Chapter I.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

8 downloads 37 Views 229KB Size Report
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. ... menemukan adanya tindakan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP dar sistem.

BAB I PENDAHULUAN Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun

spiritual.

Untuk

dapat

merealisasikan tujuan

tersebut

perlu

banyak

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Usaha yang harus dilakukan meliputi intensifikasi yaitu perbaikan dalam organisasi itu sendri dan ekstensifikasi yaitu penambahan jumlah wajib pajak atau memperluas objek pajak dengan berbasis pada Undang-Undang Perpajakan . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang ,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan

kegotongroyongan

nasional

melalui

sistem

menghitung,memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang ( Self Assessment), sehingga melalui sistem ini

Universitas Sumatera Utara

Administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan terkendali, lebih rapi,sederhana dan mudah untuk dipahami anggota masyarakat wajib pajak.Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimna telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib /harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal pajak(Kantor Pelayanan Pajak) dimana wajib pajak bertempat tinggal /bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak karena seluruh proses pengadministrasian dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan pada umumnya memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai dasar kerjanya. Pengaturan masalah Nomor Pokok Wajib(NPWP)telah ditetapkan dalam Kepetusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ/2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan Kegiatan Usaha,Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/2001, peneliti menemukan adanya tindakan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP dar sistem administrasi perpajakan. Pada dasarnya NPWP berlaku untuk seumur hidup. Namun demikian NPWP dapat dihapuskan dari sistem administrasi perpajakan. Dengan

Universitas Sumatera Utara

Penghapusan NPWP ini tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta wawasan dibidang perpajakan,setiap mahasiswa Program Diploma Administrsi Perpajakan diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM),disamping itu PKLM juga bertujuan untuk membandingkan pengetahuan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah selama ini dengan pekerjaan yang sebenarnya yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH agar dapat lebih memahami dan dapat

menjelaskannya kepada masyarakat

luas. Untuk

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi,peneliti memilih lokasi penelitian di KPP Pratama Medan Petisah.

Universitas Sumatera Utara

B. Tujuan Dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan PKLM Kegiatan PKLM oleh Mahasiswa dari Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan PKLM yaitu : 1. Untuk mengetahui Prosedur Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. 2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terhapusnya NPWP dan pencabutan PKP 2. Manfaat PKLM Yang menjadi manfaat PKLM bagi mahasiswa yaitu : 1. Dapat mempraktikkan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah kedalam masalah yang nyata dalam dunia kerja dan pemecahannya. 2. Mengaplikasikan teori maupun ilmu yang sudah diperoleh dan menuangkannya kedalam permasalahan yang timbul selama melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. 3. Menumbuhkan dan menciptakan semangat professional dalam melaksanakan pekerjaan,serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisplinan. Yang menjadi manfaat PKLM bagi Universitas yaitu : 1. Menambah hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya KPP Pratama Medan Petisah. 2. Memberikan uji kerja nyata bagi mahasiswa tentang dunia kerja. 3. Mempromosikan Sumber Daya Manusia yang terdapat di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

Universitas Sumatera Utara

Yang menjadi manfaat PKL bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yaitu : 1. Membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 2. Mendapatkan ide-ide baru dengan dilaksanakannya PKLM. 3. Mempromosikan image Kantor Pelayanan Pajak kepada masyarakat. 4. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak melalui mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan Mandiri. C. Ruang Lingkup PKLM Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam melakukan PKLM pada KPP Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut : 1. Praktik ini menyangkut tentang Prosedur Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Praktik ini dilakukan pada Seksi Pelayanan di KPP Pratama Medan Petisah. 3. Data yang digunakan pada praktek ini adalah data tahun 2009. D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri( PKLM) Yang menjadi metode PKLM ada 5 yaitu : 1. Tahap Persiapan Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan PKLM ke objek PKLM yang meliputi kegiatan sebagai berikut : Pemilihan Lokasi PKLM,Objek PKLM, Pengajuan Judul,Penentuan Judul,Pengajuan Proposal PKLM dan Surat Pengantar.

Universitas Sumatera Utara

2. Studi Literatur Kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori menelaah

Buku-buku

literature,

Peraturan

Perundang-undangan

dibidang

perpajakan,Catatan-catatan,maupun bahasa tertulis yang ada hubungannya dengan laporan PKLM. 3. Observasi Lapangan Kegiatan studi mencari data dan informasi dengan mengikuti PKLM di KPP Pratama Medan Petisah,serta mempelajari Laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4. Tahap Pengumpulan Data Peneliti melakukan pengumpulan data untuk menunjang keberhasilan dari judul yang dibahas Dalam hal ini Peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder . A. Data Primer adalah: data yang diperoleh dari seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Petisah.Data Primer ini dapat diperoleh dari wawancara atau mengajukan daftar pertanyaan dan observasi lapangan. B. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah tentang Perpajakan ,Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Perpajakan . 5. Analisis Data dan Evaluasi Kegiatan studi dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi dan mencari tahu atau menanyakan solusi atau jalan keluar terbaik untuk memecahkan permasalahan. E. Metode Pengumpulan Data

Universitas Sumatera Utara

Dalam melakukan metode pengumpulan data digunakan 3 daftar yaitu : a. Daftar Observasi (Observation Guide ) Kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati,mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan memberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memilki resiko yang tinggi. b. Daftar Pertanyaan (Interview Guide) Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak KPP Pratama Medan Petisah yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun laporan. c. Daftar Dokumentasi Kegiatan mengumpulkan dan mencari data yang bersumber dari Dokumendokumen,Buku-buku,Undang-Undang

Perpajakan,Peraturan

Pemerintah,Keputusan

Menteri Keuangan,Surat Edaran,sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini. A. Sistematika Penulisan Laporan PKLM Adapun sistematika dalam penulisan Laporan Akhir,yaitu: BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini Peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan laporan,tujuan dan manfaat, ruang lingkup ,metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan.

Universitas Sumatera Utara

BAB II

: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Bab ini merupakan gambaran umum tentang Sejarah KPP Pratama Medan Petsiah ,Struktur Organisasi ,Bidang-Bidang Kerja KPP Pratama Medan Petisah,Gambaran data pegawai KPP Prtama Medan Petisah.

BAB III

: GAMBARAN DATA PRAKTEK Pada bab ini menguraikan tentang Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP dan hal-hal yang menyebabkan terhapusnya NPWP dan Pencabutan PKP.

BAB IV

: ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini membahas tentang analisis dan evaluasi data yang diperoleh mengenai Prosedur Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP,sehingga tercapai manfaat dan tujuan PKLM.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini Peneliti menguraikan kesimpulan hal-hal yang telah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan untuk mengatasi permasalahan dalam PKLM.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Universitas Sumatera Utara

Suggest Documents