penerapan sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum ...

PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PERGURUAN TINGGI BHMN

TESIS

Oleh

LAILA SURYA NASUTION 107005030/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PERGURUAN TINGGI BHMN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh LAILA SURYA NASUTION 107005030/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

: PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PERGURUAN TINGGI BHMN

Nama Mahasiswa : Laila Surya Nasution NIM

: 107005030

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

(Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS) Ketua

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS)

(Dr. Mahmul Siregar, SH, M. Hum)

Anggota

Anggota

Ketua Program Studi

Dekan

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus: 31 Juli 2012


Telah diuji pada Tanggal 31 Juli 2012

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS

Anggota

: 1. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS 2. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Dr. Hasyim Purba, SH, M.Hum


ABSTRAK Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Di dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam kedua Undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat nonprofit meski berstatus sebagai badan usaha. Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010. Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengamanatkan Perguruan Tinggi BHMN menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Metode yang dilakukan dalam penulisan tesis ini penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan badan layanan umum, oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya menguraikan atau mendiskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis yakni pemilihan pasal-pasal terpenting yang berisi kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan penerapan sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum pada perguruan tinggi BHMN. Dari hasil penelitian penulis mengenai Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN yakni diharapkan dengan menjadi BLU dapat memberikan peluang lebih baik bagi Perguruan Tinggi BHMN untuk melakukan pembenahan tata kelola yang mendorong peningkatan kualitas layanan dengan menumbuhkembangkan efisiensi, relevansi, transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan dengan menjadi BLU, leadership dapat tumbuh disemua jenjang posisi dalam pengorganisasian dan dalam rangka


impelementasi sistem pengelolaan keuangan BLU maka struktur organisasi pergurua tinggi BHMN perlu disesuaikan dengan PP No. 23 Tahun 2005. Dan penyesuaian sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2012. Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) telah disahkan menjadi Undang-undang pendidikan tinggi, pada sidang Paripurna DPR, Jum’at 13 Juli 2012. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut, muncul perbedaan pandangan dari berbagai kalangan menyikapi Undang-undang tersebut. RUU Pendidikan Tinggi bukan merupakan solusi terbaik untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, bahkan cenderung menambah permasalahan. Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan sangat tidak dibenarkan dalam konstitusi Negara UUD 1945. Untuk itu status 7 Perguruan Tinggi Negeri BHMN harus dikembalikan menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dimana pemerintah tidak sepenuhnya memberikan otonomi keuangan namun juga memberikan keleluasaan bagi Perguruan Tinggi untuk mengembangkan pola pendidikan dan birokrasi keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dengan tepat oleh Perguruan Tinggi. Melalui penelitian ini disarankan agar di dalam melakukan pengelolaan keuangan perguruan tinggi hendaknya Perguruan Tinggi BHMN diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan serta didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan capable dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Diharapkan juga kepada Pemerintah untuk segera merevisi dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi BHMN tersebut agar pengelolaan keuangan BLU dapat diterapkan dengan baik pada Perguruan Tinggi BHMN. Disarankan juga kepada DPR di dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan hendaknya harus melihat kepentingan msyarakat serta tujuan pendidikan nasional itu sendiri, bukan melihat kepentingan segelintir golongan. Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi BHMN


ABSTRACT Law Number 17 Year 2003 on State Finance focusing its performance on the basis of budgeting provides an important fundament for a new orientation in Indonesia. Then, law Number 1 of 2004 on State Treasury opens a new corridor for the application of performance basis in the government circle. It is state in Article 68 and 69 of the Act, that government agencies whose main duty and functions are to provide community service can apply the flexible pattern of financial management by prioritazing, productivity, efficiency, and effectiveness. The principles included in the two Laws have become the basis for the government agencies to apply the financial management of Public Sevice Board. The Public Service Board is expected to be the initial step in the renewel of financial management of public sector for the sake of improving government’s service to the public. State Owned Corporation University (PT BHMN) is initially established to accommodate special need in privatizating the educational institution with specific characteristics, especially the nonprofit education institution even though it holds the status as a corporation. In 2009 BHMN was changed into State Educational Corporation in accordance with Law No. 9/2009 on Educational Corporation. This law was canceled by the Decision of Constitutional Court No.11-14-21-126136/PUU-VII/2009 dated March, 31, 2010. Then Government Regulation No. 66/2010 was enacted to mandate the State-Owned Corporation University (PT BHMN) to apply the pattern of financial management of Public Service Board. The method used in the writing of this thesis is a normative juridical which refers to the legal norms contained in the legislation relating to the applicable Public Service Board obtained through library research. The data obtained were normatively described and systematically and juridical qualitatively to the application of financial management system of Public Service Board at State-Owned Corporation Unviersity (PT BHMN). From the research the study author on the Financial Management System Implementation of the General Service Board of Higher Education that is expected to be BHMN, becoming a Public Service Board, a State Owned Corporation University (PT BHMN) has a better opportunity to fix up its management encouraging its service quality improvement by developing its efficiency, relevancy, transparancy and accountability. The leadership can grow at every level of position in the organization and the implamantation of financial management system of this Public Service Board. Therefore, the structure of organization of State-Owned Corporation University (PT BHMN) needs to be in line with Government Regulation No.23/2005. The adjustment of this financial management system of this Public Service Board is to be implemented by December 31, 2012. The draft of Law on University had been passed as Law on University in the plenary session of Parliement on Friday, July 13, 2012. The passing of the Law was


differently responded by various groups. This Law on University is not the best solution to improve the system of education are approved in the 1945 Constitution of Indonesia. Thus, 7 Universities with the status of State-Owned Corporation must be returned to their previous status as Public Service Board in which the government does not provide full financial autonomy but provides the universities with freedom to develop the pattern of education and financial bureausracy. This need to be done that public need can be accommodated exactly by the universities. Through this research recommended that within doing financial management of College BHMN College should be required to submit a report of financial accountability and transparent and supported by human resources competent and capable in the preparation of these financial statements. It is expected also to Government to promptly revise and improvee the Government Regulation No. 23 of 2005 in accordance with the need of the universities with StateOwned Corporation (PT BHMN) status that the financial management of Public Service Board can be applied well at the universities with State-Owned Corporation (BHMN) status. In passing the draft of Law on Education, the Legislative Members are also suggested to look at public need and the goal/purpose of national education itself, not the interest of few groups..

Key words: Financial Management, Public Service Board and University with StateOwned Corporation Status.


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT,

karena atas

karuniaNya sehingga penulis dapat merampungkan studi dan menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN”. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Didalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran dan arahan dari berbagai pihak. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, khususnya kepada; 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc(CTM), SP.A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus sebagai komisi penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingan demi penyempurnaan tesis saya. 4. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.


5. Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan

banyak

waktu

untuk

membantu

dan

mengarahkan,

membimbing serta memberikan saran dan tidak pernah bosan memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini. 6. Bapak Dr. Mahmul, SH, M. Hum, selaku Pembimbing III yang telah meluangkan

banyak

waktu

untuk

membantu

dan

mengarahkan,

membimbing serta memberikan saran dan tidak pernah bosan memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini. 7. Bapak Dr. Hasyim Purba, SH, M.Hum, selaku panitia penguji yang telah banyak memberikan masukan demi penyempurnaan tesis ini. 8. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas

Hukum

Universitas

Sumatera

Utara

yang

telah

berjasa

menyumbangkan ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya, dan juga ucapan terima kasih kepada Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan administrasi, informasi mengenai perkuliahan, dan jadwal ujian. 9. Yang tercinta Ibunda Hj. Anisyah Daulay dan Ayahanda H. Abdu Nasution juga kepada saudara-saudaraku Kak Sari, dan Reza yang selalu setia membantu dan senantiasa mendorongku untuk menjadi lebih baik. 10. Semua sahabat-sahabatku pada kelas Paralel A, dan khusunya buat Sekretariat Majelis Wali Amanat USU Kak Eliza, Kak Rama, Lya, Bang Deni, Bang Ono, Kak Ainun dan Bang Ali Subent yang selalu setia membantuku dan memotivasiku.


11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan saran, pendapat serta pandangannya sehingga penulisan tesis ini terselesaikan. Penulis menyadari pula, bahwa substansi Tesis ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan dan kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini, penuh suka cita Penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga dengan tesis ini akan menambah kebaikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya hanya Allah saja yang mampu membalas semua jasa orang-orang yang telah membantuku, mendorongku dan membimbingku. Semoga ridho dan berkah Allah atas mereka semuanya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,

Juli 2012

Laila Surya Nasution


DAFTAR ISI

ABSTRAK……………………………………………………………………..…i ABSTRACT……………………………………..………………………………..iii KATA PENGANTAR………………..…………………………………………..v DAFTAR ISI……………………………………………………………..…….viii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang……….…………………………………………....1 B. Perumusan Permasalahan ………………………..……….……. 12 C. Tujuan Penelitian ...………...……………………………………12 D. Manfaat Penelitian………..……………………………………...13 E. Keaslian Penelitian………..……………………………………...13 F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual………………………14 G. Metode Penelitian….……………………………………………..24

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BHMN SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PP NO. 66 TAHUN 2010 A. Pengelolaan Keuangan Negara ………………...………………..29 B. Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi BHMN Sebelum Terbitnya PP No. 66 Tahun 2010………………….…34 C. Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi BHMN Sesudah Terbitnya PP No. 66 Tahun 2010……….……………..49

BAB III SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PERGURUAN TINGGI BHMN DALAM MASA TRANSISI A. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Umumnya…………60


B. Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Negara Perguruan Tinggi BHMN dalam Masa Transisi…………………………...….66

BAB IV PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PERGURUAN TINGGI BHMN A. Pembentukan Badan Layanan Umum……………………………79 B. Standar dan Tarif Layanan Umum……………….………………82 C. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN…………………85 D. Perkembangan Status Perguruan Tinggi BHMN setelah keluarnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi………….97

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan..……………………………………………………104 B. Saran……….……………………………………………………106

Daftar Pustaka……………………………………..………………………..……x
