download - Kementerian Pekerjaan Umum

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; i

5.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi. 10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). ii

13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak. 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk: (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). (2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada iii

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv

maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak. Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v

12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. 15. Buku PK 08 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan. b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan. 2. Buku JK 09 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan. 3. Buku JK 10 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 4. Buku JK 10 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 5. Buku JK 11 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 6. Buku JK 11 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 7. Buku JK 12 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 8. Buku JK 12 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 9. Buku JK 13 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. 10. Buku JK 13 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. vi

11. Buku JK 14 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 12. Buku JK 14 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 13. Buku JK 15 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 14. Buku JK 15 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 15. Buku JK 16 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 16. Buku JK 16 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 17. Buku JK 17 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan. 18. Buku JK 17 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan. 19. Buku JK 18 A Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi. 20. Buku JK 18 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi. 21. Buku JK 19 Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi. (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan: a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi. b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. vii

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

BUKU 10 B : Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum

DAFTAR ISI BAB I

KETENTUAN UMUM ................................................................ ............................................................................................ ............................................................1 A. PENGERTIAN ISTILAH........................................................................................ 1 B. TUJUAN ............................................................................................................... 2 C. RUANG LINGKUP ...................................................................................... …...2 BAB II UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN SAMPUL I ....................................... .......................................3 A. UNDANGAN ....................................................................................................... 3 B. PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN ........................................................ 3 C. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMENT PEMILIHAN ..................................... 4 D. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ........................... 5 E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (SAMPUL I) ......................................................................................................... 6 F. EVALUASI DOKUMEN SAMPUL I..................................................................... 8 BAB III PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN, DAN SANGGAHAN BANDING PERINGKAT TEKNIS ................................................................ ........................................................................................... ........................................................... 13 A. PENETAPAN PERINGKATAN TEKNIS ..............................................................13 B. PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS ............................................................15 C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING ...............................................15 BAB IV UNDANGAN, PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN SAMPUL..... 15 A. UNDANGAN PEMBUKAAN SAMPUL II..........................................................17 B. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN SAMPUL II ................................17 BAB V KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, SERTA PEMBUATAN BAHS .............................. 17 A. UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA ..............17 B. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA .....................................17 C PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI (BAHS) ..................................19 BAB VI SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL ............................... 21 A. SELEKSI GAGAL ................................................................................................21 B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL ..................................................................22 BAB VII VII LAINLAIN-LAIN ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................... ....................................... 27 LAMPIRAN ................................................................ ................................................................................................ .................................................................................... .................................................... 28 1. CONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNIS ........................................................................29 2. CONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN X ............................................................ 41 3. CONTOH BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN ..................................................45 4. CONTOH BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN ..............................................47 5. CONTOH BERITA ACARA HASIL SELEKSI.....................................................................49

i

BAB I KETENTUAN UMUM A. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode Kualitas dengan Prakualifikasi Dua Sampul Kontrak Lump Sum ini, yang dimaksud dengan : 1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 4. Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi. 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 6. Penyedia Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan/melaksanakan layanan jasa konsultansi. 7. Pokja ULP (Kelompok Kerja Pokja ULP) adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. 8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi. 9. Peserta seleksi adalah penyedia jasa yang mengikuti seleksi penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar pendek konsultan (untuk prakualifikasi) atau mendaftar dan mengambil dokumen seleksi (untuk pascakualifikasi). 10. Dokumen seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja ULPyang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan jasa konsultansi. 11. Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. 12. Dokumen penawaran adalah surat penawaran dan seluruh dokumen lampirannya termasuk dokumen kualifikasi (untuk pascakualifikasi). 13. Substansi penawaran adalah hal-hal pokok dalam penawaran yang menentukan sah atau tidaknya penawaran yang dinyatakan dalam dokumen seleksi. 14. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara profesional dan dapat dilaksanakan. 15. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 16. Tanggal mulai kerja kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. 1

17. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK. 18. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. 19. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi dokumen penawaran. 20. Konfirmasi adalah kegiatan meminta penegasan terhadap hal-hal yang diperlukan. 21. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan teknis maupun harga untuk melaksanakan pekerjaan. B. TUJUAN

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode Kualitas dengan Prakualifikasi Dua Sampul Kontrak Lump Sum ini disusun dengan tujuan : 1. Agar penerapan ketentuan Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan lebih operasional; 2. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan evaluasi dokumen penawaran pengadaan pekerjaan jasa konsultansi; 3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan negara; 4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. C. RUANG LINGKUP

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode Kualitas dengan Prakualifikasi Dua Sampul Kontrak Lump Sum ini digunakan untuk pelaksanaan seleksi dan evaluasi penawaran mencakup : 1. Pengadaan Jasa Konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). 2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup Pengadaan Jasa Konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.

2

BAB II UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN SAMPUL I Pokja ULP agar melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap proses pelelangan dengan tahapan sebagai berikut : A. Undangan; B. Pengambilan Dokumen Pemilihan; C. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan; D. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran Sampul I; E. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Sampul I; F. Evaluasi Dokumen Sampul I; 1. Evaluasi Administrasi 2. Evaluasi Teknis 3. Pembuatan Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis G. Penetapan Peringkat Teknis; H. Pemberitahuan/pengumuman Peringkat Teknis; I. Sanggahan (apabila ada sanggahan); J. Sanggahan banding (apabila ada sanggah banding); K. Undangan pembukaan dokumen sampul II; L. Pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; M. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; N. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; O. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. A. UNDANGAN 1. Pokja ULP mengundang peserta yang lulus kualifikasi dan tercantum dalam

penetapan daftar pendek (short list) untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan : a. tidak ada sanggahan kualifikasi dari peserta; b. sanggahan kualifikasi terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah kualifikasi berakhir. 2. Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan. 3. Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan. B. PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN 1. Peserta mengambil Dokumen Pemilihan sesuai tempat, hari, tanggal, dan waktu

pengambilan yang ditentukan dalam undangan. 2. Pada tahap pengambilan Dokumen Pemilihan, Pokja ULP : a memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy) kepada peserta yang diundang; dan b dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta. 3

3. Pokja ULP dilarang memungut biaya apapun kepada peserta. 4. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan

Dokumen Pemilihan. C. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN 1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan,

dihadiri oleh para peserta yang diundang. 2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP. 4. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai : a Kerangka Acuan Kerja; b Metode pemilihan; c Cara penyampaian Dokumen Penawaran; d Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; e Jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran; f Metode dan tata cara evaluasi; g Hal-hal yang menggugurkan penawaran; h Jenis kontrak yang akan digunakan; i Ketentuan tentang penyesuaian harga; j Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil; k Perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (jika diperlukan). l Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (Pra RK3K), dan tingkat risiko pekerjaan (tinggi/sedang/kecil), apabila ada. 5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. 6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 7. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir. 8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6 terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 9. Perubahan rancangan kontrak dan/atau ruang lingkup kegiatan dan/atau kualifikasi tenaga ahli dan/atau total nilai HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. 10. Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, maka Pokja ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan, dan : a Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan;

4

b Jika PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, PA/KPA memutuskan perubahan

dan bersifat final, serta memerintahkan Pokja ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan. 11. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan awal. 12. Dalam Adendum Dokumen Pemilihan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu pemasukan Dokumen Penawaran. 13. Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan. 14. Pokja ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta. D. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN PENYAMPAIAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 1. Metode penyampaian/pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran 2. 3.

4.

5.

6.

7.

harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. Dokumen Penawaran terdiri dari Sampul I dan Sampul II. Sampul I (administrasi dan teknis), meliputi : a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan penawaran biaya; b. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada); d. Dokumen penawaran teknis; dan e. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (seperti Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (Pra RK3K) dan daftar barang yang diimpor, (apabila ada)). Sampul II (biaya) yang terdiri dari : a. Surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran (masa berlaku dalam surat penawaran biaya tidak berpengaruh terhadap penawaran biaya); b. Rekapitulasi penawaran biaya; c. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); d. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost); e. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada). Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari : dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta. 5

8. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka

sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP. 9. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman : a. Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan b. Apabila terlambat diterima, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima. 10. Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya. 11. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran. 12. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran. 13. Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran. 14. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan. 15. Segera setelah batas akhir penyampaian penawaran, Pokja ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk. 16. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta 17. Pokja ULP menolak dokumen dari peserta yang tidak tercantum dalam Daftar Pendek (short list) yang diundang. E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (SAMPUL I) 1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai 2. 3. 4. 5.

6.

ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat penugasan kepada Pokja ULP. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta.

6

7. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen dan menghitung jumlah

sampul Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta. 8. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) maka seleksi dinyatakan gagal. 9. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, ”PENGGANTIAN”, ”PENGUBAHAN”, atau ”PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. 10. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. 11. Sampul luar Penawaran (yang berisi sampul I dan sampul II) dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. 12. Pokja ULP membuka sampul I di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya diparaf oleh Pokja ULP dan wakil peserta seleksi dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan kembali oleh Pokja ULP. 13. Pokja ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan sampul I, yang meliputi : a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan penawaran biaya; b. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada); d. Dokumen penawaran teknis; dan e. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (seperti Pra RK3K, daftar barang yang diimpor, apabila dipersyaratkan). 14. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat memasukkan penawaran. 15. Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) saksi memaraf sampul I asli yang bukan miliknya, serta memaraf sampul II termasuk sampul penarikan, penggantian, pengubahan, dan penambahan untuk sampul II. 16. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Sampul I yang sekurangkurangnya memuat : a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. jumlah sampul I yang lengkap dan tidak lengkap; c. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada); d. keterangan lain yang dianggap perlu; e. tanggal pembuatan berita acara; dan f. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP bila tidak ada saksi dari peserta. 17. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan sampul I, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara. 18. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. 19. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. 20. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I. yang dapat diunduh oleh peserta. 7

F. EVALUASI DOKUMEN SAMPUL I 1. KETENTUAN UMUM

Dalam melakukan evaluasi penawaran perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap semua penawaran berdasarkan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. b. Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan data administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya. c. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap Sampul I yang meliputi : 1). Evaluasi administrasi; dan 2). Evaluasi teknis. d. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; e. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi sampul I; f. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; g. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah : 1). Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2). Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. h. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan : 1). Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau 2). Kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan; i. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; j. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka : 1). Peserta yang terlibat dimasukan dalam Daftar Hitam baik badan usahanya maupun pengurusnya; 2). Anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; 3). Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat yang mempunyai nilai kualifikasi teknis paling tinggi (apabila ada); 4). apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka seleksi dinyatakan gagal.

8

2. EVALUASI ADMINISTRASI

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (gugur/tidak gugur), apabila : 1). Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi, yang meliputi : a). Surat penawaran : (1). Ditandatangani oleh : (a). Direktur utama/pimpinan perusahaan; (b). Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; (c). Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau (d). Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. (2). Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; (3). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan (4). Bertanggal. b). Surat kuasa (apabila dikuasakan) : (1). Dari direktur utama/pimpinan perusahaan; (2). Nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya. (3). Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerjasama. 2). Dalam hal seleksi umum, untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada sampul I. c. PokjaPokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, sepanjang tidak mengubah substansi penawaran. d. Untuk dokumentasi Pokja ULP, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh Pokja ULP. e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan g. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal. h. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.

9

3. EVALUASI TEKNIS.

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan : 1). Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli; 2). Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; 3). Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut : a). Pengalaman perusahaan (10 – 20 %)*); b). Pendekatan dan metodologi (20 – 40 %)*); c). Kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %)*); Jumlah (100 %);

*) Bobot masing-masing unsur sebagaimana yang telah ditetapkan pada kriteria evaluasi dalam dokumen pemilihan. d). Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam

rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 4). Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli. d. Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas : 1). Pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir; 2). Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai; 3). Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun); 4). Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalamanjuga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya; 5). Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sub unsur yang dinilai, antara lain : a). Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis; b). Pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan; c). Pengalaman manajerial dan fasilitas utama; 10

d). Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli

tetap. e. Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas : 1). Pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain : a). pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi : pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan; b). kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi : ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; c). hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain : analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan; d). fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. 2). Peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih. f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas : 1). tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK; 2). sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain : a). tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b). pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim; c). sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia; d). lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi. 11

g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal. i. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I yang paling sedikit memuat : 1). nama seluruh peserta; 2). hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; 3). nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi; 4). ambang batas nilai teknis; 5). keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi; 6). jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7). tanggal dibuatnya Berita Acara; dan 8). pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. j. Ambang Lulus (passing grade) Nilai ambang lulus dengan rentang 60 – 75 atau ditentukan lain oleh Pokja ULP dengan memperhatikan tingkat kesulitan teknis dan kompleksitas pekerjaan ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen seleksi. Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah nilai ambang lulus, dinyatakan gugur. Bagi penyedia jasa yang nilainya sama atau di atas nilai ambang lulus, dimasukkan dalam peringkat teknis.

12

BAB III PENETAPAN, PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN, DAN SANGGAHAN BANDING PERINGKAT TEKNIS

A. PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS 1. ULP membuat Surat Penetapan Urutan Peringkat Teknis berdasarkan Berita Acara

Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Untuk penetapan peringkat teknis dalam hal ULP permanen belum terbentuk maka pengaturan dan kewenangan penetapan pemenang diatur oleh masingmasing K/L/D/I. 2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menetapkan Peringkat Teknis untuk nilai seleksi di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan : a. usulan penetapan urutan peringkat teknis peserta ditembuskan kepada PPK dan APIP K/ L/ D/ I; b. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi tidak setuju dengan usulan ULP, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau Kepala Daerah secara tertulis memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal. 3. Penetapan peringkat teknis disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat : a. nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan; b. nama peserta serta nilai teknis yang diperoleh; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis. 4. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan peringkat teknis adalah : a. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada); b. BAPP; c. Berita Acara Evaluasi Sampul I; dan d. Dokumen Penawaran dari peserta dengan peringkat teknis terbaik dan peringkat teknis terbaik ke 2 dan ke 3 yang telah diparaf anggota Pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta. B. PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS

Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, serta diumumkan di website K/L/D/I dan ditempel papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan alamat peserta; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis (kelulusan/penjelasan ketidaklulusan); d. nilai teknis; dan e. ambang batas nilai teknis.

13

C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING 1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan peringkat

teknis kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dan APIP K/L/D/I. 2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh : a. direktur utama/ pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi : a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. ekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 4. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal. 6. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta yang dimaksud angka 3 atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 7. Peserta sebagaimana yang dimaksud angka 2 dan 3 apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding sesuai dengan substansi sanggahan secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIP K/L/D/I. 8. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. 9. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 10. Sanggahan banding menghentikan proses seleksi. 11. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 dan 3 atau disampaikan bukan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau disampaikan dan diterima oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti sebagai pengaduan serta tidak menghentikan proses seleksi. 14

BAB IV UNDANGAN, PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN SAMPUL II A. UNDANGAN PEMBUKAAN SAMPUL II 1. Pokja ULP menyampaikan undangan kepada peserta dengan peringkat teknis

terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis untuk menghadiri acara pembukaan sampul II dengan ketentuan : a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pembukaan sampul II. B. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN SAMPUL II 1. Sampul II dibuka di hadapan peserta yang diundang pada waktu dan tempat 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

sesuai undangan. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan peserta yang diundang. Pokja ULP membuka, memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta yang diundang mengenai kelengkapan sampul II yang meliputi : a. surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran; b. rekapitulasi penawaran biaya; c. rincian penawaran biaya yang terdiri dari : 1) rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan 2) rincian Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost). d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada). Pokja ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan : a. apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap : a. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); b. kewajaran penugasan tenaga ahli; c. kewajaran penugasan tenaga pendukung; 15

d. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost). 9. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembukaan dan Hasil Evaluasi Sampul II yang sekurang-kurangnya memuat : a. nama peserta; b. kelengkapan isi sampul II; c. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi; d. kesimpulan tentang kewajaran : 1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); 2) penugasan tenaga ahli; 3) penugasan tenaga pendukung; dan 4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost). e. tanggal dibuatnya Berita Acara; f. keterangan lain yang dianggap perlu; 10. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan sampul II, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. 11. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Biaya. 12. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang diundang tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya.

16

BAB V KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, SERTA PEMBUATAN BAHS A. UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA BIAYA 1. Pokja ULP menyampaikan undangan untuk menghadiri acara klarifikasi dan

negosiasi teknis dan biaya segera setelah acara pembukaan dan evaluasi sampul II selesai. 2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. B. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Pokja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang diundang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pokja ULP dengan : a

direktur utama/pimpinan perusahaan;

b

penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

c

kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

d

pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk : a

meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan,

serta

mempertimbangkan

kebutuhan

perangkat/fasilitas

pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; b

memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.

3. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama : a

lingkup dan sasaran jasa konsultansi;

b

cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;

c

kualifikasi tenaga ahli;

d

organisasi pelaksanaan;

e

program alih pengetahuan;

f

jadwal pelaksanaan pekerjaan;

g

jadwal penugasan personil; dan

h

fasilitas penunjang. 17

4. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama : a

kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;

b

volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

c

biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.

5. Apabila personil tenaga ahli yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan dalam KAK maka penyedia jasa diwajibkan mengganti personil tersebut pada saat klarifikasi dan negosiasi sehingga dapat memenuhi persyaratan yang diminta dalam KAK. 6. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia jasa 7. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan : a

biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

b

unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut : 1)

1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja;

2)

1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.

8. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung (tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti : tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut. 9. Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis. 10. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 7. 11. Apabila hasil evaluasi sampul II serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.

18

12. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis kedua dan lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada) untuk menghadiri acara pembukaan sampul II, yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1 dan seterusnya. 13. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat teknis kedua tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis ketiga dan lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada) untuk menghadiri acara pembukaan sampul II, yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1 dan seterusnya. 14. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis tidak menghasilkan kesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal. 15. Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi. C. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI (BAHS)

1. BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh Pokja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota Pokja ULP. 2. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. 3. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut : a

nama semua peserta seleksi yang ikut prakualifikasi;

b

nama peserta seleksi yang masuk Daftar Pendek;

c

hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;

d

biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta seleksi yang memiliki peringkat teknis tertinggi;

e

hasil klarifikasi dan negosiasi;

f

pagu anggaran dan HPS;

g

metoda evaluasi yang digunakan;

h

unsur-unsur yang dievaluasi;

i

rumus yang dipergunakan;

j

keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi;

k

jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan

l

tanggal dibuatnya Berita Acara. 19

4. ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 5. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan.

20

BAB VI SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL

A. SELEKSI GAGAL

1. Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila : a

jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima);

b

seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;

c

jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);

d

apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;

e

tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

f

sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi ternyata benar terhadap : 1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan; dan/atau 2) kesalahan substansi Dokumen Pemilihan.

g

pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau

h

klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.

2. KPA menyatakan seleksi gagal, apabila : a

KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

b

pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar;

c

pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dari penunjukan pemenang;

d

pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar;

e

Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

f

pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan; atau 21

g

pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi menyatakan seleksi gagal, apabila : a

sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b

pengaduan

masyarakat

atas

terjadinya

KKN

dan/atau

terjadinya

penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, ternyata benar. 4. Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. 5. Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan : a

evaluasi ulang;

b

penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c

seleksi ulang; atau

d

penghentian proses seleksi.

B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL

1. KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, antara lain : a

kemungkinan terjadinya persekongkolan;

b

adanya persyaratan yang diskriminatif;

c

persyaratan kualifikasi perusahaan dan/atau kualifikasi tenaga ahli terlalu tinggi atau mengarah pada penyedia tertentu;

d

total nilai pagu anggaran terlalu rendah;

e

nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu besar; atau

f

kecurangan dalam pengumuman.

2. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pemilihan, maka seleksi diproses seperti seleksi baru. 3. Pokja ULP menindaklanjuti seleksi gagal dengan ketentuan sebagai berikut : a

melakukan pengumuman ulang prakualifikasi apabila : 1) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima). Dilakukan untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu 22

dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi; atau 2) jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) dan tidak ada lagi peserta yang lulus penilaian kualifikasi pada urutan berikutnya. Apabila masih terdapat peserta lain yang lulus penilaian kualifikasi, maka peserta tersebut diundang untuk memasukan Dokumen Penawaran; b

apabila seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, maka Pokja ULP : 1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, untuk memasukkan kembali persyaratan kualifikasi; dan/atau 2) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.

c

apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;

d

melakukan seleksi ulang, apabila : 1) Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau 2) Pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

e

apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, kemudian : 1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan biaya); dan 2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta terhadap Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pemilihan, 23

dilakukan Seleksi ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta; g

apabila seleksi gagal karena pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya atau mengundurkan diri dari penunjukan pemenang, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut : 1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau 2) mengundang

peserta

lain

dan

mengumumkan

kembali

untuk

mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan 3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan ke dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya. h

apabila seleksi gagal karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut : 1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau 2) mengundang

peserta

lain

dan

mengumumkan

kembali

untuk

mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri). i

apabila seleksi gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut : 1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota Pokja ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja ULP :

24

a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau b) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru. 2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, kemudian : a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau b) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru. 3) dalam hal Pokja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka Pokja ULP : a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa rincian Biaya Langsung

Personil

dan

Biaya

Langsung

Non-Personil

serta

membandingkan dengan biaya-biaya untuk pekerjaan sejenis yang terdekat; b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan c) menghentikan proses seleksi, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN. 4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi : a) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan b) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Apabila dalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka : a

proses seleksi dilanjutkan dengan melakukan negosiasi biaya, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau

b

proses seleksi dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).

5. Apabila seleksi ulang mengalami kegagalan, maka : a

anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi; 25

b

dapat dilakukan seleksi kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang Dokumen Pemilihan; atau

c

PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.

26

BAB VII LAINLAIN-LAIN 1. Larangan memberikan ganti rugi PA/KPA/PPK/Pokja ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi bila penawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal. 2. Kewajiban menyimpan dan memelihara Dokumen Pemilihan PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan selama umur konstruksi tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 3. Seleksi Mendahului Persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran Dalam hal pengumuman seleksi mendahului persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran maka : a. Harus dicantumkan dalam Pengumuman/Dokumen Pemilihan bahwa seleksi ini dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan; b. apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi dapat dibatalkan dan Penyedia Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

27

LAMPIRAN

1. 2. 3. 4. 5.

CONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNIS CONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN X CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN CONTOH CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI

28

1. CONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNIS

PENGADAAN JASA KONSULTANSI : ......................................................................................................

Pokja ………………………………..………… Pokja ULP................................................................. Satuan Kerja.................................................... Tahun Anggaran ………

29

PENGADAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI : ................................................................................................ .............. ..................................................................................

1. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dalam rangka memberikan panduan kepada Pokja ULP agar dalam melakukan penilaian dan evaluasi usulan teknis pekerjaan jasa konsultansi diperlakukan sama terhadap semua penawar. 2. Cara Evaluasi

a. Unsur yang dievaluasi dan persentase bobot masing-masing unsur ditentukan sebagai berikut : 1) Pengalaman Perusahaan 10% 2) Pendekatan & Metodologi 20% 3) Kualifikasi Tenaga Ahli 70% Jumlah 100% b. Nilai ambang lulus adalah ............... 3. Rincian sub unsur, pembobotan dan penilaian untuk masing-masing sub unsur

ditentukan dalam lembar pedoman evaluasi terlampir.

Ditetapkan di Pada tanggal

: ……………………………… : ………………………………

Pokja ULP Ketua

………………………………….. NIP. …………………………..

30

1.

Cara Penilaian : Pengisian Evaluasi Penawaran dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) : a bobot unsur yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, pengalaman perusahaan 10%, pendekatan dan metodologi : 20%, dan kualifikasi tenaga ahli 70 % : b PengalamanPerusahaan :10% 1) Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis*), dengan bobot sub unsur35%, dan ketentuan penilaian sub unsur : a). Memiliki ≥ 20 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 100 b).Memiliki 10 s.d 9 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 75 c). Memiliki ≤ 9 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 50 dari uraian diatas, didapatkan :[nilai yang didapatkan x bobot sub unsur

pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis] *)

Kegiatan yang sejenis adalah : kegiatan yang hampir sama atau mendekati dengan yang ditentukan dalam KAK, misal : dalam KAK Perencanaan Saluran Tersier, kegiatan yang sejenis adalah : Perencanaan Saluran Drainase, dll. 2) Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur : a). Memiliki ≥ 20 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 100 b).Memiliki 10 s.d 19 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 75 c). Memiliki ≤ 9 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 50 dari uraian diatas, didapatkan :[nilai yang didapatkan X bobot sub

unsurpengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan] 3) Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan bobot sub unsur 20%,dan ketentuan penilaian sub unsur : a). Memiliki ≥ 20 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 100 b).Memiliki 10 s.d 19 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 75 c). Memiliki ≤ 9 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 50 dari uraian diatas, didapatkan :[nilai yang didapatkan x bobot sub unsur

pengalaman manajerial dan fasilitas utama =NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama.] 4) Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap,dengan bobot sub unsur 20% ,dan ketentuan penilaian sub unsur : a). memiliki ≥ 20 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun 31

diberi nilai :100 b). memiliki 10 s.d 9 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahundiberi nilai :75 c). memiliki ≤ 9 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 50 dari uraian diatas, didapatkan : [nilai yang didapatkan X bobot sub unsur

kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama.] c

Pendekatan dan Metodologi : 30% 1). Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur : a). apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 80 b). apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 50 c). apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 0 dari uraian diatas, didapatkan :[nilai yang didapatkan X bobot sub

unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK.] 2). Sub unsur kualitas metodologi,dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 80 (b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :50 (c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 0 (d) dari uraian diatas, didapatkan :[nilai yang didapatkan X bobot sub

unsur kualitas metodologi =NILAI BOBOT sub unsur kualitas metodologi] 3). Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur 20 %, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 80 (b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :50 (c) apabila tidak menyajikan,diberi nilai : 0 (d) dari uraian diatas, didapatkan : [nilai yang didapatkan X bobot sub

unsur hasil kerja(deliverable) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja (deliverable)]. 4). Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10 %, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 80 (b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :50 32

(c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 0 (d) dari uraian diatas, didapatkan :

[nilai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.] 5). Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, dengan bobotsub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 80 (b) Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 50 (c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 0 (d) dari uraian diatas, didapatkan :[nilai yang didapatkan X bobot sub

unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK.] Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI. d

Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 70% (1). Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a). ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 100 (b). < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 50

[Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan = NILAI BOBOT sub unsur tingkat pendidikan]. (2). Sub unsur pengalaman kerja professional seperti yang disyaratkan

dalam KAK, dengan bobot sub unsur 50 %,dan ketentuan penilaian sub unsur : (a). Dukungan referensi : i. apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberikan penilaian, ii. apabila tidak ada referensi maka tidak diberikan penilaian, iii. apabila melampirkan referensi namun tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam. (b). Perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, (c). Lingkup pekerjaan : i. sesuai, diberi nilai : 100 ii. menunjang, diberi nilai : 75 33

iii. iv.

terkait, diberi nilai : 50 lingkup pekerjaan yang : (i) sesuai adalah :…………[deskripsikan dengan jelas disesuaikan dengan KAK]. (ii) Menunjang adalah :………… [deskripsikan dengan jelas menunjang KAK]. (iii) Terkait adalah :…………[deskripsikan dengan jelas terkait dengan KAK]. (d). posisi : i. sesuai, diberi nilai : 100 ii. tidak sesuai, diberi nilai : 50 iii. posisi yang : (i) sesuai adalah : ………… [deskripsikan dengan jelas disesuaikan dengan KAK]. (ii) Tidak sesuai adalah :………… [deskripsikan dengan jelas tidak sesuai dengan KAK]. (e). Perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja professional. (f). Nilai total seluruh jumlah bulan kerja professional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional (g). Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional : *) i. memiliki ≥ 5 tahun pengalaman kerja professional diberi nilai : 100 ii. memiliki 3 < x < 5 tahun pengalaman kerja professional, diberi nilai :75 iii. Memiliki < 3 Tahun pengalaman kerja professional, diberi nilai : 50 (h). Nilai jangka waktu pengalaman kerja professional yang didapatkan x bobot sub unsur pengalaman kerja professional seperti yang disyaratkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman kerja professional seperti yang disyaratkan dalam KAK. unsur sertifikat keahlian/profesi keteknikan (engineering), dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a). memiliki, diberi nilai :100 (b). Tidak memiliki, diberi nilai : 0 (c). nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertifikat keahlian/profesi. (4). Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur10 %, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a). Penguasaan bahasa asing, diberi nilai : 25 (b). penguasaan bahasa setempat, diberi nilai :25 (c). penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing, diberi nilai : 25 (d). Aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai :25

(3). Sub

34

(e). Total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain = NILAI BOBOT sub unsur lain-lain. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur ((1)+(2)+(3)+(4))= NILAI 1 (SATU) ORANG TENAGA AHLI. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI BOBOT tenaga ahli. (5). [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1(satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot] Bobot tenaga ahli : (a). Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot = 60 (b). Tenaga Ahli 2 (Ahli Jalan), diberi bobot = 40 (c). dan seterusnya (6). Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI 2.

Contoh Penilaian Ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan : 60 A. evaluasi Pengalaman Perusahaan Contoh : bobot nilai 10% Pengalaman perusahaan menangani pekerjaan sebagai berikut : Pembobotan (Contoh) : Sub unsur yang dinilai antara lain : 1). Pengalaman Melaksanakan kegiatan sejenis : bobot nilai 35 % a. memiliki ≥ 20 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 100 nilai total bobot : 100 x 35/100= b. memiliki 10 s.d 19 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 75 nilai total bobot : 75 x 35/100 = c. memiliki