informasi publik ppid pembantu sekretariat dprd provinsi jawa timur ...

11 downloads 2434 Views 988KB Size Report
dan kewajiban anggota DPRD provinsi (Pasal 301 ayat (1) Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2009). Adapun fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur Masa ...

INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi Tentang Profil Badan Publik Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jl.Indrapura No. 1 Surabaya Telepon ( 031) 3531126 No. Fax (031) 3534731 Website : dprd.jatimprov.go.id dan E-mail : [email protected] 1. Kedudukan DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah; Dalam kedudukannya sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke dua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi : “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum“, yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD menerima keterangan pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 291 menegaskan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. 2. Fungsi Sesuai Pasal 292 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu; a. Legislasi; Fungsi legislasi sebagaimana diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;

b. Anggaran; Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah; c. Pengawasan; Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 3. Tugas dan Wewenang Di dalam pasal 293 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD dijelaskan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: a. membentuk peraturan daerah bersama gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Perda, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan; e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. l. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

ALAT KELENGKAPAN DEWAN Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009-2014 terdiri atas: 1. Pimpinan; 2. Badan Musyawarah; 3. Komisi;

4. 5. 6. 7.

Badan Legislasi Daerah; Badan Anggaran; Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD dalam rapat paripurna

FRAKSI Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi (Pasal 301 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009). Adapun fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 20092014 terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Fraksi Fraksi Fraksi Fraksi Fraksi Fraksi Fraksi Fraksi Fraksi Fraksi

Partai Demokrat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golkar Partai Gerindra Partai Amanat Nasional Partai Keadilan Sejahtera Kebangkitan Nasional Ulama Hanura Damai Persatuan Pembangunan Reformasi

Fraksi mempunyai tugas : a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Anggota masing-masing Fraksinya; b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi; c. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para Anggota ; d. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.

ARAH PROGRAM Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD Provinsi Jawa Timur senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

a. Fungsi Legislasi Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta perputaran roda perekonomian di daerah memerlukan arah dan kebijakan yang menjadi rambu-rambu sebagai aturan main baik bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bersama-sama dengan gubernur, harus menentukan arah/kebijakan melalui penetapan peraturan daerah. b. Fungsi Penganggaran Wujud pelaksanaan fungsi penganggaran adalah keterlibatan DPRD Provinsi Jawa Timur secara aktif di dalam menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Selain aktif, DPRD juga harus proaktif dengan senantiasa mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan koreksi dan evaluasi di dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. c. Fungsi Pengawasan Selain melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah di dalam melaksanakan peraturan daerah, termasuk APBD, DPRD Provinsi Jawa Timur berkewajiban pula melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan lainnya, baik kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah.

DISKRIPSI PROGRAM Implementasi pelaksankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD diwujudkan dalam berbagai program kerja DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : a. Rapat Paripurna DPRD Rapat Paripurna DPRD terdiri atas rapat paripurna biasa dan rapat paripurna istimewa. Rapat paripurna dapat menghadirkan undangan dari luar maupun terbatas hanya dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur b. Rapat Alat Kelengkapan DPRD Rapat alat kelengkapan DPRD Jawa Timur, di samping bersifat internal juga dengan menghadirkan mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Rapat alat kelengkapan DPRD dapat dilaksanakan baik atas inisiatif alat kelengkapan dewan maupun berdasar atas permintaan mitra kerja, pemangku kepentingan, maupun permintaan masyarakat luas. c. Rapat Fraksi Meskipun fraksi bukan merupakan alat kelengakapan DPRD provinsi, namun keberadaan fraksi sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi.

d. Reses Reses adalah kegiatan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen, sekaligus menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. e. Kunjungan Kerja Kegiatan kunjungan kerja meliputi Kunjungan Kerja dalam Provinsi, Kunjungan Kerja Luar Provinsi, serta Kunjungan Kerja ke Luar Negeri 1). Kunjungan Kerja dalam Provinsi mengarah pada kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, serta upaya sinkronisasi dan serap aspirasi daerah kabupaten/kota. 2). Kunjungan Kerja Luar Provinsi adalah merupakan upaya membangun komunikasi dan jaringan antar daerah sehingga diharapkan dapat tercipta adanya peluang kerjasama maupun sinergitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3). Kunjungan Kerja ke Luar Negeri diorientasikan kepada upaya lebih mengenalkan potensi Jawa Timur dalam jaringan internasional, dan pada gilirannya diharapkan dapat membangun kerja sama dengan negaranegara lain dalam berbagai bidang sesuai dengan peluang yang ada, serta peraturan perundangan yang berlaku. f. Koordinasi dan Konsultasi Agar di dalam mensikapi, mengelola serta menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan, DPRD Provinsi Jawa Timur perlu melakukan upaya pengayaan dan penguatan kelembagaan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bebagai pihak yang berkompeten. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan dua model. Pertama model out going, di mana kegiatan koordinasi dilakukan dengan mendatangi institusi yang dituju, dan kedua model in going, di mana DPRD Provinsi mengundang para pihak untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. g. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Keterlibatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di dalam kegiatan Workshop, Seminar, Lokakarya, dan lain-lain kegiatan sejenis, baik yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain yang berkompeten, diharapakan dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat menjadi daya dukung bagi upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Timur.

h. Public Hearing Kegiatan public hearing, dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakan daerah yang sedang dalam proses pembahasan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Adapun sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) atas kebijakan daerah yang akan ditetapkan sehingga terbangun kesinambungan serta kesesuaian antara materi kebijakan dengan kondisi obyektif dan harapan masyarakat, manakala kebijakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan. i. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui lebih dalam terhadap aktifitas yang dilaksanakan serta produk yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat luas dapat memberikan apresiasi dan umpan balik berupa saran, masukan, bahkan kritikan dalam kerangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain masyarakat luas, sasaran sosialisasi adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan harapan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kabupaten/kota dapat disinergiskan dengan kebijakan pemerintahan provinsi.

RENCANA KERJA Rencana Kerja (Renja) DPRD tahun 2012 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan kegiatan kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Timur agar di dalam memerankan fungsi, tugas dan wewenangnya dapat berjalan secara holistik dan sistemik, sehingga upaya optimalisasi kinerja kelembagaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Disamping itu, didalam Rencana kerja ini disusun pula petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman bagi semua pimpinan maupun anggota Dewan dan alat kelengkapan Dewan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2012 dapat berjalan secara efektif dan efesien, serta mengedepankan akuntabilitas. Dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang serta arah dan program DPRD, maka rencana kerja DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 diformulasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Rapat-Rapat DPRD dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan. Rapat-rapat DPRD meliputi : a. b. c.

Rapat Paripurna Rapat Pimpinan Rapat Komisi

d. e. f. g. h. i.

Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

Banggar Banmus Badan Kehormatan Banleg Fraksi alat kelengkapan dewan lainnya

2.

Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Provinsi, dialokasikan waktu selama 6 hari dalam setiap bulannya.

3.

Reses. Kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu selama 6 hari dalam setiap kegiatan Reses.

4.

Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dalam rangka Koordinasi/ Konsultasi Masalah Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan paling banyak 12 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu paling lama 3 hari dalam setiap kegiatan.

5.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu menyesuaikan dengan kebutuhan atau lembaga penyelenggara.

6.

Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dalam rangka Pembahasan Raperda. Kegiatan ini dilaksanakan paling banyak 12 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan paling lama 3 hari

7.

Serap Aspirasi. Kegiatan serap aspirasi dilaksanakan pada saat DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan proses pembahasan berbagai kabijakan daerah, baik yang berkenaan peraturan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta kebijakan-kebijakan lain yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat Jawa Timur.

8.

Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah. Kegiatan pembahasan dan penetapan peraturan daerah didasarkan atas skala prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda).

9.

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan ini meliputi Perhitungan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011.

10. Pembahasan dan penetapan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur. 11. Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBD tahun 2012. 12. Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBD tahun 2013.

13. Sosialisasi Peraturan Daerah, kebijakan daerah, serta peraturan perundangan lainnya kepada stake holder dan atau masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan serta melalui kerja sama dengan media cetak dan elektronik 14. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota dan Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 15. Panitia Khusus. Kegiatan Panitia Khusus dilakukan untuk melakukan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk melakukan Kunjungan Kerja sebanyak 2 kali. 16. Alat Kelengkapan DPRD. Alokasi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut: a.

Badan Musyawarah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Musyawarah, dilakukan 8 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

b.

Badan Anggaran. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Anggaran, dilakukan 8 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

c.

Badan Legislasi Daerah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Legislasi Daerah, dilakukan 9 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

d.

Badan Kehormatan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Kehormatan, dilakukan 7 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

STANDART OPERASIONAL KEGIATAN 1. Pelaksanaan atas setiap kegiatan tersebut dan apabila terdapat alokasi kunjungan kerja yang melebihi Renja, maka pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah (Banmus), kecuali dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

2. Rapat Badan Musyawarah (Banmus) sedikit-dikitnya dilaksanakan satu kali dalam setiap bulan dengan agenda utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. 3. Agar rapat Badan Musyawarah (Banmus) di dalam membahas kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif dan efisien, Pimpinan DPRD menetapkan alur dan mekanisme Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan serta Pelaporan hasil kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN a. Tahapan Kegiatan Kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik sehingga harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksaaan, pelaporan, dan evaluasi 1. Perencanaan Kegaiatan perencanaan hanya dibatasi pada alat kelengkapan Dewan dalam bentuk Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislatif, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan Dewan lainnya. Untuk menyusun perencanaan dimaksud maka setiap alat kelengkapan Dewan harus menuangkan dalam Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya akan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat Bamus. 2. Penetapan Keputusan Bamus atas rencana kegiatan, agar menjadi agenda kegiatan Dewan maka diformulasikan menjadi keputusan pimpinan Dewan.

Atas

keputusan ini maka Sekretariat Dewan mendukung kelancaran sesuai dengan bentuk kebutuhan fasilitasi. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan dilaksanakan

kegiatan oleh

yang telah

Alat

diputuskan

Kelengkapan

Dewan

oleh

pimpinan

dengan

Dewan,

pernuh

rasa

tanggungjawab, baik pelaksanaannya dalam bentuk Tim ataupun perorangan. Dalam

hal

pelaksanaan

mengkoordinasikan

dilakukan

langkah

tanggungjawab bersama.

dan

oleh

Tim

kegiatan

maka

Pimpinan

sehingga

Tim

melahirkan

4. Pelaporan Setiap

pelaksanaan

kegiatan

berakhir

maka

wajib

menyusun

dan

menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah dalam rapat paripurna atau kepada pimpinan Dewan 5. Evaluasi Berdasarkan

atas

laporan

kegiatan, maka

dilakukan

evaluasi,

untuk

disampaikan dalam rapat Bamus sebagai dasar pertimbangan Bamus melakukan pembahasan dan penetapan kegiatan berikutnya.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pada dasarnya kegiatan pimpinan dan anggota Dewan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : rapat, kunjungan kerja, dan peningkatan SDM. 1. Rapat Kegiatan rapat-rapat baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan Dewan, dilaksanakan untuk melakukan pembahasan sesuai dengan fungsi rapat dimaksud. 2. Kunjungan Kerja Kunjungan kerja adalah bentuk kegiatan Dewan untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dalam bentuk tatap untuk menjaring aspirasi masyarakat, sosialisasi, atau kordinasi/konsultasi dengan fihak lain. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui perjalanan dinas, yang dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : dalam provinsi, luar provinsi, dan luar negeri . Kunjungan kerja dalam provinsi dilakukan dalam konteks jaring aspirasi masyarakat dan sosialisasi. Aspirasi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk masukan Rancangan Peraturan Daerah dan usulan pembangunan sarana prasarana guna mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kunjungan dalam provinsi dikategorikan dalam tiga kegiatan yang sifatnya program reguler, yaitu : 1) Jaring aspirasi masyarakat masukan Rancangan Peraturan Daerah, 2) Jaring aspirasi masyarakat usulan pembangunan sarana prasarana, 3) Sosialisasi Peraturan Daerah.

Untuk kunjungan wilayah luar provinsi dan luar negeri dapat dilakukan, baik dalam kaitan dengan pembahasan Raperda maupun untuk pengembangan

wawasan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kunjungan kerja yang tujuannya ke luar provinsi dan luar negeri dimaksudkan untuk koordinasi dan konsultasi guna mendapatkan gambaran atas kebijakan yang akan diambil.

PENINGKATAN SDM Peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, dan sebagainya dapat dilakukan secara swakelola oleh Sekretariat Dewan atas dasar kebutuhan, atau dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi atau sertifikat sebagai penyelenggara. Peningkatan wawasan dan pengetahuan yang dilaksanakan oleh fihak ketiga dapat diterapkan melalui pembayaran kontribusi sesuai dengan yang ditetapkan oleh fihak ketiga. a. Diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan, didasarkan pada usulan pimpinan atau anggota Dewan dengan disertai kebutuhan materi. Narasumber dalam pelaksanaan ini berasal dari pejabat yang secara fungsional membidangi atau fihak lain yang mempunyai sertifikasi keahlian di bidangnya. b. Diselenggarakan oleh fihak ketiga Keikutsertaan anggota Dewan dalam kegiatan yang diselenggarakan pihak ketiga didasarkan atas ploting waktu yang ditetapkan oleh Banmus. Bagi anggota yang berminat mengikuti, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan dengan melampirkan undangan serta profile lembaga penyelenggara yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota dapat mengikuti setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan Dewan, dan selanjutnya Sekretariat Dewan memberikan beaya kontribusi dan perjalanan dinas.

Reses Substansi kegiatan Reses bagi anggota Dewan, selain menyerap dan menampung aspirasi konstituen, juga kewajiban anggota Dewan menyampaikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituennya di Daerah Pemilihan atau Dapil masing-masing. Sehubungan dengan urgensi Reses, maka tahapan kegiatan Reses ditata sebagai berikut: a. Bamus, dengan merujuk pada Renja DPRD menetapkan waktu pelaksanaan Reses. b. Anggota DPRD mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan reses. c. Reses dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan dengan membentuk

Panitia

Pengarah dan Panitia Pelaksana. Panitia Pelaksana dibentuk dari unsur non PNS yang personalianya diusulkan oleh anggota Dewan. Anggaran reses dikelola oleh sekertariat Dewan. d. Paling lama tiga hari setelah waktu kegiatan Reses, anggota Dewan menyampaikan laporan hasil Reses. e. Disamping perorangan, anggota Dewan yang tergabung dalam Dapilnya masing-masing menyampaikan laporan dalam sidang paripurna intern. f. Atas dasar laporan Dapil, Komisi-Komisi menyampaikan laporan dalam sidang paripurna. Jaringan Aspirasi Masyarakat a. Aspirasi Raperda Jaring aspirasi dalam kaitan untuk memperoleh masukan Raperda maka dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau jadwal pembahasan Raperda, Jaring

aspirasi

masyarakat

untuk

mendapatkan

masukan

Rancangan

Peraturan Daerah dilaksanakan diluar jadwal reses, dalam jaring aspirasi ini, pelaksanaannya sama dengan jaring aspirasi pembangunan pada saat Reses. b. Aspirasi pembangunan Jaring aspirasi pembangunan dilaksanakan oleh anggota secara perorangan atau kelompok, jaring aspirasi masyarakat atau usulan pembangunan sarana prasarana dilaksanakan diluar jadwal reses. Hasil dari jaring aspirasi pembangunan dihimpun dan diformulasikan menjadi keputusan pimpinan

Dewan, yang selanjutnya disampaikan kepada eksekutif untuk mendapatkan tindak lanjut. Untuk

dukungan

kegiatan

jaring

aspirasi

masyarakat,

pelaksanaanya

didukung oleh Sekretariat Dewan. Ketentuan ini tidak berlaku manakala kegiatan jaring aspirasi masyarakat menggunakan sistim lumpsum, sehingga pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab anggota atau Tim. Tahapan jaring aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut : 1) Bamus a) Menetapkan waktu pelaksanaan sosialisasi dan serap aspirasi masyarakat b) Mensistematisir materi sosialisasi yang telah diusulkan oleh komisi-komisi 2) Sekretariat Dewan a) Melakukan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten/ Kota guna penyiapan pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat dan serap aspirasi b) Membentuk Panitia koordinasi (Staf Dewan) Sosialisasi Sosialisasi kebijakan atau Peraturan Daerah (Perda) adalah merupakan tindakan

Dewan

untuk

memberi

pengetahuan

dan

pemahaman

kepada

masyarakat atas kebijakan atau Perda sehingga kebijakan atau Perda dapat diimplementasikan secara baik di lingkungan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui 5 jalur, yaitu : tatap muka, dialog interaktif media elektronik, penyiaran

media cetak, webbsite, dan pagelaran seni budaya. Kegiatan

sosialisasi

dalam

bentuk

tatap

muka,

dilaksanakan

secara

kelembagaan yang keanggotaannya merupakan representasi Komisi-Komisi, dengan target sasaran masyarakat Jawa Timur secara umum. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka, sama seperti jaring aspirasi masyarakat.

b. Informasi Tentang Program / Kegiatan yang Sedang Dijalankan REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR NO 1.

PROGRAM Program pelayanan administrasi perkantoran

KEGIATAN

Penanggung Jawab

Penyediaan jasa Kabag surat menyurat Umum

Penyediaan jasa Kabag komunikasi, Umum sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Kabag jaminan Umum pemeliharaan kesehatan PNS

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kabag Keuangan Kabag Umum

Penyediaan alat Kabag tulis kantor Umum Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kabag Umum

Penyediaan

Kabag

CAPAIAN

Jadwal Pelaksanaan

KET

Terpenuhiny TW. I, II, III, IV a kebutuhan jasa surat menyurat Terpenuhiny TW. I, II, III, IV a kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhiny TW. I, II, III, IV a kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia opasional Poliklinik DPRD TW. I, II, III, IV

APBD 2012

Berfungsi secara optimal peralatan kerja Terpenuhiny a alat tulis kantor Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan dan penggandaa n dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan sekretaria DPRD Terpenuhiny

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, III

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD

APBD 2012

APBD 2012

APBD 2012

bahan bacaan Perundangdan perundang- Undangan undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Kabag Umum

Rapat-rapat Kabag koordinasi dan Persidangan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat Kabag koordinasi dan Persidangan konsultasi dalam daerah

2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan Dinas/ operasional

Kabag Umum

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabag Umum

Pengadaan Meubeler

Kabag Umum

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Kabag Umum

a kebutuhan bahan bacaan dan perundangundangan Terpenuhiny a kebutuhan makanan dan minuman tamu pimpinan dan anggota Dewan Tersedianya data dan informasi hasil rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya data dan informasi hasil rapatrapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terpenuhiny a kebutuhan kendaraan Dinas Operasional Terpenuhiny a kebutuhan peralatan gedung kantor Terpenuhiny a kebutuhan meubeler Berfungsinya secara optimal sarana dan

2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II

APBD 2012

TW. I, II, II

APBD 2012

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Kabag Umum

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Kabag Umum

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Kabag Umum

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Kabag Umum

Pengadaan alatalat kantor dan rumah tangga

Kabag Umum

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Kabag pakaian Dinas Umum beserta perlengkapanny a

4.

Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Kabag PerundangUndangan

prasarana rumah jabatan Berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana gedung kantor Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas/ operasional Berfungsinya secara optimal perlengkapa n gedung kantor Berfungsinya secara optimal peralatan gedung kantor Terpenuhiny a kebutuhan alat-alat kantor dan rumah tangga Terpenuhiny a kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapan nya bagi anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Meningkatny a pemahaman pejabat dan staf Sekretariat

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundangundangan

Kabag PerundangUndangan

Peningkatan Kabag Kapasitas Umum Sumber daya Aparatur

5.

Program peningkatan pembanguna n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Kabag laporan capaian Keuangan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Peningkatan pembangunan

Kabag Keuangan

Kabag Keuangan

Kabag Keuangan

Kabag Keuangan

DPRD terhadap materi peraturan Perundangundangan yang ada Meningkatny TW. I, II, III a pemahaman pejabat dan staf Sekretariat DPRD terhadap materi implementas i Peraturan Perundangundangan yang berlaku Meningkatny TW. I, II, III, IV a Kompetensi pejabat dan staf Sekretariat DPRD Tersusunnya TW. I, II, III, IV laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Tersusunya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya sistem

APBD 2012

APBD 2012

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

6.

Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pembahasan Kabag rancangan PerundangPeraturan Undangan Daerah

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah TW. I, II, III, IV rancangan peraturan Daerah yang ditetapkan

Hearing/ dialog Kabag dan koordinasi Perundangdengan pejabat Undangan pemerintah/ pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Jumlah data dan informasi hasil hearing/ dialog dan koordinasi DPRD denganpejab at daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Jumlah data /informasi hasil rapatrapat alat kelengkapan Dewan Jumlah data/informa si outcome pelaksanaan rapat paripurna dan paripurna istimewa Jumlah data/informa si aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna n di Jatim Jumlah data dan informasi sebagai

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kabag Persidangan

Rapat-rapat Paripurna

Kabag Persidangan

Rapat Reses

Kunjungan kerja Kabag pimpinan dan Keuangan anggota DPRD dalam Daerah

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

TW. I, II, III, IV

APBD 2012

Peningkatan Kabag kapasitas Keuangan pimpinan dan anggota DPRD

Sosialisasi peraturan Perundangundangan

Kabag PerundangUndangan

bahan pertimbanga n kebijakan daerah Meningkatny TW. I, II, III, IV a kompetensi anggota DPRD dalam melaksanaka n fungsi legislatif, fungsi penganggara n dan fungsi pengawasan Meningkatny TW. I, II, III, IV a aksebilitas masyarakat terhadap informasi peraturan perundangundangan dan kegiatan DPRD

APBD 2012

APBD 2012

REKAPITULASI KEGIATAN DI LUAR KANTOR

NO

KEGIATAN LUAR KANTOR

FREKUENSI

JML HARI

TOTAL HARI

1.

Kunker dalam Provinsi

24

3

72

2.

Reses

3

6

18

3.

Kunker Luar Provinsi (Koordinasi / Konsultasi)

12

3

36

4.

Penguatan SDM

2

3

6

5.

Kunker Luar Provinsi (Pembahasan Raperda)

12

3

36

6.

Sosialisasi

6

2

12

7.

Kunker Luar Negeri

-

7

-

8.

Panitia Khusus

2 x 6 Pansus

-

-

9.

Alat Kelengkapan DPRD

a. Badan Musyawarah

8

3

24

b. Badan Anggaran

8

3

24

c. Badan Legislasi Daerah

9

3

27

d. Badan Kehormatan

7

3

21

REKAPITULASI RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 1. JANUARI 2012 NO

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KETERANGAN

1.

KAMIS, 19/1/2012

1. Perubahan Prolegda Prov. Jatim Th 2012, 2. Nota Penjelasan Pengusul Raperda ttg: - Pelayanan Bantuan Hukum utk Masy Tidak Mampu - Larangan Pemotongan Sapi Betina - BUMD Prov. Jatim - Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh - Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi Drs. Sirmadji Tj, MPd, DR. Soenarjo, MSi dan H. Faf Adisiswo

-

Pembicaraan Tk. I (PARIPURNA INTERN)

2.

SENIN, 30/1/2012

1. Pandangan Fraksi dan atau Anggota DPRD lainnya thd Raperda ttg: - Pelayanan Bantu an Hukum utk Masyarakat Tidak Mampu, - Larangan Pemotongan Sapi Betina, - BUMD Prov. Jatim, - Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh dan - Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

DR. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo

-

Intern Lanjutan

2. PEBRUARI 2012

NO

1.

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

JUM’AT, 3-2-2012

1. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya thd

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi,

-

KETERANGAN

1. Intern Lanjutan

2.

3.

KAMIS, 9- 2-2012

KAMIS, 16-2-2012

5 Raperda Usul Prakarsa ttg Pelayanan Bantuan Hukum utk Masy Tidak Mampu, Larangan Pemotongan Sapi Betina, BUMD Prov. Jatim, Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil 2. Pengambilan Keputusan thd 5 Raperda Usul Prakarsa ttg Pelayanan Bantuan Hukum utk Masy Tidak Mampu, Larangan Pemotongan Sapi Betina, BUMD Prov. Jatim, Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil menjadi Raperda Inisiatif DPRD

Drs. Sirmadji Tj, MPd

1. Nota Penjelasan Gubernur Jatim thd 2 Raperda Prov. Jatim 2. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Balegda Pembahas 5 Raperda Inisiatif DPRD

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

DR. H. Soekarwo

1. PU Fraksi-fraksi thd 2 Raperda Prov. Jatim ttg : - Perubahan Perda No. 8 Th 2007 ttg Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim - Pengendalian Kelebihan Muatan 2. Pendapat Gubernur Jatim thd 5 Raperda Insiatif DPRD ttg : - Bantuan Hkm utk masyarakat tdk mampu - Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif - BUMD Prov. Jatim - Pengelolaan Bandara Abdulrachman

H. Imam Sunardhi didampingi: Drs. Sirmadji Tj, MPd, H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, dan DR. HM. Soenarjo, M.Si

DR. H. Soekarwo

2. Intern Pembicaraan Tk II

Pembicaraan Tk. I Pembicaraaan Tk. I

Paripurna Lanjutan (2 acara)

Saleh Malang - Pengelolaan Wilayah Pulau-pulau Kecil

Pesisir

dan

3. MARET 2012

NO 1.

2.

HARI/TANGGAL KAMIS, 8 - 3 - 2012

KAMIS,15 - 3 - 2012

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

1. Jawaban Eksekutif Atas PU Fraksifraksi thd 2 Raperda Prov. Jatim ttg: - Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim - Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jatim 2. Jawaban Fraksi-Fraksi Atas Pendapat Gubernur thd 5 Raperda Inisiatif DPRD 3. Penetapan Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Prov. Jatim Periode 20092014 4. Pembacaan Perubahan Susunan Keanggotaan Pimpinan F.P Golkar dan F PKS DPRD Prov. Jatim Periode 2009-2014 5. Laporan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Depdagri Atas Raperda ttg Retribusi Daerah Prov. Jatim 6. Penetapan Nama-nama Anggota Komisi Pelayanan Publik (KPP) terpilih Masa Jabatan Th 2012-2016

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo dan DR. Soenarjo, MSi

DR. H. Soekarwo

1. Laporan Pimpinan Komisi / Pembahas 2 Raperda Prov. Jatim

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj,

KETERANGAN Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

DR. H. Rasiyo, MSi

Pembicaraan Tk. I - Lanjutan

ttg:Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jatim 2. Laporan Pimpinan Komisi / Pembahas 5 Raperda Prov. Jatim ttg :Bantuan Hkm utk masyarakat tdk mampu, Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif, BUMD Prov. Jatim, Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 3. Pembacaan Pengumuman Laporan Hasil Pemilihan Pimpinan Komisi, Balegda dan Badan Kehormatan DPRD Prov. Jatim Periode 20092014

MPd dan H. Faf Adisiswo dan DR. HM. Soenarjo, MSi

Pembicaraan Tk. I - Lanjutan

3.

KAMIS,22 - 3 - 2012

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jatim Akhir TA 2011 2. Pembentukan Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jatim Akhir TA 2011

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf

Paripurna Tk I - Lanjutan

4.

KAMIS,29 - 3 - 2012

1. Pendapat Pansus Thd Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir TA 2011

Drs. Sirmadji, MPD didampingi H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSI, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

DR. H. Soekarwo, SH, MHum dan Drs. H. Saifullah Yusuf

Pembicaraan Tk. I - Lanjutan

4.

NO 1.

2.

3.

APRIL 2012

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KETERANGAN

KAMIS, 12 - 4 - 2012

1. PU Fraksi-fraksi Thd LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2011 2. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Jatim

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H. Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf -

Pembicaraan Tk I – Lanjutan

1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir TA 2011 2. Laporan Kedua Pimpinan Komisi A (Pemerintahan) DPRD Prov. Jatim Terhadap Raperda ttg Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim 3. Pandangan Fraksi-fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Usul Prakarsa Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 4. Laporan Dapil I s/d XI Terhadap Hasil Reses I Th 2012

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSi dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf

Pembicaraan Tk I – Lanjutan

1. Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Prov. Jatim dr F PDI P 2. Laporan Pansus terhadap LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2011 3. Laporan kedua Pimpinan Komisi B

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan DR. Soenarjo, MSi

KAMIS, 19 - 4 - 2012

KAMIS, 26 - 4 - 2012

Paripurna Intern

Pembicaraan Tk I – Lanjutan

Paripurna Intern Lanjutan

Paripurna Intern

Drs. H. Saifullah Yusuf

Paripurna Istimewa

Paripurna Lanjutan Paripurna Lanjutan

4.

5.

6.

7.

4.

KAMIS, 30 - 4 - 2012

(Perekonomian) terhadap Raperda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi Raperda Inisiatif DPRD

1. Pendapat Akhir Fraksi – fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2011 2. Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2011 3. Penyerahan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2011

Paripurna Lanjutan

Paripurna Tk. II

Paripurna Intern lanjutan

Paripurna Intern Tk. II

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk. II

Paripurna Istimewa

5. MEI 2012 NO

1.

2.

3.

HARI/TANGGAL

SENIN, 07 - 5 2012

SENIN, 14 - 5 - 2012

SENIN, 28 - 5 2012

ACARA

KETUA RAPAT

1. Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2012 – 2031 2. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi E (Kesra) Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 3. Laporan Komisi – Komisi Terhadap Tindaklanjut Hasil Reses I DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSi dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

1. Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 2. Pemandangan Umum Fraksi – fraksi Terhadap Raperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2012 – 2031

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, dan DR. Soenarjo, MSi

1. Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prov. Jatim TA 2011 Oleh BPK RI Perwakilan Jatim kpd DPRD Prov. Jatim 2. Laporan Pimpinan Komisi B (Perekonomian) Pembahas Raperda Tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif 3. Tanggapan dan atau Jawaban

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

EKSEKUTIF

KETERANGAN

Pembicaraan Tk. I

Pembicaraan Tk. I

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf

Paripurna Istimewa

Paripurna lanjutan

Fraksi Atas Pendapat Gubernur Jatim Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 4. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi Terhadap Raperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil Th 2012 – 2031

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

6. JUNI 2012 NO

1.

2.

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

SENIN, 04 - 6 - 2012

1. Penyampaian Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 2. Laporan Pimpinan Komisi D (Pembangunan) Pembahas Raperda Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang 3. Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

1. Pendapat Badan Anggaran DPRD Prov. Jawa Timur Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jawa Timur TA 2011

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, dan H.Faf Adisiswo

KAMIS, 07 - 6 - 2012

EKSEKUTIF

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

KETERANGAN

Pembicaraan Tk. I

Paripurna Lanjutan

DR. H. Soekarwo, Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H.

Paripurna Lanjutan

Rasiyo, MSI

2. Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Prov. Jawa Timur 3. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 2 Raperda yaitu Tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dan Raperda Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang 4. Pengambilan Keputusan Terhadap 2 Raperda yaitu Tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dan Raperda Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

3.

4.

KAMIS, 14 - 6 - 2012

SENIN, 18 - 6 - 2012

Paripurna Pembicaraan Tk I

Paripurna Lanjutan

Paripurna Pembicaraan Tk. II

1. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jawa Timur TA 2011 2. Laporan Pimpinan Balegda Pembahas Raperda tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Th 2012 – 2031

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSi dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jawa Timur TA 2011 2. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda tentang Pengendalian

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H. Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk II

Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif serta Raperda tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang 3. Pemandangan Umum Fraksi – fraksi Terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Prov. Jawa Timur

5.

6.

KAMIS, 21 - 6 - 2012

SENIN, 25 - 6 - 2012

Paripurna Lanjutan

1. Laporan Komisi – Komisi terhadap Pertanggungjawaban APBD Prov. Jawa Timur TA 2011 2. Pendapat Akhir Fraksi – fraksi terhadap Raperda Tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032 3. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil Tahun 2012 – 2032

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo

1. Laporan Badan Anggaran terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 2. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur 3. Laporan Komisi E (Kesra) terhadap

H. Imam Sunardhi didampingi Drs. Sirmadji Tj, MPd, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan DR. HM.Soenardjo, MSi

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk II

DR. H. Soekarwo

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

7.

KAMIS, 28 - 6 - 2012

Paripurna Lanjutan

1. Pendapat Akhir Fraksi – fraksi terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2011 2. Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama terhadap Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2011 3. Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Dari Fraksi Hanura Damai 4. Penyampaian Laporan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda Tentang Rencana Tata Ruang dan Wiilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 2031

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

ACARA

KETUA RAPAT

1. Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSI

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk II

Paripurna

Paripurna

7. JULI 2012 NO

1.

HARI/TANGGAL

SELASA, 10 - 7 2012

EKSEKUTIF

DR. H. Soekarwo

KETERANGAN

Paripurna

Perubahan APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

2.

SENIN, 16 - 7 - 2012

1. Penyampaian Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H. Faf Adisiswo

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSI

Paripurna Tk I

3.

RABU, 18 - 7 - 2012

1. Pendapat Badan Anggaran DPRD Prov. Jawa Timur terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

4.

SENIN, 23 - 7 - 2012

1. Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

5.

SENIN, 30 - 7 - 2012

1. Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014 2. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

H. Imam Sunardhi didampingi Drs. Sirmadji Tj, MPd, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan DR. HM.Soenardjo, MSi

DR. H. Soekarwo

Paripurna Istimewa

Paripurna Lanjutan

8. AGUSTUS 2012

NO

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KETERANGAN

1.

KAMIS, 9 - 8 - 2012

1. Laporan Komisi-komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, MPd, H. Faf Adisiswo dan DR. HM.Soenardjo, MSi

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

2.

SABTU, 11 - 8 2012

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Prov. Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

3.

KAMIS, 16 - 8 - 2012

1. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 67 2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 3. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo, Drs. H. Saifullah Yusuf

Paripurna Istimewa

Paripurna Lanjutan

Pembicara Tk II

9. SEPTEMBER 2012 NO

1.

2.

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

SENIN, 17 - 9 - 2012

1. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur 2. Perubahan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Golkar DPRD Prov. Jawa Timur 3. Laporan Dapil I s/d XI terhadap Hasil Reses II Tahun 2012

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

1. Persetujuan bersama terhadap Nota KUA dan PPAS APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 2. Laporan ke – 2 Pimpinan Komisi Pembahas 3 Raperda yaitu Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu, Raperda tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 3. Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Atas Usul Prakarsa Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan Prov. Jawa Timur 4. Penyampaian Penyempurnaan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

SENIN, 24 - 9 - 2012

KETERANGAN

Pembicaraan Tk I

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSI

Paripurna

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Paripurna

terhadap Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

10.OKTOBER 2012 NO

1.

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

SENIN, 1 - 10 - 2012

1. Penyampaian Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 2. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang 3. Pengambilan Keputusan Terhadap Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang 4. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya Terhadap Usul Prakarsa Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluh Provinsi Jawa

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo, Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSI

KETERANGAN

Pembicaraan Tk I

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk II

Paripurna Lanjutan

Timur 5. Pengambilan Keputusan Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluh Provinsi Jawa Timur Menjadi Raperda Inisiatif DPRD

2.

3.

KAMIS, 4 - 10 - 2012

KAMIS, 11 - 10 2012

Pembicaraan Tk II

1. Pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 2. Laporan Pimpinan Komisi A (Pemerintahan) DPRD Provinsi Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur 3. Laporan Komisi Terhadap Tindaklanjut Hasil Reses II Tahun 2012

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo dan DR. Soenarjo, MSi

1. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 2. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi B (Perekonomian) Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluh Provinsi Jawa Timur 3. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu

H. Faf Adisiswo didampingi DR. H. Soenarjo, M.Si, dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Paripurna

DR. H. Soekarwo, dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk I

Pembicaraan Intern Tk I

4.

JUMAT, 12 - 10 2012

1. Peringatan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo, Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Istimewa

5.

KAMIS, 18 - 10 2012

1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Rancangan APBD Prov. Jawa Timur TA 2013 2. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Prov. Jawa Timur 3. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Prov.Jawa Timur 4. Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Atas Usul Prakarsa Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi dan DR. HM.Soenardjo, MSi

DR. H. Soekarwo, Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

1. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu Provinsi Jawa Timur 2. Pengambilan Keputusan Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu Provinsi Jawa Timur

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H.Faf Adisiswo

6.

KAMIS, 25 - 10 2012

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk II

Paripurna Lanjutan Intern

-

Paripurna Lanjutan Intern

Paripurna Intern

11.NOPEMBER 2012 NO

1.

2.

3.

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

SENIN, 5 - 11 - 2012

1. Laporan Komisi-komisi Terhadap Raperda Tentang APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 2. Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Koordinasi Penyuluhan Jawa Timur 3. Penetapan Pansus Pembahas Raperda tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, MPd, H. Faf Adisiswo dan DR. HM.Soenardjo, MSi

DR. H. Rasiyo, MSi

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Prov. Jawa Timur terhadap APBD Prov. Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 2. Penyampaian Nota Penjelasan Pimpinan Pansus Pembahas Raperda Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo dan DR. Soenarjo, MSi

1. Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD Provinsi Jawa Timur TA 2013 3. Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

RABU, 7 - 11 - 2012

SABTU, 10 - 11 2012

KETERANGAN

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Paripurna

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk I

DR. H. Soekarwo, Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk II

Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang APBD Provinsi Jawa Timur TA 2013

4.

5.

SENIN, 19 - 11 2012

SENIN, 26 - 11 2012

1. Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Atas Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Koordinasi Penyuluhan Prov Jawa Timur 2. Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu 3. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

1. Laporan Pimpinan Komisi Pembahas 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD yaitu : 1. Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Koordinasi Penyuluhan Prov Jawa Timur 2. Raperda tentang BUMD 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 2. Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Paripurna Intern

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu 3. Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Paripurna Lanjutan Intern

12.DESEMBER 2012 NO

1.

HARI/TANGGAL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

SENIN, 3 - 12 - 2012

1. Laporan Pimpinan Pansus Pembahas Raperda Inisiatif DPRD Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu 2. Pembacaan Perubahan Susunan Keanggotaan Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Koordinator Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2009 – 2014 3. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Usul Prakarsa Raperda tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 4. Pengambilan Keputusan Terhadap

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Faf Adisiswo

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

KETERANGAN

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan

Paripurna Lanjutan Intern

Usul Prakarsa Raperda Tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

2.

JUM’AT, 7 - 12 2012

Paripurna Intern

1. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 2. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 3. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi E (Kesra) Pembahas Raperda Inisiatf DPRD Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Drs.Sirmadji, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, dan H. Faf Adisiswo

Drs. H. Saifullah Yusuf

Paripurna Lanjutan

Paripurna Pembicaraan Tk II

Paripurna Pembicaraan Tk I

3.

KAMIS, 13 - 12 2012

1. Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

DR. HM. Soenarjo, MSi dan H. Imam Sunardhi

DR. H. Soekarwo

Paripurna Lanjutan

4.

JUMAT, 14 - 12 2012

1. Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi, Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

2. Penyampaian Penyempurnaan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Terhadap Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur TA 2013

Paripurna

5.

RABU, 26 - 12 2012

1. Laporan Pimpinan Komisi dan Pansus Pembahas Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan, Raperda Tentang BUMD, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Raperda Tentang Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

6.

RABU, 26 - 12 2012

1. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Jawa Timur, Raperda tentang BUMD dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Jawa

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H.Faf Adisiswo

DR.H.Soekarwo, Drs.H.Saifullah Yusuf dan DR.H.Rasiyo,MSi

Paripurna Lanjutan

Pembicaraan Tk II

Timur, Raperda tentang BUMD dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3. Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan DPRD 1. Pembacaan Perubahan Komposisi Susunan Pimpinan F.PKB DPRD 2. Laporan Kinerja Tahunan Pimpinan DPRD Tahun 2011 3. Laporan Komisi-Komisi Thd Tindaklanjut Hasil Reses III Tahun 2011

JUMLAH RAPAT PARIPURNA ( JAN – DES ) 2011 - MASA PERSIDANGAN I ( JAN – APRIL ) : 113 KEGIATAN - MASA PERSIDANGAN II ( MEI – AGUS ) : 28 KEGIATAN - MASA PERSIDANGAN III ( SEP – DES ) : 38 KEGIATAN

Paripurna

Paripurna

Paripurna Paripurna

c. Informasi Tentang Kinerja Berupa Realisasi Kegiatan d. Informasi Tentang Laporan Keuangan e. Laporan Akses Informasi Publik

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK A. Registrasi Surat Masuk PPID Pembantu Sekretariat DPRD Prov.Jatim No Agenda 1. 2. 3.

Tanggal

Nomor Surat

Diterima PPID

Pengirim

22-03-2012

52/SCWI.sby/III/2012

26-03-2012

13-04-2012

28/SCWI.sby/IV/2012

3-05-2012

08-05-2012

12/SCWI.sby/V/2012

11-05-2012

21-03-2012

004/LpKp/III/2012

27-03-2012

LpKp Jatim

11-04-2012

065/LpKp/04/2012

13-04-2012

LpKp Jatim

24-09-2012

115/i69/pusaka/09/2012

26-09-2012

Pusaka Jatim

30-10-2012

005/367/X/KI-ProvJatim-RL.S/2012

07-09-2012

005/333/IX/KI-ProvJatim-RL.S/2012

11-09-2012

23-11-2012

058/405/KIProv.Jatim/XI/2012

23-11-2012

SCWI Surabaya SCWI Surabaya SCWI Surabaya

4.

5.

6.

7.

8.

9.

31-10-2012

Komisi Informasi Jatim Komisi Informasi Jatim Komisi Informasi

Perihal Permintaan Informasi Permintaan Informasi Permintaan Informasi Permohonan data dan informasi publik Keberatan terhadap atasan PPID Permohonan Informasi Publik Undangan Mediasi Undangan Mediasi Pemeriksaan pendahuluan klarifikasi

B. Jumlah Kunjungan dari Media Cetak NO. 1.

NAMA MEDIA Memorandum

2.

Bhirawa

NAMA WARTAWAN MATERI INFORMASI Dayat Raperda tentang Pelayanan bantuan Hukum Siti Raperda tentang larangan

3.

Radar

Roudzon

4.

El-Victor

Anang

5.

Mercury

Ari

6.

TVRI

Nora

7.

Berita Metro

Rofiqi

8.

Duta

Suud

9.

Kompas TV

Guntur

10.

JTV

Gentur

11.

Sindo

Lutfi

12.

Harian Bangsa

Mahrus

pemotongan sapi betina Raperda BUMD Provinsi Jawa Timur Raperda Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh Raperda Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Perubahan Perda no.8 th.2007 tentang Satpol PP prov.Jatim Pendapat Gubernur Jatim terhadap 5 Raperda Inisiatif Raperda Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jatim Laporan hasil Pemilihan pimpinan Komisi, Balegda dan Badan Kehormatan DPRD Periode 20092014 Persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS perubahan APBD Prov.Jatim Pendapat Banggar tentang PAPBD Penjelasan pengusul atas usul prakarsa Raprda tentang Organisasi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan

13.

Surabaya Pagi

Rico

14.

Jawa Pos

Kardono

15.

Bhirawa

Siti

16

Harian Bangsa

Mahrus

17.

JTV

Gentur

18.

Duta

Suud

19.

TVRI

Nora

20.

Memorandum

Dayat

Koordinasi Penyuluhan Prov.Jatim Perubahan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Golkar DPRD Jatim Nota keuangan Gubernur Jatim tentang Rancangan APBD Prov. Jatim TA. 2013 Pendapat Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda tentang APBD Prov. Jatim TA.2013 Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD TA.2013 Penjelasan pengusul atas usul Prakarsa Raperda tentang Rendemen dan Hablur tanaman tebu Acara Peringatan Hari Jadi Porv.Jatim ke 67 tahun 2012 Jawaban Eksekutif atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang rancangan APBD Prov.Jatim TA 2013 Pandangan Fraksi dan anggota DPRD

21.

Surabaya Pagi

Rico

22.

Sindho

Lutfi

23.

Kompas TV

Guntur

24.

Jawa Pos

Kardono

25.

Berita Metro

Rofiqi

lainya atas usul prakarsa tentang Rendemen dan Hablur tanaman tebu Pengambilan keputusan terhadap usul prakarsa Raperda tentang rendemen dan Hablur tanaman tebu Laporan Komisi Komisi terhadap Raperda tentang APBD TA.2013 Penetapan Pansus Pembahasan Raperda tentang Rendemen dan Hablur tanaman tebu Pengambilan keputusan persetujuan bersama Gubernur Jatim dan DPRD Jatim terhadap Raperda tentang APBD Prov. Jatim TA 2013 Nota Penjelasan Pimpinan Komisi E tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan

REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TIDAK LANGSUNG (SURAT) DAN PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG (UNJUK RASA) TAHUN 2012

PENGADUAN

SATUAN

TAHUN 2011

JAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kali Kali

261 225

46 25

32 15

37 14

35 20

33 18

41 32

40 27

28 15

37 23

26 19

37 29

32 16

424 253

Kali Kali

38 38

8 8

2 2

10 10

2 2

5 5

9 9

3 3

1 1

2 2

5 5

1 1

1 1

49 49

A. Pengaduan Tdk Langsung (Surat) a. Jumlah b. Ditangani/Ditindaklanjuti B. Pengaduan Langsung (Unjuk Rasa) a. Jumlah b. Ditangani/Ditindaklanjuti

PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT

SEPT OKT NOP DES JUMLAH

RINCIAN PENGADUAN MASYARAKAT TIDAK LANGSUNG (SURAT) TAHUN 2012

PENGADUAN SESUAI KLASIFIKASI

SATUAN

TAHUN 2011

JAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kali Kali Kali Kali Kali

22 34 8 197 261

11 2 33 46

2 4 26 32

3 2 32 37

3 32 35

2 2 29 33

3 5 1 32 41

3 2 35 40

2 3 23 28

3 3 31 37

5 3 18 26

1 4 1 31 37

2 4 26 32

26 46 1 3 348 424

BURUH TANAH POLITIK KEJAHATAN LAIN-LAIN JUMLAH

PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT

SEPT OKT NOP DES JUMLAH

RINCIAN PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG (UNJUK RASA) TAHUN 2012

PENGADUAN SESUAI KLASIFIKASI

SATUAN

TAHUN 2011

JAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kali Kali Kali Kali Kali

8 8 6 2 14 38

1 7 8

2 2

1 3 6 10

2 2

1 1 3 5

2 1 2 4 9

3 3

1 1

1 1 2

2 3 5

1 1

-

7 7 2 33 49

BURUH TANAH POLITIK KEJAHATAN LAIN-LAIN JUMLAH

PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT

SEPT OKT NOP DES JUMLAH

1 1

f. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan Atau/ Kebijakan Yang Dikeluarkan Badan Publik 1. Perda No. 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 2. Perda No.2 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja 3. Perda No.3 tahun 2012 tentang Pengendalian sapi dan kerbau betina produktif 4. Perda No.4 tahun 2012 tentang Ppengendalian kelebihan muatan angkutan barang 5. Perda No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur 6. Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2012 – 2032 ( lebih jelasnya silahkan dilihat di Wibesite dprdprovjatim.go.id)

g. Informasi Tentang Tata Cara Dan Hak Informasi Publik

I. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Setiap penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik, sbb :

1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukaung oleh Front Office dan Back Office yang baik : A. Front Office meliputi : >Desk Layanan Langsung >Desk Layanan Via Media B. Back Office, meliputi : >Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi >Bidang

Pengeloalaan

Data

dan

Klasifikasi

Informasi >Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

2. DESK INFORMASI PUBLIK Untuk

memenuhi

dan

melayani

permintaan

dan

kebutuhan

permohonan/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, dan website.

3. WAKTU PELAYANA N INFORMASI Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Penyelenggaraan pelayanan Informasi dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Senin – Kamis :

09.00 – 15.00 WIB

Istirahat :

12.00 – 13.00 WIB

Jumat :

09.00 – 15.00 WIB

Istirahat :

11.00 – 13.00 WIB

4. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI A. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi permintaan inforamasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohin dan pengguna informasi. B. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. C. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. D. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta smasuk dalam kategori dikecualikan, PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. E. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna Infromasi Publik. F. Membukukan dan mencatat.

5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN A. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informs publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. B. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. C. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan

informasi

publik

kepada

pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melaui email, fax, atau pun jasa pos. D. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga akan di cantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekam. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

6. BIAYA/TARIF Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekam,

pemohon/pengguna

informasi

publik

dapat

melakukan

penggandaan/fotocpy sendiri disekitar gedung Badan Publik (PPID) Pembantu setempat atau menyediakan CD/DVD kosong, flashdisk untuk perekam data dan informasi.

7. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai perturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

8. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan public dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan infomasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya PPID Pembantu Sekretariat Prov. Jatim setiap bulan melaporkan kepada PPID Prov. Jatim. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan kebaratan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarkan alasan berikut : a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi f. Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-

Undang ini.

2. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

a. Daftar Informasi Publik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO

KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

WAKTU TEMPAT

JENIS INFORMASI PUBLIK

1

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Kabag Perundang undangan

2012

Sekwan

V

2

Penyediaan makan dan minum

Kabag Umum

2012

Sekwan

V

3

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Kabag Umum

2012

Sekwan

V

4

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabag Umum

2012

Sekwan

V

5

Pengadaan meubalaer

Kabag Umum

2012

Sekwan

V

6

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Kabag Umum

2012

Sekwan

V

7

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Kabag Perundangundangan

2012

Sekwan

V

8

Bintek Implementasi peraturan perundangundangan

Kabag Perundang Undangan

2012

Sekwan

V

9

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabag Keuangan

2012

Sekwan

V

10

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Kabag Keuangan

2012

Sekwan

V

11

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah

Kabag Perundang undangan

2012

Sekwan

V

DIKECUALIKAN

12

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah/pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Kabag Perundang undangan

2012

Sekwan

V

13

Rapat-rapat alat kelengkapan anggota Dewan

Kabag Persidangan

2012

Sekwan

V

14

Rapat-rapat Paripurna

Kabag Persidangan

2012

Sekwan

V

15

Kegiatan Reses

Kabag Persidangan

2012

Sekwan

V

16

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

Kabag Perundang Undangan

2012

Sekwan

V

17

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Kabag Perundang undangan

2012

Sekwan

V

18

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kabag Perundang undangan

2012

Sekwan

V

b. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala c. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sebagai berikut : NO.

GOLONGAN

JUMLAH

%

1.

I

8

4,8

2.

II

57

34,1

3.

III

87

52,1

4.

IV

15

9,0

JUMLAH

167

100

Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Diagram Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Berdasarkan Jenis Kelamin selama Tahun 2012 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sebagai berikut : NO.

JENIS KELAMIN

JUMLAH

%

1.

Laki-laki

134

80,2

2.

Perempuan

33

19,8

167

100

JUMLAH

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir selama Tahun 2012 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sebagai berikut : TINGKAT PENDIDIKAN

NO.

JUMLAH

%

1.

SD

12

7,2

2.

SLTP

10

6,0

3.

SLTA

49

29,3

4.

D1

0

0

5.

D2

0

0

6.

D3

6

3,6

7.

S1

62

37,1

8.

S2

28

16,8

9.

S3

0

0

167

100

JUMLAH

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Diagram Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bagan Struktur Organisasi

d. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik

Tujuan

Sasaran

Strategi Kebijakan

Program

1

2

3

4

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekwan dalam menjalankan tugas dan fungsi

Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai denganTupoksi

Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi

2. Meningkatkan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur

2.1. Tersediannya layanan operasional penunjang kegiatan kesekretariatan 2.2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang

Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.1. Pelayanan administrasi perkantoran 2.2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.3. Peningkatan disiplin aparatur

kegiatan pelayanan Aparatur 2.3. Tersedianya Media peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD

3. Mendukung peningkatan kerja DPRD Jatim

Tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD

Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

4. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan DPRD

Meningkatnya kesesuaikan tugastugas administrasi dengan aturan yang berlaku

Peningkatan tertib administrasi kesekretariatan DPRD

Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3. Informasi yang Dikecualikan