Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dan memenuhi ketentuan ...
Pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa dibuatkan Berita Acara.
FINANCIAL POLICY 1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dan memenuhi ketentuan yang diperjanjikan baik dalam spesifikasi teknis maupun dalam jadwa/waktu penyelesaian 2. Pengadaan barang dan jasa berpedomana pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti pengeluaran 4. Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), untuk keperluan tertentu yang tidak dapat dan atau tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran secara langsung (menggunakan prosedur SPM-LS) sesuai ketentuan/batasan yang diatur secara khusus pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang persediaan melalui mekanisme penerbitan SPM-UP (Surat Perintah Membayar Uang Persediaan) 5. Penggunaan dan penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan sepanjang pagu anggaran dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA masih tersedia. 6. Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas umum negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran yang berkenaan. Setoran sisa sebagai pengembalian Uang Persediaan dimaksud oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian uang persediaan sesuai mata anggaran yang ditetapkan. 7. Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang yaitu a. MAK 5211
: Belanja barang operasional
b. MAK 5212
: Belanja barang nono operasional
c. MAK 5221
: Belanja jasa
d. MAK 5231
: Belanja pemeliharaan
e. MAK 5241
: Belanja perjalanan
8. Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) 9. Pengecualian terhadap hal-hal yang diatur pada poin 7 dan 8 diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan : a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Instansi Pusat b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Instansi Vertikal 10. Pembayaran langsung dilakukan untuk : a. Keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekenan/ pihak ketiga dan atau atas pembayaran dalam rangka pengadaan barang/ jasa yang bernilai diatas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) b. Pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya, khusus gaji induk, SPP nya harus sudah diterima oleh penerbit SPM paling lambat 15 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo sedangkan SPM-nya harus sudah diterima KPPN paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. 11. Pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa dibuatkan Berita Acara 12. Pada setiap tahap penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam suatu dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan 13. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan harus memuat sekurangkurangnya : a. Identitas pekerjaan (yang meliputi kantor/satuan kerja pengelola pekerjaan) b. Nomor dan tanggal kontrak kerja, tempat/lokasi pekerjaan c. Besar nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA yang menjadi dasar pembuatan dan atau ditunjuk dalam kontrak d. Tahap penyelesaian pekerjaan (termin) e. Pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan dan f. Rekomendasi pembayaran hak/tagihan atas penyelesaian pekerjaan 14. Berita Acara dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam) dan disampaikan kepada para pihak yang melakukan kontrak, yaitu :
a. 1 (satu) berkas untuk pejabat pembuat komitmen b. 3 (tiga) berkas (termasuk satu asli dan dua tindasan) kepada penerbit SPM (sebagai lampiran SPP) c. 1 (satu) berkas untuk disimpan oleh pelaksana pemeriksaan pekerjaan d. 1 (satu) bekas untuk rekanan 15. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut : a. Setiap pengeluaran tidak boleh melampaui kredit anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk mata anggaran pengeluaran (MAK) yang bersangkutan b. Setiap pengeluaran harus dikuatkan dengan surat-surat bukti atau dokumen belanja yang sah/yang memenuhi syarat-syarat keabsahan c. Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan antara lain memotong dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali ditetapkan lain.
