PERKEMBANGAN PIDANA PENJARA DARI KUHP KE - USU ...

24

BAB II PIDANA PENJARA MENURUT KUHP DAN KONSEP KUHP BARU A. Defenisi Pidana Penjara Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan pada saat ini adalah pidana pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara. Pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara dilaksanakan dibelakang tembok yang tebal yang sama sekali asing bagi narapidana. Lain halnya dengan pidana penjara yang mengandung pengertian tata perlakuan terhadap narapidana tersebut di buat jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum Hal ini akan mengandung persepsi yang berbeda-beda karena membuat orang jera akan di tempuh berbagai macam cara. Padahal tidak demikian maksud dari pidana penjara, yang sebenarnya adalah satu-satunya derita yang diberikan oleh negara adalah dihilangkannya kemerdekaan bergerak dan di bimbing terpidana agar bertaubat, di didik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial di Indonesia yang berguna. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Menurut Andi Hamzah, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. 24

24

Andi Hamzah, loc.cit.

Universitas Sumatera Utara

25

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. 25 Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. 26 Pidana penjara merupakan suatu sistem perlakuan pelanggaran hukum yang pada dasarnya memberi pola perlakuan reintegrasi yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dalam kapasitasnya sebagai mahluk pribadi dan mahluk sosial dalam konteks hak asasinya sebagai manusia. Pemulihan kesatuan ini memiliki masalah yang sangat kompleks. Masalah pembinaan pelanggar hukum adalah pembinaan manusia dari segala sisi termasuk yang paling prinsip yakni sisi hak asasi manusianya. Dalam upaya pemulihan kesatuan ini, yang terpenting adalah proses yang berfungsi sebagai katalisator pencapaian tujuan tersebut. 27 Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberi cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

25

Jan Remmelink, loc.cit. Barda Nawawi Arief, loc.cit. 27 Yahya AZ., Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif HAM. Dalam http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/eksistensi-pidana-penjara-dalam.html. Akses terakhir pada tangga l 0 Januari 2009. 26


26

B. Pengaturan Pidana Penjara Dalam KUHP Dan Konsep KUHP Baru 1. Dalam KUHP Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP. Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa : pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP. 28 Batas dua puluh tahun harus dipandang sebagai batas absolut, argumen ini muncul dari MvT yang merupakan penjelasan dari Pasal 10 ayat (4) WvS Belanda bahwa orang-orang berapun umurnya yang menjalani pidana penjara dua puluh (20) tahun tanpa terputus-putus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas. Sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang ditetapkan ketentuan Pasal 10 ayat (4).29

28

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bina Aksara, Cet. 20, Jakarta, 1999, hlm. 6. 29 Jan Remmelink, ibid, hlm. 466. Pasal 10 ayat (4) ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP Indonesia.


27

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasan menurut (mantan) Menteri Kehakiman Belanda, Modderman, adalah karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum (Belanda), ia kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen poena proxima morti (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridical murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misal untuk selama 20 tahun. 30 Apabila dilihat lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari) dan maksimum umum (paling lama lima belas tahun berturut-turut). Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo. ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut). Pasal 13 KUHP menyatakan bahwa : para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Pasal 14 KUHP, terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 29. Pasal 29 KUHP menyatakan : Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian

30

Ibid, hlm. 466.


28

pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undangundang sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini. Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana. Ketentuan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan termasuk peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP. Khusus tentang lepas bersyarat yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Pasal 15 KUHP, yang menyatakan : Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.


29

Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Pasal 15a KUHP juga menentukan adanya syarat umum yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik (ayat (1)). Di samping itu juga terdapat syarat khusus tentang kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama, dan kemerdekaan politik baginya (ayat (2)). Jenis sanksi yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu : a. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu ; b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu ; c. Diancam dengan pidana penjara (tertentu) ; d. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan ; e. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda ; f. Diancam dengan pidana penjara atau denda ; g. Diancam dengan pidana kurungan ; h. Diancam dengan pidana kurungan atau denda ; i.

Diancam dengan pidana denda.


30

Dari kesembilan perumusan di atas terlihat, khususnya untuk perumusan pidana penjara, KUHP menempuh dua sistem perumusan, yaitu : 31 a. Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satusatunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan ; dan b. Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya sampai yang paling ringan. Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan. Pidana tambahan bersifat fakultatif, namun pada dasarnya untuk dapat dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik. 2. Konsep KUHP Baru Pengaturan pidana penjara dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, dimulai pada Pasal 69 dan diakhiri pada Pasal 79. Jadi ada 11 pasal yang secara khusus mengatur pidana penjara. Di bawah ini akan di berikan rincian pasal demi pasal dari pidana penjara itu sendiri. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Pasal 69 (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

31

Barda Nawawi Arief, ibid, hlm. 152.


31

(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Pasal 70 (1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 71 Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut : a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun ; b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ; c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar ; d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban ; e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar ; f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain ; g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut ;


32

h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi ; i.

Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain ;

j.

Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya ;

k. Pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa ; l.

Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga ; atau n. Terjadi karena kealpaan. Pasal 72 (1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum. (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana. (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.


33

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun. (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan. (6) Ketentuan

mengenai

tata

cara

pelaksanaan

pembebasan

bersyarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 73 (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah :

a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana ; dan b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dapat diubah, dihapus,

atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 74 (1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


34

(3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana. Pasal 75 (1) Keputusan

pembebasan

bersyarat

ditetapkan

oleh

Menteri

yang

bertanggungjawab di bidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan hakim pengawas.

(2) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka

Balai

Pemasyarakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.

(3) Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum atas usul hakim pengawas.

(4) Jika Klien Pemasyarakatan melanggar syarat-syarat yang diberikan, maka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum agar pembebasan bersyarat dicabut.

(5) Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hakim pengawas dapat memberi perintah kepada polisi agar Klien Pemasyarakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.

(6) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari.

(7) Jika penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka Klien Pemasyarakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.


35

(8) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan Klien Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pidana Tutupan Pasal 76 (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. Pidana Pengawasan Pasal 77 Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Pasal 78 (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya. (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat : a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana ;


36

b. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan ; dan/atau c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

(4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak. Pasal 79 (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidan dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.


37

C. Masalah Maksimum Dan Minimum Pidana Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, pembuat Konsep pertama dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu : 32 1. Sistem atau pendekatan absolut. Yang dimaksud disini ialah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya”nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini kenal pula dengan sebutan “sistem indefinite” atau “sistem maksimum”. Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional, karena selama ini memang biasa digunakan dalam praktik legislatif di Indonesia. 2. Sistem atau pendekatan relatif. Yang dimaksud ialah, bahwa untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidananya) sendiri-sendiri, tetapi bobotnya di-”relatif”-kan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam bebapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu. Sistem ini dapat juga disebut pendektatan imaginatif. Kedua sistem di atas masing-masing mempunyai segi positif dan segi negatif. Menurut Colin Howard, segi positif dari sistem yang pertama (yang olehnya disebut “sistem indefinite” atau “sistem maksimum”) ialah adanya tiga keuntungan yang menyolok, yaitu : 33 1

Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana ;

2

Memberikan fleksibilatas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan ; 32 33

Barda Nawawi Arief, ibid, 116. Colin Howard, dalam Barda Nawawi Arief, ibid, hlm. 117.


38

3

Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batasbatas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan. Ketiga keuntungan di atas secara teoritis mengandung aspek perlindungan

masyarakat dan aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan delik yang bersangkutan, dan aspek perlindungan individual terlihat dengan ditentukannya batas-batas kewenangan dari aparat kekuasaan dalam menjatuhkan pidana. 34 Dengan tetap akan dianutnya sistem absolut (sistem maksimum/indefinite), mau tidak mau Konsep mengahadapi masalah penentuan lamanya maksimum dan minimum pidana, khususnya untuk pidana penjara dan denda. Adapun pola maksimum dan minimum pidana yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Untuk pidana penjara tetap dibedakan antara pidana penjara seumur hidup dan untuk waktu tertentu ; 2. Pidana penjara untuk waktu tertentu, minimal (umum) satu hari kecuali ditentukan lain maksimal berturut-turut 15 tahun yang dalam hal-hal tertentu dapat mencapai 20 tahun ; 3. Pidana minimal untuk denda adalah 1.500,- kecuali ditentukan lain dan maksimalnya ditetapkan dalam enam katagori, yaitu (Pasal 77 Konsep 1987/1988 ; Pasal 73 Konsep 1993) : 35

34

Ibid. Dalam perkembangan Konsep berikutnya, sejak Konsep 2000 s/d 2006/2007 katagori denda ini telah mengalami perubahan : minimal umum denda adalah Rp. 15.000,- ; Katagori 1 maksimal Rp. 150.000,- ; Katagori I Rp. 500.000,- ; Katagori II Rp. 7.500.000,- ; Katagori III Rp. 30.000.000,- ; Katagori IV Rp. 75.000.000,- ; Katagori V 35


39

a. Katagori 1 maksimal Rp. 150.000,- ; b. Katagori 2 maksimal Rp. 500.000,- ; c. Katagori 3 maksimal Rp. 3.000.000,- ; d. Katagori 4 maksimal Rp. 7.500.000,- ; e. Katagori 5 maksimal Rp. 30.000.000,- ; f. Katagori 6 maksimal Rp. 300.000.000,-. Pola maksimum dan minimum pidana di atas diatur dalam Aturan Umum (Buku I). Adapun perumusannya dalam dalam Buku I (yang memuat perumusan tindak pidana) digunakan pola perumusan sebagai berikut : 1. Apabila suatu tindak pidana yang menurut penilaian dianggap tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobot dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana “sangat ringan”. Golongan ini hanya diancam dengan pidana denda menurut katagori ke-1 sampai katagori ke-2 ; 2. Apabila suatu tindak pidana yang semula atau selama itu diancam pidana penjara atau kurungan kurang dari 1 tahun tetap dinilai patut untuk diancam pidana penjara, maka akan diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 1 tahun ; 3. Semua tindak pidana yang menurut penilaian patut diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda dengan penggolongan sebagai berikut : a. Untuk golongan “ringan” (maksimum penjara 1 sampai 2 tahun), diancam dengan maksimum denda katagori ke-3 ;

Rp. 300.000.000,- ; dan Katagori VI rp. 3.000.000.000,-. Dalam Konsep 2006/2007, tercantum dalam Pasal 80.


40

b. Untuk golongan “sedang” (maksimum penjara 2 sampai 4 tahun) diancam dengan maksimum denda katagori ke-4 ; 4. Semua tindak pidana yang tergolong “sangat serius” (di atas 7 tahun penjara) tidak dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan maksimum denda menurut katagori ke-5 untuk delik yang diancam pidana penjara 7 tahun ke atas samapi dengan 15 tahun, dan menurut katagori ke-6 untuk yang diancam pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Untuk lebih jelasnya, pola di atas digambarkan dalam skema sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 1. Skema Pola Maksimum Khusus Dalam Konsep 2006/2007 Tindak Pidana Penjara Denda Sangat Ringan Katagori 1 dan Katagori 2 Ringan 1-2 tahun Katagori 3 Sedang 2-4 tahun Katagori 3 Berat 4-7 tahun Katagori 4 Sangat Serius Di atas 7 tahun Tanpa denda, kecuali korporasi (dapat kena katagori 5 atau katagori 6)

Dengan pola di atas, hanya akan ada tiga katagori pengelompokan tindak pidana, yaitu : 1. Yang hanya diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara) ; 2. Yang hanya diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik yang diancam dengan penjara 1-7 tahun) ; 3. Yang hanya diancam pidana penjara (untuk delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun).


41

Dari pola maksimum dan minimum pidana yang dikemukakan di atas, terlihat beberapa perbedaan dengan pola menurut KUHP yang saat ini berlaku, yaitu : 1. Ancaman pidana maksimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara 1 (satu) tahun. Menurut pola KUHP, maksimum khusus pidana penjara yang paling rendah adalah 1 hari, dan yang di bawah 1 tahun sangat bervariasi dengan menggunakan bulan dan minggu ; 2. Konsep menganut sistem ancaman pidana minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Dianutnya pidana minimum ini didasarkan pada pokok pemikiran : a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya ; b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat ; c. Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu. 3. Konsep menggunakan ukuran 7 tahun sebagai “batas maksimum yang cukup tinggi” untuk pidana penjara. Alasan atau latar belakang pemikirannya adalah : a. Batasan maksimum yang tidak terlalu tinggi dilatarbelakangi pula oleh pemikiran untuk menghindari ekses negatif dari pidana penjara yang terlalu lama ;


42

b. Juga dilandasi pemikiran introspektif, bahwa pembinaan atau melakukan rehabilitasi terpidana tidak dapat sepenuhnya diharapkan dari terlalu lamanya terpidana berada di dalam lembaga, pembinaan masih dapat dilakukan dan dicapai di dalam masyarakat itu sendiri, dengan melakukan program-program perbaikan dan pembinaan di luar lembaga. Jadi dilatarbelakangi pula oleh gagasan “deinstitusionalisasi” dan sistem peradilan pidana yang humanis (a humane system of criminal justice). 4. Konsep menggunakan sistem katagori denda dalam merumuskan ancaman pidananya. Artinya, yang diancamkan dalam perumusan delik bukan suatu jumlah denda tertentu seperti dalam KUHP sekarang, tetapi hanya disebutkan katagori dendanya saja seperti tersebut dalam Aturan Umum Buku I (ada enam katagori denda). Mengenai pola “minimum khusus” untuk pidana penjara dapat dikemukakan sebgai berikut : 1

Pada primsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat membahayakan

atau

meresahkan

masyarakat

dan

merugikan,

delik-delik

yang

dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte) : sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana di atas 7 tahun (sampai pidana mati) sajalah yang dapat dikenakan minimum khusus, karena delik-delik itulah yang golongkan “sangat serius”, namun dalam halhal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (yaitu yang diancam 4-7 tahun penjara.


43

2

Lamanya minimum khusus, pada mulanya dikembangkan pola yang berkisar antara 3-7 tahun. Hal ini didasarkan pada perbandingan pola yang ada di berbagai negara, antara lain Norwegia berkisar antara 2 bulan-8 tahun, Yugoslavia berkisar antara 3 bulan-10 tahun, Polandia berkisar antara 6 bulan10 tahun, Korea berkisar antara 1 tahun-10 tahun, dan Jepang berkisar antara 3 bulan-7 tahun.

D. Pola Lamanya (Berat-Ringannya) Pidana Penjara 1. Pidana Penjara Seperti halnya dengan KUHP (WvS), Konsep juga menganut pola pidana penjara seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu. Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu, pola sebagai berikut : Tabel 2. Perbandingan KUHP Dan Konsep KUHP 2006/2007 Mengenai Waktu Pidana Penjara Pola Minimum Pola Maksimum Umum Khusus Umum Khusus 1 Hari 15/20 Thn Bervariasi KUHP Sesuai Dengan Deliknya 1 Hari Bervariasi 15/20 Thn Bervariasi KONSEP Antara 1-5 Sesuai Dengan Thn Deliknya Pola minimum khusus menurut Konsep pada mulanya berkisar antara 3 bulan sampai 7 tahun, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan antara 1-5 tahun dengan kategori sebagai berikut : Tabel 3. Ancaman Maksimum Dan Minimum Terhadap Tindak Pidana Katagori Delik Ancaman Maksimum Ancaman Minimum 1. “Berat” 4 s.d. 7 Tahun 1 Tahun 2. “Sangat Serius” 7 s.d. 10 Tahun 2 Tahun 12 s.d. 15 Tahun 3 Tahun Mati/Seumur Hidup 5 Tahun


44

Dari pola di atas terlihat, bahwa penentuan ”minimum khusus” didasarkan atau diberdakan menurut ancaman maksimum khusus untuk delik yang bersangkutan. Ini hanya sekedar patokan objektif atau patokan formal. Tidak setiap delik yang termasuk dalam kategori seperti di atas, harus diberi ”minimum khusus”. Dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain ; menimbulkan bahaya keresahan umum, bahaya bagi kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan tindak pidana (recidive). Pola umumnya delik-delik yang ”sangat serius” sajalah yang diberi ancaman minimum khusus. Catatan lain yang perlu disampaikan adalah, bahwa menurut Konsep ancaman minimum khusus ini pun dalam hal-hal tertentu tetap dapat dikurangi atau diperingan apabila ada hal-hal yang memperingan pemidanaan. Pola minimum khusus pidana penjara di dalam KUHP dan Konsep adalah sebagai berikut : a. Menurut KUHP : berkisar antara 3 minggu (paling rendah) dan 15 tahun yang dapat mencapai 20 tahun apabila ada pemberatan ; b. Menurut Konsep : berkisar antara 1 tahun (maksimum paling rendah) dan 15 tahun yang dapat mencapai 20 tahun apabila ada pemberatan. Untuk minimum khusus dibawah 1 tahun menurut pola KUHP digunakan bulan dan minggu. Pola demikian tidak ada dalam Konsep karena maksimum paling rendah adalah 1 tahun. Untuk delik yang dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana ”sangat ringan” dan hanya diancam denda. Pola maksimum khusus paling rendah 1 tahun menurut Konsep dikecualikan


45

untuk delik-delik yang selama ini dikenal sebagai ”kejahatan ringan”. Menurut pola KUHP, maksimum penjara untuk delik-delik ”kejahatan ringan” ini adalah 3 bulan, sedangkan menurut Konsep 6 bulan yang dialternatifkan dengan pidana denda Kategori II. Pola pemberatan dan peringanan pidana menurut Konsep tidak berbeda dengan KUHP, yaitu ditambah atau dikurangi sepertiga. Hanya menurut Konsep, pemberatan/peringanan sepertiga itu tidak hanya terhadap ancaman maksimum tetapi juga terhadap ancaman minimumnya. Dalam hal tertentu, pola peringanan menurut Konsep dapat juga dikurangi setengahnya 36 (jadi diancam dengan pidana separuh dari maksimum delik yang bersangkutan), yaitu untuk : a. Anak (di bawah 18 tahun) ; dan b. Percobaan tidak mampu 37 Pola ancaman pidana untuk delik dolus dan delik culpa, menurut KUHP adalah sebelum perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960, di dalam KUHP tidak ada keseragaman atau kesebandingan maksimum pidana untuk delik culpa dibandingkan dengan delik dolusnya. Misalnya untuk delik-delik dolus dengan maksimum 4 tahun penjara (lihat Pasal-Pasal 231, 408, 426, 427, 477), delik culpanya ada yang diancam 1 bulan kurungan (Pasal 426 ayat (4) dan 409) dan ada yang 2 bulan kurungan (Pasal 426 ayat (2) dan 477 ayat (2)). Ancaman maksimum 3 bulan kurungan ini pun ternyata diancam juga untuk delik culpa di dalam Pasal 334 yang delik dolusnya (Pasal 333) diancam dengan pidana 36

Dalam perkembangan berikutnya (mulai Konsep 2004), ada yang dikurangi 2/3 dari maksimum, yaitu untuk delik “persiapan” dan “permufakatan jahat”. 37 Dalam penjelasan Konsep KUHP, ketentuan dalam pasal percobaan ini tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya menentukan unsur-unsur kapan seseorang disebut melakukan percobaan tindak pidana, pembuat tindak pidana telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana dan pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.


46

penjara 8 tahun. Dilihat dari sudut akibatnya (misalnya timbul bahaya bagi umum), memang terlihat ada keseragaman maksimum pidana untuk delik culpanya, yaitu 4 bulan 2 minggu penjara atau 3 bulan kurungan, tetapi tidak sebanding dengan delik dolusnya yang diancam dengan pidana penjara yang berbeda-beda, yaitu ada yang maksimumnya 9 bulan (Pasal 191 bis), ada yang 9 tahun (Pasal 192) dan ada yang 12 tahun (Pasal 196 dan Pasal 200). Namun di samping itu, terlihat pola umum menurut KUHP sebagai berikut : a. Untuk perbuatan dengan culpa, diancam dengan pidana kurungan (maksimum 1 sampai 3 bulan) atau denda ; b. Untuk yang menimbulkan akibat, terlihat pola sebagai berikut : Tabel 4. Ancaman Maksimum Pidana Dalam KUHP Ancaman Maksimum Pidana Akibat Delik Dolus Delik Culpa (Penjara) Penjara Kurungan Denda Bahaya Umum 7-12 Thn. 4 Bln. 2 Mggu. 3 Bln. Ada Bahaya Bagi 15 Thn. 9 Bln. 6 Bln. Ada Nyawa/Kesehatan Mati SH/20 Thn. 1 Thn. 4 Bln. 1 Thn. Tidak Ada 2. Pidana Denda Pola pidana denda dalam KUHP tidak mengenal ”minimum khusus” dan ”maksimum umum”. Yang ada hanya ”minimum umum” dan ”maksimum khusus”. Minimum umum pidana denda sebesar ”25 sen” (Pasal 30 ayat (1)) yang berdasarkan

perubahan

menurut

Undang-Undang

No.

18

Prp.

1960

dilipatgandakan menjadi 15 kali, sehingga menjadi Rp. 3, 75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Maksimum khususnya bervariasi sebagai berikut : a. Untuk ”kejahatan” ; maksimumnya berkisar antara Rp.900,- (dahulu 60 Gulden) dan Rp.150.000,- (10.000 Gulden), namun ancaman pidana denda yang sering diancamkan ialah sebesar Rp.4.500,- (500 Gulden) ;


47

b. Untuk ”pelanggaran” ; denda maksimum berkisar antara Rp.225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) (Gulden) dan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) (5.000 Gulden), namun yang terbanyak hanya diancam dengan denda sebesar Rp.375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (25 Gulden) dan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) (300 Gulden). Dari pola di atas terlihat, bahwa menurut pola KUHP (WvS) maksimum khusus denda yang paling tinggi untuk ”kejahatan” ialah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (10.000 Gulden), dan untuk ”pelanggaran” paling banyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) (5000 Gulden). Jadi maksimum khusus ”kejahatan” adalah ”2 (dua) kali lipat” yang diancamkan untuk ”pelanggaran”. Konsep

mengenal

”minimum

umum”,

”minimum

khusus”

dan

”maksimum khusus” pidana denda. Minimum umum sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Ancaman maksimum khusus dibagi enam kategori. Minimum khusus pidana denda dapat ditentukan berdasarkan keenam kategori38 itu. Adapun pengancaman maksimum khusus denda sebagai berikut : Tabel 5. Ancaman Maksimum Khusus Pidana Penjara Dan Denda Dalam Konsep KUHP 2006/2007 No. Bobot Delik Penjara Denda 1. Sangat Ringan – Katagori I/II 2. Ringan 1-2 Tahun Katagori III 3. Sedang 2-4 Tahun Katagori IV 4. Berat 4-7 Tahun Katagori IV 5. Sangat Serius Di atas 7 Tahun Untuk “orang” tanpa denda ; Untuk “korporasi” terkena Katagori V.

38

Dalam perkembangan berikutnya sudah mengalami perubahan. Denda minimal Rp.15.000,- dan Kategorinya berkisar dari Rp.1.5 juta (Kategori I) sampai dengan Rp. 3 milyar (Katefori VI).


48

Dari pola di atas terlihat, bahwa baik menurut KUHP maupun menurut Konsep tidak ada ”maksimum umum” untuk pidana denda. Inilah yang menyebabkan sangat bervariasinya maksimum denda di luar KUHP. Dari pembahasan pengaturan pidana penjara menurut Konsep KUHP, masalah maksimum dan minimum pidana, dan pola lamanya (berat-ringannya) pidana terlihat bahwa, jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik hanya pidana mati, penjara dan denda. Pidana pokok berupa pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial tidak dicantumkan. Bentuk perumusannya tidak berbeda dengan pola KUHP di atas, hanya dengan catatan bahwa di dalam Konsep : 39 a. Pidana penjara dan denda ada yang dirumuskan ancaman minimumnya ; b. Pidana denda dirumuskan dengan sistem kategori ; c. Ada pedoman untuk menerapkan pidana yang dirumuskan secara tunggal dan secara alternatif yang memberi kemungkinan perumusan tunggal diterapkan secara alternatif dan perumusan alternatif diterapkan secara kumulatif.

39

Ibid, hlm. 161.
