Komik Membangun BKM. Oktober ..... timbul. Hal ini dimaksudkan agar seluruh
warga dewasa di ... dewasa, tempat pertemuan di tempat yang netral, waktu.
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
MANDIRI
PERKOTAAN
3 Membangun BKM
Siklus Kegiatan PNPM Mandiri-P2KP
Membangun BKM
Membangun BKM
Seri Siklus PNPM Mandiri-P2KP
Komik Membangun BKM
Oktober 2007 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pengenalan Tokoh
Pak Paskalis
Pak Agus
Pak Lurah
Fasilitator Kelurahan
Bu Ketut
Pak Kardi
Pak Iman
Bu Yuli
Bu Sri
Bu Ikah
Fasilitator Kelurahan
Apa kabar Pak Agus ?
Baik juga pak, Bapak ada perlu ke Pak Lurah ?
Eh, Pak Paskalis. Kabar baik, bagaimana kabar Bapak ?
Iya nih, kebetulan ada janji dengan Pak Lurah untuk ketemu di sini.
PJOK = Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
1
Oh, kok Bu Adit tidak kelihatan, apa tidak ikut ?
Kebetulan Bu Adit lagi di Kelurahan lain.
Eh iya Pak, kapan kita ada pertemuan lagi ?
Iya, baru saya mau memberi kabar kepada Bapak, apa besok lusa kita bisa melakukan pertemuan ?
Bisa Pak, kebetulan Pak Lurah menawarkan di balai desa, katanya biar lebih luas tempatnya
Bagus Pak, kalau begitu sebelum pertemuan nanti, saya dan teman saya akan ke rumah Bapak untuk persiapan pertemuan nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan mulai musyawarah mengenai tatacara “Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM”.
DI BALAI KELURAHAN
2
Pada kesempatan ini, kita akan dibantu oleh fasilitator kelurahan yaitu Bapak Agus dan temannya, Ibu Yuli.
Untuk penjelasan berikutnya, saya persilakan kepada Pak Agus dan Bu Yuli untuk memulai kegiatan kita ini.
Apakah Bapak dan Ibu sudah ada gambaran untuk tahapan pembangunan BKM ini ?
Terimakasih Pak Lurah. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita akan memulai kegiatan kita selanjutnya, yaitu Pembangunan BKM.
Oh ya, bagaimana setelah kemarin kita nonton VCD mengenai pembangunan BKM ?
Yang di rumah Bu Ratna? Cukup jelas, apalagi setelah kita mendiskusikannya.
3
Sebelum membentuk Panitia, apa tidak sebaiknya kita berdiskusi dahulu ‘Mengapa Perlu Membangun BKM’ ? Ya tentu Pak !
Kita harus membentuk Panitia terlebih dahulu.
Terimakasih Pak Agus, waktu kegiatan PS apakah ada yang berkaitan dengan kelembagaan ?
Kita kan sudah melakukan kegiatan PS, apa hasilnya bisa dipakai untuk pembangunan BKM ? Bu Yuli mau membantu menjelaskan ?
Ada LPM, BPD, dan PKK.
Adaaa.....
Apakah dari kajian kelembagaan ada salah satu lembaga di Kelurahan kita yang sudah mencerminkan sebagai “lembaga Pimpinan kolektif” ?
Karang Taruna juga
PS = Pemetaan Swadaya BKM = Badan Keswadayaan Masyarakat
LPM = Lembaga Pemberdayaan Masyarakat BPD = Badan Perwakilan Desa PKK = Program Kesejahteraan Keluarga
4
Maksudnya sebagai wadah yang dibangun dari dan oleh masyarakat ?
Kalau yang seperti itu belum ada ya di kita ?
Ya, belum...
Betul Pak.
Ya betul, nampaknya belum ada. Dengan demikian kita perlu lembaga milik masyarakat yang bisa dipercaya.
Yang Ibu maksud BKM ?
Iya, atau bisa dengan nama lain. Sepanjang prinsipnya lembaga tersebut dari dan oleh masyarakat. Kalau dalam kajian kepemimpinan bagaimana ?
5
Maksud Ibu yang dipilih langsung oleh masyarakat ?
Nah, yang itu juga tidak ada ya ?
Iya, tidak ada.
Betul Ibu. Kalau begitu harus ada syarat-syaratnya ya jadi anggota BKM ?
Harus baik orangnya.
Iya Bu, menurut Ibu apa syaratsyaratnya ? Iya, mau kerja tapi tidak perlu dibayar, jadi relawan. Jujur.
Mau kerja juga kan Bu ?
6
Betul seperti itu syaratsyarat anggota BKM.
Caranya bagaimana Bu ?
Pertama kita akan membentuk Panitia Pembentukan BKM terlebih dahulu.
Apakah nanti pemilihannya langsung di Kelurahan ? Maksud Ibu di RT ? Dan pemilihannya tertutup seperti PEMILU ?
Pemilihan dilakukan di basis terkecil, dan dilakukan secara tertutup.
Setelah itu baru ke Kelurahan. Dan model pemilihannya tertutup seperti PEMILU. Tapi caranya kita akan melakukan pemilihan di RT terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan melakukan pemilihan di Kelurahan.
Iya bila basis terkecil di kelurahan ini RT. Siapa saja yang boleh memilih dan dipilih ?
Kriterianya siapa yang menentukan Bu ? Kalau menurut Bapak dan Ibu sebaiknya siapa yang menentukan ?
Semua orang dewasa, yang sesuai dengan kriteria.
7
Masyarakat...!
Ya, karena anggota BKM adalah pimpinan kolektif yang dipilih oleh masyarakat, maka kriterianya pun harus ditentukan oleh masyarakat.
Apakah boleh masyarakat kampanye sebelum pemilihan ?
Seharusnya tidak perlu ya ?
Menurut Bapak dan Ibu, boleh tidak kampanye kalau persyaratannya seperti tadi; baik, jujur, mau bekerja dan tidak perlu dibayar (relawan) ?
Baiklah kita sepakat tidak ada kampanye ya...
Betuuul.....
8
Perempuan juga boleh kan dipilih ?
Berarti semua orang berhak dipilih, baik lakilaki maupun perempuan asalkan memiliki sifat-sifat baik tadi.
Tentu ada Bu...
Apakah sifatsifat yang tadi ada pada perempuan dan laki-laki ?
Kami kira Betul Ibu, semuanya ada lagi sudah jelas yang belum Bu, mungkin jelas atau kita sekarang mau ditinggal tanyakan ? membentuk panitia.
Iya Bu, tapi nanti kalau ada yang belum jelas kita masih bisa diskusi lagi ya...?
Tentu Pak.
Akhirnya kamipun sepakat membentuk Panitia dengan disaksikan oleh Pak Lurah.
9
INFORMASI TAMBAHAN BKM merupakan nama ‘generic’ dari suatu lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga di tingkat kelurahan/ desa, yang diprakarsai serta dikelola secara mandiri oleh masyarakat warga dalam upaya memenuhi kebutuhan/ kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan menyatakan kepedulian bersama, dengan berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan (Ikhlas, Jujur, dan Adil).
BKM bermakna sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat yang menjadi wadah masyarakat bersinergi dalam memenuhi kebutuhan bersama dan wadah menggalang segenap potensi kekuatan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama maupun mengakses berbagai peluang sumber daya dari luar.
I
BAGAIMANA PROSES PEMBANGUNAN BKM ? Yang dimaksud dengan proses pembangunan BKM adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan masyarakat kelurahan, dikoordinir panitia pembangunan BKM, baik dalam rangka untuk merevitalisasi, merestrukturisasi dan pemilihan ulang anggota-anggota lembaga yang ada sebagai BKM maupun proses membentuk lembaga baru sebagai BKM dan memilih anggota-anggotanya. Kegiatan proses pembentukan BKM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
Menyusun Draft Anggaran Dasar dan Tata Tertib Pemilihan Panitia pembangunan BKM bersama dengan relawan-relawan dan perangkat kelurahan, difasilitasi fasilitator, membuat draft rumusan awal anggaran dasar (AD) BKM dan tata tertib pemilihan utusan warga dan anggota BKM untuk dibahas di tingkat komunitas atau satuan unit wilayah terkecil (misalnya; RT, dan lain-lain) guna mendapatkan kesepakatan oleh sebanyak mungkin warga. Sedangkan untuk ART (anggaran rumah tangga) disusun dan ditetapkan oleh BKM setelah BKM berdiri.
A. Hasil yang Diharapkan: Panitia mampu menyusun draft AD BKM atau review AD lembaga yang ada bila yang dilakukan adalah memampukan lembaga yang ada sebagai BKM, serta menetapkan tata tertib pemilihan utusan warga (berapa jumlah per satuan unit wilayah terkecil, misal: tingkat RT, dan lain-lain) serta tata tertib pemilihan anggota BKM pada rembug warga tingkat kelurahan.
ii
B. Waktu Pelaksanaan: Penyusunan draft AD BKM dan tata tertib dilaksanakan pada minggu ke-3 proses tahapan kegiatan pembentukan BKM atau pada minggu pertama setelah panitia pembentukan BKM telah ditetapkan dalam rembug warga tingkatt kelurahan.
C. Pelaksana Penyusunan Draft AD BKM dan Tata Tertib Pemilihan: Pelaksanaan penyusunan draft AD BKM dan tata tertib dikoordinir Panitia pembentukan BKM yang dapat melibatkan relawan-relawan masyarakat bersama perangkat kelurahan/desa setempat serta difasilitasi Tim Fasilitator dan PJOK setempat. Tim Fasilitator berkewajiban menjaga agar draft AD BKM dan tata tertib tidak menyimpang dari prinsip dan nilai universal di P2KP serta substansi dan kriteria BKM.
D. Peserta Penyusunan Draft AD BKM dan Tata Tertib: Selain panitia pembentukan BKM, relawan-relawan dan perangkat kelurahan/desa, dapat diundang pula tokoh-tokoh masyarakat setempat dan warga miskin serta kelompok perempuan. Dalam hal yang dilakukan adalah memampukan lembaga yang ada sebagai BKM, maka pengelola lembaga dimaksud wajib hadir untuk bersama menyempurnakan AD lembaga agar sesuai dengan substansi dan kriteria BKM.
iii
E. Agenda Pembahasan: Panitia pembentukan BKM membahas secara intensif draft anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM mencakup: > Misi, tugas pokok dan fungsi BKM > Tujuan BKM > Kegiatan BKM > Berapa jumlah utusan satuan unit wilayah terkecil (RT atau lainnya) > Berapa jumlah anggota BKM > Kriteria anggota BKM > Jumlah nama yang dipilih pada pemilihan utusan warga dan pemilihan anggota BKM > Serta ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan substansi maupun kriteria BKM. Draft rumusan anggaran dasar dan tata tertib tersebut kemudian menjadi bahan yang akan dibahas dalam pertemuan warga di tiap satuan unit wilayah terkecil (misalnya; RT dan lain-lain) untuk disempurnakan dan disepakati pada rembug warga tingkat kelurahan tentang rapat pembentukan BKM.
F. Dokumentasi: Panitia pembentukan BKM mendokumentasikan draft AD BKM dan tata tertib untuk disampaikan melalui FGD-FGD di tingkat unit satuan wilayah terkecil (RT atau lainnya). Relawan-relawan, Fasilitator, Lurah/Kepala Desa dan PJOK memperoleh salinan dari draft AD BKM tersebut.
iv
G. Alat Bantu: Agar pelaksanaan penyusunan draft AD BKM dan tata tertib dapat berjalan lancar dan efektif, maka alat-alat bantu yang perlu dipersiapkan, antara lain sebagai berikut: > Panduan AD BKM dan Contoh AD BKM sesuai lampiran buku pedoman ini; > AD lembaga yang akan dimampukan sebagai BKM, apabila pilihan masyarakat adalah revitalisasi dan restrukturisasi lembaga yang ada. > Alat tulis kantor sesuai kebutuhan, dan lain-lain.
Dalam hal masyarakat menyepakati untuk memampukan lembaga yang ada sebagai BKM, maka yang dilakukan panitia pembangunan BKM adalah mereview AD lembaga tersebut dan menyusun draft penyempurnaan agar sesuai ketentuan substansi serta kriteria BKM untuk dibahas dan disepakati seluruh masyarakat, mulai tingkat RT hingga tingkat kelurahan.
v
BAGAIMANA PROSES PEMILIHAN ANGGOTA BKM ? Filosofi dalam memilih utusan warga dan anggota BKM: “ Lebih baik mendapat pilihan pemimpin yang paling buruk dari kumpulan orang-orang baik, daripada mendapat pilihan pemimpin yang terbaik dari kumpulan orang-orang buruk”.
1. Pemilihan utusan warga di tingkat akar rumput atau di tingkat komunitas yang warganya saling kenal, misalnya tingkat unit warga terkecil (RT, dan lain-lain). Mekanisme pemilihan utusan warga harus dilakukan dengan mekanisme tanpa kampanye, tanpa pencalonan, secara rahasia, dan tertulis, dengan proses sebagai berikut: a. Warga yang hadir dalam pertemuan tingkat satuan unit wilayah terkecil (RT atau lainnya) bersama relawan dan fasilitator melakukan FGD kepemimpinan moral. Bila FGD ini telah dilakukan dalam pemetaan swadaya, maka kegiatan ini merupakan penyegaran/refreshing untuk mengingatkan kembali warga; b. Setelah FGD kepemimpinan moral, masyarakat/warga setempat membahas dan menyepakati kriteria-kriteria utusan warga yang akan dipilih. Untuk lebih mempermudah, ada baiknya dari sekian banyak kriteria usulan yang diusulkan oleh warga, minta untuk diprioritaskan pada 3 atau 5 kriteria yang dianggap paling penting dan diterima semua pihak. Kriteria yang menjadi prioritas adalah kriteria yangberkaitan dengan sifat kemanusiaan seseorang;
vi
c. Selanjutnya atas dasar kriteria yang telah disepakati warga tersebut, Panitia pembentukan BKM mengkoordinir pelaksanaan pemilihan utusan warga di tingkat satuan unit wilayah terkecil bersangkutan. Minta semua warga yang hadir, yang memenuhi kriteria, untuk melakukan pemilihan. d. Tiap pemilih (mempertimbangkan keterlibatan wanita dan kelompok rentan) memilih 2 s/d 3 nama berbeda (sesuai kesepakatan panitia pembentukan BKM) yang dianggap masyarakat paling dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kualitas sifat kemanusiaan, bukan hanya kewilayahan, dengan cara menuliskan nama-nama tersebut secara rahasia, tanpa pencalonan, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu. e. Hasil-hasil pilihan warga pada saat itu pula dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka di hadapan warga setempat. f. Semua warga yang dipilih di FGD tingkat satuan unit wilayah terkecil kemudian menjadi Utusan warga BKM dari pilihan warga bersangkutan. Jumlah Utusan warga yang dipilih dari tiap satuan unit wilayah terkecil sebelumnya diputuskan oleh Panitia Pembentukan BKM dalam Rembug Warga penyepakatan merevitalisasi atau membentuk lembaga baru BKM. g. Tiap Utusan warga yang terpilih ini menjadi peserta pada saat rembug warga pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan.
vii
Teknis Pelaksanaan FGD kepemimpinan moral dan pemilihan utusan warga di tingkat komunitas atau satuan unit wilayah terkecil (RT atau lainnya) harus secara cermat mempertimbangkan waktu, tempat dan hambatan psikologis yang mungkin timbul. Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga dewasa di wilayah bersangkutan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam FGD tersebut. Misalnya, undangan pertemuan ditujukan kepada nama-nama seluruh penduduk dewasa, tempat pertemuan di tempat yang netral, waktu pertemuan diselenggarakan pada waktu warga yang bekerja dan kaum perempuan bisa hadir, serta penyiapan teknis lainnya yang dapat lebih mendorong keterlibatan segenap masyarakat dewasa di wilayah tersebut.
2. Pemilihan Anggota BKM pada Rembug Warga di Tingkat Kelurahan/Desa. Panitia pembentukan BKM bekerjasama dan berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa serta relawan-relawan setempat melakukan proses persiapan pelaksanaan pembentukan BKM di kelurahannya, misalnya pembuatan undangan, pengaturan tempat dan waktu, penyiapan kertas suara, dan lain-lain. Ketentuan dan mekanisme pemilihan anggota BKM dalam rembug warga tingkat kelurahan sama dengan pemilihan utusan warga, antara lain: yakni dengan mekanisme tanpa kampanye, tanpa pencalonan, secara rahasia, dan tertulis.
viii
Proses pemilihan: a. Panitia pembentukan BKM serta lurah/kepala desa memfasilitasi peserta untuk membahas masukan warga tentang draft AD BKM dan menetapkan AD BKM di kelurahan bersangkutan, sekaligus penetapan deklarasi pembentukan BKM; b. Selanjutnya, panitia pembentukan BKM serta lurah/kepala desa meminta relawan bersama fasilitator untuk memfasilitasi peserta dalam melakukan FGD refleksi kepemimpinan moral, sebagai penyegaran/refreshing; c. Setelah FGD refleksi kepemimpinan moral, peserta rembug membahas dan menyepakati kriteria anggota BKM di wilayahnya. Untuk lebih mempermudah, ada baiknya dari sekian banyak kriteria usulan yang diusulkan oleh peserta, minta untuk diprioritaskan pada 3 atau 5 kriteria yang dianggap paling penting dan diterima semua pihak; d. Selanjutnya atas dasar kriteria yang telah disepakati warga tersebut, Panitia pembentukan BKM mengkoordinir pelaksanaan pemilihan anggota BKM di kelurahan/desa bersangkutan. Minta semua utusan warga yang memiliki hak suara untuk melakukan pemilihan. e. Tiap pemilih memilih 3-5 nama berbeda (sesuai kesepakatan panitia pembentukan BKM) dari warga di kelurahannya yang dianggap paling dapat dipercaya, relawan/ikhlas, jujur, dan adil (aspek moral), dengan cara menuliskan nama-nama tersebut secara rahasia, tertulis, tanpa pencalonan,tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu.
ix
f. Hasil-hasil pilihan utusan warga pada saat itu pula dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara sempura di hadapan peserta rembug warga tingkat kelurahan setempat. Dari jumlahsuara yang terkumpul, kemudian dipilih 9 s/d 13 nama yang mendapatkan perolehan suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai anggota BKM kelurahan bersangkutan. g. Para anggota BKM tersebut kemudian memilih siapa di antara mereka yang akan menjabat koordinator BKM atau sebutan lain yang tidak mencerminkan hubungan struktural antar sesama anggota BKM.
Proses penyiapan pelaksanaan rembug warga kelurahan untuk pembentukan dan pemilihan anggota BKM adalah tanggungjawab Panitia Pembentukan BKM bersama dengan Lurah/Kepala Desa setempat. Oleh karena itu, Fasilitator dan KMW tidak dibenarkan melaksanakan sendiri proses persiapan pembentukan BKM tersebut, misalnya membuat undangan atau membuat kertas suara dan lain-lainnya untuk seluruh wilayah kelurahan binaan yang dilakukan KMW atau Fasilitator atau siapapun sama sekali dengan alasan apapun, karena menyumbat aspirasi masyarakat dan mematikan karakteristik khas kriteria anggota BKM dari masing-masing kelurahan. Peran KMW dan Fasilitator adalah memfasilitasi substansi prinsip dan nilai P2KP dapat dilaksanakan masyarakat dalam proses pembentukan BKM.
x
Diagram Alir Kegiatan
PEMBANGUNAN BKM Diagram Alir Kegiatan
PEMBANGUNAN BKM BLM-I
Hasil Pemetaan Swadaya
Evaluasi Kesiapan Pembentukan BKM
BA-01
BA-02
0714*
0713*
Pelatihan UP-UP& Sekretariat
Pembentukan UP-UP& Sekretariat 0712 *
Penyusunan PJM
Pelatihan Dasar BKM
0711*
0710 *
Pencatatan Akte Notaris BKM
Sosialisasi Hasil Pembentukan BKM 0709 *
0702 * Rembug Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pembentukan BKM ( Pokja Pemilihan Anggota BKM, Pokja Perumus AD BKM, Pokja Pemantau Partisipatif)
Rapat Pemilihan Koordinator BKM
0703* Rapat Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM (oleh Pokja Pemilihan Anggota BKM)
0704* Penyusunan AD BKM
0705 *
0708 *
Rembug Warga Tkt. RW dan Kel./ Desa untuk Sosialisasi dan Pernyataan Kesiapan Masyarakat dalam Pembentukan BKM
Pertemuan Refleksi Panitia Pembentukan BKMtentang hasil pemantauan
(oleh Panitia Pembentukan BKM)
(oleh Pokja Perumus AD BKM)
0701* Bimbingan Fasilitator tentang Pembentukan BKMdan penyusunan Rencana Aksi
0707 *
0706* Pemilihan Utusan Warga Tingkat RT/ Kelompok Basis Terkecil
Rembug Warga Tingkat Kelurahan untuk Pengesahan AD BKM, Pemilihan Anggota BKMdan Pengukuhan Anggota BKMsebagai Pimpinan Kolektif
*= kode Quick Status
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
MANDIRI
PERKOTAAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi : Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) .......................................... Korkot ...................... Provinsi ............................................................................................. Jalan ............................................................................................. Telepon .............................................................................................. Fax ............................................................................................. E-mail .............................................................................................
Posko Tim Faskel .......
................................................................................................. Jalan ..................................................................................... Jalan Telepon ...................................................................................... Telepon .................................................................................................. ................................................................................................. Fax ..................................................................................... Fax E-mail ..................................................................................... E-mail ..................................................................................................
PNPM MANDIRI - P2KP PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) Website: www.p2kp.org I www.pnpm-perkotaan.org E-mail:
[email protected] &
[email protected] SMS: 0817148048 Po Box 2222 JKPMT
