Nomor 47 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 ... Dalam
Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan : a. Pelepasan Kawasan Hutan ...
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri.
Pendayagunaan ... dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala.
Badan Pusat ...
Seluruh bank persepsi/ devisa persepsi/ pos persepsi mitra kerja KPPN. 15
Januari 2009. Kanwil IV DJPBN. Pekanbaru. Batam. Seluruh bank persepsi/
devisa.
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN.
TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR.
DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DENGAN POLA KEMITRAAN MELALUI.
PEMANFAATAN ... ditetapkan keputusan bersama Menteri Pertanian dan
Menteri.
HARI UBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2013. DENGAN
RAHMAT ... dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri f-
igarna7 ...
Menimbang ' a bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara.
Pendayagunaan ... menetapkan Keputusan Bersama Kepala LAN dan. Kepala
BKN ...
KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL. PENDIDIKAN
AGAMA ... MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. A. Sekolah Dasar
...
Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan.
Intern Agama Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2011 tgl. 01.
Jemput Dr. M bukan keputusan bersama. KANGAR 30 Julai - Salah seorang Ahli.
Jawatankuasa UMNO Bahagian Padang. Besar menafikan dakwaan Ketua ...
kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja sampai ...
Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak.
TENTANG. HARI LIBUR NASIONALDAN CUTI BERSAMA TAHUN 2016 ...
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi. Kementerian
Negara;.
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1985 Nomor 44
... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. (Lembaran ...
ILO setempat pada banyak Negara, atau langsung dari ILO Publications,
International Labour ...... tenaga yang ditempatkan pada bangsal TBC yang
resistan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan pendanaan,
keputusan investasi, dan kebijakan ... sampling untuk mendapatkan 99
perusahaan manufaktur sebagai sampel akhir. Analisis data ..... Analisis Statistik
Deskriptif .
Definisi Kapasitas. Kapasitas didefinisikan sebagai tingkat. Kapasitas
didefinisikan sebagai tingkat keluaran maksimum yang dapat dihasilkan per
periode ...
asuransi syariah, yang dipakai adalah risk sharing sehingga perusahaan
asuransi syariah disebut sebagai operator, bukan penanggung seperti pada
asuransi.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai. Pembentukan ....
Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah bahwa yang bersangkutan
...
merawat sepedamotor: 1. Kebersihan. Bersihkan sepedamotor, cuci seluruh
bagian sebelum memulai pekerjaan perawatan maupun perbaikan.
Sepedamotor ...
Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian agroklimat dan hidrologi; e. ... (2
) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ...
Definisi Pengambilan Keputusan. Menurut Para Ahli. G. R. Terry : ®
Pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria
tertentu atas ...
Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil
keputusan yang ... Makalah ini dimaksudkan untuk membahas mengenai
pembuatan ...
informasi dan dan aneka pandangan yang bertentangan. MACAM-MACAM
KEPUTUSAN. 1. Keputusan terprogram (programmed decision). Keputusan yang
...
kerjasama, informasi, dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam ... b. bahwa
pembentukan Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya. Masa Bakti 2008-2013 ...
KEPUTUSAN BERSAMA. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
DAN MENTERI KEHUTANAN. NOMOR : 495.1/MPP/Kep/9/2004.
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 495.1/MPP/Kep/9/2004 ----------------------------NOMOR : SK.335.1/Menhit-I/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 803/MPP/Kep/12/2002 DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 10267/Kpts-II/2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Badan Revitalisasi Industri Kehutanan yang sesuai dengan Perkembangan industri kehutanan yang terjadi, maka dipandang perlu menyempurnakan susunan pengurus dan menyesuaikan perkembangan organisasi Badan Revitalisasi Industri Kehutanan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan No. 10267/KptsII/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001; 9. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001; 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2003. MEMUTUSKAN : Menetapkan : Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan No. 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan.
PASAL I Mengubah Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan No. 10267/Kpts-II/2002 menjadi sebagai berikut : 1.
Ketentuan diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut : Susunan Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan yang dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan No. 10267/Kpts-II/2002 diubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
2
Keputusan diktum KELIMA menjadi berbunyi sebagai berikut : Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan menyelenggrakan Musyawarah Nasional (MUNAS), selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan No. 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan tanggal 13 Desember 2002.
3.
Diantara diktum KELIMA dan diktum KEENAM disisipkan satu diktum KELIMA A, berbunyi sebagai berikut : Menugaskan Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya disesuaikan berdasarkan Keputusan Bersama ini. PASAL II
(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Menteri Kehutanan No. 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan tanggal 13 Desember 2002 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan Bersama ini. (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 3 September 2004 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
MENTERI KEHUTANAN
RINI M. SUMARNO SOEWANDI
MUHAMMAD PRAKOSA
Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth : 1. Menko Perekonomian 2. Menko Politik dan Keamanan 3. Menteri Dalam Negeri 4. Menteri Perhubungan 5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Menteri Keuangan Jaksa Agung Gubernur Bank Indonesia Panglima TNI Kepala Kepolisian RI Gubernur Seluruh Indonesia Bupati/Walikota seluruh Indonesia Yang bersangkutan
LAMPIRAN : Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor