PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ...

22 downloads 103 Views 67KB Size Report
Dalam memberikan pengertian atau defenisi tentang organisasi oleh para .... ( 1999:13-15), Ada beberapa pengertian Administrasi Menurut pendapat para ahli, .
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Provinsi Sumatera Utara mempunyai letak yang cukup strategis, karena posisinya yang berada pada jalur pelayaran selat Malaka. Sumatera Utara memiliki luas mencapai 71,680 Km atau sekitar 3,5 persen dari total luas Indonesia. Secara umum, Sumatera Utara terbagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan Pantai Barat, kawasan Dataran Tinggi, dan kawasan Pantai Timur. Kawasan Pantai Timur pada umumnya lebih maju dibandingkan dengan Dataran Tinggi apalagi daerah Pantai Barat. Pembangunan diberbagai daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus melalui peningkatan pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah sehingga lebih efisien dan efektif dalam merespon tuntutan masyarakat yang sangat tinggi dengan berbagai karakteristik masing-masing. Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, dilihat dari nilai proyek yang dikerjakan, pembangunan yang dilaksanakan sebenarnya dapat dirasakan oleh seluruh desa, namun sumber pembiayaan atau pendanaan masih didukung oleh anggaran pemerintah pusat, sehingga daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya sendiri secara maksimal dan mandiri. Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap

pelaksanaan pemerintah di daerah, otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi berimplikasi menimbulkan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri. Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya harus dilaukan secara proporsional dan berkeadilan. Pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerinahan daerah tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu: dekonsentrasi, desentralisasi, dan azas pembantuan. Azas dekonsentrasi yaitu wewenang pengelolaan pembangunan daerah awalnya

dilaksanakan

oleh

pemerintah

pusat,

tetapi

telah

dilimpahkan

kewenangannya kepada kepada pemerintah daerah. Sedangkan desentralisasi itu pada dasarnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembanguan didaerahnya sendiri. Selanjutnya azas pembantuan adalah bahwa pemerintah daerah membantu melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki oleh pemerintah pusat didaerah, tetapi pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dibekali berbagai kewenangan untuk mengelola berbagai sumber pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: a. Pajak Daerah. b. Hasil Retibusi Daerah c. Laba Perusahaan Daerah d. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah 2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus. 3. Lain-lain Pendapatan yang sah, yang terdiri dari: a. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbangan dari Pemerintah b. Iuran Jasa Air. Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib dan benar sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka diharapkan seluruh objek penerimaan daerah, baik berupa pajak, retribusi maupun berbagai penerimaan daerah lainnya yang sah dapat dioptimalkan sehingga roda pemerintahan dan jalannya pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan program yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terbagi dua, yaitu : 1. Pajak Provinsi. 2. Pajak kabupaten kota. Didalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwasanya jenis pajak provinsi terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena banyak menunjang pembiayaan daerah. Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya. Pemungutan pajak kenderaan bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap),

dimana didalamnya terdapat kerjasama antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mampunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kenderaan bermotor, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Sebelum dilakukan Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (SAMSAT) kegiatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan tersebut dilakukan tersendiri dikantor dinas pendapatan daerah provinsi dan cabang-cabang dinas, begitu juga dengan penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas (SWDKLLJ) ditempat yang berbeda pula, sehingga hal ini tidak memberikan pelayaan yang baik bagi pemilik kendaraan bermotor, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya Keadaan seperti diatas dapat menjadi penghambat dalam usaha memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor, dan juga dapat menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk mengurus pajak kendaraan bermotor dan menjadi penghambat dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sekor PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ karena tidak adanya keseragaman baik dalam hal pengurusan, administrasi, maupun besarnya tarif dalam proses pengurusannya. Salah satu tujuan pembentukan kantor bersama SAMSAT ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ.

Tugas pihak kepolisian adalah sebagai penyedia permohonan dan penerangan dengan rincian: menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan pemohon, memberikan penerangan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran, membukukan semua formulir yang diterima, dikeluarkan dan sisanya setiap hari, mencatat nomor formulirdan kendaraan atau nama pemilik pada buku register formulir, memberi tanda atau paraf pada formulir permohonan untuk setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, menerima kembali formulir yang rusak untuk diganti dengan yang baru, menerima pembayaran PNKB. Tugas Dispenda adalah meneliti berkas yang diterima dari petugas kepolisian dan membubuhkan paraf atas kelengkapan persyaratan, meneruskan bekas kepada petugas kepolisian bagian registrasi dan permohonan, memberitahukan kepada petugas Kepolisian dan PT. Asuransi jasa raharja apabila ditemukan kekeliruan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan. Tugas PT. Asuransi Jasa Raharja adalah menerima dan meneliti berkas yang diterima dari petugas Dispenda, menetapkan SWDKLLJ dan dendanya yang harusdibayar oleh pemohon, membuktikan penetapan SWDKLLJ, dan meneruskan berkas tersebut kepada sub kelompok kerja pengetikan. Kantor SAMSAT sebagai organisasi pelaksana tugas membuat atau merancang konsepsi-konsepsi untuk memberdayakan segala kemapuan agar dapat melaksanakan tugas pengutipan pajak kendaraan bermotor secara efektif, dimana persyaratannya adalah keahlian aparatur, seperti kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan, menyiapkan personalia untuk menangani pelaksanaan tugas-tugas, mengetahui wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme koordinasi kepada antar unit kegiatan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan pengurusan pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT masih terdapat prosedur antar loket sehingga menyulitkan dan merepotkan para wajib pajak, dan dalam setiap loket menghabiskan waktu yang lama, sehingga hal tersebut mengakibatkan masih kurangnya efisien dalam hal waktu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penlitian dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Medan Selatan Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara)”.

1.2 Perumusan Masalah Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Medan Selatan Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara)

1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor 2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama dan pembagian tugas antara pihakpihak/instansi yang terkait dalam pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap

1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 1. Bagi

penulis,

penelitian

ini

bermanfaat

untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 2. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau referensi dalam melaksanakan sistem administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor 3. Bagi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah

1.5 Kerangka Teori Seperti yang dikemukakan oleh Nawawi (1992:149) dalam suatu studi penelitian perlu adanya kejelasan titik tolak atau landasan berfikir untuk memecahkan dan membahas masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori sebagai pedoman yang menggambarkan dari mana sudut masalah tersebut disorot. Menurut Singarimbun (1989:149), teori diartikan sebagai serangkaian konsep, defenisi, proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah: 1.5.1

Organisasi Pemerintah

1.5.1.1 Pengertian Organisasi Pemerintah Dalam memberikan pengertian atau defenisi tentang organisasi oleh para ahli manajemen, terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan srerta pemikiran yang berlainan mengenai persoalan organisasi. Beberapa ahli manajemen memberikan defenisi organisasi sebagai berikut: Oganisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dan terikat secara formal dalam satu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian 2002:35). Beberapa ahli manajemen memberikan defenisi organisasi sebagai berikut : Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang ataupun sekelompok orang

yang disebut dengan pimpinan dan seseorang atu orang lain yang disebut bawahan. Siagian (dalam Kartini Kartono, 2005 : 7) Sedangkan menurut Manullang (2002 : 59) Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut James D. Mooney (dalam Hasibuan 2006 :120): “Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose”. (maksudnya organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama). Dari defenisi-defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa defenisi organisasi adalah sebagai berikut: 1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi. 2. Didalamya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi. 3. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. 4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing. Pada dasarnya bahwa organisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling kait mengait dan merupakan satu kesatuan. Disini organisasi merupakan suatu wadah setiap kegiatan kerjasama, tempat menjalin kerja diantara pelaksananya atau juga sebagai suatu sistem kerjasama, sistem hubungan dan sistem sosial. Dalam defenisi organisasi ini terdapat kata sistem, yang berarti kesatuan berbagai faktor manusia yang membentuk organisasi tersebut maupun faktor pendukung seperti kemampuan bekerja, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan kemampuan untuk melaksanakan asas-asas organisasi. Semua organisasi, baik formal maupun informal disatukan dan dipertahankan kesatuannya oleh kelompok yang melihat bahwa ada manfaat untuk bekerja sama

kearah sasaran yang sama, jadi elemen yang amat mendasar dalam organisasi apapun adalah “sasaran atau tujuan”, tanpa adanya suatu sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, maka tidak ada organisasi yang perlu tetap untuk dipertahankan. Ada dua jenis organisasi secara global disemua negara, yaitu organisasi pemerintah dan oranisasi non pemerintah (baik swasta yang bernuansa dagang maupun non dagang). Khusus untuk organisasi pemerintah merupakan syarat uama suatu negara disamping wilayah, penduduk, dan pengakuan. Organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi manapun didunia, karena ada tiga hal penting yang dimilikinya sebagai wewenangnya, yaitu sebagai berikut: 1. Bila organisasi lain tidak diperkenankan membunuh orang dan bahkan dapat dituntut, maka organisasi pemerintah diperbolehkan (biasanya disebut dengan hukuman mati). 2. Bila organisasi lain tidak diperkenankan mengurung orang walaupun dalam waktu

yang sangat singkat, maka organisasi pemerintah

diperbolehkan

(biasanya

disebut

dengan

penjara

atau

lembaga

pemasyarakatan). 3. Bila organisasi lain tidak diperkenankan memungut uang dengan paksa tanpa alasan yang jelas karena pemberian jasa tertentu, maka organisasi pemerintah diperbolehkan (biasanya disebut dengan pajak) Kewenangan tersebut diatas hanya diberikan Karena pemerintah diharapkan akan mengatur ketertiban disetiap negara. oleh karena itu pemerintah tidak diharapkan “zalim”, itulah sebabnya ada pihak kekuatan lain yang menjadi pengawasnya dan berasal dari wakil rakyat. Pemerintah

menurut

Alwis

(dalam

Jurnal

Ilmu

Administrasi

Negara,2002:28) adalah sekelompok orang yang diangkat dan mempunyai wewenang

untuk mengatur dan memberikan pelayanan publik secara syah, untuk itu kepada mereka diberikan gaji juga. Sedangkan menurut Strong ( dalam Pamudji,1985:27) pemerintah itu adalah badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Selanjutnya Labolo ( 2006:24) memberikan pengertian pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Secara lebih rinci, Pfiner ( dalam Pamudji,1993:23), menyebutkan pemerintahan mempunyai paling sedikit empat arti : a. menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. b. Menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai. c. Menunjukkan orang-orang ( maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugastugas untuk memerintah. d. Menunjukkan cara, metode atas sistem dengan mana sesuatu masyarakat tertentu diperintah. Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah menunjukkan kegiatan, proses, kontrol, negara dan orang-orang yang ditugaskan menyelenggarakan pemerintahan maupun cara, metode atas sistem dalam mengatur masyarakat.

1.5.1.2 Fungsi-fungsi Pemerintah Teori klasik ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu administrasi Negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu: 1. Fungsi pengaturan, fungsi ini biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state). Dasar dan titik tolak pengaturan ialah bahwa negara adalah suatu negara hukum yang pada intinya berarti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara semua orang dan semua pihak terikat dan harus taat kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara yang bersangkutan. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dikenakan sanksinya sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku “tanpa pandang bulu”. 2. Fungsi pelayanan, fungsi ini biasanya dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state), yang berarti bahwa pemerintahan

negara

bertanggung

jawab

untuk

meningkatkan

kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat itu tergambar dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada para masyarakat yang memerlukannya. Itulah sebabnya sebabnya aparatur pemerintah menyelenggarakan “pelayanan umum” (public service) dan para pegawai negeri dikenal dengan istilah “abdi masyarakat” (public servants).

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, pemerintah diharapkan dan bahkan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik. Konsep pelayanan sesungguhnya juga mencakup kemudahan akses dalam berhubungan dengan aparatur pemerintah untuk sesuatu urusan atau kepentingan tertentu, misalnya: warga negara mengharapkan pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat dalam menyelesaikan berbagai urusan seperti pembayaran pajak, mengurus perizinan tertentu, pengurusan tanda pengenal seseorang (KTP), dan berbagai urusan lainnya.

1.5.2

Manajemen Organisasi Pemerintah

Secara etimologi, manajemen (management) berasal dari kata manus (berarti tangan) dan agere (berarti melakukan) yang setelah digabung menjadi kata manage (bahasa Inggris) yang berarti mengurus, atau managiere (bahasa Latin) yang berarti melatih. Menurut George Terry (dalam Syafiie 2003:117) management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performance to determine and accomplish stated objektivies by the use of human being and other recources (maksudnya manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya). Secara garis besar manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan tentang manajemen dapat dijawab dengan melihat fungsi manajemen itu sendiri, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaporan, pembiayaan, pengaturan, pengarahan, pendorongan, dan pengomandoan.

1.5.3

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor

1.5.3.1 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Menurut Tatang M. Amirin (1996:1) menyatakan bahwa istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “systema” yang mempunyai pengertian sebagai berikut: a. Suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian. b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponenkomponen secara teratur Sedangkan menurut Pamudji (1998:12) menyatakan bahwa sistem merupakan suatu totalitas himpunan dari bagian-bagian yang satu sama lain berinteraksi dan bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu lingkungan. Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem manjadi induk dari bagian selanjutnya, begitulah seterusnya hingga bagian yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Menurut Moekijat (1989:4) ada beberapa defenisi administrasi, yaitu: a. Suatu keseluruhan istilah yang meliputi banyak subjek yang semuanya cenderung berperasangka kearah efisiensi perusahaan b. Pelayanan-pelayanan manajemen atau pelayanan kantor perusahaan. c. Organisasi atau suatu kantor pusat suatu perusahaan yang mengawasi sejumlah unit-unit produksi. Defensi ini dapat berlaku dalam jenis kelompok perusahaan yang mempunyai beberapa seksi.

Didalam buku ilmu administrasi Publik oleh Inu Kencana Syafiie, dkk (1999:13-15), Ada beberapa pengertian Administrasi Menurut pendapat para ahli, yaitu: a. Menurut Herbert A. Simon, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. b. Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu c. Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. d. Menurut Hadari Nawawi, administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Stephen P. Robins (dalam Suganda, 1992:9), administrasi adalah proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna bersama dan melalui orang lain. Dalam setiap pengertian administrasi selalu ada 3 hal umum yang dicakup yaitu sasaran-sasaran, sumber-sumber yang terbatas dan orangorang. Jadi administrasi dapat diartikan sebagai seluruh proses organisasi baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta yang terdiri atas penentuan tujuan dan pencapaiannya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara berdaya guna melalui dan bersama orang-orang secara terkoordinasi dengan

menerapkan perencanaan, pembuatan keputusan dan perintah kerja, pemimpin serta penguasaan. Diantara pendapat para ahli tersebut, pada prinsipnya administrasi mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain: a. kerja sama b. banyak orang c. untuk mencapai tujuan bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam Bahasa Inggris One Roof System, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT adalah pelayanan administrasi dalam pengurusan kendaraan bermotor. Pelayanan pengurusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama diberikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh jasa raharja, sedangkan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKP, plat nomor, dan STNK diberikan oleh Kepolisian. Namun dengan adanya SAMSAT, kesemuanya dapat dilayani dalam satu atap, atau bahkan satu loket. Peningkatan pelayanan prima dikantor bersama SAMSAT adalah merupakan kebutuhan organisasi untuk merespon tuntutan dan harapan masyarakat yang terus meningkat, maka sudah sewajarnya kantor bersama SAMSAT memberikan pelayanan yang baik dengan mengembangkan paradigma kepemerinahan yang baik (good governance), yaitu suatu kepemerintahan yang ditandai dengan adanya: transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, profesionalisme, kesetaraan, dan lain sebagainya.

1.5.3.2 Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik, dimana pengurusan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari bentuk pelayanan publik. Menurut H.A.S Moenir (1992:27) menyatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan factor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain dengan haknya. Ada beberapa prinsip pelayanan publik yang harus diterapkan dalam melakukan pelayanan publik, yaitu: 1. Kesederhanaan, yaitu adanya prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit. 2. Kejelasan, yaitu adanya kejelasan unit yang bertanggung jawab dan rincian biaya. 3. Kepastian waktu, yaitu adanya waktu penyelesaian. 4. Akurasi, Produk pelayanan diterima dengan benar, akurat, dan sah 5. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan memberi rasa aman dan kepastian hukum. 6. Tanggung jawab, yaitu adanya pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan keluhan atau persoalan. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya saran dan prasarana yang mendukung dan memadai 8. Kemudahan akses, yaitu mudah dijangkau oleh masyarakat 9. Kedisiplinan, kesopanan,dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan bersikap disiplin, sopan, ramah, dan ikhlas.

10. Kenyamanan, yaitu adanya suasana yang tertib, teratur, nyaman, bersih, dan rapi. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandenganya yang digunakan dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan tekhnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya atau energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang dijalan umum. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara. c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sementara itu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

a. Nilai jual kendaraan bermotor (diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut

1.6 Defenisi Konsep Menurut Singarimbun (1989:37), konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka dari itu berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, maka yang menjadi konsep dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) khususnya dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung, dengan menerapkan beberapa prinsip pelayanan umum, yaitu: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Kegiatan sistem administrasi manunggal satu atap ini dilaksanakan oleh suatu kantor yang didalamnya terdapat organisasi pemerintah yang dinamakan kantor SAMSAT yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya, yaitu: pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mampunyai fungsi dan

kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kenderaan bermotor, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

1.7 Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel-variabel tersebut (Singarimbun,1989:46) Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu: Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Medan Selatan, dengan indikator: a. Organisasi, yaitu lembaga yang melaksakan kebijakan atau keputusan tentang sistem administrasi manunggal satu atap, yang dalam hal ini adalah SAMSAT Medan Selatan, dengan indikator: •

Kejelasan struktur organisasi



Kejelasan tugas pokok dan fungsi organisasi



Kejelasan alur koordinasi



Kejelasan program kerja

b. Ketersediaan Sumber Daya, dengan indikator: •

Adanya sumber daya manusia yang mengelola program



Adanya biaya yang memadai



Adanya fasilitas penunjang program

c. Standar operasional dan prosedur, dengan indikator: •

Adanya perangkat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan program



Terdapat Standar Operasional Program (SOP)



Terdapat sistem dan prosedur administrasi yang jelas dalam pelaksanaan program.

1.8 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA Bab ini memuat penyajian data yang dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan menganalisanya berdasarkan metode yang digunakan.

BAB V

ANALISA DATA Bab ini memuat pembahasan atau interpretasi dari data-data yang disajikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkan.