Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun.
Kompetensi Warga .... keluhan guru-guru PKn di SMP dan SMA maupun guru SD
...
Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraanuntuk Membangun Kompetensi Warga Negaral Samsni2
Abstract Civic education as s subject matter has to develop civic competencies such as knowledge, disposition, and skills in order to develop good citizen. Its goal of civic education. One of effort to reqlize ihat goat is develop model of learning. hs very important because model of learning has to stimulatefor studebt to active, creative and innovative in order to not emphasize interest that formally and rigit. Kqtword: civic Education, civic Knowledge, civic skilts and Civic Disposition.
I
Pendidikqn Kewarganegaraan sebagai salqh satu mat(t pelajaran di persekolahan hqrus mengembangkan kompetensi-kompetensi wqrga negarq; baik knowtedge, skills, dan disposition agar dapat menciptakan "good citizen" sebagaimanatujuan dari Pendidikan Ka,uarganegarqanitu sendiri. Salsh satu usaha untuk mewujudkan taiuan tersebut yaitu dengan men gambangkan model pembelajaran PKn yang efekttf kreatif dan inovaiif agar model pembelaiaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi menonjolkan kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat kaku danformal. Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pengetahuan Warga negara, Keterampilan Warga Negara dan Watak Warga Negara.
Pendahuluan eorang sosiolog ternama, Ralf ahrendorf (dinukil dari Gillborn, 1992: 57), dalam satu kesempatan menyebutkanbahwa "Citizenship ... is a very hard concept; not one of moral exhortation, but one of the realities of peopleb lives. P emyataantersebuttidaklah berlebihan,j ika mengingat betapa kajian pendidikan kewarganegarcan untuk membentuk warga negara y angbaikmemiliki kerumitantersendiri. Pertama, selain kajian pendidikan kewarganegaraanselalu bersentuhan dengan kepentinganpolitik kenegaraan,juga karena sentuhan itu menjadikan pendidikan kewarganegaraan selalu rentan untuk
dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingankekuasaansuaturejim politik. Kedua, "kerasnya" konsep kajian kewarganegaraan karena dimensi-dimensi k{ iannyatidak cukupsennta.rnatamengajarkan bagaimanamenjadi warganegarayangbaik di dalam sistem kehidupan bernegara(dimensi politik). Namun, atribut "baik" dari seorang warga negarajuga berarti mengandaikan perlunyawilayah kajian etika (filsafat moral) kenegaraanagarafribut "baik" tersebuttercapai. Ketiga, kajianpendidikankewarganegaraan tidak hanyamengajarkanhak-hakdankewajiban warga negaraterhadapnegara(urusanpublik). Namun, pendidikan kewarganegaraanperlu
t BahankajianKuliah Umum di ProgramStudiPendidikanPancasiladanKewarganegaraan (PPKn)FKIp Universitas AhmadDahlan,Yogyakarta, pKn, 9 Mei 201L Bagiandalammakalahini tentangbist practicespembelajaran pernahdisajikanpenulisdalamkajianmandirikewargane garaarrdiProgramStudiPIPSSetotatrPascasarjana UniversitasPendidikanIndonesiaBandung,Semester Genap200g,/2009 . 2Dosentetapdi JurusanPendidikan Kewarganegaraan danHukumFakultasIlmu SosialdanEKonomi,Universitas NegeriYog,akarta. e-mail:
[email protected], Hp.0g562g90412,0g1g0595033g Samsuri, Model Pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan
CIVICUS
|
37
membangun seorang warga negara yang "pengalaman berpartisipasiaktif dan memiliki otentik" dalampembelajarannyasehinggatidak "warga negarayangb atk('(good hanyamenjadi "warga negarayang cit izen) tetapij ugamenjadi aktif' (activecitizen) (Qualificationsand CurriculumAuthority, I 998). Untuk keperluan diskusi dalam Kuliah Umum ini, maka Perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan:Mengapa perlu pembelajaranaktif, kreatif dan inovatif dalam pendidikan kewarganegaraan?Bagaimana pembelajaranpendidikankewarganegarrarLyarry aktif. kreatif dan inovatif harus dilakukan, terutamauntuk lingkup persekolahan? Kilas Balik Model PedagogisPendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Kritik terhadap model pembelajaran dalamnomenklatur pendidikankewarganegaraan seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun Pendidikan Pancasila dan (PPKn) di erasebelumrejim Kewarganegaraan diberlakukanselalu PKn sekarang isi standar menjadi alasanperlunya meninggalkanmodel lama.PembelajaranPMPIPPKn sebagaimodel dinilai menonfolkan pendidikankewarganegaraan kepentingantafsir rezim dengansajian sangat tidak menarik, dan fomalistik. Proses pembelajaran tidak banyak melahirkan kemampuansiswauntuk berpikir kritis terhadap sistempolitik pemerintahnya.Hal ini disebabkan karena "(1) materi-materi yang diajarkan cenderungverbalistik atas nilai-nilai moral Pancasilasebagaicivic virtues yang dij abarkan dari P41"dan (2) model pembelajarannya cenderungberbentuk hafalanlkognitif, seperti hapalanbutir-butir tafsir PancasiladalamP4." Pengakuanterhadapkesanbahwamatapelajaran PPKn (uga PMP) merupakanmatapelajaran yangcenderungbersifat hafalanlkognitif antam lain dapat dilihat pada harapan atas penyempumaan/penyesuaian GBPPPPKn 1994 untuk SD, SLIP dan SMA (SM[) @epartemen PendidikandanKebudayaan,1999). Kritik senadayang ditujukan kepadaMata PelajaranPPItu (Kurikulurn 1994)ialah bahwa 38
| CIVICUS
matapelajaranini lebih banyakmenimbulkan dihadapi kejenuhan.Problemsesungguhnyayang mata pelajaran PPKn lebih banyak karena kejenuhan terhadap materi yang diajarkan cenderungmonoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik (Samsuri,2010: 130). Dalampraktek di lapangantampaksekalidi lapanganadagejala keinginan untuk menolak pembelajaranPPKn yangsemata-matamenampilkannilai moral. Di sisilain baik PMP maupunPPKnkehilanganakar akademisnya karena tidak ada teori-teori keilmuannyayang memadaisebagaimanaakar keilmuan pendidikan kewarganegarainseperti ilmupolitik. PenelitianAzisWahab(1999:49) terhadap guru-guru PPKn di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Bandungmemperjelaskondisi tersebut.Para guru dalam penelitian tersebut umumnya berpendapatbahwamateri PPKn begitupadat atauluasdanku:angpraktisdenganalokasiwakhr yangterbatas.Selain itu, dominasi kajian P4 dalamPPKn menjadipertanyaanbesmparaguru terhadapmateriPPKn.Hal terburukyangdialami dalampembelajaranPPKnialahbahwapamguru umunnya menggunakanmetode ceramahdan tanya jawab dengan pemberian tugas. Penggunaanalat peftga sangat minim dan terbatas pada pembelajaranmodel talk dan chalk (hanya ceramahdan menulis di papan tulis). Akibatnya jelas, mata pelajaranPPKn direndahkan(Wahab,1999: 5 l, 53),meskipun mengembanamanatpembentukanwarganegara yangbaik. Dari kajian terhadapmatapelajaran PPKn tersebut, menjadi jelas bahwa ada yangbertaliandenganaspek persoalan-persoalan materi (konten) yang dominan denganmuatan kepentingan politik rezim. Di lapangan, kelemahanmodel dan metode pembelajaran PPKn oleh sebagianbesarguru-gurumenjadi faktor berikutnya yang menjadikan misi untuk membenhrk pendidikankewarganegaraan warganegamyang demokratis,partisipatif dan kritis masihjauh dari harapan. "paradigmabaru" PengenalanPKn dengan dalam kurikulum sekarang bukan berarti sebelumnyatidak terulang persoalan-persolan
Samsuri, Model Pembelaiaran Pendidikan Kewarganegarasn
kembali. Meskipun dalam amatanpenulis dari keluhan guru-guru PKn di SMP dan SMA maupun guru SD dalam beberapa forum kegiatan,padaumum ketika mengajarkanPKn relatif samamasalahnya,bahwa PKn Sekarang cenderungmengedepankankajian politik, sulit mengembangkan materi pembelajarannya, materinyasangatpadat,dst.Dari sini tampak bahwakonseptualisasiPKn yang ideal untuk membangun warga negara yang baik akan bertumpukepadagardapelaksanakurikulum di dalamkelas,yakni guru. Penulismenduga,paradigmapembelajaran pendidikankewarganegaraandalampola PMF atauPPKn yang "tidak menganggappenting" dimensi materi keilmuan dan menekankan kepadaaspekbudi pekerti, menimbulkankesan bahwamateri PMP atauPPKn dapatdiajarkan oleh siapapun,meski bukan lulusanprogram studi PMP-KN/PPKn ataupun PKn suatu LPTK. Sayangnya, ketika kondisi perpolitikan nasionalmengalamikegagapanuntuk merespon laisis nasional,korupsiyangmassif,dananarkhi sosialyang meruyak kebhinekaanIndonesia, pembelajaranPMP atau PPKn di masa lalu dianggapsebagaipenyebabnya.Tentusajaini tidak adil,karenakesalahankolektif seakan-akan menjadi tanggung jawab guru/pendidik pendidikankewarganegaraansaja. Dimensi Pembelajaran PKn Tujuan pembelajaranFKn semestinya berusaha mewujudkanparasiswaunflrkmemiliki kemampuan: a. Berpikir secarakritis, rasional,dankreatif dalammenanggapiisu kewarganega.'aan b. Berpartisipasisecaraaktifdanbertanggung jawab, danbertindaksecaracerdasdalam kegiatan bermasyarakat,berbangsa,dan bemegara,sertaanti-korupsi. c. Berkembangsecarapositifdandemokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karaktermasyarakat Indonesia agardapathidup bersamadenganbangsabangsalainnya.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsalain dalampercaturanduniasecaralangsungatau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Lampiran PermendiknasRI No. 22 Tahwt 2006, pp. 272, 280, 287). Rumusanh{uantersebutmemiliki kemiripan dengan tuj uan pendidikan kewarganegarcan dalam dokumen National Standardsfor Civics and Governmentyangdikembangkanoleh Centerfor Civic Education(1994) Calabasas, Amerika Serikat.National StandardsforCivics and Governmenl merumuskan tujuan pembelajarancivics dalam tiga bentuk komponenkompetensikewargaan,yait; civic knowledge,civic skills yangmemuatkecakapan intelektualdanpartisipatori,dan civi c disp osi tions. Hanya saja, konteks ke-Indonesia-an seperti dalam hal pendidikan anti-korupsi tampaknyasejalandenganpolitik nasionaluntuk melawan korupsi sebagai perwujudan dari gerakanreformasi nasional. Hal tersebut menjadikancrvlcspersekolahanmodel Indonesiamemiliki kekhasannyatersendiri. Untuk mencapaitujuan pembelajaranPKn tersebut,delapanmateri pokok standarisi mata pelajaran PKn di Indonesia untuk satuan pendidikan dasar dan menengah memuat komponen sebagaiberikut: (1) Persatuandan Kesatuan Bangsa; (2) Norma, Hukum dan Peraturan; (3) Hak Asasi Manusia; (4) Kebutuhan Warga Negara; (5) Konstitusi Negara;(6) KekuasandanPolitik; (7) Pancasila; dan, (8) Globalisasi.Jika dipilah-pilah dari kedelapan materi pokok ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasarnya,maka dimensi pembelajar annya mencakup aspek kajian ( 1) Politik Ketatanegaffiarr;(2)Hukum dan Konstitusi; dan,(3) Nilai Moral Pancasila. Jika mencermati serangkaianproses perumusanstandarisi matapelajaranPKn, mulai dari konsep Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknashinggafinalisasi di BadanStandar Nasional Pendidikan(BSNP), tampakbahwa pembelajaran PKn mengedepankan"praktek kewarganegaraarr." Indikasinya ialah bahwa pembelajaran PKn menekankan kepada
samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegqraan
crvICUS
|
39
"pengalarqan belqagar, pe4galaryan qifap {an keterampilan yang baru'?(Puskur Balitbang Depdiknas,2005 : I 42) sebagaiw arga nega"ra muda. Untuk itu, pembelaiaran PKn yang kontekstualdanpenuhmakna(meaningfulness) harapannyaagardapatmembangunkecerdasan, keterampilan dan karakter warga negaraIndo"Praktek Belajar nesiayang ideal. Untuk itu, Kewarganegaraandianggap sebagaiinovasi pembelajaranyang dirancanguntuk membantu melalui siswamemahamiteori kewarganegaraan (Puskur praktik-empirik pengalamanbelajar BalitbangDepdiknas,2005: I 43-1 44). Pembelajaran PKn: Model CPI, LRE dan Project Arthur K. Ellis ( I 998: 225) menyebutkan bahwa kata kunci pembelajaran PKn ialah partisipasi.Partisipasiini termuatdalamberagam bentukpembelajaransepertimodel community service(pelayananmasyarakat),rnodelkonflik, modelpembuatankeputusan(decisi on making) danmodelriset.Dari model-modelpernbel{aran tersebut tampak bahwa pembelajaran PKn memerlukankemampuanseorangguru . BerdasarkanpengalamanpengajaranPKn denganrnodelprograrnProject CitizendanWe the People, Nancy Haas (2001: 168) memperolehsejumlah temuan implementasi stategi pengalarancivics. Dalam mo delProj ect Citizen, program pengajaranPKn dirancang untuk siswa-siswadi sekolahmenengahdari kelas enam hingga kelas sembilan yang memperkenalkan siswa dengan lapangan kebijakanpublik. Model ini memperkenalkan siswadenganpersoalanperanpemerintahdalam kebijakan publik. Selain itu, PKn sebagai pendidikandemokrasimembuatsiswabelajar perandantanggungjawabmerekasebagaiwarga negara dalam proses pembuatan dan implementasikebijakanpublik tersebut(llaas, 2001:168). Dalam model We the People, program pengajaranPKn memperkenalkansiswakepada kajianKonstitusi (Amerika Serikat)dengancara membantumerekauntuk memahamibasaimana 40
| CIWCUS
dokumen itu berkaitan erat dqngaRkehidupan merekasendirisebagaiwargan€gaa Jikadalam pembelajaranProject Citizen, strategi yang ditonjolkan lebih kepadaupayamemaharnkan siswa dengan dasar-dasarpengetahuan bagaimanawarga negara harus mengambil tanggungjawab kewarganegaraan, makadalam We the People strategi pembelajaran yang dilakukan ialah bagaimanasiswa mengambil peran aktif dalam ruang kelas dengan berkolaborasidalampembelajarandan dalam the mock congressionalhearing (simulasi dengarpendapatsepertidi KongreslParlemen). Konsep ini menurut Haas (2001: l7l-172) sejalandenganide R. FreemanButts (1988) tentangtujuan pembelajaranPKn, yaitu ( I ) agar siswa dapat mengetahuitentangpemerintah, sejaraluryanilai-nilai,prinsipprinsipdaninstitusiinstitusipemerintah;dntQ) agarsiswamampu berpartisipasidalammasyarakat,negar4bangsa dandunia.Untuk tuj uanpertamabersrfatlwtowing, sedangkantujuan kedua bersifat doing. Dalam aras praktis, pembelajaranPKn seharusnyamerefleksikansecaraimbangupaya pembentukan kewarganegaraanyang aktif melalui proses lcnowledgedan participation (Haas,2001:172). Padabagianlain, CitizenshipFoundation (2006: 103) menyebutkanbeberapamodel strategipengajarandanpembelajaranPKn unhrk membentukwarganegarayangbaik. Model itu ialah (1) Learning climate, (2) Tbpical ttnd controversial issues,(3) Active learning, (4) Group discussionsand debates,(5) Developing di scussi on ski IIs, (6) Proj ect wor k, dan(7) Writtenactiwhes.Ketujuh model iftr"meminjam kategori Butts (1988), tergolong dalam kelompokpembelajaranyangbersifatpartisipasi kewarganegariun. Model-model pembelajaran tersebut merupakanhasil eksplorasiterhadapinovasi pembelajaran yang telah dikembangkan/ dilaksanakandi lapangarqterutamadari sejumlatt pengalamandi dalam pembelajaranPKn di sejumlahnegarakhususnyadi Amerika Serikat. Dari hasileksplorasi,di sini disajikantigamodel yang dapat dianggap memadai untuk
Samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
pembentukanwarganegarademokratissebagai pilihan bentuk bestpractice ,bukdari aspek civic skil/s, maupuncivic discivic lcnowledge, positions (Patrick, Lggg),sebagaimanadikenal dandikembangkandalamparadigmabaruPKn di Indonesia sejak Kurikulim 2004 (KBK) hinggakentudiandikernbangkandalamStandar Isi Mata PelajaranPKn sekarang.Ketiga model tersebut ialah Model Diskusi Controversial Public Issues (Isu-isu Publik yang Kontroversial),Model Zaw-RelatedEducation (LRE), danModel Proyek. 1. Model Diskusi Controversial Public Isszes (Masalah-masalah Publik yang Kontroversial) DianaHess(2001: 87)mendefintsrkanControversial Public Issues(CPD sebagai"unresolvedquestionsofpublic policy that sparksignificant disagreement."Mengutip Lockwood (1996),Hess(2001:87) menyebutkanbahwa Model CPI drperlukan untuk membentuk kemampuanberpartisipasigura memecahkan masalah-masalahdalam suatu masyarakat demokratis dengancara berdiskusi. Melalui diskusi dikembangkansl.satu rationale dan"instrumentalrationale", berupapengembangan nilai, kepastiandan mempertinggi pemahaman terhadapisi (konten) kajian. Dari model ini harapannya dapat membantu siswa mengembangkansuatu pemahaman dan komitmen terhadapnilai-nilai demokratis, meningkatkan kemauannyauntuk ikut dalam kehidupan politik, dan secara positif mempengaruhiisi pemaharnan,kemampuan berpikir kritis, dankecakapan-kecakapan interpersonal(Hess,200I : 88-89). Klaim pertamadalamrasionalinstrumental yaitu bahwadiskusi-diskusiCPI mempengaruhi perkembangannilai-nilai demokratis(seperti toleran terhadapperbedaan,dan mendukung persamaan/kesetaraan). Diskusi CPlyang efektif membantusiswamembenhrkdanmengikutinilainilai yangmendukungdemokrasi.Diskusi CPl juga merupakansuatucaraunhrk meningkatkan kemauanparasiswauntuk berpartisipasidi dunia politik. Klaim ini beranggapanbahwa antara
partisipasidan diskusi CPlmemiliki hubungan denganminat dalampartisipasipolitik. Diskusi CPl dilihat sebagaisuatucarauntuk membantu siswa merasalebih aktif secarapolitik, suatu sikapyangmemiliki korelasisecarapositifdengan kehendakrakyat untuk berkecimpungdalam politik (Hess.2001: 89). masalah-masalah Hess (2001: 92) menyebut beberapa komponenkegiatanpengajaranmodelDiskusi CPI sebagaiberikut: 1. mengidentifikasi kecakapan-kecakapan partisipasi diskusi untuk mengembangkan suaturencanadenganseorang'temankritis" (Costa& Kallick, lgg3),kemudian secara periodik menguji kemajuan kecakapan tersebutterhadaptujuan-tujuan yangtelah disepakati. 2. berpartisipasidalamsejumlahdiskusiCPl dengan penggunaan ragam format dan model-modeldiskusi. " 3. membangunpemahamankonseptual diskusi" dan "isu-isu publik yang kontoversial." 4. mempertimbangkanbeberapao'isu-isu pedagogiskontroversial"daridiskusi-diskusi CPI. 5. mengembangkankurikulum diskusi CPI untuk ketepatankonteks pengajaransiswa dan jika memungkinkan menciptakan penggunaandari yang telah ada, dengan sumber-sumber CPI lealitas tinggi sebagai bagianprosesdesainktrikultrm (Fless,2001: 92\. Untuk mengidentifikasiapakahModel CPl efektif dalam pembelajaranPKn, makaperlu : diajukanpertanyaan-pertanyaan 1 . Apakah materi diskusi CPI ataupertarryaarr yang diajukan menjawab dengan tepat secarajelasapayangguruinginkanterhadap siswauntuk membangundanmeyakinkan?
2. Siapa yang harus membuat keputusan yangakan tentangisu-isu(masalah-masalah) didiskusikan: guru, siswa, atau guru dan Permasalalrair/isu-isu siswabersama-sama? yangw{ar memfokuskankepadapemilihan
Samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegoraan
CryICUS
|
4t
ftriteria, manakahkriteria yang harus unfrk memilihdariantarabanyak digunakan yaagpaling tepatuntukmasukkedalam I CP
kuikulum? 3 . Dari banyakmodeldiskusiCPl, manakah yangpaling mendekatiuntuk membantu siswamencapaitujuanpendidikanyang diharapkan? dari 4. Apa yangharusmenjadibatas-batas dan perangurudalammenyelenggarakan
memfasilitasi diskusidiskusi Cfn I{eruslrah guru mendekatipandanga._r-r.pandangan siswaselamadiskusiCPl?Jikademikiandengancaraapadansudutpandangapa? 5. Haruskah siswa diperlukan untuk berpartisipasi secaraverbaldalamdiskusiyangtepatbagi diskusiCPI'l Apalcahisu-isu partisipasisiswadalamdiskusi-diskusi CPl secara formalllarusdiuji dandinilai?([Iess, 2001:96) .
Tabel1.Model-modelDiskusiCPlTerpilih
l,*l'ilr hexar p,:lnsuilrilr$nrunteri o.l.eh rlrur siolLrsi krmlitas cl.lsk.usi sj.sru,'a, terhadap mnsaLnhlehih ti.Lrggi." clilrr ti.nplr$nyakernla:rr:lpuan ;rr::,n.g;ambillau persp*:liliJi.
Apa l,,ungmenjadi (li!;.liuriri.'J str:u.l!',trrir:
Dirikusi. ten.tanl;n3a?
Apit pr:,rlungufit ihlnrr,l di.srlLusi?
Keli::l.litratancl.a.l.a.lrL percakl4Nrnsuhstansil' 5ra.n$rre:mberilfttn 'tlaP'1i1ndari si*rva r.[rtu.kmetnbuat kernajruante,rha{laip i:tnpOs'irii:i 1:letryUsnn berlrikir terfiadap pedrury*i,urdlri. kdbi,iulirurp'uhlilc.
I\,1*rrge:mhang.kan suatu p*r:rahamarrdari perspektiii ganclartentnngsejarah dan irirLr-isukebi.jah:Lm kcrnlemporet.
l(elonrpo[; pe,nLlLr:..l.rr.i nr:anl inopera.tif l,i.clrrnr1:rok k,eoilrlnn rJu.l.riln-rhesril:,noulil.idiengan il horpirtirsi.Llas:i dul'i ertlpat $:i.ri1;t' pLn:a*:i.swa pr'oi$esefl.ilrillilhnp. ['iuii:l:nFflnsunturisu, p&$i!ngan llelajar clanr:nfl:r.!'aii kim rlr.ixrIrrnrentlislLui;ilk:,irn pihLrJc durritiunlu Kontl'o'!,er'$iskildr::r:ni.ltd.{rlliil.irri i'fl.|!i:tual cl.i:r.|:l pihir.lrlainnl',ir. per:sort.l.i:r.ll.lnrsonliut k*rrlLldianrLlrr,nl,'ujihln i.-
