PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

PPh PASAL 21/26

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN

- PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA , KEGIATAN ORANG PRIBADI

PENGHASILAN BERUPA : - GAJI , BONUS, THR, GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS - HONORARIUM - PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN

Pengertian PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

WP DN

WP LN

PPh PASAL 21

PPh PASAL 26

Unsur-unsur PPh Pasal 21/26

Wajib Pajak Pemotong Pajak Obyek Pajak Tarif Pajak

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

Pegawai Tetap Pegawai Lepas Penerima Pensiun Penerima Honorarium Penerima Upah

Pemotong Pajak PPh Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK BUMN/ BUMD Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh Pasal 21 Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

PENGHASILAN

PENGHASILAN TERATUR

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur :

Berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti

rugi,

tunjangan

isteri,

tunjangan

anak,

tunjangan

kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

PENGHASILAN TIDAK TERATUR

UPAH DAN UANG SAKU

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur Berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap Gratifikasi: uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yg telah ditentukan Tantiem: bagian keuntungan yg diberikan kepada direksi atau dewan komisaris

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai

UANG PENSIUN

Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau

HONORARIUM (1)

Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;

HONORARIUM (2)

pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; agen iklan; pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; mis: makelar peserta perlombaan; petugas penjaja barang dagangan;

Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari : tenaga ahli, mis: dokter, konsultan, pengacara, notaris pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah

HONORARIUM (3) petugas dinas luar asuransi; peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling

PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM

BUKAN OBJEK PPh 21

pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran JHT kepada JAMSOSTEK yang dibayar oleh Pemberi Kerja penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah kenikmatan berupa pajak yang ditanggung Pemberi Kerja zakat yang diterima OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP & PENSIUNAN Biaya jabatan : yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan catatan: jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 6.000.000 setahun atau Rp500.000,00 sebulan; Biaya pensiun : untuk penerima pensiun teratur maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP

PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 UNTUK LAKI-LAKI

luran yang terkait dengan gaji dengan syarat:

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau

Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak

badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana

Rp. 1.320.000 tambahan untuk status kawin

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimum 3), dengan syarat: anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 ;

;

besaran atau nominal Rp24.300.000,00 bagi diri WP Rp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawin Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013

CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: MULAI BEKERJA AWAL TAHUN

PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:

GAJI DAN TUNJANGAN

PENGURANGAN: BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR PEGAWAI

-

PENGHASILAN NETTO 1 BULAN PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PENGHASILAN KENA PAJAK X TARIF PPH PASAL 17 PPh PASAL 21 1 TAHUN

PPh PASAL 21 BULANAN

X 12 SETAHUN

: 12

TARIF PPH

Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh

WP Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam Rupiah)

Tarif PPh

sampai dengan 50.000.000

5%

50.000.000 - 250.000.000

15%

250.000.000 - 500.000.000

25%

di atas 500.000.000

30%

PPh 21 Pegawai Tetap Joko Sutrisno adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap bulan menerima gaji Rp. 4.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Joko membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Joko, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Joko Sutrisno menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Joko adalah:

Penghasilan brut o Gaji Tunjangan t ransport Asuransi kemat ian Asuransi kecelakaan kerja

Rp Rp Rp Rp

PPh 21 – Pegawai Tetap Bonus

4,000,000 500,000 100,000 50,000

Jumlah penghasilan brut o

Rp

4,650,000

Jumlah pengurang penghasilan

Rp

332,500

Penghasilan net o sat u bulan Penghasilan net o sat u t ahun

Rp 4,317,500 Rp 51,810,000

Pengurang penghasilan Biaya jabat an Iuran pensiun

Rp Rp

PT KP W ajib Pajak Kaw in Tanggungan 1 orang

232,500 100,000

Rp 24,300,000 Rp 2,025,000 Rp 2,025,000

Jumlah PT KP

Rp 28,350,000

PKP PPh pasal 21 t erhut ang PPh pasal 21 t erhut ang 1 bulan

Rp 23,460,000 Rp 1,173,000 Rp 97,750

Gaji Tunjangan transport Asuransi kematian Asuransi kecelakaan kerja

Rp Rp Rp Rp

48,000,000 6,000,000 1,200,000 600,000

Bonus prestasi

Rp

20,000,000

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp

75,800,000

Pengurang penghasilan Biaya jabatan Iuran pensiun

Rp Rp

Rp

4,990,000

Penghasilan netto

Rp

70,810,000

Rp Rp Rp

24,300,000 2,025,000 2,025,000

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak

Rp

28,350,000

Penghasilan Kena Pajak

Rp

42,460,000

5% Rp

42,460,000

PPh Pasal 21 terutang

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan perempuan.

3,790,000 1,200,000


Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Kawin Tanggungan 1

Dengan menggunakan kasus Joko di atas, jika PT IKI memberikan bonus prestasi kepada Joko untuk tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000. PPh Pasal 21 atas bonus tersebut adalah:

Rp 2,123,000

PPh Pasal 21 terutang dengan bonus PPh Pasal 21 terutang tanpa bonus

Rp 2,123,000 Rp 1,173,000

PPh pasal 21 untuk bonus prestasi

Rp

950,000

Adinda adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap bulan menerima gaji Rp. 5.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Adinda membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Adinda, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Adinda menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Adinda adalah:

Penghasilan Bruto Gaji Tunjangan transport Asuransi kematian Asuransi kecelakaan kerja

Rp Rp Rp Rp

5,000,000 500,000 100,000 50,000

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp

5,650,000

Pengurang penghasilan Biaya jabatan Iuran pensiun

Rp 282,500 Rp 100,000


Rp

382,500

Penghasilan netto Penghasilan netto setahun

Rp Rp

5,267,500 63,210,000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak

Rp

24,300,000

Penghasilan Kena Pajak

Rp

38,910,000

5% Rp

38,910,000

PPh Pasal 21 terutang PPh Pasal 21 terutang sebulan

CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: BEKERJA PADA TENGAH TAHUN (SEPTEMBER S/D DESEMBER)

Rp 1,945,500 Rp 162,125

PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:

GAJI DAN TUNJANGAN

PENGURANGAN: BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR PEGAWAI

-

PENGHASILAN NETTO 1 BULAN PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PENGHASILAN KENA PAJAK X TARIF PPH PASAL 17 PPh PASAL 21 (4 BULAN)

PPh PASAL 21 BULANAN

NOTE: PENGHASILAN NETTO TIDAK DISETAHUNKAN

X4 SETAHUN

:4

PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG

PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN,

SAKU HARIAN

MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN

Apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp 200.000 sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 dengan syarat:

dalam satu Rp2.025.000,

sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan tidak melebihi Rp 2.025.000 dan tidak dibayarkan secara bulanan.

Apabila jumlahnya lebih dari Rp200.000 sehari tetapi

bulan

jumlahnya

tidak

melebihi

PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp200.000 tersebut.

Penghitungan PPh Pasal 21 PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR HARIAN

Apabila penghasilan dalam satu bulan jumlahnya melebihi Rp2.025.000, maka besarnya PTKP yang

Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

LEBIH DARI Rp 200.000,-

TIDAK LEBIH DARI Rp 200.000,-

dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

DIKURANGI Rp 200.000,TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21

DIPOTONG PPh TARIF 5%

PMK NO.206/PMK.011/2012 MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2013

UPAH HARIAN < RP 200.000 Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 140.000. Joko bekerja selama 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

Upah 1 hari Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak Rp

140,000 200,000

Penghasilan Kena Pajak Take home pay per hari

140,000

Nihil Rp

UPAH HARIAN > RP 200.000, < RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN

Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 250.000. Joko berkerja selama 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

UPAH HARIAN > RP 200.000, > RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN

Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 300.000. Joko berkerja selama 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

Upah 1 hari Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak Rp

250,000 200,000

Penghasilan Kena Pajak PPh terhutang Take home pay per hari

50,000 2,500 247,500

Rp Rp Rp

Upah 1 hari Batas Upah Tidak Kena Pajak

Rp Rp

350,000 200,000

Penghasilan Kena Pajak PPh terutang hari ke-1 Take home pay hari ke-1

Rp Rp Rp

150,000 7,500 342,500

PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-4 sama dengan perhitungan PPh pasal 21 hari ke-1 demikian juga untuk take home pay .

Upah sampai hari ke-6 PTKP 5 hari

Rp Rp

2,100,000 405,000

PKP

Rp

1,695,000

PPh terutang Rp PPh sudah dipotong hari ke-1 s/d hari ke-4 Rp

84,750 45,000

PPh Pasal 21 hari ke-5 Take home pay hari ke-5

39,750 310,250

PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan praktek di rumah sakit Husada Jaya. Sesuai dengan perjanjian, atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit dan sisanya menjadi milik dr. yang akan dibayarkan setiap bulan. Jasa setiap bulan yang dibayarkan kepada dr. Joko adalah: Januari Rp. 30.000.000 Februari Rp. 30.000.000 Maret Rp. 25.000.000 April Rp. 40.000.000 Mei Rp. 30.000.000 Juni Rp. 25.000.000

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d Juni adalah:

kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto.

Jasa dokter yang Bulan (1) Januari Februari Maret April Mei Juni Jumlah

dibayar pasien (2) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 30.000.000 25.000.000 15.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000 180.000.000

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (3) 50%x (2) Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 12.500.000 Rp 7.500.000 Rp 12.500.000 Rp 15.000.000 Rp 12.500.000 Rp 90.000.000

Dasar Tarif Pasal 17 Pemotongan PPh Pasal 21 kumulatif (4) (5) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15.000.000 30.000.000 42.500.000 50.000.000 62.500.000 77.500.000 90.000.000 367.500.000

5% 5% 5% 5% 15% 15% 15%

PPh Pasal 21 terutang (6) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

750.000 750.000 625.000 375.000 1.875.000 2.250.000 1.875.000 8.500.000

BUKAN PEGAWAI 1. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 2. olahragawan 3. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

BUKAN PEGAWAI 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7. agen iklan; 8. pengawas atau pengelola proyek; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10. petugas penjaja barang dagangan; 11. petugas dinas luar asuransi; 12.distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai, untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan Jika penerima penghasilan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja saja, PPh pasal 21 dihitung dengan cara tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dikalikan 50% dan dikurangi dengan PTKP sebulan. Syarat: (1) Punya NPWP; (2) penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja (tidak punya penghasilan lain) Bila tidak memenuhi kedua syarat di atas, perhitungannya seperti penghasilan berkesinambungan

PPh 21 terutang = ((penghasilan bruto X 50%) - PTKP sebulan) X Tarif ps 17

PPh 21 BUKAN PEGAWAI yg penghasilannya bersifat berkesinambungan

Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Obyek yang dikenakan: Honorarium, Uang Saku, Hadiah atau Penghargaan, Komisi (termasuk yang diterima Agen WP OP, Penjaja Barang Dagangan, dan Petugas Dinas Luar Asuransi), Bea Siswa, Jasa Produksi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris

PPh 21 Terutang = Tarif ps 17 x Penghasilan Bruto

PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan PPh 21 = tarif pasal 17 x penghasilan bruto

Doni adalah pemain bulutangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000.000. PPh pasal 21 terhutang adalah:

Hadiah DPP Tarif Pasal 17

Rp 200.000.000 Rp 200.000.000

5% x Rp. 50.000.000 Rp 2.500.000 15% x Rp. 150.000.000 Rp 22.500.000 PPh Pasal 21 terhutang Rp 25.000.000

PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangka sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik Dana Pensiun.

TARIF PPH 21

UANG PESANGON

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000 15% x Rp 5.000.000 Rp 750.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 3.250.000

TARIF PPH 21

UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam Rupiah) sampai dengan 50.000.000 di atas 50.000.000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam Rupiah) sampai dengan 50.000.000

Tarif PPh 0%

50.000.000 - 100.000.000

5%

100.000.000 - 500.000.000

15%

di atas 500.000.000

25%

Contoh perhitungan PPh 21 atas penghasilan berupa uang Pesangon

Contoh perhitungan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang Pesangon dengan jumlah Rp 175,000,000,00.

Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang 0% x Rp50.000.000,00 = Rp

Tarif PPh

0.00

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.000.000,00 = Rp 11.250.000.00 (+) Rp 13,750.000,00

0% 5%

Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya: Bulan Desember 2009

Rp 50.000.000,00

Bulan April 2010 Jumlah

Rp.125.000.000,00 (+) Rp175,000.000,00

Perhitungan pemotongan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000,00

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK PUNYA NPWP

BESARNYA TARIF UNTUK WPOP YANG TIDAK BERNPWP ADALAH LEBIH TINGGI 20% DARIPADA TARIF NORMAL BERDASARKAN PASAL 17.

Misalnya bapak A mempunyai Penghasilan Kena Pajak Rp. 75.000.000. Pajak Penghasilan apabila mempunyai NPWP adalah:

5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000

Jumlah

Apabila Bapak A tidak mempunyai NPWP, PPh yang harus dipotong adalah:

5% x 120% x Rp. 50.000.000 = Rp. 3.000.000 15% x 120% x Rp. 25.000.000 = Rp. 4.500.000

Rp. 7.500.000

Artinya ada selisih sebesar Rp. 1.250.000 antara punya NPWP dan tidak punya NPWP.

= Rp. 6.250.000

Pemotongan PPh 26 bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri Dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK PUNYA NPWP

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri / penduduk di negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia

Menghitung PPh Pasal 26 Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari dalam 12 bulan di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26, Tarif 20% dari penghasilan bruto

Menghitung PPh Pasal 26 Michael Learns (WNA – Malaysia) datang ke Indonesia atas kontrak kerja sebagai konsultan keuangan pada PT ABC selama 60 hari. Atas jasa tersebut, Michael Learns mendapatkan honorarium sebesar $ 25,000. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah1 US$ = Rp. 10.500 Berapakah PPh Pasal 26 yang terhutang atas penghasilan ?

Menghitung PPh Pasal 26 Honorarium Kurs DPP PPh pasal 26 Rp. 262.500.000 x 20%

$ 25.000 Rp 10.500 Rp 262.500.000 Rp 52.500.000