peran polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi
Recommend Documents
24 Des 2008 ... Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth; .....
ancaman hukuman pada kasus pembunuhan bayi/anak lebih ringan ...
pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab. Undang
-undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-. Undang ...
BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, ...
sekedar mencari saksi dalam tindak pidana perkosaan ini, tetapi juga terletak
pada pembuktian tindak pidana perkosaan, karena umumnya pelaku tidak.
kring serse, deteksi dini , penanganan TKP Yang dikeroyok ( Polres, Polwiltabes
...... Analisa dan Evaluasi ( Anev ) kasus-kasus menonjol kususnya, Pencurian.
KORUPSI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG). TESIS. Disusun untuk
Memenuhi Persyaratan. Untuk Mencapai Gelar Sarjana S-2. Magister Ilmu
Hukum.
Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan
kemudian ... Bab 3 Sistem Peradilan Pidana dan Proses Perkara Korupsi 37.
Tindak pidana di bidang pendidikan juga sangat menarik karena sebagai salah
satu ..... kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan.
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah memasukkan ...
Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ...
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana di Bidang Pendidikan .....
20 Barda Nawawi Arief, Makalah “Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum
...
Pidana Bisnis" sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Ilmu
Hukum dan Sistem Peradilan. Pidana. Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum ...
PERKREDITAN” dimaksudkan untuk memperluas cakrawala pengetahuan
penulis di bidang Hukum Pidana. Berbicara mengenai korupsi di bidang
perkreditan ...
Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2013 (SENTIKA 2013) ...
Yogyakarta, 9 Maret 2013. 46 ..... Live Multimedia Berbasis Selular, Jurnal.
PROSPEKNYA BAGI PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA. Widodo
Tresno ... Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan ...
Kata Kunci : Ketahanan Nasional,Tindak Pidana Korupsi,Penegakan Hukum ...
hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum
...
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan
wewenang dalam jabatan dalam perkara Putusan No: 33/PID.PUS.KOR/2011/PT
...
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan .....
Pasal 34. Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam K.U.H.P..
mewujudkan pembangunan nasional. j g. • Tindak pidana korupsi menghambat
pembangunan nasional. • Di sinilah letak pentingnya seminar nasional ini.
tersebut antara Januari 2010 dan Juli 2011, tigabelas kursus yang mencakup .....
Un- tuk sumber-sumber lainnya perujukan dilakukan terhadap kepustakaan ...
Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang termasuk ... (
perkosaan bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan ...
Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan
mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu
hukum pidana.
Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga ...
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif.
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim dalam memutuskan
perkara ini dianggap lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan ...
Dalam Peradilan Pidana” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada
waktunya. ..... hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah. b.
Kalau korban tidak ..... yang melakukan 'sexual intercourse' dengan seorang
perempuan.
peran polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi
TUGAS POKOK POLRI, PSL 13 UU NO.2 THN 2002. 1) HAR KAMTIBMAS. 2)
GAKKUM. 3) BERI PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN.
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI
PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
KORUPSI KORUPSI telah merasuki seluruh aspek kehidupan masy. Sehingga membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat
KORUPSI adalah kejahatan luar biasa
Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami bbg hambatan shg perlu metode penegakan hukum secara luar biasa, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan
GUNUNG ES KORUPSI TPK • lokasi :
• pemasok anggaran • pengguna anggaran, • disparitas pendapatan • manusia (berjiwa koruptor) • barang (asset neg, br sitaan) • kegiatan : • proyek pembangunan • pengadaan barang / jasa • perijinan / yan publik
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat : • NIAT • KEMAMPUAN • PELUANG • TARGET YG SESUAI
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)
Kelemahan bangsa • Kesisteman • Kesejahteraan / Pengghasilan • Mental / moral • Internal, sosial, self control • Budaya ketaatan 3 hukum
PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TUGAS POKOK POLRI, PSL 13 UU NO.2 THN 2002 1) HAR KAMTIBMAS 2) GAKKUM 3) BERI PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN KPD MASY
PELAYANAN
TUGAS POKOK DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM ; (DASAR PSL 16 UU NO.2 THN 2002) TUGAS DAN WEWENANG POLRI DLM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SELURUH TINDAK PIDANA.
STRATEGI POLRI DLM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 1) SINERGITAS DGN APH DLM CJS MAUPUN DGN KPK 2) MENINGKATKAN FUNGSI KOORDINASI DLM KEGIATAN LIDIK DAN SIDIK TPK 3) FOKUS LAKS LIDIK DAN SIDIK DI 10 AREA RAWAN TPK 4) MERESPON TUNTUTAN MASYARAKAT UTK MELAKS PERCEPATAN SIDIK TPK DLM KORIDOR DUE PROCESS OF LAW (PROSES HUKUM YG BENAR)
10 AREA RAWAN TINDAK PIDANA KORUPSI AMANAT DARI INPRES NOMOR 9 THN 2011 DAN INPRES NOMOR 17 THN 2011 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI THN 2012
1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2. KEUANGAN DAN PERBANKAN 3. PERPAJAKAN 4. MINYAK DAN GAS BUMI 5. BUMN DAN BUMD 6. KEPABEANAN DAN CUKAI 7. PENGELOLAAN APABN DAN APBD 8. ASET NEGARA DAN ASET DAERAH 9. PERTAMBANGAN 10. PELAYANAN UMUM
Tidak berwenang SP3
KPK UU 30/2002
Pengaduan/ Laporan Masyarakat
Penyelidikan
Penyidikan
7 hari
POLISI UU 2/2002
Pengaduan/ Laporan Masyarakat
Penyelidikan
Pengadilan Tipikor: Pertama, Banding, Kasasi
Penuntutan
Persidangan
14 hari
90 hari kerja
Penjara
Penyidikan
Peradilan Biasa: Negeri, Tinggi, Kasasi
Kejaksaan
UU 16/2004
Pengaduan/ Laporan Masyarakat
Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
Persidangan
Komitmen Semua Pihak
Aparat Pemerintah
Sektor Swasta Good Corporate Governance Anti bribery
Clean Government & Good Governance
Masyarakat Peran Serta Tidak Permisif
Pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian tanpa upaya saling mendukung dan sinergitas seluruh komponen bangsa dengan disertai komitmen yang kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang BEBAS KORUPSI • Selamat berkarya…… •
