pemberian izin masuk kerja dan melaksanakan tugas

KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 -4 Jakarta Tef epon 38LL244, 381t642, 38 1.1.654, 38 1 1658, 38IL7 7 9, 38L22L6 Fax. 38 12306

Jakarta,25

Juni

2Ot2

Kepada

Yth. 1. Rektor UIN/|AIN / dan IHDN; 2. Sekretaris Ditjen, ltjen, Balitbang dan Diklat; 3. Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri; 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 7. Kepala Balai Diklat dan Balai Litbang. Seluruh Indonesia

No mo r :

SURAT EDARAT{ / 2-b/ Kp.o4.t / 02929 / 2012 / B.tt

SJ

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

PADA BADAN PERTIMBANGAT'J KEPEGAWAIAN

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayai (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Agama berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Untuk menyamakan persepsi dan percepatan proses permohonan izin, diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2072 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian lzin Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai

Negeri Sipil Kementerian Agama Yang Dijatuhi ilukuman Disiplin Dalam Proses Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (terlampir). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, kamitegaskan hal-hal sebagai berikut :

L. Keputusan MenteriAgama

Nomor 73 Tahun 20L2, i'nenetapkan pendelegasian wewenang untuk memberikan izin masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS Kementerian Agama yang dijatuhi hukuman disiplin dan dalam proses banding administratif pada BAPEK kepada :

a. Sekretaris Jenderal bagi

di

lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

b. Direktur Jenderal,

PNS

lnspektur Jenderal, dan Kepala Balitbang Agama serta Diklat bagi PNS di

lingkungan masing-masing;

c. Rektor UIN/IAIN/IHDN bagi

PNS

di

lingkungan Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-

masing;

d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi PNS di lingkungan Kantor

Wilayah

Kementerian Agama Provinsi masing-masing;

e.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri bagi PNS

di lingkungan Sekolah Tinggi Agama

Negeri

masing-masing.

2.

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS :

a. dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK; b. diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada

Menteri Agama

yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;

c.

diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan hukuman disiplin diterima.

d. bading administratif

yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, tidak dapat diterima.

3.

Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa :

a.

PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya

tetap dibayarkan selama

pNS

yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas;

b. Untuk dapat tetap masuk kerja dan

melaksanakan tugas, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri Agama, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I surat edaran ini;

c.

Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi

kewenangan pejabat

yang diberi wewenang oleh Menteri Agama,

dengan

mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja dan ditetapkan dengan keputusan yang dibuat menurut contoh Lampiran ll surat edaran ini;

d.

PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan

tetap masuk kerja melaksanakan tugas, apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang dapat membatalkan keputusan tentang izin masuk kerja/melaksanakan tugas bagi PNS yang sedang melakukan banding administratif ke BAPEK, kemudian diikuti dengan penghentian pembayaran gaji;

e. Apabila tidak mengajukan banding administratif, gajinya dihentikan terhitung mulai

bulan

berikutnya sejak hari ke-1.5 keputusan hukuman disiplin diterima;

f.

PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK

tidak diberikan kenaikan pangkot, kenoikan goji berkola, don pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1.8 Tahun 2006, bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, walaupun kemudian mengajukan banding ke BAPEK, tunjangan

umum tetap dihentikon.

Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.U/L-b/Kp.08.211428/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pembayaran gaji dan hak-hak kepegawaian PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS yang mengajukan keberatan ke BAPEK, dinyatakan tidak berlaku.

5. Dengan berlakunya

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilak

p dengan sebaik-baiknya.

";q,i

Jenderal,

Hbyat, Ph.D. Tembusan : Yth. Menteri Agama Republik Indonesi2

Contoh Permohonan lzin untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama dalam Proses Banding Administratif

Kepada

Yth. ltjen/Ditjen/Kabalitbang dan Diklat/ Rektor/Kepa la Kanwil/Ketua ................... di

20....

1. Bahwa atas Keputusan MenteriAgama Nomor tanggal tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*) saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal ...,.......................... (foto

kopiterlampir).

2. Bahwa sambil menunggu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan

3'

Demikian permohonan inisaya sampaikan dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NIP

Tembusan Yth.

1. Sekretaris ltjen/Ditjen/Kabalitbang dan Diklat/ Kepala Biro pada lAtN/UtN/tHDN/Kepala Bagian/ Kasubag Kepegawaian .......................

2.

Pejabat lain yang dianggap perlu ..................

*) coret yang tidak Oerlyt

Contoh

Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas bagi PNS yang mengajukan Banding Administrasi ke BAPEK

KEPUTUSAN

...........*)

Nomor : ....,...............

"-::) :T'ilI:yT:'1?i "^ Membaca

1.

tanggal pangkat

Surat permohonan N1P.....................

yang diajukan oleh Sdr. . golongan ruan9............. jabatan

untuk dapat tetap melaksanakan tugas; 2. Surat pengajuan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal ...........

Menimbang

d,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri

b.

Agama

.. Nomor

pangkat golongan/ruang Sdr................ NlP" telah dijatuhi hukuman disiplin berupa bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr. ..................... telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; Hasil keputusan rapat pimpinan pada tanggal .................... Sdr. disetujui/tidak disetujui *) melaksanakan tugas sebagai tanggal ...,,. jabatan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang dapat/tidak dapat **) melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Mengingat

1. Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Dislplin Pegawai Negeri

Sipil; 3.

4. Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. MEMUTUSAKAN:

Menetapkan

KEDUA

Dapat/tidak dapat **) melaksanakan tugas Kepada Sdr. .................... NlP. selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESATU

KEEMPAT

Keputusan

ini

disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .................. pada tanggal "..................

NAMA NIP.

'''"r'-f:

Tembusan Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta; 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta; 3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta; 4. Pejabat lain yang dianggap perlu,'

/

*\I