penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR JASA LINGKUNGAN HMMCJ WIRTJES IV ( YANCE ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara I. Dasar Pemikiran 1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sejalan dengan kewenangan lebih besar yang diberikan oleh undang-undang, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali potensi daerahnya secara optimal untuk meningkatkan taraf kemakmuran rakyatnya. Salah satu potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah sektor Jasa Lingkungan. Sektor Jasa Lingkungan yang dimaksudkan adalah sumber daya alam bermatra darat, air dan udara. 2. Selama ini pemanfaatan sektor jasa lingkungan sebagai sarana pembuangan limbah terutama oleh para pelaku industri dianggap sebagai sesuatu yang gratis. Berdasarkan hukum “Ronald Cause” (pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1991) di alam semesta tidak ada yang gratis. Jika seseorang mengambil sesuatu dari alam (termasuk mengambil manfaat) maka harus diimbangi dengan pemberian konpensasi, agar terjadi keseimbangan neraca aliran energi dan materi. Jika ada seseorang mengambil sesuatu tanpa memberi konpensasi maka ada orang lain yang akan memikul kerugian. Berdasarkan hukum “Ronald Cause” setiap industri tidak boleh membuang limbah ke media lingkungan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Biaya pengolahan limbah merupakan salah satu konpensasi yang diberikan oleh para pelaku industri yang telah memanfaatkan jasa lingkungan sebagai sarana pembuangan limbah. Implikasi dari hukum “Ronald Cause” adalah merubah pos biaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan dari biaya eksternal menjadi biaya internal. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan berwenang menyusun tata cara dan menarik retribusi pemanfaatan jasa lingkungan sebagai sarana pembuangan limbah. II.

Dasar Hukum Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menarik biaya retribusi pembuangan limbah ke media lingkungan. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 2. TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, pada BAB III, butir 10 yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”.

©2003Digitized by USU digital library

1

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 8, ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi : (1). Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. (2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah : a. ………………………… b. ………………………… c. ………………………… d. ………………………… e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pasal 21, ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1). Pembuangan limbah cair ke dalamair dikenakan pembiayaan retribusi. (2). Tata cara dan jumlah retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 telah berlaku sejak 11 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang pasal 21 di atas belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah bersama DPRD harus segera bertindak proaktif untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran pasal 21 PP Nomor 20 Tahun 1990. Dalam menyusun Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat meminta masukan dari para Pakar bidang lingkungan. III.

Fungsi 1. Sarana untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah 2. Sarana pengumpulan data akurat yang berguna untuk mengetahui kapasitas produksi suatu unit usaha, menghitung beban pencemaran maksimum suatu badan air, menyusun neraca lingkungan hidup daerah, menetapkan kebijakan pengolahan sungai/badan air.

IV.

Manfaat Peraturan Daerah yang akan ditetapkan bermanfaat untuk : 1. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pelaku industri terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan ambien air. 3. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor jasa lingkungan. 4. Mengumpulkan data akurat guna menyusun suatu kebijakan.

V.

Saran Alternatif Pengelolaan Agar pengelolaan retribusi jasa lingkungan dapat dilakukan dengan baik ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Kelembagaan. a. Membentuk Badan Pengelola Jasa Lingkungan semacam Badan Pengelolaan Perparkiran yang akan menyerahkan pekerjaan teknis lapangan kepada pihak Swasta. b. Membentuk perusahaan patungan antara Pemerintah Daerah dengan pihak Swasta.


2

2. Penentuan metode pendekatan Dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran terdapat dua aliran utama, yaitu : (1) mereka yang menginginkan pengendalian langsung (direct control) dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan-peraturan terhadap para pencemar, terutama peraturan mengenai standar emisi (emission standards) dan (2) mereka yang lebih menyukai pendekatan ekonomi (pollution charges approach). Dari sudut pandang ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena pungutan merupakan insentif permanen, guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Jika pungutan pencemaran diperhitungkan secara tepat dapat mendorong para pencemar untuk mengurangi emisi, dengan jalan ini penanggulangan limbah akan lebih murah daripada mencemarkan dan kemudian membayar tuntutan ganti kerugian akibat pencemaran. Satu studi yang dilakukan oleh OECD (Organization for Economic Coorperation and Development) telah mengemukakan dua kesimpulan, yaitu (1) meskipun pungutan pencemaran digunakan sebagai instrumen utama, selalu dikombinasikan dengan pengendalian langsung dan (2) tingkat ketergantungan atas pungutan pencemaran dan pengendalian langsung berbeda dari negara satu ke negara lain. Studi OECD telah mengemukakan tiga fungsi utama pungutan pencemaran, yaitu : a. Optimasi, yaitu jika pungutan pencemaran ditetapkan pada titik dimana keuntungan marginal penanggulangan pencemaran adalah sama dengan ongkos marginalnya, maka pencemar akan membatasi emisi pada tingkat yang optimal. b. Effisiensi, yaitu jika pungutan memberikan insentif yang memadai, maka pencemar akan mengurangi emisi pada suatu tingkat dimana seluruh emisi dari semua pencemar tidak melampaui suatu norma yang ditentukan. c. Redistribusi dan pembiayaan, yaitu jika dana yang terkumpul melalui pungutan dapat diinvestasikan kembali dalam penanggulangan pencemaran. Redistribusi ini dapat mempunyai bermacam-macam bentuk : (1) sebagian atau seluruh pembiayaan fasilitas kolektif pengendalian pencemaran, (2) investasi para pencemar dalam pengendalian pencemaran, yang meliputi biaya pelaksanaan dan apabila diperlukan, pembayaran ganti kerugian kepada penderita pencemaran. Fungsi redistribusi ini dalam praktek merupakan fungsi utama pungutan pencemaran. 3. Penentuan besaran tarif retribusi Dalam menentukan besaran tarif retribusi perlu dipertimbangkan kombinasi beberapa variabel yang dapat dijadikan dasar kriteria penggolongan tarif, yaitu : a. Kapasitas produksi suatu industri b. Volume limbah yang dibuang ke media lingkungan, yang dapat diketahui dari flow meter yang dipasang pada outlet saluran pembuangan limbah. c. Jenis limbah yang dibuang ke media lingkungan. 4. Pemantauan Pelaksanaan Untuk menjamin terlaksananya mekanisme yang telah ditetapkan perlu dilakukan pemantauan secara berkala oleh pihak berwenang dan melibatkan pihak Independen. Pemantauan dilakukan untuk menjamin bahwa limbah yang dilepas ke media lingkungan tidak melampaui nilai


3

ambang batas Baku Mutu Efluen berdasarkan KEP-MENLH Nomor 51 Tahun 1995 Lampiran B. 5. Pentaatan dan Penegakan Hukum Untuk suksesnya pelaksanaan program ini perlu dilakukan upaya pentaatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang terhadap pihak yang melakukan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan dengan menetapkan sanksi administratif dan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4