16 Mar 2011 ... Jum'at, 4 Pebruari 2011, Kunjungan kerja ke Obyek Wisata Prabu Siliwangi.
Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh, mengenai Penataan Obyek ...
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA KOMISI “B” ========================================= Nomor Lampiran Perihal
: 02/I-KB-DPRD/2011 Majalengka, Pebruari 2011 : : Laporan Evaluasi bulan Pebruari 2011 Dan Rencana Kerja bulan Maret 2011.
Kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka di Majalengka I.
DASAR 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah bulan 28 Pebruari 2011 perihal Rapatrapat/kegiatan DPRD Kabupaten Majalengka. 2. Hasil Rapat Intern Komisi B bulan Pebruari 2011 perihal Rencana Kerja Komisi B bulan Maret 2011.
II.
HASIL KEGIATAN BULAN PEBRUARI 2011 1. Jum’at, 4 Pebruari 2011, Kunjungan kerja ke Obyek Wisata Prabu Siliwangi Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh, mengenai Penataan Obyek Wisata. -
-
-
-
Obyek wisata Prabu Siliwangi terletak di desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh yang berdiri sejak tahun 1974 yang dikelola oleh Desa Pajajar. Obyek wisata Prabu Siliwangi salah satu tempat wisata di Kabupaten Majalengka dengan panorama alam yang sejuk dan mempesona juga didalamnya terdapat Makom Kramat Prabu Siliwangi Pejuang pada jaman dahulu. Obyek wisata Prabu Siliwangi tak berbeda dengan daerah yang lain ini terbukti dengan banyaknya pengunjung dari luar Kabupaten yang berkunjung menikmati liburan dan ada juga yang ziarah ke Makan Prabu Siliwangi di obyek wisata. Disporabudpar akan mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan obyek wisata Prabu Siliwangi dimulai dari Penataan Jalan, Pintu Masuk Lokasi, kondisi jalan dan Pintu masuk pada saat ini kurang memadai sehingga obyek wisata kurang menarik bagi para pengunjung. Pengembangan Obyek Wisata tersebut dimaksudkan guna menarik para pengunjung baik dari daerah lain maupun dari Majalengka, sehingga
-
mendapatkan kontribusi bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Perlu Adanya Sosialisasi dengan adanya keberadaan Obyek wisata Prabu Siliwangi baik secara informal bagi para anak didik sekolah dalam rangka pengenalan akan budaya dan kekayaan alam di Kabupaten Majalengka untuk berwisata dan lainnya yang sifatnya mendidik.
2. Senin, 14 Pebruari 2011 Kunjungan ke Pasar Talaga bersama Dinas Perindag & UKM, mengenai Regulasi Penarikan Pajak dari Sektor Tera Timbangan -
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Sub Unit Kemetrologian Cirebon bahwa pelaksanaan pelayanan kegiatan tera ulang alat UTTP tahun 2010 di Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh Balai Kemetrologian Bandung Sub Unit Kemetrologian Cirebon Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat.
-
Jumlah alat UTTP yang sah di Kabupaten Majalengka Tahun 2010 sebanyak 22.605 buah.
-
Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
terutama
pemilik dan pemakai UTTP perlu adanya penanganan yang khusus sehingga mendorong terciptanya usaha yang sehat dan penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat dari praktek-praktek kecurangan dalam pengukuran yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen. -
Hasil retribusi kegiatan pelayanan tera ulang alat UTTP Tahun 2010 di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 33.459.000 alokasi PAD Kabupaten Majalengka sebesar 35% dari Rp.33.459.000 = Rp.11.710.650.
-
Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Belum memiliki sumber daya manusia kemetrologian bagi Penera Ahli dan Penera Terampil 2. Belum memiliki peralatan standar 3. Kelembagaan 4. Kurangnya sosialisasi dari Sub Unit Kemetrologian Cirebon bagi Para pedagang
dalam mengawasi dan memeriksa tera timbangan,
sehingga para pedagang hanya membayar untuk pemeriksaannya saja. -
Perlu adanya sosialisasi kepada para pedagang mengenai adanya penarikan pajak tera timbangan, selama ini dilapangan terjadi ketidak
pastian, para pedagang hanya diminta pajaknya sedangkan timbangannya tidak di periksa (ex) hanya di bersihkan saja.
3. Kamis 17 Pebruari 2011 Konsultasi bersama Dinas Hutbunak dan Disperindag ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan RI mengenai Cukai Tembakau. -
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sangsi penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 tahun 2009.
-
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan : a. Peningkatan kualitas bahan baku. b. Pembinaan industri c. Pembinaan lingkungan social d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
-
Dana Bagi hasil cukai hasil tembakau diatur oleh Gubernur diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
-
Dalam Rancangan kegiatan Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
-
Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010
-
Pembagian Alokasi Sementara Hasil Cukai Tembakau tahun 2011 di Jawa Barat sebesar Rp. 94.791.583.873 yang terdiri dari 30% untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.437.475.162 dan 70 % untuk Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 66.354.108.711,-
-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 4.786.930.865.
4. Jum’at, 18 Pebruari 2011 Kunjungan kerja dengan Kabag Ekonomi, Dinas Pertanian dan BP4K ke Bulog Kasokandel, mengenai Evaluasi Raskin dan Stok Pangan 2010.
a. Bulog
Kasokandel
Devisi
Regional
Cirebon
Wilayah
Kabupaten
Majalengka telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Propinsi mengenai penyaluran Raskin terbaik di Jawa Barat. b. Beras Raskin pada tahun 2010 di Kabupaten Majalengka telah tersalurkan 100% dan Pembayarannya pun sudah mencapai 100%Pengadaan beras raskin di kabupaten Majalengka sebanyak 90 ribu ton dan pagu sebesar 15 kg dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 1600./kg c. Tidak ada kendala dalam hal penyaluran dan pembayarannya beras raskin namun ada tantangan yang harus di lakukan yaitu : tepat sasaran dan Harga yang terjangkau masyarakat. d. Persediaan stok beras untuk tahun 2011 cukup dan ketahanan pangan cukup aman. e. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah mempunyai rencana untuk membangun Warung Desa yang diantaranya untuk penyaluran beras raskin dalam penyalurannya dikelola oleh petugas bdari masyarakat miskin.
5. Senin, 21 Pebruari 2011, Rapat kerja dengan Kepala PT. PLN UPJ Sumedang, Cabang UPJ Majalengka, Kuningan, Ciamis, mengenai MoU PPJU dan Kenaikan Pendapatan. -
Kepala UPJ Ciamis bersedia untuk membuat MoU dengan Pemerintah Daerah mengenai PPJU.
-
UPJ Ciamis mempunyai pelanggan yang berada di Kecamatan Cingambul sekitar 7530 pelanggan.
-
Dasar sebagai kenaikan PPJU adalah : adanya Peraturan Daerah setempat, adanya penambahan jumlah pelanggan dan Tarif Dasar Listrik.
-
Penerimaan PPJ dari UPJ Ciamis untuk Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 sebesar 93.905.128.
-
Penyetoran PPJ dari UPJ Ciamis kepada Pemerintah Daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 101.113.430 dan pada tahun 2010 sebesar 87.587355.
6. Selasa, 22 Pebruari 2011 Rapat kerja dengan Dinas Perindag, Kepala Dishubkominfo, dan Kasatpol PP, mengenai Penertiban Pasar terkait dengan Pengelolaan Parkir dilingkungan pasar. -
Perlu adanya Pembenahan dan pengelolaan parkir juga kebersihan persampahan demi kenyamanan dan keindahan di sekitar pasar.
-
Dihubkominfo telah mengadakan koordinasi
dengan pihak terkait
mengenai pengelolaan parkir sehingga tidak terjadi permasalahan. -
Target Pendapatan dari pengelolaan parker tahun 2010 mencapai 170 juta dan target pendapatan pada tahun 2011 sebesar 500 juta .
7. Rabu, 23 Pebruari 2011 Rapat kerja dengan Direktur PDAM Kabupaten Majalengka, mengenai Evaluasi tahun 2010 dan Rencana kerja tahun 2011. -
Pada Tahun 2010 PDAM Kabupaten Majalengka
telah mengadakan
program perluasan jaringan pemasangan Air Minum di daerah Jatitujuh. -
Jumlah pelanggan pemakai air bersih di daerah Jatitujuh sekitar 300 pelanggan, dan PDAM mempunyai targetan untuk tahun 2011 sekitar seribu pelanggan.
-
PDAM Kabupaten Majalengka belum mempunyai kantor sendiri untuk tahun ini rencana PDAM akan memiliki Kantor sendiri dan juga Kantorkantor yang ada di tingkat Kecamatan, ini sangat berpengaruh terhadap fungsi pelayanan PDAM.
-
PDAM akan mengadakan lounching memberikan bantuan pembangunan rumah kepada masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni.
-
Program PDAM yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 adalah :
a. Pengembangan usaha warung air yang ada di desa yang rawan air bersih. b. Upaya pengembangan usaha dalam bidang air mineral (kemasan). IV.
PENUTUP Demikian laporan hasil pembahasan dengan Dnas Instansi untuk bulan Pebruari 2011 dan Rencana Kerja untuk bulan Maret 2011 kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA KOMISI “B” Ketua,
Sekretaris,
OTONG SYUHADA, SH, MH
Dra. EKA NURIAH, MM
Filename: laporan komisi B Peb011 Directory: C:\Laporan Kerja Komisi B Template: C:\Users\Nasir\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: Subject: Author: Nasir Keywords: Comments: Creation Date: 16/03/2011 3:32:00 Change Number: 1 Last Saved On: 16/03/2011 3:33:00 Last Saved By: Nasir Total Editing Time: 1 Minute Last Printed On: 16/03/2011 3:40:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 6 Number of Words: 1,286 (approx.) Number of Characters: 7,335 (approx.)
