KEBIJAKAN PERPAJAKAN.pdf - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

DANA PENSIUN ABCD

PEDOMAN/ KEBIJAKAN PERPAJAKAN

BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI PEDOMAN/KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (Good Pension Fund Governance)

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN........................................................................................................ 1 II. PENGERTIAN ISTILAH .......................................................................................... 3 III. PEDOMAN/KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN G.P.F.G. .................................... 3 IV. DASAR DAN KEDUDUKAN PEDOMAN/KEBIJAKAN PERPAJAKAN .......... 6 V. TUJUAN PENDIRIAN, VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR DANA PENSIUN ........................................................................................................................ 8 VI. KEBIJAKAN UMUM DAN CAKUPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN............ 11 1. Acuan Dasar Penyelenggaraan kegiatan Perpajakan............................................ 11 2. Pemahaman terhadap Kewajiban Perpajakan Dana Pensiun ............................... 12 3. Cakupan Kegiatan Perpajakan Dana Pensiun ...................................................... 13 3. Perlakuan khusus terhadap Dana Pensiun dalam Perpajakan .............................. 14 5. Pelaksana dan Penanggungjawab Pengelolaan Perpajakan.................................. 16 VII. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN .................................................... 16 1. Undang-undang : .................................................................................................. 17 2. Peraturan Pemerintah ........................................................................................... 17 3. Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan....................................................... 18 4. Keputusan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak............................................... 19 VIII. KEBENARAN PERHITUNGAN DALAM PERPAJAKAN ............................. 20 IX. KETEPATAN WAKTU DALAM PENGELOLAAN PERPAJAKAN ................ 21 X. PAJAK PENGHASILAN (PPh).............................................................................. 23 1. Kewajiban Pajak Pengahasilan bagi Dana Pensiun sendiri (PPh Badan) ............ 23 2. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 :....................................... 24 3. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 :....................................... 25 XI. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ............................................................. 25 XII. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) .......................................................... 27 XIII. BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN.................................. 27 XIV. PAJAK BEA METERAI..................................................................................... 29 XV. TATA CARA PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK .................................................................................................. 30 XVI. PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA........................................................... 31 XVII. KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB............................................... 33 1. Pengurus................................................................................................................. 33

2. Direktur Bidang Akuntansi .................................................................................. 33 3. Direktur Bidang Lainnya ..................................................................................... 34 4. Manajer Bagian Akuntansi .................................................................................. 35 5. Manajer Bagian Lainnya ...................................................................................... 36 6. Manajer Satuan Pengawasan Intern..................................................................... 36 XVIII. PENUTUP......................................................................................................... 37

DANA PENSIUN ABCD PEDOMAN/KEBIJAKAN PERPAJAKAN I. PENDAHULUAN Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan salah satu keharusan bagi kelangsungan dan keberhasilan pengelolaan sebuah organisasi atau Badan Usaha. Demikian pula untuk Dana Pensiun yang memiliki kegiatan utama berupa pengelolaan himpunan dana penyelenggaraan Program Pensiun. Sifat dan hakekat dari kegiatan pengelolaan Dana Pensiun memiliki berbagai aspek dan perlakuan khusus dibidang perpajakan, baik dalam bidang kegiatan pelayanan kepada Peserta dan Pensiunan, maupun dalam kegiatan bidang Investasi. Sehubungan dengan itu, Dana Pensiun setiap saat harus dapat menentukan dengan baik dan menetapkan dengan tepat semua sikap, langkah, tindakan dan melaksanakan tata kelolanya dalam kaitan dengan perpajakan secara tertib, serta memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Seluruh keputusan yang terkait sengan kewajiban perpajakan harus diambil oleh para pengambil keputusan dengan akuntabilitas yang jelas, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, serta sepenuhnya memperhatikan kepatutan dan kepatuhan kepada semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya. semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan dan diselenggarakan secara tertib, dengan tatacara yang benar, serta dengan obyektifitas yang maksimal. Kekurangan dan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan membawa akibat dan dampak yang sangat merugikan bagi Dana Pensiun, baik dalam bentuk keruguan finansial berupa denda pajak dan biaya lainnya, maupun kerugian dalam bentuk immaterial berupa terancamnya nama baik dan reputasi Dana Pensiun. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Dana Pensiun harus menetapkan dan menerapkan hatasan - batasan serta ketentuan-ketentuan standar dalam bidang Perpajakan, dalam bentuk sebuah Pedoman / Kebijakan Perpajakan. Pedoman / Kebijakan Perpajakan ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Pedoman / Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance yang telah ditetapkan berlakunya oleh Pendiri. 1

Prinsip-prinsip dalam Pedoman / Kebijakan Perpajakan ini merupakan standar acuan yang mendasar bagi semua jajaran Dana Pensiun dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, yang keberhasilan dan kegagalannya antara lain ditentukan oleh keberhasilannya dalam memenuhi semua kewajiban dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Untuk itu, semua jajaran pejabat serta pekerja Dana Pensiun

selalu terikat pada

keharusan untuk bersama-sama melakukan dan melaksanakan semua kegiatannya dengan salah satu perhatian utama dan acuan induk : ketaatan dan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan selalu berpedoman dan melaksanakan semua ketentuan yang digariskan didalam Pedoman / Kebijakan Perpajakan ini. Dengan diterapkannya Pedoman / Kebijakan Perpajakan ini, diharapkan semua Insan Dana Pensiun akan : 

Menyadari, bahwa sebagai sebuah Badan Usaha, Dana Pensiun mempunyai kewajiban perpajakan yang setiap saat harus dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.



Memahami bahwa Dana Pensiun beroperasi dan melakukan kegiatan berdasarkan sebuah amanah dan kepercayaan yang harus dijunjung tinggi : mengelola dan mengembangkan dana yang terhimpun dari Peserta dan Pemberi Kerja, dan semuanya harus dijalankan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap semua kewajiban dan ketentuan perundang-undangan, termasuk (terutama) pemenuhan kewajiban perpajakan.



Menyadari dan memahami, bahwa kepatuhan penerapan dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip Pedoman / Kebijakan Perpajakan ini dapat menjadi perisai yang baik sebagai perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, tidak hanya bagi Dana Pensiun, tetapi juga bagi pribadi seluruh jajaran Dana Pensiun.



Meyakini, bahwa bagi Dana Pensiun pemenuhan kewajiban perpajakan juga merupakan bagian dari penerapan pengendalian risiko yang baik, serta sangat besar artinya bagi pembinaan dan pemeliharaan goodwill dan reputasi Dana Pensiun.

Pedoman / Kebijakan Pelayanan Kepesertaan ini dirumuskan dan disusun oleh Pengurus Dana Pensiun, dengan memperhatikan semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta batasan yang ada, baik dari pihak regulator, maupun dari Pendiri, serta saran-saran dan pendapat serta usul dari Peserta. Dalam hal terdapat keragu-raguan dan ketidak pastian tentang pengertian serta penerapan Pedoman / Kebijakan Perpajakan ini dalam melakukan tugas kegiatan dan 2

pelaksanaan pekerjaannya, atau yang kepentingan pribadinya bertentangan atau tidak sesuai dengan Pedoman / Kebijakan Perpajakan ini, harus mengemukakan masalahnya kepada Pengurus, melalui atasan langsung dan Direktur yang membidangi. II. PENGERTIAN ISTILAH 1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun ABCD. 2. Organ Dana Pensiun adalah Pendiri, Dewan Pengawas dan Direksi Dana Pensiun ABCD 3. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ABCD 4. Peserta terdiri dari : 

Pekerja Aktif yang telah tercatat sebagai peserta pada Dana Pensiun ABCD dan



Pensiunan ABCD.

5. Pekerja Aktif adalah pekerja PT. ABCD (Persero) Tbk. yang masih bekerja. 6. Pendiri adalah PT. ABCD (Persero) Tbk. 7. Direksi adalah Direksi Dana Pensiun ABCD 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ABCD 9. Badan Audit adalah Badan Audit Dana Pensiun ABCD 10. Pemberi Kerja adalah PT. ABCD (Persero) Tbk. 11. Insan Dana Pensiun : terdiri dan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Badan Audit, Anggota Direksi, Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak Dana Pensiun ABCD. 12. Keluarga langsung adalah : Suami, Istri, Anak, Cucu, Menantu 13. Keluarga Tidak Langsung terdiri dari : Ayah dan lbu, Mertua, Adik, Kakak, Ipar, Kemenakan, dan Cucu kemenakan. 14. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dana Pensiun ABCD, baik langsung mapun tidak langsung, yaitu Pendiri, Peserta, Pensiunan, Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Dana Pensiun, serta Pemerintah RI, Regulator, Dana Pensiun Penerima Titipan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, 15. Anak perusahaan adalah anak perusahaan Dana Pensiun ABCD. III. PEDOMAN/KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN G.P.F.G. Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance, faktor kepatuhan dan kepatutan dalam memenuhi

3

semua kewajiban dan ketentuan perundang-undangan, termasuk kewajiban Perpajakan memiliki arti dan peranan yang sangat penting. Kelima prinsip Good Pension Fund Governance : Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness hanya akan dapat diterapkan dengan baik pada sebuah organisasi atau badan yang memiliki struktur organisasi dan proses tatakerja yang menetapkan pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pemenuhan semua kewajibannya, antara lain dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance, sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri. 1. Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong dan mendukung pengembangan usaha dan kegiatan Dana Pensiun, pengelolaan sumber daya dan pengendalian risiko secara lebih efisien dan efektif. 2. Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance juga berperan sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban Dana Pensiun kepada Pendiri, Peserta, Pensiunan, serta para stakeholders yang lainnya, berlandaskan pada nilai-nilai etika, budaya kelembagaan, kebijakan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan perundangan yang berlaku. 3. Prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance hanya akan dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik, apabila semua kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan diselenggarakan dengan berlandaskan pada batasan-batasan dan ketentuan tentang kepatutan dan kepatuhan terhadap batasan etika yang baik, yang mendasari cara bersikap dan berperilaku, cara berpikir, serta cara bertindak dari para Insan Dana Pensiun. 4. Oleh karena itu, pengaturan dan penataan tata kelola lembaga dalam bentuk penetapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan standar yang baku, yang berlaku dan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran Insan Dana Pensiun merupakan salah satu persyaratan yang utama, serta merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kerangka penerapan prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance. Kaitan antara penetapan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan dengan pemenuhan Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance tersebut meliputi : 

Transparansi (Tranparenency) 4

Keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan semua kegiatan tata kelola Dana Pensiun dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan hanya akan dapat diselenggarakan dengan baik apabila Dana Pensiun memiliki dan menerapkan dengan konsisten Pedoman/Kebijakan Perpajakan. Sebaliknya,

semua

keputusan

dan

ketetapan

yang digariskan

dalam

Pedoman/Kebijakan Perpajakan hanya dapat diselenggarakan dengan baik, apabila dalam pelaksanaan tata kelolanya Dana Pensiun selalu menerapkan sikap keterbukaan dan menjunjung tinggi transparansi . 

Akuntabilitas (Accountability) Disatu sisi, kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan penetapan kewenangan serta tanggungjawab yang jelas akan menjamin adanya kejelasan fungsi, peranan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Dana Pensiun dan semua insan Dana Pensiun, sehingga pengelolaan Dana Pensiun terlaksana secara wajar dan efektif, dengan akuntabilitas yang jelas. Disisi yang lain, proses pemenuhan kewajiban perpajakan hanya akan dapat berjalan dengan baik, apabila dalam penyelenggaraan tata kelolanya, Dana Pensiun menetapkan pemenuhan Prinsip Akuntabilitas yang jelas bagi semua Organ Dana Pensiun dan semua pengambil keputusan dalam jajaran Dana Pensiun.



Pertanggungjawaban (Responsibility) Kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat hanya dapat dijalankan dan diukur apabila dijabarkan kedalam tatakelola yang salah satu aspeknya mengatur proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang diatur didalam penetapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan yang baku dan mengikat.



Kemandirian (Independency) Penetapan kewenangan dan pengaturan tatakerja yang jelas dan mengikat dlam Pedoman/Kebijakan Perpajakan yang selalu diterapkan bersama secara konsisten, akan memberikan batasan yang jelas tentang kemampuan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing jajaran Dana Pensiun,

sehingga

Dana Pensiun akan dapat dikelola secara profesional, berdasarkan keputusan dan ketetapan yang diambil secara sehat dan mandiri, tanpa adanya benturan

5

dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal. 

Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders dan pihakpihak lainnya, yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku hanya akan dapat terlaksana apabila seluruh Organ Dana Pensiun dan Pekerja Dana Pensiun senantiasa menerapkan azas kepatuhan terhadap batasan-batasan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang ditetapkan dalam sebuah Pedoman/Kebijakan Perpajakan yang baku.

IV. DASAR DAN KEDUDUKAN PEDOMAN/KEBIJAKAN PERPAJAKAN Penetapan dan peberapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang menjadi dasar dari keberadaan Dana Pensiun, serta ciri, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan serta tradisi positif yang selama ini telah ada dan menjadi sifat/identitas dari Dana Pensiun. Disamping itu, penetapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan juga didasari oleh kebutuhan untuk memiliki sebuah pedoman dan bahan acuan, baik pada tingkat Kebijakan, maupun pada tataran Operasionil, yang akan dipergunakan oleh semua jajaran Dana Pensiun untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, baik sebagai sebuah team maupun sendiri-sendiri. Dasar dari penetapan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan tersebut diperinci sebagai berikut : 1. Dasar utama dari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan Dana Pensiun adalah pengertian dan pemahaman atas keinginan dan sasaran yang harus dicapai, yang dengan tegas dinyatakan sebagai Maksud dan Tujuan dari pendirian Dana Pensiun. 2. Penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan juga tidak terlepas dan harus didasarkan pada Visi dan Misi Dana Pensiun, yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari kehendak pencapaian maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, serta langkah-langkah yang akan ditempuh. 3. Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini juga didasarkan pada Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun, yang pada dasarnya merupakan intisari dari akumulasi

pengalaman,

kebiasaan,

prestasi

dan

keberhasilan

maupun

6

kekurangan dan kegagalan yang selama ini telah dijalani dan dialami oleh Dana Pensiun, yang selanjutnya akan terbentuk menjadi Budaya Kerja Dana Pensiun. 4. Selanjutnya

ketentuan-ketentuan

dan

batasan

yang

ada

dalam

Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini merupakan dasar dari pegangan dan landasan bersikap dan berperilaku, berpikir, serta bertindak dan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola Dana Pensiun. Semua kegiatan Dana Pensiun dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan harus dijalankan dengan selalu memperhatikan jenjang kewenangan dan tanggungjawab yang digariskan dalam Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini. 5. Dalam hal terdapat butir-butir ketetapan dalam Pedoman/Kebijakan, Sistem dan Prosedur, dan Pedoman Operasionil Dana Pensiun yang berlaku tidak sejalan dan tidak sesuai maupun bertentangan dengan Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini, maka butir-butir ketetapan tersebut harus direvisi. Dasar dari penetapan dan kedudukan dari Pedoman/Kebijakan Perpajakan dapat digambarkan sebagai berikut : TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN dijabarkan kedalam VISI, MISI Nilai-nilai Dasar/Core Values Dana Pensiun sebagai dasar penetapan

PEDOMAN/KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK sebagai semangat dan dasar sikap penetapan dan penerapan

PEDOMAN/KEBIJAKAN PERPAJAKAN melatarbelakangi penetapan dan penerapan

PEDOMAN/KEBIJAKAN BERBAGAI BIDANG Sebagai dasar penyusunan dan penerapan PEDOMAN OPERASIONIL BERBAGAI BIDANG 7

V. TUJUAN PENDIRIAN, VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR DANA PENSIUN Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun adalah : Untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memelihara

kesinambungan

penghasilan

pada

hari

tua,

sehingga

akan

menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja pegawai, yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas. Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut juga dengan jelas memberikan gambaran, bahwa 

Kegiatan Dana Pensiun sangat berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari tua dari para Peserta dan keluarganya, berkaitan dengan kesinambungan penghasilan mereka, setelah tidak bekerja lagi.



Disamping itu, tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut juga menggambarkan besarnya jumlah pihak (Peserta dan keluarganya) yang kepentingannya harus selalu dijaga dan diperhatikan serta dipenuhi dengan baik.



Lebih lanjut, tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut jga memberikan gambaran tentang jangkauan kurun waktu yang tidak terbatas bagi keberadaan dan operasionil Dana Pensiun, yang meliputi kurun waktu sejak seseorang tercatat sebagai peserta, sampai saat selesainya pembayaran Manfaat Pensiun bagi keluarga (anak) dari Peserta yang terakhir.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kegiatan Dana Pensiun pada hakekatnya merupakan sebuah amanah yang sangat mulia dan sepatutnya dijalankan serta dikelola dengan baik, dengan pengaturan dan penataan Organisasi yang efisien dan rapi, serta penetapan dan penerapan Tatakerja baku dengan konsekuen. Guna pencapaian Tujuan Pendirian tersebut, Dana Pensiun menetapkan Visi dan Misi Dana Pensiun sebagai sasaran yang ingin dituju dan rincian pelaksanaannya. Visi dan Misi sebagai acuan pencapaian maksud dan tujuan serta serta Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan serta penetapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan adalah sebagai berikut : 

Visi Dana Pensiun :

8

Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para peserta. 

Misi Dana Pensiun : o Menyelenggarakan Sistim Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat. o Menyelenggarakan Sistim Penerimaan dan Administrasi Iuran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab. o Menyelenggarakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan tepat waktu. o Mengelola kekayaan Dana Pensiun melalui kebijakan investasi sesuai dengan Arahan Investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal

Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga yang telah lama berdiri dan melakukan kegiatan, Dana Pensiun memiliki pengalaman yang membentuk butir-butir kebiasaan serta tradisi positif, berupa Nilai-nilai Dasar atau Core Values Dana Pensiun Nilai-nilai Dasar atau Core Values dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, yang juga mendasari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini pada hakekatnya adalah nilai-nilai dalam Budaya Kerja Dana Pensiun, yang terbentuk dari berbagai hasil dan pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana Pensiun yang panjang. Segenap Insan Dana Pensiun selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip-prinsip dalam Nilai-nilai dasar tersebut dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan Dana Pensiun. Nilai-nilai Dasar atau Core Values tersebut terdiri dari : 

Integritas Insan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah. Karena itu semua insan Dana Pensiun harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada tatanan serta pengaturan yang ditetapkan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.



Profesionalisme Semua Insan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan keberhasilan dalam bekerja, dan karena itu selalu harus bertanggungjawab, bekerja dengan efektif, 9

efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, sadar akan risiko dan peluang yang selalu dihadapi. Semua itu hanya mungkin terlaksana apabila semua kegiatan tersebut dijalankan dan diselenggarakan berdasrkan Pedoman yang baku, antara lain dalam bentuk Pedoman/Kebijakan Perpajakan. 

Kepuasan Peserta dan Pensiunan Seluruh jajaran Dana Pensiun meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh kepuasan para Peserta dan Pensiunan. Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan antara lain memperhatikan pemenuhan semua kewajiban perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan para Peserta dan Pensiunan.



Keteladanan Semua Insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten harus selalu bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar. Keteladanan dan penerapan predikat panutan tersebut akan tercermin dari ketaatan seluruh jajaran Dana Pensiun terhadap semua kewajiban perundangundangan, serta kepatuhan terhadap semua Pedoman dan Kebijakan yang ditetapkan.



Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun. Oleh karenanya, Dana Pensiun selalu mengupayakan adanya penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terus menerus, yang mengarah kepada terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kepentingan Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperhatikan dan dijaga agar terhindar dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan penetapan dan penerapan Pedoman/Kebijakan yang baku, antara lain dalam bentuk Pedoman/Kebijakan Perpajakan

10

VI. KEBIJAKAN UMUM DAN CAKUPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN Dana Pensiun menetapkan sebuah kebijakan umum berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan, sebagai sebuah Badan Usaha yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti. Untuk dapat memenuhi semua kewajiban Perpajakannya dengan baik, Pedoman Kebijakan Perpajakan Dana Pensiun didasarkan kepada beberapa hal sebagai berikut : 1. Acuan Dasar Penyelenggaraan kegiatan Perpajakan : Penyelenggaraan kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun pada intinya didasarkan dengan berpedoman kepada 3 (tiga) acuan, yakni : 

Kepatuhan terhadap semua Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Perpajakan merupakan salah satu kewajiban semua warga Negara dan semua Badan Usaha di Indonesia, yang harus selalu dapat dipenuhi dengan baik. Sejalan dengan terjadinya perubahan dan perkembangan kehidupan bernegara secara umum, pengaturan masalah Perpajakan yang dilakukan dengan penetapan Undang-Undang dan berbagai peraturan pelaksanan, juga selalu mengalami perubahan dan perkembangan, baik tentang Tata Cara Perpajakan, Obyek Perpajakan, Teknis Operasionil Pelaksanan, dan aspek lainnya. Setiap saat, Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya selalu mengalami perubahan. Sehubungan dengan itu, semua jajaran Dana Pensiun, terutama yang dalam pekasnaan tugasnya berkaitan dengan masalah Perpajakan, harus selalu mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan yang ada dengan sebaikbaiknya, agar supaya berbagai kewajiban yang ditetapkan dapat selalu terpenuhi dengan baik.



Kebenaran dan Ketepatan Perhitungan Jumlah Kewajiban Pajak Penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Perpajakan berkaitan dengan berbagai perhitungan jumlah Pajak sesuai dengan berbagai penetapan tarif dan tatacara serta formula perhitungan. Disisi yang lain, perhitungan tersebut juga harus didasarkan kepada transaksi dan volume berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dana Pensiun, yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan Pajak. Sehubungan dengan itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, penyelenggaraan Perpajakan Dana Pensiun harus selalu dilaksanakan dengan mengutamakan kebenaran dan ketepatan semua perhitungan yang harus dibuat. 11

Kelebihan dan kekurangan serta kesalahan perhitungan lainnya akan berakibat peda timbulnya berbagai kerugian. 

Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemenuhan kewajiban Perpajakan juga harus selalu dapat diselenggarakan secara tepat waktu, karena pemenuhan kewajiban tersebut ditetapkan dengan batasan waktu tertentu. Kelambatan pemenuhan kewajiban akan mengakibatkan konsekuensi financial yang berat berupa denda Pajak.

2. Pemahaman terhadap Kewajiban Perpajakan Dana Pensiun Sebagai sebuah Badan Usaha dengan kegiatan tunggal berupa pengelolaan Program Pensiun Manfaat Pasti, Dana Pensiun melakukan berbagai kegiatan yang dapat memberikan penghasilan. Sesuai dengan kriteria Perpajakan, penghasilan Dana Pensiun dapat disebutkan sebagai Obyek Pajak Penghasilan, karena penghasilan tersebut menambah kemampuan ekonomis Dana Pensiun dan digunakan sebagai penambahan kekayaan Dana Pensiun. Dengan demikian, Dana Pensiun adalah Wajib Pajak, yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun. Penyetoran PPh dapat dilakukan sendiri oleh Dana Pensiun, atau untuk jenis penghasilan tertentu, melalui pemungutan dan penyetoran pajak final yang dilakukan oleh pihak lain yang memberikan penghasilan bagi Dana Pensiun. Disamping itu, sebagai sebuah Badan Usaha, Dana Pensiun juga melakukan pembayaran kepada pihak lain, berupa Penghasilan yang juga memenuhi kriteria sebagai penambahan kemampuan ekonomis dan penambahan kekayaan. Dalam kedudukan seperti itu, Dana Pensiun harus melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak (PPh) yang terhutang atasnama Wajib Pajak penerima penghasilan tersebut. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan kegiatannya, Dana Pensiun harus melakukan pembelian barang, atau menerima penyerahan atas barang kena pajak (BKP) dari penjual, dan/atau melakukan pembelian jasa, atau menerima penyerahan atas jasa kena pajak (JKP) dari penjual jasa. Dalam hal tertentu, Dana Pensiun juga melakukan penjualan barang atau melakukan penyerahan atas barang kena pajak (BKP) kepada pihak lain.

12

Sesuai dengan ketentuan Perpajakan, setiap penyerahan BKP atau JKP tersebut merupakan bagian dari proses peredaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yang membawa akibat adanya pertambahan nilai atas barang dan jasa. Oleh karena itu, Dana Pensiun adalah juga Wajib Pajak, yang harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas penyerahan BKP dan JKP yang dibeli, yang dilakukan melalui pemungutan dan pembayaran oleh pihak lain yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Dana Pensiun. Dana Pensiun juga memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP yang dijual oleh Dana Pensiun. Diluar kewajiban Pajak berkaitan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, Dana Pensiun juga mempunyai kewajiban Perpajakan berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, baik sebagai bagian Aktiva Operasionil, maupun sebagai bagian dari Aktiva Investasi. Dengan demikian, secara singkat Dana Pensiun mempunyai kewajiban Perpajakan sebagai berikut : 

Membayar Pajak Penghasilan, baik yang dibayar sendiri maupun

yang

dipungut dan dibayar oleh pihak lain. 

Memungut dan membayarkan Pajak Penghasilan atas penghasilan pihak lain (Wajib Pajak) yang menerima penghasilan dari Dana Pensiun.



Membayar Pajak Pertambahan Nilai, yang dipungut dan dibayarkan oleh pihak lain yang melakukan penyerahan barang/jasa (BKP/JKP)



Memungut dan membayarkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kepada pihak lain (Wajib Pajak) yang menerima penyerahan barang (BKP) dari Dana Pensiun.



Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan milik Dana Pensiun.

3. Cakupan Kegiatan Perpajakan Dana Pensiun Secara umum, sebenarnya kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhi oleh Dana Pensiun dapat dikatakan sederhana, dalam arti hanya berkaitan dengan jenis pajak yang terbatas, yang pada intinya digolongkan sebagai Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak yang berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 13

Sementara itu, kegiatan yang dilakukan oleh Dana Pensiun juga relatif sederhana dan terbatas, yakni khusus sebagai penyelenggara Program Pensiun. Namun demikian, penyelenggaraan Pengelolaan Perpajakan Dana Pensiun merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lain, yang masing-masing harus dilaksanakan secara tertib, sejalan dengan penyelesaian setiap proses pelaksanaan kegiatan sejak awal. Dengan demikian, penyelesaian kewajiban Perpajakan harus dilaksanakan dengan tertib bersamaan dengan pelaksanaan semua aktifitas pada semua kegiatan oleh semua Bagian dan Unit Kerja Dana Pensiun, dan tidak hanya dilaksanakan serta menjadi tanggungjawab dari Bagain atau Unit Kerja tertentu. Sebagai contoh, pada saat melakukan perhitungan Manfaat Pensiun, PPh atas Manfaat Pensiun sudah harus dihitung dan ditetapkan dengan benar. Begitu juga pada saat melakukan pembelian barang atau pemakaian jasa rekanan/Mitra Kerja, atau pada saat dilakukan perhitungan transaksi kegiatan Investasi, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan Dana Pensiun dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Perpajakan yang harus melibatkan dan diselenggarakan oleh semua jajaran Dana Pensiun tersebut pada intinya meliputi 

Perhitungan Pajak



Pemungutan/Pemotongan Pajak



Penyetoran Pajak



Pemberitahuan Pajak

3. Perlakuan khusus terhadap Dana Pensiun dalam Perpajakan Sebagai sebuah lembanga pengelola Program Pensiun Manfaat Pasti, Dana Pensiun memperoleh beberapa perlakuan khusus dalam Perpajakan, berkaitan dengan Kewajiban Pajak Penghasilan. Perlakuan khusus tersebut didasarkan kepada hakekat dari kekayaan Dana Pensiun, yang pada dasarnya berasal dari Iuran Pensiun, yang diterima dari Pemberi Kerja dan dari Peserta, yang merupakan dana untuk pembayaran Manfaat Pensiun. Undang-undang Pajak Penghasilan pada pasal 4 menegaskan sebagai berikut : (3) Yang Tidak termasuk sebagai obyek Pajak adalah : a. - f. g.

Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai 14

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh Dana Pensiun sebagaimana yang dimaksud pada huruf g., dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. i. – k Selanjutnya, Penjelasan atas pasal (ayat) tersebut erbunyi sebagai berikut : Huruf g. Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh Dana Pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak. Huruf h.

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman

modal

oleh

Dana

Pensiun

dimaksudkan

untuk

pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidangbidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tersebut, Menteri Keuangan menetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.03/1994, bahwa Penghasilan Dana Pensiun yang bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan tersebut adalah : 15



Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada Bank di Indonesia, dan pada Sertifikat Bank Indonesia



Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia



Dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Pengelolaan Perpajakan Penanggungjawab secara umum penyelesaian masalah Perpajakan Dana Pensiun adalah Bagian Akuntansi, dengan supervisi dan pembinaan oleh Direktur Bidang Akuntansi. Namun demikian, mengingat besarnya volume dan kompleksitas pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, dan sesuai dengan batasan yang ada dalam ketentuan Perpajakan, seperti yang telah dikemukakan diatas, secara operasional pengelolaan Perpajakan Dana Pensiun juga dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab dari masing-masing Bagian atau Unit Kerja yang setingkat. Setiap Manajer Bagian atau Unit Kerja yang setingkat bertanggungjawab melakukan kordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Perpajakan pada Bagian atau Unit Kerjanya, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada. Setiap Bagian atau Unit Kerja menetapkan petugas pelaksana perhitungan, pemungutan, pemotongan, dan penyetoran Pajak, yang harus dilakukan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian atau Unit Kerja yang bersangkutan. Direktur Bidang melakukan pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Perpajakan pada Bagian atau Unit Kerja yang dibidanginya. VII. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN Perpajakan diatur dengan berdasarkan penetapan Undang-undang, yang diikuti dengan berbagai ketentuan peraturan pelaksanan. Pengelolaan pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun diselenggarakan guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta ketentuan pelaksanannya, dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan, serta Keputusan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, serta berbagai Surat Edaran dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh otorita Perpajakan. Disamping itu, karena masalah perpajakan tidak terlepas dari berbagai ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan

penyelenggaraan Dana Pensiun 16

diberbagai bidang kegiatan, seluruh jajaran Dana Pensiun harus selalu memperhatikan pemenuhan semua ketentuan dan peraturan tersebut, guna menghindari terjadinya halhal yang tidak diharapkan. Undang-undang yang mengatur Perpajakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun, beserta beberapa peraturan pelaksanaanya, antara lain sebagai berikut : 1. Undang-undang : 1. Undang-Undang No. 16 TAHUN 2000, Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 2. Undang-Undang No. 17 TAHUN 2000, TentangPerubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 3. Undang-Undang No. 18 TAHUN 2000, TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 12 Tahun 1984 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985, Tentang Bea Meterai 2. Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua 5. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

17

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek. 3. Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. 2. Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

462/KMK.04/1998

tentang

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04 2000 tentang Bentuk Ian Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertipikat Bank Indonesia 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK.03/2003 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2005 tentang Perubahan atas PMK Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak (PER89/PJ./2006) 18

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasil Tidak Kena Pajak. 4. Keputusan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-517/PJ./2000 tentang Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-518/PJ./2000 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-333/PJ/2001 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Dana Pensiun Yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan. 4. Keputusan Direktur jenderal Pajak No. KEP-240/PJ./2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-241 /PJ./2002 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/PJ./2003 tentang Perubahan Atas KEP-543/PJ./2000 tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan yang Jatuh Temponya Bertepatan Dengan Hari Libur. 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-160/PJ./2005 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertipikat Bank Indonesia Yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan. 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).

19

11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN. VIII. KEBENARAN PERHITUNGAN DALAM PERPAJAKAN Ketepatan waktu dalam Penerapan dan pelaksanaan pengelolaan Perpajakan Dana Pensiun sangat besar artinya bagi tata kelola Dana Pensiun. Perpajakan di Indonesia menggunakan Sistim Self Assesement. Hal itu berarti, bahwa wajib pajak harus melakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang harus dipungut dan yang harus dibayar/disetorkan. Perhitungan harus dilakukan berdasarkan tarif dan ketentuan serta tatacara perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan, yang cukup kompleks dan tidak selalu mudah dilakukan, serta selalu mengalami perubahan setiap saat. Sehubungan dengan itu, ketepatan pitungan dalam penyelesaian kewajiban Perpajakan harus benar-benar mendapatkan perhatian dari seluruh jajaran Dana Pensiun yang terkait. Disatu sisi, ketepatan perhitungan Perpajakan menyangkut kepentingan kualitas pengelolaan Program Pensiun secara umum dan nama baik serta reputasi Dana Pensiun. Disisi yang lain, ketidaktepatan perhitungan Perpajakan juga mutlak diperlukan guna menghindari timbulnya berbagai risiko dan kerugian finansial yang tidak diharapkan. Ketidaktepatan perhitungan dalam pengelolaan dan penyelesaian kewajiban perpajakan akan dapat mengakibatkan kerugian berupa denda kekurangan penyetoran pajak, yang cukup besar jumlahnya, sehingga sangat berpengaruh kepada Kekayaan Dana Pensiun. Sebaliknya, ketidaktepatan perhitungan kewajiban Perpajakan juga dapat berakibat terjadinya kelebihan perhitungan dan kelebihan pembayaran Pajak. Walaupun kelebihan pembayaran Pajak dapat diperoleh kembali dalam bentuk penerimaan Restitusi Pajak, atau diperhitungkan dengan kewajiban Pajak berikutnya, namun pelaksanaannya tidak sederhana serta memerlukan perhatian, tenaga, waktu, dan biaya. Sementara itu, Dana Pensiun akan mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh hasil pengembangan dana. Ketidaktepatan perhitungan dan penyetroran Pajak juga berarti ketidaktepatan pemenuhan kewajiban financial Dana Pensiun, yang akan tergambar atau tercermin didalam Laporan Keuangan. Dengan demikian Laporan tersebut sebenarnya tidak menggambarkan keadaan yang terakhir dan perubahan

atas kekayaan, kewajiban,

pendapatan dan pengeluaran Dana Pensiun secara tepat. 20

Hal seperti itu akan dapat mengakibatkan kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan atau kebijakan. Dalam hal Dana Pensiun bertindak sebagai Wajib Pungut Pajak, ketidaktepatan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta penyetoran Pajak akan dapat menimbulkan persoalan yang serius, berkaitan dengan perhitungan pajak dari Mitra Bisnis yang bersangkutan secara keseluruhan. Ketepatan perhitungan kewajiban pemenuhan Pajak Dana Pensiun bukan semata-mata tergantung kepada para petugas atau pejabat yang berkaitan dengan masalah penyelesaian Perpajakan (Bagian Akuntansi), tetapi juga sangat tergantung kepada kebenaran angka atau hasil perhitungan transaksi yang menjadi dasar perhitungan pajak, yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan semua jajaran Dana Pensiun. Sehubungan dengan itu, setiap aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun harus diselenggarakan dengan benarbenar memperhatikan faktor ketepatan perhitungan, agar supaya dapat diyakini terhindarnya kerugian dan masalah yang tidak diharapkan. Ketepatan perhitungan perpajakan tersebut berkaitan erat dengan 

Komitmen, kesungguhan, ketelitian dari semua jajaran Dana Pensiun, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan Perpajakan



Kecermatan dan keakuratan dalam memahami dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan perpajakan.



Kesiapan dan kelengkapan sarana dan media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pelaksanaan perhitungan perpajakan.



Kesiapan dan kelengkapan Sistim, Metoda, dan kebenaran serta ketepatan dalam penyelenggaraan Sistim Akuntansi.



Hubungan baik, kerjasama, dan kordinasi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. IX. KETEPATAN WAKTU DALAM PENGELOLAAN PERPAJAKAN

Seperti halnya ketepatan dalam melakukan perhitungan kewajiban Perpajakan, ketepatan waktu dalam Penerapan dan pelaksanaan pengelolaan Perpajakan Dana Pensiun sangat besar artinya bagi tata kelola Dana Pensiun. Penyelesaian kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan batasan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaanya.

21

Dengan demikian, semua tindakan dan proses dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Perpajakan selalu memiliki keterbatasan waktu untuk penyelesaiannya, yang harus dapat ditepati dengan baik Ketepatan waktu pengelolaan Perpajakan juga menyangkut kepentingan kualitas pengelolaan Program Pensiun secara umum dan nama baik serta reputasi Dana Pensiun. Ketidak tepatan waktu dalam pengelolaan dan penyelesaian kewajiban Perpajakan juga akan dapat mengakibatkan kerugian berupa denda keterlambatan penyetoran pajak, yang cukup besar jumlahnya, sehingga sangat berpengaruh kepada Kekayaan Dana Pensiun. Disamping itu, ketidak tepatan waktu penyelesaian kewajiban Perpajakan juga berarti keterlambatan pemenuhan kewajiban financial Dana Pensiun. Keterlambatan tersebut akan nampak didalam Laporan Keuangan, sehingga Laporan tersebut tidak dapat menggambarkan keadaan kekayaan, kewajiban, pendapatan dan pengeluaran Dana Pensiun secara tepat, yang berakibat pada kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan atau kebijakan. Dalam hal Dana Pensiun bertindak sebagai Wajib Pungut Pajak, ketidaktepatan waktu pelaksanaan pengelolaan Perpajakan juga dapat berakibat sangat merugikan dan timbulnya masalah serius, berkaitan dengan perhitungan pajak dari Mitra Bisnis yang bersangkutan secara keseluruhan. Lebih lanjut, perlu selalu diperhatikan, bahwa ketidaktepatan waktu pengelolaan perpajakan juga sangat berkaitan dengan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Dana Pensiun. Sehubungan dengan pentingnya ketepatan waktu penyelesaian kewajiban Perpajakan tersebut, semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun harus dilaksanakan dan diselenggarakan dengan benar-benar memperhatikan faktor waktu. Ketepatan waktu pelaksanaan kewajiban Perpajakan tersebut berkaitan erat dengan 

Komitmen, kesiapan dan kompetensi dari semua jajaran Dana Pensiun dalam melaksanakan kegiatan masing-masing.



Kecermatan dan keakuratan penafsiran dan penerapan berbagai peraturan Perpajakan.



Kesiapan dan kelengkapan sarana dan media yang digunakan dalam pelaksanaan semua kegiatan.

22



Kesiapan dan kelengkapan Sistim, Metoda, dan kelancaran serta kebenaran dan ketepatan penyelenggaraan Sistim Akuntansi



Hubungan baik, kerjasama, dan kordinasi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. X. PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan yang harus dilaksanakan oleh Dana Pensiun adalah : 1. Kewajiban Pajak Pengahasilan bagi Dana Pensiun sendiri (PPh Badan) Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia menganut prinsip pengenaan pajak atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yakni mencakup semua penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, dari manapun asalnya, dan apapun juga bentuk dan namanya, sepanjang dapat digunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan. Oleh karena itu, semua jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak digabungkan, untuk mendapatkan jumlah dasar pengenaan pajak (batas penghasilan kena pajak). Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak ada usaha atau kegiatan yang mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat diperhitungkan atau dikompensir dengan jumlah penghasilan lainnya secara horizontal. Namun demikian, apabila ada jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final, atau dikecualikan dari Obyek Pajak, penghasilan tersebut tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain. Sebagai sebuah Badan Usaha, Dana Pensiun adalah Wajib Pajak, dan harus membayar Pajak Penghasilan (PPh Badan) setiap tahun. Seluruh penghasilan Dana Pensiun selama satu tahun digabungkan, termasuk (dikurangi dengan) kerugian yang dialami. Atas jumlah tersebut dihitung besarnya Pajak Penghasilan terutang, yang harus dibayar oleh Dana Pensiun untuk tahun Pajak tersebut.

23

Dengan demikian, pada hakekatnya Pajak Penghasilan Dana Pensiun ditetapkan dan dihitung atas dasar jumlah Hasil Usaha atau keuntungan bersih Dana Pensiun pada setiap tahun Pajak. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 25, Dana Pensiun harus membayar sendiri Pajak Penghasilan melalui penyetoran angsuran Pajak setiap bulan, sebesar (1/12) dari jumlah Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Pajak Penghasilan tahun pajak sebelumnya, setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dan telah disetor melalui pemotongan oleh Pihak lain. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan angsuran Pajak untuk bulan terakhir tahun sebelumnya. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Dana Pensiun dalam satu tahun Pajak dilakukan pada saat besarnya seluruh Penghasilan atau Hasil Usaha diketahui pada akhir tahun, dikurangi dengan jumlah kerugian yang dialami, dan dengan memperhitungan kembali semua Pajak Penghasilan yang bersifat Final, yang telah dipotong dan disetorkan oleh pihak pemberi penghasilan, dan Penghasilan yang dikecualikan dari Obyek Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dilakukan setiap bulan merupakan pelunasan Pajak Penghasilan, yang akan diperhitungkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung pada akhir tahun. 2. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 : Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21, disamping kewajiban untuk menghitung dan menyetorkan serta melaporkan Pajak Penghasilan Dana Pensiun sendiri, Dana Pensiun wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Penghasilan berupa : 

Upah atau gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun, yang dilakukan oleh Dana Pensiun kepada orang pribadi, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan untuk Dana Pensiun. Dengan demikian, Dana Pensiun harus melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas : o Gaji dan tunjangan serta pembayaran lain kepada Pegawai Dana Pensiun o Honorarium dan tunjangan serta pembayaran lain kepada anggota Dewan Pengawas 24

o Upah dan pembayaran lainnya kepada pribadi lainnya yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan Dana Pensiun 

Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun kepada semua Pensiunan.



Honorarium dan pembayaran lain kepada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam bentuk pemberian jasa termasuk jasa tenaga ahli untuk Dana Pensiun.



Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi untuk Dana Pensiun sebagai penyelenggara kegiatan.

3. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 : Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23, Dana Pensiun wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Penghasilan berupa : Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dana pensiun melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas : 

Imbalan sehubungan dengan jasa para Mitra Kerja : Jasa Manajemen Investasi, Jasa

Konsultasi Perusahaan Konsultan, Jasa Audit Akuntan Publik, Jasa

Valuasi Aktuaria, Jasa Penilaian Perusahaan Penilai/Appraisal, Jasa Konstruksi Pemborong, dan Jasa Lainnya. Tata Cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) diatur didalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan atau Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. XI. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax/VAT) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan Nilai yang terjadi atas barang (barang kena pajak/BKP) atau jasa (jasa kena pajak/JKP) dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tak Langsung, dalam arti bahwa penanggung pajak atau wajib pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya, tetapi dihitung, dipungut dan disetorkan oleh pihak lain, atau pedagang yang penyerahan barang atau jasa.

25

Di Indonesia dikenal adanya sistim tarif tunggal dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yakni sebesar 10 (sepuluh) %, dengan catatan, bahwa dengan Peraturan Pemerintah, tarif PPN tersebut dapat dirubah menjadi serendah-rendahnya 5 (lima) % dan setinggi-tingginya 15 (limabelas) %. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi, dan dilakukan melalui pembahasan dan penyusunan APBN dengan DPR, dengan catatan, tetap menganut sisti, tarif tunggal. Pada prinsipnya Pajak Pertambahan Nilai mulai terutang pada saat pembayaran harga atau pengganti barang/jasa (BKP/JKP) dilakukan. Dengan demikian, PPN sudah terutang, walaupun barang/jasa belum diserahkan, namun pembayaran sudah dilakukan. Batas waktu untuk pembayaran PPN adalah 7 (tujuh) hari setelah saat pembayaran. Diantara berbagai Obyek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai, yang memiliki kaitan dengan kegiatan Dana Pensiun adalah Obyek Pajak Pertambahan Nilai yang berupa : 

Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha



Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha

Disamping Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif tunggal diatas, Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan atas penjualan Barang Kena Pajak yang tergolong sebagai Barang Mewah, dalam bentuk Pajak Penjualan Batang Mewah (PPn BM), sesuai penetapan yang dibuat dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) hanya dikenakan sekali, pasa saat penyerahan oleh Produsen atau Importir, dengan tarif paling rendah 10 (sepuluh) % dan paling tinggi 75 (tujuhpuluh lima) %. Dana Pensiun harus melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPN pada saat melakukan pembayaran atas setiap penyerahan barang atau jasa (BKP/JKP) yang dibeli oleh Dana Pensiun. Untuk melakukan perhitungan besarnya PPN, pembayaran harus dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pihak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Barang Kena Pajak dapat berupa barang-barang Aktiva Operasionil (peralatan kantor, kendaraan, dll.) atau barang-barang lainnya. Tata Cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur didalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan atau Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

26

XII. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 12 Tahun 1984 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pasal 4 menyebutkan, bahwa Yang menjadi subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah : Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu Hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggraan Program Pensiun, Dana Pensiun mempunyai kewajiban pemenuhan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikenakan atas Hak dan/atau manfaat yang diperoleh atas tanah dan bangunan, baik sebagai alat penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk Aktiva Operasional, maupun sebagai bagian dari kegiatan pengembangan dana atau Investasi. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu, yang ditetapkan setiap tahun, sesuai dengan perkembangan daerah. Pajak Bumi dan Banginan (PBB) dikenakan untuk setiap tahun takwim. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5 (setengah) % dari Nilai Jual Kena Pajak, yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 (duapuluh) % dan setinggitingginya 100 (seratus) % dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Penetapan prosentasi Nilai Jual Kena Pajak dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Tata Cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan diatur didalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan atau Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. XIII. BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 21 Tahun 1977 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pasal 1 menyebutkan : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang selanjutnya disebut Pajak.

27

Dengan demikian, sebagai Badan Usaha penyelenggara Program Pensiun, Dana Pensiun juga memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan Perpajakan berkaitan dengan penyetoran Pajak dalam bentuk Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat (harus) diperoleh Dana Pensiun, untuk tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau digunakan, baik dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk Aktiva Operasional, maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dana atau Investasi. Bagi Dana Pensiun, yang menjadi obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan Undang-undang adalah Perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan Dana Pensiun, yang meliputi : 

Pemindahan Hak karena : Jual Beli, Tukar menukar, Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan, pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, atau



Pemberian Hak baru, karena : Kelanjutan dari pelepasan Hak, atau diluar pelepasan Hak.

Saat terutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta atau Putusan Hakim. Dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak, yang berupa Nilai Transaksi untuk Perolehan Hak karena Pemindahan Hak dalam Jual Beli, atau Nilai Pasar untuk Perolehan Hak karena sebab yang lainnya. Apabila Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak diketahui, atau lebih rendah dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang sama, dasar yang dipakai dalam pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Sedangkan besarnya Pajak didasarkan kepada Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak, yaitu sebesar Nilai Perolehan Obyek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak. Tata Cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan diatur didalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan atau Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

28

XIV. PAJAK BEA METERAI Undang-Undang No. 13 Tahun 1985, Tentang Bea Meterai dalam Pasal 1 menetapkan, sebagai berikut : (1) Dengan nama Bea Meterai, dikenakan Pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 2 ditetapkan, bahwa (1) Dikenakan Bea Meterai atas Dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnyayang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. b. Akta-akta notaries termasuk salinannya c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, termasuk rangkap-rangkapnya d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. .1000.000

(Satu Juta

Rupiah): 1) Yang menyebutkan penerimaan uang 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank 3) Yang berisi pemberitahuan tentang saldo rekening di Bank 4) Yang berisi pengakuan, bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. e.

Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek, yang harga nominalnya lebih dari Rp. .1000.000 (Satu Juta Rupiah)

f. Efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. .1000.000 (Satu Juta Rupiah) Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut, dalam rangka penyelenggraan Program Pensiun, Dana Pensiun mempunyai kewajiban pemenuhan Pajak yang dinamai Bea Meterai, yang dikenakan atas semua dokumen yang dibuat oleh dan/atau untuk kepentingan Dana Pensiun, dalam batasan seperti tersebut didalam Undang-undang. Bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kwitansi, Bea Meterai terutang oleh penerima dokumen.

29

Untuk dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya dokumen perjanjian, masing-masing pihak terutang Bea Meterai. Untuk dokumen perjanjian yang dibuat

dengan Akta Notaris, Bea Materai yang

terutang baik atas dokumen asli sahih yang disimpan oleh Notaris, maupun salinan yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan, terutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dati dokumen tersebut. Jika pihak-pihak tersebut menentukan lain, Maka pihak yang terutang Bea Meterai ditentukan dalam dokumen tersebut. Dasar pengenaan Bea Meterai dan Tarif Bea Meterai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Walaupun besarnya Bea Meterai pada umumnya relatif kecil, pemenuhan Bea Meterai harus mendapatkan perhatian seluruh jajaran Dana Pensiun yang terkait, karena kelalaian atau kekurangan pelunasan Bea Meterai dapat mengakibatkan tidak sahnya dokumen, disamping adanya denda yang harus dibayar. Tata Cara perhitungan dan pelaksanaan pelunasan Bea Meterai diatur didalam Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan atau Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. XV. TATA CARA PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK Mengingat luasnya masalah dan kompleksitas tata cara, serta seringnya terjadi perubahan ketentuan pelaksanaan tata cara Perpajakan, Dana Pensiun menetapkan Kebijakan sebagai berikut : 

Tata Cara pelaksanaan teknis operasional perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Dana Pensiun secara umum dilakukan oleh Bagian Akuntansi, dan diatur/ditetapkan didalam Pedoman Operasionil bagi pelaksanaan kegiatan Bagian Akuntansi.



Tata Cara pelaksanaan teknis operasional perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang dibayarkan oleh Dana Pensiun, yang harus dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak dan Pungutan lainnya berkenaan dengan kegiatan masing=masing Bagian, diatur dan ditetapkan didalam didalam Pedoman Operasionil bagi pelaksanaan kegiatan semua Bagian dan Unit Kerja Dana Pensiun.

30



Tata Cara pelaksanaan teknis operasional perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak yang diatur dan ditetapkan dalam Pedoman Operasional meliputi ketentuan-ketentuan Perpajakan yang berkaitan dengan : o Batasan tentang Subyek Pajak o Batasan tentang Obyek Pajak dan Pengecualian Obyek Pajak o Batasan tentang jumlah atau Nilai Dasar Perhitungan Pajak o Tarif atau besarnya Pajak Terutang o Prosedur dan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak o Batasan waktu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak o Formulir dan surat-surat yang digunakan o Prosedur dan tatacara pembukuan atau Akuntansi Perpajakan o Dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Operasional Perpajakan lainnya



Penetapan tatacara operasionil perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak didalam Pedoman Operasional tersebut harus selalu sesuai dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan didalam semua Undang-undang tentang Perpajakan, dan semua peraturan pelaksanannya, yang berupa Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan atau Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, serta semua perubahannya. XVI. PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA

Paksanaan kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan oleh Dana Pensiun dalam halhal tertentu dimungkinkan (atau harus) dilakukan dengan melibatkan atau memerlukan bantuan, kerjasama, dan penggunaan jasa Pihak Ketiga. Hubungan antara Dana Pensiun dengan Pihak Ketiga dalam pemenuhan kewajiban Perpajakan jasa harus diatur dan diselenggarakan sesuai dengan batasan – batasan yang ditetapkan didalam Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik, antara lain : 1. Penggunaan jasa tersebut semata-mata didasarkan kepada pemenuhan kepentingan keduabelah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. 2. Dana Pensiun menjamin tidak terjadinya diskriminasi demi terciptanya perlakuan yang adil, obyektif, jujur, dan sesuai dengan praktek – praktek hubungan kerja yang sehat.

31

Bagi Dana Pensiun, penggunaan jasa dan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemenuhan kewajiban Perpajakan harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan kelancaran, kebenaran, keamanan serta keberhasilan pelaksanaannya. Kepentingan Dana Pensiun tersebut dilatarbelakangi oleh hal – hal sebagai berikut : 

Pengelolaan Risiko Penggunaan jasa Pihak Ketiga diperlukan dalam memperhitungkan, menilai dan mengukur besarnya risiko yang mungkin timbul dan yang dihadapi oleh Dana Pensiun pada berbagai bidang, berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan. Lebih penting dari itu, penggunaan jasa Pihak Ketiga juga dimaksudkan untuk mengurangi dan membatasi kemungkinan terealisirnya potensi risiko yang ada menjadi kerugian nyata.



Keahlian Penggunaan jasa Pihak Ketiga diperlukan mengingat Dana Pensiun sendiri tidak memiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian tertentu, berkaitan dengan penyelesaian pemenuhan kewajiban Perpajakan. Bidang - bidang dan kegiatan serta fungsi yang ada pada Dana Pensiun tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka pemenuhan kewajiban Perpajakan.



Profesi Pihak Ketiga penyedia/pemberi jasa dalam bidang Perjakan memang merupakan pihak atau badan yang sesuai dengan kapasitas maupun legalitasnya memperoleh hak dan wewenang untuk menjalankan profesi tersebut, yang tidak dimiliki oleh Dana Pensiun, atau oleh pihak yang lain.



Legitimasi Beberapa jasa dan pelayanan hanya dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang secara khusus memperoleh ijin untuk itu dari yang berwajib (Pemerintah).



Efisiensi dan efektifitas Penggunaan jasa Pihak Ketiga harus dilakukan berdasarkan perhitungan pencapaian efisiensi dan efektifitas yang optimal.

Sehubungan dengan itu, penunjukan dan penetapan pihak ketiga dalam kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan harus dilakukan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang baku serta sesuai dengan ketentuan

yang diatur tersendiri didalam

Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dana Yang Baik serta semua Pedoman

32

Operasionil yang berkaitan, berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan. Disamping itu, penggunaan jasa Pihak Ketiga harus diselenggarakan dengan resmi, berdasarkan perjanjian, kontrak, atau dokumen pemberian perintah kerja sebagaimana yang lazim berlaku. Pemberi jasa dapat berupa perorangan atau perusahaan yang melakukan pekerjaan atau memberikan jasa untuk kepentingan Dana Pensiun, baik dengan bekerja sendiri atau bekerja dengan (bersama) Dana Pensiun. XVII. KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengurus Mengingat pentingnya pemenuhan kewajiban Perpajakan bagi kelangsungan dan kelancaran serta keamanan pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus merupakan Organ Dana Pensiun yang bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap penetapan dan penerapan Pedoman / Kebijakan Perpajakan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun. Pengurus setiap saat harus selalu menempatkan Perpajakan sebagai salah satu aspek terpenting dari pengelolaan Dana Pensiun, karena berkaitan dengan

pemenuhan

kewajiban perundang-undangan Dana Pensiun, disamping memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan dana. Disamping itu, kebenaran dan ketepatan perhitungan dan pemungutan, serta kelancaran penerimaan dan pembayaran yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sangat besar artinya bagi keberadaan serta penjagaan nama baik dan reputasi Dana Pensiun. 2. Direktur Bidang Akuntansi Direktur Bidang Akuntansi bertanggungjawab terhadap : 

Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan.



Mengikuti dan memperoleh informasi dan penjelasan dari pihak otoritas dan pihak-pihak lainnya tentang masalah Perpajakan dan perkembangannya, tang berhubungan dengan kegiatan Dana Pensiun.



Meneruskan dan memberikan informasi dan penjelasan perihal pemenuhan kewajiban Perpajakan kepada semua Direktur Bidang yang lain.



Membina dan melakukan supervisi terhadap semua kegiatan pemenuhan 33

kewajiban Perpajakan Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi dan Bagian lainnya yang berada dalam Bidangnya. 

Mengawasi pelaksanaan dan kebenaran perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak dari semua bidang kegiatan, yang dilakukan oleh masing-masing Bagian.



Mengkordinir hubungan baik kerjasama dengan Pendiri (Pemberi Kerja) beserta semua Unit Kerjanya berkaitan dengan pengelolaan Perpajakan.



Membina hubungan dan melakukan kordinasi tentang kewajiban Perpajakan dengan Regulator dan pihak-pihak berwajib yang terkait lainnya.



Melakukan kordinasi dan kerjasama dengan para Direktur Bidang Lainnya dalam hal masalah Perpajakan, sesuai dengan Bidang masing-masing.

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab terhadap penyusunan dan penetapan Pedoman / Kebijakan Perpajakan, Direktur Bidang Akuntansi wajib : 

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan Pedoman / Kebijakan Perpajakan dan Prosedur serta Pedoman Operasionil yang berkaitan, yang pada dasarnya harus selalu menempatkan faktor pemenuhan kewajiban Perpajakan sebagai acuan utama.



Melakukan review dan evaluasi serta melakukan revisi dan penyesuaian serta penyempurnaan butir-butir Pedoman / Kebijakan Perpajakan, Prosedur dan Pedoman Operasional yang berkaitan untuk selalu disesuaikan dan diselaraskan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.



Menampung dan memperhatikan masukan dari Direktur Bidang lainnya tentang bahan dan hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan Pedoman / Kebijakan Perpajakan serta Prosedur dan Pedoman Operasional Perpajakan.



Setiap Revisi dan Perubahan atas Pedoman / Kebijakan Perpajakan harus disusun dan diputuskan oleh Pengurus, dan dilaporkan kepada Pendiri untuk mendapatkan pengesahan berlakunya.

3. Direktur Bidang Lainnya Semua Direktur Bidang secara umum bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pengelolaan dan penatausahaan semua kegiatan pada Bidang dan Unit Kerja Dana Pensiun yang menjadi Bidangnya. Secara khusus, dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, semua Direktur Bidang bertanggungjawab untuk selalu mengkordinir, mengawasi, memonitor dan melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan Bidangnya. 34

Semua Direktur Bidang setiap saat harus dapat mengetahui dan meyakini, bahwa semua perhitungan, pemungutan dan pembayaran pajak yang harus dilakukan pada semua Bidang dan Unit Kerja dalam Bidangnya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib. Para Direktur Bidang lainnya juga berkewajiban untuk  Melakukan review dan evaluasi serta melakukan revisi dan penyesuaian serta penyempurnaan butir-butir Pedoman / Kebijakan, Prosedur dan Pedoman Operasional pada masing-masing Bidang, antara lain untuk selalu disesuaikan dan diselaraskan dengan kepentingan pemenuhan kewajiban Perpajakan, seperti yang ditetapkan dalam Pedoman / Kebijakan Peepajakan ini.  Memberikan masukan kepada Direktur Bidang Akuntansi tentang bahan dan halhal lainnya yang berkaitan dengan penyempurnaan Pedoman / Kebijakan Perpajakan serta Prosedur dan Pedoman Operasional Perpajakan.  Meneruskan semua infomasi dan penjelasan tentang masalah Perpajakan yang diterima dari Direktur Akuntansi, kepada semua Manajer Bagian yang menjadi bidangnya.  Mengawasi dan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan perhitungan, penerimaan, penyetoran pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada semua Bagian yang menjadi bidangnya. 4. Manajer Bagian Akuntansi Penyelenggaraan kegiatan operasionil pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun secara umum menjadi tanggungjawab Bagian Akuntansi, dibawah supervisi Manajer Bagian Akuntansi. Dalam kedudukan tersebut, Manajer Bagian Akuntansi : 

Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan Operasional berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun, sesuai dengan Pedoman/ Kebijakan, Prosedur dan Pedoman Operasional yang telah ditetapkan.



Mengkordinir pelaksanaan semua kegiatan Bidang Akuntansi, yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan.



Membina dan melakukan hubungan baik serta kordinasi dengan Unit Kerja Pendiri berkaitan dengan masalah Perpajakan.



Membina dan melakukan hubungan baik serta kordinasi dengan Regulator dan pihak-pihak lainnya yang terkait.



Berkordinasi dengan para Manajer Bidang yang lain dan Unit Kerja Dana Pensiun 35

lainnya, dalam hal penyelesaian Perpajakan.. 

Mencatat, menginventarisir, dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pertimbangan bagi evaluasi dan revisi terhadap Pedoman/Kebijakan Perpajakan kepada Direktur Bidang Akuntansi.

5. Manajer Bagian Lainnya Dengan diterapkannya sistim Akuntansi yang terintegrasi, maka kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun secara keseluruhan juga menjadi tanggungjawab dan sangat tergantung pada kelancaran serta ketepatan pelaksanaan Perpajakan kegiatan pada masing-masing Bagian. Dengan demikian, semua Manajer Bagian memiliki tugas dan bertanggungjawab sebagai berikut : 

Melakukan kordinasi pelaksanaan semua kegiatan di Bidang dan Bagiannya masing-masing, dengan selalu berpedoman pada Kebijaksanaan serta Prosedur dan Pedoman Operasional yang telah ditetapkan.



Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan ketepatan serta konsistensi pemasukan data (input) data dan informasi berkaitan dengan Perpajakan kedalam Sistim Komputer pada masing-masing Bidang atau Bagiannya.



Melakukan kordinasi dengan para Manajer Bagian yang lain, terutama dengan Manajer Bagian Akuntansi, berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan..



Melakukan evaluasi dan review terhadap kecukupan, kelengkapan dan penerapan semua ketentuan dalam Pedoman/Kebijakan Perpajakan, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Bagiannya.



Melakukan evaluasi dan review terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi, dalam hubungannya dengan kelangsungan pelaksanaan pemenuhan kewajiban Perpajakan pada Bagiannya, dan melaporkan/memberitahukan semua kelainan atau kekurangan yang ada.



Menyampaikan saran dan pendapat kepada Manajer Bagian Akuntansi tentang penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Perpajakan yang terkait dengan Bagian dan Unit Kerjanya.



Manajer Bagian bertanggungjawab dan melapor langsung kepada Direktur Bidang yang bersangkutan.

6. Manajer Satuan Pengawasan Intern 

Manajer Bidang Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab melakukan audit 36

internal dengan selalu melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuanketentuan penerapan prinsip-prinsip Perpajakan sebagai bagian dari review secara menyeluruh terhadap tingkat kecukupan serta kelengkapan Pedoman / Kebijakan dan Prosedur serta dokumen Buku Pedoman Operasionil Dana Pensiun. 

Mengawasi kepatuhan penerapan semua Pedoman / Kebijakan dan Pedoman Operasionil, yang berkaitan dengan penyelesaian tata kelola Perpajakan.



Pengurus dan seluruh jajaran manajemen Dana Pensiun bertanggung jawab didalam memberikan dukungan kepada jajaran Satuan Pengawasan Intern untuk menindak-lanjuti hasil pelaksanaan pengawasan, yang berkaitan dengan masalah Perpajakan.



Apabila terjadi ketidak-laziman eksternal atau internal yang dinilai/dianggap dapat berdampak terhadap penetapan Pedoman / Kebijakan dan Pedoman Operasional Perpajakan dan administasinya, Manajer Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk menyajikan hal-hal tersebut untuk mendapat perhatian Pengurus, melalui Direktur Utama. XVIII. PENUTUP

1. Ketentuan dan kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Perpajakan yang disusun oleh Pengurus dan dinyatakan berlakunya oleh Pendiri ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh Insan Dana Pensiun dan Pekerja dalam Unit Kerja Dana Pensiun dalam bersikap, berpikir dan bertindak melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 2. Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik yang berlakunya ditetapkan oleh Pendiri. 3. Pedoman/Kebijakan

Perpajakan

ini

menetapkan

prinsip-prinsip

Pedoman/

Kebijakan dari kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan Dana Pensiun. Perincian pelaksanaan dari Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Pedoman/Kebijakan berbagai bidang yang lain dan pedoman dan prosedur operasional yang ditetapkan dalam bentuk Buku Pedoman Operasional (BPO) masing-masing bidang kegiatan. 4. Sejak berlakunya Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini maka seluruh kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini akan diadakan penyesuaian. 37

5. Pedoman/Kebijakan

Perpajakan

ini

berlaku

sejak

penetapan

berlakunya

Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik oleh Pendiri. 6. Sebelum dinyatakan berlaku, Pedoman/Kebijakan Perpajakan ini diberitahukan dan disosialisasikan kepada semua jajaran Dana Pensiun. Jakarta, ………………………….. DANA PENSIUN ABCD PENGURUS

(Direktur Utama)

(Direktur)

(Direktur)

38