Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Lingkungan Hidup dalam ...

5 downloads 199 Views 2MB Size Report
SEMINAR NASIONAL KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN I ... kaI 'ena berkat rahmat clan ridho-Nya kita sernua dapat hadiI' pacta seminar ini.

S~mUlar Nasionill Kes~lamat!Ul,Kesehatandan LillgkllJlg!lIl

:",._-~

23 -24

Oktool.:r

2001

SAMBUTAN MEN

,I{j NE(iAl{A

LIN(,KUNGAN

I-llDUlj / KJ~PAL_A llAljEDAL

PADA SEMINAR NASIONAL KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN I Jakarta, 23-24 200j DENGANTEMA KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN LINGKUNGAN HID UP DALAM MENYONGSONG ERA PERDAGANGANBEBAS Assalamu' alaikurn WaITohmatulohi Wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua; SaudaI'aMenteri Negara Riset dan Teknologi serta Menteri Tenaga Kel:ja clanTransmigrasi yang saya hoffi1ati, Rektor Universitas Indonesia, Kepala BATAN,

dan paI'a Undangan serra Para Peserta

Seminar yang berbahagia. Pertan1a-tamamarilah kita memanjatkan puji clan syukUl' ke hadirclt Tuhan Yang Maha Esa, kaI'ena berkat rahmat clan ridho-Nya kita sernua dapat hadiI' pacta seminar ini dalam keadaan sehatwal' afiat. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan, menuju terwujudnya pembaharuan, kemajuan dan kesejahteraanyang lebih baik, dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu apabi1a pemb.angunanyang berkaitan erat dengan gerak modernisasi, industrialisasi dan teknologi tidak ditangani secara tepat rnaka akan dapat berdan1pak negatif terhadap ke1estarian1ingkungan yang pada giliI'annya tidak rnustahil akan menimbu1kanbencana dan kesulitan bagi kehidupan kita semua. Bertitik tolak dari PembukaanUndang -Uudang Dasar 1945, maka terlestarikannya lingkungan hidup sesuai fungsinya ada1ahmerupakan salah satu prasyarat dan sekaligus merupakan sebagian dari tujuan yang kita cita-citakan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang kita anut ada1ahpembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masa-masa mendatang. Oalarn keadaan sepcrti ini, fungsi lingkungan hid up akan tetap lestaI'i dan tetap dapat mendukung pcrikchiuupclll rnanusia ucln mahkluk hidup lain dalam kehidupan bernegarayang dicita-citakcll1. Saudara-saudarasekalian; lain

Usaha pelestarian lingkungan hidup kedepan mempunyai beberapaciri khas, antala semakin tingginya potensi berbagai macam konflik, besarnya uncertainty

(ketidakpastian), adanya kurun waktu yang lama antar~\ kegiatan dan u~lmpaknya, scrla besaI'nyasali11gketerkaitan antal' faktor atau komponen dalarn peri kehidllp~m KaI"enacu'i-

,unatill},

Seminal" Nasional -K,

ciri ini, usaha pclestarian tantangan

akan selalu P1erupakan suatu usah;:1 yang dinamis,

yang dihadapi

lingkungan

maupun

dari jalan kelual"llya.

hidup itu sendiri perlu bertolak

Visi mekanisme

pelestarian

lingkungan

pelestarian

lingkungan

yang dinamis dalam

kepUl.usan-kepUl.usan

dcmi

mclnpunyai

in[onnasi

serra kemampuan

aspirasinya

yang

kita

pusat

maupun

daerah

InclsY;:lr;:lkal.llya Yc~llg l1Ia."uk Illel;llui

ini akan hertitik

khusUSl1Y;:1 di

tolak di

I'demand dituntut

side'l.

kepekiian

lelllhaga-lelllh;lg;1

S;:II.U pihak

mekanisme

demokratis

akan

side'l

merupakan

mekanismc

lillgkung;:ln

keberdayaannya

Disamping untuk

itu

side'l

pclcSl.arial1

tingkat aspir;:lsi

(Iclll .i;Ilur-.ialur gl)vcrnanccll

yallg

dicap;:li

yang cfckl.if,

clan sesuai

pada

mcmpcrhalikan

(Ielll\)kralis

clan Ilsupply

;:ldallya

unl.uk Inempcngaruhi

serra mempunyai kem;:lmpllai1 untuk mclaksaI1;:lk;:111"gl)l)d cnvir()llmcnt;:11 kita sebut scbag;:li II supply side'l. Keseimb;:111g;:ll1 ;:1 111;:lr;:1 Ildclll;:lnd

dari keberadaan

hid;:lllg

dalam mengakl.ualisasikan

sebagai

visi pelestarian

tersebut.

masY;:lf'ak;:ll., diIll;:lna

umUlll,

baik dari scgi

dcmikian,

pad;:1 l.illgkal. yang c[ekti[

kcpcntil1gal1

schut

Dcngan

dari visi yang dinaillis

InasY;:lrakal. yang l11cmpul1Y;:li kchcrdaY;:lan

pemerintahan

24 Oklubt:f 2001

Kesl:hatclll dill} LingkUllga~

laillilya y;:111g

111CI;:llui

transparan

dan a(iil.

Saudara-saudara sckalian, Dengan

telah diberlakukannya

Undang-undang

No.

22 Tahull

1999 tentang

Pemerintah Dacrc1.h, diman,a salah Sc1.tubidang pcll1crill!.clhclll yallg wa.iih uilaksallclkclll daerah Kabupaten dan daerah Kota adalah bidang pengelolaan lingkungan

hidup, maka

kewenangan pengelolaan Ilngkungan hidup berada di dc1.erclhKabupatcil JaIl uacrah Kotcl. Sedangkan daerah propinsi hanya rnenangani bidang lil1gkullgall hidup yallg sifatnya lintas daerah kabupaten dan daerah kola serra hal-hal lain yang belurn marnpu uilaksanakcill oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota. Untuk rnendukung terlaksananya rnekanismc pclcstariclll lillgkungall

yang dinarnis,

rnaka perlu peningkatan kernarnpuan daerah dalarn penyelenggcu'aan kepemerintahan yang baik

(good

envij'onmental

governance)

rnelalui

dialog,

u'aining,

pcngembangan

kelernbagaan, pengernbangan kebijaksanaan, dan lain sebagainya c1.garpemerintah daerah Kabupaten dan Kota rnen.jadi lebih peka dan rnarnpu untuk menjawab aspirasi rnasyarakat. Selain daripada itu, untuk lebih rnernpercepat terwujudnya cita-cita yang tertuang di dalarn pernbukaan Undang-undang

Dasar 1945 perlu dilakukan berbagai upaya lainnya,

antara lain: Pertarna, pe.n1berdayaan individu dan kelornpok untuk berpcran serra ucllclm pengambilall keputusan

dcmi

kCpclltillgall

menuorong indiviuu

UII1UII1 ui

biuallg

PClcs!.clriclll lillgkullgall

hiuup,

scrtcl

uan masyarakclt untuk rnemanJ'aatkan pcmbcrdayclan uan inl'offi1asi

yang didapatnya sebaik-baiknya untuk usaha pelestat'ian lingkungan hidup. Kedua, rnendorong peningkatan penataan terhadap kebijaksanaan hukurn pelestarian rnelalui insu'urnen hukurn, dan insu'urnen lainnya, berlangsungnya

rnediasi

dalarn

rnenyelesaikan

scngketa

dan perangkat

scrta rnenuorong

lingkungan

hidup.

Hasil

Semill.u- Nasjonal KeselaIuatan, Keschalan daIl Lingkungan I, 23 -24 Oktober 2001

kesepakatan dalam mediasi ini perlu menjadi keputusclll Ycwg stabil Jail uitaati olch yang bersangkutan. Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempel:iuangkan pelestarian global, regional maupun kepentingan nasional sendiri' dalam pelestarian lingkungan. Di lain pihak perlu pula diusahakan bantuan dan dorongan dari pihak-pihak luar negeri untuk meningkatkan usaha pelestarian.lingkungan di Indonesia. Saudara-saudarapeserta seminar dan hadirin yang saya holmati, Saya menyan1but baik dan mendukung diadakannya Seminar ini dalan1 rangka mcl1ingkatkan l~crjasclllla pcnclitial1 dan net working cllltar lcmbaga pcllclitiall seperti BAT AN, BPPT, LIP I, Perguruan Tinggi maupun Kantor LH/Bapedal di bidang kesclamatcm, kese.hatan dan khususnya ui biuang pclcstariclll lil1gkullgcll1 hidup. Palla kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara-Saudarclyang Lelahmelakukan kerjasama penelitian ucngan kami. Berbagai upaya yang Lelahdilintis, hendaknya terus dikembangkan schingga dapat membuahkan hasil yang bern1anfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kualitas lil1gkungan hidup dan meningkatkan kesejahterac111 masyarakat pada umumnya. Seperti telah saya kemukakan sebelumnya, bahwa masalah lil1gkungan hid up merupakan masalah y,lng s,Ulgclt dinaIllis, sarat ucl1galJ Iclktor ketiuclkpclsticuJ,s,U1gcll kompleks dan melibatkan berbagai sektor. Oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak sangat dip~rlukan untuk bersama-samamelakukan Dcnelitian atau upaya-upaya lain dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Khusus kepada Pimpinan BAT AN yang telah memfasilitasi pelaksanaanpenelitian Airborne PaI1icuiate di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan metode N~utJ'onActivated Analysis (NAA), kan1i ucapkan terima kasih dan dihaI'apkan kel:iasama ini dapat terus dikembangkan di masa-masayang akal1datang. Demikianlah beberapa pokok pikiran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Seminar Keselamatan, Kesehatandan Lingkungan ini, semoga dapat bermanfaat.

1. PENDAHULUAN Dernonstrasi di Seattle, Washington, di Praha, dan di Davos rnenunjukkan bahwa, sejurnlah bes'cirrnasyarakat kuatir terhadap liberalisasi perdagangan. Perdagangan dan kebijakan

liberalisasi

perdagangan secara urnurn

rnenawarkan kesernpatan bagi

perturnbuhan ekonorni. Perdaganganrnenawarkan pertarnbahan pendapatan, lebih banyak pilihan produk dan jasa bagi konsurnen, penyerapan tenaga kerja, dan prornosi alih teknologi dan investasi. Narnun, rnanfaat perdagangan, ternlasuk liberalisclsi perdagangan, tidak selalu sarna bagi setiap negara, dan bahkan dalarn hal tertentu merniliki llllplikasi negatif seperti peningkatan pencernarandan kerusakan lingkungan hidup dan kerniskinan. Sebagai konsekuensi ratifikasi Perjan.iian Pernbentukan Badan PerdaganganDunia (WTO) rnelalui Undang-lJndang Nornor 7 Tahun 1994, kebi.iakan nasional dalanl bidang perdag~nganharus sejalan dengan prinsip-prinsip WTO. Isu lingkungan hidup dalanl WTO mencuat paLla Konferensi ke-1 Tingkat Menteri WTI di Singapura pacta tahun 1995. Pada

~.

Nasiollal K~st:l.Ullal.Ul, Kl.:sl.:halall U.UlLillgkllllg.Ul

24 Oklube

2()UJ

saat itu, muncul polemik apakah kebijakan pengeIoIaall Iingkungan hiuup perlu uikaitkall dengan sisteln peruagallgan uullia ui bawah naul1gall WT