sebuah kebijakan secara bottom-up, melalui proses legalisasi Hutan ... dukung
ekosistem dan konteks sosial masyarakat. Ke dua ... Sebuah Contoh Proses.
Legalisasi Hutan Adat Baru Pelepat
Sebuah Contoh Proses Pembuatan Kebijakan secara Bottom-Up Sistem pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal memperlihatkan dua hal penting. Pertama, masyarakat lokal mampu mengubah pola akses, dari akses terbuka dan bebas oleh siapapun (open access) menjadi sumberdaya milik komunal (communally owned resources). Eksploitasi pun terhindar, sehingga ”tragedi milik bersama” (Tragedy of the Common) tidak terjadi. Ke dua, melalui pengelolaan sumberdaya secara komunal, masyarakat mampu mengembangkan modal sosial (social capital) di antara mereka. Hal ini tampak dari dibangunnya pranata dan norma (crafting institutions), berkembangnya partisipasi yang setara dan adil (equal participation); dan tumbuhnya sikap saling percaya antar warga (trust). Dampaknya akan semakin positif, bila mendapat dukungan dari pemerintah dan pihak lainnya. Kolaborasi menjadi kata kunci. Para-pihak belajar membangun sebuah kebijakan secara bottom-up, melalui proses legalisasi Hutan Adat di tingkat Kabupaten. Mungkin terlihat lama, namun itulah proses partisipatif. Intinya bukan waktu atau output jangka pendek, tapi proses kolaborasi dan pembelajaran dengan tujuan pengelolaan hutan yang adil, transparan, menjunjung tinggi kepastian hukum, dan sesuai dengan daya dukung ekosistem dan konteks sosial masyarakat.
Poster disiapkan oleh: Hasantoha Adnan, Linda Yuliani, Eko Prianto
Contact Person: Hasantoha Adnan (
[email protected])
