Persimpangan Jalan Pendidikan Hukum di Indonesia - Universitas ...

10 downloads 161 Views 94KB Size Report
1 Nov 2011 ... Lebih lanjut, ia kemudian mengurai empat kelemahan utama dalam ... Di Inggris, Singapura, Kanada dan Australia, pendidikan hukum profesiĀ ...
Persimpangan Jalan Pendidikan Hukum di Indonesia Dikirim oleh humas3 pada 01 November 2011 | Komentar : 0 | Dilihat : 6614

Pendidikan Hukum di Indonesia menjadi pembahasan akademsi dan praktisi menuju evaluasi dan perbaikan kurikulum Tujuan pendidikan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa perubahan ini terjadi karena pemerintahan secara fundamental berganti, dari Indonesia sebagai wilayah kolonial menjadi merdeka, dari Indonesia yang mengalami revolusi menjadi Indonesia yang membangun dan dari Indonesia yang diperintah secara otoriter menjadi Indonesia yang demokratis. "Dengan demikian tujuan pendidikan hukum seolah bukanlah suatu yang netral dan karenanya tidak mungkin diberlakukan sepanjang masa", ungkap Hikmahanto dihadapan peserta Lokakarya Evaluasi dan Penyempuraan Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia, Senin (31/10) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB). Meskipun ada perbedaan tujuan, namun menurutnya tidak ada perbedaan yang mencolok dari lulusan yang dihasilkan FH. Lulusan pada semua angkatan dapat dikatakan sama yakni cenderung legalistik, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka. Diantara alasannya adalah kurikulum inti pendidikan hukum yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang masih berlaku. Kalaupun ada perbedaan, hanya terletak pada pemberlakuan sistem kredit semester dan penekanan pada mata kuliah yang bernuansa terapan. Lebih lanjut, ia kemudian mengurai empat kelemahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia. Keempatnya adalah tidak adanya pembedaan tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi, kelemahan sistem kredit semester, kurang diperhatikannya infrastruktur pendukung serta kuatnya intervensi pembuat kurikulum. Antara Pendidikan Hukum Akademis dan Profesi Dalam penelitiannya tentang pendidikan hukum di berbagai negara, Hikmahanto membagi dua sistem yang berlaku yakni sistem Amerika Serikat (AS) dan Sistem Umum (Inggris, Singapura, Australia, Jepang dan Jerman). Di Amerika Serikat, pendidikan hukum merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh law school yang bernaung di sebuah universitas. Pendidikan profesi ini mensyaratkan pesertanya untuk terlebih dulu memiliki ijazah sarjana dalam bidang apapun karenanya dianggap sebagai pendidikan pascasarjana. Untuk dapat diterima di law school, para calon peserta harus mengikuti Law School Admission Test (LSAT). Pendidikan hukum sistem AS yang menekankan pada pengajaran keahlian (skill) sebagai lawyer berlangsung selama 3 tahun dan apabila lulus

mendapat gelar Juridis Doctor (JD). Meskipun pendidikan ini merupakan pendidikan profesi namun pada tahun pertama diajarkan pengetahuan yang bersifat akademis seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara. Pada tahun berikutnya pendidikan lebih ditekankan pada pengetahuan teknis profesi. Setelah menjalani pendidikan profesi hukum inilah baru seseorang dapat mengambil ujian profesi (bar exam) dan apabila lulus baru dapat menjalani profesi hukum. Berbeda dengan sistem AS, pada sistem umum, setelah lulus mahasiswa tidak memasuki profesi hukum. Hanya saja, pendidikan hukum akademis merupakan prasyarat bagi mereka yang hendak memasuki pendidikan hukum profesi. Di Inggris, Singapura, Kanada dan Australia, pendidikan hukum profesi disebut sebagai Legal Practice Course (LPC). Di LPC para peserta dapat memilih pendidikan untuk menjadi solicitor atau ballister. LPC diselenggarakan oleh lembaga swasta tertentu ataupun universitas. Lama pendidikan antara 15 hingga 42 minggu. Sementara itu, Jerman dan Jepang dalam penyelenggaraan hukum profesi dilakukan secara sentralistis oleh negara. Untuk Indonesia, Hikmahanto menyatakan bahwa pendidikan hukumnya unik karena merupakan kombinasi antara sistem AS dan umum. Namun di sisi lain dianggap sedang berada di persimpangan jalan karena saat ini tengah dalam tahap meninggalkan sistem umum yang diwarisi jaman kolonial tetapi belum sampai sistem AS yang diperkenalkan pada pertengahan 1980-an. Berpijak pada kelemahan dan permasalahan tersebut, alumni LLM Keio University Jepang dan PhD University of Nottingham Inggris ini menawarkan beberapa poin untuk menyempurnakan pendidikan hukum di Indonesia yakni menetralkan tujuan, pemisahan tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi serta kurikulum berbasis kompetensi. Kontribusi ilmu hukum dalam menunjang karier lulusannya, dipaparkan oleh praktisi yakni H. Bambang Sasmito, SH, MH (ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dan dosen Fakultas Hukum UB) dan M. Anshoeroel Choerri, SH, MH (pengacara). "Dalam meningkatkan profesionalisme, hakim dituntut menguasai ilmu hukum", kata Bambang. Wawasan keilmuan seorang hakim, kata dia, sangat berguna dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapi, baik pidana maupun perdata. Terlebih, menurutnya, Undang-Undang saja tidak cukup dan tidak jelas. "Banyak ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam Undang-Undang yang malah dapat lebih dijelaskan oleh ilmu hukum", tambahnya. Beberapa catatan dan pemikiran kurikulum FH-UB dipaparkan oleh Suhariyono AR. Beban studi Sarjana Hukum sebanyak 144 SKS meliputi mata kuliah wajib prodi dan mata kuliah pilihan konsentrasi. [nok]

Artikel terkait Fakultas Hukum Gelar Konferensi Internasional Perlindungan Migrasi FH Juara Cabang Sepakbola Olimpiade Brawijaya 2017 UB Tambah Dua Gubes di Bidang Ilmu Hukum dan Peternakan Permasalahan Freeport Bisa dilihat dari Tiga Perspektif PERSADA UB ingin Perbaiki Manajemen Barang Bukti di Kejaksaan