PERMOHONAN IZIN GANGGUAN (Lingkari huruf didepan sesuai permohonan)
a. Permohonan pembaharuan/ daftar ulang Izin Gangguan untuk indeks ...
Surat izin ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar tanpa
paksaan ... SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH/
MUTASI.
Loading⦠Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this docum
Perpanjangan Surat Penunjukan Ahli K3 Umum,Ahli K3 Kimia. Written by Ateng
Sanjaya. Thursday, 07 August 2008 02:29 - Last Updated Friday, 25 February ...
FM-UAD-PBM-021-4/R0. Surat Permohonan Izin Cuti Akademik. Kepada. Yth.
Bapak Rektor. c.q. Kepala Biro Akademik dan Admisi. Universitas Ahmad Dahlan
.
29 Ags 2013 ... kualitas pelayanan SIM pada kantor Satlantas Polresta Samarinda serta .... yang
dilakukan oleh anggota Satlantas bagian pembuatan SIM.
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS. 1. Pejabat berwenang yang memberi
perintah. : MENTERI AGAMA R.I. 2. Nama pegawai yang diperintahkan.
30 Jan 2013 ... meningkatkan tertib perizinan atau mengatur tingkah laku masyarakat ...
kepastian hukum, asas keprofesionalan, dan asas akuntabilitas dalam ...
“Sistem Aplikasi Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Berbasis Mikrokontroler.
ATmega 8 dan Microsoft Visual Studio 2008”. Oleh : Pandu Soliwunto.
CONTOH . FORM 3. SURAT IZIN SUAMI/ORANG TUA/WALI. Yang bertanda
tangan dibawah ini : Nama. : Tempat/tgl lahir. : Alamat. : Dengan ini memberikan
...
CONTOH . FORM 4. SURAT IZIN SUAMI. Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama. : Tempat/tgl lahir. : Alamat. : Dengan ini memberikan izin kepada isteri
saya ...
24 Mei 2013 ... program S1, SZ, dan S3 wajib memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin
Belajar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan ...
FM-UAD-PBM-02-17/R0. Surat Permohonan Izin Aktif Akademik. Kepada. Yth.
Bapak Rektor. c.q. Kepala Biro Akademik dan Admisi. Universitas Ahmad Dahlan
.
JPMI akan memohon Surat Izin Belajar dari Departmen Pendidikan Nasional. (
DEPDIKNAS) atau dari DEPartmen Agama(DEPAG) mengikut mana yang ...
CONTOH . FORM 1. KOP SURAT INSTANSI. SURAT IZIN. Nomor : Yang
bertanda tangan dibawah ini : N a m a. : NIP. : Jabatan. : Tempat Kerja. : Dengan
ini ...
Permohonan Surat Izin. Praktik Bidan (SIPB). Yth. K e p a d a. BAPAK BUPATI
MAMUJU. Cq. Kepala Dinas Kominfo dan. Pelayanan Perizinan Sistap. Di -.
Permohonan Surat Izin Praktik. Dokter / Dokter Gigi / Spesialis. Yth. K e p a d a.
BAPAK BUPATI MAMUJU. Cq. Kepala Dinas Kesehatan,. Di -. M a m u j u .
31 Mac 2015 ... pengajaran, penyelidikan, penerbitan, jaringan industri ..... Maklumat terperinci
bagi setiap latihan dilaporkan di dalam laporan jabatan ...
Terfi Tarihi ... Derece/Kademe. :. . . /. ... (2) Derece kademe kısmına, başvuru
tarihindeki emekli keseneği esas olan derece kademe ve göstergenin tutarı.
11 Jul 2013 ... MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD. KOD
TENDER ... OF SUN SERVER. (HARDWARE) FOR 2 YEARS AT.
11. 12. 13. 14. 15. 1 Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
... Menerima Surat Izin Trayek Angkutan atau Izin Operasi Tidak. Dalam Trayek.
KEPERLUAN UNTUK MEWUJUDKAN FAIL BARU Terdapat beberapa keadaan dan sebab untuk diwujudkan fail-fail baru dalam operasi organisasi antaranya :-
CONTOH. BORANG PERISYTIHARAN HARTA OLEH PEGAWAI-PEGAWAI
AWAM ... ta u is te ri,a n a k d a n s e b a g a in y a. ) A la m a t H a rta. /. N o .P e n
d a.
PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan. Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menunjuk pejabat penerbit Surat
Izin ...
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.261/MEN/XI/2010 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENGERAHAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menunjuk pejabat penerbit Surat Izin Pengerahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Pejabat penerbit Surat Izin Pengerahan (SIP).
KEDUA
:
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi dokumen permohonan SIP; b. menerbitkan SIP; c. melaporkan hasil penerbitan SIP kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala.
KETIGA
:
SIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan.
KEEMPAT
:
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
KELIMA
:
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
KEENAM
:
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.156/MEN/V/2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
