internasional yang terjadi dalam e-commerce harus mengandung pilihan hukum. 8. Perjanjian Campuran Kontrak

dagang

merupakan

perjanjian

campuran,

artinya

mengandung kebebasan unsur yang dikenal oleh KUHPerdata, antara lain : 1. Perjanjian jual beli 2. Perjanjian pembuktian 3. Sewa 4. Kuasa 5. Lisensi.64 Perdagangan melalui media elektronik memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu : a. Transaksi tanpa batas 64

Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Op.cit, hal 287


45

Sebelum era internet, batas-batas geografis menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go internasional. Sehingga hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya keluar negeri. Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online. b. Transaksi anonim Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit. c. Produk digital dan non digital Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan produk lainnya yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya.


46

d. Produk barang tak berwujud Banyak perusahaan yang bergerak dibidang e-commerce dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software dan ide-ide yang dijual melalui internet.65

B. Kesepakatan antara Pelaku usaha dan Konsumen 1. Lahirnya Suatu Perjanjian Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang lahir dengan sendirinya tapi hubungan ini tercipta karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.66 Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu : 1. Hukum memaksa (dwingend recht, mandatory law) 2. Hukum mengatur (aanvulle recht, optional law) Hukum tentang kesepakatan pada prinsipnya tergolong ke dalam hukum mengatur, artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak mengaturnya secara lain yang diatur

65 66

Nofie Iman, www.nofieiman.com, diakses 1 Desember 2009, Op.cit Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004),

hal 216


47

dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut.67 Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, adalah : 1. Adanya kaidah hukum Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi dalam dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang

terdapat

dalam

peraturan

perundang-undangan,

traktat,

dan

yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidahkaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat (hukum adat) 2. Subjek Hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtpersoon, diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berhutang. 3. Adanya prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terdiri dari : a. Memberikan sesuatu b. Berbuat sesuatu

67

Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung : Citra Aditya bakti, 2001), hal 30


48

c. Tidak berbuat sesuatu 4. Kata Sepakat Dalam pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak. 5. Akibat hukum Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.68 Dalam lingkup ilmu komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi, maka keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antar pihak yang dilakukan dengan saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan.69 Suatu perjanjian adalah semata mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.70 Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 3. Adanya objek tertentu 4. Adanya sebab yang halal 68

Salim H.S, Op.cit, hal 4 Edmon Makarim, E-commerce, www.ikht.com, diakses 17 Desember 2009 70 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 2006), hal 93 69


49

Syarat pertama dan kedua diatas yang dinamakan syarat subjektif, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, maka apabila salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.71 Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, pernyataan kehendak antara dua orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu : a. Bahasa yang sempurna dan tulisan b. Bahasa yang sempurna secara lisan c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya e. Diam atau membisu, tetapi dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tulisan. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di

71

Johanes Ibrahim dan Lindawaty, Op.cit, hal 44


50

kemudian hari.72 Di dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak. Pada Pasal 1320 KUHPerdata hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Dalam berbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu : 1. Teori kehendak (wilstheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi apabila pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. 2. Teori pengiriman (verzendtheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirimkan oleh pihak yang menerima tawaran. 3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. 4. Teori

penerimaan

(vertrowenstheorie),

mengajarkan

bahwa

kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh yang menawarkan.73 Dalam e-commerce kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan jalan memilih tombol setuju (agree) pada perjanjian internet ataupun

72 73

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.cit, hal 33 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 2005), hal 24


51

secara langsung mengirim konfirmasi persetujuannya melalui e-mail. Kesepakatan pada kontrak e-commerce berbeda dengan kontrak biasa yang umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bersama. Kesepakatan dalam kontrak e-commerce dinyatakan secara elektronik pula. Dalam wawancara

dengan

Mariam

Darus

Badrulzaman

berkenaan

dengan

persetujuan secara elektronik dikatakan bahwa : ”dengan memilih tombol setuju ataupun menyatakan konfirmasi kesepakatan melalui e-mail tersebut telah menyatakan sepakat”.74 Perdagangan secara elektronik ialah setiap perdagangan baik barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dari hal ini dapat dikemukakan bahwa : 1. E-commerce sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata) 2. E-commerce merupakan perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.75 Transaksi jual beli e-commerce merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli secara konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja berbeda dalam hak media yang digunakan. Pada e-commerce yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan

74

Jun Cai, Keabsahan Kontrak Elektronik (Electronic Contract) Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum di Indonesia (Medan : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hal 45 75 H. Man Sastrawidjaja, Op.cit, hal 173


52

ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui on-line.76 Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan ecommerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam buku III KUHPerdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi e-commerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.77 Jadi momentum terjadinya perjanjian, yaitu pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur.78 Dalam pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembuat Undang-undang menyimpulkan perjanjian yang mungkin terjadi, yakni : 1. Perjanjian yang tanpa sebab 2. Perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang 3. Perjanjian dengan suatu sebab yang halal.

76 77

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Op.cit, hal 228 Esther Dwi Magfirah, http://www. Students.ac.id, diakses tanggal 12 September 2009,

Op.cit. 78

Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 31


53

Di dalam pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.79 Unsur-unsur perjanjian yang harus diperhatikan adalah : a. Unsur essensialia Unsur essensialia merupakan sifat yang harus ada di dalam kontrak, sifat yang menentukan atau menyebabkan kontrak itu tercipta (constructive oordel). Unsur essensialia adalah unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Merupakan unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut tidak mungkin ada. Unsur essensialia, terdiri dari : 1. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak. 2. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri. 3. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan yang lainnya. 4. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum 5. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak. b. Unsur Naturalia Unsur naturalia merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada kontrak. Unsur naturalia adalah unsur 79

Ibid, hal 33


54

perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Misalnya, jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli. c. Unsur Accidentalia Unsur accidentalia merupakan bagian yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjiakan oleh para pihak, dimana undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, misalnya domisili para pihak. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata, berbunyi : hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.80 Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), telah dengan tegas memberikan batasan bagi pelaku usaha dalam hal ini penjual dalam menawarkan dan menjual produknya tersebut antara lain termuat dalam Pasal 9 UUPK yang menegaskan bahwa penjual dilarang menawarkan mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah : a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru 80

KUHPerdata, Pasal 1332


55

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu d. Barang dan/atau jasa termaksud dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi g. Barang tersebut merupakan barang perlengkapan dari barang tertentu h. Barang ttersebut berasal dari daerah tertentu i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak menimbulkan efek samping, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau bahkan tanpa keterangan yang lengkap. k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Dengan demikian seorang penjual tidak diperbolehkan menawarkan dan atau menjual barang dan/atau jasa melalui penawaran yang mengandung pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif barang dan/atau jasa, kegunaan barang dan/atau jasa, kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPK. Pelaku usaha atau penjual dilarang pula untuk menawarkan dan memperdagangkan barang dan/atau jasanya dengan cara pemaksaan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau psikis terhadap


56

konsumen atau pembelinya. Apabila transaksi jual beli dilakukan dengan sistem pesanan, maka pelaku usaha atau penjual harus menepati kesepakatan yang telah dibuat dengan pembeli sehingga tidak melampaui batas waktu yang telah diperjanjikan. Bagi para pelaku usaha atau penjual yang menawarkan produknya melalui suatu iklan, tidak diperkenankan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa, jaminan/garansi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan termasuk resiko pemakaiannya serta melanggar etika periklanan lainnya.81 ecommerce terletak dalam bidang hukum perdata. Sebagai subsistem dari hukum perjanjian, maka e-commerce (perdagangan elektronik) memiliki asasasas yang sama dengan hukum perjanjian seperti : 1. Asas Kebebasan berkontrak Prof. Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 KUHPerdata mengandung auatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada kata ’semua’ maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu

81

Hetty Hasanah, Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHPerdata, www.hk.unikom.ac.id, diakses 28 Desember 2009


57

Undang-undang.82 dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Asas konsensualisme Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.83 Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang timbal balik antara para pihak melahirkan sepakat dan sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti Undang-undang). Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.84 3. Asas Itikad baik Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak lain.85 4. Asas keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas-asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut perlunasan 82

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1993), hal 37 83 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.cit, hal 10 84 Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Sepuluh, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal 7 85 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Opcit, hal 11


58

prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. 5. Asas moral Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya. 6. Asas kepatutan Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. 7. Asas kepastian hukum Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu,


59

yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.86 Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagimana layaknya sebuah undang-undang. Asas ini disimpulkan dalam Pasal 1338 angka (1), yang berbunyi : perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang. 8. Asas Kepercayaan Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, mana perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 9. Asas kekuatan Mengikat Dari asas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang di perjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan , dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

86

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.cit, hal 43


60

10. Asas Persamaan hak Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan,

walaupun

ada

perbedaan

kulit,

bangsa,

kepercayaan,

kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati saru sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

2.

Hubungan

Pelaku

Usaha

dengan

Konsumen

dalam

Perdagangan Elektronik Pihak pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui media elektronik, yaitu : a. Penjual

(merchant),

yaitu

perusahaan/produsen

yang

menawarkanproduknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card. b. Konsumen/card holder, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat status perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan


61

pembayaran dilakukan secara manual/cash. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak setiap konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/card holder. Pemegang kartu kredit/card holder adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. c. Acquirer, pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/card holder, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (issuer). d. Issuer, perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. e. Certification Authorities. Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada card holder.87

87

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit, hal 152


62

Pihak konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan (apabila konsumennya adalah perusahaan). Hal yang wajar apabila pelaku usaha berkepentingan atas informasi tersebut karena melalui informasi inilah pelaku usaha dapat menilai kredibilitas konsumen, apakah konsumen tersebut pembeli yang sungguhsungguh atau tidak. Sebaliknya apakah ada jaminan bahwa data diri/identitas konsumen (perorangan/perusahaan) tidak digunakan (dikomersilisasikan) oleh pelaku usaha seperti untuk pengiriman brosur pemasaran perusahaan. Konsumen sangat memperhatikan aspek kemauan dan kerahasiaan dari informasi pribadinya dalam online transaction. Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi (berupa data diri) maka perlu adanya jaminan dari pelaku usaha bahwa data/identitas konsumen tidak ada dipergunakan secara menyimpang diluar peruntukannya tanpa seizin konsumen. Informasi produk sangat penting diketahui oleh konsumen, karena melalui informasi ini konsumen dapat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Tingkat pengenalan konsumen pada produk yang akan dibeli bermacam ragamnya, bagi konsumen yang tidak tahu (awam), maka pengenalan produk sangat penting karena kesalahan dalam memilih produk dapat merugikan konsumen. Di beberapa negara sudah ada pengaturan mengenai promosi yang ditujukan bagi konsumen anak-anak, hal ini disebabkan anak-anak kadang kala mengalami kesukaran dalam memahami produk apa yang dimaksud


63

dalam

promosi

tersebut,

sehingga

pelaku

usaha

harus

melakukan

tindakan/perlakuan khusus terhadap suatu produk atau penggunaannya yang ditawarkan pada anak-anak guna menghindari salah pengertian. 88 Perlu diketahui bahwa tidak semua konsumen paham dalam melakukan transaksi melalui media internet, sehingga pelaku usaha perlu mencantumkan dalam website nya informasi yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal lainnya berkenaan dengan transaksi, seperti ; a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam melakukan transaksi b. Kesempatan bagi konsumen untuk mengkaji ulang transaksi yang akan ia lakukan sebelum mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan yang dibuat oleh konsumen c. Harga dari produk yang ditawarkan, apakah sudah termasuk pajak atau belum, termasuk ongkos kirim atau belum. d. Mata uang apa yang dipakai. e. Bagaimana mekanisme pengiriman barangnya (dikenal adanya berbagai sistem pengiriman barang) f. Pelaku usaha harus menyediakan suatu rekaman transaksi (record of transaction) yang setiap saat bisa diakses oleh konsumen yang didalamnya memuat segala sesuatu berkenaan dengan transaksi yang sedang/telah

88

Ibid, hal 155


64

dilakukan. Hal ini penting untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari timbul sengketa. g. Informasi mengenai dapat/tidaknya konsumen mengembalikan barang yang sudah dibeli, apabila diperkenankan, bagaimana mekanismenya. h. Apakah diberikan jaminan penggantian barang atau penggantian uang, apabila produk yang diterima tidak sesuai atau rusak. i. Mekanisme penyelesaian sengketa j. Jangka waktu mengajukan klaim yang wajar (reasonable time).89 Pasal 9 UU ITE menyatakan : pelaku usaha yang menewarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.90 Pelaku usaha diharuskan mengikuti prosedur operasi yang telah ditentukan, sebelum mulai menyediakan dokumen dalam bentuk elektronik untuk konsumen. Prosedur tersebut harus memberikan informasi yang tegas dan jelas mengenai hal-hal sebagai berikut : a. Pernyataan yang berkenaan dengan hak konsumen untuk mendapatkan dokumen dalam bentuk kertas ataupun bentuk non elektronis lainnya. b. Pernyataan yang berkenaan dengan hak konsumen untuk menarik persetujuannya terhadap penggunaan dokumen elektronis dan setiap

89 90

Ibid, hal 159 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 9


65

kondisi serta konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat penarikan persetujuan tersebut. c. Pernyataan yang menginformasikan konsumen dimana persetujuan berlaku hanya untuk transaksi tertentu yang menimbulkan kewajiban untuk

menyediakan

dokumen

elektronis

atau

juga

untuk

memperkenalkan kategori-katagori dari dokumen elektronis yang dapat disediakan sebagai bagian dari hubungan para pihak. d. Deskripsi mengenai prosedur yang harus diikuti oleh konsumen dalam rangka persetujuan penarikan, atau pembaharuan informasi yang dibutuhkan untuk menghubungi konsumen secara elektronis. e. Pernyataan

yang

menginformasikan

bahwa

konsumen,

atas

permintaannya, dapat memperoleh salinan kertas dari dokumen elektronis dengan biaya yang dibebankan kepada konsumen atas salinan tersebut. f. Pernyataan yang menjelaskan spesifikasi dari hardware dan software yang harus digunakan konsumen untuk mengakses dan menyimpan dokumen elektronis tersebut.91

91

Ari Juliano Gema, Digital Signature : Keberadaan dan Hambatannya, www.scribd.com, diakses 8 Desember 2009


66

3. Isi Kontrak dalam Perdagangan melalui media elektronik Pada dasarnya, isi dan jenis kontrak dalam transaksi perdagangan elektronik sama dengan kontrak dalam transaksi nyata. Misalnya, memuat bagian pendahuluan, bagian isi (seperti klausul, definisi, transaksi, spesifik, ketentuan umum), bagian penutup, dan sebagainya. Namun, cara transaksi yang virtual akan menambah isi dan jenis kontrak transaksi perdagangan elektronik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu kontrak adalah : 1. Ketentuan membuat perjanjian atau memformulasikan hubungan hukum para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik (contractual and legal settlements) 2. Ketentuan mengenai kegiatan bisnis perusahaan berikut keberadaannya sebagai suatu badan hukum. 3. Ketentuan mengenai pembuktian dan persidangan terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik 4. Ketentuan mengenai keberadaan HAKI (intellectual property rights) sebagai perlindungan hukum bagi kreasi intelektual dalam lingkup bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. 5. Ketentuan perlindungan hukum bagi para pengguna (consumers protection dan advertising law) 6. Ketentuan mengenai pengaturan sistem keuangan transaksi perdagangan secara elektronik.


67

7. Ketentuan pidana untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan anggota masyarakat sebagai perwujudan penegakan norma-norma yang berlaku. 8. Ketentuan mengenai standarisasi dan teknis pertelekomunikasian.92 Selain ketentuan diatas, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan, yaitu : 1. Pernyataan yang berkenaan dengan hak konsumen untuk mendapatkan dokumen dalam bentuk kertas ataupun bentuk non elektronis lainnya. 2. Pernyataan yang berkenaan dengan hak konsumen untuk menarik perseetujuannya terhadap penggunaan dokumen elektronis dan setiap kondisi serta konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat penarikan persetujuan tersebut. 3. Pernyataan yang menginformasikan konsumen dimana persetujuan berlaku hanya untuk transaksi tertentu yang menimbulkan kewajiban untuk menyediakan dokumen elektronis, atau untuk memperkenalkan katagori-katagori dari dokumen elektronis yang dapat disediakan sebagai bagian dari hubungan para pihak. 4. Deskripsi mengenai prosedur yang harus diikuti oleh konsumen untuk persetujuan

penarikan,

atau

untuk

pembaharuan

informasi

yang

dibutuhkan untuk menghubungi konsumen secara elektronis

92

Mariam Darus Badrulzaman, Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku, dalam Media Notariat Nomor 28-29, Tahun VIII, Juli-Oktober 1993


68

5. Pernyataan yang menginformasikan bahwa konsumen, atas permintaannya dapat memperoleh salinan kertas dari dokumen elektronis, dengan biaya yang dibebankan kepada konsumen atas salinan tersebut.93 Salah satu aspek yang juga perlu diperhatikan dalam isi kontrak tersebut adalah dalam hal pengaturan pajak. Pengaturan pajak merupakan persoalan yang tidak mudah untuk diterapkan dalam perdagangan elektronik yang beroperasi secara lintas batas. Masing-masing negara akan menemui kesulitan untuk menerapkan ketentuan pajaknya, karena baik perusahaan maupun konsumennya sulit dilacak secara fisik. Dalam masalah ini Amerika telah mengambil sikap yaitu : no discriminatory taxation agains internet commerce. Namun dalam urusan tarif bea masuk, Amerika mempertahankan pendirian bahwa internet harus merupakan a tariff free zone, sedangkan Australia berpendirian bahwa the tariff free policy itu tidak boleh diberlakukan untuk tangible products yang dibayar secara online tapi dikirimkan secara konvensional. Kerumitan-kerumitan dalam masalah perpajakan ini menyebabkan prinsip-prinsip perpajakan internasional seperti source of income, residence dan place of placement establishment harus ditinjau kembali. Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan take it or leave it contract.94 Perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa

93 94

Ibid Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Op.cit, hal 285.


69

inggris, yaitu standard contract. Standard contract merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat perjanjian standar harus diterapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulirformulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara massal, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain. Karakter tersebut menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, para konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang diterapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh. Mariam

Darus

Badrulzaman

mengemukakan

standard

contract

merupakan perjanjian yang telah dibakukan, yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut : 1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomisnya) kuat. 2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. 3. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu.


70

4. Bentuk tertentu (tertulis) 5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.95 Unsur-unsur kontrak baku, yaitu : 1. Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat. 2. Dalam bentuk sebuah formulir 3. Adanya klausul-klausul eksonerasi/pengecualian.96 Beberapa ahli hukum tidak memberikan dorongan terhadap perjanjian baku ini, Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian ini adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere web gever). Walaupun secara teoritis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan beberapa ahli hukum menolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan kearah yang berlawanan dengan keinginan hukum. Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertrovwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut97.

95

Ibid, hal 287 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata, Op.cit, hal 147 97 Tan Kamello, Butir-butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum USU, 1979-2001, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003), hal 27 96


71

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan melalui media elektronik terjadi saat kedua belah pihak yang bersepakat memilih tombol setuju (agree) melalui media internet98, saat kedua belah pihak yang ingin bertransaksi memilih tombol setuju pada perdagangan via internet dengan fasilitas perdagangan melalui web maka dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut berarti para pihak secara sukarela setuju pada isi perjanjian yang dibuat melalui internet. Kesepakatan yang tercipta dalam perdagangan elektronik (e-commerce) merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

98

Jun Cai, Op.cit, hal 46
