dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang di. Indonesia.
Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam
tahun ...
Pajak Penghasilan Pasal 24 Kredit Pajak Luar Negeri
Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan Penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut Penghasilan lainnya, dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia.
Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari LN lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak).
Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri (Pasal 8 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri.
Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan: - Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri - Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri - Dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak.
Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
Rumus Umum Kredit Pajak Maksimum Penghasilan Luar Negeri x PPh mnrt Peraturan di Indonesia Penghasilan Kena Pajak
Contoh 1 PT A berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Negara Dalam Negeri Malaysia Total penghasilan
Laba (rugi)
Pajak terutang di negara sumber
Rp80.000.000 20.000.000 Rp100.000.000
Rp6.000.000
Contoh 1 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp100.000.000 = Rp28.000.000 Kredit Pajak Maksimum di Malaysia: = (20.000.000/100.000.000) x Rp28.000.000 = Rp5.600.000
Contoh 1 Negara Malaysia
Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp5.600.000 Rp6.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp28.000.000 – Rp5.600.000 = Rp22.400.000
Contoh 2 PT B berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Negara Dalam Negeri
Laba (rugi)
Pajak terutang di negara sumber
Rp70.000.000
Brunei
30.000.000
Rp9.000.000
Singapura
50.000.000
Rp10.000.000
Total penghasilan
Rp150.000.000
Contoh 2 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp150.000.000 = Rp42.000.000
Contoh 2 Kredit Pajak Maksimum: Brunei = (Rp30.000.000/150.000.000)x Rp42.000.000 = Rp8.400.000 Singapura = (Rp50.000.000/150.000.000)x Rp42.000.000 = Rp14.000.000
Contoh 2 Negara Brunei
Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp8.400.000 Rp9.000.000
Singapura
Rp14.000.000
Rp10.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp42.000.000 – Rp8.400.000 – Rp10.000.000 = Rp23.600.000
Contoh 3 PT C berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Negara Dalam Negeri Brunei Singapura Total penghasilan
Contoh 3 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp120.000.000 = Rp33.600.000
Contoh 3 Kredit Pajak Maksimum: Singapura = (Rp50.000.000/Rp120.000.000) x Rp33.600.000 = Rp14.000.000
Contoh 3 Negara Singapura
Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp14.000.000 Rp5.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp33.600.000 - Rp5.000.000 = Rp28.600.000
Contoh 4 PT D berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Negara Dalam Negeri
Laba (rugi)
Pajak terutang di negara sumber
(Rp10.000.000)
Brunei
30.000.000
Rp9.000.000
Singapura
50.000.000
Rp15.000.000
Total penghasilan
Rp70.000.000
Contoh 4 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp70.000.000 = Rp19.600.000
Contoh 4 Kredit Pajak Maksimum: Brunei = (30.000.000/70.000.000) x Rp19.600.000 = Rp8.400.000 Singapura = (50.000.000/70.000.000) x Rp19.600.000 = Rp14.000.000
Contoh 4 Negara Brunei Singapura
Kredit Pajak Maksimum
Pajak terutang di negara sumber Rp8.400.000 Rp9.000.000
Rp14.000.000
Rp15.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp19.600.000–Rp8.400.000–Rp14.000.000 = -Rp2.800.000
NIHIL
Contoh 5 Bp Edi (K/2) berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Negara Dalam Negeri Malaysia Total penghasilan
Laba (rugi)
Pajak terutang di negara sumber
Rp80.000.000 20.000.000 Rp100.000.000
Rp6.000.000
Contoh 5 Penghasilan neto (-) PTKP PKP
Rp100.000.000 19.800.000 80.200.000
PPh menurut peraturan di Indonesia 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000 15%x Rp30.200.000 = Rp4.530.000 Rp7.030.000
Contoh 5 Kredit Pajak Maksimum di Malaysia = (20.000.000/80.200.000) x Rp7.030.000 = Rp1.753.117
Contoh 5 Negara Malaysia
Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp1.753.117 Rp6.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp7.030.000 – Rp1.753.117 = Rp5.276.883
