LAPORAN PELAKSANAAN - Bank bjb

REVISI LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) bank bjb, TAHUN 2012

I. GOOD CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan/diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. bank bjb sebagai bank umum yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha bank demi kepentingan stakeholder seperti para nasabah, investor, para pemegang saham serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya. 1. Prinsip-prinsip Utama Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut : 1. transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan; 2. akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif; 3. pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat; 4. independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan 5. kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) dalam KUDT bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran bank bjb akan selalu berpedoman pada Good Corporate

1

Governance (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh di bank bjb seperti yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, bank bjb telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi Good Corporate Governance (GCG) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. 2. Visi, Misi dan Corporate Values

Visi : Menjadi 10 Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. Misi : - Penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah ; - Melaksanakan penyimpanan uang daerah ; - Salah satu sumber pendapatan asli daerah. Nilai-nilai Budaya Perusahaan bank bjb Nilai-nilai Budaya Perusahaan bank bjb merupakan penjabaran atas slogan bank bjb sebagai acuan pokok bagaimana perilaku bank bjb dengan segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan nilai-nilai perusahaan bank bjb sebagai berikut :

SPIRIT Service Excellence Professionalism Integrity Respect Intelligence Trust

Dari keenam nilai perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 14 (empat belas) perilaku utama yang meliputi :

GO SPIRIT Corporate Values 1. Service Excellence 2. Professionalism

Perilaku Utama 1. Ramah, tulus, kekeluargan 2. Selalu memberikan pelayanan prima 3. Cepat, Tepat, Akurat

2

3. Integrity 4. Respect 5. Intelligence 6. Trust

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kompenten dan bertanggungjawab Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan Konsisten, disiplin, dan penuh semangat Menjaga citra Bank melalui perilaku terpuji menjungjung tinggi etika Fokus pada nasabah Peduli pada lingkungan Selalu memberikan solusi yang baik Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri Menyukai perubahan yang positif Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan, Kerjasama yang sehat Menjaga rahasia bank dan perusahaan

dan

dan

3. Struktur Good Corporate Governance

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di bank bjb berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan bank bjb yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional. Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sehari-hari. 4. Dewan Komisaris a. Susunan Dewan Komisaris : - Akta No. 74, 75, 76 tanggal 25 Juli 2011 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Menetapkan Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut : Agus Ruswendi Muhadi Klemi Subiyantoro Achmad Baraba Yayat Sutaryat

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

- Akta No. 129, 130 tanggal 27 September 2012 Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Menetapkan Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut : Agus Ruswendi Muhadi Klemi Subiyantoro

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen

3

Achmad Baraba Yayat Sutaryat Rudhyanto Mooduto

Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Menurut Surat

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/DK/2007 : 1) Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2) Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank; 3) Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal Iain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku; 4) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan; 5) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundangundangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 6) Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 7) Mengevaluasi Iaporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan Iaporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas Iainnya; 9) Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling Iambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya ; a) Pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

4

b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komitekomite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia; 10) Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/jenjang; 11) Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi; 12) Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakankebijakan yang telah disetujui; 13) Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara; 14) Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank; 15) Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Komisaris; 16) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; 17) Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten; 18) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis. Pada Tahun 2012 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap : - Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012 melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ; - Pemantauan kerja Keuangan bank bjb ; - Pemantauan kerja Non Keuangan bank bjb.

5

5. Komisaris Independen Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional bank secara umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Komisaris Independen juga mempunyai tanggung jawab khusus yaitu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas Bank. 6. Direksi a. Susunan Direksi - Akta Nomor 129 dan 130 tanggal 27 September 2012 Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Menetapkan Susunan Direksi sebagai berikut : Bien Subiantoro Arie Yulianto Entis Kushendar Zaenal Aripin Acu Kusnandar Djamal Muslim

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

- Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 575/SK/DIR-CS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penetapan Susunan Direksi mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 530/SK/BOD-CS/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Penetapan Susunan Board of Directors. Menetapkan susunan Direksi bank bjb sebagai berikut : Bien Subiantoro Entis Kushendar Arie Yulianto Zaenal Aripin Acu Kusnandar Djamal Muslim

Direktur Utama Direktur Trisuri dan Internasional Direktur Konsumer Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Direktur Komersial Direktur Operasi

6

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi menurut Surat Keputusan Direksi Nomor 519/SK/DIR-CS/2011 : - Tugas Direksi : 1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank; 2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Direksi mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; 5) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Bank yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan; 6) Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan Bank kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya : a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, secara catatan atas laporan keuangan tersebut ; b) Laporan mengenai kegiatan Bank ; c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank ; e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau ; f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ; g) Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Bank untuk tahun baru lampau.

7

7) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya : a) Satuan kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional; b) Satuan kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia; c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan hukum, perundang-undangan serta peraturan Bank Indonesia atas operasional yang memiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia. 8) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; 9) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; 10) Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; 11) Pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau memiliki benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi ; 12) Direksi melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya; 13) Tiga bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/menetapkan kebijakan yang bersifat strategis ;

8

14) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan Komisaris ; 15) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris ; 16) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Corporate Secretary ; 17) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya ; 18) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank dan Standar Etika yang tercantum pada Pedoman Kerja ini. - Tanggung Jawab Direksi 1) Direksi bertanggung jawab atas Laporan Keuangan ; 2) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegial. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya ; 3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; 4) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (Corporate Social Responsibility) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial bank ; 5) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh Direksi ; 6) Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan tata perilaku (Code of Conduct) di lingkungan perusahaan. 7. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum, bank bjb telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau

9

antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, adalah : 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan Laporan Keuangan Tahunan Bank; 2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris; 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris ; 4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi ; 5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ; 6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ; 7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris ; 8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ; 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ; 10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi; 11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi - fungsi manajemen terkait operasional bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi ; 12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ; 13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komitekomite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ;

10

14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi ; 15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris; 16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris ; 18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Built, Operate, and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Built, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama ; Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain ; Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ; Melakukan hapus tagih terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ; 20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan

11

nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 8. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris melakukan rapat rutin dan rapat non-rutin setiap diperlukan, sedangkan Direksi mengadakan rapat setiap minggu sesuai dengan yang diperlukan. Rapat bersama Dewan Komisaris Direksi diadakan paling sedikit satu kali setiap bulan atau setiap dibutuhkan.

kali dan dan kali

9. Komite di bawah Dewan Komisaris Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. a. Komite Audit Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas sistem pengendalian intern, internal audit dan proses pelaporan keuangan. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk membentuk Komite Audit sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertangungjawaban, independensi, dan kewajaran. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan mengkaji laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya sebelum diberikan Bank kepada stakeholders serta menelaah sistim pengendalian internal bank, dan efektifitas fungsi audit internal. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, dengan berpedoman antara lain: a) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara ; b) Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Jabar Nomor : 04A/SK/DK/2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Pembentukan Komite Dan Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris PT. Bank Jabar. Dalam periode 2012 terdapat perubahan susunan Komite Audit bank bjb, sehingga secara keseluruhan susunan Komite bank bjb adalah sebagai berikut: a) Periode Januari 2012 sampai dengan Juli 2012

12

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02/SK/DK/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite-Komite, Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia Nomor 456/SK/DIR-SDM/2011 dan Nomor 596/SK/DIR-SDM/2011. Adapun susunan Komite Audit adalah sebagai berikut : Ketua : Klemi Subiyantoro (Komisaris Independen) Anggota : - Achmad Baraba (Komisaris Independen) - Ramson Sinaga (Independen) - Erick (Independen) b) Periode Agustus 2012 sampai dengan September 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02/SK/DK/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite-Komite dan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia Nomor 438/SK/DIRSDM/2012 dan Nomor 439/SK/DIR-SDM/2012. Adapun susunan Komite Audit adalah sebagai berikut : Ketua : Klemi Subiyantoro (Komisaris Independen) Anggota : - Achmad Baraba (Komisaris Independen) - Ramson Sinaga (Independen) - Memed Sueb (Independen) - Suwarta (Independen) c) Periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 06/SK/DK/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pada Dewan Komisaris. Adapun susunan Komite Audit adalah sebagai berikut : Ketua : Klemi Subiyantoro (Komisaris Independen) Anggota : - Achmad Baraba (Komisaris Independen) - Rudhyanto Mooduto (Komisaris Independen) - Ramson Sinaga (Independen) - Memed Sueb (Independen) - Suwarta (Independen) Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite bertindak secara independen terhadap Direksi dan Auditor Ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris. Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

13

1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank dapat dimengerti, transparan dan dapat diandalkan ; 2. Menilai Pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal maupun Audit Eksternal, sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar ; 3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan dan investigasi akan adanya kesalahan maupun kecurangan, melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya; 4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Internal, pelaporan dan temuan yang signifikan ; 5. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ; 6. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan mendorong adanya komunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan ; 7. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan External Auditor/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan maupun laporan. Sehubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut : a) Komite Audit berwenang untuk mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ; b) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang komite audit bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ; c) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris mengenai keperluan perbaikan dalam proses audit internal, audit eksternal, dan laporan keuangan Bank ; d) Melakukan evaluasi deskripsi mengenai internal control/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance ; e) Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk melakukan audit laporan keuangan Bank, unit bisnis maupun anak perusahaan; f) Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris dari hasil evaluasi dan semua

14

risiko yang penting dipertimbangkan. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko. Laporan Kegiatan Komite Audit Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2012 telah melaksanakan tugas sesuai Piagam Komite Audit sebagai berikut: 1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Komite Audit melakukan penelaahan atas draft final laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai jadwal dengan memberikan beberapa saran perbaikan. Komite Audit telah secara aktif melakukan diskusi dengan akuntan publik dan manajemen mengenai masalah yang perlu di diskusikan sesuai Standar Audit Seksi 380 perihal komunikasi dengan Komite Audit ; 2. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit dari auditor eksternal termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor eksternal serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting dipertimbangkan ; 3. Penelaahan atas ketaatan Bank terhadap perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Bank telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan pengawasan secara efektif dan efisien oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Kepatuhan baik secara sendiri-sendiri maupun bersinergi. 4. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2012, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI). Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan Divisi Audit Internal (DAI) telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku. Dari hasil pemantauan dan

15

evaluasi Komite Audit, kantor akuntan publik telah melaksanakan sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Komite Audit telah beberapa kali berdiskusi tentang kesiapan dan penerapan PSAK Nomor 50 dan Nomor 55 baik dengan manajemen maupun dengan pihak Auditor dan Konsultan. d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal (DAI), akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selama tahun 2012 Komite Audit melakukan beberapa kali pertemuan dengan Divisi Audit Internal (DAI) dalam rangka membahas temuan dan tindak lanjut temuan Divisi Audit Internal (DAI). Komite Audit juga menjaga jalur komunikasi langsung dengan Divisi Audit Internal (DAI), baik yang terjadwal dalam rapat rutin maupun di luar jadwal rapat. e. Pemberian rekomendasi mengenai penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris. Untuk tahun buku 2012, Tim Pemilihan Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi bank bjb. Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Ernst and Young sebagai Independent Auditor. Komite Audit juga melakukan beberapa tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Di tahun 2012, Komite Audit memperoleh beberapa penugasan khusus oleh Dewan Komisaris, diantaranya memberikan masukan terhadap pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB). b. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi bank bjb dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 04A/SK/DK/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite dan Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris, Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SK/DK/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite-komite. Berdasarkan posisi 31 Desember 2012, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi bank bjb adalah sebagai berikut : a. Pada periode Januari 2012 sampai Oktober 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02/SK/DK/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta

16

Komite-Komite. Adapun Komite Remunerasi dan Nominasi bank bjb sebagai berikut: Ketua Yayat Sutaryat Anggota Agus Ruswendi Anggota Klemi Subiyantoro Anggota Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia b. Pada periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 06/SK/DK/2012 tanggal 03 Oktober 2012 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite pada Dewan Komisaris sebagai berikut: Ketua Yayat Sutaryat Anggota Agus Ruswendi Anggota Klemi Subiyantoro Anggota Rudhyanto Mooduto Anggota Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Program kerja Komite, secara garis besar, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi ; 2. Terkait dengan kebijakan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; 3. Disamping sistem dan prosedur pemilihan dan penggantian Pengurus, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; 4. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi mengenai Pihak

17

Independen yang akan menjadi anggota Komite, untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko ; 5. Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah melalui evaluasi pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan / peningkatanya ; 6. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan penilaian kinerja, yaitu memfasilitasi penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan menyampaikan saran serta evaluasi terhadap Key Performance Indicator (standar/kunci Indikator Kinerja) ; 7. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas melakukan self assessment dalam pelaksanaannya, serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris. Adapun kegiatan yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat sepanjang tahun 2012 telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Pembahasan mengenai remunerasi (review formula gaji, tantiem, kendaraan dinas) ; 2. Pembahasan lanjutan mengenai remunerasi (review formula, gaji, tantiem, kendaraan dinas) ; 3. Tindaklanjut Bank atas hasil konsekuensi tidak lulus fit and proper test Calon Direksi atau Direksi terpilih RUPS ; 4. Pembahasan penetapan remunerasi Pengurus bank bjb ; 5. Pembahasan pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ; 6. Pembahasan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi/Penyusunan Draft Sistem dan Prosedur Pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris ; 7. Laporan Triwulanan periode Januari - Maret 2012 ; 8. Pembahasan Surat Direksi No. 290/Dir-KH/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang laporan hasil fit and proper test pengurus bank bjb ; 9. Pembahasan Tenaga Kontrak bank bjb ; 10. Pembahasan Tenaga PKWT bank bjb ; 11. Pembahasan Draft Pedoman Penerimaan Calon Pengurus bank bjb ; 12. Pembahasan calon anggota Komite Audit dari pihak independen ; 13. Pembahasan time schedule proses seleksi calon pengurus oleh Komite Remunerasi dan Nominasi ; 14. Pembahasan TOR untuk pemilihan konsultan ; 15. Pembahasan Pedoman Penerimaan Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 16. Pembahasan persyaratan pendaftar Calon Pengurus ;

18

17. Pembahasan Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tahun 2012 oleh Komite Remunerasi dan Nominasi ; 18. Pembahasan Hasil Assessment Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; 19. Pelaksanaan Assessment Calon Anggota Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., tahun 2012 oleh Komite Remunerasi dan Nominasi ; 20. Pembahasan penyusunan Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2013. c. Komite Pemantau Risiko (KPR) Komite Pemantau Risiko (KPR) bank bjb merupakan salah satu Komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 04A/SK/DK/2009, tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite dan Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris, Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SK/DK/2011, Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite-Komite. Adapun susunan ketua dan anggota Komite Pemantau Kredit sebagai berikut : a) Periode Januari 2012 sampai dengan Oktober 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02/SK/DK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite-Komite. Adapun Susunan ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut : Ketua : Achmad Baraba Anggota : Muhadi Nurry Effendi Poppy Sofia Koeswayo b) Periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 06/SK/DK/2011 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite pada Dewan Komisaris.

19

Adapun susunan ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut : Ketua : Achmad Baraba Anggota : Yayat Sutaryat Rudhyanto Mooduto Nurry Effendi Poppy Sofia Koeswayo Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat mingguan yang merupakan rapat internal Komite Pemantau Risiko, rapat koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko, Komite Audit, atau rapat gabungan dengan bagian lain sesuai program kerja dan kebutuhan. Tugas utama Komite Pemantau Risiko (KPR) adalah sebagai berikut : 1. Mengevaluasi Implementasi kebijakan manajemen risiko termasuk memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) ; 2. Memantau pelaksanaan manajemen risiko pada risk taking unit ; 3. Mengkaji Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank ; 4. Memantau dan memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis; 5. Memonitor risiko yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Direksi telah memitigasi risiko tersebut ; Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Manajemen Risiko (KPR) melakukan penyempurnaan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko agar dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan bisnis bank bjb. Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2012 disusun rencana kerja sebagai berikut : Kegiatan sesuai program kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2012 1. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Dewan Komisaris dan ketentuan yang berlaku : a. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2012 diselesaikan bulan Januari tahun 2012 ; b. Pembahasan laporan realisasi kegiatan Komite Pemantau Risiko semester II tahun 2011 diselesaikan bulan Februari

20

2.

3.

4.

2012 ; c. Pembahasan dan laporan realisasi kegiatan Komite Pemantau Risiko semester I tahun 2012 diselesaikan bulan September 2012 ; d. Pembahasan Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris tentang rencana kerja Komite Pemantau Risiko yang masih harus dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2012. Mengevaluasi implementasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DNPN serta melaporkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasilevaluasi kepada Dewan Komisaris dengan hasil sebagai berikut : a. Profil risiko triwulanan bank bjb baik individual, maupun konsolidasi selama tahun 2011 dan triwulan berjalan tahun 2012 ; b. Profil risiko bank bjb pada triwulan IV tahun 2011 adalah low dengan trend stabil sampai dengan triwulan III tahun 2012 ; c. Risiko kredit bank bjb triwulan IV tahun 2011 adalah 1,2% ; d. Risiko kredit, risiko pasar, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi adalah low ; e. Risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum adalah low to moderate. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko melalui : a. Rapat koordinasi sesuai kebutuhan yaitu bulan Februari, Mei, Juni, September, dan Oktober tahun 2012 ; b. Diskusi dan telaahan atas program kerja Satuan Manajemen risiko; c. Diskusi dan telaah mendesain mekanisme risk tolerance dan risk culture ; d. Diskusi pengembangan metode dan tools pengukuran risiko pasar pada dealing room ; e. Diskusi dan pengembangan metode perhitungan limit setiap sektor industri ; f. Knowledge sharing : dampak krisis Eropa terhadap perbankan Indonesia. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan melalui : a. Rapat koordinasi dengan Komite Audit membahas temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan progress tindaklanjut ; b. Pembahasan laporan pengawasan Dewan Komisaris setiap

21

5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

semester. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris a. Evaluasi risiko produk baru yaitu derivative cross currency swap dan interest rate swap bulan Juni tahun 2012 ; b. Evalusi risiko produk baru e-banking, sampai akhir tahun 2012 dinyatakan masih harus melengkapi. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas rencana bisnis dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank melalui telaahan draft Rencana Bisnis Bank tahun 2013 pada bulan Oktober 2012; Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas rencana bisnis dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank melalui telaahan draft Komite Pemantau Risiko tahun 2013 pada bulan Oktober 2012 ; Mengevaluasi perkembangan portofolio pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit bulan Juli dan Desember 2012 ; Memantau restrukturisasi pinjaman, penghapusbukuan pinjaman dan recovery pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit bulan Juli dan Desember 2012 ; Memonitor risiko bank wide yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut melalui pembahasan profil risiko triwulanan ; Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern melalui : a. Pembahasan dan diskusi laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal ke cabang-cabang maupun Divisi tentang pelaksanaan kepatuhan SOP dan IT bulan November 2012 ; b. Pembahasan tentang laporan pemeriksaan oleh Bank Indonesia dan tindak lanjut yang belum diselesaikan, dilaksanakan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2012. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan Bank, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Internal Audit dan Komite Audit : a. Laporan Keuangan akhir tahun 2011, pada bulan Februari dan Maret tahun 2012; b. Laporan Keuangan semester I tahun 2012, pada bulan

22

Agustus tahun 2012; c. Diskusi dan telaahan hasil audit internal ke Divisi Mikro, bulan Juni 2012. 13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan manajemen, auditor eksternal, Divisi Audit Internal serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko a. Telaah profil risiko dan RCCR triwulan IV tahun 2011, bulan Maret tahun 2012; b. Telaah profil risiko dan RCCR triwuan I tahun 2012, bulan Mei 2012; c. Telaah profil risiko triwulan dan RCCR II tahun 2012, bulan Agustus 2012; d. Telaah profil risiko triwulan III dan RCCR tahun 2012, bulan Oktober 2012. 14. Mengkaji risk philosophy yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa risk philosophy tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (risk culture) yang kondusif melalui : a. Pembahasan strategi penetapan risk philosophy dan risiko (risk culture) melalui penggunaan jasa konsultan manajemen risiko ; b. Pembahasan rencana survey pemahaman Pimpinan Cabang terhadap risiko Cabang bulan Oktober 2012. 15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance serta telah dijabarkan ke dalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan. 16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui diskusi dan sharing knowledge tentang rencana penggunaan bantuan konsultan manajemen risiko. 17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung risk culture yang dikehendaki Bank melalui rapat koordinasi dan diskusi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi tentang : a. Analisis gap kuantitas dan kompetensi SDM cabang ; b. Analisis kualitas dan kuantitas pelatihan SDM ; c. Analisis kebijakan SDM yang masih harus diperbaiki.

23

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku : a. Melakukan kajian atas rencana perubahan produk Bancassurance, semula merupakan kerja sama distribusi menjadi kerja sama referensi pada bulan Januari 2011 sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, dengan hasil bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan dan dengan kajian manajemen risiko yang memadai dari Satuan Kerja Manajemen Risiko; b. Melakukan self-assessment untuk menilai kualitas Good Corporate Governance dan memastikan bahwa Direksi bank bjb telah menerapkan manajemen risiko melalui instrumen kuesioner berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada bulan Februari 2012. Hasil self assessment menunjukakan nilai penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko pada nilai sangat baik dan baik. 19. Memutahirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko. Draft Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko diselesaikan dan didiskusikan pada bulan November dan Desember 2012. 10. Komite Eksekutif

Saat ini Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif dalam menjalankan tugasnya, yaitu : a. Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari anggota Direksi dan Para Pemimpin Divisi terkait terdiri dari : Ketua : Direktur Utama Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Sekretaris : Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Anggota Permanen : 1. Direktur Operasi 2. Direktur Konsumer 3. Direktur Komersial 4. Direktur Treasury & International 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Hukum 7. Pemimpin Divisi Audit Internal 8. Pemimpin Divisi Keuangan dan Akuntansi 9. Pemimpin Divisi Credit Risk Reviewer Anggota Tidak Tetap :

24

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pemimpin Divisi KPR & Mortgage Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan Pemimpin Divisi SDM Pemimpin Divisi Treasury Pemimpin Divisi Internasional Pemimpin Divisi Korporasi & Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Dana Jasa Konsumer Pemimpin Divisi Mikro Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Change Management Office Pemimpin Divisi Pendidikan & Pelatihan Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan Pemimpin Divisi Corporate Secretary Pemimpin Divisi Institutional Banking Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Pemimpin Unit Card Center Pemimpin Unit Electronic Banking Kesatuan Satuan Kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Melaporkan risiko yang signifikan dan rencana kontijensi Merekomendasikan batas dan kebijakan risiko Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

Pengawasan

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Laporan Kepatuhan

Unit Bisnis Kredit Risiko Kredit

Unit Bisnis Tresuri & Likuiditas Risiko Pasar dan Likuiditas

Divisi Kepatuhan dan Hukum

Unit Bisnis mengelola risiko atas kegiatan harian

Operasional

Divisi Manajemen Risiko

Memantau batas/kebijakan risiko Mempersiapkan laporan kelebihan batas risiko

Divisi pada Kantor Pusat, Unit Grup Pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang – Pemantauan Risiko Operasional Setiap Divisi di Kantor Pusat/Unit Grup di Kantor Wilayah dan Cabang bertanggung jawab mengelola risiko di Divisi/Wilayah/Cabang masing-masing

Struktur organisasi menjelaskan kegiatan usaha Bank dan telah menetapkan jalur pelaporan dan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. Ruang lingkup pengendalian internal yang tidak termasuk dalam fungsi pengambil keputusan adalah Divisi Kepatuhan dan Hukum, Divisi Audit Internal serta Divisi Manajemen Risiko dimana

25

tugas dan fungsinya tidak mengambil keputusan pada kegiatan usaha Bank. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi : 1) Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan dalam kondisi eksternal tidak normal terjadi; 2) Perbaikan dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut ; 3) Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/exposure risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan ; 4) Menetapkan perubahan materi yang terdapat pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ; 5) Melakukan evaluasi terhadap penerapan model-model pengukuran risiko bank ; 6) Memastikan dilakukannya pengawasan risiko melalui penetapan toleransi atau limit risiko yang dapat diterima serta alokasi modal terkait cadangan risiko untuk seluruh kegiatan operasional bank ; 7) Mengkoordinasikan dan memantau seluruh strategi manajemen risiko ; 8) Menyetujui strategi manajemen risiko yang melampaui kewenangan pimpinan satuan kerja operasional ; 9) Menilai keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio bank ; 10) Mengkaji proposal mengenai produk dan aktivitas baru dan menilai kemampuan bank untuk melaksanakan produk dan aktivitas baru tersebut ; 11) Melakukan evaluasi terhadap penyusunan contingency plan dalam kondisi tidak normal (worst case scenario) ; 12) Melakukan pemantauan kecukupan permodalan bank terhadap risk exposure sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku ;

26

13) Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Justifikasi yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Manajemen Risiko harus mencerminkan suatu kesepakatan diantara para anggota komite. Risk Management Committee (RMC) Salah satu pilar pelaksanaan Manajemen Risiko yang efektif adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagai bentuk implementasi atas pilar tersebut, Bank Indonesia telah mengatur wewenang dan tanggung jawab Direksi yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Ketentuan tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Organisasi Manajemen Risiko ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait dengan penerapan Manajemen Risiko pada seluruh satuan kerja sesuai dengan visi, misi dan kegiatan operasional serta fokus bisnis bank ; 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersifat independen terhadap unit kerja yang melaksanakan kegiatan bisnis bank ; 3. Memiliki Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ; 4. Pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas produk, tingkat risiko yang akan diambil serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Penetapan kewenangan tersebut di review secara berkala untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan masih sesuai dengan kondisi terkini. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembentukan Komite Manajemen Risiko merupakan salah satu manifestasi atas tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengimplementasikan penerapan Manajemen Risiko yang efektif bagi Bank sesuai dengan ketentuan

27

Bank Indonesia yang berlaku dan mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko tersebut. Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan dan diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola bank yang sehat (Good Corporate Governance) dan penerapan Manajemen Risiko yang meliputi 4 (empat) pilar sebagaimana tersebut diatas. Untuk membantu manajemen dalam pengendalian risiko, pengawasan atas kebijakan bank dan optimalisasi fungsi Manajemen Risiko dibentuk suatu Risk Management Committee yang dapat disebut sebagai RMC. Pembentukan Risk Management Committee memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Keanggotaan Risk Management Committee dapat berisi anggota tetap dan anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank ; 2. Keanggotaan Risk Management Committee terdiri dari Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait ; 3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko merupakan anggota tetap dari Risk Management Committee ; 4. Pejabat Eksekutif terkait komite yakni Pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Ketua Satuan Kerja, atau Pemimpin Unit yang membawahi Satuan Kerja Bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Supporting sesuai dengan kebutuhan ; 5. Risk Management Committee memiliki sub committee yang melakukan pembahasan atas permasalahan-permasalahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko bank yang berlaku, Bank membagi aktivitas usahanya (bisnis dan pendukung) menjadi sebagai berikut : 1. Perkreditan ; 2. Treasury dan Investasi ; 3. Pembiayaan Trade Finance dan Garansi Bank ; 4. Pendanaan dan Instrument Hutang ; 5. Operasional Layanan ; 6. Jasa Layanan ; 7. Sistem Informasi Manajemen ;

28

8. Teknologi Sistem Informasi ; 9. Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; 10. Sistem Pengendalian Internal. Dalam rangka peningkatan efektifitas dan fokus pembahasan setiap permasalahan bank yang timbul dan diangkat kepada level Komite, Bank memiliki 3 (tiga) besaran sub komite yakni sebagai berikut : 1. Risk Management Committee (RMC); 2. Credit Risk Committee (CRC); 3. Operational Risk Committee (ORC); 4. Market & Liqudity Risk Committee (MRC); 5. SSG – MRC; 6. SSG – CRC; 7. SSG – ORC. Bank mengelompokkan pembahasan atas permasalahan terkait risiko yang terkandung dalam aktivitas usaha diatas ke dalam 3 (tiga) sub komite. Penjelasan atas masing-masing komite tersebut adalah sebagai berikut : Risk Management Committee merupakan komite utama serta tertinggi dan digunakan sebagai forum pengambil keputusan dari seluruh pelaksanaan kegiatan komite di bawahnya. Komite ini bersifat top level committee dalam struktur organisasi RMC; Market & Liquidity Risk Committee merupakan komite yang fokus terhadap pembahasan atas permasalahan-permasalahan dari aktivitas usaha bank yang memiliki Inheren Risk berasal dari Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Komite ini bersifat middle level committee dalam struktur organisasi RMC; Credit Risk Committee merupakan komite yang fokus terhadap pembahasan atas permasalahan-permasalahan dari aktivitas usaha bank yang memiliki Inheren Risk berasal dari Risiko Kredit. Komite ini bersifat middle level committee dalam struktur organisasi RMC; Operational Risk Committee merupakan komite yang fokus terhadap pembahasan atas permasalahan-permasalahan dari aktivitas usaha bank yang memiliki Inheren Risk berasal dari Risiko Operasional dan Risiko lainnya (Risiko Strategik, Risiko Reputasi, Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan). Komite ini bersifat middle level committee dalam struktur organisasi RMC. Dalam melaksanakan fungsi dan peran setiap committee untuk membantu manajemen dalam melakukan pengendalian risiko, pengawasan atas kebijakan dan optimalisasi fungsi manajemen risiko, setiap sub committee memiliki tim Staf Supporting Group (SSG) yang

29

bertugas untuk membantu mempersiapkan manajemen dalam upaya pengendalian risiko melalui administrasi dan penyusunan analisis serta kebijakan maupun pedoman yang akan direkomendasikan khusus dalam masing-masing komite. SSG bersifat lower level committee dalam struktur organisasi RMC. Tugas dan tanggung jawab organisasi Risk Management Committee adalah sebagai berikut : Risk Management Committee Wewenang dan tanggung jawab Risk Management Committee adalah sebagai berikut : a. Penetapan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan dalam kondisi eksternal tidak normal terjadi ; b. Penetapan atas perbaikan dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut ; c. Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan ; d. Penetapan perubahan materi yang terdapat pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ; e. Melakukan evaluasi terhadap penerapan model-model pengukuran risiko bank ; f. Memastikan dilakukannya pengawasan risiko melalui penetapan toleransi atau limit risiko yang dapat diterima serta alokasi modal terkait cadangan risiko untuk seluruh kegiatan operasional bank ; g. Mengkoordinasikan dan memantau seluruh strategi manajemen risiko ; h. Menyetujui strategi manajemen risiko yang melampaui kewenangan pimpinan satuan kerja operasional ; i. Penetapan risk appetite & risk tolerance atas produk dan aktivitas baru dan sesuai dengan kemampuan bank untuk melaksanakan produk dan aktivitas baru tersebut ; j. Penetapan contingency plan dalam kondisi tidak normal (worst case scenario) ;

30

k. l.

Melakukan pemantauan kecukupan permodalan bank terhadap risk exposure sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku ; Mengevaluasi efektivitas pelaksanaaan manajemen risiko.

Market & Liquidity Risk Committee Wewenang dan tanggung jawab Market & Liquidity Risk Committee (MRC) adalah sebagai berikut : a. Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta perubahannya, termasuk menyusun rekomendasi strategi manajemen risiko dan contingency plan dalam kondisi eksternal tidak normal terjadi ; b. Menyusun langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta merekomendasikan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut ; c. Melakukan analisis bisnis dan merekomendasikan hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan; d. Merekomendasikan perubahan materi yang terdapat pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ; e. Melakukan evaluasi terhadap penerapan model-model pengukuran risiko bank ; f. Mengkoordinasikan dan memantau seluruh strategi manajemen risiko ; g. Menganalisis dan merekomendasikan strategi manajemen risiko yang melampaui kewenangan pimpinan satuan kerja operasional; h. Mengkaji proposal mengenai produk dan aktivitas baru dan menilai kemampuan bank untuk melaksanakan produk dan aktivitas baru tersebut ; i. Melakukan evaluasi terhadap penyusunan contingency plan dalam kondisi tidak normal (worst case scenario) dan merekomendasikan perubahan apabila diperlukan ; j. Melakukan pemantauan kecukupan permodalan bank terhadap risk exposure sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku ; k. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaaan manajemen risiko.

31

Ruang lingkup kewenangan Komite Market & Liquidity Risk Committee sesuai dengan penjelasan tersebut diatas. SSG – Market & Liquidity Risk Committee Wewenang dan tanggung jawab SSG - Market & Liquidity Risk Committee (SSG-MRC) adalah sebagai berikut : 1. Mempersiapkan bahan rapat MRC khususnya berkenaan dengan kebijakan umum manajemen risiko pasar dan likuiditas dan melengkapinya dengan hasil-hasil laporan sebelumnya ; 2. Menyiapkan laporan yang bersifat informatif untuk menjelaskan apa saja yang perlu ditanggapi berkenaan dengan kebijakan manajemen risiko ; 3. Mengembangkan teknik-teknik dan metode-metode yang sesuai dan dapat di implementasikan berkenaan dengan konsep manajemen risiko ; 4. Menyiapkan simulasi mengenai metodologi manajemen risiko yang akan dibahas dalam rapat MRC ; 5. Memantau pelaksanaan hasil-hasil rapat MRC ; 6. Mengumpulkan dan menganalisa data, membuat kesimpulan hasil analisis dan konsep rekomendasi untuk bahan pertimbangan ; 7. Mempersiapkan materi terkait kaji ulang kebijakan risiko yang signifikan sesuai dengan strategi bisnis keseluruhan yang dapat mempengaruhi eksposur risiko sebagai bahan pembahasan dalam next higher level committee ; 8. Memantau serta mengevaluasi terhadap keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio bank ; 9. Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan MRC. Credit Risk Committee (CRC) CRC bertugas untuk membantu manajemen dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pekreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Wewenang dan tanggung jawab Credit Risk Committee (CRC) adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan permasalahan yang bersifat signifikan dan material, meliputi penyusunan kebijakan dan prosedur bidang kredit serta perubahannya, perbaikan atau penyempurnaan penerapan termasuk strategi kebijakan kredit serta contingency plan apabila terdapat kondisi yang tidak normal ; 2. Merumuskan dan merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang

32

mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut ; 3. Merumuskan kebijakan perkreditan berdasarkan hal-hal khusus yang dikehendaki (risk appetite) yang berkaitan dengan : a. Target market ; b. Segmentasi ; c. Risk Mitigation ; d. Merumuskan limit kewenangan memutus kredit. 4. Mengawasi pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara konsisten serta merumuskan pemecahan masalah apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) ; 5. Melaksanakan pengkajian/evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau penambahan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) ; 6. Melaksanakan pengkajian terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perkreditan secara berkala; 7. Merumuskan perubahan materi yang terdapat pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko kredit ; 8. Melakukan evaluasi terhadap penerapan model-model pengukuran risiko bank ; 9. Merumuskan strategi manajemen risiko kredit yang melampaui kewenangan pimpinan satuan kerja operasional ; 10. Menyusun analisa dan merekomendasikan risk appetite & risk tolerance atas produk dan aktivitas baru bidang perkreditan dan sesuai dengan kemampuan bank untuk melaksanakan produk dan aktivitas baru bidang perkreditan tersebut ; 11. Memantau dan mengevaluasi : a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debiturdebitur besar tertentu ; b. Pelaksanaan kewenangan memutus kredit dan ketentuan (Batas Minimum Pemberian Kredit) BMPK ; c. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) ; d. Kepatuhan dalam memenuhi ketentuan mengenai kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ; e. Debitur-debitur besar tertentu dan kredit yang berada dalam daftar kredit dalam pengawasan khusus ; f. Pencapaian target Rencana Kerja dan Pengawasan Kredit Bermasalah ;

33

g. Perencanaan perkreditan.

dan

pelaksanaan

operasional

di

bidang

SSG – Credit Risk Committee Wewenang dan tanggung jawab SSG – Credit Risk Committee (SSG - CRC) adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan rapat CRC khususnya berkenaan dengan kebijakan umum manajemen risiko pasar dan likuiditas dan melengkapinya dengan hasil-hasil laporan sebelumnya ; b. Menyiapkan laporan yang bersifat informatif untuk menjelaskan apa saja yang perlu ditanggapi berkenaan dengan kebijakan manajemen risiko ; c. Mengembangkan teknik-teknik dan metode-metode yang sesuai dan dapat di implementasikan berkenaan dengan konsep manajemen risiko ; d. Menyiapkan simulasi mengenai metodologi manajemen risiko yang akan dibahas dalam rapat CRC ; e. Memantau pelaksanaan hasil-hasil rapat CRC ; f. Mengumpulkan dan menganalisa data, membuat kesimpulan hasil analisis dan konsep rekomendasi untuk bahan pertimbangan ; g. Melakukan kaji ulang kebijakan risiko yang signifikan sesuai dengan strategi bisnis keseluruhan yang dapat mempengaruhi eksposur risiko ; h. Memantau serta mengevaluasi terhadap keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio bank ; i. Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan CRC. Operational Risk Committee Seperti hal-nya MRC dan CRC, ORC bertugas untuk membantu manajemen dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memberikan saran-saran langkah perbaikan, serta menyusun langkah-langkah contingency plan kegiatan operasional bank dalam kondisi tidak normal. Secara spesifik, wewenang dan tanggung jawab Operational Risk Committee (ORC) adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait kegiatan operasional bank beserta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan dalam kondisi eksternal tidak normal terjadi; 2. Merumuskan dan merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko operasional yang dilakukan secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang

34

mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut ; 3. Menganalisis dan merumuskan hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan limit operasional bank dibandingkan dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/exposure risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan ; 4. Menganalisis dan merumuskan perubahan materi yang terdapat pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko operasional ; 5. Melakukan evaluasi terhadap penerapan model-model pengukuran risiko operasional bank ; 6. Memastikan dilakukannya pengawasan risiko melalui penetapan toleransi atau limit risiko yang dapat diterima serta alokasi modal terkait cadangan risiko untuk seluruh kegiatan operasional bank ; 7. Mengkoordinasikan dan memantau seluruh strategi manajemen risiko operasional ; 8. Menganalisis dan memberikan rekomendasi atas strategi manajemen risiko yang melampaui kewenangan pimpinan satuan kerja operasional ; 9. Menganalisis dan merekomendasikan risk appetite & risk tolerance atas produk dan aktivitas baru dan sesuai dengan kemampuan bank untuk melaksanakan produk dan aktivitas baru tersebut ; 10. Mengembangkan dan memberikan rekomendasi langkahlangkah contingency plan dalam kondisi tidak normal (worst case scenario) ; 11. Melakukan pemantauan kecukupan permodalan bank terhadap risk exposure sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku ; 12. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaaan manajemen risiko. Pelaksanaan fungsi ORC berlaku untuk seluruh kegiatan operasional bank kecuali kegiatan yang terkait dengan Teknologi Informasi. Pengawasan direksi atas pengembangan kegiatan Teknologi Informasi telah dilakukan oleh komite tersendiri yakni IT Steering Committee. Batasan atas pelaksanaan kewenangan ORC adalah melakukan analisis dan memberikan rekomendasi diluar hal-hal sebagai berikut : a) Rencana Strategis Teknologi Informasi ; b) Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di bank ;

35

c) Kesesuaian proyek Teknologi Informasi dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi ; d) Kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati ; e) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank ; f) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi. SSG – Operational Risk Committee Wewenang dan tanggung jawab SSG – Operational Risk Committee (SSG - ORC) adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan rapat ORC khususnya berkenaan dengan kebijakan umum manajemen risiko operasional dan melengkapinya dengan hasil-hasil laporan sebelumnya ; b. Menyiapkan laporan yang bersifat informatif untuk menjelaskan apa saja yang perlu ditanggapi berkenaan dengan kebijakan manajemen risiko; c. Mengembangkan teknik-teknik dan metode-metode yang sesuai dan dapat di implementasikan berkenaan dengan konsep manajemen risiko ; d. Menyiapkan simulasi mengenai metodologi manajemen risiko yang akan dibahas dalam rapat ORC ; e. Memantau pelaksanaan hasil-hasil rapat ORC ; f. Mengumpulkan dan menganalisa data, membuat kesimpulan hasil analisis dan konsep rekomendasi untuk bahan pertimbangan ; g. Melakukan kaji ulang kebijakan risiko yang signifikan sesuai dengan strategi bisnis keseluruhan yang dapat mempengaruhi exposure risiko ; h. Memantau serta mengevaluasi terhadap keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio bank ; i. Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan ORC. Hubungan dengan Committee lain Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang baik sebagai bagian dari upaya bank dalam melakukan pertumbuhan usaha yang memiliki nilai tambah dan pencapaian visi serta misi yang telah ditetapkan, bank memiliki susunan komite lainnya berada dibawah kewenangan Direksi yakni sebagai berikut : 1. Asset & Liabillity Committee (ALCO) : komite ini fokus kepada pencapaian rentabilitas, pricing strategy, evaluasi performansi bank terkait gap management, BMPK dan PDN, dan melakukan review

36

terkait penempatan dana serta posisi sumber dana untuk mendapatkan cost of fund yang optimal ; 2. Information Technology Steering Committee (ITSC) : committee ini dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan terkait pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Komite yang berada dibawah RMC dapat berkoordinasi dengan komite lainnya yang berada pada ruang lingkup bank dan dapat secara bersama-sama memberikan rekomendasi kepada Direksi (dalam hal ini RMC sebagai forum komite tertinggi dan pengambil keputusan) terkait keputusan-keputusan strategis terhadap pengembangan dan pengelolaan kegiatan usaha bank. Masing-masing komite bersifat mandiri karena memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda namun memiliki tugas dan fungsi yang sama sebagai perumus rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan strategis bank. b. Credit Policy Committe (CPC) Pembentukan tim Credit Policy Committe (CPC) telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 580/SK/DIR-MR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pembentukan Anggota Susunan Tim ALCO, CPC, dan RMC bank bjb. Berikut adalah susunan tim Credit Policy Committe (CPC): Ketua CPC : Direktur Utama Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Sekretaris : Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Anggota Permanen : 1. Direktur Treasury & Internasional 2. Direktur Komersial 3. Direktur Konsumer 4. Pemimpin Divisi Korporasi & Komersial 5. Pemimpin Divisi Konsumer 6. Pemimpin Divisi Mikro & Ritel 7. Pemimpin Divisi Card Center & Electronic Banking 8. Pemimpin Divisi Treasury 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Hukum 10. Pemimpin Divisi Audit Internal 11. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 12. Pemimpin Divisi Internasional 13. Pemimpin Divisi Credit Risk Reviewer Anggota Non Permanen: 1. Pemimpin Divisi Jaringan dan Pengembangan Layanan 2. Pemimpin Divisi Akuntansi

37

3. Pemimpin Divisi SDM 4. Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan 5. Pemimpin Divisi Layanan Operasional Tim CPC memiliki tugas pokok sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menetapkan permasalahan yang bersifat signifikan dan material, meliputi penyusunan kebijakan kredit beserta perubahannya, perbaikan atau penyempurnaan penerapan termasuk strategi kebijakan kredit serta contingency plan apabila terdapat kondisi yang tidak normal; 2. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal di bidang kredit antara lain keputusan pelampauan ekspansi kredit yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya. Merumuskan kebijakan perkreditan berdasarkan hal-hal khusus yang dikehendaki (risk appetite) yang berkaitan dengan: a. Target market dan porsi; b. Segmentasi; c. Risk Mitigation; d. Maksimum hapus buku. 3. Merumuskan limit kewenangan memutus kredit; 4. Menetapkan kebijakan dalam hal kredit bermasalah berupa: a. Penyelamatan (rescheduling, reconditioning, restructuring) atau b. Penyelesaian melalui proses di pengadilan ataupun proses di luar pengadilan. 5. Mengawasi pelaksanaan KPB secara konsisten serta merumuskan pemecahan masalah apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB; 6. Melaksanakan pengkajian/evaluasi secara berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau penambahan KPB; 7. Melaksanakan pengkajian terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perkreditan secara berkala; 8. Memantau serta memberikan saran atas perencanaan dan pelaksanaan training di bidang perkreditan; 9. Memantau dan mengevaluasi : a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debiturdebitur besar tertentu; b. Pelaksanaan kewenangan memutus kredit dan ketentuan BMPK;

38

c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit; d. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; e. Kepatuhan dalam memenuhi ketentuan mengenai kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); f. Debitur-debitur besar tertentu dan kredit yang berada dalam daftar kredit dalam pengawasan khusus; g. Pencapaian target Rencana Kerja dan Pengawasan Kredit Bermasalah. c. ALCO (Asset Liability Committee) bank bjb telah membentuk ALCO berdasarkan SK Direksi Nomor 580/SK/DIR-MR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pembentukan Anggota Susunan Tim ALCO, CPC dan RMC bank bjb. Adapun terkait Susunan Anggota ALCO bank bjb berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 580/SK/DIR-MR/2011 tanggal 13 Oktober 2011. Adapun susunan Tim ALCO sebagai berikut : Susunan Tim Asset Liability Committee (ALCO) Penanggung Jawab : Direksi Ketua

: 1. Direktur Treasury & Internasional 2. Direktur Komersial 3. Direktur Konsumer

Sekretaris

: 1. Pemimpin Divisi Treasury 2. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Anggota 1. Pemimpin Divisi Korporasi & Komersial 2. Pemimpin Divisi Konsumer 3. Pemimpin Divisi Mikro 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Unit Card Center 6. Pemimpin Unit Electronic Banking 7. Pemimpin Divisi Keuangan & Akuntasi 8. Pemimpin Divisi Internasional 9. Pemimpin Divisi Institutional Banking 10. Pemimpin Divisi Credit Risk Reviewer 11. Pemimpin Divisi Jaringan & Pengembangan Layanan Anggota Non Permanen: 1. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi 2. Pemimpin Divisi Umum 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Hukum

39

Pemimpin Divisi Corporate Secretary 5. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia 6. Pemimpin Divisi Layanan Operasional 7. Pemimpin Divisi Pendidikan & Pelatihan 8. Pemimpin Divisi Change Management Office 9. Pemimpin Divisi Audit Internal 10. Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan 11. Pemimpin Kantor Wilayah 4.

Susunan Tim Staff Suppoting Group (SSG) – ALCO Ketua SSG ALCO

: Pemimpin Divisi Treasury

Wakil Ketua 1. Pemimpin Divisi Korporasi & Komersial 2. Pemimpin Divisi Konsumer 3. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Sekretaris 1. Pemimpin Group Manajemen Likuiditas & ALM 2. Pemimpin Group Risiko Likuiditas & Pasar 3. Pemimpin Group Komersial Anggota 1. Pemimpin Divisi Mikro 2. Pemimpin Unit Card Center 3. Pemimpin Unit Electronic Banking 4. Pemimpin Divisi Internasional 5. Pemimpin Divisi Institutional Banking 6. Pemimpin Divisi Credit Risk Reviewer 7. Pemimpin Divisi Keuangan & Akuntasi 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 9. Pemimpin Group Perencanaan Strategis 10. Pemimpin Group Korporasi 11. Pemimpin Group Ritel Divisi Mikro 12. Pemimpin Group Treasury Trading 13. Pemimpin Group Trade Finance & Services 14. Pemimpin Group Operational TI 15. Pemimpin Group Likuiditas 16. Pemimpin Group Akutansi Manajemen 17. Pemimpin Group Risiko Kredit 18. Pemimpin Group Risiko Operasional 19. Pemimpin Group Business Legal 20. Pemimpin Group Hubungan Investor 21. Pemimpin Group KPR Business Process 22. Pemimpin Group Pengembangan Produk & Prosedur, Divisi Mikro

40

23. Pemimpin Group Pengembangan Produk & Prosedur, Divisi Korporasi & Komersial 24. Pemimpin Group Pengembangan Produk & Prosedur, Divisi Konsumer Tugas – Tugas Pokok Tim ALCO (Asset Liability Committee): 1. Bertanggung jawab atas pencapaian rentabilitas bank sesuai dengan target keuntungan (laba), pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran ; 2. Melakukan rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk menilai, merencanakan dan mengambil langkah berupa kebijaksanaan dan action plan untuk mengejar target rencana kerja dan anggaran dengan realisasi yang terjadi serta usulan kemungkinan perubahan anggaran ; 3. Merumuskan dan memutuskan pricing strategy yang meliputi : a. Credit Pricing (Based Lending Rate, Time Deposit, Deposit on Call, dll) b. Deposit Pricing (Demand Deposit, Time Deposit, Deposit on Call, dll) c. Pricing Produk dan Jasa Bank Lainnya. 4. Melakukan rapat secara berkala untuk menilai, mengevaluasi performance Bank yang berkaitan dengan posisi gap management, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Netto (PDN) ; 5. Mengevaluasi posisi risiko suku bunga bank dan strategi Bank untuk memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga; 6. Melakukan review secara periodik posisi likuiditas bank dan merumuskan besarnya persentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh bank ; 7. Melakukan review secara periodik posisi alokasi penempatan dana bank pada aktiva yang menghasilkan (earning assets) dan merumuskan pada alokasi dana pada earning assets yang optimal ; 8. Melakukan review secara periodik posisi sumber dana bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan Cost of Fund yang optimal ; 9. Melakukan review secara periodik posisi dan exposure penempatan dana di pasar uang antara bank dengan menetapkan limit global besarnya aset bank pada penempatan dana di pasar uang ;

41

10. Melakukan review dan merencanakan secara periodik posisi kualitas Porfolio perkreditan, juga menetapkan besarnya posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) yang akan diambil bank ; 11. Melakukan pembahasan mengenai posisi permodalan bank dalam upaya mencapai posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan melaksanakan capital planning yang cermat ; 12. Melakukan review pembahasan mengenai posisi/alokasi dana pada penyertaan dan investasi bank pada surat-surat berharga, serta pada jumlah yang optimal atas harta tetap dan inventaris kantor ; 13. Mereview deviasi antara hasil actual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank ; 14. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan bank ; 15. Melaksanakan rapat-rapat lainnya yang diisyaratkan oleh perubahanperubahan yang terjadi di pasar ataupun perubahan-perubahan dari segi regulasi pemerntahan yang terjadi secara tiba-tiba. Adapun ketentuan tim ALCO adalah : 1. Anggota ALCO terdiri dari anggota permanen dan non permanen. 2. Setiap anggota permanen mempunyai satu hak suara dalam proses pengambilan keputusan melalui voting, sedangkan anggota non permanen tidak mempunyai hak suara. 3. Hasil akhir proses voting merupakan suatu usulan tim ALCO yang nantinya keputusan akhir ada dalam rapat Direksi. d. Information Technology Steering Committee (ITSC) Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi menurut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 0280/SK/DIR-TI/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pengarahan Teknologi Informasi sebagai berikut: Pengarah : Direksi Ketua : Direktur Operasi Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Sekretaris : Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Anggota Permanen : 1. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 2. Pemimpin Divisi Layanan Operasional; 3. Pemimpin Divisi Keuangan dan Akuntansi; 4. Pemimpin Divisi Card Center dan Electronic Banking.

42

Anggota

: Pemimpin Divisi lainnya yang berkaitan dengan (Tidak Permanen) pembahasan agenda rapat komite. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam kegiatan terkait Teknologi Informasi Informasi yang paling kurang mencakup : a) Rencana Strategis IT (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut : 1) Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state ; 2) Sumber daya yang dibutuhkan ; 3) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan. b) Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank ; c) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya penggantian core banking application, server production dan topologi jaringan ; d) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement. Komite Pengarah Teknologi Informasi hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien ; e) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank ; f) Efektivitas langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank ;

43

g) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatan misalnya dengan mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamana Teknologi Informasi ; h) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat memfasilitasi hubungan antar kedua satuan kerja tersebut ; i) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait ; j) Wewenang dan tanggung jawab pengurus dan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi diatas tetap mempertimbangkan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan misal independensi. Syarat Sah Penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, dalam setiap penyelenggaraan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi. Rapat dinyatakan sah bila dihadiri minimal oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Permanen atau pejabat setingkat Pemimpin Bagian yang mewakilinya. Jadwal Kegiatan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau dalam keadaan tertentu rapat dapat diadakan sewaktu-waktu. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi harus dilengkapi dengan berita acara atau notulen rapat yang dilampiri daftar hadir peserta rapat dan dilaporkan kepada Direksi dan seluruh anggota komite. Pengembangan IT Strategic Plan Bank bjb 2012-2017 dijelaskan halhal sebagai berikut : Pembaharuaan ITSP sangat diperlukan oleh bank bjb karena : - ITSP memuat tujuan dan strategi pengembangan usaha bank bjb ; - ITSP memberikan acuan/arah kebijakan pengembangan TI bank bjb sehingga keselarasan antara kebutuhan bisnis dan pengembangan infrastruktur TI dapat senantiasa terpenuhi ; - ITSP menjadi referensi untuk pengadaan fasilitas TI ; Untuk menangkap vision dari segenap business leaders bank bjb diperlukan adanya interview dengan segenap stakeholder TI.

44

e. Tim Peneliti dan Pertimbangan Masalah Kepegawaian (TPPMK) bank bjb telah membentuk Tim Peneliti dan Pertimbangan Masalah Kepegawaian bank bjb yang berdasarkan Surat Keputusan terakhir adalah Surat Keputusan Direksi Nomor 106/SK/DIR-SDM/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pertimbangan Masalah Kepegawaian Bank Jabar Banten. Susunan Tim terdiri dari : Ketua : Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Wakil Ketua : Pemimpin Divisi Audit Intern Sekretaris : Pemimpin Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia Anggota : 1. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 2. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Hukum 3. Pemimpin Divisi dari Unit Bisnis terkait (Narasumber) Tugas dan tanggung jawab Tim Peneliti dan Pertimbangan Masalah Kepegawaian adalah : 1) Berdasarkan instruksi Direksi melaksanakan penelitian terhadap hasil temuan pengawasan/audit baik internal maupun eksternal yang memerlukan tindak lanjut dalam penetapan hukuman disiplin ; 2) Memberikan saran/pertimbangan kepada Direksi mengenai tindak lanjut penetapan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti lalai dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. 11. Corporate Secretary

Sejalan dengan prinsip keterbukaan dan ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban pengungkapan informasi bank, Corporate Secretary bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai bank kepada Otoritas Perbankan, Moneter dan Pasar Modal, Pemegang Saham serta masyarakat umum. Sepanjang tahun 2012 Corporate Secretary telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Mempersiapkan rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi, mencatat notulen rapat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan ; 2. Mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mempublikasikan hasil keputusan rapat ; 3. Menjaga hubungan baik dengan otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 4. Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan korporasi ;

45

5. Mengkoordinasikan public relations dan marketing communications untuk bank bjb ; 6. Mengelola dan melakukan kegiatan promosi produk dan jasa bank, termasuk pembuatan Buku Laporan tahunan ; 7. Mengelola hubungan kelembagaan (counterparty) ; 8. Mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut atas pengaduan nasabah ; 9. Melaksanakan pembinaan cabang dalam bidang kehumasan, pengaduan nasabah dan kesekretariatan ; 10. Melaksanakan program CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai wujud kepedulian dan kontribusi bank bjb terhadap peningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar ; 11. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatutan terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan, serta peraturan intern bank lainnya yang berlaku ; 12. Melaksanakan program edukasi perbankan untuk masyarakat umum. 12. Penyebarluasan Informasi Informasi keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan selalu di publikasikan setiap tiga bulan di surat kabar berskala lokal dan nasional. Dalam rangka memberikan edukasi dan informasi, bank bjb menyediakan situs web www.bankbjb.co.id yang dapat diakses oleh stakeholder dan masyarakat umum. 13. Peringkat Obligasi Hasil pemeringkatan dari PT Pefindo terhadap Obligasi bank bjb, bank bjb memperoleh peringkat idAA- (Double A Minus) Stable Outlook per 1 November 2012 – 1 November 2013. II. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT DAN PENGELOLAAN RISIKO 1. Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. a. Fungsi Kepatuhan Fungsi, tugas, tanggungjawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan A. Fungsi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank ; b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ; c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

46

Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. B. Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup : a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank ; b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ; c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank ; d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ; e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ; f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank. Tanggung jawab Direktur Kepatuhan Tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan a) Memastikan semua rancangan keputusan yang menjadi cakupan tugasnya telah diketahui dan diuji, sepanjang rancangan keputusan tersebut disampaikan secara terbuka kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ;

47

b) Memastikan bahwa rancangan keputusan yang menurut pengkajian Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mengandung unsur pelanggaran benar-benar dipatuhi untuk tidak dilaksanakan oleh forum atau pejabat pembuat keputusan; c) Memastikan bahwa Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, peraturan Perundang-undangan lainnya dan Kebijakan Intern Bank yang berlaku dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap hukum dan prinsip kehati-hatian ; d) Memastikan Good Corporate Governance telah dilaksanakan ; e) Memastikan penerapan prinsip mengenal nasabah telah dilaksanakan ; f) Memastikan Manajemen risiko Kepatuhan telah dilaksanakan. Peran Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance (GCG). Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berkewajiban memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta memantau pelaksanaannya. Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Peran, Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan paling kurang mencakup: a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ; c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank

48

telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Tanggung Jawab Utama a. Terkait ke Strategi Perusahaan 1. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menyusun dan merumuskan Rencana Bisnis Divisi ; 2. Mengelola penerapan manajemen risiko bidang Kepatuhan; 3. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Kebijakan Fungsi Kepatuhan ; 4. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan arah, kebijakan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumentasi Fungsi Kepatuhan. b. Anggaran 1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun ; 2. Memanfaatkan anggaran yang ada se-efisien dan se-efektif mungkin, memastikan agar program dan sistem berjalan secara cost effective (efektif dari segi biaya). c. Terkait ke Kepatuhan a) Memastikan pelaksanaan Pedoman Kepatuhan yang berisi kerangka kerja, kebijakan dan proses yang tepat untuk memastikan terpenuhinya peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam LK dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Mengembangkan suatu program kepatuhan bagi Bank dan bekerjasama dengan divisi lain untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak ; b) Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait ; c) Mengembangkan,melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan ; d) Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;

49

e) Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari staff dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit Anti-Money Laundring oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ; f) Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku ; g) Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah Kepatuhan dan potensi dampak, trend serta perkembangan peraturan yang ada ; h) Melaksanakan penyelidikan mandiri atas setiap transaksi yang mencurigakan, yang dilaporkan baik oleh staff Bank sendiri ataupun oleh nasabah Bank ; i) Memastikan bahwa Bank selalu memenuhi persyaratan regulasi dalam waktu yang tepat ; j) Mengkaji aspek kepatuhan atas usulan produk baru dan pengembangan bisnis baru ; k) Mengkaji aspek kepatuhan atas dokumentasi publik mengenai Bank, termasuk data yang ditampilkan di website Bank ; l) Menanggapi dokumen konsultatif ataupun diskusi terkait aspek hukum dan kepatuhan yang diterbitkan oleh badan regulasi perbankan atau keuangan ; m) Meningkatkan kesadaran akan kepatuhan di antara para staff dengan cara memberikan informasi, publikasi dan pelatihan mengenai Kepatuhan secara regular ; n) Melaksanakan pemantauan Kepatuhan ; o) Memastikan Bank selalu mematuhi peraturan yang berlaku; d. Kajian a) Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan; b) Mempertahankan operasional bisnis berjalan sesuai ketentuan. e. Manajemen Divisi Mempekerjakan, mengawasi pekerjaan, melatih, mendampingi, mengembangkan keterampilan, serta

50

mengevaluasi para staff kepatuhan guna mencapai tingkat efektivitas kinerja di Divisi ini. f. Terkait Manajemen Krisis Berperan aktif dalam Tim Manajemen Krisis (Bussiness Continuity Plan / BCP) sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagaimana tercantum di dalam Buku Manual/Panduan Manajemen Krisis. g. Kerjasama Internal Mengembangkan, mempertahankan lini kerja, dan memfasilitasi komunikasi dengan Divisi lain, Kantor Wilayah/ Kantor Cabang, dalam hal konsultasi dan pendapat serta pendampingan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan semua risiko kepatuhan telah tertangani dengan baik. h. Pelaporan a) Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi: 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) ; 2. Laporan kepatuhan; dan 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama ; c) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan ; d) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; e) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c

51

disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan. i. Terkait Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) a) Menyusun Pedoman dan SOP Program Pengendalian Gratifikasi, LHKPN, Sistem Pelaporan Pelanggaran ; b) Membawahi Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada di bawah Grup Kepatuhan dalam mengelola pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi, Perluasan LHKPN dan Sistem Pelaporan Pelanggaran ; c) Senantiasa bekerjasama dengan KPK dalam pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi. j. Lain-lain a) Mengelola penerapan Manajemen Risiko di Divisi ; b) Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku ; c) Melakukan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan ; d) Mengelola Buku Pedoman Perusahaan Divisi Kepatuhan ; e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Kewenangan Divisi Kepatuhan memiliki kewenangan untuk : a. Menandatangani surat-surat, memorandum dan dokumendokumen yang berkaitan dengan tugas Divisi Kepatuhan, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ; b. Melakukan kajian serta memberikan rekomendasi aspek hukum terhadap peraturan internal bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk surat lainnya sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan ; c. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan tugas Divisi Kepatuhan ; d. Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyeliaannya ; e. Memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat dan Pegawai bawahannya ;

52

f. Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum ; g. Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan Pejabat dan Pegawai Divisi Kepatuhan ; h. Melakukan persetujuan/keputusan lainnya sesuai dengan BPP kewenangan dan/atau keputusan/kebijakan Direksi. Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan : 1. Melaksanakan penyempurnaan Compliance Sheet bagi bidangbidang operasional dan non operasional secara bertahap. 2. Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank. 3. Melakukan review atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan. 4. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang. 5. Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Audit Internal. 6. Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait. 7. Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal & Eksternal Bank kepada segenap organisasi bank bjb. 8. Membuat Sistem Aplikasi Kodifikasi Ketentuan Internal bank bjb. 9. Pengembangan SDM Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Satuan Kerja Kepatuhan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank bjb telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan aspek kecukupan modal, pemenuhan ketentuan bidang perkreditan, pemeliharaan likuiditas, serta penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Namun untuk Kepatuhan terhadap ketentuan maupun system operasional prosedur di bidang pekreditan layanan, pengadaan barang dan jasa masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat beberapa yang complai.

53

Aspek Kepatuhan

Pemenuhan Bank*

Acuan (Ketentuan)

17.13%

≥8%

Tidak ada

Tidak diperkenank an

Rasio Non Performing Loan (NPL)

1.99%

≤ 5%

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer

8.00%

≥ 8%

Rasio GWM Sekunder

24.11%

≥ 2.5%

Rasio GWM dalam Valuta Asing

8.68%

≥ 8%

Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)

1.25%

≤ 20%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Pelampauan / Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

*Posisi per Desember 2012

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APUPPT) Pelaksanaan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Selama Tahun 2012, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APUPPT, bank bjb telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk : a. mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, b. mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APUPPT dan alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah bank bjb;

54

2. Melaksanakan pembenahan database CIF (Costumer Identification File) nasabah bank bjb dalam rangka penerapan ketentuan Single CIF; 3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisisnya strategis dalam penerapan APUPPT; 4. Adapun statistik pelaksanaan program APUPPT selama tahun 2012 sebagai berikut : Aktivitas Laporan Transaksi Keuangan Tunai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Korespondensi dengan pihak Berwenang Pengkajian APUPPT Pengisian Kuisioner Cross Border Correspondent Banking

Jumlah 5337 Laporan 53 Laporan 67 Korespondensi 6 Kajian 22 Korespondensi

b. Fungsi Audit Internal Fungsi Audit internal Bank (SPFAIB) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Nomor 656/SK-DAI/2009 tanggal 30 Juni 2009 dan Piagam Audit Internal (Audit Charter) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 657/SK/DIR-DAI/2009 tanggal 30 Juni 2009. Satuan kerja Audit Internal dalam tugasnya, wajib menjaga perkembangan Bank kearah yang dapat menunjang program dari Stakeholders (Manajemen, Pemerintahan, Pemegang Saham dan Masyarakat). Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit internal, Direksi bank bjb menempatkan Divisi Audit Internal (DAI) berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit pada bank bjb dimulai dengan tahapan perencanaan audit, persiapan audit, penyusunan pre audit, penugasan auditor, pelaporan hasil audit (LHA) dan Monitoring Tindak Lanjut. Laporan hasil audit disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Auditee atau unit kerja terkait sebagaimana prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penerapan fungsi audit intern sebagaimana yang tercantum dalam piagam dan standar, audit intern telah melakukan pemeriksaan sepanjang tahun 2012 secara independen dengan cakupan audit terhadap unit operasional kantor cabang, divisi dan kantor wilayah serta proses teknologi informasi.

55

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh audit intern berdasarkan rencana kerja audit tahunan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Pendekatan yang dipakai dalam pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) dengan melihat profil risiko auditee. Sumber profil risiko didapat dari laporan hasil pengukuran dan analisa risiko dari satuan kerja manajemen risiko. Pada saat dilakukan penyusunan rencana kerja, komposit bankwide tergolong Low. Oleh karena itu, untuk kepentingan fokus pemeriksaan terhadap risiko – risiko tersebut audit intern melakukan pengukuran dan analisis kembali dengan pendekatan menitik beratkan skala prioritas pada auditee yang memiliki risiko tinggi. Prioritas hasil pengukuran kembali pemeriksaan untuk tahun 2012 difokuskan pada risiko kredit dan risiko operasional. Secara umum implementasi proses audit pada setiap penugasan yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan pengendalian mutu telah merujuk kepada Kebijakan SPFAIB bank bjb dan realisasinya telah sesuai dengan yang direncanakan dalam program kerja. Selama tahun 2012, realisasi kegiatan audit yang dilaksanakan terhadap rencana audit yaitu sebagai berikut: Aktifitas Audit Audit Umum Kantor Cabang Audit Divisi Audit Kantor Wilayah Audit Proses Teknologi Sistem Informasi Laporan Semester Menjadi LO untuk Kegiatan Pemeriksaan BI

Rencana 27 6 1 8 2 1

Realisasi 29 6 1 8 2 1

Laporan hasil audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta auditee. Temuan hasil pemeriksaan selama 2012 tersebut pada umumnya bersumber dari risiko operasional pada aspek internal proses dan aspek sumber daya manusia berupa kelemahan implementasi kebijakan dan prosedur internal dan fungsi pengendalian yang melekat pada proses bisnis dan operasional bank. Audit intern telah memberikan rekomendasi langkah perbaikan yang telah dilaksanakan oleh auditee. Rata – rata penyelesaian komitmen tindak lanjut sampai dengan akhir Desember 2012 sebesar 93%. Komitmen tindak lanjut yang belum selesai masih dalam batas waktu komitmen. Hal tersebut menunjukkan audit intern telah melakukan pemantauan, analisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee.

56

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala setiap 3 tahun sekali terhadap efektifitas pelaksanaan kerja audit intern dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak ekternal. Kaji ulang terakhir dilaksanakan pada tahun 2011 oleh Auditor Independen Drs. J. Tanzil dan Rekan dengan pokok – pokok hasil audit Auditor Independent tersebut telah ditindaklanjuti sepenuhnya. Terkait adanya kelemahan minor dalam tataran penyusunan kebijakan dan implementasi pada tahun 2011, sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku setiap 3 (tiga) tahun, pedoman serta sistem dan prosedur kerja yang dimiliki bank sedang dilakukan pengkinian oleh konsultan seiring perkembangan organisasi dan bisnis bank. Disamping itu, upaya peningkatan kompetensi terhadap sumber daya manusia audit intern terus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendapatkan keahlian secara spesifik dengan bekerjasama dengan Divisi Pelatihan dan Pendidikan dengan cara mengikutsertakan pada workshop, seminar, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak ekternal. Setiap sumber daya manusia audit intern untuk tahun 2012 telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai alokasi anggaran hari pelatihan/pendidikan rata – rata 9 hari. c. Fungsi Audit Eksternal Sebagai pihak independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan bank. Laporan Keuangan bank bjb setiap tahun diaudit oleh Akuntan Publik (KAP) independen sebagai pelaksana fungsi audit eksternal. Penunjukan KAP tersebut menunjuk pada hasil rekomendasi Komite Audit. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Bank Indonesia sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sesuai dengan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Juli 2011 bank bjb menunjuk Auditor Independen Ernst & Young (Indonesia Stock Exchange Building Tower 2,7 th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia) . Penunjukan Auditor Independen tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Nomor 05398/PSS-AS/2012. Daftar kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan bank bjb adalah sebagai berikut :

57

Tahun Kantor Akuntan Publik Buku

Akuntan

2012

Ernst & Young

Benyanto Suherman

2011

Ernst & Young

Drs. Hari Purwantono

2010

Ernst & Young

Drs. Hari Purwantono

2009

Ernst & Young

Drs. Hari Purwantono

2008

Pricewaterhousecoopers

Lucy Luciana Suhenda, SE, Ak., CPA

Laporan hasil pemeriksaan dilaporkan langsung oleh KAP ke Bank Indonesia

d. Kegiatan dan Sosialisasi Good Corporate Governance Tahun 2012 Penerapan Good Corporate Governance (GCG) diawali dengan penerapan budaya perusahaan yang didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama yang menjadi corporate value bank bjb. Dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) maka corporate value bank bjb dijabarkan dalam bentuk code of conduct (etika usaha dana tata perilaku) untuk menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai bank bjb dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Salah satu etika perilaku yang terdapat pada code of conduct yaitu standar etika untuk menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan serta etika untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan, dan sebagaimana diketahui salah satu cakupan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yaitu penanganan benturan kepentingan (conflict of interest). Maka dalam rangka implementasi standar etika pada code of conduct dan penanganan benturan kepentingan sebagai salah satu wujud penerapan Good Corporate Governance (GCG), bank bjb menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi sebagaimana kesepakatan kerjasama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program Pengendalian Gratifikasi adalah sekumpulan perangkat dan rangkaian kegiatan dan mekanisme pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawai dari praktik gratifikasi yang dilarang. Program pengendalian gratifikasi terdiri dari pembuatan perangkat aturan tentang pengendalian gratifikasi, pembentukan organisasi yang mengelola pengendalian gratifikasi, kegiatan sosialisasi/diseminasi

58

tentang aturan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kesadaran individu dan organisasi tentang gratifikasi serta implementasi pengelolaan pelaporan penerimaan gratifikasi yang berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan sosialisasi/diseminasi Program Pengendalian Gratifikasi sebagai bagian dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan kepada 2.624 pegawai bank bjb termasuk kepada Direksi. Dalam kegiatan diseminasi aturan pengendalian gratifikasi tersebut telah dilaksanakan kegiatan Penandatangan Kontrak Komitmen untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan kedudukan atau jabatan oleh para stakeholder bank bjb antara lain Direksi, Komisaris, Pegawai, Nasabah, dan Mitra Kerja (vendor/supplier). Dalam implementasi pengelolaan pelaporan gratifikasi sampai dengan Desember 2012 telah diterima sebanyak 541 laporan penerimaan gratifikasi senilai eq Rp. 327,8 juta yang mana sebanyak 59 laporan senilai eq Rp. 51,3 juta menjadi penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan status gratifikasi yang diterima. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui bahwa dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan bank BUMN/BUMD, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan menjadikan bank bjb sebagai contoh penerapan PPG di sektor perbankan, serta selama tahun 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan penghargaan kepada bank bjb, diantaranya kategori penghargaan untuk laporan penetapan milik negara dari BUMN sebanyak 36 laporan dan penghargaan dengan pelaporan gratifikasi terkecil. Dalam upaya untuk meningkatkan peran serta aktif para pelapor (whistleblower) dalam mengungkapkan/mengadukan tindakan pelanggaran yang dilakukan para Direksi, Komisaris dan Pegawai maka bank bjb telah membentuk Sistem Pengaduan Pelanggaran (whistleblowing system) bank bjb. Sistem Pengaduan Pelanggaran (whistleblowing system) bank bjb adalah sistem pengelolaan pengaduan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak sesuai prinsip etika/ tidak bermoral, atau perbuatan lain yang merugikan bank yang bersifat independen dan rahasia. Dalam aturan Sistem Pengaduan Pelanggaran (whistleblowing system) bank bjb pengungkapan pelaporan pelanggaran dan identitas pelapor

59

dirahasiahkan melalui media whistleblowing system, serta pelapor diberikan perlindungan. Media Sistem Pengaduan Pelanggaran (whistleblowing system) bank bjb yaitu melalui : - Telepon/Fax

: 022 4211161

- SMS

: 0811 2255 909

- Email

: [email protected]

- Surat

: Unit Pengendalian Gratifikasi PO.BOX 1355/ Bandung 40111

Lingkup pengaduan pelanggaran pada whistleblowing bank bjb meliputi tindakan korupsi, suap, gratifikasi yang dianggap suap, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, pelanggaran pedoman etika perusahaan dan perbuatan yang menimbulkan kerugian bank. Laporan pengaduan pelanggaran yang diterima sampai dengan Desember 2012 yaitu sebanyak 2 (dua) laporan terkait gratifikasi dengan tindaklanjut tidak dapat dilaksanakan karena kebenaran pelaporan tidak dapat diklarifikasi kepada pelapor dan sebanyak 3 (tiga) laporan terkait keluhan pelayanan nasabah dengan tindaklanjut laporan dilaksanakan oleh Divisi Corporate Secretary dan Divisi Jaringan dan Layanan. 2. Pengelolaan Risiko a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Manajemen Risiko disusun dan disesuaikan dengan arah dan tujuan strategi Bank yang telah ditetapkan oleh

60

Direksi. Penetapan struktur organisasi manajemen risiko juga berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia tentang kewenangan manajemen risiko dalam memberi keputusan. Manajemen risiko di bank bjb mencakup pengelolaan atas Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan di seluruh aktivitas fungsional bank sesuai dengan kompleksitas serta lini bisnis dan regulasi yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengawasan eksposur risiko Bank secara keseluruhan. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersifat independen dari unit-unit bisnis dan pendukung lainnya.

b. Pegawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi 1. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris Dewan Komisaris bank bjb dipimpin oleh Komisaris Utama Seluruh Anggotanya berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris bank bjb secara keseluruhan terdiri dari 6 anggota dengan susunan sebagai berikut : Dewan Komisaris bank bjb 1. Komisaris Utama

Agus Ruswendi

2. Komisaris

Muhadi

3. Komisaris Independen

Achmad Baraba

4. Komisaris Independen

Klemi Subiyantoro

5. Komisaris Independen

Yayat Sutaryat

6. Komisaris Independen

Rudhyanto Moduto

Jumlah anggota Dewan Komisaris adalab 6 (enam) orang dan lebih dari 60% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Oleh karena itu, bank bjb telah memenuhi Ketentuan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa angota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan Jumlah Direksi. 2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Sebagai bentuk dari pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Manajemen, bank membentuk Komite Pemantau Risiko yang berfungsi sebagai pihak independen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik melalui fungsi dari Dewan Komisaris. Dewan

61

Komisaris sebagai penanggung jawab utama dalam menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada aktivitas usaha bank serta terinformasi mengenai karakterisitik, kompleksitas, metodologi pengukuran dan pengelolaan risiko yang dihadapi bank. Hal ini dapat tercermin dari intensnya undangan rapat oleh Komite Pemantau Risiko dengan SKMR yang membahas antara lain mengenai Pengembangan Enterprise Risk Management (ERM), Penyusunan Sistem Statistik baru pada Divisi Manajemen Risiko, Pengembangan Budaya Mitigasi risiko di Kantor Cabang, Penyempurnaan Kebijakan-kebijakan (Surat undangan Rapat Komite Pemantau Risiko nomor 12/DK-KPR/2012 tanggal 16 Mei 2012). 2) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai profil risiko bank. SKMR secara rutin minimal setiap triwulan melakukan rapat koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai kesesuaian metodologi manajemen risiko dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai yaitu salh satunya berupa penerapan risk permium dalam pemberian kredit baik kepada korporasi maupun individu (Surat undangan Rapat Komite Pemantau Risiko no. 12/DK-KPR/2012 tanggal 23 Mei 2012). 3) Dewan Komisaris secara berkala melakukan review dan persetujuan atas penerapan Manajemen Risiko yang mencakup antara lain kebijakan, struktur, alokasi sumber daya, proses Manajemen Risiko, sistem informasi, pelaporan, dan independent review (assurance) atas pelaksanaan Manajemen Risiko. Proses review tersebut diperlukan untuk mengembangkan metogologi Manajemen Risiko yang lebih advance sehingga dapat menangkap eksposur risiko yang memiliki signifikansi terhadap bank. review tersebut telah dilakukan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko (Notulen Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 23 Mei 2012) dengan Agenda rapat Pembahasan Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan tindaklanjut pertemuan rapat pertama melalui rapat kembali dengan Komite Pemantau Risiko dengan agenda rapat Laporan Program Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) tahun 2012. 3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham Bank untuk mengawasi Direksi dalam mengelola Bank. Dewan Komisaris juga

62

memantau efektivitas penerapan GCG, memberikan masukan dan melakukan kajian khusus serta tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pengelolaan Bank yang sehat dan berhati-hati. Dewan Komisaris bank bjb menjalankan tugasnya berdasarkan pada Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bank Indonesia. Komite Pemantau Risiko secara berkala mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank dengan mengadakan Rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui pertemuan dengan Komite Pemantau Risiko (KPR) yang diantaranya membahas hal- hal sebagai berikut : a. Program kerja SKMR Dewan Komisaris secara rutin mengundang Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk melakukan pembahasan mengenai Program Kerja manajemen risiko bank bjb. Hal tersebut dilakukan Dewan Komisaris sebagai salah satu fungsi evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko ke depannya. Pembahasan tersebut telah dilakukan melalui Notulen Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 23 Mei 2012 dengan Agenda rapat Pembahasan Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan tindaklanjut pertemuan rapat pertama melalui rapat kembali dengan Komite Pemantau Risiko dengan agenda rapat Laporan Program Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) tahun 2012. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga melakukan review terkait Metodologi Manajemen Risiko yaitu pembahasan mengenai pengembangan Konsep Metodologi Perhitungan Limit Sektor Industri berdasarkan Notulen Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 12 Juni 2012 dengan agenda Rapat Pembahasan Konsep Metodologi Perhitungan Limit Sektor Industri. b. Profil Risiko bank bjb Dewan Komisaris melalui Rapat Komite Pemantau Risiko juga melakukan review terkait Parameter Profil Risiko bank. Review tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian parameter profil risiko terhadap eksposur risiko yang selalu dinamis sehingga bank dapat mencapai strategis bisnis namun dengan tingkat risiko yang masih dapat diterima. Salah satu bentuk Pengawasan tersebut adalah dengan adanya rapat Komite Pemantau Risiko antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan SKMR dengan bahasan mengenai

63

Profil Risiko Kredit (Surat Undangan 116/DK/2012). c.

Dewan Komisaris nomor

Branch Risk Profile bank bjb Cabang sebagai faktor penggerak bisnis bank dan pendorong profitabilitas bank memiliki potensi risiko sesuai dengan karakteristik dan performansinya. Potensi risiko tersebut perlu diidentifikasi sejak dini sehingga diharapkan bank dapat melakukan tindakan preventif terhadap potensi-potensi risiko yang dapat menghambat kinerja cabang. Selain itu, bank merupakan faktor pendorong ekonomi daerah maupun nasional sehingga dituntut untuk bersikap prudent dan menciptakan awareness akan setiap potensi risiko yang dapat menggangu operasional dan perkembangan bisnis bank. Dalam rangka menciptakan risk culture akan potensi risiko Cabang maka diperlukan adanya suatu pengukuran yang berguna dalam memberikan gambaran profil risiko di Cabang. Menindaklanjuti pentingnya hal tersebut, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengukuran profil risiko cabang.

d. Pengukuran Toleransi Risiko Bank telah mengembangkan pengukuran toleransi risiko terkait risiko kredit, dan aktivitas treasuri dengan rincian sebagai berikut : Limit Sektor Industri (SK Direksi bank bjb 453/SK/DIRMR/2012 tentang Pedoman Metodologi Perhitungan Limit Sektor Industri/Ekonomi) Tool Kelayakan Credit Line Bank dan Non-Bank (SK Direksi bank bjb 245/SK/DIR-MR/2011 tentang Penetapan Tools Penilaian Kelayakan Credit Line Bank dan SOP Tools Penilaian Kelayakan Credit Line Bank) Limit Treasuri (SK Direksi bank bjb 343/SK/DIR-TR/2012 tentang Pedoman Penanaman Dana dan Limit Transaksi) 4. Jumlah, Komposisi, Kriteria, Direksi Jumlah Direksi bank bjb yang terpilih berdasarkan rapat umum pemegang saham yaitu berjumlah 5 (lima) orang anggota Direksi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur Utama dengan komposisi sebagai berikut :

64

Susunan Anggota Direksi bank bjb 1. Direktur Utama

Bien Subiantoro

2. Direktur Konsumer

Arie Yulianto

3. Direktur Tresuri & Internasional

Entis Kushendar

4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Zaenal Aripin

5. Direktur Komersial

Acu Kusnandar

6. Direktur Operasi

Djamal Muslim

Anggota Direksi bank bjb dipimpin oleh Direktur Utama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank,Perseroan dan atau lembaga lainnya. 5. Pengawasan Aktif Direksi Direksi adalah penanggung jawab utama terhadap pelaksanaan proses manajemen risiko dalam seluruh kegiatan operasional Bank, menerapkan manajemen risiko dalam seluruh kebijakan dan prosedur bank, menetapkan limit toleransi risiko serta memastikan bahwa limit risiko tersebut tidak dilanggar oleh unit bisnis. Direksi adalah penanggungjawab utama dalam menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Direksi wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sesuai struktur organisasi bank. 2) Direksi bertanggung jawab untuk memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada aktivitas usaha bank serta terinformasi mengenai karakterisitik, kompleksitas, metodologi pengukuran dan pengelolaan risiko yang dihadapi bank. 3) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai profil risiko bank. 4) Direksi secara berkala melakukan review dan persetujuan atas penerapan Manajemen Risiko yang mencakup antara lain kebijakan, struktur, alokasi sumber daya, serta pelaporan.

65

Salah satu bentuk dari pengawasan aktif Direksi yaitu telah dibentuknya Credit Police Comiittee (CPC) , Risk Management Committee (RMC), dan ALCO (Asset Liability Committee) sesuai dengan SK Direksi bank bjb Nomor 580/SK/DIR-MR/2011 tentang Pembentukkan Anggota Susunan Tim ALCO, CPC, dan RMC bank bjb pelaksanaan kegiatan komite-komite tersebut antara lain yaitu :  Kegiatan Risk Management Committee (RMC) di bank bjb diantaranya membahas hal- hal sebagai berikut : a. Profil Risiko Bank bjb b. Pedoman pengukuran Risiko Pasar dan Likuiditas c. Pembahasan mengenai penyesuaian Committee Manajemen Risiko d. Pembahasan mengenai kebijakan Manajemen Risiko  Kegiatan Credit Police Comiittee (CPC) di bank bjb diantaranya membahas hal- hal sebagai berikut : a. Pembahasan mengenai kebijakan perkreditan bank b. Merumuskan mengenai limit kewenangan memutus kredit c. Mengawasi pelaksanaan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) secara konsisten  Kegiatan ALCO (Asset Liability Committee) antara lain membahas mengenai : a. Membahas mengenai Tingkat suku bunga b. Merumuskan dan memutuskan pricing strategy c. Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank d. Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit Wewenang & Tanggung Jawab Direksi : Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif. Melakukan review secara berkala terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; Mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko secara triwulanan; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan Pemimpin Divisi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku; Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;

66

Melakukan evaluasi dan menetapkan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan tentang sistem dan proses manajemen risiko sesuai dengan jenjang jabatan dalam struktur organisasi dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait dengan penerapan manajemen risiko bank; Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi; Menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko dalam hal : - Penggunaan metodologi penilaian risiko; - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit toleransi risiko. I. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit Bank bjb telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko dengan cakupan sebagai berikut : 1. Risiko Pasar & Likuiditas Bank bjb telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit terkait Risiko Pasar & Likuiditas, hal ini ditandai dengan adanya pengembangan Limit Risiko salah satunya berupa Toleransi Risiko Forex Line untuk Korporasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank bjb Nomor 506/SK/DIR-MR/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Tools Corporate Forex Line. Alur kerja dalam Penentuan Forex Line untuk Korporasi adalah sebagai berikut : Risk Taking Unit melakukan review melalui pengukuran secara komprehensif toleransi risiko yang tercermin dari besaran Forex Line Counterparty korporasi melalui Tools Corporate Forex Line yang dibuat oleh Divisi Manajemen Risiko, selanjutnya hasil besaran Forex Line tersebut dijadikan acuan bagi risk taking unit dalam memberikan Forex Line kepada Counterparty. 2. Risiko Kredit Bank telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit terkait Risiko Kredit. Hal tersebut ditandai dengan telah dilakukannya pengembangan Limit Risiko berupa Limit Sektor Industri yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi bank bjb Nomor 453/SK/DIR-MR/2012 tentang Pedoman Metodologi Perhitungan Limit Sektor Industri/Ekonomi. Terhadap pedoman tersebut telah disosialiasikan kepada Divisi terkait. Adapun terhadap

67

perkembangan portofolio kredit telah dilakukan mekanisme monitoring melalui kajian yang dilakukan secara bulanan. Bank bjb juga telah menerapkan internal rating melalui penggunaan Internal Credit Risk Rating (ICRR) dan Internal Credit Risk Scoring (ICRS) yang digunakan pada proses pengajuan kredit. 3. Risiko Operasional & Lainnya Dalam manajemen risiko operasional, Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (inherent risk) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru Bank. Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya secara berturut-turut Bank melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam melakukan identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko, Bank menggunakan metode Key Risk Indicator (KRI), di samping metode self assessment dan loss event database yang telah diimplementasikan sebelumnya. Melalui penerapan KRI, diharapkan indikator risiko yang telah ditetapkan dapat diukur dan Bank mampu mendeteksi eksposur risiko. Key Risk Indicator adalah kumpulan indikator yang dapat diukur dan hasil pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi eksposur risiko yang dihadapi Bank sebagaimana tercantum dalam SK Direksi bank bjb Nomor 213/SK/DIR-MR/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko. Setiap indikator yang didefinisikan dalam KRI memiliki nilai limit toleransi (threshold) yang diperoleh berdasarkan data historis dan/atau nilai risk appetite yang diterima oleh risk taking unit. Selain itu terdapat pembatasan limit transaksi operasional bank sebagai langkah dalam melakukan upaya meminimalisir kejadian risiko operasional. II.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif melalui mekanisme sebagai berikut: 1.

2.

Dilakukannya pelaporan profil risiko bank secara berkala kepada Bank Indonesia. Adapun perhitungan profil risiko dimaksudkan sebgai upaya assesment dan forecasting atas risiko inheren bank serta menilai kecukupan proses manajemen risiko; Telah dikembangkannya mekanisme pengukuran tingkat risiko pada setiap kantor cabang melalui pengembangan metodologi perhitungan branch risk profile. Metodologi pengukuran branch risk profile

68

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

III.

mencakup penilaian atas 8 (delapan) jenis risiko yang dihitung secara agregat sesuai dengan tingkat materialitasnya; Dilakukannya pelaporan Root Cause of Credit Risk (RCCR) yang ditujukan sebagai dashboard atas pertumbuhan portofolio kredit serta pergerakan kredit bermasalah sehingga kualitas penyediaan dana yang dilakukan oleh dapat dimonitor secara berkala; Telah disusunnya laporan Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate and Control yang ditujukan sebagai upaya monitoring atas risiko likuiditas dan risiko pasar yang dikelola oleh Divisi Treasury; Menerapkan Internal Credit Risk Rating (ICRR) dan Internal Credit Risk Scoring (ICRS) untuk mendukung proses analisa kredit sebagaimana telah disahkan melalui Surat Keputusan sebagai berikut: a. Surat Keputusan Direksi Nomor 203/SK/DIR-MR/2011 tentang Aplikasia Credit Scoring dan Analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berbasis Web; b. Surat Keputusan Direksi Nomor 1570/SK/DIR-MR/2009 tentang Aplikasi Credit Scoring dan Analisa Kredit Mikro Utama Berbasis Web; c. Surat Keputusan Direksi Nomor 408/SK/DIR-MR/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Credit rating Untuk Kredit Korporasi, Korporasi Jasa Konstruksi, SMU, dan SME Jasa Konstruksi Berbasis Web. Telah dikembangkannya perhitungan stress testing yang dilakukan sebagai simulasi pengujian tingkat ketahanan bank dalam menghadapi kejadian risiko ekstrim; Melakukan pengkajian yang memadai terhadap produk dan aktivitas baru. Melakukan pemantauan atas eksposur risiko yang terjadi pada unit kerja melalui laporan Key Risk Indicator (KRI), laporan Self Assessment, serta Loss Database Event. Melakukan Pemantauan atas eksposur risiko nilai tukar dalam proses revaluasi Kurs akhir hari melalui proses Mark to Market pada saat end of day (EOD).

Sistem pengendalian Intern yang menyeluruh Dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh, bank telah menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: 1.

2.

Telah diakomodirnya prinsip dual control dan segregation of duty dalam penyediaan dana melalui pembentukan Divisi Credit Risk Reviewer (CRR) yang berfungsi sebagai pairing Unit Bisnis; Terdapat dual control dalam pelaksanaan transaksi pada kegiatan operasional bank dengan adanya limit transaksi.

69

3.

4.

5.

6.

Telah dikembangkannya mekanisme pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dilakukan secara independen kepada seluruh unit kerja; Penerapan Risk Based Audit yang dilaksanakan melalui penggunaan hasil laporan Self Assessment yang digunakan sebagai salah satu bahan dalam pelaksanaan audit pada masing-masing unit kerja; Telah dilaksanakannya kaji ulang secara berkala oleh SKAI atas kecukupan dan akurasi metodologi perhitungan risiko yang disusun oleh Divisi Manajemen Risiko; Bank bjb telah secara aktif menggunakan jasa konsultan eksternal untuk melakukan penilaian kecukupan metodologi perhitungan risiko yang dimiliki.

3. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure), posisi pada akhir tahun 2012, adalah sebagai berikut : No. 1. 2.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Grup

Debitur 25

Jumlah Nominal (Rp)

46 4

45.607

3.560.545 414.750

4. Strategi bank bjb 4.1 Corporate Plan

2011-2012 : Strategi SDM, Infrastuktur Teknologi Informasi, organisasi Mikro&SME, Konsumer&Komersial, Treasuri dan Internasional. 2013-2014 : Strategi pelayanan bidang SDM/Teknologi Informasi. 2015-2015 : Strategi memberikan pelayanan dan berkinerja yang terbaik.

70

4.2 Prioritas Tahun 2012 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi yang mendukung kualitas layanan operasional dengan strategi sebagai berikut: 1.Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Pengembangan kompetensi dan integritas melalui : a) Proses pengembangan pegawai yang terintegrasi melalui program diklat maupun melalui program pengembangan lainnya bagi seluruh pegawai; b) Peningkatan peran dan fungsi assessment centre sebagai suatu salah satu alat pengembangan pegawai; c) Pengembangan sistem informasi Sumber Daya Manusia yang komprehensif sehingga dapat memberikan peta kondisi pegawai yang ada saat ini dan arah pengembangan pegawai yang harus dilakukan; d) Pelaksanaan program pendidikan di luar negeri dengan skema bea siswa untuk menciptakan kader-kader pimpinan di masa mendatang yang memiliki kompetensi dalam bisnis perbankan domestik maupun internasional; e) Peningkatan jumlah pegawai dilaksanakan melalui program rekrutmen pegawai baru untuk mengisi kuota jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan semakin berkembangnya jaringan pelayanan dan berkembangnya organisasi bank bjb; f) Program peningkatan status tenaga outsourcing/front liner menjadi pegawai tetap. b. Pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan strategi pengembangan kegiatan usaha Bank pada tahun 2012. Sesuai dengan Revisi Rencana Bisnis Bank bjb Tahun 2012, rencana pemenuhan kebutuhan pegawai tahun 2012 adalah sebanyak 2.683 pegawai dengan rincian sebagai berikut: Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai No.

1.

Keterangan

Jumlah

Pegawai Tetap Staf

Pejabat

Jumlah

Jaringan Kantor Baru -Kantor Wilayah

2

24

18

42

-Kantor Cabang -Kantor Cabang Pembantu

5

69

30

99

88

88

176

264

-Kantor Kas

75

75

75

150

-Payment Point -Peningkatan LCP menjadi Kantor Cabang

19

19

-

19

2

20

8

28

71

-Peningkatan Status K.Kas menjadi KCP -Peningkatan Status PP menjadi K.Kas 2. 3.

Mikro (Waroeng bjb) Divisi Institusional Banking & Credit Risk Reviewer

2

2

2

4

3

3

3

6

407

206

5

211

10

8

18

4.

KPR

0

5

5

5.

Staf KIC Officer Development Program (ODP) Pensiun & MPP Tahun 2012

0

0

0

30

0

30

16

0

16

6

14

20

-Kantor Pusat

167

-

167

-Kantor Wilayah -Kantor Cabang (termasuk KCP, K.Kas & PP) -Staf Audit Yang ditempatkan di Cabang -Staf kepatuhan & Hukum yang ditempatkan di Cabang

10

10

170

170

62

62

62

62

1300

1300

6. 7. 8.

Pegawai PPDS Des 2012

9.

Jaringan Kantor Existing:

10.

Pegawai Tetap Frontliner

Jumlah pegawai tersebut telah direalisasikan pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 1.388 pegawai melalui rekrutmen untuk pemenuhan pegawai diluar frontliner. Sementara untuk pegawai tetap frontliner telah dipenuhi sejumlah 1.446 pegawai. Sehingga jumlah total pemenuhan pegawai pada tahun 2012 adalah 2.834 pegawai. 2. Pengembangan Teknologi Informasi Pengembangan Teknologi Informasi dilakukan dengan tujuan untuk menunjang pelayanan prima bagi nasabah, peningkatan fee base income dan juga dalam hal kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam hal pelaporan bagi manajemen, Pemegang Saham dan Regulator. Arah pengembangan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut: a) Peningkatan performance dan penambahan kapasitas Core Banking Application. b) Penambahan feature dan channel untuk e-Banking seperti SMS dan Internet Banking

72

c) Memperkuat kemandirian dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan penambahan SDM yang berkualitas dan program pelatihan yang tepat guna. d) Melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung operasional perbankan secara menyeluruh. e) Melengkapi kebijakan dan prosedur yang mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb khususnya di bidang Teknologi Informasi. Adapun pilar bisnis bank bjb adalah sebagai berikut:

1. KGB (Kredit Guna Bakti), sebagai pilar bisnis pertama yang merupakan captive market bjb 2. Kredit Mikro, sebagai pilar bisnis kedua yang didukung dengan pembukaan 437 waroeng bjb 3. Tabungan, sebagai pilar bisnis ketiga yang didukung dengan perluasan jaringan kantor baru baik di jawa Barat dan banten maupun diluar wilayah tersebut. 4.3 Strategi Jangka Menengah bank bjb Dalam rangka Mendukung Corporate Plan a. Langkah – Langkah Strategis Yang Akan Ditempuh Bank Dalam mendukung arah kebijakan bank untuk memasuki next level, ditetapkan strategi yang mencakup strategi bidang bisnis dan strategi bidang penunjang, diantaranya sebagai berikut: 1. Pengembangan organisasi dan SDM yang capable untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan memperbesar pangsa pasar; 2. Membangun organisasi, sistem dan teknologi untuk produk Trade Finance, Remittances dan Dealling Room;

73

3. Memperluas jaringan dan mendekatkan layanan kredit dengan target market terutama pada produk kredit Mikro; 4. Peningkatan kualitas layanan di cabang- cabang & ATM secara intensif; 5. Ekspansi dan relokasi cabang dan ATM; 6. Penambahan Fitur/Layanan transaksi E-banking : a. SMS Banking b. Internet Banking 7. Memperkuat dan mengembangkan sistem Kredit Guna Bhakti (KGB), dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk menambah portofolio kredit dari debitur eksisting maupun menjangkau debitur baru; 8. Rebranding produk – produk bank bjb dan meningkatkan layanan prima; 9. Menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan terhadap anak perusahaan bank; 10. Pengembangan Credit Card dengan menggunakan prinsiple Visa; 11. Pengembangan organisasi dan bisnis proses perkreditan dari segmen korporasi; 12. Pengembangan infrastruktur dan system Cash Management untuk Institusi Bisnis / Pemerintah; 13. Meningkatkan komunikasi dengan investor dan media; 14. Membangun Corporate Image; 15. Pengembangan aliansi strategis dengan lembaga lain; 16. Membangun bjb Incorporated melalui : a. Penyertaan modal pada perusahaan Manajer Investasi; b. Penyertaan modal pada perusahaan Sekuritas; c. Penyertaan modal pada perusahaan Asuransi Jiwa; d. Penyertaan modal pada perusahaan Multifinance. 17. Membangun Risk Management Policy dan Risk Culture; 18. Membangun Risk Management System seuai dengan kebutuhan peraturan Bank Indonesia; 19. Mengembangkan sistem penilaian terhadap debitur dalam manajemen risiko dan sistem Rating Debitur; 20. Mengembangkan sarana dan prasarana program pengendalian gratifikasi dalam menunjang Unit pengendalian Gratifikasi yang berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 21. Accounting dan Reporting System akurat, tepat waktu dan patuh terhadap regulasi; 22. Implementasi Banking Data Warehouse/Banking data Intellegence sebagai sarana supporting dalam penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat; 23. Pengembangan Core Banking System dan memperkuat surrounding system sesuai dengan perkembangan bank;

74

24. Perubahan status Kantor Cabang yang Non Devisa Menjadi Devisa, untuk mendorong transaksi Devisa. b. Kebijakan dan Strategi Manajemen Kebijakan manajemen bank yang diterapkan dalam menjalankan aktivitas usaha untuk meningkatkan kinerja, adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi; 2. Peningkatan Market Share Asset terhadap Perbankan Nasional dari tahun sebelumnya; 3. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang optimal dalam rangka peningkatan market share Dana Pihak Ketiga (DPK), peningkatan dana retail dan review dana korporasi disesuaikan dengan strukur pendanaan serta optimalisasi peningkatan dana pihak ketiga valas; 4. Pertumbuhan kredit yang optimal dalam rangka peningkatan market share kredit, melalui peningkatan pemasaran kredit serta akselerasi proses kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian; 5. Memperluas jaringan baik di wilayah Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa; 6. Peningkatan kualitas layanan baik layanan di front office maupun layanan di back office serta peningkatan kualitas layanan melalui direct sales marketing dan peningkatan kualitas layanan elektronik melalui dukungan teknologi informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan yang unggul dalam rangka meningkatkan competitive advantages dan corporate image; 7. Peningkatan kualitas layanan bagi investor; 8. Pengembangan jasa transaksi perbankan, fitur–fitur transaksi yang berbasis teknologi dan penambahan jumlah jaringan serta optimalisasi fungsi ATM melalui penambahan fitur layanan pada ATM guna meningkatkan fee based incomed; 9. Pengembangan produk yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat/pasar melalui repackaging produk, member get member dan mengoptimalkan unit kerja grup pengembangan produk di masing – masing unit bisnis; 10. Pengembangan strategi branding untuk meningkatkan corporate image dengan cara mensosialisasikan new brand kepada seluruh stakeholders serta memfungsikan marketing communication untuk membangun image;

75

11. Melakukan penyertaan modal kepada BPR Pemerintah Daerah dan perusahaan lainnya yang dapat memberikan value bagi Perusahaan Induk; 12. Pengembangan dan penerapan budaya perusahaan sejalan dengan pengembangan organisasi; 13. Mengoptimalkan penerapan metodologi Risk Based Audit (RBA); 14. Bertindak sebagai penerbit dan acquirer kartu kredit dan kartu prepaid (electronic money); 15. Pengembangan layanan Internet Banking dan Mobile Banking; 16. Penerbitan kartu ATM Debet dengan menggunakan chip untuk peningkatan keamanan dalam melakukan transaksi di ATM dan EDC; 17. Meningkatkan kualitas Good Corporate Governance (GCG); 18. Meningkatkan kualitas manajemen risiko dan pelaksanaan kepatuhan bank secara optimal; 19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk pengembangan bisnis serta peningkatan kualitas performance strategi bank. c. Strategi Manajemen 1. Bidang Operasional 1.1 Bidang Korporasi dan Komersial Mengembangkan rencana dan strategi pemasaran untuk mengembangkan Bisnis Komersial melalui share kredit komersial dan Dana Pihak Ketiga pada tahun 2012 ; Meningkatkan kredit komersial valas dan komposisi kredit sebesar 1.12% dari total portofolio kredit pada tahun 2012. Melaksanakan pemberian kredit dengan berpedoman pada prinsip kehati – hatian ; Melakukan penyempurnaan ketentuan dan produk Divisi Korporasi dan Komersial ; Meningkatkan pelayanan dengan mendirikan Sentra Kredit Korporasi dan Komersial ; Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Divisi Korporasi dan Komersial. 1.2 Bidang Mikro Meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor produktif pada tahun 2012 ; Menerapkan strategi pemasaran efektif dengan tetap berpedoman kepada prinsip prudential banking ;

76

Memperluas dan meningkatkan penyaluran kredit program baik secara langsung maupun melalui lembaga linkage dengan pola executing serta mengoptimalkan fungsi bank selaku penata usaha kredit program pola channeling ; Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur kredit serta pengembangan produk baru ; Pengembangan/diversifikasi produk mikro serta jaringan bisnis mikro bank bjb ; Memperluas jaringan dan mendekatkan dengan target pasar dengan membuka 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) outlet dengan nama ”Waroeng bjb”. 1.3 Bidang Konsumer Meningkatkan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan jumlah rekening pada tahun 2012 ; Meningkatkan penyaluran kredit pada tahun 2012 ; Peningkatan market share kredit dengan memperluas pasar melalui peningkatan penyaluran Consumer Loan ; Melakukan update ketentuan tarif serta peningkatan penjualan Product Wealth Management guna meningkatkan fee based income ; Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengetahuan produk Consumer Banking melalui peningkatan SDM; Memperkuat dan mengembangkan sistem Kredit Pegawai, Kredit Guna Bhakti dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 1.4 Bidang Treasury Optimalisasi return dengan mengoptimalkan momentum pergerakan pasar keuangan ; Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap internal customer maupun external customer ; Meningkatkan efektivitas proses internal serta pengembangan proses operasional bisnis ; Optimalisasi pengelolaan ekses likuiditas dengan tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Prudential Banking ; Meningkatkan kualitas pengelolaan human capital dan organisasi melalui peningkatan kompetensi dealer ; Optimalisasi dana kelolaan ; Meningkatkan transaksi treasury melalui sosialisasi dan promosi serta peningkatan efektivitas marketing.

77

1.5 Bidang Internasional Mendukung peningkatan penghimpunan DPK Valas ; Optimalisasi peningkatan Dana Pihak Ketiga Valas ; Optimalisasi peningkatan transaksi Remittance ; Optimalisasi peningkatan transaksi Trade ; Membina dan memperluas networking dengan correspondent bank ; Memperluas networking dengan koresponden lembaga keuangan non bank yang mendukung aktivitas unit bisnis. 1.6 Bidang Institutional Banking Mendukung peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terutama dana dari Institusi pemerintah ataupun Institusi non Pemerintah ; Mendukung meningkatkan perolehan pendapatan fee based income ; Mengelola nasabah korporasi dan meningkatkan awareness nasabah korporasi terhadap produk dan layanan di bank bjb. 2. Bidang Penunjang 2.1 Bidang Teknologi Informasi Melakukan pengembangan dan implementasi pada sistem sehingga menjadi lebih terpadu serta melakukan penerapan kebijakan dan prosedur yang lebih fokus kepada end user dengan dukungan top management ; Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan solusi atas kebutuhan nasabah terkait dengan pencapaian bisnis bank bjb ; Meningkatkan performansi kinerja sistem secara keseluruhan sehingga lebih dapat diandalkan dan stabil melalui pengembangan kualitas karyawan di bidang teknologi ; Sebagai servicing center yang memberikan support kepada end user dengan menerapkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan dan waktu (quality and time deliverables) yang dapat diukur melalui optimalisasi sistem informasi ; Berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses bisnis dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme ; Memperkuat surrounding system sesuai dengan perkembangan bank ; Membangun dan mengembangkan Data Warehouse.

78

2.2 Bidang Kepatuhan dan Hukum Menetapkan langkah–langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang–undangan yang berlaku; Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ; Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator ; Membuat ketentuan bantuan dan atau perlindungan hukum ; Percepatan penanganan pelayanan permasalahan hukum yang dihadapi perseroan; Memastikan keamanan aset, kekayaan dan sumber daya bank lainnya terlindungi secara hukum; Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; Penyempurnaan Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN. 2.3 Bidang Manajemen Risiko Mengelola dan mengembangkan serta melaporkan potensi risiko pasar dan likuiditas secara komprehensif ; Mengelola potensi risiko operasional secara komprehensif ; Pelaporan risiko secara komprehensif melalui identifikasi, pengukuran, kompilasi serta pelaporan risiko atas aktivitas bisnis bank ; Menerapkan manajemen risiko kredit secara komprehensif ; Mereview Risk Management Policy dan Risk Culture; Membangun Risk Management System yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan peraturan yang berlaku ; Membentuk Credit Policy Comitee (CPC) dan mengembangkan berbagai kebijakan dan pedoman bisnis yang berbasis risiko. 2.4 Bidang Umum Revisi pedoman pengadaan barang/jasa dan pengelolaan dokumen ; Pemenuhan Aktiva tetap untuk menunjang aktivitas operasional bank ; Peningkatan pengelolaan dokumen perusahaan di pusat, di wilayah dan di cabang; Pemenuhan dan pengelolaan bidang kerumahtanggaan untuk menunjang aktivitas operasional bank.

79

2.5 Bidang Keuangan dan Akuntansi Penyusunan dan pengembangan Management Information System (MIS) ; Perubahan sistem akuntansi keuangan bank bjb seiring dengan perubahan struktur organisasi serta pemberlakuan PSAK 50 & 55 ; Pembenahan prosedur perpajakan melalui perubahan tata cara pelaporan perpajakan dari desentralisasi menjadi sentralisasi ; Meningkatkan Accounting dan Report System yang akurat, tepat waktu dan patuh terhadap regulasi. 2.6 Bidang Perencanaan Strategis Mengembangkan struktur organisasi bank bjb yang efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran bank bjb dalam jangka panjang; Mempertahankan dan meneruskan pola proses bottom up dan top down planning untuk merencanakan pertambahan aktiva dan laba secara stabil dan berkelanjutan ; Mengembangkan pola perencanaan strategis yang terintegrasi dalam rangka mendukung peningkatan market share dan profitable yang tinggi ; Mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan kinerja seluruh pegawai melalui pengembangan Sistem Manajemen Strategi ; Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategik manajemen melalui dukungan data hasil riset dan penelitian yang objektif. 2.7 Bidang Jaringan dan Pengembangan Layanan Ekspansi dan relokasi cabang dan ATM ; Mendukung unit bisnis dalam memperluas pangsa pasar yang telah diraih ; Efektifitas dan efisiensi pendirian jaringan kantor; Tertib adminstrasi dan standarisasi marketing tools dan iklan; Mendukung unit bisnis dalam pemasaran produk ; Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan standar layanan bank bjb serta peningkatan kualitas SDM dalam bidang layanan ; Agresif dalam peningkatan layanan di cabang-cabang dan ATM ; Ekspansi Micro/SME Center.

80

2.8 Bidang Sumber Daya Manusia Pengembangan SIM bidang SDM untuk mendukung kinerja dan kebutuhan perusahaan melalui HRIS (Human Resources Information System) ; Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pegawai; Meningkatkan kesejahteraan pegawai masa yang akan dating ; Meningkatkan kualitas Reward and Punishment System dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai ; Pelayanan informasi Sumber Daya Manusia berbasis teknologi bagi para pegawai ; Pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai ; Kebijakan dan pelaksanaan recruitment, career path dan job grading. 2.9 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya SDM yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai persyaratan jabatan dan struktur organisasi ; Meningkatkan kualitas perencanaan diklat dengan berdasarkan TNA dan database yang handal ; Mengembangkan alternatif metode pendidikan dan pelatihan melalui E- learning ; Melakukan program pendidikan dan pelatihan secara professional, terprogram dan berkesinambungan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan Arsitektur Pendidikan dan Pelatihan bank bjb ; Meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan dan pelatihan serta alignment sistem diklat dengan sistem pengembangan pegawai. 2.10 Bidang Corporate Secretary Mendukung peningkatan market share perusahaan dengan meningkatkan Corporate Image ; Meningkatkan komunikasi antara perseroan dengan investor melalui peningkatan fungsi investor relations ; Mengorganisasikan dan mengelola fungsi kesekretariatan ; Meningkatkan sarana komunikasi dengan investor dan media; Meningkatkan Corporate Image.

81

2.11 Bidang Audit Internal Meningkatkan Peran Divisi Audit Internal sebagai Strategic Business Partner dan memastikan optimalnya penerapan SPFAIB ; Mengoptimalkan penerapan metodologi Risk Based Audit (RBA) ; Memastikan pengelolaan dokumentasi dan administrasi audit secara efektif dan efisien ; Peningkatan kemampuan KIC dalam teknis pelaksanaan pemeriksaan Kantor Cabang. 2.12 Bidang Change Management Office Terlaksananya perubahan budaya dengan baik dalam setiap jajaran organisasi melalui peningkatan pemahaman dan implementasi individu terhadap budaya perusahaan ; Mendorong terciptanya proses kerja yang efisien dan efektif pada bidang Change Management dan bidang Project Monitoring & Control ; Terlaksananya program/proyek perusahaan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan; Mengembangkan sistem manajemen kinerja perusahaan. 2.13 Bidang Card Center dan Electronic Banking Meningkatkan image produk Bank dan pelayanan kepada nasabah dengan menggunakan fasilitas E-Banking ; Mengembangkan layanan Acquirer produk Kartu Kredit dan Kartu Prepaid (electronic money) ; Mengembangkan layanan Internet Banking dan Mobile Banking ; Menerbitkan kartu ATM dan Debet dengan menggunakan chip untuk peningkatan keamanan dalam melakukan transaksi di ATM dan EDC ; Meningkatkan fee based income melalui aktivitas produk kartu dan meningkatkan jumlah pemegang kartu. Layanan Intranet Banking bjb NET dan SMS Banking bjb SMS Internal untuk Pegawai bank bjb berlandaskan Surat Keputusan Direksi Nomor 129/SK/DIR-CEB/2012 tanggal 29/02/2012 dimana layanan ujicoba ini bersifat internal dan terbatas bagi pegawai saja termasuk pembatasan tata cara registrasi yang bersifat inject (bukan dilakukan sendiri oleh pegawai) mencakup nomor rekening gaji termasuk nomor kartu ATM dan nomor ponsel yang terdaftar pada data dari Divisi Sumber Daya Manusia.

82

Hal-hal tersebut merupakan pengendalian potensi risiko yang dapat timbul sebagai dasar kami melakukan layanan ujicoba. Namun mengingat permintaan BI melalui rapat pada tanggal 07/01/2013 untuk menghentikan layanan, maka atas dasar Surat Keputusan Direksi No. 094/SK/DIR-UEB/2013 tanggal 11/02/2013 terhitung mulai tanggal 11 Februari 2013 layanan uji coba tersebut dihentikan. Selanjutnya Bank masih harus melakukan perbaikan dan pemenuhan atas bukti kesiapan termasuk melakukan proses asesmen ulang oleh asesor independen baru, sebagai hasil koordinasi di BI pada tanggal 20/06/2013 menanggapi surat BI tersebut membahas bukti kesiapan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin pemberlakuan layanan Internet Banking dan SMS Banking.

2.14 Bidang Layanan Operasional Meningkatkan pelayanan transaksi melalui BI-RTGS serta meningkatkan kecepatan layanan kepada nasabah / counterparty dalam layanan BI-RTGS ; Penyempurnaan ketentuan – ketentuan operasional; Pemenuhan kebutuhan uang tunai kantor cabang untuk penyetoran/ penarikan dari Kantor Pusat ; Pengelolaan adminsitrasi kredit secara tertib ; Sentralisasi pelaporan SID ; Membangun Central Operations Straight Thru Processing (STP) ; Membangun e-banking operations dan Trade Processing Center. 2.15 Bidang Manajemen Anak Perusahaan Meningkatkan Laba dan Aset Perusahaan melalui pengawasan dan monitoring kinerja anak-anak perusahaan ; Melakukan merger/konsolidasi PD.BPR LPK dalam 1 (satu) kabupaten ; Peningkatan kinerja keuangan Anak Perusahaan. 2.16 Bidang Supervisi dan Penyelamatan Kredit Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kredit hapus buku ; Pencapaian target kredit hapus buku melalui peningkatan kulitas NPL dan jumlah penerimaan kredit hapus buku.

83

2.17 Bidang Credit Risk Reviewer Mengembangkan sistem dan prosedur pengendalian risiko kredit dalam mendukung ekspansi kredit atau pengelolaan kualitas risiko kredit secara berkesinambungan ; Mengelola risiko kredit dan target market. c. Kebijakan Remunerasi (Remuneration Policies) Menyempurnakan semua ketentuan kepegawaian dengan peraturan yang berlaku, peraturan yang lebih tinggi dan Good Corporate Governance (GCG) serta disesuaikan dengan perkembangan perusahaan. 5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank Transparansi kondisi keuangan dan Non-Keuangan Bank, telah disampaikan kepada publik melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya. Pengelolaan pengaduan nasabah telah dikelola dengan menyediakan sarana pengaduan melalui SMS, Mitra Call dan Counter. 6. Share Option Tidak terdapat Share Option pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 7. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Independen. 8. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2012

No 1

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 tahun Dewan Komisaris Orang

Jutaan rupiah*)

Remunerasi a. Imbalan Kerja (Gaji) Tahun 2012 Januari s.d September

5

2.457

Oktober s.d Desember

6

975 3.432

Jumlah b. THR c. IPK d. Tantiem (Dihitung dari laba yang diperoleh) Total

5

546

6

819

5

11.564 16.361

84

2

Fasilitas lain dalam bentuk natura a. Kendaraan Komisaris Utama - Plafon Maksimal Komisaris - Plafon Maksimal Total

1

500

5

2.000 18.861

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

No 1

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 tahun Direksi Orang

Jutaan rupiah*)

Remunerasi a. Imbalan Kerja (Gaji) Tahun 2012 Januari s.d Februari

6

1.008

Maret s.d Mei

5

1.930

Juni s.d September

4

1.768

Oktober s.d Desember

6

1.950 6.656

Jumlah b. THR c. IPK d. Tantiem (Dihitung dari laba yang diperoleh)

6

1.126

8

1.568

6

15.911 25.261

Total 2

Fasilitas lain dalam bentuk natura a. Perumahan

6

660

b. Lainnya (Bekal Cuti)

5

546

c. Kendaraan Direktur Utama - Plafon Maksimal

1

1.000

5

4.000

Direktur - Plafon Maksimal Total

31.467

* ) dinilai dalam ekuivalen rupiah

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut : (satuan orang) Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *) Di atas Rp. 2 miliar Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar Rp. 500 juta ke bawah

Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

5 1

5 -

4 2

2

*) yang diterima secara tunai

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal di setor suatu perusahaan, baik di

85

bank bjb, bank lain, lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Kepemilikan saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal yang disetor Per 31 Desember 2012 : Nama Agus Ruswendi Muhadi Klemi Subiyantoro Achmad Baraba Yayat Sutaryat Rudhyanto Mooduto Bien Subiantoro Arie Yulianto Entis Kushendar Zaenal Aripin Bambang Mulyo Atmodjo Shahyohan Johnny Azis Acu Kusnandar Djamal Muslim

bank bjb

Perusahaan Lainnya

Bank Lain

Lembaga Keuangan Bukan Bank

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Keterangan

Adapun kepemilikan saham Perseroan sebagai berikut per 31 Desember 2012: No

Nama

Jabatan

1 2 3 4 5 6

Muhadi Bien Subiantoro Arie Yulianto Djamal Muslim Acu Kusnandar Entis Kushendar

Komisaris Direktur Utama Direksi Direksi Direksi Direksi

Jumlah (lembar) 2.341.500 757.500 333.000 325.000 245.000 30.000

Persentase 0,024 0,008 0,003 0,003 0,003 0,0003

--10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

86

No. 1

2

3

4

Keterangan

Tertinggi

Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi

Terendah

Rasio Tertinggi Terendah 17,857 1,00

50.000

2.800

130.000

104.000

1,25

1,00

65.000

52.000

1,23

1,00

130.000

50.000

2,60

1,00

11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Rapat yang diselenggarakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Dewan Komisaris Frekuensi pertemuan rapat Dewan Komisaris pada tahun 2012 berjumlah 47 (empat puluh tujuh) pertemuan. Nama Agus Ruswendi Muhadi Achmad Baraba Yayat Sutaryat Klemi Subiyantoro Rudhyanto Mooduto*)

Kehadiran 41 27 40 44 32 9

*) Periode September 2012 – Desember 2012

b. Direksi Frekuensi pertemuan rapat Direksi pada tahun 2012 berjumlah 43 (empat puluh tiga) pertemuan. Direksi Bien Subiantoro Zaenal Aripin Entis Kushendar Shahyohan Johnny Azis*) Arie Yulianto Acu Kusnandar**) Djamal Muslim**)

Kehadiran 40 38 28 15 34 5 8

*) Periode Januari 2012 – Mei 2012 * *) Periode Oktober 2012 – Desember 2012

87

c. Komite Komite Audit Selama tahun 2012, Komite Audit telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 18 (delapan belas) kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat di tahun 2012 : Komite Audit Kehadiran Klemi Subiyantoro 18 Achmad Baraba 11 Rudhyanto Mooduto*) 6 Ramson Sinaga 18 Erick**) 4 Memed Sueb***) 12 Suwarta***) 11 *) Anggota Komite Audit sejak Oktober 2012 **) Anggota Komite Audit s.d Juli 2012

***) Anggota Komite Audit sejak Agustus 2012

Komite Nominasi dan Remunerasi Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 20 (dua puluh) kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat di tahun 2012 : Komite Nominasi dan Remunerasi Yayat Sutaryat Agus Ruswendi Klemi Subiyantoro Rudhyanto Mooduto Muhadi Pemimpin Divisi SDM

Kehadiran 20 13 15 3 3 20

Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2012 telah dilaksanakan rapat dan pelaporan dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 26 (Dua puluh enam) kali rapat, dengan agenda rapat sesuai dengan rencana kegiatan ataupun yang sifatnya insidental sesuai dengan kondisi yang timbul sebagai berikut : Komite Pemantau Risiko Achmad Baraba Muhadi Yayat Sutaryat Rudhyanto Mooduto Nurry Effendi Poppy Sofia Koeswayo

Kehadiran 22 8 3 3 20 23

88

12. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Tahun 2012

Internal Fraud dalam 1 tahun

Total Fraud Telah Diselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaian Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Pengurus Pegawai Tetap Tetap Tahun Sblmnya

Tahun Berjalan

Tahun Sebelum nya

Tahun Berjalan

Tahun Seblmnya

Tahun Berjalan

-

-

-

3

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

13. Permasalahan Hukum Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian Total

Jumlah Perdata Pidana 2 -7 -9 --

14. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Selama tahun 2012, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 15. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank Pada tahun 2012, bank tidak melakukan transaksi buy back atas saham, karena bank belum melaksanakan penjualan saham ke publik, begitu pula bank tidak melakukan kegiatan buy back atas obligasi yang telah diterbitkan. 16. Kepedulian Sosial Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, di tahun 2012 bank bjb telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp.51.952.173.047,- (lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) untuk kegiatan sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan tersebar di berbagai wilayah.

89

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain meliputi : SEKTOR

SUB SEKTOR

Pelestaraian Budaya Daerah

PENDIDIKAN

Pembangunan / rehabilitasi prasarana pendidikan

Pengadaan Sarana Pendidikan Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Pendidikan Pembangunan / rehabilitasi prasarana kesehatan

KESEHATAN

LINGKUNGAN

Pengadan sarana kesehatan Penguatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan Pembangunan / rehabilitasi prasarana umum

KEGIATAN Pembangunan Rumah Adat dan padepokan seni Pameran dan Pertunjukan Seni Pengadaan alat-alat kesenian (angklung, gamelan) Pembangunan Ruang Kelas Perbaikan dan pengembangan fasilitas sekolah Pembangunan Gedung (asrama, GSG, Sub Centre, dll) Perbaikan SD bank bjb Pembangunan Kampung Belajar Penunjang sarana pendidikan (Meubelair, buku, sarana teknologi Informasi, dll) Mobil Pintar Beasiswa dan bantuan bimbingan belajar Pelatihan (Kepemimpinan, kewirausahaan,dll) Pembangunan sarana air bersih dan MCK Pembangunan Puskesmas, Posyandu dan UKS Pembangunan Klinik dan Panti Rehabilitasi Pengadaan Ambulance/Mobil operasional PMI Operasi Katarak

Pelatihan/penyuluhan

Pembangunan/renovasi masjid Pembangunan Lapangan Olahraga, Tugu, Gapura dan Gedung

NOMINAL (Rp.)

1.309.556.399

27.041.473.234

906.940.767

716.000.000

2.362.476.748

1.081.500.000

33.000.000

615.400.000

5.085.033.700

90

Pemberdayaan masyarakat Pemulihan Kondisi Masyarakat

Pengadaan sarana/fasilitas umum

Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan

Perbaikan/Pening katan kualitas lingkungan hidup

TOTAL

Perbaikan dan penataan makam Pembangunan Halte Sarana Usaha Tani Komoditas Jagung Budidaya Rumput Laut Bantuan Pasca banjir Pencegahan dan penanggulangan bencana Bantuan sarana keagamaan Bantuan kepada organisasi/ kepemudaan Perbaikan jalan dan jembatan Pengadaan sepeda dan shelter Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Modal Usaha Bantuan Alat-alat pertanian Bakti sosial

Daur ulang sampah

Penghijauan Perbaikan/pembuatan drainase dan sumur resapan Perbaikan dan penerangan jalan Pengadaan baktor Pelaihan relawan

693.688.670

514.495.000

2.187.667.980

7.122.921.502

20.000.000

2.262.019.047

51.952.173.047

91

Kesimpulan Umum Hasil Revisi Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance bank bjb Tahun 2012 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, bank wajib melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance. Sehubungan dengan hal tersebut, bank bjb telah melakukan self assessment Good Corporate Governance (GCG). Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dengan ini kami sampaikan revisi hasil penilaian Self Assessment GCG Tahun 2012 : Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG 2012 Komposit 2,53 "Cukup Baik"

Dari hasil analisis self assessment yang dilakukan terhadap kriteria/indikator per faktor penilaian sesuai kertas kerja, diperoleh peringkat per faktor penilaian sebagai berikut : NO

FAKTOR

Peringkat

1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

3.00

2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

3.00

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

3.00

4

Penanganan Benturan Kepentingan

3.00

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

2.00

6

Penerapan Fungsi Audit Internal

2.00

7

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

1.00

8

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal

9

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

10

3.00

2.00

Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan

2.00

Pelaporan Internal. 11

Rencana Strategis Bank

2.00

92

Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) untuk memenuhi ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tahun 2007.

Bandung, 31 Juli 2013 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

YAYAT SUTARYAT KOMISARIS INDEPENDEN

-

ZAENAL ARIPIN DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

93

94