Chapter I.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa anekaragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Sumberdaya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanah air Indonesia atau sebagian pulau-pulau di Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumberdaya alam hayati. Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam hayati. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam suatu Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadp impor dan ekspor komoditi wajib periksa karantina, diperlukan penanganan secara terpadu antar instansi pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan

Universitas Sumatera Utara

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Karantina Pertanian dan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor Kep-48/BC/2005, Nomor 114/Kpts/PD.540/05, Nomor : 02/MEN/2005 tentang Tatalaksana Pelayanan dan Pengawasan Wajib Periksa Karantina. Pada hekaketnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan pengawasan wajib periksa karantina. Pemberian pelayanan pengawasan wajib periksa karantina secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi impor dan ekspor komiditi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu pula, agar pelaksanaan ekspor dan impor dapat terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan, maka suatu pengawasan dalam kondisi ini amat diperlukan. Mengingat pentingnya masalah pengawasan maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Ismail Saleh, mengatakan : Pengawasan sebagai faktor pengaman pembangunan tidak boleh diabaikan,bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Tanpa aadanya pengawasan

pembangunanakan terjadi banyak kebocoran,dan

kebocoran itu pada dasarnya mampu menggagalkan pembangunan. Sehubungan dengan hal itu maka sering denganlajunya pembangunan, maka pengawasanpun tidak boleh surut. Semakin meningkatnya pembangunan maka pengawasanpun tidak boleh surut. Dan tujuan pengawasan yang utama adalah ikut berusaha memperlancar

roda

pembangunan,

serta

mengamankan

hasil-hasil

pembangunan. 1

Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, maka

Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan dan Hewan melakukan

pengawasan yaitu dengan melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, 1

Ismail Saleh, Ketertiban dan Pengawasan, Haji Mas Agung,Jakarta,1998, hal.1.


perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan hama dan penyakit hewan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan serta pengawasan terhadap pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan atau perusahaan. Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Karantina adalah pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan yang dilakukan sejak komoditi wajib periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir tindakan karantian. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kaka dipilih penelitian untuk penulisan skripsi : “Meknisme Pengawasan dan Karantina Terhadap Tumbuhan dan Hewan Pada Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan”.

B. Perumusan Masalah Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan terhadap tumbuhan dan hewan yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan Belawan kota Meda 2. Hambatan apakah yang dihadapi Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan dalam pelaksanaan pengawasan dan karantina terhadap tumbuhan dan hewan yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan Belawan kota Medan.


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui sistem dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai Belawan terhadap tumbuhan danhewan yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan Belawan kota Medan 2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kantor Bea dan Cukai Belawan kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan dan karantina terhadap tumbuhan dan hewan yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan Belawan kota Medan Adapun manfaat penulisan ini dilaksanakan adalah : 1. Secara teoritis sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum Tata Negara 2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat tentang pelaksanaan pengawasan dan karantina terhadap tumbuhan dan hewan 3. Keaslian Penelitian Skripsi ini berjudul “Pengawasan dan Karantina Terhadap Tumbuhan dan Hewan Pada Balai Besar Belawan”. Di dalam penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak maupun elektronik dan disamping itu juga diadakan penelitian. Dan sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini penulis melakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat, maka hal itu menjadi tanggung jawab penulis sendiri.


4. Tinjauan Kepustakaan Menurut Nizar Dahlan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

Tahun

1945. 2

Sedangkan

yang

dimaksud

dengan

pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. 3 Aparatur pemerintah adalah pelaksanaan dari tugas-tugas pemerintahan. Musanef berpendapat : Untuk menciptakan aparatur pemerintah yang lebih efisien dan efektif, bersih dan berwibawa maka pemerintah harus : 1. Melaksanakan segala tugasnya dengan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 2. Makin mampu melayani dan mengayomi masyarakat 3. Menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4. Makin tanggap terhadap pandangan/aspirasi masyarakat. 4

Untuk menciptakan aparatur pemerintah yang efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu adanya asas-asas pemerintahan yang baik (Algemene benginselen Van be hoor lijke bestuur – General principles of good administration) yang berasal dari Belanda yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang baik dari tindakan penguasa walaupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud sekarang secara khusus belum dituangkan dalam satu peraturan perundang-undangan. Di dalam suatu negara, maka alat-alat pemerintahan dalam lapangan administrasi tidak diperkenankan bertindak secara sewenang-wenang, tetapi tindakan-tindakan administrasi harus berlandaskan hukum, tidak saja yang tertulis

2

Nizar Dahlan., Pemerintahan Daerah, Durat Bahagia, Jakarta,2006, hal.3 Ibid., hal.3 4 Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta,1995, hal.17. 3


(peraturan perundang-undangan positif) akan tetapi juga yang tersimpul dalam asas-asas yang tidak tertulis. Menurut M. Solly Lubis disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, maka haruslah berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu : 1. Asas kepastian hukum. Contoh asas kepastian hukum adalah jika suatu izin atau lisensi telah diberikan kepada seseorang, misalnya untuk mendirikan suatu bangunan, maka izin ini tidak dapat dicabut kembali dengan alasan bahwa ada kesalahan dipihak pemerintah juga jika izin itu diterbitkan oleh pejabat yang tidak berhak. 2. Asas keseimbangan Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukum jabatan dan kelalaian seorang pejabat. 3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan Dalam asas ini dikehendaki agar badan-badan pemerintahan harus mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. 4. Asas kecermatan Berarti asas kecermatan (bertindak cermat) ditekankan dalam jurisprudensi. Contoh jika jalan umum rusak atau ada perbaikan, jalan, walikota harus memberikan peringatan pada orang pemakai jalan dengan menaruh papan tanda, lampu tanda dan sebagainya.

5. Asas motivasi Berarti selain sesuatu keputusan ipemerintah harus dengan motivasi maka motivasi itu sendiri harus adil dan jelas. 6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan Sebuah contoh asas ini adalah di Nederland masih berlaku suatu UndangUndang Perumahan, terutama bagi penduduk yang incomenya rendah. Undang-Undang ini memberi wewenang pada pejabat pemerintah kota untuk


mencarikan rumah dari pemilik tertentu untuk kemudian menempatkan penduduk yang berkepentingan dalam rumah itu. 7. Asas permainan yang wajar (fair play). Menurut asas ini, badan pemerintahan harus memberikan kesempatan yang cukup luas bagi warga negara untuk mencari keadilan dan kebenaran. 8. Asas keadilan dan kewajaran Menurut asas ini, tindakan yang tidak wajar adalah terlarang dan jika terjadi maka tindakan yang demikian dapat dibatalkan. 9. Asas penanggapan harapan yang wajar. Contoh asas ini : seorang pegawai minta izin memakai kendaraan pribadi diwaktu dinas, tetapi untuk pemakaian ini ia minta perganttian biaya. Ternyata menurut Undang-Undang kepegawaian, ganti biaya semacam ini tidak dapat diberikan menyertai izin tadi. 10. Asas peniadaan akibat keputusan yang batal Menurut asas ini kadang-kadang keputusan tentang pemecatan seorang pegawai dibatalkan oleh Majelis Kepegawaian Sipil). Dalam hal yang demikian, badan pemerintahan yang bersangkutan tidak hanya menerima kembali pegawai yang dipecat tetapi juga harus membayar segala kerugian yang disebabkan oleh keputusan tentang pemecatan yang tidak dibenarkan itu. 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi. Seorang pegawai yang telah berkeluarga mengadakan hubungan kelamin dengan seorang sekretaris wanita. Atas kejadian ini badan pemerintah mengambil tindakan disiplin yaitu memotong gajinya. Keputusan badan pemerintahan ini dibatalkan oleh Majelis Kepegawaian Sipil) dengan alasan bahwa seorang pegawai mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan pandagan hidupnya.. 5

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin semua kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang

5

M. Solly Lubis., Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992, hal.136-142.


dianalisa, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dan diselenggarakan dalam wadah yang telah tersusun untuk suatu maksud tertentu. 6 5. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang pengawasan dan karantina terhadap tumbuhan dan hewan. Lokasi penelitian Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan adalah di Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Jl.Sulawesi II Ujung Baru Belawan Telp.: (061) 6941484 Faxs.:(061) 6941484. 2. Sumber Data a. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan Pimpinan Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan. b. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu perundang-undangan dan bahan buku penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer. 3.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan. 4.

Analisis Data.

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pengawasand an karantina terhadap tumbuhan dan hewan pada Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan. 5. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan tersebut secara keseluruhan dapat diuraikan, yaitu :

6

SP.Siagian,Eksekutif Yang Efektif, Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal.140.


1. BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu

Latar

Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan 2. BAB II : Tinjauan Umum Tentang Pengawasan yang terdiri dari Pengertian dan Tujuan Pengawasan, Jenis-Jenis Pengawasan, Sistem dan Proses Pengawasan 3. Bab III Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Hewan dan Tumbuhan terdiri dari sub bab : Sistem dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Hewan dan Tumbuhan, Sertifikasi Terhadap Tumbuhan dan Hewan, Perlindungan Hukum Terhadap Tumbuhan dan Hewan, Penegakan Hukum dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Karantina Tumbuhan dan Hewan. 4. Bab IV Pengawasan dan Kaarantina Terhadap Tumbuhan dan Hewan Pada Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan, terdiri dari sub bab : Peranan Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tumbuhan dan Hewan, HambatanHambatan Dalam Pengawasan Karantina Tumbuhan dan Hewan, UpayaUpaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Karantina Tumbuhan dan Hewan 5. BAB V Kesimpulan dan Saran. Dalam penulisan ini penulis membuat suatu kesimpulan dan juga saran-saran yang menjadi bahan masukan untuk penelitian mengenai masalah ini dan dalam skripsi ini akan turut pula dimasukkan daftar bacaan dan lampiran-lampiran.
