pegawai yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan ..... (2) Contoh
format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang danl atau.
GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang
:
6, Pasal 32 ayat {4) huruf f dan huruf g Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor I Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
a. bahwa berdasarkan Pasal
Daerah Provinsi Sumatera Utara; b.
bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (U Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan belanja tidak langsung tidak termasuk belanja pegawai yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Sumatera Utara; d.
bahwa berdasarkan pert:mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentrrkan Propinsi Sumatera Utara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3298!.; 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahtrn 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a355);
Nomor 15 Tahun 2OO4
5.
Undang-Undang
6.
Undang-Undang Nomor
tenta.ng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
32 Tahun 2OA4
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441,
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438);
8.
Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56l; 9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723l';
10. Undang-Undang
Nomor
11
Tahun 2OO9 tentang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2AOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a737|; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahrrn 2OO9 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9721; 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1,A tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2A1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OII tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OI1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2A12 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Al1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
19.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OAg tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara fi,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
2t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AOg tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA9 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
Nomor I Tahun 2A7O tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan
22. Peraturan Daerah
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan ufl.rsan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
-).
f-l^-^^:^
oo}.^-^iaan
o
5. 6.
7.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan, kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Satuan; Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yar'g selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPPKD adalah Kepala Bagian yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPKD. 12.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku
pengguna
anggaran /barang. 13.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka pen5rusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinaslbiro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 15.
Rencana Keqa dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA*SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD mempakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna angf.aran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah atam Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, y&ng secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uanglbarang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan tedadinya resiko sosial. 24. Resiko sosial adalah kejadian atarr peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
2L. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah naskah peqanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengelolaan Keuangan SKPKD meliputi:
a. Pendapatan SKPKD. b. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari :
1.
Belanja Bunga;
5. Belanja Bagi Hasil; 6. Belanja Bantuan Keuangan; dan 7. Belanja Tidak Terduga. c. Pembiayaan yang meliputi Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran
Pembiayaan daerah.
BAB III PENDAPATAN
Pasal 3
tl)
Pendapatan yang dikelola oleh SKPKD metiputi pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pendapatan Hibah, dan lain*lain Pendapatan yang ditransfer langsung ke rekening Kas Umum Daerah.
{2} Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
(3) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. {41 Pendapatan yang dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
t5) DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menjadi rincian DPA PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
{6) KPPKD men5rusun
laporan realisasi pendapatan sesuai
dengan
kewenangannya.
(7) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD menJrusun laporan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran berkenaan.
(8) Format RKA PPKD, rincian RKA PPKD, DPA PPKD dan rincian DPA PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A,B,C dan D yang merupakan bagian tidak terpisahkan daiam Peraturan Gubernur ini. BAB IV BELANJA BUNGA Pasal 4
atas kewajiban pokok hutang (Principal Outstanding)
berdasarkan jangka jangka perjanjian pinjaman pendek, menengah dan jangka panjang.
{2)
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
(3)
RKA PPKD sebagaiman dimaksud pada ayat (21dirinci menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang
dilimpahkan.
(4) Belanja bunga
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
dilaksanakan
berdasarkan DPA PPKD.
(5)
DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4l.dirinci menjadi rincian DPA
PPKD yang dikelola oleh dilimpahkan.
KPPKD sesuai dengan kewenangan yang
(6) Pencairan belanja brrnga dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
(71 Persyaratan dokumen pencairan belanja bunga meliputi
:
a. Peraturan Daerah tentang pinjaman;
b. Naskah perjanjian pinjamar4 c. Kuitansi asli bermaterai;
d. Fotocopy nomor rekening bank;
(8) KPPKD men5rusun laporan realisasi belanja bunga sesuai
dengan
kewenangannya.
(9) Berdasarkan laporan realisasi belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD menJrusun laporan realisasi belanja bunga pada tahun anggaran berkenaan.
BAB V BELANJA SUBSIDI Pasal 5
tl)
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 2, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/Jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
(2J PerusahaanlLernbaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
merupakan Perusahaan/Lembaga yang menghasilkan produk atau Jasa pelayanan umum masyarakat.
(4)
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
(5)
RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menjadi rincian RKA
PPKD yang dikelola oleh dilimpahkan.
(6) Belanja subsidi
KPPKD sesuai dengan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat
tU
yang
dilaksanakan
berdasarkan DPA PPKD.
{71
DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {6) dirinci menjadi rincian DPA
PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
{S} Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
(9)
Persyaratan dokumen pencairan belanja subsidi meliprrti
:
a. Keputusan Gubernur tentang pemberian subsidi;
b. Fotocopy nomor rekening bank; c. Kuitansi asli bermaterai.
(1O) KPPKD men5rusun laporan realisasi belanja subsidi sesuai dengan kewenangannya. (11) Berdasarkan laporan realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPKD menJrusun laporan realisasi belanja subsidi pada tahun arrggaran berkenaan.
BAB VI BELANJA HIBAH Bagian kesatu
Umum Pasal 6 (1)
(21
(3)
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit : a. peruntukannya secara sPesifik telah ditetapkan; I
!: I
folrrrn
(4)
ts)
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk organisasi kemasyarakatan yang pembentukannya difasilitasi Pemerintah Provinsi dan kegia tan / kep ani tiaan tingkat Provinsi.
Organisasi kemasyarakatan dan kegiatan/kepanitiaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan Keputusan Gubernur.
PasaI 7 (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya; c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan/atau e. organisasi kemasyarakatan.
{2} Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Sumatera Utara. (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainrrya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
t4l Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1| huruf d diberikan kepada kelompok orang yarrg memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofesional. {6) Hibah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut: a. bidang perekonomian, meliputi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
b. bidang pendidikan, meliputi sekolah dan perguruan tinggi swasta pendidikan formal, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
c. bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
d. bidang keagamaan, meliputi Majelis Ulama Indonesia, Pembangunan D.,*^L
rt*^t^l-
n^-;+;^ l-o^i^*nn
IUT'nr)
/eTrl
Prnrrinc,i Panitia Safari
f.
bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat,
g. bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi. (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- un dangan. Pasal 8
(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{5)
diberikan dengan persyaratan:
a. memiliki
kepengurusan yang jelas;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
c. kepengurusan minimal 2 tahun kecuali kelompok masyarakat berbentuk kepanitiaan.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan:
a. telah terdaftar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sekurangkurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
c. memiliki Sekretariat
tetap;
Bagran Kedua Penganggaran Pasal 9
(1) Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Gubernur. (2) Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat : a. pengusul hibah;
b. besaran lnncian penggunaan hibah;
-
1) Usulan/proposal hibah dari Pemerintah harus ditandatangani Kepala Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah
oleh Non
Kementerian.
2) Usulanlproposal hibah dari Pemerintah KabupatenfKota harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
3)
Usulan/proposal hibah dari Perusahaan Daerah harrs ditandatangani oleh Direktur Utama.
4)
Usulan/proposal hibah dari masyarakat termasuk Lembaga Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
5) Usulan/proposal hibah dari Universitas/Sekolah Tinggi,Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) harus diketahui oleh Rektor/Ketua LPPM yang bersangkutan.
6) Usulan/proposal hibah dari Panitia
Pembangunan/Panitia Penyelenggara kegiatan/Kelompok masyarakat harus mencantumkan susunan panitia diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, kecuali untuk kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh Perguruan tinggi diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Perguruan Tinggi tersebut.
e. fotokopi akte pendirian Yayasanf Lembaga/Wakaf,sedangkan untuk kepanitiaan harus melampirkan keputusan pembentukan kepanitiaan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. KTP Ketua, Sekretaris dal Bendahara Lembaga/Yayasan/Panitia yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
f. fotokopi (3)
(4)
Gubernur menunjuk SKPD/unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat {1). SKPD/unit kerja terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan ayat {3} dan pasal 8 serta pertimbangan objektif lainnya.
ts)
{6)
SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) menjadi dasar persetujuan Gubernur. Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (71 menjadi dasar pencantuman alokasi angga.rarl belanja hibah dalam rancangan KUA dan
(7t Rekomendasi
(8)
PPAS.
(10) Contoh format usulan/proposal hibah dan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran E,huruf F, G dan H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 10
(1) Alokasi anggaran hibah dicantumkan dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Penlrusunan RKA. (2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11
(U Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21 dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,obyek belanja hibah, dan rincian objek beianja hibah pada PPKD. (2) Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnYa; c. Perusahaan Daerah;
d. Masyarakat; dan e. Organisasi Kemasyarakatan.
(3) Hibah berupa barangljasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. (4) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(5) Contoh format Lampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Ketiga
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
Pasal 13
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah. (2) Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat t1) Gubernur menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD
:
a. Wakil Gubernur untuk nilai hibah berupa uang lima puluh juta (dua ratus juta rupiah)
Rp.15O.OOO.OOO,0O. {seratus Rp.2OO.OOO.OOO,OO.
diatas rupiah} sampai dengan
b. Sekretaris Daerah untuk nilai hibah berupa uang dari Rp.1O0.000.000,00. (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 15O.O0O.0OO,00. (seratus lima puluh
b. c.
juta rupiah).
Kepala Biro Keuangari selaku PPKD untuk nilai hibah berupa uang dibawah Rp. IOO.O00.0OO,OO. (seratus juta rupiah). Kepala SKPD terkait untuk hibah berupa barang dan /atau jasa.
(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai: a.
pemberi dan penerima hibah;
b.
tujuan pemberian hibah;
c.
jumlah/ besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d.hak dan kewajiban; e.
tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.
(4)
Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 14
{1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
{2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi dasar penyalura n f penyerahan hibah. /o\ D^*.,^1,,-^- t^o--,oro1ran lril-rnh rlqri Perncrintah Provinsi Sumatefa Utafa
(5) Pencairan belanja hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 25 {dua puluh lima) penerima hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam I {satu} SPM/SP2D. {6) Datam hal pencairan hibah dilakukan secara bertahap, maka pencairan takrap berikutnya dilakukan setelah penerima kribah menyampaikan laporan penggunaan tahap sebelumnya kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait. t7l Contoh format Keputusan Gubernur tentang penerima hibah dan besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran L dan M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 15
(1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dengan : a. SPD belanja hibah yang diterbitkan PPKD disampaikan kepada SKPD/unit kerja terkait untuk selanjutnya diberitahukan kepada penerima hibah bahwa pencairan hibah telah dapat diproses dengan melengkapi dokumen persyaratan: a) NPHD; b) Nomor rekening bank penerima hibah
c) Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD d) Kuitansi tanda terima bermaterai cukup.
b. SKPD/unit kerja bertanggung jawab untuk meneliti kebenaran dan
kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh penerima hibah serta memfasilitasi penyusunan d.an penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas. c. SKPD/unit kerja terkait menyampaikan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPKD melalui bendahara pengeluaran SKPKD untuk dibuatkan SPP-LS dan selanjutnya disampaikan kepada PPK SKPKD. d. ppK SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuatkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya sPM-LS beserta dokumen pendukungnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. e. Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi atas SPM-LS, jika telah lengkap maka krrasa BUD menerbitkan SP2D LS' {2) Contoh format pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1,r,nrf NT rronc .nrcn-rt-t:1r.nn hnoian tidek teroisahkan dari Peraturan Gubernur
Pasal 16
(1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
{2) Penyaluran/penyerahan hibah barang dan/atau jasa dilakukan dengan:
a. SKPD terkait memberitahukan kepada penerima hibah
bahwa
penyaluran/penyerahan hibah telah dapat diproses.
b. Penyaluran/penyerahan dilakukan dengan
kelengkapan dokumen
:
1. NPHD
2. Pakta Integritas 3. Berita acara serah terima barang/jasa Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungj awaban Pasal 17
(1) Penerima hibah berupa uallg menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait.
(2) PPKD menJrusun laporan realisasi belanja hibah pada tahun anggaran berkenaan.
(3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/Unit Kerja terkait.
(4) Contoh format penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 18
{1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan hibah barang dan/atau jasa dalam neraca SKPD terkait. Pacal
1
Q
b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD; d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan /atau jasa.
Pasal 2O
(1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi: a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
b.
Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
c. NPHD; d. bukti serah terima barangljasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
(2) Contoh format Bukti/Berita Acara serah terima barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 21
t1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material
atas
penggunaan hibah yang ditenmanya.
(21 Pertanggungiawaban penerima hibah meliputi: a. laporan penggunaan hibah; b.
surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan bagi penerima hibah berupa uang dan salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan
/ataujasa.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan antara lain
:
(5) Penyampaian laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dapat melebihi ketentuan pada ayat (3) dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana hibah diterima.
(6) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (71 Contoh format surat pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal22 Apabila penerima belanja hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan :
a.
Disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.
b.
Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima belanja hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur melalui PPKD dan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait. Pasal 23
(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam pen1rusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2) Contoh format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang danl atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantrrm dalam Lampiran S yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian kelima Monitoring dan Evaluasi Pasal 24
(1) SKPD lUnit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
(2)
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.
BAB VII BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu Umum Pasal 25 (1)
(21
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial
kepada
anggotaf kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 26
(1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi: a. individu, keluarga, danfatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (21
Bantuan sosial berupa uang kepada individu danlatau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huru{ a, terdiri danpada bantuan
sosial kepada individu danlata:u keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnYa. (3)
{41
(s)
Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat
(2)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penlrusunan APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) dialokasikan untrrk kebrrtuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat pen5rusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yag bersangkutan'
Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud. pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' Pasal2T
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai
tduan penggunaan;
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b meliputi:
(1)
a. memiliki identitas yang jelas; dan b.
berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerLls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan
f.
penanggulangan bencana.
Pasal 28
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditqiukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang diberikan dalam bentuk antara lain :
a. b. c. d.
Motivasi dan diagnosis psikososial; Perawatan dan pengasuhan;
Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan Bimbingan mental spiritual;
h. i. j. k.
Bantuan dan asistensi sosial; Bimbingan resosialisasi; Bimbingan lanjut;dan/atau; Rujukan
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal yang diberikan dalam bentuk antara lain :
a.
Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1.
Bantuan langsung;
2. Penyediaan aksebilitas; dan 3. Penguatan kelembagaan
b.
Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
c. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk
pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk antara lain :
a.
Peningkatan kemaman dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk: 1. Diagnosis dan pemberian motivasi;
2. Pelatihan dan keterampilan; 3. Pendampingan; 4. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; 5. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
6. Supervisi dan advokasi sosial; 7. Penguatan keserasian sosial; 8. Penataan lingkungan sosial; 9. Bimbingan lanjut.
b.
Penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk 1. Diagnosis dan pemberian motivasi;
2. Penguatan kelembagaan masyarakat; 3. Kemitraan dan penggalangan;
:
c.
Pemberian bantuan usaha
(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (61 huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan yang dilakukan dalam bentuk antara lain :
a. b. c. d. e. f. g.
Penyuluhan dan bimbingan sosial; Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan bemsaha; Penyediaan akses pelayanan; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
(5) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (61 huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantrran kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi. Diberikan dalam bentuk antara lain :
a. b.
Penyediaan dan penyiapan barang pasokan;
Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan
air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan,
pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
c. d. e. f. g.
Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
Santunan dukacita; dan Santunan kecacatan. Pasal 29
(1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putn pahlawan yang tidak mampu.
(3) Bantuan sosial bempa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untrrk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak malnpu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan lpakaran kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Bagian Kedua Penganggaran Pasal 3O
(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Gubernur.
(21 Usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang kurangnya memuat : a. pengusul bantuan sosial;
b. besaran bantuan sosial; c. rencana penggunaan bantuan sosial;
d. usulan bantuan sosial memenuhi ketentuan 1)
:
Usulan/proposal bantuan sosial untuk individu,keluarga dan latau masyarakat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan untuk Lembaga non Pemerintah ditandatangani oleh Ketua Lembaga dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
2) Foto copy KTP Pemohon; 3) Fotocopy
akte pendirian Yayasanllembaga lWakaf, sedangkan untuk
kepanitiaan harus melampirkan keputusan kepanitiaan yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
4)
Fotocopy KTP
Ketua,
Sekretaris dan
Bendahara
Lembagaf Yayasan / Panitia.
(g) Gubernur menunjuk
SKPD
/unit kerja terkait untuk melakukan
evaluasi
usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(4) SKpD/unit kerja terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal memperhatikan ketentuan sebagaimana d,imaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27.
(5) SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(31
{71 Rekomendasi SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar persetujuan Gubernur.
(8) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
(9) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.
(1O)Contoh format usulan/proposal bantuan sosial dan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran T, U,V dan W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini. Pasal 31 (1)
Alokasi anggaran bantuan sosial dicantumkan dalam Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Pen5rusunan RKA.
(2)
Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(3)
Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD.
(4) RKA-PPKD
Pasal 32
'(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi : a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat; c. lembaga non Pemerintah.
(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok bantuan langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yarrg diuraikan kedalam jenis Belanja barang dan jasa,obyek Belanja bantuan sosial/barang dan rincian obyek Belanja bantuan sosial/barang yang diserahkan kepada pihak ketigalmasyarakat pada SKPD.
t4) Gubernur mencantumkan daftar narna penerima, alamat penerima dan bantuan sosial dalam lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran AnDr\
+:A^1- *on..-aatrlz hatl-tttar>
lr.enadn individtt
den/atetr
keluarga
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 33 (1) Pelaksanaan anggaran PPKD. {21
bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPASKPD.
Pasal 34 (1)
Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
(2)
Penyaluranfpenyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat $l
(3)
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu danl atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) didasarkan pada permintaan tertulis individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah di verifikasi oleh SKPD/unit kerja terkait.
(4)
Contoh format Keputusan Gubernur tentang penerima bantuan sosial beserta besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Y dan Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini. Pasal 35
(1)
Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
(2)
Dalam hal bantuan sosial tunai dengan nilai uang sampai dengan Rp.5.OOO.OOO,OO (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan dengan mekanisme yang disetarakan dengan Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU /rul.
(3)
(41
Penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan bantuan sosial. Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
penerima bantuan sosial bahwa pencairan bantuan sosial telah dapat diproses dengan melengkapi persyatatan : 1) Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal.
2l Nomor rekening Bank. 3) Kuitansi tanda terima bermaterai
cukup.
bertanggung jawab meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dan memfasilitasi penyusunan pakta integritas. SKPD/unit kerja terkait menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bendahara pengeluaran SKPKD untuk dibuatkan SPP-LS dan selanjutnya disampaikan kepada
b. SKPD/unit kerja terkait c.
PPK SKPKD.
d.
e.
ppK SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuatkan SPM-LS untuk ditanda tangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta pendukungnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi atas SPM-LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS' Pasal 36
pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal g2 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeemPat Pelaporan dan Pertanggungj awaban Pasal 37
laporan penggunaan {1} Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/unit kerja terkait. berupa uang pada {2) ppKD men5rusun laporan realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran berkenaan . (3) Penerima bantuan sosial berupa barang d"an/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepad.a Gubernur melalui kepala SKPD +^-1
(5) Bantuan sosial berupa barang/jasa yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun berkenaan dilaporkan sebagai persediaan bantuan sosial barang/jasa dalam r'eraca SKPD terkait. (6) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran AA dan BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Pasal 38
(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur; b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan
d. bukti transfer/penyerahan
uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barangljasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang/jasa.
(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (3) Contoh format Pakta Integritas dan Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran CC dan DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini. Pasal 39
(1) Penerima bantuan sosial bertanggungiawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barangf jasa. (3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf L .{ioaanaiLan lzenar{q (lrrtrer-nrrr rnelalrri PPKD dan ternbusan keoada
(4) Pengecualian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disebabkan antara lain:
a. pencairan dana dilakukan pada akhir tahun anggaran;
b. pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu lebih dari l(satu) bulan. (s) Penyampaian laporan pertanggungiawaban sebagaimana dikecualikan pada ayat (41 dapat melebihi ketentuan pada ayat (3) dengan batas waktu paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah dana bantuan sosial diterima. (6)
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
(71
Khusus untuk penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) tidak diwajibkan membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8)
Contoh format Pernyataan Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini. Pasal 40
Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penJrusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi Pasal 4 1 (1)
SKPD/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
(2t
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. (3)
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantluan sosial yar.g bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII BELANJA BAGI HASIL Pasal 42
penerimaan pejak dan retribusi Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau aspek potensi antar
(2) Belanja
Kabupaten/Kota yang formula perhitungannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Gubernur.
(3) Penganggaran belanja bagi hasil kepada KabupatenlKota, dilakukan dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahrrn anggararr berkenaan setelah dikurangi insentif pajak dan retribusi daerah. (41 Penganggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didasarkan atas hasil penetapan perhitungan nilai belanja bagi hasil yang dilakukan oleh SKPD terkait.
(5) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
(6) RKA - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci menjadi rincian RKA- PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(7) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penganggaran belanja bagi hasil dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Setelah penetapan APBD, Gubernur menerbitkan surat keputusan tentang alokasi dana bagi hasil dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk selanjutnya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten/Kota. {9) Dalam hal penetapan APBD KabupatenlKota mendahului APBD Provinsi, penganggaran dana bagi hasil didasarkan pada alokasi bagi hasil tahun anggaran sebelumnya. (10) Belanja bagr hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD. (11) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dirinci menjadi DPA PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. (121 Pencairan anggaran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per semester, masing-masing dibayarkan sebesar 5oo/o dari jumlah yang tertera dalam DPA-PPKD.
(13) Pencairan bagi hasil dilaksanakan melalui transfer dana dari rekening kas umum daerah Provinsi ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota selambat lambatnya minggu kedua bulan Juni semester I dan untuk semester II dibavarkan selambat lambatnya pada minggu pertama bulan
(14) Pencairan belanja bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu: a. Persyaratan dokumen pencairan belanja bagi hasil meliputi: Kepala SKPD terkait tentang penetapan perhitungan nilai belarla bagi hasil.
1) Keputusan
2l BupatilWalikota
menyerahkan nomor rekening kas umum daerah
Kabupaten/Kota.
3) Kabupaten/Kota menyampaikan kuitansi sebesar dana 4l b.
yang
ditransfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota. Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan PPKD sebagai dasar bendahara pengeluaran SKPKD untuk mengajukan SPP - LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK - SKPKD.
c. ppK - SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP * LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM - LS untuk ditandatangani oleh PPKD
dan selanjutnya SPM LS beserta dokumen pendukungnya dikirim kepada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan'
d. Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS'
SPM LS, jika
telah
(15) Apabila terjadi pelampauan target pendapatan dari pajak dan retribusi provinsi pada tahun anggaran berkenaan yang belum direalisasikan kepada Kabupaten/Kota, belanja bagi hasit dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berikutnYa. (16) ppKD menyusun laporan realisasi belanja bagi hasil pada tahun an.ggarar] berkenaan.
BAB IX BELANJA BANTUAN KEUANGAN Pasal 43 (1)
{21
Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa'
Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, pendapatan perkapita dan PDRB per kapita sefta tingkat kesulitan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {1) digunakan untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupatenf Kota,
Pemerintah Desa yang
peruntukkan dan
pengelolaannya
diarahkanlditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
( ) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD KabupatenlKota dan APB Desa. {5) Penganggaran bantuan keuangan kepada Kabupatenf Kota., Pemerintah Desa didasarkan atas usulan/proposal yang diajukan oleh Pemerintah KabupatenfKota", Pemerintah Desa kepada Gubernur atau atas dasar kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (6) Guberrrlr.r merryampaikan usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat {5) kepada TAPD untuk mendapat pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. {7) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6} menjadi dasar persetujuan Gubernur.
{8) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (71 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
(9)
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA - PPKD.
(10) RKA - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dirinci menjadi rincian RKA - PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. (11) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat t1O) menjadi dasar penganggaran belanja bantuan keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Setelah penetapan APBD, Gubernur memberitahukan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi untuk selanjutnya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa. (13) Dalam hal penetapan APBD KabupatenlKota mendahului penetapan APBD
Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan pada
APBD KabupatenlKota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KabupatenlKota. dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota. Dalam ha1 pemberitahuan L^-+"^-
l-^'.--^^-
li+^;*^
nana*nnon
Do-rholron
ApRT)
fqlrrrn
(15) Rancangan DPA-SKPD terhadap prograrn dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupatenf Kota, sebelum disahkan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang membidanginya. (16) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan DPA - PPKD.
pada ayat
(U
(17) DPA * PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {76} dirinci menjadi DPA PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. {18} Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan/disalurkan dengan cara :
a.
Bantuan keuangan yang diperuntukkan untuk kegiatan bersifat non fisik dilakukan dengan cara sekaligus.
b. Bantuan
keuangan yang diperuntukkan untuk kegiatan bersifat fisik dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
1) Tahap 1 sebesar
(tiga puluh persen) setelah surat pernyataan Bupati/Walikota diterima bahwa bantuan keuangan dimaksud telah dialokasikan pada APBD Kabupaten/ Kota. 2\ Tahap II sebesar 4Oo/o (ernpat puluh persen) setelah KabupatenlKota menyarnpalkan Taporan realisasi fisik sebesar 5Ao/o $imapuluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I. 3) Tahap III sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar looo/o (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II. 4l Bantuan keuangan yang bersumber dari perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan diberikan/disalurkan secara sekaligus, paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berkenaan. 5) Kuitansi penerimaan dana bantuan tahap III dan dana bantuan yang bersumber dafi perubahan APBD disampaikan selambat - lambatnya 1 {satu} bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. (19)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan/disalurkan secara 3Ao/o
sekaligus. {2O)
Pencairan belanja bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu :
a.
Bantuan keuangan kepada KabupatenlKota:
1)
Persyaratan administrasi:
a| Surat permohonan pencairan dana yang Bupati/Walikota dilampiri 1.
ditandatangani
:
Surat pernyataan Bupati/Watikota bahwa bantrran keuangan
b) Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup
yang
ditandatangani oleh Bupati / Walikota.
c) 2l
Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan PPKD dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1) Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK - SKPKD.
3) PPK -
SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP -LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM - LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM - LS beserta pendukungnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan.
b.
jika telah
4l
Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi SPM lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D - LS.
5)
Berdasarkan SP2D-LS, H. Bank Sumut melakukan transfer dana kepada KabupatenlKota penerima sesuai nomor rekening yang tercantum dalam SP2D.
Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
1)
-
LS,
:
Kepala desa mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan
keuangan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dilampiri dengan dokurnen persyaratan adminis trasi penc airan terdiri
:
a. Keputusan Gubernur tentang Desa penerima bantuan keuangan. b. APB Desa yang telah diundangkan. c. Nomor rekening Bank Pemerintah Desa. d. Pakta integritas dari Pemerintah Desa. e. Kuitansi tanda terima asli bermaterai rangkap 3 (tiga) yang 2) 3)
ditandatangani oleh Kepala Desa. Bupati/Walikota meneruskan surat permohonan pencairan berikut lampirannya kepada Gubernur cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Sumatera Utara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi pencairan yang diterima dari Kabupatenf Kota, dan apabila telah lengkap selanjutnya mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPKD.
SPD yang telah diterbitkan PPKD dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS untuk selanjutnya disampaikan
4) Berdasarkan
kepada PPK-SKPKD.
5)
PPK-SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta pendukungnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan.
6) Bagian
Perbendaharaan melakukan verifikasi SPM-LS, lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.
7l
Berdasarkan SP2D-LS,
jika
telah
H. Bank Sumut melakukan transfer dana
kepada Desa penerima sesuai nomor rekening yang tercantum dalam SP2D-
(21) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan/disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (22) Petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. (23) PPKD men5rusun realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan.
BAB X BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 44 (1)
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2)
(3)
{4)
Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 didasarkan pada kebutuhan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN atau sumber - sumber lainnya yang sah.
(5)
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan. (6) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan untuk mendanai tanggap damrat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang ditetapkan oleh Keputrrsan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama l(satu) Bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. {71 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-PPKD. (8) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirinci menjadi rincian RKA-PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. (9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD. (10) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {8} dirinci menjadi rincian DPA-PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. {11) Pencairan belanja bantuan tidak terduga dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung {LS} yaitu:
a.
Persyaratan administrasi terdiri dari : U Surat penjelasan yang menyatakan adanya keadaan darurat dan SKPD Provinsi, Bupati/Walikota.
2l
Rekomendasi dari Tim yang dibentuk oleh Gubernur atau persetujuan pemberian Belanja Tidak Terduga dari Gubernur
3) Keputusan Gubernur tentang penggur'aar' Belaqja Tidak Terduga; 4l Surat Permohonan permintaan pengembalian atas kelebihan 5)
penerimaan Daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
6) Nomor rekening Bank. b.
Berdasarkan surat permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga disertai dengan persyaratan administrasi dan SPD yang diterbitkan oleh PPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP- LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK * SKPKD. l^-
l,^1^-^1,^-^-
Ql)D
Ta
An^
d. Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi SPM LS, jika lengkap maka kuasa BUD menerbitkan Sp2D
-
telah
LS.
(12) Penerima belanja tidak terduga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah waktu tanggap darurat berakhir dalam bentuk realisasi penggunaan dana dan bukti - bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (13) PPKD menjrusun laporan realisasi belanja tidak terduga pada tahun anggaran berkenaan.
BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 45
(1) Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran
pembiayaan.
(21 Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan yang akan dibayar kembali, baik pada tahun anggaran
t3)
berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang meliputi : a. Sisa lebih perhitun gan tahur- anggaran sebelumnya;
b. c. d. e. f. g. h. (4) (5)
Pencairan dana cadangan;
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan kembali Piutang Daerah; Penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi Daerah); Penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi Daerah).
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutrrya. Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pengeluaran Rekening kas umum daerah yang meliputi : a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal (investasilPemerintah daerah;
(6)
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA
-
PPKD.
(7t
RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirinci menjadi rincian RKA-PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(8) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (9)
dilaksanakan
berdasarkan DPA-PPKD. DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {8) dirinci menjadi rincian DPA-PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilirnpahkan.
(10) PPKD menSrusun laporan realisasi pembiayaan tahun anggaran berkenaan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46
ini mulai berlaku: Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2O1O tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Pada saat Peraturan Gubernur
a.
Utara Tahun 2010 Nomor 6O). b.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
27 Tahun 2AI2
tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6O Tahun 20rc tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 27). c.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peratrrran Gubernur Sumatera Uta.ra Nomor 60 Tahun 2OlO tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL2 Nomor 45).
Utara Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
d. Peraturan Gubernur Sumatera
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2077 Nomor 76).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini deng€rn menempatkannya datam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Ditetapkan di Medan pada
tanggat
15
April 2013
GUBERNUR SUMATERA UTARA
dto GATOT PUJO NUGROHO
Diundangkan di Medan pada
tanggal g AP*il
7Q1,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
h
v/'
NURdIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2013 NOMOR I4
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TANGGAL
14 TAHUN 2013 15 APRIL 2OL3
LAMPIRAN A PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
A.
FORIVIAT RI(A
-
PPKD
PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCA!{A KER.TA DAN ATIGGARAN PRTABAT PENGELOLA KEUAITGAN DAERAH IRKA - PPKD) TAHUN ANGGARAN .... : X.XX : X.XX.XXXX
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah a. Nama b. NIP c. Jabatan
RKA
-
Kode PPKI}
RI{A
-
PPKD
RI{A
- PPKD 2.1
RI{A RKA
- PPKD 3.1 - PPKD 3.2
1
:
Nama Formulir Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pernbiaya an Peiabat Pengelola Keuangan Daerah Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuansan Daerah Rincian Anggaran Belanja tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rincian Penerimaan PembiaYaan Daerah Rincian Penseluaran Pembiayaan Daerah
FORMULIR
RKA. PPKI)
RENCANA KER.'A DAIS AN(X}ARAI{ PN'ABAT PETTGELOLA KEUAI{GAI{ DAERATI Formullr Provinsi Sumatera Utara RKA. PPKI) Tahun Anssaran Urusan Pemerintahan :x. xx. Organisasi :x. )o(. Xxxx. Rlngkasan Anggaran PendapatanrBelanja dan Pembiayaan Peiabat Penselola Keuansan Daerah
Kode Rekening 1
X X X X X X
x x
x x
x
X
X X
X
X X x
x x x x x x
Jumlah (Rp|
Uraian 2
3
)o( x)o( )o( xxx
xxx xx xlc( xx )()(x >()(
)c(
)()o(
x
xx x)o(
X
x
x x x
x
XX x)o( )o( xxx
X
>o(
x
xx xxx
too
a(
X
x x
x
XX
x>o(
X
x
)o(
X
x
X
XX
X X X X
x
x x x x
)oc( x)o( x)o( x)o(
X X
x x x
x
X
x x
xx )o
o( Ringkasan Anggaran PendapatanrBelanja dan Pembiayaan Kuasa Peiabat Peneelola Keuangan Daerah Kode Rekening Jumlah (Rp| Uraian
X X X X
X X X X X
x x
x x x x x x
X
x x
x
x
x
)o(
x x x x x x
xx x)o(
x x x x
3
2
1
)(>(
)oo( >oo(
xx x)o( xx )ao(' :()(
>(
XX
)co(
xx x)o( )c(
x)c(
xx
>oa(
'o(
)o(x
Surplus/(Defisit)
PPKD
(tanda tangan) (nama lenekap) NIP.
PROVINSI ST'MATERA UTARA
RINCIAI{ RENCANA KTR-'A DAII ANGGARAN PATABAT PENGETOLA KTUANGAI{ DATRATI (RTNCTAN RKA - PPKDI TAIIT'il ANGGARATI PENDAPATAN NO RI(A
PPKD
:
I'RUSAT{ PEMERII{TAHAN
: x.xx......
ORGANISASI
: x.lffi.IosEll
xJc(
ICK
PPKI) NAMA
l{IP JABATAN
.a..aaaatraaa
a.
oo oo
4
RENCANA KER.TA DAI{ AISGGARAI{ Formulir PF^IABAT PENGELOLII I(EUAI{GAN DAERAH RII{CIAN Provinsi Sumatera Utara RKA - PPT(D I Tahun Anggaran Urusan Pemerintahan :x. xx. Organisasi :x. xx. Xxxx. Rincian Anggaran Pendapatan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan D""r.h Rincian Penghitunsan Jumlah Kode Rekening Uraian Volume Satuan Tarif/Harga lRol I 2 3 4 6=13x5l 5 X x x xx x)o( X x x xx x)c( X x x )o( x)c( X x x xx xxx X x x xx x:a( X x x >(
x>o(
Jumlah
KPPKD
(tanda tangan) (narna telgkgp) NIP.
Keterangan Tanssal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan I 2.
Dst.
PROVINSI SUMATERA UTARA
RINCIAIT RENCANA KER.'A DAN ANGGARAN PE.'ABAT PENGELOLA KTUAIIGAN DATRAI{ (RTNCTAN RKA - PPKDI TAIil'N ANGGARAIV ............ BELANJA TIDAK LAIVGSUNG NO RINCIAfi RI(A PPKD:
URUSAN PEMERII{TAI{AIT ORGANISASI PPKD
NAMA NIP
JABATAN
x.xx xx
oo oo
5
1
RENCAT{A KE.R.'A DAN ANGGARAIV Formulir PF^'ABAT PEITGELOLA KEUANGAN DAERATI RINCIAN Provinsi Sumatera Utara _ P?TcK
oo oo
5
1
PROVINSI SUMATERA UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAT{ AIIGGARAN PF^'ABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAII (DPA - PPKDI TAHUII AIiTGGARAN ............
PENERIMAAN PEMBIAYAAN NO DPA
URUSAIT PEMERINTAHAN ORGAT{ISASI
PPKI) NAMA NIP JASATAN
PPKD
:
x.xx xx
oo oo
6
1
PROVINSI SUMATERA UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN AITGGARAN PAIABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERATI (DPA - PPKDI TAHUN ANGGARAIT
PENGELUARAN PEMBIAYAAN NO DPA
PPKD
:
URUSAN PEMERINTAI{AN
: x.trx......
ORGANISASI
: x.tot.tlIool
PPKD
NAMA NIP JABATAN
x.xx )o(
oo oo
6
2
FORSIAT RINCIAN DPA
-
PPKI)
LA]T{PIRAN D
PROVIITSI SUMATDRA UTARA
RINCIA}I DOKT'MTN PELAKSAITAAN ANGGARAN PF^TABAT PENGELOLA KEUATSGAI{ DAERATI (RTNCTAN DPA - PPKDI TAHUN ANGGARAN .... URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
:
:
Nama Formulir
Kode RII{CIAIS DPA RII{CIAN DPA
-
PPKI) PPKD
1
RII{CIAN DPA - PPKD 2.1 RITTCIAIT DPA RIITCIAIT DPA
X.XX X.XX.XXXX
- PPI{D 3.1 - PPKD 3.2
Rinekasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran KPPKD Rin cian Dokumen Pelaksanaan Anggaran P en dapatart KPPKD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja tidak Lanssuns KPPKD Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah KPPKD Rincian Penseluaran Pembiavaan Daerah KPPKD
PROVIITSI SUMATERA UTARA
RINCIAIT DOKITMTN PTLAKSANAAI{ AI{GGARAII PF^'A3AT PTNGELOLA I(EUAI{GAI{ DAERAII (RTNCTAN DPA - PPKD) TAITUI ANGGARAN
PEilDAPATAN NO RINCIAN DPA
PPKD
:
URUSAI{ PTMERINTAIIAN ORGANISASI
PPKI) NATIfiA
NIP JABATAT{
x.ts.nmt
x.:c( XK
oo oo
4
PROVTNSI SUMATERA UTARA
RINCIAI{ DOKUMEN PELAKSAIIAAN ANGGARAN PF^'AAAT PTNGTLOLA KEUAIIGAN DATRATI tRrNcrAr[ DPA - PPKI]] TATfi'N AITGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO RINCIAN DPA
URUSAN PEMERII{TAIIAT{ ORGANISASI PPKD ITATtrA NTP
JABATAN
PPKD
:
x-xx xx
oo oo
5
1
PROVINSI SUMATERA UTARA
RINCIAII DOKT'MEN PTLAKSAIIIAAN AI{GGARAN PnIABAT PENGELOLA KEUAI'IGAfi DAERATI tRrNcrAN DPA - PPKrll TAITUI AITGGARAIT PEIVERIMAAN PEMBIAYAAN NO RII{CIAil DPA
PPKD
:
I'RUSAN PEMERINTAIIAN
xJgt..,.....
ORGA![ISASI
xJgtJtxffi
PPKI} NAMA NIP
JABATAII
x.ro( )or I oo oo 6
1
PROVINSI SUMATERA UTARA
RINCIAIT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAI{ PF^'ABAT PENGELOLA KEUANGAI{ DAERAII (RTNCIAN DPA - PPKD) ?AIIUN AI{GGARAI{ ..........
-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN NO RINCIAN DPA
I'RUSAN PEIUERffTAITAN ORGA!{ISASI PPKI) NAMA NIP JABATAIT
PPKD
:
x-ro(
xx
oo oo
6
2
D. CONTOH
LAMPIRAN E
FORIVTA'r USUI"AXIPROFOSAL HrBAH
KOP ORGANISASI / LEMBAGA 200... Nomor: Lamp. : 1(satu) berkas
Kepada Yth.
Perihal
GUBERNUR SUMATERA UTARA
: Permohonan
Hibah
Di
Bersama ini kami datang memohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utxa, kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah lerupa {Uang/barang}untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi kami sebagai LembagalOrganisasilPemerintahan sehingga dapat berjalan secara opfimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di
daerah.
Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan: 4............ b............ c.......,....
d........
.. dst
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah {Uang sebesar Rp...........lBarang dengan jenis.......... senilai Rp.......... Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan proposal
permohonan hibah dimaksud beserta lampirannya.
Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon (Kepala Ormas/ LSM / Perorangan)
E.
CONTOH FORSIAT USULI\N/PROPOSAL HIBATI
LAMPIRAN F
SISTEMATII(A PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH
I. BAB II. BAB
PENDAHULUAN RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA BAB
BAB
VII.
PENUTUP
LAMPIRAN PENUNJANG
HIBAH
F.
coNTOH FORTVIAT HASIL EVALUAST ATAS USULAIT/PROPOSAL HIBATT DALI\M BENTUK UANG
LAMPIRAN G
TIASIL Ef,TALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAIT DALAIfi BEITTI'K UAI{G
uo
NAMA CAI,O$ PEI{ERIUA HIBAII
usutns
URAIAI{
JUMLAH
I
BESARATSINITST HIBATI YANG DTREKOMENDASI
2
3
4
D
1.
2. 3. 4.
dst KEPALA SIIPD.....
CONTOH FOR]IfiAT HASIL EVALUASI ATAS USULANIPROPOSAL HIBAII DALITM BEIITUK BARANG
LAMPIRAN H
HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROFOSAL HrBArr DATAM BENTUK BARANG
lto I
JUMLAI{
I{AMA CATOI{ PENERIMA HIBAII
URAIAIT USULI$I
2
3
ITEKOMENDAST
UITIT
JIUL
JML Rp.
4
UI{IT 5
6
I 2
3 4
KEPALA SI(PD.
I. CONTOH FORUAT LAMPIRAil III PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAIT APBD TAIIUN N{GGARAN
LAMPIRAN
I
DAF"TAR NAMA PENERIMA, ALAMA:I DAN BESARAN AI,OI(ASI HIBAII YANG DITTRIM,A. NO 1
I{AMA PTIYERIMA 2
JIIMLIIH lRpl 4
ALIIMAT PEITTRIMA 3
1.
2. 3. 4.
Dst GUBERNUR SUMATERA UTARA, Trd aaraaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaa.aa..
J.
COI{TIOH FORTYIAT NASI{AII PER-IANJIAN HIBAH DAERAII (NPHDI DALAIII BENTUK UAITG
LAMPIRAN J
NASI(AII PERJANJIAN HIBAII DAERAII (IYPHDI DALAM BENTUK UAIIG
Pada hari ini
tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
tahun
I.
bulan
Nama NIP Pangkat Jabatan Instansi Alamat Yang bertindak untuk dan atas narna GUBERNUR SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.
Nama No KTP Alamat Rumah Jabatan dalam Organisasi Alamat Lembaga
Yang bertindak untuk dan atas narna yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
(yayasan/Lembaga)
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal
1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH (1) PIHAK KESATU memberikan
sebesar Rp..........."... (2)
hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
t.......
...,.......rupiah)
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dipergunakan untuk
Dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya/Rencana Kerja Anggaran {RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD.
Pasal 2
(21
Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan perrnohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); b. Foto copy Rekening Bank yang masih aktif; c.
Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang
telah
ditandatangani dan telah distempel; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan se suai ke ten tuan perundan g-undangan.
Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA {1) Melaksanakan
dan bertanggungiawab penuh atas pelaksanaan program
dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU. (2)
Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Menyimpan
bukti
- bukti transaksi terkait dengan prograln
dan kegiatan
yang didanai dari dana hibah.
(4) Membuat dan menyampaikan laporan dalam penggunaan dana hibah beserta fotocopy transaksi kepada PIHAK KESATU melalui SKPD terkait paling lambat 1O {sepuluh} hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 {sepuluh} bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
(5) Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. {6) Menyetorkan kembali sisa dana hibah yang tidak dapat direalisasikan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 623 pada PT. Bank Sumut paling lambat 5 {lima} hari setelah laparan pertanggungjawaban disampaikan.
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidaklbelum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(1) PIHAK KESATU
Pasal 5 ADENDUM
(1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepaia PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat tl) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
Pasal 6 LAIN - LAIN {1} Perjanjian hibah
ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
(21 Naskah Perjanjian Hibah Daerah {NPHD)
ini, dibuat rangkap B (tiga),
lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
(3)
Hal-hal lain yang belum diatur dalam NPHD lanjut dalam Adendum.
ini dapat diatur lebih
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
{Nama Penerima Hibah}
(Nama Pemberi Hibah)
K. CONTOH FORMAT NASI{ATI PERJAIVJIAIT HIBAII DAERAII INPHD} DALAM BENTUK BARAIITG
LAMPIRAN K
NASI{AH PER.'ANJIAN HIBAII DAERATI (NPHDI DALAM BENTUK BARANG/JASA
Pada hari ini
tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
tahun
I.
bulan
Nama NIP
Pangkat Jabatan Instansi
Alamat
:
Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.
Nama No KTP Alamat Rumah Jabatan dalam Organisasi
Alamat
Lembaga
: :
......... .........
Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
... fYayasan/Lembaga)
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal
1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
(U PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sebanyak ............. (Jenis/ Jumlah Unit) dengan nilai Rp.. (21
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dipergunakan untuk
Pasal 2 PENYALURAN HIBAH DAERAH
(21 PIHAK KESATU menyerahkan kondisi keadaan baik.
barang kepada Pihak KEDUA dalam
(3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acata serah terima barang. (4) Penyerahan
barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah
penandatangan NPHD. Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA
(U
Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
{21 PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU.
(3) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungiawaban penggunaan yang disarnpaikan oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 4 LAIN
* LAIN
(1) Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD lanjut dalam Adendum.
ini dapat diatur
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
(Nama Penerima Hibah)
(Nama Pemberi Hibah)
lebih
L.CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TET{TANG HIBATI BERUPA UANG
LAMPIRAN L KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR TAHUN TENTANG
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN ........ GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang
a.
bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang yang dihibahkan kepada penerima
hibah di Provinsi Sumatera Utara; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan penerima Hibah yang diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD)/ Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran ... . .. dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara; .
Mengingat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang-Undang Nomor... Tahun ..... Tentang .............; Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... Tentang .......; Peraturan Presiden Nomor .......Tahun ...... Tentang ......; Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... Tentang.......; Peraturan Menteri
Nomor
Tahun ..... Tentang......;
Keputusan Menteri Nomor....... Tahun ...... Tentang .....; Peraturan Daerah Nomor ..........Tahun ..... Tentang ......; Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun .... Tentang MEMUTUSKAN
:
Menetapkan KESATU
Menetapkan Penerima Hibah yang diverifikasi oleh.....{SKPD)
Membebankan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran PPKD/Rincian DPA PPKD pos belanja Hibah, kode rekening
KEDUA
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-
Ditetapkan di ....... pada tanggal GUBERNUR SUMATERA UTARA,
DAFTAR PENERISIA HIBAII BERUPA UA.IIG TAIIUN ANGGARAI{ ...... NO
NAMA PENERIMA
ALAMAT
URAIAN KEGIATAN
HIBAH 1
2
JUMLAH DANA
HIBAH 3
4
5
SKPD/UNIT KERJA VERIFIKATOR 6
1.
2. 3. 4. 5.
Dst..
JUMLAH
,
GUBERNUR SUMATERA UTARA
M. CONTOH FORIUAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATENA UTARA TENTANG HIBAH BERUPA BARANG/JASA
LAMPIRANM KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR TAHUN TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN ........
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang
a.
bahwa untuk mendukung program dan kegiatan peiayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah BaranglJasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sumatera Utara;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan penerima Hibah yang diverifikasi oleh Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Keqja Terkait Tahun Anggaran .......dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... Tentang .............;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... Tentang ..-...-; Peraturan Presiden Nomor .......Tahun ...... Tentang......; Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... Tentang.'.....; Peraturan Menteri
Nomor
Tahun ..... Tentang---.-.;
Keputusan Menteri Nomor ....... Tahun ...... Tentang .....; Peraturan Daerah
Nomor
Tahun . .... Tentang. .. ...;
Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun .... Tentang.-..... MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Menetapkan Penerima Hibah yang diverifikasi oleh.....(SKPD) Tahun Anggaran ."... Berupa Barangl Jasa...... fi enis/jumlah *orca?rrr*
KEDUA
:
Membebankan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran ..... Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD ........Pos belanja... kode rekening
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ....... pada tanggal GUBERNUR SUMATERA UTARA,
DAI'TAR PEI{ERIMA HIBAII BERUPA BARANG TAITTIN ANGGARAI{
NO
NAMA PENERIMA
ALAMAT
URAIAN KEGIATAN
NAMA BARANG
JUMLAH UNIT
NILAI BARANG
3
4
5
6
7
HIBAH 1
2
1.
2. 3. 4. 5.
Dst..
JUMLAH: GUBERNUR SUMATERA UTARA,
LAMPIRAN N
N. CONTOH FORMAT PAKTA INTBGRITAS PAI(TA INTBGRITAS HIBAH Yang bertanda tangan dibawah
ini :
Nama No. KTP Alamat Rumah Jabatan dalam Organisasi Alamat Lembaga Yang bertindak atas nama Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa
:
1. Usulan proposal/RAB kegiatan .............yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan Hibah, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud; . (rupiah) Sumatera Utara sebesar Rp..... akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal; Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungiawaban diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpangan. Apabila melanggar hal hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi
2. Hibah dari Guberrrur 3. 4. 5.
administrasi serta dituntut ganti rugi
dan pidana sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 20
dengan
LAMPIRAN O O. CONTOH FORMAT LAP'ORAN PENGGUNAAN HIBATI BERUPA UANG LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG PENERIMA HIBAH BULAN/TRIWULAN VERIFIKATOR TAHUN
Nomor
:
Perihal
: Laporan Penggunaan Dana Hibah
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth- Gubernur Sumatera Utara
di Ternpat
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan dana Hibah untuk Bulan/Triwrrlan ....-.. Tahun ......' sejumlah Rp........ (.........rupiah) Dana Hibah yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan , dengan nncian dengan NPHD no. peruntukannya
""*.r"i lamPiran. sebagaimana dalam
Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat Kami, Penerima Hibah.
LAMPIRAN P P. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUITAAN HIBAH BERUPA BARANG LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG PENERIMA HIBAH : ............ BULAN/TRIWULAN VERIFIKATOR TAHUN
24.... Kepada
Nomor
:
Perihai
: Laporan Penggunaan Dana Hibah
Lampiran : 1 (satu) berkas
Yth. Gubernur Sumatera Utara d,i
Tempat
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan sejumlah......unit Penggunaan Hibah berupa barang untuk Tahun (.............rupiah). senilai Rp........ Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan usulan
peruntukannya sesuai dengan NPHD no. sebagaimana dalam lampiran.
, dengan rincian
Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat Kami, Penerima Hibah.
Q. CONTOH FOR*IAT BERITA SERAII TERIMA BARANG
LAMPIRAN Q BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor:
Pada hari....... tanggal....... bulan....... tahun......, bertempat di......... berdasarkan NHPD
Nomor
tanggal Nomor.... tanggal...
dan Keputusan tentang penerima hibah berupa barang, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Gubernur Sumatera Utara
I-
Nama NIP
Pangkat Jabatan Instansi
Alamat
:
Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
il.
Nama No KTP Alamat Rumah Jabatan dalam Organisasi
:
Alamat
:
Lembaga
Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
fYayasan /I'embagal
PIHAK KESATU menyerahkan barang dengan
berupa
sebanyak
nilai
sebesar
rupiah)
untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU GUBERIII'R SUMATERA ttTARA/ PATABAT YANG
MEUTAI{ILI
PIHAK KEDUA KgTUA LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA MASYARAKAT.........
1.,..............t....................1
R. CONTOH FORMAT SURAT PERITTATAAIV TANGGUIYGJAIIIAB PENG}GUNAAN HIBATI UANG
LAMPIRAN R SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG
Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini Nama No KTP
Alamat Rumah Jabatan dalam Organisasi Alamat Lembaga Yang bertindak untuk dan atas nama
:
Menyatakan bertanggungiawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai NPHD nomor ..... / .... /.... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukkannya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tempat, tanggal...... Penerima hibah
LAMPIRAN
S
s. cor{ToH
FoRMA',r KOIlrvERSI HTBATI BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAIVI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PEMERIITTTATI DAERATI
I.
FORMAT LAPORAN REALISASI AITGGARAIIT SKPD PEMERIIVTAII PROVINSI ST'MATERA UTARA SI{PD LAP'ORAN REALISASI AITGGARAN UNTUK TATIT'il YAIVG BERAKTIIR SAITIPAI DENGAIT 31 DESEMBER 2O... AT{GGARAN
lYo URUT
ITRAIAN
SETELIUI PERUBAIIAIT
REALISASI
LEBIIT {KnRAr{Cl
Pendapatan
1
1.1.1
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2
Pendapatan
r.1.4
Lain
2
Belanja
2.r
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
1.1
-
*)
tribu si Daerah lain PAD yang sah Re
Jumlah
2.r.1 2.2
2D1
Belanja Langsung Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
tD'1
2.2.2.2
Bantuan Hibah Barang Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak keti*a /masvarakat Belanja Bantuan Sosial Barang
2.2.2.21
Belanja Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak
or>o
1
1
ketisa/masyarakat 2.2.2.3 2.2,2.Y\X
2.2.3
Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial Belanja Modal
Jumlah
Surplus/Delisit
*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak. **) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalarn penghargaan atas suatu prestasi.
suatu perlombaan atau
il.
FORMAT LAPORAN REALISASI AN(XIARAIT PPKI}
PEMERIIITATI PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAIT REALISASI ANGGARAIT PPKI) UNTUK TAHUlv YANG BERAKTIIR SAI}IPAI DE1VGAN 31 DESEMBER 2O... AlTGGARAN
SETELAII PERUBAIIAIT Pendapatan Asli Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Dana Bagi Hasil Bukan PajaklSumber Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Dana Darurat Dana Bagr Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lai Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau
Belania Bantuan Sosial Belania Bantuan Keuan
SURPLUS/DEFISIT Penerimaan Pembiavaan Daerah
Hasil Peqjualan Kekayaan Daerah Penerimaan Kembali Pemberian
Penqeluaran Pembia Pembentukan Dana Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANrcARAN PEMERINTAH DAPRAII
A.
KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAI{ PEMERINTAH DAERAH UNTUK TATIUN YANG BERAISIIR SAMPAI DETTGAN 31 DESEMBER 2O...
ilo 1
2. 3. 4. 5.
6. 7.
8.
s. 10.
Belania
12.
Belania Tidak Lanssuns Belania Peeawai Belania Bunga
13 13_
1
13.2
t3.2.1 i 3.2. 1. 1
13.2.2
I
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Paiak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Hasrl Pengelolaan Kekayaan Daerah yals dipisahkan Lain lain Pendapatan Daerah vans Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbansan Lain - lain Pendapatan vanq Sah Jumlah Pendanatan
11
12-L 12-2 12.3 L2.4 12.5 12.6 12.7 12.8
SATKER
URAIAII
URUT
Belania Subsidi Belania Hibah Belania Bantuan Sosial Belania Belania Belania Belania Belania Belania Belania
Baei Hasil
Bantuan Keuangan Tidak Terduca Lanssuns Pegawai
Barans dan Jasa Hibah Barang
Hibah Barang/jasayang diserahkan kepada Pihak ketiea/masvarakat Belania Bantuan Sosial Barans Belanja Sosial Barang yang
13.2.2.1
diserahkan kepada pihak ketisa/masvarakat Belanja barang untuk
13.2.2.2
13.2.3 13.3 14 15 16
t7 l8 I9 20
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial Belanfa Modal
Jumlah Belania Surolus/Delisit Pembiavaan Daerah Penerimaan Pembiavaan Penseluaran Pembiava a n Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)
I I
SATKER
II
PPI(D
GABUNGAN
B. KOI\IVERSI HIBAH BARANG DANIATAU JASA
SERA BANTUAN SSSI,AL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ilo I
I'RAIAN
GABI'NGAN
2 3
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah
)(]()
oo(
5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6 7 8
I
Lain - lain PAD vans sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbansan Lain - lain Pendapatan Yang
>oo(
10
L2.T
12.3 12.4
t2.5 12.6 13
Jumlah Pendaoatan Belania Belania Tidak Lanosuns
PEMDA
rco( >oo(
>oo(
dipisahkan )ca( >oo{
)oo( )oo
