manajeman qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil ...

61 downloads 171 Views 1MB Size Report
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi ...... 8 A. M. Kadarman, dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: PT. prenhallindo,.
MANAJEMAN QARDHUL HASAN DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI BAZ KOTA DEPOK Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh SUHENDRI NIM: 107053002687

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H /2011 M

MANAJEMEN QARDHUL HASAN DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI BAZ KOTA DEPOK Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam ( S.Sos.I )

Oleh :

SUHENDRI NIM : 107053002687

Pembimbing

Dr. Sihabudin Noor, MA NIP. 19690221 199703 1 001

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, Juli 2011

Suhendri

ABSTRAK

SUHENDRI Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di BAZ Kota Depok Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Judul yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen dana zakat yang dilakukan oleh baz kota depok melalui program qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan; yaitu teknik pengumpulan data melalui sumber tertulis. Penelitian lapangan; yaitu teknik pengumpulan data dengan metode observasi (pengamatan langsung), wawancara dengan pimpinan dan staf bagian pendayagunaan yang bertanggung jawab atas program qardhul hasan sehingga mendapatkan data – data yang akurat yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Melalui wawancara dan observasi diketahui bahwa program qardhul hasan tersebut bertujuan agar mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jauh lebih dari pada itu diharapkan dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki. Dengan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan baik dan benar. Dana zakat yang dihimpun melalui dana zakat, infak, sodaqah yang didapatkan melalui beberapa muzakki dan laz – laz yang berada di depok salah satunya diperuntukkan untuk pembiayaan usaha kecil menengah melalui program qardhul hasan.

i

KATA PENGANTAR    

Alhamdulilah wa syukurillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada hambanya sampai detik ini dan shalawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Muhammad SAW sehingga penulis dapat melewati perjalanan akademis dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok”. Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas usaha dan upaya yang telah penulis lakukan serta bantuan yang sangat berharga dari beberapa pihak. Di tengah kesibukannya, mereka menyempatkan waktu luang untuk berbagai informasi dan motivasi agar penulis mampu mewujudkan skripsi ini. Maka dengan niat suci dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang atas segala bantuannya terutama kepada : 1.

Teristimewa orang tua penulis, Ayahanda Katino tercinta dan Ibunda Kaliyem tersayang yang telah mengantarkan penulis hingga seperti sekarang dengan penuh kasih sayang, doa, kesabaran, keikhlasan dan perjuangan hidup demi kelangsungan pendidikan putra-putranya, terima kasih untuk semuanya.

2.

Nenek dan kakek tersayang yang juga selalu mendoakan cucunya agar menjadi orang yang berguna.

3.

Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Drs. Wahidin Saputra, MA selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik, Drs. H. Mahmud Jalal, MA

ii

selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi, Drs. Study Rizal LK, MA selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. 4.

Dr. Sihabuddin Noor, MA selaku Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing hingga terselesaikan skripsi ini.

5.

Drs. Cecep Castrawijaya, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan penguji yang telah memberikan masukan pada skripsi ini.

6.

H. Mulkannasir

BA, S.Pd, MM selaku Sekretaris Jurusan Manajemen

Dakwah. 7.

Dra. Rini Laili Prihatini, M.Si selaku Dosen Bimbingan Karya Ilmiah, terima kasih untuk ilmunya dan telah memberi support kepada penulis.

8.

Para Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan dedikasinya, pengarahan, pengalaman, serta bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.

9.

Para pengujin dan sekertaris sidang yang telah memberikan bimbingan dan masukan saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

10. Keluarga besar BAZ Kota Depok yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, khususnya untuk divisi pendayagunaan bpk. Sadar Harapan selaku ketua divisi dan ibu siti khodijah selaku staf dan para karyawan. 11. Seluruh Staf Karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Dakwah untuk referensi buku-bukunya. 12. Teman-teman MD A dan B angkatan 2007 Terima kasih yaa buat dukungannya.

iii

13. Teman-teman MD-MHU angkatan 2008, 2009 serta pengurus BEM J MDMHU pengurusan 2010-2011 14. Kusmiatun Nurhasanah dan seluruh keluarganya terutama ibu yang telah memberikan spirit dan dukungan yang luar biasa dalam membantu penyelesaian penelitian ini. 15. Teman-teman KKN 98 Lebak, Banten 2010 semoga tali silaturahmi kita tidak terputus. 16. Para sahabat satu kosan saya (Adoenk, Bisri, Abi, Feri, Afif) Pam-Pam, Bukori, (Inmitakanu) dan (Juned, Ali, Nay, Ade, Anjel, dll) semoga apa yang teman-teman cita-citakan dapat tercapai. 17. Teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih. Akhirnya penulis berharap semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Manajemen Dakwah pada khususnya.

Ciputat, Juli 2011

Suhendri

iv

DAFTAR ISI ABSTRAK .........................................................................................................

i

KATAPENGANTAR ........................................................................................

ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................

v

BAB I :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah....................................

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................

8

D. Metodologi Penelitian ...........................................................

9

E. Tinjauan Pustaka ................................................................... 12 F. Sistematika Penulisan ........................................................... 14

BAB II :

LANDASAN TEORI A. Manajemen ............................................................................ 16 1. Pengertian Manajemen ...................................................... 16 2. Unsur-unsur Manajemen .................................................. 17 3. Fungsi Manajemen ............................................................ 17 B. Konsep Qardhul Hasan ........................................................ 20 1. Pengertian Qardhul Hasan.............................................. 20 2. Qardhul Hasan Menurut Fiqh......................................... 21 C. Konsep Pembiayaan .............................................................. 24 1. Pengertian Pembiayaan ................................................... 24 2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan ............................................ 26 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan ...................................... 29

v

D. Konsep Usaha Kecil Menengah ............................................ 30 1. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil Menengah ..... 30 2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah ............................................................. 33 BAB III :

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DEPOK A. Sejarah Berdirinya BAZ Kota Depok ................................... 37 B. Profil dan Visi misi BAZ Kota Depok .................................. 38 C. Struktur Organisasi BAZ Kota Depok .................................. 40 D. Program-program BAZ Kota Depok ..................................... 41

BAB IV :

ANALISIS MANAJEMEN QARDHUL HASAN DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENENGAH DI BAZ KOTA DEPOK A. Manajemen Qardhul Hasan yang di Terapkan didalam BAZ Kota Depok………………………………………………… 46 1. Planning (perencanaan) ................................................... 47 2. Organizing (Pengoganisasian) ........................................ 53 3. Actuating (Penggerakan) ................................................. 54 4. Controlling (Pengawasan) .............................................. 56 B. Manfaat Qardhul Hasan yang diterapkan di dalam BAZ Kota Depok dalam pembiyaan usaha kecil menengah .......... 57 C. Hambatan

yang

dihadapi

Qardhul

Hasan

dalam

pembiayaan usaha kecil menengah di BAZ Kota Depok...... 59

vi

BAB V :

PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... 60 B. Saran ...................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 63 LAMPIRAN

vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. 1 Islam sebagai Addiin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.2 Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.3 Zakat merupakan rukun Islam ke empat yang sangat penting bagi kesejahteraan dan tegaknya keadilan sosial ekonomi umat. Pembayaran zakat bukan

1

Dikutip dalam Abdurrachman Qadir (2001). Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), ed. 1, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 24. 2 Ahmad M. Saefuddin (1987). Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali), hlm. 71. 3 Abdurrachman Qadir. Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), hlm. 83-84.

1

2

hanya menunjukan kesalehan individual tetapi juga mencerminkan kesalehan sosial. Zakat dibayarkan oleh aghniya, orang yang dipandang kaya menurut aturan syara’ wajib membayar zakat (muzakki) kepada orang-orang miskin sesuai pedoman Syar’i (fuqoro) yang dikatagorikan dalam 8 (delapan) golongan penerima (mustahik). zakat merupakan sumber dana potensial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah.4 Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ini merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.5 Adanya faktor pendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya menunaikan zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin 4

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta, CED (Centre fof Entrepreneurship Development), cet ke-1, hal. 1 5 Muhammad Ridwan (2005). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT), cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 189-190.77

3

meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaikbaiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usahausaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.6 Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi.

Ini merupakan

seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Zakat adalah suatu mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan. Zakat merupakan suatu system pengaturan ekonomi di mana fakir, miskin dan orang-orang lain yang tidak beruntung dalam transaksi ekonomi juga harus diperhitungkan ke dalam system ekonomi. Jika orang-orang yang tidak beruntung ini tidak diperdulikan dalam system perekonomian akan menderita kerugian. Zakat merupakan mekanisme untuk menjaga system perekonomian ini.7 Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan 6

Mohammad Daud Ali (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet. 1. (Jakarta: UI Press), hlm. 52-53. 7 Safwan Idris, Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Eonomi Umat, (Jakarta:Putra Bangsa, 1997), H. 13

4

kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Selama ini zakat hanya bersifat memberi dan konsumtif yang selalu diberikan kepada 8 asnaf, tanpa adanya peran dalam bidang ekonomi. Dengan perkembangan zaman yang semakin lama semakin maju, maka sebuah lembaga seperti lembaga zakat terus berusaha untuk memajukan negaranya terutama di bidang ekonomi. Adanya anggapan bahwa dana zakat untuk kegiatan konsumtif atau produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, karena mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Hal ini menjadikan masalah bagi Badan Amil Zakat nasional maupun daerah karena kurangnya kepercayaan masyarakat untuk berzakat di Badan Amil Zakat pusat maupun daerah. Untuk itu Badan Amil Zakat pusat maupun daerah ikut berusaha memajukan ekonomi melalui program-program yang sifatnya produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal

5

kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada surah At-taubah ayat 60 sebagai berikut:8

                             Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.9 Manajemen yang baik sebagai ilmu maupun sebagai seni, pada mulanya tumbuh dan berkembang dikalangan dunia industri dan perusahaan, pada zaman

8

Masdar F. Mas’udi dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, (Jakarta : Pirac, 2004), h. 8 Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (al-quran dan terjemahan) 9

6

modern ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu baik organisasi atau lembaga yang tidak mempergunakan manajemen. Sebab dengan adanya manajemen yang difungsikan sebagaimana mestinya akan menghasilkan dan mencapai sasaran yang efektif dan efesien.10 Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Badan Amil Zakat Kota Depok menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi melalui Qardhul Hasan, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas Qardhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan, Diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli 10

Drs. H. Malayu S.P. Hasibaun, Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), cet. Ke-1,h.2

7

masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Mustahiq tidak hanya diberikan modal semata, tetapi badan pengelola zakat dalam hal ini BAZ Kota Depok mempunyai tugas untuk membimbing jalannya roda perekonomian mustahiq agar dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi. BAZ Kota Depok juga melakukan evaluasi terhadap para mustahiq yang dibantu modalnya untuk mengembangkan usaha. Untuk menjadi badan pengelola zakat yang dapat dipercaya masyarakat, keadaan ini akan memaksa pengelola zakat untuk mempunyai manajemen yang baik. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang memadai tentang terlaksananya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pendayagunaan atau pendistribusian zakat. Dilihat dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di BAZ Kota Depok“. Agar skripsi ini kelak dapat menempatkan masalah tersebut secara profosional dan juga mengharapkan dana kebajikan (qardhul hasan) yang dimilki oleh BAZ Kota Depok pada khususnya dapat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah.

8

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Untuk memperjelas dan memberi arah yang tepat, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengenai manajemen qardhul hasan yang diterapkan BAZ Kota Depok dalam pembiayaan usaha kecil menengah. 2. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah-masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana manajemen qardhul hasan yang diterapkan di dalam BAZ Kota Depok? b. Apa manfaat qardhul hasan yang diterapkan BAZ Kota Depok dalam membantu usaha kecil menengah? c. Hambatan apa saja yang dihadapi program qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Berdasarkan pokok masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu: a. Mengetahui manajemen qardhul hasan yang diterapkan di dalam BAZ Kota Depok? b. Mengetahui manfaat qardhul hasan yang diterapkan di dalam BAZ Kota Depok dalam membantu usaha kecil menengah?

9

c. Mengetahui hambatan yang dihadapi program qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah? 2. Manfaat penelitian a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/I khususnya jurusan manajemen dakwah agar dapat mengatahui tentang manajemen qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah dalam lembaga zakat. b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi peneliti tentang manajemen qardhul hasan pada Baz Kota Depok dalam pembiayaan usaha kecil menengah.

D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Untuk membahas skripsi ini penulis menggunakan metode yang sesuai dengan data–data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis ataupun lisan dari orang–orang dan prilaku yang dapat diamati.11 Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data tertulis dengan informasi dari orang yang terlibat dalam objek penelitian. Adapun sumber 11

Lexi.J. Moeloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi Revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

10

utama penelitian kualitatif adalah aktivitas objek lapangan, selain itu juga data tambahan berupa dokumen, file, dan kepustakaan lainnya. 2. Waktu dan Tempat Penelitian Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu penelitian pada februari – april 2011 masa kepengurusan periode 2007-2011. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZ Kota Depok terletak di jalan nusantara no 5–7 depok 16432 tepatnya di Gedung Dakwah MUI Kota Depok. Untuk mengubungi via telepon (021) 775 2624 dan melalui fax (021) 775 2624. Adapun alasan pemilihan lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: a. Salah satu Badan Amil Zakat yang menggunakan program qardhul hasan b. Lokasi mudah di akses oleh peneliti karena peneliti berdomisili di Depok 3. Subjek dan Objek Penelitian Subjek

penelitian

adalah

sumber–sumber

tempat

memperoleh

keterangan.12 Jadi, subjek dalam penelitian ini adalah BAZ Kota Depok, dalam hal ini pimpinan dan staf bagian pendayagunaan. Sedangkan objek penelitiannya adalah manajemen qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah di BAZ Kota Depok, dalam hal ini aktivitas dari peminjam ketika meminjam dan mengembalikan pinjaman. 4. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini melakukan 3 cara :

12

Tatang, M . Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 92.

11

a. Observasi Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi atau pengamatan langsung yakni pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala dan objek yang diselidiki. Dalam hal ini penulis mengamati langsung kegiatan di BAZ Kota Depok dalam proses peminjaman dan pengembalian qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah. b. Wawancara Interview atau wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.13 Wawancara dapat juga diartikan sebagai cara yang digunakan dengan tujuan mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.14 Wawancara dilakukan secara tak struktur, yaitu wawancara dengan tidak menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai orang yang representative dalam lembaga guna menambah bahan acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini dengan pimpinan dan staff bagian pendayagunaan BAZ Kota Depok pada tanggal 8, 10, dan 16 maret 2011.

13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek, (jakarta: pt rineka cipta, 1998), h. 145 14 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), cet. Ke-3, h. 212

12

c. Analisis Data Setelah data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam menganalisis data, digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut : 1. Metode deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum, kemudian mengolahnya menjadi kesimpulan atau uraian yang bersifat khusus. 2. Metode induktif, yaitu menganalisis yang bertolak titik dari data yang khusus menjadi bersifat umum. Analisis data sangat penting untuk menemukan temuan–temuan hasil penelitian, dikarenakan menurut penulis ini menjadi tuntutan mendapatkan temuan ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini, adapun penelitian tersebut diantaranya adalah: 1. Peran dan Aplikasi Qardhul Hasan Sebagai Produk Penyalur Dana Bank Syariah (studi kasus bang BNI Syariah), oleh LIlis Syarifah, 2004, pokok bahasan skripsi

13

ini adalah peran qardhul hasan sebagai penyedia dana bagi usaha mikro kecil dan menengah serta penyaluran untuk usaha-usaha mikro. 2. Teori Al-Qardhul Hasan dan Aplikasinya pada Baitul Maal Wat Tanwil (studi kasus pada BMT Al-Munawwarah, Pamulang-Banten), oleh Siti Sa’diyah, 2004. Dalam pembahasan penelitian ini, tertuju pada konsep qardhul hasan diaplikasikan untuk usaha kecil dan menengah melalui lembaga keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dengar harapan kebutuhan pembiayaan kalangan

bawah

akan

terpenuhi

terutama

masyarakat

pedesaan

yang

membutuhkan pembiayaan. 3. Pola Kerjasama Bank Danamon Syariah dan Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa Republika dalam Pengelolaan Qardhul Hasan, oleh Abdul Malik, 2008. Dalam pembahasan penelitian ini, difokuskan pada pola kerjasama, dan strategi pengelolaan Qardhul Hasan serta analisis aplikasi qardhul hasan di lembagalembaga tersebut. Adapun judul skripsi penulis walaupun hampir sama dengan ketiga judul namun berbeda materi utama yang dibahas, yaitu penulis membahas tentang: 1. Bagaimana manajemen qardhul hasan yang diterapkan BAZ Kota Depok? 2. Apa manfaat qardhul hasan yang diterapkan di dalam BAZ Kota Depok dalam membantu usaha kecil menengah? 3. Hambatan apa saja yang dihadapi program qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah?

14

F. Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skripsi ini, maka disusun system penulisan yang terdiri dari lima bab: BAB I :

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menerangkan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian yang merupakan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. BAB II :

LANDASAN

TEORI

MANAJEMEN,

QARDHUL

HASAN,

PEMBIAYAAN, USAHA KECIL MENENGAH Pada bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen, unsur-unsur, fungsi manajemen, landasan hukum, rukun dan syarat qardhul hasan. Dilanjutkan dengan pengertian pembiayaan, prinsip – prinsip pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, pengertian usaha kecil menengah, strategi pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah. BAB III : PROFIL BADAN AMIL ZAKAT KOTA DEPOK Berisi tentang sejarah berdirinya Badan Amil Zakat kota Depok, profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan program–program BAZ Kota Depok. BAB IV : HASIL PENELITIAN Berisi tentang manajemen qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah di BAZ Kota Depok, manfaat qardhul hasan dan hambatan yang dihadapi.

15

BAB IV : PENUTUP Yang berisi kesimpulan, saran-saran dari keseluruhan tulisan ini, dan penulis mencantumkan daftar pustaka yang dipakai sebagai rujukan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Manajemen 1. Pengertian Manajemen Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengolah.1 selain itu kata “to manage” mempunyai sinonim antara lain: to hand (mengurus), to control (memeriksa/mengawasi), to guide (menuntun/mengemudikan). Jadi, manajemen berarti mengurus, memeriksa, mengawasi, pengendalian, mengemudikan, atau membimbing.2 Adapun pengertian menurut istilah manajemen ialah suatu proses, dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselanggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut G.R Terry dan Leslie W. Rue mengatakan bahwa manajemen ialah: “suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional yang nyata.”3 Sedangkan menurut James A.F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.4

1

Dr. H.M. Anton Athoillah, M.M., Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 13 2 John M. Echols, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 375 3 G.R Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 14 4 James A. F. Stoner, Management, (New York: Prentice/ Hall International, Lac., Englewood Cliffs, 1982) h.8

16

17

Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatir proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.5 2. Unsur-unsur Manajemen Telah dikatakan sebelumnya bahwa manajemen selalu berkaitan dengan usaha bersama sekelompok manusia dengan menggunakan unsur-unsur yang diperlukan. Suatu manajemen dilaksanakan dengan mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya yang terdapat pada 6 M “The Six Management” terdiri dari Man (manusia), Money (uang), Material (barang), Machine (mesin/alat), Methode (metode/cara), dan Market (pasar).6 Dilihat dari beberapa unsur diatas, manusia merupakan faktor terpenting dalam manajemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh, untuk dan kepada manusia. Dengan kata lain manusia tidak dapat disamakan dengan benda, ia mempunyai peranan, pikiran, harapan serta gagasan. Oleh karena itu perlu dikembangkan kearah yang positif sesuai dengan kepribadiaannya sebagai manusia. Namun kelima unsur tersebut juga dibutuhkan dalam mengatur dan mengarahkan proses pelaksanaan kegiatan organisasi. 3. Fungsi Manajemen Untuk mencapai tujuan, organisasi memerlukan dukungan manajemen dengan berbagai fungsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

5

Dr. H.M. Anton Athoillah, M.M., Dasar-dasar Manajemen, h. 14 Drs. Zaini Muchtarom, MA., Dasar-dasar Manajemen Dakwah, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), h. 35 6

18

masing-masing. Kegiatan fungsi-fungsi tersebut memerlukan data dan informasi, dan akan menghasilkan data dan informasi pula. Beberapa fungsi manajemen pokok sebagai berikut:7 a. Perencanaan (planning) Penentuan sasaran yang ingn dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.8 Dan perencanaan ini merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyusunan tujuan dan menjabarkannya dalam bentuk perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut.9 b. Pengorganisasian (organizing) Penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang untuk

melaksanakannya,

serta

pengkoordinasian

hubungan-hubungan

wewenang informasi baik secara horizontal maupun vertical dalam strutur organisasi.10

7

Drs. Zulkifli Amsyah, MLS., Manajemen Sistem Informasi, h. 64-65 A. M. Kadarman, dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: PT. prenhallindo, 2001), h. 54 9 Drs. Zulkifli Amsyah, MLS., Manajemen Sistem Informasi, h. 64-65 10 Abdul Rasyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-3, h.54 8

19

Pengorganisasian

adalah

fungsi

manajemen

yang

berkaitan

dengan

pengelompokkan personel dan tugasnya untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan misinya.11 c. Penggerakkan (actuating) Upaya manager dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efesien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.12 Ada lima fungsi penggerakkan, yaitu:13 1) Untuk mempengaruhi seseorang untuk mau menjadi pengikut 2) Melunakkan daya resistensi pada seseorang/ orang-orang 3) Untuk membuat seseorang/ orang-orang suka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya 4) Untuk

mendapatkan

serta

memelihara

dan

memupuk

kesetiaan,

kesayangan, kecintaan kepada pemimpin, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja 5) Untuk menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab secara penuh pada seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, Negara, masyarakat serta tugas yang diembannya. 11

Drs. Zulkifli Amsyah, MLS., Manajemen Sistem Informasi, h. 64-65 Yayat M. Herujito, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 126-127 13 Adi Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 87-88 12

20

d. Pengawasan (controlling) Kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sampai sejauh mana kemajuan yang dicapai, dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan, serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.14 Langkah-langkah proses pengawasan:15 1) Menetapkan standar 2) Mengukur kinerja 3) Memperbaiki penyimpangan

B. Konsep Qardhul Hasan 1. Pengertian Qardhul Hasan Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh salaf al shalih, qardh dikategorikan dalam akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.16 Dalam pengertian lain qardh adalah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu,

14

Drs. Zulkifli Amsyah, MLS., Manajemen Sistem Informasi, h. 65 A. M. Kadarman, dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, h. 161 16 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama‟ dan Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999), h 199 15

21

pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.17 Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata qardh ini kemudian diapdosi menjadi credo (Romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.18 2. Qardhul Hasan Menurut Fiqh Secara etimologi, qardh yang berarti memotong atau potongan,19 menurut syara ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut, sedangkan kata hasan yang berarti kebaikan.20 Menurut Wahbah Al-Zuhaili secara umum qardh seperti al bai karena keduanya sama-sama merupakan pemilikan harta dengan harta, sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa qardh dan al bai adalah sama tetapi ulama Al 17

Karimsyah, “ikhtisar uu no.59”, artikel diakses pada 16 februari 2011 dari http//www. Karimsyah.com 18 Ascara, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007) 19 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia, (Surabaya: pustaka progresif, 1997), h. 1108 20 ibid, h. 264

22

Qorofi menyebutkan 3 perbedaan utama qardh dengan bai bukan termasuk mitsliyat seperti hewan dan sejenisnya:21 a. Kaidah riba : apabila qardh dalam harta ribawi yaitu takaran dan berat menurut hanafi dan hambali atau mata uang dan makanan pokok menurut milikiyah b. Kaidah al mauzabanah : menjual barang yang sudah diketahui dengan barang yang tidak diketahui dari jenis yang sama c. Kaidah jual beli : barang yang tidak dimiliki seseorang apabila qardh dalam mitsliyat Qardh secara istilah menurut Hanafi harta yang diberikan kepada seseorang untuk dibayar dengan jumlah yang sama, mazhab yang lain mengatakan memberikan harta kepada orang lain yang merupakan tanggungannya dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan tujuan memberikan manfaat dan kemudahan kepada orang yang memberikan.22 Pengertian qardh menurut terminologi, perjanjian pinjaman dalam qardh ada pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman (muqtarid) akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.23 Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan 21

Wahbah Al Zuhaili, Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu (Lebanon : Daarut fikr, 2005),h. 3786 jilid 5 Ibid, h. 3785-3786 23 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta : pustaka utama graffiti 1999) h. 75 22

23

jenis muamalah yang bercorak ta‟awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtarid (penghutang/debitur) tidak diwajibkan member iwadah (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada

muqrid

(yang

memberikan

pinjaman/kreditur),

karena

qardh

menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.24 Landasan syariah firman Allah SWT:

             “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (al hadiid : 11) a. Rukun al qardh Seperti halnya akad-akad yang lain qardh memiliki rukun-rukun utama, antara lain: 1) Muqridh (pemilik barang) 2) Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam) 3) Ijab qabul 4) Qardh (barang yang dipinjamkan)25

24 25

Ah. Azharudin Lathif, M.Ag, Fiqh Muamalah, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), h. 75 Ibid, h. 151

24

b. Syarat sah al qardh 1) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qardh adalah akad terhadap harta. 2) Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dah qabul, seperti halnya dalam jual beli.

C. Konsep Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang dapat diartikan sebagai berikut: pengeluaran atau pengorbanan yang tidak dapat dihindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat, pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau waktu tertentu, seperti ongkos pengiriman, pengepakan, dan penjualan yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan, dalam laporan laba rugi perusahaan. Komponen biaya merupakan pengurangan dari pendapatan, pengertian biaya berbeda dengan beban, semua biaya adalah beban, tetapi tidak semua beban adalah biaya. Dalam UUD RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan, bab 1 butir 12 dijelaskan definisi pembiayaan adalah :” pembiayaan berdasarkan pada syariah adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

25

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.26 Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut dapat dibagi tiga: a. Bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. b. Bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. c. Bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan deficit unit.27 Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua: a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 26

Undang – undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. Ke-1, h.87 Rifaat Rahmat Abdul Karim, „‟the impact of basle capital adequacy ratio regulation on the financial strategi of Islamic bank‟‟ dalam proceeding of 9 th expert level conference on Islamic banking, disponsori oleh bank Indonesia dan internasinal association of Islamic bank, 7-8 april 1995, Jakarta. 27

26

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal: a. Pembiayaan modal kerja, yaitu

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utilitiy of place dari suatu barang.28 b. Pembiayaan investasi, yaiu untuk memenuhi kebutuhan barang–barang modal (capital goods) serta fasilitas–fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 2. Prinsip–Prinsip Pembiayaan Prinsip perkreditan ini disebut pula konsep 5 C, pada dasarnya konsep 5 C ini dapat memberiakan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bungannya. Prinsip perkreditan tersebut adalah: a. Character Penilaian karakter nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan prilaku seseorang baik secara individual maupun secara komunitas atau lingkungan usahanya. Dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat–sifat kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan–kebiasaan, temperamental, kaku, membanggakan diri secara berlebihan. Informasi lain yang juga sangat krusial 28

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), Cet.Ke-1, h.160

27

untuk diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam daftar orang tercela atau daftar hitam. Untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai pribadi calon debitur disamping dapat diketahui dari biodatanya juga dapat diperoleh melalui lingkungan usahannya, misalnya asosiasi usaha. b. Capacity Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Selanjutnya untuk mengukur capacity debitur harus dilakukan penelitian terhadap kemampuannya di bidang manajemen, bidang keuangan, pemasaran, dan kemampuan di bidang teknis. c. Capital Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usahanya yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukkan keseriusan debitur menjalankan usahanya tersebut. Di samping itu, besarnya modal akan memperkuat daya tahan usaha nasabah menghadapi siklus atau fluktuasi bisnis. Penilaian terhadap modal ini penting mengingat kredit yang diberikan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai keseluruhan dana atau modal yang dibutuhkan debitur.

28

Karena itu idealnya, jumlah kredit bank tidak melebihi jumlah modal yang ditanamkan debitur. Modal yang dimaksudkan di sini dapat berupa barang– barang bergerak dan tidak bergerak. d. Collateral Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban–kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kewajibannya. Dalam hubungan ini suatu proyek yang akan dibiayai mungkin feasible namun belum tentu bankable atau memenuhi syarat untuk memperoleh kredit bank akibat misalnya tidak memadainya jaminan. e. Condition of economy Prinsip yang terkhir adalah kondisi ekonomi yaitu berkaitan dengan keadaan perekonomian suatu saat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Begitu pula peraturan–peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional dan internasional terutama yang berhubungan dengan sector usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu pertama masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, pasar luas. Kedua persaingan barang substitusi, dan ketersediaan

29

bahan baku. Ketiga keberadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli dan perubahan suku bunga dan sebagainya.29 3. Tujuan dan fungsi pembiayaan Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembaiayaan untu tingkat mikro.30 Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dan tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan. c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya meningkatkan produksi tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya dana. d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor–sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.

29

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Keempat), (Jakata: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 171 - 173 30 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), cet.I, h.16

30

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan. Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup. b. Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan resiko. Resiko kekurangan modal dapat diatasi dengan tindakan pembiayaan. c. Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).

D. Konsep Usaha Kecil Menengah 1. Pengertian dan karakteristik usaha kecil menengah Pengertian tentang UKM sangatlah beragam, tergantung konsep yang digunakan oleh tiap–tiap Negara. Beragamnya pemahaman mengenai usaha kecil menjadi salah satu faktor yang membuat sektor ini termarginalkan. Padahal hal

31

tersebut menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, terutama di Negara berkembang.31 Mengacu pada UU No. 9 tahun 1995 yang dikutip dalam buku Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi, untuk kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinnya adalah sebagai berikut :32 a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) b. Memiliki hasil penjualan paling banyak 1 M /tahun Untuk kriteria usaha menengah adalah: a. Untuk sektor industri memiliki total aset paling banyak 5 M b. Untuk non industri memiliki asset paling banyak 5 M (tidak termasuk tanah dan bangunan) c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 3 M Anderson mengemukakan definisi (pengelompokkan kegiatan usaha) ditinjau dari jumlah pekerja yang dikutip dalam buku Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi sebagai berikut:33 Usaha kecil

Usaha menengah

31

Kecil I-kecil

1 – 9 pekerja

Kecil II-kecil

10 – 19 pekerja

Besar-kecil

100 – 199 pekerja

Kecil-menengah

201 – 499 pekerja

Menengah-menengah

500 – 999 pekerja

Tiktik Sartika Partomo, Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004) cet, ke- II, hal. 15. 32 Ibid, h. 15-16 33 Ibid, h. 16

32

Besar-menengah

Usaha besar

1000 – 1999 pekerja

>2000 pekerja

Tujuan pengelompokan usaha/bisnis dapat disebutkan beragam dan pada intinya mencangkup empat macam tujuan, antara lain: a. Untuk keperluan analisis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan b. Untuk keperluan penentuan kebijakan–kebijakan pemerintah c. Untuk menyakinkan pemilik modal/pengusaha tentang posisi perusahaannya. d. Untuk pertimbangan badan tertentu beraitan dengan antipasti kinerja perusahaan.34 Kriteria umum UKM dilihat dari cirri- cirinya pada dasarnya dianggap sama, yaitu sebagai berikut: a. Struktur organisasi yang sangat sederhana b. Tanpa staf yang berlebihan c. Pembagian kerja yang kendur d. Memiliki hirarki manajerial yang kendur e. Aktifitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan f. Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan. UKM

menghadapi

kendala–kendala

dalam

mempertahankan

atau

mengembangkan usahannya antara lain dalam hal modal, kurang dalam pengetahuan pengelolaan usaha dan lemah di bidang pemasaran.

34

Ibid, h. 16 - 17

33

2. Strategi pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah Tujuan pembinaan UKM adalah: a. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar. b. Meningkatkan akses terhadap sumber – sumber modal dan memperkuat struktur modal. c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen. d. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi. Strategi pengembangan UKM antara lain adalah melalui kemitraan usaha, bantuan keuangan dan modal ventura.35 a. Kemitraan usaha Pengertian kemitraan usaha adalah hubungan kerja sama diantara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar. Salah satu bentuk kemitraan usaha yang melibatkan UKM dan usaha besar adalah production linkage. UKM sebagai pemasok bahan baku dan penolong dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada impor, di mana saat ini harga produk impor sangat tinggi karena terdepresiasi. Kemitraan menguntungkan semua pihak yang berminat, memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efesien dan produktif sehingga dapat mengurangi monopoli/monopsoni dan oligopoli/oligopsoni. Keuntunagn

35

Ibid, h. 30

34

kemitraan usaha dengan usaha besar bagi UKM adalah dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil sehingga kegiatan usahanya lebih efesien. b. Bantuan keuangan (permodalan) Pada umumnya permodal UKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang dimaksud. Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut: 1) Memadukan dan memperkuat tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan. 2) Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). 3) Mengoptimalkan realisasi business plan perbankan dalam pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK). 4) Bantun teknis yang efektif, bekerjasama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi dan lembaga terkait. 5) Meningkatkan peranan lembaga penjaminan kredit yang ada.

35

6) Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.36

c. Modal ventura Modal

ventura

adalah

badan

usaha

yang

melakukan

usah

pengembangan dalam bentuk pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pengembangan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Usaha modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara ikut melakukan penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Manfaat pembiayaan modal ventura bagi perusahaan pasangan usaha adalah : 1) Merupakan alternatif pembiayaan yang murah, tidak dikenekan beban, karena tidak merupakan kredit/pinjaman. 2) Dengan tambahan modal baru ini dapat meningkatkan kondisi perusahaan untuk memperoleh kredit. 3) Dengan mitra baru, modal ventura yang telah mempunyai reputasi baik dikalangan bisnis atau pemerintah akan menarik perusahaan investor mendapat

kepercayaan

masyarakat,

mengembangkan jaringan niaga yang mapan.

36

Ibid, h. 32

sehingga

lebih

mudah

36

4) Manajemen akan menjadi lebih efesien dan professional. Terdapat dua jenis pendanaan modal ventura, yaitu : 1) Leverage ventura capital, adalah perusahaan modal ventura yang dalam mendapatkan dengan cara meminjam dari sumber–sumber dana yang ada, yang dapat dikonversikan menjadi saham. 2) Equity ventura capital, dalam hal ini perusahaan tidak melakukan pinjaman tetapi dari pemegang saham yang digunakan sebagai penyertaan dalam perusahaan investe company. Sumber dana modal ventura bisa berasal dari investor perorangan, investor perusahaan, investor asuransi dan dana pensiun.37

37

Ibid, h 38

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KOTA DEPOK

A. Sejarah Berdirinya BAZ Kota Depok Berangkat dari lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, LAZ Kota Depok merasa terpanggil untuk menyatakan sikap pro terhadap legalitas LAZ menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam pasal 7 UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ditentukan perihal pengukungan lembaga amil zakat. Ayat pertama dalam pasal tersebut menentukan bahwa lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan ayat kedua menentukan persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri dan dapat dilihat dalam surat keputusan menteri agama no. 581 tahun 2000.1 Sedangkan dalam pasal 22 KMA No. 581 dijelaskan bahwa sebelum pengukuhan, lembaga amil zakat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan berupa : berbadan hukum, memiliki daftar mustahiq – muzakki, program kerja, pembukuan serta lampiran surat pertanyaan bersedia untuk diaudit. Semua persyaratan itu harus melalui proses penelitian (pasal 23 KMA No. 581), dan apabila terbukti tidak memenuhi syarat – syarat tersebut maka dapat dibatalkan oleh pemerintah (pasal 23 KMA No. 581).

1

Fitriani Fidhia, Makalah Pengelolaan Zakat di Daerah Otonomi (Studi Kasus di BAZ kota Depok), 2007

37

38

Memperhatikan semua regulasi peraturan perundangan tersebut dapat terbayang bahwa sebuah pengukuhan LAZ ternyata diatur secara sistematis dan accountable. Artinya, akreditasi organisasi pengelola zakat setelah diberlakukan UU No. 38 tahun 1999 telah mempunyai standar yang sama dengan organisasi lain yang diatur oleh sebuah peraturan perundangan. Dan sejatinya, pengelolaan zakat sekarang ini merupakan aktivitas social yang berasal dari nilai syariat islam dan mendapat justifikasinya dalam system hukum nasional kita. Atas dasar tersebut pada bulan april tahun 2001 LAZ kota Depok mengukuhkan diri menjadi BAZ yang terakreditasi. Sesuai dengan amanat perundangan berlaku bahwa masa kepengurusan amil bagi pengelola zakat selama 3 tahun. Dalam menyikapi implementasi UU No. 38 tahun 1999, maka BAZ kota Depok dengan memahami potret dirinya sebagai potret lembaga Islam menyadari akan eksistensinya sebagai pelayan umat berupaya dengan variable kekuatan dan peluang telah menyiapkan diri menjadi good institusional government.

B. Profil dan Visi, Misi, BAZ Kota Depok Badan Amil Zakat Kota Depok adalah lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah kota depok yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan, mengelola, menyalurkan, dan memberdayakan dana zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan warits dari seluruh umat islam di Kota Depok.

39

Seiring dengan perkembangan waktu dan peralihan zaman BAZ Kota Depok terus berupaya membenahi diri sampai mampu menjadi lembaga pilihan utama yang dipercaya umat dalam mengelola dana ZIS. Prinsip kerja operasional BAZ Kota Depok berpijak pada 2 prinsip berikut ini: 1. Amanah Artinya semua personil yang tergabung di BAZ baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan termasuk petugas UPZ harus memiliki perasaan bahwa jabatan, kepercayaan bukan miliknya, tapi merupakan tanggung jawab yang harus dipikul dan apapun dana yang terkumpul dilembaga ini adalah amanah yang harus disalurkan kepada yang berhak dengan penuh tanggung jawab. 2. Professional Artinya seluruh personil BAZ Kota Depok sampai ke tingkat kecamatan dan petugas UPZ, dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya harus sesuai dengan aturan, transparan, accountable dan penuh tanggung jawab. Memiliki sifat Hafizhun ‘Alim (sangat pandai menjaga amanah an berpengetahuan luas) surat yusuf ayat 55 dan Qowiyyun ‘Amiin (kuat dan fisik dan pengetahuan) surat al – Qashash ayat 26. BAZ Kota Depok adalah salah satu institusi yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Depok, yang bertujuan menggugah seluruh masyarakat Depok khususnya kaum Muslimin untuk meningkatkan predikat kesholehannya dengan kesholehan sosial horizontal (Hablum min an-naas).2

2

Company profile, BAZ kota Depok

40

Adapun Visi dan Misi BAZ Kota Depok adalah: Visi BAZ Kota Depok : Mengusir sifat kikir, mengikis sifat dengki, menumbuhkan kepedulian. Misi BAZ Kota Depok: 1. Menyadarkan aghniya untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh. 2. Menghimpun dana dari sumber yang halal berdasarkan syari’at. 3. Memenuhi kebutuhan mustahik demi lancarnya roda ekonomi masyarakat. 4. Menggali potensi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun Kota Depok.3

C. Struktur Organisasi BAZ Kota Depok Dewan Pertimbangan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota

: : : : : : : : :

Drs. H. Yuyun Wirasaputratua Kekandepag Kota Depok Kabag Kesra Setda Depok Kasubbag TU Kandepag Dr. KH. A.Dimyati B, MA H. Edi Susanto, SH, MH Drs. KH. Zaenudin, MA Drs. H. Farid Hadjiri, MM Drs. Tjetjep Iskandar

Ketua Umum Wakil Ketua I

: :

Wakil Ketua II

:

H. Aceng Toha Abdul Qodir, Lc Ir. Ahmad Nawawi, MA Kasubbag Agama dan Budaya Setda Kota Depok

Badan Pelaksana

3

http ://bazdepok. Net63.net

41

Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Bendahara Seksi Pengumpulan Seksi Pendistribusian Seksi Pendayagunaan Seksi Pengembangan

: : : : : : : :

Drs. H. Khoiruddin, MM H. Asnawi, S.Ag Salamun Adiningrat, S.Sos.I Zulfadli, SE, SST, AK Ahmad Rifa’i, Lc Aliyah, S.Ag Drs. Sadar Harapan Yaya Hidayatullah

: : : : : : :

Drs. KH. A. Mahfudz Anwar Drs. H. Mustofa Drs. H. O. Nur Muhammad, MM Ujang Prisnandar, S.Sos.I H. Ahmad Fakhrudin, S.Ag Nana Shobarna, S.Sos.I Sholahuddin4

Komisi Pengawas Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota

D. Program – program BAZ Kota Depok 1. Keorganisasian dan kesekretariatan : a. Pembenahan kantor dan perlengkapannya b. Penetapan prosedur teknis administrasi dan pelayanan c. Membuat rencana program kerja dan menghimpun program kerja tiap bidang 2. Program pengumpulan a. Pembentukan UPZ dinas, instansi (SMP dan SMA), lembaga, kantor pemerintahan/swasta (perusahaan – perusahaan besar) dan BUMD yang ada dikota depok

4

http ://bazdepok. Net63.net

42

b. Mengkoordinasikan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) dengan BAZ Kecamatan dan UPZ (Unit Pengelola Zakat) serta mengevaluasi hasil pengumpulan ZIS tersebut secara rutin dan berkala. c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau lembaga zakat swasta lainnya yang ada di kota Depok dalam rangka meningkatkan pengumpulan potensi zakat. d. Mendata para muzakki5 e. KADER (Karyawan dermawan) Artinya gerakan penyadaran PNS dan karyawan lainnya untuk menjadi dermawan dengan mengeluarkan zakat penghasilan, infak dan shadaqah lainnya. f. GAS (Gerakan amal sholeh) Artinya gerakan penyadaran kaum muslimin untuk menyisihkan harta baik berupa zakat, infak, shadaqah. g. GASITA (Gerakan bersih harta) Artinya penyadaran terhadap orang kaya yang mungkin sampai saat ini belum pernah berzakat, padahal hartanya sudah nishab. h. WARKAH (Warung berkah) Adalah gerakan penyadaran para sudagar dan pedagang yang sudah nisab agar harta mereka tambah keberkahannya dengan memabayar zakat 6

5 6

http ://bazdepok. Net63.net Company profile, BAZ kota Depok

43

3. Program pendistribusian a. Menerima dan menyeleksi (mendata) calon mustahiq perorangan maupun atas nama kolektif b. Membuat perencanaan pendistribusian ZIS agar lebih efektif, efisien, dan feksibel dalam pelaksanaan pendistribusiannya. c. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq yang telah terdata d. Melaksanakan pengecekan langsung ke lokasi bagi penerima bantuan khusus baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif. e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BAZ Kecamatan, UPZ dan LAZ yang ada di Kota Depok dalam pelaksanaan pendistribusiannya agar lebih efektif, efisien, dan feksibel serta merata sampai pelosok Kota Depok. f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendistribusian secara rutin dan berkala.7 g. Gapermis (program gerakan peduli rakyat miskin) h. Gaperkit (program gerakan peduli orang sakit) i. Gapena (Program gerakan peduli bencana) j. Gapesi (Program tunjangan pelajar berprestasi)8 4. Program pendayagunaan a. Membuat dan melaksanakan program pendayagunaan baik program konsumtif (bidang pendidikan, sosial kemanusiaan dan kemaslahatan umat) seperti : GAPERMIS (Gerakan Peduli Rakyat Miskin), GAPERKIT (Gerakan Peduli 7 8

http ://bazdepok. Net63.net Company profile, BAZ kota Depok

44

Orang Sakit), GAPENA (Gerakan Peduli Bencana), dan GAPESI (Gerakan Tunjangan Pelajar Berprestasi) maupun program produktif ( bidang pemberdayaan ekonomi) qardhul hasan, Training seperti : PDWU (Program Dana Wira Usaha Keterampilan) dan PDLIR (Program Dana Bergulir) b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BAZ Kecamatan, UPZ dan LAZ yang ada di Kota Depok dalam meningkatkan program pendayagunaan ZIS dan potensi yang lainnya. c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendayagunaan secara rutin dan berkala.9 5. Program pengembangan a. Pembentukan UPZ di instansi–instansi dan tingkat kelurahan. b. Pelatihan manajemen pengelolaan ZIS bagi seluruh pengurus BAZ dan UPZ. c. Pembuatan gerai–gerai zakat di mal–mal, supermakat dan lokasi–lokasi strategi lainnya.10 d. Melakukan pembinaan rutin dan berkala kepada seluruh pengurus (amilin) UPZ e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BAZ Kecamatan, UPZ dan LAZ yang ada di Kota Depok dalam mengembangkan potensi ZIS di Kota Depok f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program bidang pengembangan secara rutin dan berkala.11 9

http ://bazdepok. Net63.net Company profile, BAZ kota Depok

10

45

Adapun beberapa program tambahan BAZ tahun 1430 H : 1. Depok sejahtera, merupaan salah satu solusi dari pendayagunaan dan zakat bagi masyarakat miskin melali program pemberdayaan ekonomi masyarakat 2. Depok cerdas, program lanjutan yang memiliki harapan agar masyarakat menjadi cerdas tatkala masyarakat sudah mulai tercukupi segala kebutuhan utamanya baik pangan maupun sandang dengan program depok sejahtera. 3. Depok sehat, sehat adalah hak bagi seluruh warga, karena dengan sehat maka segala aktifitas masyarakat akan lebih produktif. Melalui program depok sehat inilah diharapkan masyarakat miskin tidak akan terpinggirkan sehingga semboyan negative “orang miskin dilarang sakit” akan sirna dengan sendirinya. 4. Depok taqwa, program yang dikhususkan untuk pembinaan guru–guru TPA/swasta ini diharapkan akan mampu mengoptimalkan guru–guru dalam memberikan pembinaan anak didiknya sehingga secara tidak langsung akan membantu meningkatkan indeks prestasi manusia. 5. Depok peduli, salah satu bagian dari program untuk saling membantu dan meringankan beban masyarakat yang terkena musibah/bencana alam/perang.12

11 12

http ://bazdepok. Net63.net Brosur, Program BAZ Tahun 1430 H

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN QARDHUL HASAN DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI BAZ KOTA DEPOK

A. Manajemen Qardhul Hasan Yang Diterapkan di Dalam BAZ Kota Depok Qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata qardh ini kemudian diapdosi menjadi credo (romawi), credit (inggris), dan kredit (indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.1 Qardhul hasan merupakan program pemberdayaan ekonomi umat, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas qardhul hasan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan, diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. 1

Ascara, akad dan produk bank syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)

46

47

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Mustahiq tidak hanya diberikan modal semata, tetapi badan pengelola zakat dalam hal ini BAZ Kota Depok mempunyai tugas untuk membimbing jalannya roda perekonomian mustahiq agar dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam mengelola program suatu lembaga tidak terlepas dari bagaimana mengatur atau mengelola suatu program dengan baik dan benar, dengan kata lain harus dengan manajemen yang baik dan benar. Dalam merealisasikan manajemen qardhul hasan baz kota depok menerapkan fungsi–fungsi manajemen sebagai berikut : 1. Planning (perencanaan) Perencanaan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen, dimana dengan perencanaan organisasi dapat menentukan maksud dan tujuannya, dan mengetahui apa yang diharapkan untuk penyelesaiannya. Jelasnya perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang dengan usaha dan cara efektif untuk pencapaiannya. Setiap usaha apapun tujuannya, hanya dapat berjaan dengan efektif dan efesien biamana sudah dipersiapkan secara matang sebelumnya. Tentunya perencanaan yang matang sesuai dengan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat di BAZ dapat diatur sedemikian rupa, tahap demi tahap

48

mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya dalam meaksanakan peneitian mustahiq calon penerima dana produktif, dengan membuat kreteria tertentu dalam rangka mengetahui apakah orang tersebut layak untuk mendapatkan bantuan dalam mengembangkan usahanya atau tidak. BAZ Kota Depok di dalam melakukan perencanaannya, selalu memperhatikan proses–proses kegiatan yang meliputi : a. Penentuan Peramalan Penyusunan perencanaan suatu kegiatan yang efektif diperlukan kemampuan untuk memperhitungkan dan memperkirakan situasi dan kondisi setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar. 1) Kondisi Internal Yaitu meliputi potensi dalam hal ini fasilitas yang ada seperti para muzaki dan LAZ–LAZ yang ingin membayar zakat maupun infaq dan shadaqah. 2) Kondisi External Yaitu meliputi tingkat minat masyarakat yang kurang untuk membayar zakat maupun infaq dan shadaqah karena masih kurang percayanya kepada BAZ Kota Depok dalam pengelolaan.2

2

Wawancara pribadi dengan Pak Sadar (Pimpinan Pendayagunaan ). Depok 10 maret 2011

49

b. Penentuan Maksud Dan Tujuan Suatu badan usaha atau organisasi, haruslah mempunyai tujuan yang jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua yang terlibat di dalam organisasi atau lembaga agar mereka dapat mengerjakan atau ikut berpartisipasi dengan kesadaran. Tujuan dari pembiayaan usaha kecil menengah melalui program qardhul hasan yang dilakukan oleh BAZ Kota Depok untuk membantu perekonomian si peminjam dalam hal ini para usaha kecil menengah. 3 Dengan adanya program qardhul hasan yang dimaksudkan untuk pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Melalui dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka, dan dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. c. Penyusunan Program Kerja Program

adalah

suatu

deretan

kegiatan

yang

digambarkan

melaksanakan “policies” dalam mencapai tujuan, atau suatu rentetan kegiatan yang menjadi tuntutan dalam melaksanakan “policies”.

3

Wawancara pribadi dengan Ibu Siti Khadijah, Staf Bagian Pendayagunaan. Depok 16 maret 2011

50

BAZ Kota Depok dalam hal penyusunan program kerja belum secara terperinci atau detail bisa dikatakan tidak adanya program dikarenakan masih belum terlaksananya program qardhul hasan ini dengan baik dan benar.4 d. Penentuan Jadwal Kegiatan Jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau table kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Karena di dalam penyusunan program kerja belum adanya program BAZ Kota Depok yang dalam hal penentuan jadwal kegiatan, belum secara terperinci atau detail dikarenakan masih belum terlaksananya program qarhul hasan ini dengan baik dan benar.5 e. Anggaran Dalam penyelenggaraan penyaluran ZIS, setiap usaha/kegiatan organisasi akan berjalan lancar bila didukung oleh salah satu yang menjadi unsur manajemen, yaitu uang (money). Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan BAZ Kota Depok, dana yang diperoleh dari dana zakat infaq dan shadaqah dari para muzakki dan UPZ – UPZ yang ada di Kota Depok. Dalam menentukan anggaran program qardhul hasan BAZ Kota Depok tidak secara khusus mengalokasikan dananya diberbagai programnya. 6

4

ibid ibid 6 ibid 5

51

Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pemasukan yang diterima BAZ Kota Depok. f. Penentuan Prosedur Prosedur adalah cara gambaran sifat dan metode untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Perbedaannya denga program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya.7 Prosedur yang dilaksanakan Baz Kota Depok, dalam pembiayaan usaha kecil menengah sebagai berikut: 1) Bagi masyarakat

yang mempunyai usaha, beragama islam dan

berdomisili di depok dapat mengajukan dana untuk pembiayaan usahanya melalui program qardhul hasan dengan membawa surat pernyataan atau proposal pengajuan dana usaha dan berbagai syarat seperti usaha minimal berjalan 3 th, adanya keinginan untuk mengembangkan usaha, suami bekerja, dll. 2) Pihak BAZ Kota Depok dalam hal ini seksi pendayagunaan mempelajari surat pernyataan atau proposal pengajuan dana usaha dan berbagai syarat lainnya selanjutnya mengetahui ketua BAZ.s

7

Muchtar Effendi, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, (Jakarta: Bharata Karya Aksara 1986), h.7

52

3) Bagian pendayagunaan dibantu bagian pendistribusian melakukan survey ketempat usaha yang sedang berjalan, kalau disetujui dan layak untuk mendapatkan bantuan maka bagian pendristribusian akan memberikan dana usaha.8 Adapun data peminjam dapat dilihat pada lampiran. 2. Organizing (pengorganisasian) Langkah–langkah

yang

diterapkan

BAZ

Kota

Depok

dalam

pengorganisasian meliputi perumusan tujuan, adanya garis kewenangan, memberikan wewenang kepada masing–masing pelaksana dan adanya pembagian tugas. a. Adanya perumusan tujuan yang telah ditetapkan BAZ Kota Depok karena adanya tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dan pengorganisasian, dan dilakukan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. b. Garis kewenangan dari pimpinan tingkat atas sampai tingkat bawah dengan dibentuknya struktur organisasi dan pembagian tugas sehingga dengan adanya garis pelimpahan wewenang dan pertanggung jawaban organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efesien. c. Pembagian tugas, kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan BAZ Kota Depok ditetapkan dan dikelompokan dalam kegiatan–kegiatan yang merupakan kesatuan organisasi. Pembagian tugas disesuaikan dengan pos dan fungsinya masing–masing.

8

ibid

53

Adapun langkah–langkah pengorganisasian yang dilakukan BAZ Kota Depok bidang pemberdayaan ekonomi dalam hal ini pendayagunaan adalah: 1. Membagi–bagi dan menggolongkan tindakan–tindakan dalam kesatuan. a. Penanggung jawab bidang pendayagunaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala. b. Penanggung jawab dalam pelaksanaan sehari–sehari adalah staf pendayagunaan. 2. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing masing kesatuan. Setelah menetapkan dan menggolongkan tindakan–tindakan dalam kesatuan kerja. BAZ Kota Depok kemudian menentukan dan merumuskan tugas masing-masing kesatuan, serta menempatkan pelaksanaan untuk melakukan tugasnya. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

bidang

pendayagunaan

mempunyai fungsi : a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah b. Penelitian atau survey calon mustahiq c. Penyiapan bahan laporan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Dari uraian diatas, tampak bahwa fungsi pengorganisasian telah dilaksanakan dengan semestinya. Karena adanya koordinasi dan tanggung jawab yang baik sesuai dengan pelimpahan wewenang organisasi.

54

3. Actuating (penggerakan) Setelah melakukan pengorganisasian dengan baik langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengarahan

(actuating). pengarahan (actuating)

adalah memberikan tugas kepada para pengurus suatu organisasi untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Penggerakan merupakan bagian dari proses atau organisasi yang tak dapat dipisahkan. Karena dalam proses penggerakan, manusia adalah penggerak utama yang merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya penggerakan organisasi (manusia) bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Adapun langkah–langkah penggerakan yang dilakukan BAZ Kota Depok terdiri dari : a. Bimbingan Bimbingan merupakan tindakan pelaksanan yang dapat menjamin terlaksananya tugas tugas sesuai dengan rencana kebijakan dan ketentuan– ketentuan lain yang digariskan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembinaan dapat dicapai dengan sebaik–baiknya. Bimbingan juga dilakukan oleh pimpinan bagian pendayagunaan kepada staf pendayagunaan dengan memberikan berbagai motivasi dan arahan yang harus dilakukan agar tercapainya program ini. Bimbingan tidak dilakukan kepada mustahik karena keterbatasan dalam pengawasan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam berwirausaha.9

9

Wawancara pribadi dengan Pak Sadar (Pimpinan Pendayagunaan ). Depok 10 maret 2011

55

b. Komunikasi Komunikasi (communications) merupakan hal yang terpenting dalam manajemen, karena proses manajemen baru terlaksana jika komunikasi dilakukan. Karena tanpa komunikasi manajemen tidak berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan antara atasan dengan bawahan dan mustahiq tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Jarang hadirnya pimpinan karena kesibukan di lain tempat mengakibatkan komunikasi dengan bawahan tidak berjalan dengan baik. Kurangnya respon mustahiq atau pihak yang meminjam dana usaha dalam berkomunikasi dengan pihak BAZ dalam hal ini staf bagian pendayagunaan menyulitkan staf pendayagunaan untuk bisa berkomunikasi agar dapat melakukan pendekatan agar komunikasi antara BAZ Kota Depok dengan mustahiq dapat terjalin dengan baik, guna mencapai kelancaran dalam proses kegiatan. Sering kalinya bagian pendayagunaan tidak mematuhi

kreteria-

kreteria ataupun syarat–syarat yang harus dipenuhi peminjam atau mustahiq. mengakibatkan terjadinya miss komunikasi, banyaknya kejadian seperti hilangnya komunikasi pihak BAZ dengan peminjam dikarenakan pindahnya lokasi

peminjam

atau

tidak

adanya

kesadaran

peminjam

untuk

mengembalikan dana tersebut.10

10

Wawancara pribadi dengan Ibu Siti Khadijah, staf bagian pendayagunaan. Depok 16 maret 2011

56

4. Controlling (pengawasan) Sebagai lembaga yang memiliki spirit agama, tentunya semua unsur di BAZ Kota Depok sedapat mungkin berbuat sesuai dengan koridor agama. Control atau pengawasan merupakan proses amar ma’aruf nahi munkar. Dengan pengawasan diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi, karena pengawasan

merupakan

usaha

untuk

mengembalikan,

meluruskan,

dan

mengantisipasi berbagai penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan. Seksi bagian pendayagunaan dan staf bagian pendayagunaan BAZ Kota Depok melakukan berbagai pengawasan dengan mengukur dan mengoreksi apakah pelaksanaan tugas–tugas telah sesuai dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan selain itu pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan terjadinya penyimpangan–penyimpangan dalam pelaksanaan tugas–tugas untuk kemudian mengadakan koreksi (pembetulan) dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Pengawasan dilakukan dengan berkunjung ketempat–tempat usaha, melihat masalah–masalah yang dialami oleh pedagang dan perkembangan dalam usahanya. Berbagai masalah yang dihadapi pada saat pengawasan adalah ketika staf bagian pendayagunaan menelpon atau mendatangi tempat usaha atau rumah si peminjam, orang tersebut tidak dapat dihubungi ataupun pindah tempat tinggal. Hal ini yang menjadikan salah satu kendala dalam melakukan pengawasan.

57

B. Manfaat Qardhul Hasan BAZ Kota Depok Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Manfaat adalah kegunaan yang didapatkan setelah hasil dari tercapainya program. Berbicara tentang manfaat memang harus disertai dengan bukti, untuk menjadikan program qardhul hasan ini bermanfaat memang sulit dan harus dengan kerja keras seluruh pihak yang terkait sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Memang seharusnya manfaat qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah memiliki hubungan yang saling berkaitan bagi peningkatan perekonomian mustahiq atau si peminjam modal. Dan dengan bantuan modal usaha yang diberikan, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jauh lebih dari pada itu diharapkan dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki. Mustahiq tidak hanya diberikan modal semata, tetapi badan pengelola zakat dalam hal ini BAZ Kota Depok mempunyai tugas untuk membimbing jalannya roda perekonomian mustahiq agar dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam berjalannya program qardhul hasan di Baz Kota Depok ini memang belum bisa dibilang sukses atau sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi dari 11 peminjam pada periode 2007-2011 ada 2 peminjam yang bisa dikatakan berhasil mengikuti program ini. Karena kerja keras, bimbingan dan komunikasi yang selalu di lakukan BAZ Kota Depok. Terbukti dengan berkembangnya (membuka usaha lain) usaha si peminjam. BAZ Kota Depok juga melakukan pengawasan terhadap para mustahiq yang dibantu

58

modalnya untuk mengembangkan usahanya. Dengan meresponnya si peminjam dalam mengembalikan pinjaman atau adanya kesadaran bila si peminjam terlambat/jatuh tempo dalam mengembalikan uang pinjaman artinya perekonomian si peminjam meningkat dan terbantukan.11

C. Hambatan yang Dihadapi Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di BAZ Kota Depok Pada umumnya dalam melakukan kegiatan tidak terlepas dari hambatan baik dalam bentuk internal maupun eksternal. Penulis menemukan beberapa hal yang menjadi penghambat

manajemen qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil

menengah di BAZ Kota Depok: 1. Dana artinya kurangnya pemasukan dana mengakibatkan tidak berjalannya dengan baik program ini. 2. Kurang ketatnya dalam melakukan survey, dan sering kali tidak ditaatinya syarat–syarat dalam peminjaman yang sudah ditentukan. 3. Banyaknya peminjam diberikan modal tetapi sudah diberikan modal malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. 4. Kurangnya antusias atau kesadaran untuk mengembalikan pinjaman. 5. Kurang maksimal dalam pengawasan yang dilakukan BAZ terhadap peminjam. 6. Kurangnya pengalaman berdagang dari peminjam.

11

Wawancara pribadi dengan Ibu Siti Khadijah, staf bagian pendayagunaan. Depok 16 maret 2011

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dalam pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, kesimpulan tersebut ialah sebagai berikut: 1. Manajemen qardhul hasan terdapat adanya perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai proses kegiatan yang kurang berjalan dengan semestinya, dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Dalam pengorganisasian bisa dikatakan sudah cukup baik terbukti dengan Membagi–bagi dan menggolongkan tindakan–tindakan dalam kesatuan tugas. Masih banyaknya masalah dalam bimbingan dan komunikasi yang dihadapi menjadi penyebab kurang berjalannya penggerakan ini dengan baik atau sesuai apa yang direncanakan. Dalam hal pengawasan sudah dikatakan cukup baik dengan dilakukannya pengawasan secara maksimal, meskipun masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan. 2. Manfaat yang bisa dilihat dari program qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah, dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi. Terbukti dengan berkembangnya (membuka usaha lain) usaha si peminjam. Dan dengan meresponnya si peminjam dalam mengembalikan pinjaman artinya perekonomian si peminjam meningkat dan terbantukan. 3. Faktor penghambat manajemen program qardhul hasan ini adalah, Dana artinya kurangnya pemasukan dana mengakibatkan tidak berjalannya

59

60

dengan baik program ini, kurang ketatnya dalam melakukan survey, dan sering kali tidak ditaatinya syarat–syarat yang sudah ditentukan hal ini dikarenakan masih kentalnya sifat kedermawanan, banyaknya peminjam diberikan modal tetapi sudah diberikan modal malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, kurangnya antusias atau kesadaran untuk mengembalikan

pinjaman,

Kurang

maximalnya

pengawasan

yang

dilakukan BAZ terhadap peminjam, Kurangnya pengalaman berdagang dari peminjam.

B. Saran–saran Pada tahap akhir ini penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skipsi ingin memberikan saran dan masukan positif agar BAZ Kota Depok yang menjalankan qarhul hasan dapat berjalan dengan baik. 1. Manajemen BAZ Kota Depok hendaknya menjalankan fungsi manajemen dalam program qardhul hasan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang benar–benar sesuai. 2. Program qardhul hasan ini dapat dikembangkan dan diperluas sehingga bisa menjangkau para pengusaha kecil di lingkungan–lingkungan miskin agar kehidupan mereka bisa lebih baik dengan modal dana zakat dan dapat meningkatkan perekonomian mereka. 3. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap kinerja seluruh mustahiq yang meminjam modal, profesionalisme mutlak diperlukan untuk menjamin seluruh pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991. Ali, Mohammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet. Ke-1. Jakarta: UI Press, 1988. Amsyah, Zulkifli, Manajemen Sistem Informasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005. Antonio, M. Syafi’i . Bank Syariah: Wacana Ulama‟ dan Cendekiawan. Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999. Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cet.Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press. 2001. Arifin, Tatang, M ., Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1989. Arikunto, Suharsimi, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek, jakarta: pt rineka cipta, 1998. Ascara. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Athoillah, M. Anton, Dasar-dasar Manajemen, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010. Bariadi, Lili, Muhammad Zen, M.Hudri, Zakat dan Wirausaha. cet ke-1. Jakarta: CED Centre fof Entrepreneurship Development, Echols, John M, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, 1996. Effendi, Muchtar. Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, Jakarta: Bharata Karya Aksara 1986. Fidhia, Fitriani. Makalah Pengelolaan Zakat di Daerah Otonomi (Studi Kasus di BAZ kota Depok). 2007. Hasibaun, Malayu S.P. Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah. cet. Ke-1 Jakarta: CV Haji Masagung, 1993 Herujito, Yayat M., Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: PT. Grasindo, 2001. Kadarman, A. M., dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta: PT. prenhallindo, 2001.

61

62

Karim, Rifaat Rahmat Abdul, „‟the impact of basle capital adequacy ratio regulation on the financial strategi of Islamic bank‟‟ dalam proceeding of 9 th expert level conference on Islamic banking, disponsori oleh bank Indonesia dan internasinal association of Islamic bank, Jakarta 7-8 april 1995. Lathif, Ah. Azharudin. Fiqh Muamalah. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005. Mas’udi, Masdar F. dkk. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS. Jakarta : Pirac, 2004. Moeloeng, Lexi.J. Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007. Muchtarom, Zaini, Dasar-dasar Manajemen Dakwah, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005. Munawir, Ahmad Warson. al-Munawir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia. Surabaya: pustaka progresif, 1997. Nasir, Moh. Metode Penelitian, cet. Ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Partomo, Tiktik Sartika, Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi, cet, ke- II Bogor, Ghalia Indonesia, 2004. Qadir, Abdurrachman. Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial). ed. 1, cet. Ke 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001. Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT), cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Press. 2005. Saefuddin, Ahmad M., Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. ed.1 cet. Ke-1. Jakarta: CV Rajawali 1987. Sarwono, Sarlito Wirawan, Teori Psikologi Social, Cet. Ke-8 Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Shaleh, Abdul Rasyad, Manajemen Dakwah Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. ed. 4, Jakata: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Sjahdeni, Remy Sutan, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia Jakarta : pustaka utama graffiti 1999.

63

Stoner, James A. F, Management,New York: Prentice/ Hall International, Lac., Englewood Cliffs, 1982. Terry, G.R dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 1999. Undang–Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, cet. Ke-1,Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Zuhaili, Al Wahbah, Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu Lebanon : Daarut fikr, 2005. WEBSITE http ://bazdepok. Net63.net Karimsyah, “ikhtisar uu no.59”, artikel diakses pada 16 februari 2011 dari http//www. Karimsyah.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil Wawancara 1

Nama

: Ibu Siti Khadijah

Jabatan

: Staf bagian pendayagunaan

Hari/tanggal

: Selasa/ 8 maret 2011

Tempat

: Kantor BAZ Kota Depok, Gedung MUI Kota Depok lantai 2

1. Dari mana penghimpunan dana qardhul hasan yang didapatkan baz depok? Jawab : Dari zakat, infak,dari masyarakat atau individu, infak bulanan dari beberapa upz-upz yang ada di kota depok, kalau yang sedekah jarang. 2. Berapa jumlah dana qardhul hasan yang di dapatkan baz depok pada tahun 2008,09,10? Jawab : pemasukan belum jelas artinya masih bersifat global belum secara terperinci dana untuk program qardhul hasan. Dan tidak secara khusus mengalokasikan dananya diberbagai programnya. 3. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana qardhul hasan? Jawab : warga kota depok yang kurang mampu dan mempunyai usaha kecil menengah 4. Apakah pembiayaan ini memerlukan jaminan? Jawab : tidak, karena sifatnya membantu bagi yang memerlukan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan dari baz kota depok 5. Apa yang dilakukan baz depok apabila ada mustahiq yang tidak membayar/terlambat cicilan pada dana qardhul hasan ini? Jawab : hanya teguran via telpon 3x tetapi banyak kendala yang terjadi telpon mati atau sudah tidak aktif lagi, dan survey langsung kelokasi jualan/rumah 6. Berapa wilayah yang telah menjadi penyaluran dana qardhul hasan yang dimiliki baz depok? Jawab : wilayah depok

Hasil Wawancara 2

Nama

: Drs. Sadar Harapan

Jabatan

: Kepala Divisi Pendayagunaan

Hari/tanggal

: Kamis/ 10 maret 2011

Tempat

: Kantor BAZ Kota Depok, Gedung MUI Kota Depok lantai 2

1. Bagaimana skema yang diterapkan baz depok dalam pengajuan dana qardhul hasan ini bagi masyarakat yang membutuhkan dana tersebut? Jawab : mengajukan proposal pengajuan dana beserta beberapa persyaratan

2. Apa persyaratan / kriteria dalam pinjaman ini? Jawab : operasional dengan kebutuhan hidup layak untuk diberikan bantuan, uasaha sudah berjalan 2 tahun, uasaha yang digeluti sudah berjalan secara mandiri,

untuk

pengembaliannya

sendiri

setelat



telatnya

semasa

kepengurusan.

3. Apakan peminjam dibina secara rutin? Jawab : tidak, keterbatasan dalam pengawasan memang kurang, prilaku dagang yang kurang si peminjam.

4. Selama ini berapa mustahiq yang sudah dibantu dan dibina dalam program ini? Jawab : sampai saat ini sudah 12 orang yang sudah dibantu tetapi masih banyak kendala sehingga yang bertahan hingga kini hanya beberapa

Hasil Wawancara 3

Nama

: Ibu Siti Khadijah

Jabatan

: Staf bagian pendayagunaan

Hari/tanggal

: Rabu/ 16 maret 2011

Tempat

: Kantor BAZ Kota Depok, Gedung MUI Kota Depok lantai 2

1. Bagaimana system perencanaan dalam program ini? a. Penentuan peramalan Jawab : tentunya targetnya adalah para muzaki dan LAZ – LAZ yang ingin membayar zakat, tetapi timbul beberapa masalah tingkat minat masyarakat yang kurang untuk membayar zakat maupun infaq dan shadaqah b. Penentuan maksud dan tujuan Jawab : untuk membantu perekonmian peminjam c. Penyusunan program kerja Jawab : belum secara terperinci atau detail d. Penentuan jadwal kegiatan Jawab : belum secara terperinci atau detail e. Anggaran Jawab : tidak secara khusus mengalokasikan dananya diberbagai programnya termasuk program qardhul hasan. f. Penentuan prosedur Jawab : Bagi masyarakat yang mempunyai usaha, beragama islam dan berdomisili di depok dapat mengajukan dana untuk pembiayaan usahanya melalui program qardhul hasan dengan membawa surat pernyataan atau proposal pengajuan dana usaha dan berbagai syarat seperti usaha minimal berjalan 3 th, adanya keinginan untuk mengembangkan usaha, suami bekerja, dll. Selanjutnya akan diproses pihak baz kota depok, Bagian pendayagunaan dibantu

bagian

pendistribusian melakukan survey

ketempat usaha yang sedang berjalan, kalau disetujui dan layak untuk mendapatkan bantuan maka bagian pendristribusian akan memberikan dana usaha.

2. Bagaimana system pengorganisasian dalam program ini? Jawab : sesuai dengan tanggung jawab apa yang sudah diberikan kepada masing-masing bagian/staf 3. Bagaimana system pelaksanaan dalam program ini? Jawab : memberikan bimbingan kepada staf, tetapi kalau peminjam belum dapat bimbingan karena keterbatasan dari pihak baz, dan komunikasi antara pimpinan dengan staf ataupun dengan peminjam tetapi sering kehilangan komunikasi dengan peminjam. 4. Bagaimana system pengawasan dalam program ini? Jawab : Kalau telat/jatuh tempo dalam pembayaran staf ketempat jualan/rumah peminjam untuk melakukan pengawasan dan kalau peminjam pas bayar ke baz, staf menanyakan perkembangan usaha si peminjam. 5. Apakah peran pendukung dalam program ini? Jawab : a. Adanya respon peminjam ketika ada teguran dalam pembayaran b. Usaha sudah berjalan min 2 th dapat membantu mendukunnya program ini c. Adanya niatan untuk pengembangan uasaha (merubah perekonomian) d. Adanya peluang usaha yang bagus 6. Apakah peran penghambat dalam program ini? Jawab : a. Dana b. Kurang ketatnya dalam melakukan penyaringan, dan survey c. Kurang maximalnya pengawasan yang dilakukan baz d. Kurangnya rasa kesadaran dari peminjam untuk mengembalikan pinjamannya 7. Apakah dalam implementasinya program ini dapat membantu usaha kecil menengah, terlihat dari segi apa? Jawab : a. bayar pinjaman rajin/tepat waktu b. adanya respon peminjam ketika ada teguran c. adanya perkembangan usaha dengan membuka cabang atau usaha lain d. secara tidak langsung eknomi meningkat dan terbantukan.

Data Peminjam Dana Usaha Program Qardhul Hasan di BAZ Kota Depok Periode 2007-2011

no

nama

alamat

pekerjaan

maksud peminjaman

jumlah peminjaman

jangka waktu

pengembalian pertama

jatuh tempo

keterangan

1

Dedi Daryadi

sawangan

wiraswasta

Modal Usaha

Rp 600.000

10 Bulan

28-Jan-08

1-Nov-08

Usaha Macet

2

E.M Dewi

Depok 1

wiraswasta

Modal Usaha

Rp 500.000

10 Bulan

14-Feb-08

des 2008

Usaha Macet

3

Hengky

BBM Depok

-

Modal Usaha

Rp3.000.000

15 Bulan

2 des 08

maret 20 10

Usaha Macet

4

Hengky

BBM Depok

-

Modal Usaha

Rp3.000.000

15 Bulan

6-Jan-09

maret 20 10

Usaha Macet

5

Semiyanto

Kukusan

petani

Modal Usaha

Rp2.500.000

4 Bulan

29-Apr-09

28-Aug-09

Usaha Macet

6

Hamba Allah

Kelapa dua

Swasta

Modal Usaha

Rp15.000.000

12 Bulan

10-Mar-10

10-Jan-11

7

Hamba Allah

Beji

Swasta

Modal Usaha

Rp15.000.000

12 Bulan

10-Mar-10

10-Jan-11

8

Rudi Susila

Beji

Swasta

Modal Usaha

Rp 1.000.000

5 Bulan

22-Oct-10

22-Mar-11

9

Dwi Agustiandari

Depok 1

Swasta

Modal Usaha

Rp 2.500.000

10 Bulan

22-Nov-10

22-Aug-11

10

Arifin

Depok jaya

Swasta

Modal Usaha

Rp 3.000.000

10 Bulan

10-Mar-11

10-Dec-11

11

Hamba Allah

Cimanggis

PNS

Modal Usaha

Rp 5.000.000

10 Bulan

5-Mar-11

5-Dec-11