pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia ...
kemudian pesawat udara pada abad ke-20, perkembangan ilmu pengetahuan ...
aktivitas komersial ruang angkasa juga dapat menimbulkan dampak negatif.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dunia internasional dihadapkan kepada beragam aspek dan kepentingan yang berbeda antara kepentingan satu negara dengan kepentingan negara lain. Dalam tatanan dunia internasional tersebut, segala bangsa dan negara perlu untuk menyadari apa yang akan terjadi bilamana suatu bangsa atau negara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berlaku/bertindak tanpa memperhatikan aspek/kepentingan lain dalam mencapai suatu tujuan dari tindakan tersebut. Tindakan
negara
tersebut
terkadang
dapat
menimbulkan
kerugian/perselisihan antar suatu negara dengan negara lain, ataupun antar hukum yang digunakan oleh suatu negara dengan negara lain. Oleh karena itu, selain patut memperhatikan kepentingan bangsa atau negara lain, seharusnyalah segala tindakan dan hubungan antara berbagai bangsa/ negara itu dilandaskan pada norma-norma Hukum Internasional. Dengan berlandaskan pada norma-norma tersebut, walaupun pada saat ini masyarakat internasional terutama yang terdiri dari negara-negara merdeka dan berdulat yang tidak mengakui kekuasaan tertinggi negara lainnya, namun sebenarnya kedaulatan dan kekuasaan tertinggi negara itu tidaklah tanpa batas. Kedaulatan negara dibatasi oleh batas-batas wilayah serta pada oleh kedaulatan negara lainnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tindakan/ jurisdiksinya suatu negara perlu memperhatikan akibat-akibat yang mungkin terjadi serta pertanggung-
jawaban yang ditimbulkan dari akibat-akibat tersebut. Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum, unsur-unsur tanggung jawab negara adalah : 4 1. Ada perbuatan atau kelalaian (act or omission) yang dapat dipertautkan (imputable) kepada suatu negara; 2. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Suatu konsep Hukum Internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh Masyarakat Internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu Kebiasaan Internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih negara sebagai salah satu subjek Hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya. Dalam bukunya yang berjudul, “Pengantar Hukum Internasional”, J. G. Starke memberikan definisi Hukum Internasional sebagai berikut: “Keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku
4
Setyabudi, Eddy, Aspek Politik Juridis Peertanggungjawaban Internasional tentang Jatuhnya Benda-Benda Buatan Manusia yang Diluncurkan ke Antaraiksa. Makalah Seminar Nasional Hukum Antariksa, LAPAN, 1985
yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat utuk menaati, dan karenya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara-negara satu sama lain.” 5 Seorang sarjana hukum Belanda yang sangat terkenal terutama dalam Hukum Internasional, Grotius (Hugo de Groot: 1583-1645) menulis secara sistematis tentang kebijaksanaan perang dan damai dalam bukunya, “De Jure Belli ac Pacis” (The Law of War and Peace = Perihal Hukum Perang dan Damai), membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan (customs) yang diikuti negara-negara dari zamannya. Ia juga memperkenalkan beberapa doktrin Hukum Internasional, misal doktrin “Hukum Kodrat” (Law of Nature) yang menjadi sumber dari Hukum Internasional itu di samping kebiasaan dan traktat. Dan hubungan dengan karangannya ini, maka Grotius dianggap sebagai “Bapak dari Hukum Internasional” (Father of The Law of Nations). 6 Secara khusus mengenai latar belakang pemilihan judul skripsi ini adalah erat berhubungan dengan konsep dan kaedah yang terdapat di dalam Hukum Internasional dengan mengamati dan meneliti aspek perkembangannya. Saat ini telah dirasakan pula arti pentingnya suatu bagian dari Hukum Internasional tersebut, yakni mengenai Hukum Udara dan Ruang Angkasa Internasional yang keberadaannya perlu dicermati. Mengingat bahwa wilayah udara dan ruang angkasa telah menjadi suatu sumber daya yang penting bagi pertahanan dan keamanan, juga bernilai ekonomis tinggi di dalam pemanfaatannya.
5
J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh, Jakarta : Sinar Grafika,2009, hal 3. 6 Mochtar Kusumaatmadja, LLM., Pengantar Hukum Internasional, Penerbit: Bonacipta, Bandung , 1977, Hal. 23-24.
Kini kita dihadapkan pada suatu tantangan di era globalisasi dimana semua sudah berkembang sangat maju. Priyatna Abdurrasyid mengemukakan bahwa: “Kini kita hidup dalam abad angkasa (Space Age). Ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir ini, terutama sejak Perang Dunia II. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di ruang angkasa.” 7 Ruang angkasa merupakan warisan bersama umat manusia. Adanya prinsip “Common Heritage of Mankind” (Warisan bagi Seluruh Manusia) dan “First Come First Served” (Kebebasan Mengeksploitasi) di dalam pemanfaatan ruang angkasa, membuat negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi secara berlomba-lomba ingin menguasai pemanfaatan kawasan ruang angkasa tersebut. Semenjak ditemukannya balon-balon udara pada abad ke-18 dan kemudian pesawat udara pada abad ke-20, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
telah
berhasil
menciptakan
alat-alat
yang
canggih
termasuk
ditemukannya alat-alat penerbangan ke luar angkasa. Sejalan dengan itu timbul pula adanya keperluan pengaturan kegiatan ruang angkasa dan peraturanperaturan yang mengatur tentang ruang angkasa untuk menghindari adanya penyalahgunaan dan pelanggaran yang dapat membahayakan ruang angkasa.
7
Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan Space Treaty 1967, Binacipta, Bandung 1977,Hal 4.
Untuk penerbangan di ruang angkasa diawali pada tanggal 4 Oktober 1957, dimana pada saat itu Uni Soviet (sekarang telah berubah/pecah menjadi beberapa negara yang berdiri sendiri) berhasil meluncurkan satelit buminya yang pertama. Keberhasilan ini menimbulkan penghargaan dan pandangan terhadap Uni Soviet membumbung tinggi, sekaligus menurunkan gengsi Amerika Serikat yang merupakan negara saingannya. Sejak keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelitnya yang diberi nama Sputnik I, maka Amerika Serikat berusaha pula untuk menyaingi atau setidaktidaknya mensejajarkan kedudukannya dengan pihak Uni Soviet dalam berbagai kemajuan khususnya teknologi ruang angkasa. Pendaratan yang dilakukan oleh astronot Amerika Serikat di bulan dengan mulus merupakan kejadian yang menggemparkan dunia internasional dan sekaligus menaikkan gengsi Amerika Serikat di forum internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang telah dicapai di bidang keantariksaan telah memungkinkan dan membuka kesempatan yang cukup besar bagi berbagai pihak maupun negara tertentu untuk melakukan kegiatan di ruang angkasa. Kegiatan dalam bidang keantariksaan ini nampaknya akan terus meningkat baik mengenai jumlah negara yang terlibat di dalamnya maupun mengenai ruang lingkupnya. Memang, berbagai bentuk pesawat ruang angkasa (flight instrumentalities) telah diciptakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berbagai bentuk satelit, stasiun ruang angkasa serta kendaraan ruang angkasa lainnya telah mengorbit bumi atau menjelajahi ruang angkasa. Semua alat-alat atau benda-benda buatan
manusia itu telah dimanfaatkan guna peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia, penelitian ilmu pengetahuan dan pencarian sumber-sumber alam baru. 8 Salah satu hal yang sedang berkembang pesat dalam era modern ini adalah komersialisasi ruang angkasa. Hal ini adalah suatu fenomena baru memasuki abad ke-21 ini. Walaupun era komersialisasi ruang angkasa telah berlangsung dalam dunia ini belum ada perjanjian-perjanjian internasional yang telah menjelaskan pengertian istilah ini atau definisi istilah lain yang mempunyai maksud yang sama. Untuk sementara dapat dikemukakan bahwa komersialisasi ruang angkasa itu adalah segala macam aktivitas yang berhubungan ruang angkasa untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomis. Aktivitas komersial ini dilakukan oleh semua pihak baik dilakukan oleh badan-badan pemerintah ataupun swasta, nasional maupun badan internasional. Banyak juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan semi pemerintah yang melibatkan perusahaan swasta atau yang sahamnya dimiliki swasta. Bentuk-bentuk aktivitas yang telah atau sedang berkembang untuk di komersialkan adalah : 1. komunikasi 2. penginderaan jauh 3. sistem transportasi ruang angkasa 4. pengolahan bahan 5. pembangkit tenaga 6. pertambangan
8
Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hal. 2-3
Semua bentuk kegiatan atau aktivitas diatas sangat menentukan tingkat kemajuan di masa yang akan datang. Aktivitas komersial di ruang angkasa di satu sisi memang memberikan dampak positif bagi kehidupan tetapi di sisi lainnya aktivitas komersial ruang angkasa juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu indikator perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas komersial di ruang angkasa adalah besarnya peningkatan frekuensi dan jumlah peluncuran satelit serta penempatan benda antariksa (satelit dan roket) di ruang angkasa. Frekuensi dan peluncuran satelit pun akan semakin meningkat mengingat meningkatnya kebutuhan akan pemanfaatan satelit baik untuk keperluan telekomunikasi maupun keperluan lainnya seperti : penginderaan jauh, meteorologi, navigasi, siaran televisi secara langsung melalui satelit serta kegiatan militer. Perkembangan kegiatan antariksa dan peluncuran benda-benda antariksa buatan manusia yang selanjutnya disebut sebagai benda antariksa (space objects) yang diakibatkan oleh komersialisasi ruang angkasa akan berlanjut tanpa hentinya. Pada saat ini banyak sekali benda-benda antariksa buatan manusia berupa satelit, fragment dari satelit atau roket yang berada di ruang angkasa, dan itu semua akan semakin bertambah banyak seiring dengan terus berjalannya aktivitas komersial di ruang angkasa. Namun, di samping hasil-hasil yang positif dari aplikasi teknologi ruang angkasa, tidak dapat diabaikan begitu saja kenyataan yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat internasional. Dalam hal ini, kerugian yang terjadi
menimbulkan pertanggungjawaban dari negara yang melakukan pemanfaatan terhadap peluncuran benda ruang angkasa tersebut. Atas dasar dominasi politik dan militer, maka nampaklah bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa itu dapat menimbulkan dua arah dampak, yaitu di samping memberikan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap umat manusia itu sendiri yang menimbulkan berbagai kerugian yang perlu dipertanggungjawabkan. 9 Akibat negatif dari aktivitas ruang angkasa pada umumnya lebih dari sekedar resiko kehilangan atau kerusakan. Percobaan-percobaan yang berbahaya dapat mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan bumi, mencemari atmosfer dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan. Setiap benda antariksa (space objects) baik benda antariksa buatan manusia mempunyai suatu jangka waktu "life time" untuk dapat terus berada di orbit, setiap benda antariksa terutama yang berada pada orbit rendah dan menengah yang "life time" nya sudah berakhir atau mengalami kerusakan (malfunction) pasti akan selalu jatuh ke bumi. 10 Benda antariksa yang jatuh kembali ke bumi akan melalui dan bergesekan dengan lapisan udara atau atmosfer bumi yang makin dekat ke permukaan bumi makin tinggi kecepatannya, sehingga akan terjadi gesekan dengan lapisan udara yang menimbulkan panas yang sangat tinggi dan akan mengakibatkan benda antariksa tersebut pecah menjadi bagian kepingan-kepingan kecil yang disebut 9
Priyatna Abdurrasyid. Op. Cit. Hal 5. Juajir Sumardi. Op. Cit. Hal. 8.
10
sebagai sampah antariksa atau Space Debris, yang dapat menimpa suatu wilayah ribuan sampai dengan puluhan ribu kilometer luasnya. Sudah tentu "Space Debris" yang jatuh ke wilayah permukaan bumi dapat menimbulkan kerugian, kehilangan terhadap makhluk hidup, harta benda, dan lingkungan apalagi bila sampah antariksa tersebut memuat bahan radioaktif ataunuklir yang dapat menimbulkan pencemaran dan radiasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di daerah sekitar jatuhnya sampah antariksa tersebut. Keadaan seperti ini merupakan permulaan pengotoran antariksa dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan dan membahayakan manusia maupun kegiatan keantariksaan itu sendiri. Mengingat pentingnya masalah ini, banyak negara memperhatikan dan mencari penyelesaian dalam masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas komersial ruang angkasa ini. Konsep tentang pertanggungjawaban negara dalam hukum ruang angkasa dirumuskan dalam bentuk pembatasan terhadap kebebasan melakukan aktivitas, termasuk tentunya untuk tujuan komersial. Bila dihubungkan dengan dengan masalah tanggung jawab negara dalam keterkaitan aktivitasnya di ruang angkasa, maka jelaslah negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain. 11 Salah satu konvensi yang relevan dengan masalah pertanggungjawaban ini adalah "Convention of International Liability for Damage by Space Objetcs 1972". Konvensi ini berkaitan dengan masalah pengaturan pertanggungjawaban
11
Ibid. Hal 37.
secara internasional yang dibebankan kepada negara-negara yang melakukan kegiatan peluncuran Space Object ke ruang angkasa yang merugikan yaitu adanya kerusakan atau kecelakaan baik terhadap harta benda atau manusia atau lingkungan di permukaan bumi yang diakibatkan Space Object yang diluncurkan ke ruang angkasa. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan di sini adalah sejauh mana pertanggungjawaban negara peluncur apabila ada benda antariksa yang merupakan produk komersial ruang angkasa seperti satelit yang jatuh ke wilayah permukaan bumi, kemudian apabila pihak yang mengalami kerugian ingin menuntut, bagaimanakah tata cara pengajuan ganti rugi yang diatur menurut hukum angkasa. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang terjadi belakangan ini yang disebabkan oleh aktivitas komersial di ruang angkasa. Sesuai uraian di ataslah yang mendorong rasa keingintahuan penulis untuk lebih mengetahui dan mengerti tentang pertanggunggjawaban negara perihal kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas komersial di ruang angkasa tersebut dan selanjutnya memilih judul skripsi: “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELUNCURAN BENDA RUANG ANGKASA DITINJAU DARI SPACE LIABILITY CONVENTION 1972”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penulisan ini, maka pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembangan hukum internasional mengenai kegiatan di ruang angkasa ? 2. Bagaimanakah prinsip tanggung jawab negara menurut hukum internasional ? 3. Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap peluncuran benda ruang angkasa ditinjau dari space liability convention 1972? C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perkembangan hukum internasional mengenai kegiatan di ruang angkasa. 2. Untuk mengetahui prinsip tanggung jawab negara menurut hukum internasional. 3. Untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap peluncuran benda ruang angkasa ditinjau dari space liability convention 1972. D. Keaslian Penulisan Sehubungan dengan judul skripsi ini, maka telah dilakukan pemeriksaan di arsip yang ada pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, judul skripsi di atas tidak ada yang sama dengan judul skripsi lainnya baik yang ditulis sekarang maupun yang terdahulu. Dengan demikian judul skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. E. Tinjauan Kepustakaan Ditinjau
dari
judulnya,
“Tanggung
Jawab
Negara
Terhadap
Peluncuran Benda Ruang Angkasa Ditinjau Dari Space Liability Convention 1972”, maka mengandung makna sebagai berikut.
1. Tanggung Jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, ; menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. 2. Negara artinya organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. 3. Peluncuran artinya jalan (tempat) untuk meluncur; proses, cara, perbuatan meluncurkan; peresmian beredarnya (buku, film, kaset, dsb). 4. Benda artinya segala yang ada di alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh); zat; barang yg berharga; harta; barang. 5. Ruang artinya rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang rongga yang tidak berbatas, tempat segala yang ada. 6.
Angkasa artinya lapisan udara yang melingkupi bumi, awang-awang, langit. F. Metode Penulisan Dalam rangka untuk mengumpulkan data-data dan bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini, dan agar suatu penulisan mempunyai suatu manfaat, maka penulis merasakan perlu adanya suatu metode tertentu yang dipakai dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan dari penulisan itu sendiri. Di dalam penulisan skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data yang bersumber dari perpustakaan, berbagai literatur dan berbagai media
informasi yang ada, yang mengangkat permasalahan khusus mengenai judul skripsi ini. Dengan melakukan suatu metode penggabungan data-data yang telah diperoleh melalui library research, yaitu dengan menggunakan buku-buku, literatur-literatur, data-data dari berbagai media informasi yang dapat mendukung selesainya penulisan skripsi ini. Maka dengan demikian diharapkan dengan metode penggabungan pengumpulan data ini dapat membantu penulis dalam memahami permasalahan yang diangkat dan menjadi landasan pemikiran penulis dalam menganalisa permasalahan tersebut. Kiranya diharapkan tujuan untuk mendapatkan kebenaran akan jawaban yang sesungguhnya dari permasalahan yang telah penulis angkat dalam skripsi ini dapat tercapai dengan baik. G. Sistematika Penulisan Untuk menguraikan rangkaian materi dari skripsi ini penulis berusaha membuat suatu model-model penulisan sehingga menjadi suatu sistematika dari skripsi ini. Tujuan dari penentuan model-model tersebut adalah untuk mempermudah penguraiannya dan sekaligus pula untuk pemahamannya. Oleh karena itu penulis membagi skripsi ini ke dalam 5 bab dan dilengkapi dengan sub-sub bab dari setiap babnya, yakni sebagai berikut: BAB I
:
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis hendak menguraikan beberapa uraian hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan. BAB II
:
PERKEMBANGAN
HUKUM
INTERNASIONAL
MENGENAI KEGIATAN RUANG ANGKASA Pada bab ini penulis mencoba menyampaikan dan menguraikan tentang sejarah terbentuknya hukum ruang angkasa, lingkup ruang ( delimitasi ) ruang angkasa, komersialisasi ruang angkasa, kepentingan negara peluncur dan kedudukan negara kolong. BAB III
:
PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Pada bab ini membahs tentang sifat dan jenis-jenis tanggung jawab negara, teori-teori tentang tanggung jawab negara, tangung jawab negara atas pelanggaran traktat atau berkenaan dengan perjanjian kontraktual : tanggung jawab negara dalam artikel tentang tanggung jawab negara ( draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts), pembelaan diri dan dasar-dasar pembenaran atas tanggung jawab negara.
BAB IV
:
TANGGUNG PELUNCURAN
JAWAB BENDA
NEGARA RUANG
TERHADAP ANGKASA
DITINJAU DARI SPACE LIABILITY CONVENTION 1972
Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum terhadap konvensi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam space liability
convention
1972,
penerapan
prinsip-prinsip
penyelamatan bagi kegiatan di ruang angkasa dalam rescue agreement 1968, tanggung jawab negara berdasarkan space liability convention 1972. BAB V
:
PENUTUP Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, maka pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
