KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Nomor ...

23 downloads 316783 Views 3MB Size Report
perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian ... Indonesia Tahun 2008 Nomor I34, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia ... dan Tata Kerja Kementerian Agama;. 13. Keputusan ...
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Nomor: 522Tahun20l2 TENTANG PERSETUJUANPEMBUKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM PADA TINTVERSITASTSLAMNEGERI (UIN) SLTNANKALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM, Menimbang

a. bahwadalaritupayamencerdaskan kehiclupan bangsadan meningkatkan akses masyarakatterhadappendidikantinggi, perlu pengembangan kelembagaan; b. bahwadalamrangkapembinaandan pengembangan PerguruanTinggi Agama Islam di Indonesia,Direktur JenderalPendidikanIslam melakukanpengawasan pendidikantinggi agama ataspenyelenggaraan Islam; c. bahwadalam rangkapembinaan,pengembangan dan pengawasan atas perguruantinggi agamaIslam, DirektoratJenderalPendidikanIslam telah melakukan pengkajianterhadap usulan PembukaanFakultas EkonomidanBisnislslampadaUIN SunanKalijagaYogyakarta; d. bahwa berdasarkanpertirnbanganpada huruf a, b dan c, perlu menetapkanKeputusanDirektur JenderalPendidikanIslam tentang persetr.rjuan pembukaan FakultasEkonomidan BisnisIslampadaUIN SunanKalijagaYogyakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentangYayasan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 112, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4132)sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4a3D; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikan Nasional(Lembarari NegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nornor78, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran NegaraRepubikIndonesia Nomora586); 4. PeraturanPemerintahNomor l9 Tahun2005 tentangStandarNasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2005Nomor 41,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomora496); 5. PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun2007 PendidikanAgamadan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun PendidikanKeagamaan 2007 Nomor 124, TarnbahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I34, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4897); 7. Peraturan PemerintahNomor 37 Tahur 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5007); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggafaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151); 9. Peraturan Presiden Nomor 47 tahttn 2009 tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerianNegara; 10, Peraturan PresidenNomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanPresidenNomor 67 Tahun2010; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi sebagaimanatelah diubah denganPeraturanMenteri PendidikanNasional Nomor 6 Tahun 2010; 12. PeraturanMenteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianAgama; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232N12000 tentang PedomanPenyusunanKurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234N/2000 tentang PedomanPendirian PerguruanTinggi; 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian PerguruanTinggi Agama; 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan,Pengendaliandan Pembinaan Program Diplom4 Sarjana PerguruanTinggi Agama Islam; dan PascasarJffiLapada Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Agama 17. Keputusan Menteri PenyusunanKurikulum PendidikanTinggi Agama Islam; 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk PelaksanaanPembukaanProgram Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Memperhatikan

: 1. Hasll Presentasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Alauddin Makassar perihal PembukaanFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada hari Kamis, 16 Februari2}l2; 2. Surat Revisi usulan pembukaan Fakultas dan Pembukaan Prodi Baru | 12012 UIN Sunan Kalijaga YogyakartaNomor: UIN.2i12/PP.00.9/035 tanggal 22 F ebruari2412.

/

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

ISLAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TENTANG PERSETUruAN PEMBUKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PADA LTNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UTN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2012.

KESATU

Memberikan persetujuan PembukaanFakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam PadaUniversitas Islam Negeri (Un0 SunanKalijaga Yogyakarta.

KEDUA

Universitas Islam Negeri sebagaimanadimaksud pada diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakanProgram Studi Strata Satu (Sl) Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk perpanjangan ijin dan memperolehakreditasi.

KETIGA

Berkenaan dengan persetujuanpembukaanfakultas sebagaimanadimaksud pada diktum KESATU, UIN Sunan Kahjaga segeramengajukan perubahan Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Sebelum perubahan Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja baru mendapatkanpersetujuan,hal-hal yang berkenaandengantunjanganjabatan akibat keputusan ini tidak diperkenankan dibayarkan dari anggaran pemerintah(DIPA/PNBPIBLU).

KELIMA

Bagi penyelenggara perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan sebagaimanadimaksud pada diktum KESATU keputusanini.

KEENAM

Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta 2 1 M A R E T2 A I 2

Ditetapkandi :

DERAL,

sYAMf .

-