➢Pemilu masih dianggap sebagai salah satu metode terbaik dalam pergantian
elit .... PEMILU 2014: utk persamaan persepsi dan menjalin sinergitas pemangku
...
DEMOKRASI DAN PEMILU MATERI DISKUSI KELOMPOK ” “POLITIK DALAM NEGERI NEGERI”
�Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi �Pemilu masih dianggap sebagai salah satu metode terbaik dalam pergantian elit politik �Pemilu menjamin hak-hak politik masyarakat �Salah satu unsur penting dalam pemilu adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
h: Ole Oleh
DRS.LUTFI TMA, Msi. Direktur Politik Dalam Negeri
Disampaikan pada: idang Kesatuan Bangsa dan Politik Seluruh Indonesia “Rakornas B Bidang hun 2013 Ta Tahun
Jakarta, Desember 2013 1
PASAL 126 UU NO.15/2011: BANTUAN DAN FASILITAS
1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; (ditindaklanjuti dengan menugaskan personel sesuai instruksi KDH ) SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PANWASLU 2. PENYEDIAAN KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; (Ditindaklanjuti dengan Penyediaan Fasilitas sesuai Instruksi KDH) 3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; ( Ditindaklanjuti SKPD dengan Melaksanakan Sosialisasi terkait Partisipasi politik sesuai Instruksi KDH) 4. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; (Ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada Lembaga Vertikal di Daerah terkait Fasilitasi Alat Transportasi sesuai instruksi KDH) 5. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU; (Ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu sesuai Instruksi KDH) 6. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN SETELAH ADA PERMINTAAN DARI PENYELENGGARA PEMILU.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA PADA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 1. FASILITAS KAMPANYE; 2. PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA; 3. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN PADA PEMANTAU PEMILU.
GAMBARAN PARTISIPASI POLITIK 9 SEJAK PEMILU 1955 s.d. 200 2009
PERAN PEMERINTAH/PEMDA, TNI, DAN POLRI DALAM KAMPANYE PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD � Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau nama lain/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana Kampanye Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu. � Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana Kampanye Pemilu.
TIDAK SUARA MENGGUNAKAN SAH (%) HAK (%)
SUARA TIDAK SAH (%)
TAHUN
PEMILIH DAFTAR TER TERD
MENGGUNAKAN HAK (%)
1955
37.104.464
91,41
95,91
8,59
4,09
12,33
1971
58.558.776
96,62
96,59
3,38
3,41
6,67
1977 .
69.998.344
96,52
94,90
3,48
5,10
8,40
1982
82.134.195
96,47
93,71
3,53
6,29
9,61 8,39
GOLPUT
1987
93.737.633
96,43
95,00
3,57
5,00
1992
107.565.413
95,06
95,67
4,94
4,33
9,05
1997
125.640.987
93,55
96,13
6,45
3,87
10,07
118.158.778
1999
92,74
96,61
7,26
3,39
10,40
2004
148.000.369
84,07
91,19
15,93
8,81
23,34
2009
171.265.442
71.00
86.00
29,00
14,00
43,00
.
Sumber: Kompas 6 Mei 2004 & KPU
GAMBARAN UMUM PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILUKADA GUBERNUR TAHUN 2013 NO
PROVINSI
PROSENTASE PARTISIPASI PEMILIH
PROSENTASE SUARA PEMENANG
1.
SULAWESI SELATAN
69
52
2.
JAWA BARAT
63
32
3.
SUMATERA UTARA
48
33
4.
BALI
74
50,02
5.
NTT
66,67
51,41
6.
PAPUA
85
52
7.
NTB
68
44,63
8.
JAWA TENGAH
55
49,33
Diolah dari berbagai sumber
ENDAGRI NO.270/3067/SJ Tanggal 10 Agustus 2012 Perihal Fasilitasi 1.1.
1. SE MENDAGRI NO.270/3067/SJ Tanggal 10 Agustus 2012 Perihal Fasilitasi Pembentukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota � dalam rangka memberikan bantuan dan fasilitasi pembentukan Bawaslu Provinisi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Tim Seleksi 2. SE MENDAGRI NO.270/2124/SJ Tanggal 26 April 2013 Perihal Bantuan Pemerintah Daerah untuk Sosialisasi Pemilu 2014 � dalam rangka memberikan bantuan dan fasilitas sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih.
7
PROGRAM KEMENDAGRI TA 2013 DLM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU dan SOSIALIASI
PROGRAM KEMENDAGRI TERKAIT PEMILU 2014
1. RAKORNAS DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014: utk persamaan persepsi dan menjalin sinergitas pemangku kepentingan pemilu demi sukses Pemilu 2014 2. FGD DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA (kerjasama dgn CEPP UI): dlm rangka mencari metode pendidikan politik yg tepat utk peningkatan partisipasi pemilih Pemilu 2014 3. FASILITASI KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN CALEG PEREMPUAN DAN FORUM PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS CALEG PEREMPUAN (kerjasama dgn Kementerian PPPA): utk memberi pembekalan bagi caleg perempuan 4. Iklan Layanan Masyarakat Pemilu di TV Nasional dan TV Lokal
1. RAKORNAS DALAM RANGKA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014: direncanakan pd 6 Februari 2014 utk Pileg di gedung JHCC di Jakarta serta pd pertengahan Mei 2014 utk Pilpres dgn peserta Kepala daerah seluruh Indonesia, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajati, Kajari, KPU Prov dan Kab/Kota, Bawaslu Prov dan Panwaslu Kab/Kota. 2. FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI CALON PEMILIH MUDA (kerjasama dgn CEPP UI): pelaksanaan direncanakan pd Februari – Maret 2014 di 38 universitas di seluruh provinsi di Indonesia
BATAS AKHIR PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2009
PERMENDAGRI TERKAIT TATACARA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
1. Bantuan keuangan partai politik untuk hasil Pemilu 2009, akan berakhir sampai dengan dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota. 2. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, peresmian : • anggota DPRD Prov/Kab/Kab pada bulan Juni – Juli 2014 • anggota DPR Agustus – September 2014 3. Untuk hasil Pemilu 2014, bantuan keuangan parpol diberikan sejak diresmikannya anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
Permendagri No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU PERMENDAGRI NO.61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PASAL 3 PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL DILAKUKAN TERHADAP : a. Pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPR . b. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; c. Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur., Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan ; d. Situasi Politik lainnya; e. Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum.
TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PASAL 7 Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politk di daerah. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan politik; Tim Pemantauan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
PASAL 8 Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh oleh SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan anggota terdiri dari SKPD terkait. Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
16 16
B A G I M U N E G E R I, 16J I W A R A G A K A M16 I
16
