Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur Yang. Dikelola Oleh Unit ... dan
ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan.
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN AYAM RAS PETELUR YANG DIKELOLA DIBAWAH PENGAWASAN DAN PEMBINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TERNAK UNGGAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu pengaturan dan penataan administrasi dan pengelolaan keuangan; b. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan operasional pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ternak Unggas, perlu disusun petunjuk pengelolaan administrasi dan keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur Yang Dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ternak Unggas Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); 11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN AYAM RAS PETELUR YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS TERNAK UNGGAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ACEH TIMUR. Pasal 1 Kepala Unit Pelakasana Teknis (UPT) Ternak Unggas dan jajarannya melaksanakan kegiatan pengembangan agribisnis ayam ras petelur (Layer) di Kabupaten Aceh Timur. Pasal 2 Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan agribisnis ayam ras petelur sesuai dengan rencana dan berkelanjutan. Pasal 3 Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan ayam ras petelur adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan. Pasal 4 Rincian penggunaan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir yaitu: a. yang dikelola oleh Unit Pelakasana Teknis (UPT) Ternak Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur: 1. Pengembangan Usaha/Replacement sebesar 70% (tujuh puluh persen), yaitu: a. pemeliharaan dan perawatan kandang ayam; b. pembelian perawatan kandang; c. pembelian peralatan kesehatan hewan; d. pembelian anak ayam (DOC)/ ayam dara (Pullet); e. pembelian pakan (DOC); f. pembelian pakan Pullet; g. pembelian obat-obatan untuk DOC dan Pullet; dan h. lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% (Sepuluh persen) disetor ke kas daerah. 3. Insentif Pengelola sebesar 10% (Sepuluh persen): Insentif untuk pengelola diberikan mulai dari pengelola pekerja farm. 4. Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) disetor ke Aparatur Gampong.
5. Dana taktis sebesar Rp 10,- /butir (sepuluh rupiah per butir). Dana taktis tersebut dipergunakan untuk pemberian sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, perayaan hari-hari besar Islam, sumbangansumbangan rumah ibadah/pesantren, anak yatim dan pengobatan pekerja farm yang nonPNS. b. yang dikelola oleh Kelompok Peternak. 1. Pengembangan Usaha/Replacement sebesar 70% (tujuh puluh persen), yaitu: a. pemeliharaan dan perawatan kandang ayam; b. pembelian perawatan kandang; c. pembelian peralatan kesehatan hewan; d. pembelian anak ayam (DOC); e. pembelian pakan (DOC); f. pembelian pakan Pullet; g. pembelian obat-obatan untuk DOC dan Pullet; dan h. lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha. 2. Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) disetor ke Aparatur Gampong. 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% (sepuluh persen) disetor ke kas Daerah. 4. Insentif pengelola dan kelompok sebesar 10% (sepuluh persen). Rincian pembagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur. c. Yang dikelola oleh masyarakat perseorangan 1. kandang dan peralatan kandang dibuat oleh pengelola sendiri; dan 2. menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% (sepuluh persen) ke kas daerah. Pasal 5 Kepala UPT Ternak Unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir atas izin Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur untuk keperluan: a. pengadaan bibit; b. pengadaan pakan ayam; c. pemeriharaan/perawatan kandang ayam; d. pengadaan sarana produksi ternak ayam; e. pembayaran upah tenaga kerja; f. pembayaran biaya operasional; dan g. biaya taktis. Pasal 6 Pengelola dan pekerja pada farm-farm dibawah pengawasan dan pembinaan UPT Ternak Unggas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Timur atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur.
Pasal 7 Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur Yang Dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ternak Unggas Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 24 Pebruari 2012 M 2 Rabiul Akhir 1433 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 28 Pebruari 2012 M 6 Rabiul Akhir 1433 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 19720909 200212 1 009
