Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012

Profil Kesehatan indonesia 2012

Katalog dalam Terbitan Kementerian Kesehatan RI Indonesia. Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2012, -- Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2013 ISBN: 978-602-8937-89-4 1. Judul I. HEALTH STATISTICS Buku ini diterbitkan oleh : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950 Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168 Fax no: 62-21-5203874 E-mail: pusdatin@depkes .go.id Web site: http://www.kemkes.go.id 351.770.212 Ind p

ii

Profil Kesehatan indonesia 2012

TIM PENYUSUN PENGARAH dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS (Sekretaris Jenderal Kemenkes RI) KETUA drg. Oscar Primadi, MPH (Kepala Pusat Data dan Informasi) EDITOR Boga Hardhana, S.Si, MM Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes drg. Vensya Sitohang, M.Epid drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes ANGGOTA Ir. Zulfi, MM; Farida Sibuea, SKM, MScPH; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Athi Susilowati Rois, SKM; Budi Prihantoro, S.Si ; Margiyono, SKom; Dewi Roro Kumbini, S.Pd, MKM; Diah Puspitasari, SKM; Doni Hadhi Kurnianto, SKom; B.B. Sigit; Muslichatul Hidayah, Hanna Endang Wahyuni; Sondang Tambunan; Hellena Maslinda; Hadi Nuramsyah KONTRIBUTOR Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan Perlengkapan; Pusat Penanggulangan Krisis; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Komunikasi Publik; Biro Kepegawaian; Set. Ditjen Bina Gizi dan KIA; Dit. Bina Gizi; Dit Bina Kesehatan Ibu; Dit Bina Kesehatan Anak; Set. Ditjen Bina Upaya Kesehatan; Set. Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; Dit. Surveilans Imunisasi dan Karantina; Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Set. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Set. Badan PPSDM Kesehatan.

iii

KATA PENGANTAR Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Saya menyambut gembira hadirnya “Profil Kesehatan Indonesia 2012” yang terbit untuk merespon tingginya kebutuhan akan data dan informasi. Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi terkait pemenuhan data dan informasi sebagai landasan pengambilan keputusan yang evidence-based, Pusat Data dan Informasi pada akhirnya berhasil menyusun produk publikasi “Profil Kesehatan Indonesia 2012”. Saya menyadari, bukan hal mudah untuk dapat menyajikan data yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat berperan terhadap penyusunan Profil Kesehatan Indonesia. Pemenuhan kelengkapan data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator merupakan masalah utama yang ditemui dalam rangka penyusunan profil yang tepat waktu. Selain itu, dalam menyusun Profil Kesehatan Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pusat dan daerah dalam mewujudkan penyediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Pengelola data dan informasi di tingkat pusat dan daerah juga harus menjadikan pengelolaan data dan informasi sebagai komponen prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pusat Data dan Informasi telah melakukan banyak upaya agar data dan informasi yang disajikan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat hadir lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya sangat berharap dengan hadirnya “Profil Kesehatan Indonesia 2012” ini, kebutuhan terhadap data dan informasi kesehatan di semua lini, baik institusi pemerintah, institusi swasta, organisasi profesi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Profil Kesehatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam mengukur kinerja program pembangunan kesehatan baik di pusat maupun di daerah yang berguna bagi perencanaan program pembangunan kesehatan berikutnya. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggitingginya kepada semua pihak, dalam hal ini pengelola data di tingkat pusat, daerah, serta lintas sektor yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2012. Semoga, Profil Kesehatan Indonesia di masa mendatang dapat menyajikan data yang lebih berkualitas dan dapat terbit lebih cepat. Jakarta, Juli 2013

dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS NIP. 195408112010061001

iv

SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Data dan informasi yang berkualitas adalah landasan pengambilan keputusan dalam Pembangunan Kesehatan. Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi sangat diperlukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Penyediaan data dan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses panjang mulai dari hulu sampai hilir. Proses ini dimulai dari pengumpulan data dan informasi dari tingkat layanan kesehatan masyarakat, dilanjutkan dengan pengelolaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Langkah perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan proses ini perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Sebab, tuntutan terhadap pemenuhan data dan informasi yang lengkap dan tepat waktu dari hari ke hari semakin meningkat. Saya menyambut baik terbitnya Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012 ini dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memenuhi tuntutan ketersediaan data dan informasi untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan yang evidence-based dalam Pembangunan Kesehatan. Jakarta, Juli 2013 MENTERI KESEHATAN RI

dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., M.P.H

v

Kunjungan kerja Menkes ke RSUD Mimika - Papua

vi

Foto: Puskom Publik

Profil Kesehatan indonesia 2012

Profil Kesehatan indonesia 2012

DAFTAR SINGKATAN :

Angka Bebas Jentik

ACT

:

Artemisinin-based Combination Therapy

AFP

:

Acute Flaccid Paralysis

ABJ - Larva Free Index

Adolescent Fertility Rate

AFR AHH

:

Angka Harapan Hidup Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang

AIDS

:

Acquired Immune Deficiency Syndrome

AKABA

:

Angka Kematian Balita

AKB

:

Angka Kematian Bayi

:

Angka Kematian Ibu

:

Angka Kematian Neonatal

AMH

:

Angka Melek Huruf

API

:

Annual Parasite Incidence

APBD

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APK

:

Angka Partisipasi Kasar

APM

:

Angka Partisipasi Murni

APS

:

Angka Partisipasi Sekolah

ARV

:

Anti Retro Virus

ASEAN

:

Association of Southeast Asian Nations

ASI Eksklusif

:

Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan

BAN-PT

:

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

BBLR

:

Berat Bayi Lahir Rendah

BB/TB

:

Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi Badan

- Infant Mortality Rate (IMR) AKI - Maternal Mortality Rate (MMR) AKN - Neonatal Mortality Rate

makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan.

vii

Profil Kesehatan indonesia 2012

viii

BB/U

:

Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur

BCG

:

Bacille Calmette-Guérin

BNN

:

Badan Narkotika Nasional

BOK

:

Biaya Operasional Kesehatan

BPS

:

Badan Pusat Statistik

BSB

:

Brigade Siaga Bencana

BTA +

:

Basil Tahan Asam positif

BUMN

:

Badan Usaha Milik Negara

CBR

:

Crude Birth Rate = Angka Kelahiran Kasar

CDR

:

Case Detection Rate

CFR

:

Case Fatality Rate

CNR

:

Case Notification Rate

CR

:

Cure Rate = Angka Kesembuhan

CTKI

:

Calon Tenaga Kerja Indonesia

CTPS

:

Cuci Tangan Pakai Sabun

DAK

:

Dana Alokasi Khusus

DBD

:

Demam Berdarah Dengue

DBK

:

Daerah yang Bermasalah Kesehatan

Diknakes

:

Pendidikan Tenaga Kesehatan

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DM

:

Diabetes Mellitus

DO Rate

:

Drop Out Rate

DOTS

:

Directly Observed Treatment Shortcourse

DPT

:

Diphteri Pertusis Tetanus

DTPK

:

Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan

FCP

:

Female Cancer Program

FK

:

Fakultas Kedokteran

FKG

:

Fakultas Kedokteran Gigi

GDR

:

Gross Death Rate = Angka Kematian Umum

GDI

:

Gender-related Development Index

GEM

:

Gender Empowerment Measure

GHPR

:

Gigitan Hewan Penular Rabies

GII

:

Gender Inequality Index = Indeks Ketidaksetaraan Gender

GNI

:

Gross National Income

HDI

:

Human Development Index

HIV

:

Human Immunodeficiency Virus

ICCP

:

Indonesian Cancer Control Progam

IDU

:

Injecting Drug User

IEBA

:

Industri Ekstrak Bahan Alam

IGME

:

Inter Agency Group for Child Mortality Estimates

Profil Kesehatan indonesia 2012 IMS

:

Infeksi Menular Seksual

IMT

:

Indeks Massa Tubuh

IMT/U

:

Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh menurut Umur

IOT

:

Industri Obat Tradisional

IPM

:

Indeks Pembangunan Manusia

IR

:

Incidence Rate

ISPA

:

Infeksi Saluran Pernafasan Akut

IUD

:

Intra Uterine Device

Jamkesmas

:

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jampersal

:

Jaminan Persalinan

K1

:

Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil pertama kali pada masa kehamilan.

K4

:

Kontak minimal empat kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satukali pada trimester kedua dan duakali pada trimester ketiga.

KB

:

Keluarga Berencana

KEP

:

Kurang Energi Protein

KF 3

:

Kunjungan Nifas; Pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB pasca persalinan.

KIE

:

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KKI

:

Konsil Kedokteran Indonesia

KKS

:

Kabupaten/Kota Sehat

KLB

:

Kejadian Luar Biasa

KN1

:

Kunjungan Neonatus 1; pelayanan kesehatan neonatal dasar, kunjungan ke-1 (pertama) pada 6-24 jam setelah lahir.

KN Lengkap

:

Kunjungan Neonatus Lengkap ; pelayanan kesehatan neonatal dasar meliputi ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan pada saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

KONAS

:

Kebijakan Obat Nasional

KT

:

Konseling dan Tes HIV

KtA

:

Kekerasan Terhadap Anak

KTR

:

Kawasan Tanpa Rokok

– Body Mass Index (BMI)

ix

Profil Kesehatan indonesia 2012

x

KTS

:

Konseling Tes HIV Sukarela

LAM-PT Kes

:

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

Lapas

:

Lembaga Pemasyarakatan

LIL

:

Lima Imunisasi Dasar Lengkap

LMKM

:

Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui

LPP

:

Laju Pertumbuhan Penduduk

LSL

:

Lelaki Seks dengan Lelaki

MBC

:

Millenium Challence Coorporation

MDGs

:

Millenium Development Goals

MNTE

:

Maternal and Neonatal Tetanus Elimination

MOP

:

Metode Operatif Pria; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran sperma pria.

MOW

:

Metode Operatif Wanita; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran telur wanita.

MP ASI

:

Makanan Pendamping Air Susu Ibu

MTBM

:

ManajemenTerpadu Balita Muda; suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana bayi umur 1 hari – 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal.

MTBS

:

ManajemenTerpadu Balita Sakit; suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu pendekatan/cara menatalaksana balita sakit.

MTKI

:

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

NAPZA

:

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain

NCDR

:

Newly Case Detection Rate

NHA

:

National Health Account

NSPK

:

Norma Standar Prosedur Kriteria

OAT

:

Obat Anti Tuberkulosis

ODHA

:

Orang Dengan HIV/AIDS

P4K

:

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

PAH

:

Penampungan Air Hujan

PAK

:

Penyakit Akibat Kerja

PAUD

:

Pendidikan Anak Usia Dini

PD3I

:

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

PDAM

:

Perusahaan Daerah Air Minum

PDB

:

Produk Domestik Bruto

PDBK

:

Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan

PDP

:

Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan

PET

:

Post Exposure Treatment

Profil Kesehatan indonesia 2012 PHBS

:

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PJK

:

Penyakit Jantung Koroner

PJPD

:

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

PK

:

Penanganan Komplikasi Maternal

PKH

:

Program Keluarga Harapan

PKHS

:

Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat

PKPR

:

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

PKRT

:

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

PMO

:

Pengawas Menelan Obat

PMS

:

Penyakit Menular Seksual

Poltekkes

:

Politeknik Kesehatan

Polindes

:

Pondok Bersalin Desa

POMP

:

Pemberian Obat Massal Pencegahan; program untuk filariasis

PONED

:

Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Dasar

PONEK

:

Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Komprehensif

Posbindu

:

Pos Pembinaan Terpadu

Poskesdes

:

Pos Kesehatan Desa

Posyandu

:

Pos Pelayanan Terpandu

PN (Salinakes)

:

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

PPA

:

Project Partnership Agreement

PPIA

:

Pencegahan Penularan Ibu ke Anak

PSN

:

Pemberantasan Sarang Nyamuk

PTRM

:

Program Terapi Rumatan Metadon

PTT

:

Pegawai Tidak Tetap

PUS

:

Pasangan Usia Subur

Puskesmas

:

Pusat Kesehatan Masyarakat

PWS KIA

:

Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak

RAD

:

Rencana Aksi Daerah

RDT

:

Rapid Diagnostic Test

RKP

:

Rencana Kerja Pemerintah

Riskesdas

:

Riset Kesehatan Dasar

RITL

:

Rawat Inap Tingkat Lanjut

RITP

:

Rawat Inap Tingkat Pertama

RJTL

:

Rawat Jalan Tingkat Lanjut

RJTP

:

Rawat Jalan Tingkat Pertama

RPJMN

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RSK

:

Rumah Sakit Khusus

RSU

:

Rumah Sakit Umum

Sakernas

:

Survei Angkatan Kerja Nasional

xi

Profil Kesehatan indonesia 2012 SBS

:

Stop Buang Air Besar Sembarangan

SDIDTK

:

Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang

SDKI

:

Survei Demografi Kesehatan Indonesia

SDM

:

Sumber Daya Manusia

SEAR

:

WHO South-East Asia Regional

SIRS

:

Sistem Informasi Rumah Sakit

SKN

:

Sistem Kesehatan Nasional

SKRT

:

Survei Kesehatan Rumah Tangga

SLB

:

Sekolah Luar Biasa

SPAL

:

Saluran Pembuangan Air Limbah

SPAM

:

Sistem Penyediaan Air Minum

SPM

:

Standar Pelayanan Minimal

SR

:

Success Rate = Angka Keberhasilan Pengobatan

Srikandi

:

Sistem Registrasi Kanker di Indonesia

STBM

:

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

STRA

:

Surat Tanda Registrasi Apoteker

STR

:

Surat Tanda Registrasi

STRTTK

:

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

SUPAS

:

Survey Penduduk Antar Sensus

Susenas

:

Survei Sosial Ekonomi Indonesia

TB

:

Tuberkulosis

TB/U

:

Status gizi berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur

TFR

:

Total Fertility Rate = Angka Fertilitas Total; jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita selama hidupnya

TKI

:

Tenaga Kerja Indonesia

TN

:

Tetanus Neonatorum

TT

:

Tetanus Toksoid

UCI

:

Universal Child Immunization; tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

UKBM

:

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; Bentuk UKBM yang adalah Poskesdes, Polindes, Pos UKK, Poskestren, TOGA, Saka Bhakti Husada, dan lain-lain.

xii

UKS

:

Usaha Kesehatan Sekolah

UMOT

:

Usaha Mikro Obat Tradisional

UNICEF

:

United Nations Children's Fund

UPT

:

Unit Pelaksana Teknis

VAR

:

Vaksin Anti Rabies

Profil Kesehatan indonesia 2012 VCT

:

Voluntary, Counseling, and Testing

WHA

:

World Health Assembly

WHO

:

World Health Organization

WPS

:

Wanita Penjaja Seks

WUS

:

Wanita Usia Subur; keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun.



xiii

Profil Kesehatan Indonesia 2012

Daftar Gambar Bab 2. Gambaran Umum & Perilaku Penduduk GAMBAR 2.1 GAMBAR 2.2 GAMBAR 2.3 GAMBAR 2.4 GAMBAR 2.5 GAMBAR 2.6 GAMBAR 2.7 GAMBAR 2.8 GAMBAR 2.9 GAMBAR 2.10 GAMBAR 2.11 GAMBAR 2.12 GAMBAR 2.13 GAMBAR 2.14 GAMBAR 2.15 GAMBAR 2.16 GAMBAR 2.17 GAMBAR 2.18 GAMBAR 2.19 GAMBAR 2.20 GAMBAR 2.21 GAMBAR 2.22 GAMBAR 2.23 GAMBAR 2.24 GAMBAR 2.25

xiv

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2012......................................... 7 ESTIMASI PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2012...................................... 8 ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2012.................................. 10 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005 - 2012......................... 13 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA INDONESIA TAHUN 2011..... 14 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN DI INDONESIA AGUSTUS TAHUN 2012............................................... 16 GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2012........................................ 18 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2006 – 2012.................... 19 PETA PERSEBARAN PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2012..................... 20 PETA PERSEBARAN KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2012 ........... 21 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011......................................................................... 24 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS MENURUT GOLONGAN UMUR DAN PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2011................................. 25 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7-24 KE ATAS YANG MASIH SEKOLAH TAHUN 2011............................................................................................................ 26 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2011................................................................. 27 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BUTA HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2011......................................................................... 28 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2011.......................................................................... 29 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT USIA SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011......................................................................... 30 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011................................................................................................ 31 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011................................................................................................ 32 PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM YANG MEMENUHI SYARAT MIKROBIOLOGI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012............................................................................................................ 34 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AIR KEMASAN/ISI ULANG DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2012 ...................... 36 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES KE SUMBER AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012........................................ 37 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KEPEMILIKAN FASILITAS AIR MINUM INDONESIA TAHUN 2011 .................................................................... 38 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KEPEMILIKAN FASILITAS .......................... TEMPAT BUANG AIR BESAR INDONESIA TAHUN 2011............................................. 39 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012.................................................. 40

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL GAMBAR 2.26 GAMBAR 2.27 GAMBAR 2.28 GAMBAR 2.29 GAMBAR 2.30 GAMBAR 2.31

PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI LAYAK DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2012......................................................................... 41 PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH DI INDONESIA TAHUN 2012 .................... 42 PERSENTASE PENCAPAIAN RUMAH SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012................. 43 PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012........... 46 PERSENTASE PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012......................................................................... 48 PERSENTASE PROVINSI YANG MEMILIKI PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012 ................................................ 50

Bab 3. Situasi Derajat Kesehatan GAMBAR 3.1 GAMBAR 3.2 GAMBAR 3.3 GAMBAR 3.4 GAMBAR 3.5 GAMBAR 3.6 GAMBAR 3.7 GAMBAR 3.8 GAMBAR 3.9 GAMBAR 3.10 GAMBAR 3.11 GAMBAR 3.12 GAMBAR 3.13 GAMBAR 3.14 GAMBAR 3.15 GAMBAR 3.16 GAMBAR 3.17 GAMBAR 3.18 GAMBAR 3.19

ESTIMASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA, SDKI 1991 - 2012 . .......................................................................... 55 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2012..................................................... 56 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2007 DAN SDKI 2012............................ 57 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA, SDKI 1991 - 2012 . .......................................................................... 58 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2012..................................................... 59 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2007 DAN SDKI 2012............................ 59 ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA)* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA, SDKI 1991 – 2012............................................................................ 60 ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2012..................................................... 61 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2007 DAN SDKI 2012............................ 62 ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA TAHUN 1994-2007........................................................................... 63 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011............................................................................................................ 64 ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR DI INDONESIA TAHUN 2006-2011........... 65 ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011.......... 66 PROPORSI KASUS BARU BTA+ MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2012............ 70 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2007-2012................................................................................................... 71 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012..................................................................................... 72 ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007-2012............................................................................... 73 ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+ PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012............................................................................................ 74 ANGKA PENEMUAN KASUS (CASE DETECTION RATE) TB PARU BTA+ DI INDONESIA TAHUN 2006-2012................................................................................................... 75

xv

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 3.20 GAMBAR 3.21 GAMBAR 3.22 GAMBAR 3.23 GAMBAR 3.24 GAMBAR 3.25 GAMBAR 3.26 GAMBAR 3.27 GAMBAR 3.28 GAMBAR 3.29 GAMBAR 3.30 GAMBAR 3.31 GAMBAR 3.32 GAMBAR 3.33 GAMBAR 3.34 GAMBAR 3.35 GAMBAR 3.36 GAMBAR 3.37 GAMBAR 3.38 GAMBAR 3.39 GAMBAR 3.40 GAMBAR 3.41 GAMBAR 3.42 GAMBAR 3.43 GAMBAR 3.44 GAMBAR 3.45 GAMBAR 3.46 GAMBAR 3.47

xvi

JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2012................. 76 PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA TAHUN 2012...................................................... 77 JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2001 – 2012............. 77 JUMLAH KASUS BARU PENDERITA AIDS 10 PROVINSI TERTINGGI DI INDONESIA TAHUN 2012............................................................................................................ 78 PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2012............................................................................................................ 78 PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2012............................................................................................................ 79 PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKODI INDONESIA TAHUN 2012 .80 ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2000-2012................................................................................................... 81 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2007-2012................................................................................................... 85 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012............................................................................................................ 86 ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2007-2012 . ................................................................................................ 87 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012 ................................................................... 88 PROPORSI CACAT TINGKAT II DAN PROPORSI ANAK DI ANTARA KASUS BARU KUSTA DI INDONESIA TAHUN 2001-2012................................................................ 89 CASE FATALITY RATE (CFR) PADA KLB DIARE DI INDONESIA TAHUN 2007–2012.... 90 INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012..................................................................................... 92 PROPORSI KASUS CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2012 ........................................................................ 93 PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2012............................................................................................................ 94 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2012............................................................................................................ 95 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2012.................................................................................................. 96 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2012..................................................................................... 97 JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2008-2012.. 98 JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2007-2012........................ 99 JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012................ 100 PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2011 DAN 2012.................. 101 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS TAHUN 2010-2012................................................................................................. 102 ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2000-2012............................................. 103 SITUASI KASUS KONFIRMASI FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2012..... 104 DISTRIBUSI KASUS DAN KEMATIAN FLU BURUNG MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2005-2012........................................... 106

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL GAMBAR 3.48 GAMBAR 3.49 GAMBAR 3.50 GAMBAR 3.51 GAMBAR 3.52 GAMBAR 3.53

DISTRIBUSI KASUS FLU BURUNG MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2005-2012................................................................................................. 106 SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2012.............................................. 107 SITUASI RABIES (GHPR DAN LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2012.......................... 108 SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2005 - 2012................................. 110 JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS DI INDONESIA TAHUN 2008-2012 .............. 111 FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2012.............................. 114

Bab 4. Situasi Upaya Kesehatan GAMBAR 4.1 GAMBAR 4.2 GAMBAR 4.3 GAMBAR 4.4 GAMBAR 4.5 GAMBAR 4.6 GAMBAR 4.7 GAMBAR 4.8 GAMBAR 4.9 GAMBAR 4.10 GAMBAR 4.11 GAMBAR 4.12 GAMBAR 4.13 GAMBAR 4.14 GAMBAR 4.15 GAMBAR 4.16 GAMBAR 4.17 GAMBAR 4.18 GAMBAR 4.19 GAMBAR 4.20 GAMBAR 4.21 GAMBAR 4.22 GAMBAR 4.23 GAMBAR 4.24 GAMBAR 4.25 GAMBAR 4.26 GAMBAR 4.27

CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2012......120 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2012....................... 121 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2012....................................................................... 123 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012........................................................................ 124 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF-3) DI INDONESIA TAHUN 2008-2012............... 127 CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS (KF-3) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 ....... 127 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI MATERNAL DI INDONESIA TAHUN 2008-2012................................................................................................. 129 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL DI INDONESIA TAHUN 2012... 131 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DI INDONESIA TAHUN 2012...... 133 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2012.......... 134 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2004-2012 . ..... 135 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2012.................................... 136 CAKUPAN KUNJUNGAN ANAK BALITA DI INDONESIA TAHUN 2012...................... 138 CAKUPAN SEKOLAH DASAR YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 DI INDONESIA TAHUN 2012................................. 140 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA PKPR DI INDONESIA TAHUN 2012................................................. 142 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTA DI INDONESIA TAHUN 2012................................................... 144 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012.... 146 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT/METODE KONTRASEPSI TAHUN 2012.......................................................................................................... 147 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA TAHUN 2012................................................................................... 148 PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT 90 TABLET TAMBAH DARAH (Fe3) DI INDONESIA TAHUN 2012................................................................................... 149 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012........................................................................ 151 CAKUPAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012... 152 CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2012................... 155 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2012............ 157 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2012.... 158 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI DI INDONESIA TAHUN 2012............................. 159 ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1 - CAMPAK PADA BAYI

xvii

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.28 GAMBAR 4.29 GAMBAR 4.30 GAMBAR 4.31 GAMBAR 4.32 GAMBAR 4.33 GAMBAR 4.34 GAMBAR 4.35 GAMBAR 4.36 GAMBAR 4.37 GAMBAR 4.38 GAMBAR 4.39 GAMBAR 4.40 GAMBAR 4.41 GAMBAR 4.42 GAMBAR 4.43 GAMBAR 4.44

DI INDONESIA TAHUN 2006-2012......................................................................... 160 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2012.......................................................................................................... 161 PERSENTASE BTA POSITIF TERHADAP SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYA TAHUN 2005-2012................................................................................................. 165 PERSENTASE PASIEN TB PARU BTA POSITIF TERHADAP SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012................................... 166 PERSENTASE PENEMUAN KASUS BARU DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2001-2012........................................................... 167 PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN PENDERITA TB PARU (SUCCESS RATE) DI INDONESIA TAHUN 2012 (PENGOBATAN TAHUN 2011) . ....... 167 PERSENTASE PEMERIKSAAN SEDIAAN DARAH SUSPEK MALARIA TAHUN 2008 - 2012............................................................................................... 169 CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2012....................................................................... 171 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK USIA < 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012......................................................................................... 174 PERSENTASE HASIL PENGIRIMAN SPESIMEN ADEKUAT DI INDONESIA TAHUN 2012... 175 PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT DAN NON POLIO AFP RATE TAHUN 2003-2012...... 176 ANGKA BEBAS JENTIK/ABJ (%) DI INDONESIA TAHUN 2008-2012......................... 177 CAKUPAN PEMBERIAN OBAT MASSAL PENCEGAHAN (POMP) FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2005-2012......................................................................... 179 PERSENTASE PENATALAKSANAAN KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2006-2012......................................................................... 180 PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI INDONESIA TAHUN 2012...... 186 PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2012................................................................... 188 PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2012.......................................................................................................... 190 PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2008-2012................................................................................................. 191

Bab 5. Situasi Sumber Daya Kesehatan GAMBAR 5.1 GAMBAR 5.2 GAMBAR 5.3 GAMBAR 5.4 GAMBAR 5.5 GAMBAR 5.6 GAMBAR 5.7 GAMBAR 5.8

xviii

JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2008 – 2012........................................................... 195 RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008 – 20112.................... 196 RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012.................................. 197 JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN TAHUN 2008 – 2012.............................................................................................. 198 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI INDONESIA TAHUN 2012.................. 199 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATA PEDULI REMAJA DI INDONESIA TAHUN 2012....................................................... 200 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012 . .................................................................... 204 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL GAMBAR 5.9 GAMBAR 5.10 GAMBAR 5.11 GAMBAR 5.12 GAMBAR 5.13 GAMBAR 5.14 GAMBAR 5.15 GAMBAR 5.16 GAMBAR 5.17 GAMBAR 5.18 GAMBAR 5.19 GAMBAR 5.20 GAMBAR 5.21 GAMBAR 5.22 GAMBAR 5.23 GAMBAR 5.24 GAMBAR 5.25 GAMBAR 5.26 GAMBAR 5.27 GAMBAR 5.28 GAMBAR 5.29 GAMBAR 5.30 GAMBAR 5.31

TAHUN 2008 – 2012.............................................................................................. 205 PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2012.......................................................................................................... 206 PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2012......... 206 PERKEMBANGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012 ................................ 207 JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DAN RASIONYA PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008 – 2012.......................................................................... 208 PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR TAHUN 2012.......................................................................................................... 211 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012....................................................................... 213 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012....................................................................... 213 PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF MENURUT TINGKATAN (STRATA) TAHUN 2012........................................................................................... 214 RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012.......................................................................................................... 215 PERKEMBANGAN JUMLAH PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLTEKKES DAN NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2008-2012................... 217 PERSENTASE PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2012................................................................................... 218 PERSENTASE PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI NON-POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2012................................................................................... 219 RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2012.......................................................................................................... 222 RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2012.......................................................................................................... 223 RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012................................................ 224 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2012........ 225 KEBERADAAN DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT DI INDONESIA TAHUN 2012................................................................................... 227 PERSENTASE PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI INDONESIA TAHUN 2012......................................................................... 228 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2008 – 2012.............................................................................................. 232 PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012.................................................................. 233 PERSENTASE PENDUDUK YANG DILINDUNGI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT/ ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2012...................... 234 PERSENTASE PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PESERTA JAMKESMAS TAHUN 2012..................................................................................... 235 PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012.............................................................. 236

xix

Profil Kesehatan Indonesia 2012

Bab 6. Perbandingan Indonesia Dengan Negara Anggota Asean Dan Sear GAMBAR 6.1 GAMBAR 6.2 GAMBAR 6.3 GAMBAR 6.4 GAMBAR 6.5 GAMBAR 6.6 GAMBAR 6.7 GAMBAR 6.8 GAMBAR 6.9 GAMBAR 6.10 GAMBAR 6.11 GAMBAR 6.12 GAMBAR 6.13 GAMBAR 6.14 GAMBAR 6.15 GAMBAR 6.16 GAMBAR 6.17 GAMBAR 6.18 GAMBAR 6.19 GAMBAR 6.20 GAMBAR 6.21 GAMBAR 6.22 GAMBAR 6.23 GAMBAR 6.24 GAMBAR 6.25 GAMBAR 6.26

JUMLAH PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012............................. 242 KEPADATAN PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEAR (Jiwa per km2) TAHUN 2011.......................................................................................................... 243 PERKIRAAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2001-2011 ................................................. 244 KOMPOSISI PENDUDUK YANG PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011............................................................... 246 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012..... 247 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012..... 248 INDEKS KETIDAKSETARAAN GENDER DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012... 251 ANGKA KESUBURAN WANITA DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012............... 253 ANGKA KELAHIRAN KASAR DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011................... 254 PENDAPATAN NASIONAL BRUTO DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011.......... 256 ANGKA KEMATIAN BAYI DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011........................ 257 ANGKA KEMATIAN BALITA (PER 1000 KELAHIRAN HIDUP) DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011............................................................... 259 ANGKA KEMATIAN IBU DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2010......................... 260 ANGKA KEMATIAN KASAR (PER 1000 PENDUDUK) DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011.................................................................................. 262 ANGKA HARAPAN HIDUP DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012 .................... 264 PREVALENSI TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011............................................................... 265 KEMATIAN AKIBAT TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011............................................................... 266 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT FLU BURUNG DI NEGARA ASEAN DAN SEAR TAHUN 2003-2012 ................................................ 267 JUMLAH KASUS POLIO DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2004-2012................. 270 CAKUPAN IMUNISASI BCG DAN CAMPAK DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012.... 273 PENEMUAN PENDERITA TB PARU DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011......... 275 ANGKA KESEMBUHAN TB PARU DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2010.......... 275 PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN AIR MINUM LAYAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011................................................ 276 PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SARANA SANITASI LAYAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011................................................ 277 PERSENTASE PENGELUARAN KESEHATAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2010.......................................................................................................... 279 PREVALENSI BALITA STUNTING DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2007-2011................................................................................................. 281



xx

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

daftar tabel TABEL 2.1 TABEL 2.2 TABEL 2.3 TABEL 2.4 TABEL 2.5 TABEL 3.1 TABEL 3.2 TABEL 3.3 TABEL 3.4 TABEL 4.1 TABEL 4.2 TABEL 4.3 TABEL 5.1 TABEL 5.2 TABEL 5.3 TABEL 6.1

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2012..................................................................................... 11 ESTIMASI PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2012..................................................................................... 12 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012................... 15 PERSEBARAN DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012.................................................. 19 JUMLAH KABUPATEN PERBATASAN DAN PUSKESMAS PRIORITAS DTPK DI INDONESIA TAHUN 2011..................................................................................... 23 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 TAHUN YANG PERNAH MENDENGAR TENTANG HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 .............................................................................. 82 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 TAHUN TENTANG CARA MENGURANGI RISIKO TERKENA HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012..................................................... 84 SITUASI FLU BURUNG MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005-2012.... 105 DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 5 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2012.............................................................................................. 109 PENEMUAN PENDERITA HIV DAN AIDS DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2012......... 162 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR) DAN ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2012............................................................ 172 PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA YANG MENGEMBANGKAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM.......................................... 182 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012....................................................................... 204 JUMLAH FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI . ................................ 216 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2013........................................................................ 216 JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA III POLTEKKES DAN NON POLTEKKES TAHUN 2008-2012................................................................................................. 220 JUMLAH KASUS POLIO NEGARA ASEAN DAN SEAR TAHUN 2005-2011................ 269



xxi

Profil Kesehatan Indonesia 2012

DAFTAR LAMPIRAN BAB 2. GAMBARAN UMUM & PERILAKU PENDUDUK LAMPIRAN 2.1

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 2.2 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012 287 LAMPIRAN 2.3 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 288 LAMPIRAN 2.4 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 289 LAMPIRAN 2.5 ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 290 LAMPIRAN 2.6 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR TERTENTU, ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 291 LAMPIRAN 2.7 ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 2.8 ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA-SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/ SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 2.9 IN DIKATOR KONSUMSI TERPILIH DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2012 LAMPIRAN 2.10 INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2012 LAMPIRAN 2.11 PERSENTASE PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK BARANG MAKANAN DAN NON MAKANAN INDONESIA TAHUN 2007-2012 LAMPIRAN 2.12 PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN MENURUT KELOMPOK BARANG DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER-KAPITA SEBULAN TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.13 PERSENTASE PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2010 - 2011 LAMPIRAN 2.14 PERSENTASE PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK BARANG INDONESIA TAHUN 2010 - 2011 LAMPIRAN 2.15 GARIS KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 1996 - 2012 LAMPIRAN 2.16 GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERKOTAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011-2012 LAMPIRAN 2.17 GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERDESAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2012 LAMPIRAN 2.18 GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 2012 LAMPIRAN 2.19 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2010 - 2012 LAMPIRAN 2.20 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2012 LAMPIRAN 2.21.1 INDIKATOR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2011

xxii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL LAMPIRAN 2.21.2 INDIKATOR PENDIDIKAN DI INDONESIA (LANJUTAN) TAHUN 2007 - 2011 LAMPIRAN 2.22 PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL, JENIS KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKANSTTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.23 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS MENURUT GOLONGAN UMUR DAN PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.24 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7 - 24 TAHUN KE ATAS MENURUT STATUS PENDIDIKANTAHUN 2011 LAMPIRAN 2.25 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDIDIKANMENURUT PROVINSI TAHUN 2007 - 2011 LAMPIRAN 2.26 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKANMENURUT PROVINSI TAHUN 2007 - 2011 LAMPIRAN 2.27 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKANMENURUT PROVINSI TAHUN 2007 - 2011 LAMPIRAN 2.28 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI, JENIS KELAMIN, KEPANDAIAN MEMBACA DAN MENULIS TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.29 PERSENTASE PENDUDUK BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2007 - 2011 LAMPIRAN 2.30 JUMLAH KECAMATAN, JUMLAH PENDUDUK DAN PUSKESMAS DI 45 KABUPATEN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR BERPENDUDUK SASARAN PRIORITAS DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN DTPK* TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.31 JUMLAH DAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2012 LAMPIRAN 2.32 DAFTAR KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) DI INDONESIA SAMPAI DESEMBER 2012** LAMPIRAN 2.33 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AIR KEMASAN/ISI ULANG TAHUN 1993 - 2012 LAMPIRAN 2.34 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT PROVINSI, DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2008 2012 LAMPIRAN 2.35 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT PROVINSI DAN SUMBER AIR MINUM TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.36 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT PROVINSI, DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN FASILITAS AIR MINUM DI INDONESIA TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.37 REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM TAHUN 2012 LAMPIRAN 2.38 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI LAYAK TAHUN 1993 - 2012 LAMPIRAN 2.39 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT PROVINSI, DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN SANITASI LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2012 LAMPIRAN 2.40 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT PROVINSI, DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI INDONESIA TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.41 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2011 LAMPIRAN 2.42 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT PROVINSI, DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN RUMAH TANGGA KUMUH DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2012 LAMPIRAN 2.43 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2011 LAMPIRAN 2.44 JUMLAH LOKASI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERDASARKAN IN DIKATOR INPRES NOMOR 3 TAHUN 2011 DAN 2012

xxiii

Profil Kesehatan Indonesia 2012 LAMPIRAN 2.45

PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS) TAHUN 2012 LAMPIRAN 2.46.1 PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012 LAMPIRAN 2.46.2 PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (LANJUTAN 1) TAHUN 2012 LAMPIRAN 2.46.3 PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (LANJUTAN 2) TAHUN 2012

BAB 3. SITUASI DERAJAT KESEHATAN LAMPIRAN 3.1 LAMPIRAN 3.2 LAMPIRAN 3.3 LAMPIRAN 3.4 LAMPIRAN 3.5 LAMPIRAN 3.6

LAMPIRAN 3.7 LAMPIRAN 3.8 LAMPIRAN 3.9 LAMPIRAN 3.10 LAMPIRAN 3.11 LAMPIRAN 3.12 LAMPIRAN 3.13 LAMPIRAN 3.14 LAMPIRAN 3.15 LAMPIRAN 3.16 LAMPIRAN 3.17 LAMPIRAN 3.18 LAMPIRAN 3.19 LAMPIRAN 3.20

xxiv

ESTIMASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL, ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA KEMATIAN BALITA TAHUN 2012 DAN ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010- 2011 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR (BB/U) MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR (TB/U) MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (TB/U DAN BB/TB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR DAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (TB/U DAN BB/TB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 PREVALENSI STATUS GIZI PENDUDUK DEWASA (>18 TAHUN) BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DAN PROVINSI TAHUN 2010 JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2012 HASIL CAKUPAN PENEMUAN KASUS PENYAKIT TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP DAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS BARU AIDS DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2012 JUMLAH KASUS BARU INFEKSI HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2012 JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2012 JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2012 CASE FATALITY RATE PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2012 KEJA DIAN LUAR BIASA (KLB) DIARE MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2012 PENEMUAN KASUS DIARE DITANGANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS BARU KUSTA DAN CASE DETECTION RATE (CDR) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012 PROPORSI KECACATAN KUSTA TINGKAT 2 DAN KASUS KUSTA PADA ANAK 0-14 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL LAMPIRAN 3.21 LAMPIRAN 3.22 LAMPIRAN 3.23 LAMPIRAN 3.24 LAMPIRAN 3.25 LAMPIRAN 3.26 LAMPIRAN 3.27 LAMPIRAN 3.28 LAMPIRAN 3.29 LAMPIRAN 3.30 LAMPIRAN 3.31 LAMPIRAN 3.32 LAMPIRAN 3.33 LAMPIRAN 3.34 LAMPIRAN 3.35 LAMPIRAN 3.36 LAMPIRAN 3.37 LAMPIRAN 3.38

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS CAMPAK DAN KASUS CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2012 FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLBCAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 KLBCAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS DIFTERI PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KASUS NON POLIO AFP DAN NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN JUMLAH KASUS, MENINGGAL DAN CASE FATALITY RATE (%) FLU BURUNG MENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2012 JUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2008-2012 JUMLAH PENDERITA, INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK, KASUS MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (%) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF)MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2012 SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2012 JUMLAH PENDERITA FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2008-2012 SITUASI PENYAKIT BERSUMBER BINATANG DI INDONESIA TAHUN 2012 REKAPITULASI KEJA DIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN TAHUN 2012

BAB 4.

SITUASI UPAYA KESEHATAN

LAMPIRAN 4.1

CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1, K4, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN, DAN KUNJUNGAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2012 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2012 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2012 PERSENTASE WANITA BERSTATUS KAWIN UMUR 15-49 TAHUN MENURUT ALAT ATAU CARA KB YANG DIPAKAI DAN PROVINSI HASIL SDKI TAHUN 2012 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA (KB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2012 CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL DENGAN KOMPLIKASI DAN OBSTETRI DENGAN KOMPLIKASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

LAMPIRAN 4.2 LAMPIRAN 4.3 LAMPIRAN 4.4 LAMPIRAN 4.5 LAMPIRAN 4.6 LAMPIRAN 4.7 LAMPIRAN 4.8 LAMPIRAN 4.9 LAMPIRAN 4.10

xxv

Profil Kesehatan Indonesia 2012 LAMPIRAN 4.11

CAKUPAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/MI KELAS 1 MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.12 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.13 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.14 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DI PANTI ANAK TERLANTAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.15 PUSKESMAS MEMBINA LAPAS/RUTAN ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.16 PUSKESMAS MEMBINA KESEHATAN ANAK PENYAN DANG CACAT MELALUI PROGRAM UKS DI SEKOLAH LUAR BIASA SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.17 CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET BESI (FE3) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.18 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BAYI, ANAK BALITA, DAN BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.19 PERSENTASE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.20 PERSENTASE ANAK USIA 2 - 4 TAHUN YANG MENDAPAT ASI EKSLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 LAMPIRAN 4.21 CAKUPAN BALITA DITIMBANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.22 KASUS GIZI BURUK DITEMUKAN DAN MENDAPAT PERAWATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.23 CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.24 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2009-2012 LAMPIRAN 4.25 DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2007-2012 LAMPIRAN 4.26 CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.27 CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.28 CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.29 JUMLAH LAYANAN DAN KUNJUNGAN KONSELING DAN TES HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.30 JUMLAH LAYANAN PERAWATAN, DUKUNGAN, DAN PENGOBATAN (PDP), PENCEGAHAN DAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (PPIA) INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS), PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON (PTRM), DAN TB-HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.31 CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF, SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP, DAN SUCCESS RATE (SR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.32 PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.33 TOTAL AFP RATE, NON POLIO AFP RATE, SPESIMEN ADEKUAT, DAN KUNJUNGAN ULANG 60 HARI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.34 JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMKESMAS DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.35 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL) PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 LAMPIRAN 4.36 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUT (RJTL) PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

xxvi

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL LAMPIRAN 4.37 LAMPIRAN 4.38 LAMPIRAN 4.39 LAMPIRAN 4.40 LAMPIRAN 4.41

JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRA DISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 PERSENTASE KETERSE DIAAN OBAT DAN VAKSIN DI SELURUH INDONESIA BULAN DESEMBER 2012 PENGGUNAAN OBAT GENERIK PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH JEMAAH HAJI WAFAT DAN PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN HAJI SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

BAB 5. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN LAMPIRAN 5.1 LAMPIRAN 5.2 LAMPIRAN 5.3 LAMPIRAN 5.4 LAMPIRAN 5.5 LAMPIRAN 5.6 LAMPIRAN 5.7 LAMPIRAN 5.8 LAMPIRAN 5.9 LAMPIRAN 5.10 LAMPIRAN 5.11 LAMPIRAN 5.12 LAMPIRAN 5.13 LAMPIRAN 5.14 LAMPIRAN 5.15 LAMPIRAN 5.17 LAMPIRAN 5.16 LAMPIRAN 5.18

JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2012 JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN PUSKESMAS NON PERAWATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2012 JUMLAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 MENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDUR MENURUT PENGELOLA TAHUN 2008 - 2012 JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDUR MENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2008 - 2012 JUMLAH RUMAH SAKIT DAN TEMPAT TIDUR MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT MENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH SARANA PRODUKSI.BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2012 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011 JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH RW, DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF SERTA POSYANDU MENURUT PROVINSI DAN TINGKATAN (STRATA) DI INDONESIA TAHUN 2012 LAYANAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON (TRM) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 LAYANAN PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (PPIA) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 JUMLAH PROGRAM STU DI DIPLOMA IV INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2012 JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH INSTITUSI NON POLITEKNIK KESEHATAN (NON-POLTEKKES) JENJANG PENDIDIKAN TINGGI (JPT) MENURUT JURUSAN/PROGRAM STU DI DAN PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH INSTITUSI DIKNAKES NON-POLTEKKES JENJANG PENDIDIKANTINGGI (JPT) MENURUT STATUS KEPEMILIKAN TAHUN 2012

xxvii

Profil Kesehatan Indonesia 2012 LAMPIRAN 5.19 LAMPIRAN 5.20 LAMPIRAN 5.21 LAMPIRAN 5.22 LAMPIRAN 5.23 LAMPIRAN 5.24 LAMPIRAN 5.25 LAMPIRAN 5.26 LAMPIRAN 5.27 LAMPIRAN 5.28 LAMPIRAN 5.29 LAMPIRAN 5.30 LAMPIRAN 5.31 LAMPIRAN 5.32 LAMPIRAN 5.33 LAMPIRAN 5.34 LAMPIRAN 5.35 LAMPIRAN 5.36 LAMPIRAN 5.37 LAMPIRAN 5.38 LAMPIRAN 5.39

xxviii

REKAPITULASI PESERTA DI DIK DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN AJARAN 2012/2013 REKAPITULASI PESERTA DI DIK NON POLTEKKES JENJANG PENDIDIKANTINGGI (JPT) MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN AJARAN 2012/2013 REKAPITULASI LULUSAN DIKNAKES POLTEKKES DAN NON POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2012 JUMLAH LULUSAN DIKNAKES POLTEKKES MENURUT JURUSAN/PROGRAM STU DI DAN PROVINSI TAHUN AJARAN 2012/2013 JUMLAH LULUSAN DIKNAKES NON POLTEKKES JENJANG PENDIDIKAN TINGGI (JPT) MENURUT PROGRAM STU DI DAN PROVINSI TAHUN AJARAN 2012/2013 REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN MENURUT PROVINSI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 RASIO DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BI DAN TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 REKAPITULASI DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2012 REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2012 REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT JENIS TENAGA DAN NEGARA TAHUN 2012 REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012 REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012 (KON DISI 31 DESEMBER 2012) REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI KON DISI 31 DESEMBER 2012 REKAPITULASI KEBERADAAN BI DAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI KON DISI 31 DESEMBER 2012 REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012 REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012 REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012 REKAPITULASI PENGANGKATAN BI DAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012 REKAPITULASI PENGANGKATAN TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

LAMPIRAN 5.40 LAMPIRAN 5.41 LAMPIRAN 5.42 LAMPIRAN 5.43

DAN DBK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI MENURUT FUNGSI DAN PROVINSI TAHUN 2012 DATA CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2012 ALOKASI DAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

BAB 6. PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEAR LAMPIRAN 6.1 PERBANDINGAN BEBERAPA DATA KEPENDUDUKAN DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012 LAMPIRAN 6.2 ANGKA KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA ASEAN & SEAR LAMPIRAN 6.3 HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) DAN GENDER INEQUALITY INDEX (GII) DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011 - 2012 LAMPIRAN 6.4 PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN AIR MINUM LAYAK DAN YANG MENGGUNAKAN SARANA SANITASI LAYAK DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011 LAMPIRAN 6.5 PERBANDINGAN DATA TUBERKULOSIS DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2010/2011 LAMPIRAN 6.6 ANGKA ESTIMASI HIV DAN AIDS DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011 LAMPIRAN 6.7 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AVIAN INFLUENZA DI NEGARANEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2004-2012 LAMPIRAN 6.8 JUMLAH KASUS PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012 LAMPIRAN 6.9 PERBANDINGAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011 LAMPIRAN 6.10 PERBANDINGAN UPAYA KESEHATAN DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2005 2012 LAMPIRAN 6.11 PEMBIAYAAN KESEHATAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2010 LAMPIRAN 6.12 PREVALENSI BALITA MENURUT STATUS GIZI DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2007 - 2011



xxix

Profil Kesehatan indonesia 2012

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI......................iv SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.....................................................v DAFTAR SINGKATAN............................................................................................................. vii DAFTAR GAMBAR............................................................................................................. xiv DAFTAR TABEL................................................................................................................... xxi DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................................... xxii BAB 1. PENDAHULUAN......................................................................................................2 BAB 2. GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK..............................................6 A. KEADAAN PENDUDUK.........................................................................................7 B. KEADAAN EKONOMI . .......................................................................................13 C. KEADAAN PENDIDIKAN.....................................................................................23 D. KEADAAN KESEHATAN LINGKUNGAN.............................................................33 1. Sarana dan Akses Air Minum Berkualitas......................................................33 2. Sarana dan Akses Terhadap Sanitasi Dasar...................................................38 3. Rumah Tangga Kumuh..................................................................................42 4. Rumah Sehat ................................................................................................43 E. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT.................................................................44 1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ..................................................44 2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).......................................................47 3. Kabupaten/Kota Sehat (KKS).........................................................................48 4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR).........................................................................49 BAB 3. SITUASI DERAJAT KESEHATAN................................................................................54 A. MORTALITAS . ....................................................................................................54 1. Angka Kematian Neonatal (AKN)..................................................................54 2. Angka Kematian Bayi (AKB)...........................................................................57 3. Angka Kematian Balita (AKABA)....................................................................60 4. Angka Kematian Ibu (AKI) ............................................................................62 B. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA...................................................................64 C. STATUS GIZI ......................................................................................................67 1. Status Gizi Balita...........................................................................................67 2. Status Gizi Penduduk Dewasa.......................................................................68 D. MORBIDITAS.......................................................................................................69 1. Penyakit Menular..........................................................................................79 a. Tuberkulosis Paru..................................................................................69 i. Kasus Baru dan Prevalensi BTA Positif..........................................70 ii. Proporsi Pasien Baru BTA Positif di antara Semua Kasus..............71 iii. Angka Notifikasi Kasus atau Case Notification Rate (CNR)...........73 iv. Angka Penemuan Kasus................................................................75 b. HIV & AIDS............................................................................................76 i. Jumlah Kasus HIV Positif dan AIDS...............................................76 ii. Angka Kematian Akibat AIDS .......................................................81 iii. Pengetahuan AIDS........................................................................81

xxx

Profil Kesehatan indonesia 2012 c. Pneumonia............................................................................................85 d. Kusta . .................................................................................................87 e. Diare . .................................................................................................90 2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)................................91 a. Tetanus Neonatorum............................................................................91 b. Campak ...............................................................................................92 c. Difteri . .................................................................................................94 d. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut).................95 3. Penyakit Bersumber Binatang.......................................................................96 a. Demam Berdarah Dengue (DBD)..........................................................96 b. Chikungunya ........................................................................................98 c. Filariasis................................................................................................99 d. Malaria................................................................................................100 e. Angka Kesakitan Malaria.....................................................................102 f. Flu Burung...........................................................................................104 g. Rabies .................................................................................................107 h. Leptospirosis ......................................................................................108 i. Antraks................................................................................................111 4. Penyakit Tidak Menular .............................................................................112 a. Diabetes Melitus.................................................................................112 b. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah..............................................112 E. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA......................................................114 BAB 4. SITUASI UPAYA KESEHATAN..................................................................................118 A. UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK...............................................................118 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil..................................................................119 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .............................................................123 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas ..................................................................126 4. Penanganan Komplikasi Maternal...............................................................128 5. Penanganan Komplikasi Neonatal...............................................................130 6. Kunjungan Neonatal...................................................................................132 7. Pelayanan Kesehatan pada Bayi..................................................................135 8. Pelayanan Kesehatan pada Anak Balita......................................................137 9. Pelayanan Kesehatan pada Siswa SD dan Setingkat....................................138 10. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)...............................................141 11. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) . ..........143 12. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti................144 13. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)...........................................................146 B. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT......................................................................148 1. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil (Fe) . .............................148 2. Pemberian Kapsul Vitamin A . ....................................................................150 3. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif...............................................................152 4. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)........................................154 C. PELAYANAN IMUNISASI..................................................................................156 1. Imunisasi Dasar pada Bayi..........................................................................156 2. Imunisasi pada Ibu Hamil............................................................................160

xxxi

Profil Kesehatan indonesia 2012 D. UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT ................................................................162 1. Pengendalian HIV AIDS...............................................................................162 2. Pengendalian Penyakit TB Paru...................................................................164 a. Proporsi Pasien TB Paru BTA Positif di Antara Suspek yang Diperiksa......164 b. Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA+ (Case Detection Rate/CDR) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR)...................166 3. Pengendalian Penyakit Malaria...................................................................168 4. Pengendalian Penyakit ISPA........................................................................170 5. Pengendalian Penyakit Kusta......................................................................172 6. Pengendalian Penyakit Polio.......................................................................173 7. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)...........................176 8. Pengendalian Penyakit Filariasis.................................................................178 9. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah................................180 10. Pengendalian Penyakit Kanker....................................................................181 11. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik.............184 E. UPAYA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ............................................185 1. Ketersediaan Obat dan Vaksin....................................................................185 2. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan......................188 F. PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT......................................189 BAB 5. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN.....................................................................194 A. SARANA KESEHATAN.......................................................................................194 1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).................................................194 a. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)..................................................................198 b. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).......200 c. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja........................................201 d. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga..................................202 e. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)...........................................................................202 2. Rumah Sakit................................................................................................203 a. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).......................................................................208 b. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)........................................209 c. Layanan Pencegahan Penularan HIV...................................................209 d. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.......210 3. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.........211 4. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat...........................................214 5. Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.......................................................216 a. Jumlah, Jenis dan Persebaran Institusi...............................................216 b. Akreditasi Institusi..............................................................................219 c. Peserta Didik.......................................................................................220 d. Lulusan...............................................................................................220 B. TENAGA KESEHATAN..........................................................................................221 1. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan...........................................................222 a. Tenaga Kesehatan di Puskesmas.........................................................223

xxxii

Profil Kesehatan indonesia 2012 b. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit..........................................................225 2. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT).....................226 3. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus.................................229 4. Registrasi Tenaga Kesehatan.......................................................................229 C. PEMBIAYAAN KESEHATAN . ..........................................................................231 1. Anggaran Kementerian Kesehatan..............................................................231 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Kesehatan ......232 3. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ............................................234 4. Bantuan Operasional Kesehatan.................................................................235 BAB 6. PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEAR...............................................................................................240 A. KEPENDUDUKAN.............................................................................................241 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk . ............................................................241 2. Laju Pertumbuhan Penduduk ....................................................................243 3. Penduduk Menurut Kelompok Umur . .......................................................245 4. Indeks Pembangunan Manusia...................................................................247 5. Gender Inequality Index..............................................................................249 6. Total Fertility Rate ......................................................................................252 7. Angka Kelahiran Kasar . ..............................................................................253 8. Sosial Ekonomi ...........................................................................................254 B. DERAJAT KESEHATAN .....................................................................................257 MORTALITAS.....................................................................................................257 1. Angka Kematian Bayi . ................................................................................257 2. Angka Kematian Balita ...............................................................................258 3. Angka Kematian Ibu....................................................................................260 4. Angka Kematian Kasar . ..............................................................................262 5. Angka Harapan Hidup.................................................................................263 MORBIDITAS.....................................................................................................264 1. Prevalensi Tuberkulosis ..............................................................................264 2. Flu Burung (Avian Influenza).......................................................................267 3. Polio............................................................................................................269 4. Campak.......................................................................................................271 5. Tetanus Neonatorum..................................................................................271 C. UPAYA KESEHATAN..........................................................................................272 1. Cakupan Imunisasi .....................................................................................272 2. Pengendalian TB Paru.................................................................................274 3. Air Minum Layak dan Sanitasi ...................................................................276 4. Pelayanan Kesehatan Ibu ...........................................................................278 D. PEMBIAYAAN KESEHATAN..............................................................................279 E. STATUS GIZI......................................................................................................280 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................282 LAMPIRAN.......................................................................................................................285



xxxiii

Menkes berdialog santai dengan ibu-ibu kader di Ternate

Foto: Puskom Publik

BAB 1 PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

BAB 1. PENDAHULUAN

P

rofil Kesehatan Indonesia yang pertama diterbitkan pada tahun 1988. Sejak saat itu Profil Kesehatan Indonesia terbit setiap tahunnya hingga saat ini. Profil diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan pada tahun 2003, selain

berbahasa Indonesia, diterbitkan juga dalam bahasa Inggris. Profil kesehatan Indonesia membahas beberapa topik yang terdapat dalam setiap bab yang disajikan dalam urutan sebagai berikut: BAB GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK Bab ini menyajikan tentang gambaran umum, yang meliputi kependudukan, perekonomian, dan lingkungan fisik serta perilaku penduduk yang terkait dengan kesehatan. Indonesia tergolong struktur penduduk muda dengan masih banyak penduduk yang berumur 0-14 sebesar 28,87% dan juga ditopang oleh penduduk usia produktif sebanyak 66% merupakan potensi besar bagi Indonesia untuk membangun lebih maju. Selain itu jumlah penduduk usia tua juga menjadi perhatian bagi kebijakan pemerintah dalam menangani usia lanjut karena pada tahun 2012 jumlah penduduk lanjut usia (>65 tahun) juga mengalami peningkatan karena umur harapan hidup semakin tinggi, dari 69,09 pada tahun 2007 menjadi 69,65 tahun 2012. BAB SITUASI DERAJAT KESEHATAN Bab ini berisi uraian tentang berbagai indikator derajat kesehatan, yang mencakup tentang angka kematian, indeks pembangunan manusia termasuk angka harapan hidup, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat. Angka kematian pada bayi, balita,

pendahuluan dan maternal selama beberapa tahun ini menggunakan data SDKI 2007. Sedangkan pada Profil Kesehatan Indonesia 2012 angka kematian menggunakan data mutakhir yang merupakan hasil SDKI 2012. Angka kematian neonatal, bayi, dan balita mengalami penurunan walaupun tidak setajam hasil SDKI sebelumnya. BAB SITUASI UPAYA KESEHATAN Bab ini berisi uraian tentang upaya kesehatan yang merupakan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan. Upaya kesehatan yang diuraikan pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012 mencakup program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), perbaikan gizi masyarakat, imunisasi, pengendalian penyakit, kefarmasian dan alat kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Upaya kesehatan ibu dan anak diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak sebagaimana yang telah disepakati dalam komitmen global MDGs. BAB SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Bab ini menguraikan tentang sumber daya pembangunan bidang kesehatan sampai tahun 2012. Gambaran tentang keadaan sumber daya mencakup tentang keadaan sarana/fasilitas kesehatan, sarana produksi/distribusi obat dan perbekalan kesehatan, institusi pendidikan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. Salah satu yang dibahas dalam bab ini adalah ketersedian puskesmas dan rumah sakit beserta rasionya. BAB PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEAR Bab ini menyajikan perbandingan antar negara anggota ASEAN dan negara anggota SEAR dimana Indonesia menjadi anggota dari kedua organisasi tersebut. Beberapa indikator yang dibandingkan meliputi data kependudukan, Angka Kelahiran, Angka Kematian, Indeks Pembangunan Manusia, Gender Inequality Index, data tuberkulosis, angka estimasi HIV/AIDS, kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan cakupan imunisasi pada bayi.

3

Anak-anak sehat berkat Jamkesmas di Ambon - 2012

Foto: Puskom Publik

GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK

Profil Kesehatan indonesia 2012

BAB 2. GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK

I

ndonesia secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia serta di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi ini membuat letak Indonesia sangat strategis karena posisi

Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut dan sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6o Lintang Utara sampai 11o Lintang Selatan dan 95o sampai 141o Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2. Luasan wilayah dalam peta NKRI dari masa ke masa memperlihatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengalami beberapa perubahan. Saat ini peta NKRI yang terbaru memperlihatkan penambahan luas wilayah yurisdiksi Kelautan Republik Indonesia di luar 200 mil laut seluas 4.209 Km2 yang terletak di sisi barat laut Pulau Sumatera, yang disetujui dan disahkan oleh PBB tanggal 17 Agustus 2010 lalu, saat menggelar sidang di New York Amerika Serikat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2012 secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 33 provinsi, 497 kabupaten/kota (399 kabupaten dan 98 kota), 6.994 kecamatan, 8.216 kelurahan

6

gambaran umum dan perilaku penduduk dan 69.249 desa. Fakta ini membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Keragaman dalam berbagai aspek tersebut juga terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Pembagian wilayah Indonesia secara administratif menurut provinsi pada tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 2.1. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Indonesia dan perilaku penduduk pada tahun 2012 yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan kesehatan lingkungan, dan keadaan perilaku penduduk.

A. KEADAAN PENDUDUK Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, yang terdiri dari 119.630.913 penduduk laki-laki dan 118.010.413 penduduk perempuan. Estimasi jumlah penduduk tahun 2012 dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan dengan bantuan dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan metode geometrik yang berasumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk konstan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2000-2010 (LPP 2000-2010). Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. GAMBAR 2.1 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012, Hasil Estimasi

7

Profil Kesehatan indonesia 2012 Hasil estimasi jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 244.775.797 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 123.222.475 dan jumlah penduduk perempuan 121.553.322 dengan rasio jenis kelamin 101. Angka ini berarti bahwa terdapat 101 lakilaki di antara 100 perempuan. Rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.3. Estimasi jumlah penduduk tahun 2012 berasumsi bahwa laju/angka pertumbuhan penduduk bersifat konstan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada Gambar 2.1, estimasi jumlah penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 44.655.786, Jawa Timur sebesar 38.006.413 dan Jawa Tengah sebesar 32.586.588. Estimasi jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk sebesar 816.986, Gorontalo sebesar 1.086.506 dan Maluku Utara sebesar 1.088.794. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk yang telah dilakukan, dapat disusun sebuah piramida penduduk tahun 2012. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk lakilaki dan badan piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. GAMBAR 2.2 ESTIMASI PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012, Hasil Estimasi

8

gambaran umum dan perilaku penduduk Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi. Pada Gambar 2.2 ditunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) yang masih tinggi, walaupun jumlah kelahiran telah menurun jika dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Angka harapan hidup semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia tua, untuk laki-laki dan perempuan. Badan piramida membesar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan terhadap penduduk usia tua, karena golongan penduduk ini relatif tidak produktif. Rincian estimasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Indonesia tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 2.2. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun selama tahun 1971–1980 sebesar 2,31% dan menurun secara tajam selama rentang tahun 1990–2000. Pada tahun 2000 LPP sebesar 1,40%, penurunan laju pertumbuhan penduduk ini dimungkinkan karena berhasilnya program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah pada masa itu. Kebijaksanaan kependudukan yang diambil pemerintah tidak hanya menurunkan angka fertilitas tetapi diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hal berbeda terjadi di periode 2000–2010, LPP sebesar 1,49% per tahun, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan LPP pada tahun 1990–2000. Peningkatan yang terjadi masih relatif kecil, dimungkinkan karena program keluarga berencana tidak mampu lagi menghambat angka kelahiran di Indonesia. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk menyebabkan jumlah penduduk yang semakin banyak di masa yang akan datang. Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Hasil estimasi penduduk menunjukkan pada tahun 2012 kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 128 penduduk per km2. Estimasi kepadatan penduduk paling besar terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 14.864, Jawa Barat sebesar 1.262 dan Banten 1.161. Estimasi kepadatan penduduk paling kecil terdapat di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan penduduk 8, Papua sebesar 9 dan Kalimantan Tengah sebesar 14,91. Rincian kepadatan penduduk menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.4.

9

Profil Kesehatan indonesia 2012 GAMBAR 2.3 ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012, Hasil Estimasi

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah Angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk umur produktif (umur 15–64 tahun). Secara kasar perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umur nonproduktif. Semakin tinggi rasio beban tanggungan, semakin tinggi pula jumlah penduduk nonproduktif yang ditanggung oleh penduduk umur produktif. Komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur yang ditunjukkan oleh Tabel 2.1, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 0-14 tahun sebesar 28,87% yang berusia 15-64 tahun sebesar 66,08% dan yang berusia ≥ 65 tahun sebesar 5,05%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 2012 sebesar 51,33%. Hal ini berarti bahwa 100 orang Indonesia yang masih produktif akan menanggung 51 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan laki-laki lebih besar jika dibandingkan

10

gambaran umum dan perilaku penduduk dengan Angka Beban Tanggungan perempuan, yaitu 51,50% untuk laki-laki dan 51,15% untuk perempuan. Rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.6. TABEL 2.1 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012, Hasil Estimasi

Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenai penduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan.

11

Profil Kesehatan indonesia 2012 TABEL 2.2 ESTIMASI PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012, Hasil Estimasi

Penduduk sasaran program pembangunan kesehatan sangatlah beragam, sesuai dengan karakteristik kelompok umur tertentu atau didasarkan pada kondisi siklus kehidupan yang terjadi. Beberapa upaya program kesehatan memiliki sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. Beberapa program lainnya dengan penduduk sasaran terfokus pada kelompok umur tertentu, meliputi: bayi, batita, balita, anak balita, anak usia sekolah SD, wanita usia subur, penduduk produktif, dan usia lanjut.

12

gambaran umum dan perilaku penduduk

B. KEADAAN EKONOMI Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data dari BPS, Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp 2.618,1 triliun dan apabila dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku menjadi Rp 8.241,9 triliun pada tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2011 belum stabil, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi politik dan iklim investasi yang ada. GAMBAR 2.4 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005 - 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23% dibanding tahun 2011, dimana semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Saat terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2008, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 4,50%. Pada tahun 2012, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh mencapai 9,98%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 8,11%, sektor konstruksi 7,50%, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan tumbuh 7,15%, sektor listrik, gas, dan air bersih 6,40%, sektor industri pengolahan tumbuh 5,73%, sektor jasa-jasa 5,24%, sektor pertanian tumbuh 3,97%, dan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 1,49 %. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2012 mencapai 6,81% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total

13

Profil Kesehatan indonesia 2012 pertumbuhan PDB, dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,47%. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing sebesar 1,44% dan 0,98%. PDB per kapita merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2012, nilai PDB per kapita diperkirakan mencapai Rp. 33,3 juta dengan laju peningkatan sebesar 9,58 persen dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2011 yang sebesar Rp. 30,4 juta. Sementara itu Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita juga meningkat dari Rp. 29,6 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 32,4 juta pada tahun 2012 atau terjadi peningkatan sebesar 9,52 persen. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas, dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah GAMBAR 2.5 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA INDONESIA TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

14

gambaran umum dan perilaku penduduk tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Pengeluaran per kapita untuk non makanan mengalami kenaikan pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 persentase pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan sebesar 50,55% dan pengeluaran yang dilakukan oleh makanan sebesar 49,45%. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan jadi dan padi-padian. Pengeluaran non makanan terbesar untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air. Biaya kesehatan per kapita sebulan hanya sebesar 3,04% dari total pengeluaran per kapita sebulan. Nilai ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan terhadap perumahan, bahan bakar, penerangan dan air. Rincian lengkap pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang dapat dilihat pada Lampiran 2.14. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun ke atas. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang masuk usia kerja yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka.

TABEL 2.3 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

15

Profil Kesehatan indonesia 2012 Untuk mengetahui tingkat pengangguran, dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Konsep pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan/putus asa (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja) dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja). Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka di sini didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga.Pada Tabel 2.3 dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Tahun 2012. Agustus tahun 2012 menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2012 turun sebesar 2,4 juta orang dibanding keadaan Februari 2012. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2012 berkurang sebesar 2,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2012 .Jumlah penganggur pada Agustus 2012 mengalami penurunan sekitar 370 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2012. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk telah menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja menyebabkan semakin sempitnya peluang kerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Hal yang menggembirakan adalah turunnya jumlah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun, walaupun angka pengangguran masih cukup tinggi. Proporsi pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna untuk acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru di masa mendatang. Angka ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan publikasi data hasil Sakernas BPS tahun 2012 ada penurunan angka pengangguran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2012 mencapai 7,2 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana pada Agustus 2012 sebesar 6,14% turun dari kondisi Februari 2012 yang sebesar 6,32% dan kondisi Agustus 2011 yang sebesar 6,56%.

16

gambaran umum dan perilaku penduduk GAMBAR 2.6 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN DI INDONESIA AGUSTUS TAHUN 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Pembahasan yang cukup menarik tentang pengangguran adalah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Pada Gambar 2.6, dapat ditunjukkan bahwa pengangguran tertinggi ada pada penduduk yang menamatkan pendidikan pada tingkat SMA dengan persentase sebesar 39,66%. Pengangguran tertinggi kedua ada pada penduduk dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 23,48%. Tingkat pengangguran tertinggi ketiga adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebesar 20,01%. Tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan diploma/universitas sebesar 8,76%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 masih terdapat pengangguran yang berpendidikan. Kemiskinan menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan termasuk kesehatan. Keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terkait dengan daya beli dan akses dari masyarakat. Kemiskinan juga menjadi hambatan besar dalam pemenuhan kebutuhan terhadap makanan yang sehat dan bergizi sehingga dapat melemahkan daya tahan tubuh yang dapat berdampak pada kerentanan untuk terserang penyakit-penyakit tertentu. Fenomena gizi buruk dan kurang seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang buruk jika merujuk pada fakta keterbatasan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Pengukuran kemiskinan dari BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach) dalam mengukur kemiskinan di Indonesia. Secara umum

17

Profil Kesehatan indonesia 2012 kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak‐hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan. GAMBAR 2.7 GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Kategori penduduk miskin adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Perhitungan Garis Kemiskinan tersebut dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Tahun 2012, dilakukan 2 kali pengukuran penduduk miskin, yaitu bulan Maret dan September. Pada September 2012, kategori penduduk miskin di desa adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 240.441,00 dan penduduk miskin di kota adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 277.382,00. Garis kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rincian lengkap mengenai garis kemiskinan per tahun desa dan kota dapat dilihat pada Lampiran 2.15.

18

gambaran umum dan perilaku penduduk GAMBAR 2.8 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2006 – 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Gambar 2.8 menunjukkan tentang jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2006 – 2012. Jumlah dan persentase penduduk miskin semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin berjumlah 28,59 juta penduduk miskin, turun jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 30,01 juta penduduk miskin dan 31,02 juta penduduk miskin pada tahun 2010. Secara persentase, penduduk miskin tahun 2012 sebesar 11,66%, tahun 2011 sebesar 12,49% dan tahun 2010 sebesar 13,33%. Secara persentase kemiskinan semakin turun jika dibandingkan per tahun, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Secara lengkap jumlah dan persentase penduduk miskin terdapat pada Lampiran 2.19. TABEL 2.4 PERSEBARAN DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

19

Profil Kesehatan indonesia 2012 Berdasarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dari BPS terdapat persebaran penduduk miskin antar pulau yang nyata perbedaannya. Dari Tabel 2.4 dapat diketahui lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu 55,83% tahun 2010 dan tahun 2012 menurun menjadi 55,33%. Separuh penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa. Persebaran jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 di Sumatera 21,49%, Jawa 55,72%, Kalimantan 3,23%, Bali dan Nusa Tenggara 6,91%, Sulawesi 7,14%, Maluku dan Papua 5,50%. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Sumatera 21,60%, Sulawesi 7,15%, Kalimantan 3,26%, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara 6,96%, Maluku dan Papua 5,69%. Selama rentang tahun 2010 – 2012, penurunan persentase penduduk miskin terjadi di Pulau Jawa dan kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua. GAMBAR 2.9 PETA PERSEBARAN PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Pada Gambar 2.9 ditunjukkan persebaran penduduk miskin di Indonesia. Persentase penduduk miskin terbesar pada tahun 2012 terdapat di Provinsi Papua dengan persentase penduduk miskin 30,66% dan Provinsi Papua Barat dengan persentase penduduk miskin sebesar 27,04%. Penduduk miskin terendah di Indonesia terdapat di Provinsi Bali dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,95% dan Provinsi DKI Jakarta dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,70%. Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Rincian mengenai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada Lampiran 2.20.

20

gambaran umum dan perilaku penduduk Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan ini adalah koefisin Gini/Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai indeks Gini adalah 0 artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Rincian mengenai indeks Gini dapat dilihat pada Lampiran 2.10. Pembangunan ekonomi yang diupayakan diharapkan mampu mendorong kemajuan, baik fisik, sosial, mental dan spiritual di segenap pelosok negeri terutama wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Suatu daerah dikategorikan menjadi daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab, yaitu: geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial, dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan prasarana terhadap berbagai bidang termasuk di dalamnya kesehatan menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) adalah wilayah administrasi kabupaten. Menurut definisinya, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah pedalaman, kepulauan (pulau kecil dan gugus pulau), perbatasan antar negara, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik, dan sebagian besar wilayah daerah pesisir. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah menetapkan 183 kabupaten yang dikategorikan sebagi kabupaten tertinggal. Ketetapan ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014. Saat ini di Indonesia terdapat 45 kabupaten perbatasan, 33 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk,

21

Profil Kesehatan indonesia 2012 183 daerah tertinggal dan 158 Kabupaten Prioritas Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal. Pada tahun 2012 persentase daerah tertinggal adalah 36,8% (183 kabupaten dari 497 kabupaten/kota) yang terdapat di 27 provinsi. GAMBAR 2.10 PETA PERSEBARAN KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2012

Gambar 2.10 menunjukkan provinsi dengan persentase kabupaten tertinggal tertinggi adalah Sulawesi Barat, yaitu sebesar 100%, Nusa Tenggara Timur sebesar 95,24% dan Provinsi Papua sebesar 93,10%. persentase kabupaten tertinggal terendah terdapat di Kalimantan Tengan sebesar 7,14% dan Jawa Barat sebesar 7,69%. Terdapat 6 provinsi di Indonesia yang tidak memiliki kabupaten tertinggal yaitu: Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali. Rincian kabupaten tertinggal per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.31. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar juga memprioritaskan pembangunan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Salah satu agenda kegiatan adalah pembangunan kesehatan di 45 Kabupaten Prioritas Nasional di Perbatasan dengan Negara Tetangga. Dengan menggunakan skala prioritas, terdapat 45 kabupaten prioritas dan 101 puskesmas prioritas kabupaten prioritas nasional di perbatasan dengan negara tetangga. Pada Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pulau dengan jumlah kabupaten perbatasan dengan negara lain terbanyak terdapat di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang berjumlah 17 kabupaten atau 37,78%. Sedangkan di Pulau Jawa tidak terdapat kabupaten yang berbatasan dengan wilayah asing. 101 puskesmas prioritas nasional terbesar berada dalam wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan jumlah

22

gambaran umum dan perilaku penduduk puskesmas prioritas sebesar 55 puskesmas. Puskesmas prioritas di Pulau Kalimantan sebesar 29 puskesmas dan puskesmas prioritas tidak terdapat di Pulau Jawa. Dengan ditetapkannya skala prioritas ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Kementerian Kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Rincian jumlah kecamatan, jumlah penduduk, dan jumlah puskesmas di 45 kabupaten perbatasan dapat dilihat pada Lampiran 2.30. TABEL 2.5 JUMLAH KABUPATEN PERBATASAN DAN PUSKESMAS PRIORITAS DTPK DI INDONESIA TAHUN 2011

Sumber: Direktorat BUK Dasar, Kemenkes RI, 2011

C. KEADAAN PENDIDIKAN Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan karakter manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan. Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Melalui pengetahuan, pendidik an berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Laju perubahan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disejajarkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan kemudian menjadi pelopor utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya peningkatan peran pendidikan dalam

23

Profil Kesehatan indonesia 2012 pembangunan, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Beberapa program pemerintah telah diupayakan sebagai sebuah alternatif dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidikan, sebagai contoh adalah dari program wajib belajar 9 tahun. GAMBAR 2.11 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Pada Gambar 2.11 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 7,9 tahun. Nilai ini sama jika dibandingkan dengan tahun 2010, tetapi semakin meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2007 yang sebesar 7,4 tahun dan pada tahun 2008 sebesar 7,5 tahun. Apabila dibandingkan dengan program wajib belajar 9 tahun, maka pada tahun 2011 program ini belum berjalan optimal. Rincian mengenai indikator pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.21.1 dan Lampiran 2.21.2. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa serta keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan sangat strategis. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari kualitas pendidikan. Dengan

24

gambaran umum dan perilaku penduduk GAMBAR 2.12 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS MENURUT GOLONGAN UMUR DAN PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi. Partisipasi penduduk bersekolah disajikan dalam persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah lagi. Secara total, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas di Indonesia yang tidak/ belum pernah sekolah sebesar 8,38%, masih sekolah 24,88% dan 66,74% sudah tidak bersekolah lagi. Pada Gambar 2.12 dapat diketahui bahwa golongan umur 10-14 status sekolahnya 95,24% masih bersekolah dan golongan umur 15-19 tahun status sekolahnya 57,48% masih bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia muda (kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun) telah/sedang menempuh pendidikan dasar (telah memenuhi wajib belajar 9 tahun). Semakin tua golongan umur maka semakin kecil persentase penduduk tersebut untuk bersekolah lagi, karena banyak dari golongan umur ini yang telah masuk dalam golongan bekerja atau mencari pekerjaan. Rincian menurut golongan umur dan status sekolah dapat dilihat pada Lampiran 2.23. Pada Gambar 2.13 persentase penduduk berumur 7-24 tahun ke atas yang masih sekolah tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 75,12%. Lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan telah membuat predikat bagi provinsi ini sebagai kota pendidikan. Pada

25

Profil Kesehatan indonesia 2012 provinsi ini juga sebagai kota tujuan penduduk dari luar provinsi untuk menimba ilmu. Persentase penduduk berumur 7-24 tahun ke atas yang masih sekolah terendah ada di Provinsi Papua sebesar 54,22%. Kondisi ini dimungkinkan karena kurangnya sarana dan prasaran pendidikan. Provinsi DKI Jakarta 58,74% penduduk umur 7-24 tahun ke atas masih sekolah, nilai ini terendah kedua setelah Provinsi Papua. Rincian menurut provinsi dan status sekolah dapat dilihat pada Lampiran 2.24. GAMBAR 2.13 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7-24 KE ATAS YANG MASIH SEKOLAH TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelektualitas negara tersebut. Pada Gambar 2.14, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki tertinggi pada tingkat pendidikan SMU/SMA/SMK dengan persentase 22,71% dan SMP/MTs sebesar 20,74%. Penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma I/II sebesar 0,77% dan persentase penduduk dengan ijazah/ STTB tertinggi Akademi/Diploma III/IV/S1/S2/S3 sebesar 5,96%. Penduduk yang tidak memiliki ijazah/STTB masih cukup tinggi, yaitu 21,10%. Rincian persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan STTB yang dimiliki tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 2.22

26

gambaran umum dan perilaku penduduk GAMBAR 2.14 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf dan angka buta huruf. Angka buta huruf berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, penduduk yang tidak dapat membaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan mereka pada kemiskinan. Secara nasional persentase penduduk yang buta huruf sebesar 7,19%. Gambar 2.15 menunjukan persentase penduduk yang buta huruf terkecil terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,15% dan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 35,92%. Terdapat 21 provinsi yang angka buta hurufnya lebih rendah jika dibandingkan dengan angka nasional. Enam provinsi di Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang buta huruf relatif tinggi, di atas 10%, yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Bali. Papua mempunyai angka buta huruf terbesar, hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan di provinsi ini masih sangat kurang. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.28.

27

Profil Kesehatan indonesia 2012 GAMBAR 2.15 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BUTA HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Indikator pendidikan lainnya adalah Angka Melek Huruf (AMH) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Penggunaan AMH adalah untuk: 1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, 2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, 3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Semakin besar angka melek huruf diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan dapat semakin meningkat. Pada Gambar 2.16, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf tertinggi di Sulawesi Utara dengan persentase penduduk melek huruf 98,85% dan DKI Jakarta dengan persentase penduduk melek huruf 98,83%. Persentase penduduk melek huruf terendah di Provinsi Papua dengan persentase 64,08% dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase 83,24. Rincian per provinsi dan per jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 2.28.

28

gambaran umum dan perilaku penduduk Secara nasional, persentase penduduk yang melek huruf sebesar 92,91% pada tahun 2010 dan sedikit menurun menjadi 92,81% pada tahun 2011. Angka melek huruf pada tahun 2011 di perkotaan sebesar 95,68% dan angka melek huruf di perdesaan sebesar 89,89%. Angka ini apabila dibandingkinkan dengan kondisi tahun 2010 terjadi penurunan di tingkat perkotaan dan terjadi peningkatan di perkotaan. Apabila dibandingkan antar GAMBAR 2.16 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

daerah perkotaan dan perdesaan, persentase penduduk yang melek huruf relatif lebih tinggi di daerah perkotaan. Hal ini dimungkinkan dengan relatif majunya fasilitas pendidikan dan relatif baiknya akses sarana menuju tempat pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS dari BPS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, dan 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/ SMK. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah. Berdasarkan angka ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APS.

29

Profil Kesehatan indonesia 2012 Gambar 2.17 merupakan APS nasional menurut usia sekolah dari tahun 2007-2011. Berdasarkan 4 kelompok umur dimana kelompok umur 7–12 tahun mewakili umur setingkat sekolah dasar, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA, dan 19–24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi. Pada gambar dapat diketahui bahwa semakin tinggi kelompok umur maka tingkat partisipasi sekolahnya semakin kecil. Hal ini dimungkinkan pada kelompok umur 1618 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan bekerja. APS pada kelompok umur 7–12 tahun dan 13–15 tahun semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa program pendidikan 9 (sembilan) tahun semakin baik dijalankan. Rincian per provinsi dan per tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.25. GAMBAR 2.17 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT USIA SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Untuk memahami dan melakukan analisis tentang kondisi pendidikan di Indonesia, dapat menggunakan dua indikator tentang partisipasi sekolah. Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kedua ukuran tersebut mengukur partisipasi penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan. APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan

30

gambaran umum dan perilaku penduduk jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK membagi jumlah siswa dengan tingkat pendidikan tanpa menggunakan batasan kelompok umur. Kondisi ini memungkinkan nilai APK yang melebihi 100%, hal ini sering terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI. Nilai di atas 100% ini terjadi karena masih banyak penduduk dengan kelompok usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah di tingkat sekolah dasar, atau penduduk yang berusia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah pada tingkat SD/MI. Pada Gambar 2.18 diketahui nilai APK untuk SD/MI melebihi 100%, sedangkan untuk pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA lebih rendah dari nilai APK SD. Pada tahun 2011 nilai APK untuk tingkat SD sebesar 102,58%, SMP 89,57% dan SMA 64,66%. Kondisi pada tahun 2011 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 pada jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA tetapi menurun pada jenjang pendidikan SD/ MI. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.26. GAMBAR 2.18 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

31

Profil Kesehatan indonesia 2012 Nilai APK ini kurang bagus untuk mencerminkan kondisi pendidikan, karena memasukkan semua penduduk dalam jenjang pendidikan tanpa dibatasi dengan kelompok umur yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sehingga diperlukan indikator yang lebih mencerminkan partisipasi sekolah, yaitu APM. APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM membagi jumlah siswa dengan jenjang pendidikan dengan menggunakan batasan kelompok umur. Kondisi ini tidak memungkinkan nilai APM yang melebihi 100%. Nilai APM lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai APK. Pada Gambar 2.19, tahun 2011 nilai APM untuk tingkat SD/MI sebesar 91,03%, SMP/MTs 68,12% dan SMA/SMK 47,97%. Nilai APM ini jika dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami kenaikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK tetapi mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI. Kondisi APM ini lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.27. GAMBAR 2.19 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

32

gambaran umum dan perilaku penduduk

D. KEADAAN KESEHATAN LINGKUNGAN Lingkungan merupakan salah satu variabel yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Bersama dengan faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang harus diatasi bersama. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan indikatorindikator seperti: akses air minum berkualitas, akses terhadap sanitasi layak, rumah tangga kumuh dan rumah sehat.

1. Sarana dan Akses Air Minum Berkualitas Salah satu tujuan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunkan target hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga 2015. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggara air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. Syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, diantaranya adalah sebagai berikut : •

Parameter mikrobiologi E Coli dan total Bakteri Kolifrom, kadar maksimum yang di perbolehkan 0 jumlah per 100 ml sampel,

•

Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna,

•

Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l), pH 6,5-8,5.

33

Profil Kesehatan indonesia 2012 Dalam rangka pencapaian target Renstra tentang persentase kualitas air minum berkualitas dengan salah satu target prioritas adalah persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini adalah air minum yang didistribusikan oleh PDAM dengan target tahun 2012 adalah 95%. Hal tersebut di atas merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya kemungkinan munculnya penyakit berbasis air (waterborne disease) karena air merupakan salah satu media lingkungan yang berperan dalam penyebaran penyakit melalui media pertumbuhan mikrobiologi serta adanya kemungkinan terlarutnya unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sebagai salah satu pengawasan kualitas air minum PDAM, dilakukan uji petik terhadap kualitas air minum PDAM secara eksternal. Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah sampel air minum yang memenuhi syarat dibanding dengan jumlah seluruh sampel air minum yang diambil pada jaringan distribusi PDAM. GAMBAR 2.20 PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM YANG MEMENUHI SYARAT MIKROBIOLOGI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2012

Pada Gambar 2.20 persentase hasil pemeriksaan kualitas air minum PDAM yang memenuhi syarat mikrobiologi di Indonesia sebesar 95,39%, lebih tinggi dibandingkan target Renstra tahun 2012. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 20 provinsi di Indonesia mempunyai kualitas air minum PDAM yang baik, karena dari jumlah sampel

34

gambaran umum dan perilaku penduduk yang diuji nilainya 100% memenuhi syarat mikrobiologi. Persentase terendah terjadi di Provinsi Bali, hasil pengujian sampel hanya sebesar 34,78% yang memenuhi syarat mikrobiologi, sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 62,47%. Rincian lengkap terdapat di Lampiran 2.37. Amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Pasal 6 disebutkan bahwa : 1. Air minum yang dihasilkan dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 2. Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilarang didistribusikan kepada masyarakat. Upaya pengawasan kualitas air sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai pengawasan eksternal dan penyelenggara air minum sebagai pengawasan internal. Selain itu diatur pula mengenai adanya upaya penyampaian informasi tentang data kualitas air minum oleh penyelenggara air minum ke dinas kesehatan kabupaten/kota serta upaya penyampaian kondisi kualitas air oleh pemerintah daerah di wilayahnya. Seiring dengan kemajuan teknologi serta semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, sementara itu persediaan air tanah yang selama ini menjadi sumber utama air minum telah mengalami pencemaran, rumah tangga kini mulai beralih kepada produk air minum dalam kemasan/isi ulang. Produk ini merupakan salah satu solusi untuk konsumsi air minum karena produk dapat langsung diminum karena telah melalui proses produksi. Sementara menurut definisi MDGs air minum kemasan dan isi ulang tidak termasuk dalam sumber air minum layak. Hal ini dikarenakan air kemasan tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan sumbernya berasal dari wilayah lain. Pada Gambar 2.21, persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dengan air kemasan/isi ulang di Indonesia menunjukkan tren yang berlawanan. Persentase penduduk yang mengkonsumsi air minum layak semakin menurun jika dibandingkan dengan penduduk yang mengkonsumsi air kemasan/isi ulang. Penduduk yang mengkonsumsi air dalam kemasan semakin meningkat.

35

Profil Kesehatan indonesia 2012 GAMBAR 2.21 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AIR KEMASAN/ISI ULANG DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Tahun 2011 persentase penggunaan air minum layak sebesar 42,76% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 22,13%, sedangkan pada tahun 2012 triwulan I, persentase penggunaan air minum layak sebesar 41,66% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 23,33%. Secara kuantitas pengguna air minum layak masih tinggi tetapi persentasenya semakin menurun, sedangkan penggunaan air minum kemasan/isi ulang persentasenya semakin meningkat. Rincian per tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.33. Sumber air minum mempengaruhi kualitas air minum. Untuk sumber air minum yang berasal dari sumber air minum layak, konsep yang digunakan meliputi air leding (kran, kran umum, hidran umum), terminal air, Penampungan Air Hujan (PAH), sumur bor/ pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Pada Gambar 2.22, persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak di Indonesia sebesar 41,66%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk sumber air minum layak terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61,38%, DI Yogyakarta sebesar 59,39 dan Jawa Tengah sebesar 56,31%%. Persentase terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 20,40%, Kepulauan Riau sebesar 22,80% dan DKI Jakarta sebesar 22,87%. Terdapat 16 provinsi yang persentasenya berada diatas persentase nasional

36

gambaran umum dan perilaku penduduk dan 17 provinsi yang persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak kurang dari persentase nasional. GAMBAR 2.22 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES KE SUMBER AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Upaya untuk dapat meningkatkan akses air minum layak secara nasional terus menerus dilakukan. Masih banyak kendala dalam pencapaiannya, antara lain : 1. Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra tidak didukung dengan skema pembiayaan yang jelas untuk implementasi, 2. Belum optimalnya peran pemerintah provinsi dalam menggalang kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan SPAM untuk mencapai sasaran RKP dan Renstra, 3. Belum optimalnya keterpaduan antara program dengan pembiayaan pengembangan SPAM perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi untuk percepatan pencapaian sasaran air minum layak, 4. Penanganan pembangunan SPAM di pulau-pulau kecil, daerah terpencil termasuk daerah pesisir belum dilaksanakan secara terpadu, berbasis teknologi tepat guna dan berkelanjutan, 5. Perilaku masyarakat dan pelaku usaha masih kurang memperhatikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air minum dan air hasil daur ulang serta sanitasi.

37

Profil Kesehatan indonesia 2012 Pada Gambar 2.23, persentase rumah tangga menurut fasilitas air minum sendiri di Indonesia sebesar 58,69%, bersama 25,92%, umum 11,74% dan tidak ada fasilitas air minum sebesar 3,65%. Persentase tertinggi rumah tangga dengan fasilitas air minum sendiri terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,64%, persentase tertinggi rumah tangga dengan fasilitas air minum bersama terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 49,57%. Provinsi dengan persentase rumah tangga dengan fasilitas air minum milik umum terbesar terdapat di Provinsi Maluku sebesar 43,31% dan yang provinsi dengan rumah tangga yang tidak ada fasilitas air minum terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 39,95%. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.36. GAMBAR 2.23 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KEPEMILIKAN FASILITAS AIR MINUM INDONESIA TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

2. Sarana dan Akses Terhadap Sanitasi Dasar Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit.

38

gambaran umum dan perilaku penduduk Berbagai alasan digunakan oleh masyarakat untuk buang air besar sembarangan, diantaranya adalah anggapan membangun jamban itu mahal, lebih enak buang air besar di sungai, tinja dapat digunakan sebagai pakan ikan, dan lain-lain. Perilaku ini harus diubah karena dapat meningkatkan risiko masyarakat untuk terkena penyakit menular. Pada Gambar 2.24, persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar sendiri di Indonesia sebesar 65,20%, bersama 13,37%, umum 3,65% dan tidak ada fasilitas tempat buang air besar sebesar 17,78%. Persentase tertinggi rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri terdapat di Provinsi Riau sedangkan persentase tertinggi rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar bersama terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi dengan persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.40. GAMBAR 2.24 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KEPEMILIKAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR INDONESIA TAHUN 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Sesuai dengan konsep dan defnisi MDGs, disebut akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL). Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut : 1. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi 2. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur

39

Profil Kesehatan indonesia 2012 3. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan 4. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain 5. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin 6. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang 7. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Pada Gambar 2.25 persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%, lebih rendah dari target Renstra Tahun 2012 sebesar 69%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk menurut akses terhadap sanitasi layak terdapat di Provinsi Bali sebesar 87,86% dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 80,37%. Terdapat 12 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 25,92% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 27,33%. Terdapat 21 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak dari persentase nasional. GAMBAR 2.25 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Upaya meningkatkan akses air bersih dan sanitasi dasar yang layak juga dilakukan melalui kerjasama dengan donor agency internasional seperti WHO dan World Bank yang diimplementasikan melalui kegiatan Pamsimas, ICWRMIP, MCC (Millenium Challence Coorporation) untuk mengatasi stunting pada anak-anak dengan intervensi

40

gambaran umum dan perilaku penduduk nutrisi dan kesehatan lingkungan. Selain itu beberapa lembaga internasional melakukan kegiatan berorientasi pada pembinaan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat khusunya bagi yang berpenghasilan rendah di perdesaan. Pada Gambar 2.26, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Persentase ini sejak tahun 2007 semakin meningkat setiap tahunnya, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di perkotaan sebesar 71,66% dan di perdesaan 41,25%. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan sarana dan prasarna sanitasi di perkotaan lebih baik. Secara total perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 56,24%. Nilai ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 dan 2010, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Indonesia sebesar 55,60% dan 55,54%. GAMBAR 2.26 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI LAYAK DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya pencapain target, yaitu : 1. Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relative lama agar masyarakat dapat mengadopsi perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, kondisi sosial budaya yang sangat bervariasi dapat mempengaruhi cepat lambatnya perubahan perilaku,

41

Profil Kesehatan indonesia 2012 2. Belum meratanya ketersediaan sarana air minum dan sanitasi yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat, 3. Kondisi geografis yang sangat bervariasi mengakibatkan sulitnya menentukan pilihan teknologi sanitasi yang dapat diterapkan di daerah tersebut.

3. Rumah Tangga Kumuh Rumah tangga kumuh merupakan indikator komposit yang disusun dari banyaknya rumah tangga dengan kategori air minum tidak layak (bobot 15%), sanitasi tidak layak (bobot 15%), sufficient living area (bobot 35%) dan durability of housing (bobot 35%). Suatu rumah tangga dinyatakan sebagai rumah tangga kumuh apabila nilai hasil penghitungan indikator komposit rumah tangga lebih dari 35%. Sufficient living area adalah luas lantai hunian per kapita > 7,2m2 (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat). Durability of housing dihitung dari rumah tangga yang menghuni bangunan dengan kriteria: (i) jenis atap terluas terbuat ijuk/rumbia dan lainnya, (ii) jenis dinding terluas dari bambu dan lainnya, (iii) jenis lantai terluas tanah. Apabila minimal 2 kriteria terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh. Persentase rumah tangga kumuh di Indonesia sebesar 14,60%. Pada Gambar 2.27, persentase tertinggi terdapat di Provinsi Papua dengan persentase 57,80% dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 47,89%. Persentase terendah untuk GAMBAR 2.27 PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

42

gambaran umum dan perilaku penduduk rumah tangga kumuh terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dengan persentase sebesar 4,12% dan Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 6,90%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, 15 provinsi di Indonesia mempunyai persentase rumah tangga kumuh kurang dari persentase nasional, sedangkan 18 provinsi lainnya masih berada diatas angka nasional.

4. Rumah Sehat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 162 dan 163 mengamanatkan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untu mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 163 ayat 2 mengamanatkan bahwa lingkungan sehat antara lain mencakup lingkungan permukiman. Untuk menjalankan amanat dari pasal tersebut, maka untuk penyelenggaraan penyehatan permukiman difokuskan pada peningkatan rumah sehat. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi kriteria minimal : akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan (Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PER/V/ MENKES/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah). GAMBAR 2.28 PERSENTASE PENCAPAIAN RUMAH SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2012

43

Profil Kesehatan indonesia 2012 Pencapaian rumah sehat di Indonesia sebesar 68,69%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan sebesar 60%. Pada Gambar 2.29, pencapaian tertinggi rumah sehat terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 98,99%, Maluku sebesar 96,54% dan Bali sebesar 85,11%. Capaian terendah rumah sehat terdapat di Sulawesi Tenggara sebesar 18,35%, Kalimantan Tengah sebesar 35,1% dan Kalimantan Selatan sebesar 43%. Salah satu strategi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan rumah sehat adalah memperkuat jejaring penyehatan permukiman hingga tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bekerja sama dengan tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kader PKK tersebut dapat diberdayakan sebagai kader kesehatan lingkungan yang menilai rumah dengan instrument kartu rumah.

E. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan, akan disajikan beberapa indikator yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, diantaranya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok.

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Peningkatan akses terhadap air minum yang berkualitas perlu diikuti dengan perilaku yang higienis untuk mencapai tujuan kesehatan, melalui pelaksanaan STBM. Dalam kerangka pembangunan kesehatan, sektor air minum, sanitasi dan higienis merupakan satu kesatuan dalam prioritas pembangunan bidang kesehatan dengan titik berat pada upaya promotif-preventif dalam perbaikan lingkungan untuk mencapai salah satu sasaran MDGs. STBM menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan secara keseluruhan. Sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pemicuan dalam rangka mencapai target MDGs. Dalam pelaksanaan STBM mencakup 5 (lima) pilar yaitu: 1. Stop buang air besar sembarangan, 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, 4. Pengelolaan sampah dengan benar, dan

44

gambaran umum dan perilaku penduduk 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman. Pemerintah memberikan prioritas dan komitmen yang tinggi terhadap kegiatan STBM, hal ini tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 yang mempertegas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2012 terkait dengan STBM. Tujuan dari STBM adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan 3 komponen strategi yaitu: 1. Menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya kegiatan STBM melalui: a. Advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan secara berjenjang; b. Peningkatan kapasitas institusi pelaksana di daerah; dan c. Meningkatkan kemitraan multi pihak. 2. Peningkatan kebutuhan akan sarana sanitasi melalui peningkatan kesadaran mayarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan pemicuan perubahan perilaku komunitas: a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat; dan b. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat dan mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan STBM melalui deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 3. Peningkatan penyediaan melalui peningkatan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi, yaitu melalui pengembangan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi. Suatu desa/kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM didasarkan pada kondisi: 1. Minimal telah ada intervensi melalui pemicuan di salah satu dusun dalam desa/ kelurahan tersebut, 2. Adanya masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM baik individu atau dalam bentuk komite dan sebagai respon dari aksi intervensi STBM, dan 3. Masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar STBM yang telah disepakati bersama.

45

Profil Kesehatan indonesia 2012 Pelaksanaan STBM dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pilar ke-1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan adopsi perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan secara bertahap mengembangkan pilar-pilar lain dari STBM. Dalam Renstra Kemenkes 2010 – 2014 ditargetkan pelaksanaan STBM di 20.000 desa pada tahun 2014. Pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 11.000 desa/kelurahan telah melaksanakan STBM dan sebanyak 11.165 desa/kelurahan telah melaksanakan STBM atau 101,5% dibandingkan target. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2011, jumlah desa/kelurahan di Indonesia mencapai 77.468. Persentase desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM sebesar 11.165 atau 14,41%. Pada Gambar 2.29, persentase desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM terbesar di Nusa Tenggara Barat sebesar 86,69%, Sumatera Barat sebesar 63,02% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 37,06%. Persentase desa/kelurahan terkecil yang melakukan STBM terdapat di DKI Jakarta sebesar 0,75%, Papua sebesar 0,90% dan Aceh sebesar 1,35%. Berdasarkan jumlah, lokasi STBM terbanyak ada di Jawa Timur dengan jumlah desa/kelurahan mencapai 2.838 desa/kelurahan, Jawa Tengah dengan jumlah lokasi STBM 1.423 desa/kelurahan. Jumlah terkecil lokasi STBM terkecil terdapat di DKI Jakarta sejumlah 2 desa/kelurahan dan Bali dengan jumlah 10 desa/kelurahan. Rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.44. GAMBAR 2.29 PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2012

46

gambaran umum dan perilaku penduduk Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan STBM adalah masih belum optimalnya investasi bidang air minum dan sanitasi khususnya di daerah perkotaan seperti investasi untuk PDAM serta disparitas capaian antar provinsi untuk pelayanan air minum dan sanitasi di perdesaan dan akselerasi edukasi perilaku sehat melalui pelaksanaan STBM. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upaya peningkatan advokasi untuk meningkatkan investasi bidang air minum dan sanitasi terutama untuk masyarakat miskin, perluasan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui program Air Bersih untuk Rakyat serta meningkatkan edukasi perilaku sehat dengan akselerasi STBM.

2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Keluarga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena dalam keluarga terjadi komunikasi dan interaksi antara anggota keluarga yang menjadi awal penting dari suatu proses pendidikan perilaku. Pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini dalam keluarga dapat menciptakan keluarga yang sehat dan aktif dalam setiap upaya kesehatan di masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesehatan anggota keluarga, Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes berupaya meningkatkan persentase rumah tangga ber-PHBS. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Untuk mencapai rumah tangga berPHBS, terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu: (1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, (2) memberi ASI ekslusif, (3) menimbang balita setiap bulan, (4) menggunakan air bersih, (5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, (6) menggunakan jamban sehat, (7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu, (8) makan buah dan sayur setiap hari, (9) melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan (10) tidak merokok di dalam rumah. Dalam Renstra Kemenkes 2010 – 2014 ditargetkan persentase rumah tangga yang telah PHBS sebesar 70% pada tahun 2014. Pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 60% rumah tangga telah melaksanakan PHBS. Hasil kegiatan pada tahun 2012 menunjukkan sebanyak 56,70% rumah tangga telah melaksanakan PHBS atau 94,5% dibandingkan target. Secara nasional persentase pencapaian rumah tangga yang ber-PHBS mencapai 56,70%.

47

Profil Kesehatan indonesia 2012 Pada Gambar 2.30, persentase tertinggi rumah tangga ber-PHBS terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 76,42%, Kalimantan Timur dengan persentase sebesar 75,26% dan Kalimantan Selatan dengan persentase sebesar 72,62%. Terdapat 9 provinsi di Indonesia yang berada di atas target Renstra 2012 persentase rumah tangga ber-PHBS di Indonesia, yaitu : Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bali, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sedangkan provinsi yang persentase rumah tangga ber-PHBS terendah terdapat di Papua Barat dengan persentase 25,50%, Papua dengan persentase 25,80% dan Sulawesi Barat dengan persentase 30,85%. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.45. GAMBAR 2.30 PERSENTASE PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

3. Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan salah satu indikator pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014. KKS adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan KKS merupakan pendekatan terpadu, menyeluruh, lintas sektor berbasis masyarakat, masyarakat sebagai pelaku utama. Selain itu juga merupakan operasionalisasi pembangunan berkelanjutan, berbasis pembangunan berwawasan

48

gambaran umum dan perilaku penduduk lingkungan dan pembangunan berwawasan kesehatan seperti yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Pendekatan KKS tidak hanya mengutamakan pada terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik tapi juga sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan agar dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten/kota tersebut secara mandiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pencapaian KKS tahun 2011 sebesar 55% per provinsi, dan diharapkan pada tahun 2013 sudah mencapai 65% per provinsi. Sampai dengan tahun 2012 sebanyak 309 kabupaten/ kota (62,17%) tersebar di 33 provinsi dari keseluruhan kabupaten/kota yang ada (497 kab/kota) di Indonesia telah melaksanakan pendekatan KKS. Terdapat 3 provinsi yang sudah melaksanakan program KKS sebesar 100%, yaitu Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Penilaian KKS dilaksanakan 2 tahun sekali, jadi penilaian KKS berikutnya dilaksanakan tahun 2013.

4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa baik individu, masyarakat, parlemen, maupun pemerintah, untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR. Ruang lingkup KTR meliputi, tempat-tempat umum, tempat kerja tertutup, sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Pemerintah telah menetapkan/mengupayakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 ayat 1 dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya sesuai Pasal 115 ayat 2, serta

49

Profil Kesehatan indonesia 2012 GAMBAR 2.31 PERSENTASE PROVINSI YANG MEMILIKI PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012

Sumber: Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes RI, 2012

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/ PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada tahun 2011 sudah ada 21 provinsi di wilayah kerjanya yang memiliki peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan (Surat Edaran/ Instruksi/SK/Peraturan Gubernur/ Perda/ Perwali/Perbub). Sedangkan pada tahun 2012 bertambah menjadi 27 provinsi di wilayah kerjanya yang memiliki peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan. Selain itu jumlah kab/kota yang memiliki peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan (surat Edaran/Instruksi/ SK/ Peraturan Gubernur/Perda/ Perwali/Perbub) pada tahun 2011, sebanyak 50 kab/kota, dan bertambah pada tahun 2012 menjadi 85 kab/kota.

 50

Foto: Arif Wibowo

gambaran umum dan perilaku penduduk

Membiasakan cuci tangan sejak dini

51

Pemberian ASI Sebagai Pilihan Utama untuk Bayi

Foto: M. Syafir Makki

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Profil Kesehatan Indonesia 2012

BAB 3. SITUASI DERAJAT KESEHATAN

D

erajat kesehatan masyarakat dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di

Indonesia digambarkan melalui Angka Mortalitas; terdiri atas angka kematian neonatal, Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), Indeks Pembangunan Manusia termasuk angka harapan hidup, Angka Morbiditas; angka kesakitan beberapa penyakit balita dan dewasa. Selain dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sumber daya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta faktor lain yang kondisinya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

A. MORTALITAS Mortalitas adalah kejadian kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas yang disajikan pada bab ini yaitu angka kematian neonatal, angka kematian bayi, dan angka kematian balita serta kematian yang disebabkan oleh penyakit dan bencana.

1. Angka Kematian Neonatal (AKN) Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (0-28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup

54

SITUASI DERAJAT KESEHATAN pada tahun yang sama. Angka kematian neonatal periode 5 tahun terakhir mengalami stagnasi. Berdasarkan laporan SDKI 2007 dan 2012 diestimasikan sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal menyumbang lebih dari setengahnya kematian bayi (59,4%), sedangkan jika dibandingkan dengan angka kematian balita, kematian neonatal menyumbangkan 47,5%. Hasil estimasi angka kematian neonatal di atas merupakan AKN dalam periode 5 tahun terakhir sebelum survei, misalnya pada SDKI tahun 2012 menggambarkan AKN untuk periode 5 tahun sebelumya yaitu tahun 2008-2012 yang sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Keadaan kematian neonatal sejak tahun 1991 diperlihatkan pada gambar berikut ini. GAMBAR 3.1 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA, SDKI 1991 - 2012

Sumber: BPS, Laporan SDKI Keterangan: *periode 5 tahun terakhir sebelum survei

Pada grafik di atas tampak penurunan yang tajam antara tahun 1991 sampai 2003, hal ini didukung kebijakan penempatan tenaga bidan di desa serta peningkatan cakupan persalinan tenaga kesehatan. Antara tahun 2003 sampai 2012 menunjukkan kecenderungan penurunan yang landai, dikarenakan antara lain pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh neonatus. Data menunjukkan indikator kunci dari intervensi penurunan kematian neonatus masih belum tinggi cakupannya, diantaranya inisiasi menyusui dini menunjukkan cakupan 28%, pelayanan kesehatan neonatal pertama 71%, dan perlindungan tetanus neonatorum sebesar 79% (berdasarkan Riskesdas

55

Profil Kesehatan Indonesia 2012 2010). Sementara itu cakupan persalinan tenaga kesehatan juga tidak menunjukkan peningkatan yang tajam antara periode 2003 – 2012. Cakupan persalinan menurut Riskesdas 2010 sebesar 82%. Capaian tersebut baru mengindikasikan akses yang baik, tetapi belum mengindikasikan kualitas pelayanan. Grafik 3.2 berikut ini menggambarkan AKN periode 10 tahun terakhir sebelum survei menurut provinsi. GAMBAR 3.2 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2012

Sumber: BPS, Laporan Pendahuluan SDKI 2012 Keterangan: *periode 10 tahun terakhir sebelum survei

Sebanyak 5 provinsi yang mencapai Angka Kematian Neonatal kurang sama dengan 15/1.000 kelahiran hidup yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Riau. Provinsi dengan AKN terendah yaitu Kalimantan Timur sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKN tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 37 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Papua Barat sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup dan Nusa Tenggara Barat sebesar 33 per 1.000 kelahiran hidup.

56

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Pada Gambar 3.3 terdapat 39% provinsi (13 provinsi) menunjukkan peningkatan Angka Kematian Neonatal antara tahun 2007-2012 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. GAMBAR 3.3 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2007 DAN SDKI 2012

Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 dan 2012

2. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Menurut hasil SDKI terjadi penurunan AKB cukup tajam antara tahun 1991 sampai 2003 yaitu dari 68 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB diantaranya dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan antara lain peningkatan cakupan imunisasi dasar sehubungan penyebab kematian bayi pada periode 1990an antara lain diphteri dan campak. Pada gambar 3.4 dapat dilihat penurunan AKB dari tahun 1991 sampai tahun 2012.

57

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 3.4 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA, SDKI 1991 - 2012

Sumber: BPS, Laporan Pendahuluan SDKI 2012 Keterangan: *periode 5 tahun terakhir sebelum survei

Capaian AKB 32 di tahun 2012 kurang menggembirakan dibandingkan target Renstra Kemenkes yang ingin dicapai yaitu 24 di tahun 2014 juga target MDGs sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Penurunan AKB yang melambat antara tahun 2003 sampai 2012 yaitu dari 35 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup, memerlukan akses seluruh bayi terhadap intervensi kunci seperti ASI eksklusif atau imunisasi dasar, sementara berdasarkan Riskesdas 2010 cakupan ASI eksklusif sebesar 15%, imunisasi DPT-HB3 sebesar 62%, dan imunisasi campak 74%.Gambar 3.5 berikut ini memperlihatkan AKB per 1.000 kelahiran hidup periode 10 tahun terakhir sebelum survei menurut provinsi tahun 2012. Dari 33 provinsi di Indonesia, terdapat dua provinsi yang telah mencapai target MDGs 2015 untuk AKB yaitu Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Provinsi dengan AKB tertinggi terdapat di Papua Barat sebesar 74 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Gorontalo sebesar 67 dan Maluku Utara sebesar 62 per 1.000 kelahiran hidup. Terdapat 27% provinsi (9 provinsi) menunjukkan peningkatan kematian bayi antara tahun 2007-2012 yaitu Aceh, Jateng, Yogyakarta, Kalteng, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

58

SITUASI DERAJAT KESEHATAN GAMBAR 3.5 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2012

Sumber: BPS, Laporan Pendahuluan SDKI 2012 Keterangan: *periode 10 tahun terakhir sebelum survei

GAMBAR 3.6 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2007 DAN SDKI 2012

Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 dan 2012

59

Profil Kesehatan Indonesia 2012

3. Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Berikut ini merupakan gambar perkembangan AKABA sejak tahun 1991 sampai tahun 2012. GAMBAR 3.7 ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA)* PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA, SDKI 1991 – 2012

Target MDG’s 2015 = 32

Sumber: BPS, Laporan Pendahuluan SDKI 2012 Keterangan: *periode 5 tahun terakhir sebelum survei

Gambar 3.7 memperlihatkan kecenderungan penurunan AKABA cukup tajam antara tahun 1991 sampai 2003 yaitu dari 97 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKABA diantaranya dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan meliputi peningkatan akses balita terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan cakupan imunisasi dasar (sehubungan proporsi kematian balita sebagian besar merupakan kematian neonatal dan kematian bayi). Selanjutnya penurunan AKABA melandai antara tahun 2003 sampai 2012 yaitu dari 46/1.000 menjadi 40/1.000 kelahiran hidup. Untuk mempertajam penurunan diperlukan peningkatan akses balita terhadap sanitasi, air bersih, dan penanganan segera terhadap gejala penyakit. Sementara berdasarkan Riskesdas 2010 cakupan balita diare mendapat oralit hanya 35%, cakupan balita demam ke fasilitas kesehatan sebesar 56%, dan cakupan balita mendapat pengobatan malaria hanya 22%.

60

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Millenium Development Goals (MDGs) menetapkan nilai normatif AKABA, yaitu sangat tinggi dengan nilai > 140 per 1.000 kelahiran hidup, tinggi dengan nilai 71-140 per 1.000 kelahiran hidup, sedang dengan nilai 20-70 per 1.000 kelahiran hidup, dan rendah dengan nilai < 20 per 1.000 kelahiran hidup. SDKI tahun 2012 mengestimasikan nilai AKABA periode 5 tahun terakhir sebelum survei sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan kategori tersebut, maka secara nasional Indonesia masuk dalam kategori AKABA sedang. Sedangkan gambaran AKABA periode 10 tahun terakhir sebelum survei di Indonesia menurut provinsi seperti terlihat pada Gambar 3.8 berikut ini. GAMBAR 3.8 ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2012

Sumber : BPS, Laporan Pendahuluan SDKI 2012

Berdasarkan estimasi terhadap nilai AKABA pada tingkat provinsi, diketahui bahwa tidak terdapat satu pun provinsi di Indonesia yang masuk kategori AKABA rendah. Demikian juga tidak ada provinsi yang masuk kategori AKABA sangat tinggi. Sebagian besar provinsi di Indonesia masuk ke dalam kategori AKABA sedang yaitu sebanyak 27 provinsi (81,8%), sama seperti laporan SDKI sebelumnya pada tahun 2007. Sebanyak 6 provinsi selebihnya masuk dalam kategori AKABA tinggi, berturut-turut dari yang tertinggi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang telah mencapai target MDGs 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 5 provinsi yaitu Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan timur. Berikut ini perkembangan AKABA tahun 2007 dan 2012 menurut

61

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 3.9 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SDKI 2007 DAN SDKI 2012

Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 dan 2012

provinsi.Provinsi yang menunjukkan tren penurunan lebih banyak dibanding yang mengalami peningkatan. Terdapat 27% provinsi (9 provinsi) menunjukkan peningkatan kematian balita antara tahun 2007-2012 yaitu Aceh, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

4. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Data kematian ibu yang digunakan saat ini masih menggunakan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007. SDKI 2007 menyebutkan bahwa AKI untuk periode

62

SITUASI DERAJAT KESEHATAN 5 tahun sebelum survei (2003-2007) sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dibandingkan AKI hasil SDKI tahun 2002-2003 yang sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Gambar 3.10 berikut nampak adanya kecenderungan penurunan AKI sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2007. GAMBAR 3.10 ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA TAHUN 1994-2007

Sumber: BPS, Hasil SDKI 2007

63

Profil Kesehatan Indonesia 2012

B. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara yang direpresentasikan tiga dimensi pembangunan manusia yaitu indeks kesehatan; panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dari angka harapan hidup waktu lahir, indeks pendidikan; diukur dari tingkat kemampuan baca tulis seseorang dan rata-rata lama sekolah, serta indeks daya beli; memiliki standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita. Berikut ini disajikan capaian IPM di 33 provinsi di Indonesia tahun 2011. GAMBAR 3.11 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011

64

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Pada tahun 2011 IPM di Indonesia sebesar 72,77, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 72,27. Gambar 3.11 memperlihatkan provinsi dengan IPM tertinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Riau. Sedangkan provinsi dengan IPM terendah yaitu Papua, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. IPM dikategorikan menjadi 3, yaitu IPM tinggi (IPM ≥ 80), IPM sedang (IPM 50-79,99), dan IPM rendah (IPM 18 tahun dapat diketahui melalui prevalensi gizi berdasarkan indikator Indeks Massa Tubuh (IMT). Status gizi pada kelompok dewasa berusia di atas 18 tahun didominasi dengan masalah obesitas, walaupun masalah kurus juga masih cukup tinggi. Prevalensi obesitas pada kelompok umur dewasa sebanyak 11,7% dan berat badan lebih sebesar 10,0%. Dengan demikian prevalensi kelompok dewasa kelebihan berat badan sebesar 21,7%. Angka kelebihan berat badan pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 26,9% pada perempuan dan 16,3% pada laki-laki. Pada semua kelompok umur penduduk dewasa, kelebihan berat badan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Rata-rata prevalensi kelebihan berat badan relatif tinggi terdapat pada usia 35-59 tahun pada laki-laki maupun perempuan. Pada usia tersebut, sekitar sepertiganya mengalami kelebihan berat badan di kelompok perempuan dan sekitar seperlimanya di kelompok laki-laki.

68

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Menurut laporan Riskesdas tahun 2010 provinsi dengan prevalensi kelebihan berat badan pada penduduk >18 tahun terendah yaitu Nusa Tenggara Timur (13,0%), Sulawesi Tenggara (16,3%), dan Nusa Tenggara Barat (16,8%). Provinsi dengan prevalensi kelebihan berat badan tertinggi yaitu Sulawesi Utara (37,1%), Kepulauan Riau (30,8%), dan Kalimantan Timur (29,4%). Sedangkan provinsi dengan prevalensi IMT normal tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara (72,8%), Lampung (70,7%) dan Riau (69,4%). Berdasarkan karakteristik, masalah obesitas cenderung lebih tinggi pada penduduk yang tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi dan pada kelompok status ekonomi yang tertinggi. Rincian status gizi pada balita dan dewasa menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.3 sampai dengan Lampiran 3.7.

D. MORBIDITAS Morbiditas adalah angka kesakitan, dapat berupa angka insiden maupun angka prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.

1.

Penyakit Menular

a. Tuberkulosis Paru Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Bersama dengan malaria dan HIV/AIDS, tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insiden (didefinisikan sebagai jumlah kasus baru dan kasus kambuh tuberkulosis yang muncul dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satu tahun), prevalensi (didefinisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas/kematian (didefinisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu).

69

Profil Kesehatan Indonesia 2012

i. Kasus Baru dan Prevalensi BTA Positif

Jumlah kasus baru BTA+ yang ditemukan pada tahun 2012 sebanyak 202.301 kasus. Jumlah tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan tahun 2011 yang sebesar 197.797 kasus.



Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kasus baru di tiga provinsi tersebut sekitar 40% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia.



Menurut jenis kelamin, kasus BTA+ pada laki-laki hampir 1,5 kali dibandingkan kasus BTA+ pada wanita. Sebesar 59,4% kasus BTA+ yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dan 40,6% kasus berjenis kelamin perempuan. Seluruh kasus di 33 provinsi di Indonesia lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Disparitas paling tinggi antara laki-laki dan perempuan terjadi di Aceh, kasus pada laki-laki hampir 3/2 dari kasus perempuan, yaitu 66,1% penderita laki-laki dan 33,9%-nya merupakan penderita perempuan. GAMBAR 3.14 PROPORSI KASUS BARU BTA+ MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

70

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Menurut kelompok umur, kasus baru yang ditemukan paling banyak pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebesar 21,72% diikuti kelompok umur 35-44 tahun sebesar 19,38% dan pada kelompok umur 45-54 tahun sebesar 19,26%. Proporsi kasus baru BTA+ menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 3.14.



Kasus baru BTA+ kelompok umur 0-14 tahun merupakan proporsi yang paling rendah. Dari gambar di atas terlihat bahwa kasus tuberkulosis rata-rata terjadi pada orang dewasa. Pada seluruh kelompok umur tersebut penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, kecuali pada kelompok umur 0-14 tahun penderita perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.



ii. Proporsi Pasien Baru BTA Positif di antara Semua Kasus

Proporsi pasien baru BTA positif di antara semua kasus adalah persentase pasien baru BTA positif di antara semua pasien TB paru tercatat. Indikator ini menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular di antara seluruh pasien TB paru yang diobati. Angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65%. Apabila proporsi pasien baru BTA positif di bawah 65% maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (pasien BTA Positif).

GAMBAR 3.15 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2007-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

71

Profil Kesehatan Indonesia 2012

Pada Gambar 3.15, terlihat bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 proporsi pasien baru BTA positif di antara seluruh kasus belum mencapai target yang diharapkan meskipun tidak terlalu jauh berada di bawah target minimal (yang sebesar 65%). Hal itu mengindikasikan kurangnya prioritas menemukan kasus BTA positif. Namun, menurut provinsi, terdapat beberapa provinsi yang telah mencapai target tersebut seperti yang terlihat pada Gambar 3.16. GAMBAR 3.16 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Pada tahun 2012 proporsi BTA positif di antara seluruh kasus TB Paru tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (94%), Sulawesi Utara dan Jambi masingmasing 92%. Sedangkan capaian terendah yaitu Provinsi Papua Barat (31%), DKI Jakarta (33%) dan Papua (38%). Sebanyak 21 dari 33 provinsi (63,6%) telah mencapai target minimal 65%.

72

SITUASI DERAJAT KESEHATAN iii. Angka Notifikasi Kasus atau Case Notification Rate (CNR)

Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. GAMBAR 3.17 ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Gambar 3.17 menunjukkan angka notifikasi kasus baru TB paru BTA positif dari tahun 2007-2011 mengalami peningkatan kecuali tahun 2012 yang sedikit menurun menjadi 82 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka notifikasi seluruh kasus BTA positif semenjak 2007 sampai 2012 cenderung meningkat.

73

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 3.18 ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+ PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Gambar 3.18 menunjukkan besarnya angka notifikasi atau case notification rate (CNR) semua kasus tuberkulosis per provinsi tahun 2012 yang secara nasional terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Sebaliknya, CNR TB BTA+ pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011. Provinsi dengan angka notifikasi kasus TB BTA+ tertinggi yaitu Sulawesi Utara sedangkan yang terendah D.I.Yogyakarta.

74

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

iv. Angka Penemuan Kasus

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Berikut ini ditampilkan angka penemuan kasus tahun 20062012. GAMBAR 3.19 ANGKA PENEMUAN KASUS (CASE DETECTION RATE) TB PARU BTA+ DI INDONESIA TAHUN 2006-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

Pada Gambar 3.19 terlihat kecenderungan peningkatan angka penemuan kasus BTA+ sejak 2007 sampai tahun 2012. WHO menetapkan standar angka penemuan kasus sebesar 70%. Dengan demikian sejak tahun 2006 sampai tahun 2012, Indonesia telah mencapai standar tersebut. Sedangkan Kemenkes menetapkan target Renstra minimal 80% untuk angka penemuan kasus pada tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, capaian angka penemuan kasus tahun 2012 yang sebesar 82,3% juga telah memenuhi target Renstra. Informasi mengenai Tuberkulosis menurut provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.8-3.11.

75

Profil Kesehatan Indonesia 2012 b. HIV & AIDS HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan Voluntary, Counseling, and Testing (VCT), sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).



i. Jumlah kasus HIV positif dan AIDS

Perkembangan kasus HIV positif sejak 2005 sampai dengan tahun 2012 disajikan pada Gambar 3.20 berikut ini. GAMBAR 3.20 JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Sampai dengan tahun 2005 kasus baru HIV positif sebesar 859 kasus kemudian meningkat menjadi 21.511 kasus pada tahun 2012. Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu 440 kasus. Gambar 3.21 berikut ini memperlihatkan distribusi HIV di Indonesia.

76

SITUASI DERAJAT KESEHATAN GAMBAR 3.21 PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Berdasarkan gambar di atas, sebanyak 11 provinsi (33,3%) di Indonesia memiliki kasus HIV > 440, sebanyak 8 provinsi (24,2%) dengan kasus HIV < 90 kasus, sebanyak 7 provinsi (21,2%) dengan kasus HIV 206-323. Provinsi dengan jumlah HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Timur. Sedangkan estimasi jumlah ODHA dewasa tahun 2012 sebesar 591.823.



Gambar berikut menampilkan kasus baru dan kumulatif penderita AIDS yang terjadi sampai dengan tahun 2012. GAMBAR 3.22 JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2001 – 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

77

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 3.23 JUMLAH KASUS BARU PENDERITA AIDS 10 PROVINSI TERTINGGI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Menurut provinsi, Jawa Timur merupakan provinsi dengan penemuan kasus baru AIDS tertinggi pada tahun 2012, yaitu sebesar 822 kasus, diikuti oleh Jawa Tengah dan Bali yang masing-masing sebesar 798 dan 650 kasus.



Menurut jenis kelamin, persentase kasus baru AIDS tahun 2012 pada kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan persentase pada kelompok perempuan yaitu sebesar 51,6% berbanding 33,0% seperti digambarkan di bawah ini. GAMBAR 3.24 PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

78

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Walaupun pada tahun 2012 proporsi kasus baru AIDS pada kelompok penderita laki-laki masih lebih besar daripada perempuan, namun gambar di atas memperlihatkan proporsi penderita perempuan semakin lama cenderung semakin meningkat. Sebaliknya, proporsi penderita laki-laki semakin lama semakin menurun. Hal itu menunjukkan laju peningkatan penderita baru AIDS perempuan lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Pada Gambar 3.25 berikut ini disajikan penderita AIDS menurut kelompok umur. GAMBAR 3.25 PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Gambaran kasus baru AIDS menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sebagian besar kasus baru AIDS terdapat pada usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, dan 40-49 tahun. Kelompok umur tersebut memang termasuk ke dalam kelompok usia produktif yang juga aktif secara seksual dan termasuk kelompok umur yang menggunakan NAPZA suntik.



HIV/AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), hubungan sejenis melalui Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), penggunaan alat suntik secara bergantian, transfusi darah

79

Profil Kesehatan Indonesia 2012 dan dari ibu ke anak. Berikut ini disajikan persentase kasus AIDS menurut cara penularan tersebut. GAMBAR 3.26 PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



Pada gambar di atas nampak bahwa hubungan heteroseksual masih merupakan cara penularan dengan persentase tertinggi pada kasus AIDS yaitu sebesar 77,75%, diikuti oleh penasun atau Injecting Drug User (IDU) sebesar 9,16% dan dari ibu ke anak sebesar 3,76%.

80

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

ii. Angka kematian akibat AIDS

Angka kematian (Case Fatality Rate) akibat AIDS pada periode 2000-2012 secara umum cenderung menurun seperti Gambar 3.27 berikut ini. Pada tahun 2012 CFR AIDS di Indonesia sebesar 3,17%. GAMBAR 3.27 ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2000-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013



iii. Pengetahuan AIDS

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk membentuk tindakan seseorang, sebab dari pengalaman dan hasil penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.



Hasil SDKI 2012 menunjukan bahwa persentase wanita umur 15-49 tahun yang pernah mendengar tentang HIV AIDS sebesar 76,7%. Sedangkan pria kawin umur 15-54 tahun yang pernah mendengar tentang HIV AIDS sebesar 82,3%. Tabel berikut ini memperlihatkan persentase responden yang pernah mendengar tentang HIV AIDS menurut karakteristik latar belakang.



Data pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa wanita umur 15-24 tahun cenderung memiliki pengetahuan tentang HIV-AIDS lebih tinggi dibandingkan wanita pada kelompok umur 30 tahun keatas. Wanita belum kawin memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari wanita kawin. Di antara wanita yang belum kawin, mereka

81

Profil Kesehatan Indonesia 2012 TABEL 3.1 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 TAHUN YANG PERNAH MENDENGAR TENTANG HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012

t.a.d = tidak sesuai 1

Termasuk pria berstatus hidup bersama

yang pernah melakukan hubungan seksual mempunyai pengetahuan mengenai HIV-AIDS yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita belum kawin dan belum pernah melakukan hubungan seksual. Pengetahuan tentang HIV-AIDS di antara wanita perkotaan lebih tinggi dibanding wanita perdesaan. Pengetahuan mengenai HIV-AIDS meningkat sejalan dengan tingkat pendidikan wanita. Persentase wanita kelompok umur 15-19 tahun yang mengetahui tentang HIVAIDS lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pria kawin pada kelompok umur yang sama. Tingkat pengetahuan pria kawin di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaan.

82

Hasil SDKI 2012 juga menunjukan bahwa persentase wanita umur 15-49

SITUASI DERAJAT KESEHATAN tahun yang memiliki pengetahuan tentang cara mengurangi risiko HIV AIDS dengan menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks dengan satu pasangan sebesar 37,3%. Sedangkan pria kawin umur 15-54 tahun yang memiliki pengetahuan yang sama sebesar 49,1%. Tabel berikut ini memperlihatkan persentase responden yang memiliki pengetahuan tentang cara mengurangi HIV AIDS menurut karakteristik latar belakang.

Tingginya persentase wanita umur 15-49 tahun dan pria kawin umur 1554 tahun yang pernah mendengar tentang HIV-AIDS, tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan tentang cara mengurangi risiko tertular HIV-AIDS. Secara keseluruhan, 57,6% wanita mengetahui bahwa membatasi seks hanya dengan satu partner (pasangan) sebagai cara mengurangi risiko penularan, 42,9% mengatakan bahwa menggunakan kondom secara teratur akan mengurangi kemungkinan terinfeksi, dan 37,3% dengan menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan akan mengurangi risiko tertular HIV-AIDS.



Pengetahuan pria mengenai HIV-AIDS sedikit lebih tinggi dibanding wanita. Untuk pria kawin, 62,8% mengatakan HIV-AIDS dapat dihindari dengan membatasi hubungan seks hanya dengan satu pasangan, 58,5% menggunakan kondom, dan 49,1% menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan.



Menurut kelompok umur, wanita umur 25-29 tahun cenderung memiliki pengetahuan tentang cara mengurangi risiko HIV-AIDS lebih tinggi dibandingkan wanita pada kelompok umur yang lain, namun pada sub kelompok umur 2024 tahun persentasenya paling tinggi dibandingkan kelompok umur lain yaitu sebesar 42,5%.



Wanita belum kawin memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari wanita kawin. Di antara wanita yang belum kawin, mereka yang pernah melakukan hubungan seksual mempunyai pengetahuan tentang cara mengurangi risiko terkena HIVAIDS (menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita belum kawin dan belum pernah melakukan hubungan seksual.

83

Profil Kesehatan Indonesia 2012 TABEL 3.2 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 TAHUN TENTANG CARA MENGURANGI RISIKO TERKENA HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012

t.a.d = tidak sesuai 1 Termasuk pria yang berstatus hidup bersama 2 Menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks 3 Pasangan yang tidak memiliki pasangan lain



Pengetahuan tentang cara mengurangi risiko terkena HIV-AIDS (menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan) di antara wanita perkotaan lebih tinggi dibanding wanita perdesaan. Pengetahuan mengenai HIV-AIDS meningkat sejalan dengan tingkat pendidikan wanita.

84

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Berbeda dengan persentase pernah mendengar HIV AIDS yang lebih tinggi pada wanita, persentase pria kawin kelompok umur 15-19 tahun yang mengetahui cara mengurangi risiko terkena HIV-AIDS (menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan) tentang HIV-AIDS lebih tinggi dibandingkan dengan persentase wanita kawin pada kelompok umur yang sama. Tingkat pengetahuan pria kawin di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaan.

c. Pneumonia Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Pneumonia juga dapat terjadi akibat kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi). ISPA, khususnya pneumonia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama pada balita. Menurut hasil Riskesdas 2007, pneumonia merupakan penyebab kematian nomor dua pada balita (13,2%) setelah diare (17,2%). Data cakupan penemuan pneumonia balita pada kurun waktu enam tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini. GAMBAR 3.28 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2007-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

85

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Sejak tahun 2007 sampai 2012, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 23%-27,71%. Selama kurun waktu tersebut cakupan penemuan pneumonia tidak pernah mencapai target nasional, termasuk target tahun 2012 yang sebesar 80%. Berikut ini ditampilkan angka cakupan penemuan pneumonia balita menurut provinsi tahun 2012. GAMBAR 3.29 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

Pada tahun 2012 tidak ada satupun provinsi yang mencapai target program penemuan pneumonia pada balita. Provinsi dengan cakupan penemuan pneumonia pada balita tertinggi berturut-turut yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 73,35%, Nusa Tenggara Barat sebesar 59,24%, dan Jawa Barat sebesar 43,16%. Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan terendah yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,75%, Aceh sebesar 3,84%, dan Sulawesi Utara sebesar 4,19%. Provinsi Papua Barat dan Papua seperti tahun sebelumnya, tidak melaporkan data pneumonia pada balita. Data cakupan masingmasing provinsi menurut kelompok umur beserta angka kematian penderita pneumonia terdapat pada Lampiran 3.15 dan Lampiran 3.16

86

SITUASI DERAJAT KESEHATAN d. Kusta Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Pada tahun 2000, dunia (termasuk Indonesia) telah berhasil mencapai status eliminasi. Eliminasi didefinisikan sebagai pencapaian jumlah penderita terdaftar kurang dari 1 kasus per 10.000 penduduk. Dengan demikian, sejak tahun tersebut di tingkat dunia maupun nasional, kusta bukan lagi menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. Sejak tercapainya status eliminasi kusta, situasi kusta di Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif statis. Hal ini dapat terlihat dari angka penemuan kasus baru kusta yang berkisar antara 7 hingga 8 per 100.000 penduduk per tahunnya. Begitu pula halnya dengan angka prevalensi kusta yang berkisar antara 8 hingga 10 per 100.000 penduduk dan telah mencapai target < 10. Situasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. GAMBAR 3.30 ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2007-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

87

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Pada tahun 2012 dilaporkan terdapat 16.123 kasus baru kusta, terdiri dari kasus tipe Multi Basiler sebanyak 13.268 kasus dan tipe Pausi Basiler sebanyak 2.855 kasus dengan Newly Case Detection Rate (NCDR) sebesar 6,6 per 100.000 penduduk. NCDR tahun 2012 relatif lebih kecil dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan telah menetapkan 33 provinsi di Indonesia ke dalam 2 kelompok beban kusta, yaitu provinsi dengan beban kusta tinggi (high endemic) dan beban kusta rendah (low endemic). Provinsi dengan high endemic jika NCDR > 10 per 100.000 penduduk atau jumlah kasus baru lebih dari 1.000, sedangkan low endemic jika NCDR < 10 per 100.000 penduduk atau jumlah kasus baru kurang dari 1.000 kasus. Pada Gambar 3.31 terlihat bahwa terdapat sebanyak 13 provinsi (39,4%) yang termasuk dalam beban kusta tinggi. Sebanyak 20 provinsi lainnya (60,6%) termasuk dalam beban kusta rendah. Hampir seluruh provinsi di bagian timur Indonesia merupakan daerah dengan beban kusta tinggi. GAMBAR 3.31 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

88

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Proporsi cacat tingkat II menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta, sedangkan untuk mengetahui tingkat penularan di masyarakat digunakan indikator proporsi anak (0-14 tahun) di antara penderita baru. Proporsi cacat tingkat II pada tahun 2012 sebesar 5,8%. Sedangkan proporsi anak di antara penderita baru pada tahun 2012 sebesar 5,66%. GAMBAR 3.32 PROPORSI CACAT TINGKAT II DAN PROPORSI ANAK DI ANTARA KASUS BARU KUSTA DI INDONESIA TAHUN 2001-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

Pada kurun waktu 2001-2012 terjadi kecenderungan peningkatan proporsi cacat tingkat II, pada tahun 2012 sebesar 11,4%. Menurut provinsi, Sumatera Selatan, Kep Bangka Belitung, dan Jawa Barat merupakan 3 provinsi dengan proporsi cacat pada anak tertinggi yaitu masing-masing sebesar 23,88%, 23,68%, dan 23,27%. Sedangkan proporsi kusta pada anak cenderung meningkat sampai dengan tahun 2011. Namun pada tahun 2012 sedikit menurun menjadi sebesar 11,4%. Papua Barat, Papua, dan NTB merupakan provinsi dengan proporsi kusta anak tertinggi. Data/informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 3.19 dan Lampiran 3.20.

89

Profil Kesehatan Indonesia 2012 e. Diare Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Laporan Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa penyakit Diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umur merupakan penyebab kematian yang ke empat (13,2%). Hasil survei morbiditas diare menunjukan penurunan angka kesakitan penyakit diare yaitu dari 423 per 1.000 penduduk pada tahun 2006 turun menjadi 411 per 1.000 penduduk pada tahun 2010. Jumlah penderita pada KLB diare tahun 2012 menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2011 dari 3.003 kasus menjadi 1.585 kasus pada tahun 2012. KLB diare terjadi di 15 provinsi dengan penderita terbanyak terjadi di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masing-masing sebanyak 292, 274 dan 241 penderita. Pada Gambar 3.33 disajikan kecenderungan CFR Diare pada periode tahun 2007-2012. GAMBAR 3.33 CASE FATALITY RATE (CFR) PADA KLB DIARE DI INDONESIA TAHUN 2007–2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

90

SITUASI DERAJAT KESEHATAN Pada gambar di atas terlihat adanya kecenderungan penurunan CFR diare sejak tahun 2008 sampai tahun 2011, dari 2,94% menjadi 0,4%. Walaupun terjadi penurunan penderita pada KLB diare pada tahun 2012, namun terjadi peningkatan CFR pada tahun 2012 menjadi 1,45%. CFR KLB diare tertinggi terjadi di Provinsi Papua sebesar 5%. Target CFR KLB Diare diharapkan 14 bulan sebanyak 29,9%. Pada tahun 2012 sebanyak 47,32% kasus telah mendapatkan vaksinasi. GAMBAR 3.36 PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

Gambaran penyakit difteri menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.27 dan Lampiran 3.28.

94

SITUASI DERAJAT KESEHATAN d. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Polio adalah salah satu penyakit menular yang termasuk PD3I. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf hingga penderita mengalami kelumpuhan. Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 tahun ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot, dan terjadi secara akut (mendadak). Sedangkan Non Polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. Kementerian Kesehatan menetapkan Non Polio AFP Rate minimal 2/100.000 populasi anak usia < 15 tahun. Pada tahun 2012, secara nasional Non Polio AFP Rate sebesar 2.77/100.000 populasi anak < 15 tahun yang berarti telah mencapai standar minimal penemuan. GAMBAR 3.37 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

Pada tahun 2012 sebagian besar provinsi telah mencapai target non polio AFP rate > 2 per 100.000 penduduk (87,9%). Sebanyak 4 provinsi belum mencapai target non polio AFP rate yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Provinsi dengan non polio AFP rate tertinggi yaitu Gorontalo sebesar 7,33 dan NTT sebesar 5,33 per 100.000 penduduk 5 per 1.000 penduduk. b. Endemis Sedang bila API berkisar antara 1 - 5 per 1.000 penduduk. c. Endemis Rendah bila API 0 - 1 per 1.000 penduduki. d. Non Endemis adalah daerah yang tidak terdapat penularan malaria (Daerah pembebasan malaria) atau API = 0. Dari data yang dilaporkan ke Subdit Malaria diperoleh gambaran peta endemisitas malaria sebagai berikut ini. GAMBAR 3.43 PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2011 DAN 2012 Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

101

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Dari gambaran peta dan tabel endemisitas malaria di kabupaten/kota terlihat penurunan jumlah daerah endemis tinggi dimana pada tahun 2010 kabupaten/kota yang termasuk daerah endemis tinggi sebanyak 16,97 %, pada tahun 2011 sebanyak 12% dan sedikit meningkat pada tahun 2012 sebanyak 12,88 %. Data kasus tahun 2012 mempunyai tingkat kelengkapan laporan sebesar 80%. Gambar 3.44 berikut ini memperlihatkan perubahan persentase endemisitas malaria tahun 2010-2012. GAMBAR 3.44 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS TAHUN 2010-2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

e. Angka Kesakitan Malaria Secara nasional angka kesakitan malaria selama tahun 2005 – 2012 cenderung menurun yaitu dari 4,1 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2005 menjadi 1,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2012. Sementara target Rencana Strategi Kementerian Kesehatan untuk API tahun 2012 18 tahun di Indonesia sebesar 11,7%, sebesar 7,8% pada laki-laki dan 15,5% pada perempuan. Menurut data morbiditas pada pasien rawat inap RS di seluruh Indonesia pada tahun 2009, jumlah penderita DM tertinggi terdapat pada kelompok umur 45-64 tahun, diikuti kelompok umur 65 tahun ke atas dan kelompok umur 25-44 tahun. Sedangkan data mortalitas DM di RS menggambarkan 74,3% merupakan pasien DM yang tidak bergantung pada insulin dan 25,7% selebihnya merupakan pasien DM yang bergantung pada insulin.

b. Penyakit jantung dan pembuluh darah Prevalensi penyakit jantung di Indonesia sebesar 7,2% berdasarkan wawancara, sementara berdasarkan riwayat diagnosis tenaga kesehatan hanya ditemukan sebesar

112

SITUASI DERAJAT KESEHATAN 0,9%. Cakupan kasus jantung yang sudah didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 12,5% dari semua responden yang mempunyai gejala subjektif menyerupai gejala penyakit jantung. Prevalensi penyakit jantung menurut provinsi, berkisar antara 0,4% di Sulawesi Barat

Foto: [email protected]

sampai 2,0% di Aceh.

Pengukuran tekanan darah sebelum melakukan senam jantung sehat

113

Profil Kesehatan Indonesia 2012

E. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA Menurut UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Di Indonesia selama tahun 2012 tercatat 489 kali kejadian bencana yang menimbulkan krisis kesehatan terdiri dari 22 jenis bencana. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 211 kali. Jika pada tahun 2011 banjir merupakan bencana yang paling tinggi frekuensinya, pada

GAMBAR 3.53 FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Pusat Penanggulangan Krisis, 2013

114

Foto: Pusat Komunikasi Publik

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Posko Kesehatan untuk korban bencana di Aceh

tahun 2012 bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran sebanyak 16% kejadian (76 kali) bencana dengan jumlah total korban meninggal sebanyak 88 orang, luka berat/ rawat inap sebanyak 129 orang, luka ringan/rawat jalan sebanyak 247 orang. Adapun jumlah pengungsi akibat kebakaran mencapai 8.130 orang. Gambar 3.53 adalah frekuensi kejadian bencana selama tahun 2012. Korban meninggal dunia pada tahun 2012 paling banyak disebabkan oleh kejadian kecelakaan transportasi dengan jumlah 314 jiwa dari 675 kematian (46,5%). Jumlah pengungsi terbanyak diakibatkan banjir yaitu sebanyak 34.454 dari 74.141 jiwa (46,5%). Rincian jumlah korban dan pengungsi berdasarkan jenis bencana dan keadaan korban selama tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 3.38.



115

Imunisasi Dasar

SITUASI UPAYA KESEHATAN

Foto: Andi Sahrial - Puskom

Profil Kesehatan Indonesia 2012

BAB 4. SITUASI UPAYA KESEHATAN

S

ecara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau

masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Berikut ini diuraikan upaya kesehatan yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2012.

A. UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK Salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan secara tepat dan cepat diharapkan dapat mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Pada uraian berikut dijelaskan jenis pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan di Indonesia.

118

SITUASI UPAYA KESEHATAN UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya kesehatan ibu dan anak diharapkan mampu menurunkan angka kematian. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan ibu dan anak adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan SDKI tahun 2012 menyebutkan bahwa AKB sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup AKN sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup. Komitmen global dalam MDGs menetapkan target terkait kematian ibu dan kematian anak yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 dan menurunkan angka kematian anak hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24-36 minggu). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas 7 T, yaitu : 1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan; 2. Pengukuran tekanan darah;

119

Profil Kesehatan Indonesia 2012 3. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); 4. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi; 5. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; 6. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana); serta 7. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb) dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya). Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Gambaran kecenderungan Cakupan K1 dan Cakupan K4 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 nampak pada Gambar 4.1 berikut ini. GAMBAR 4.1 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

120

SITUASI UPAYA KESEHATAN Pada Gambar 4.1 di atas nampak adanya kecenderungan peningkatan cakupan K1 dan cakupan K4 mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2012, capaian indikator kinerja “Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 90,18%. Walaupun secara nasional, capaian tersebut telah melampaui target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2012 sebesar 90%, namun masih terdapat disparitas cakupan antar provinsi. Data cakupan K4 menurut distribusi provinsi menunjukkan adanya kesenjangan cakupan antar provinsi dengan capaian tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 96,37%, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 95,65% dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 95,43%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 34,48%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 64,34%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 67,67%. GAMBAR 4.2 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

121

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa, sebagian besar provinsi telah memenuhi target Renstra 2012 yaitu sebanyak 19 provinsi (57,6%). Sedangkan 14 provinsi lainnya belum mencapai target Renstra 2012. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan pelayanan antenatal. Dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga Desember 2012, tercatat 9.510 Puskesmas di seluruh Indonesia. Dengan demikian rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah mencapai rasio ideal 1:30.000 penduduk. Demikian pula dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Poskesdes dan Posyandu. Sampai dengan tahun 2012, tercatat terdapat 54.142 Poskesdes yang beroperasi dan 276.392 Posyandu di Indonesia. Upaya meningkatkan cakupan K4 juga makin diperkuat dengan telah dikembangkannya Kelas Ibu Hamil. Sampai saat ini telah terdapat 7.074 Puskesmas yang melaksanakan dan mengembangkan Kelas Ibu Hamil di wilayah kerjanya. Kelas Ibu Hamil akan meningkatkan demand creation di kalangan ibu hamil dan keluarganya, dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil dan keluarganya dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu secara paripurna. Adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010 dan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak tahun 2011 juga semakin bersinergi dalam berkontribusi meningkatkan cakupan K4. BOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatan luar gedung, seperti pendataan, pelayanan di Posyandu, kunjungan rumah, sweeping kasus drop out, serta kemitraan bidan dan dukun. Sementara itu Jampersal mendukung paket pelayanan antenatal, termasuk yang dilakukan pada saat kunjungan rumah atau sweeping. Semakin kuatnya kerja sama dan sinergi berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta diharapkan mampu mendorong tercapainya target cakupan K4. Informasi lebih rinci terkait pelayanan kesehatan ibu hamil menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.1.

122

SITUASI UPAYA KESEHATAN

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn) di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 88,64%. Angka ini telah berhasil memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2012 sebesar 88%. Capaian indikator ini dalam 9 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu dari 74,27% pada tahun 2004 menjadi 88,64% pada tahun 2012. GAMBAR 4.3 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Secara nasional indikator ini memang telah berhasil memenuhi target Renstra tahun 2012, namun demikian masih terdapat kesenjangan antar provinsi. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 98,62%, diikuti oleh Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung masing-masing sebesar 97,95%. Sedangkan Provinsi Papua

123

Profil Kesehatan Indonesia 2012 memiliki capaian terendah sebesar 43,54% diikuti oleh Papua Barat sebesar 65,15%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 69,41%. GAMBAR 4.4 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa terdapat 17 provinsi (51,5%) dengan capaian melebihi target Renstra 2012 sebesar 88%. Sedangkan 16 provinsi lainnya memiliki capaian di bawah Renstra 2012. Kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Oleh karena itu, kebijakan Kementerian Kesehatan adalah seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan diupayakan dilakukan di fasilitas kesehatan. Kebijakan DAK Bidang Kesehatan menggariskan bahwa pembangunan Puskesmas harus satu paket dengan

124

SITUASI UPAYA KESEHATAN rumah dinas tenaga kesehatan. Demikian pula dengan pembangunan Poskesdes yang harus bisa sekaligus menjadi rumah tinggal bidan di desa. Sampai tahun 2012, terdapat 54.142 Poskesdes di seluruh Indonesia. Dengan disediakan rumah tinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan akan siaga di daerah tempat tugasnya. Bidan yang tinggal di desa memberikan kontribusi positif dalam penurunan kematian ibu. Upaya penting dalam program kesehatan ibu di Indonesia adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang menitikberatkan fokus totalitas pemantauan yang menjadi salah satu upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). Dalam implementasinya, P4K merupakan salah satu unsur dari Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2011, tercatat 61.731 desa (80%) telah melaksanakan P4K. Di sebagian daerah di Indonesia, cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan masih rendah dikarenakan masih adanya kepercayaan masyarakat untuk melahirkan ditolong dukun. Selain itu, di daerah dengan kondisi geografis sulit, masyarakat menghadapi kendala untuk dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan secara cepat. Pada daerahdaerah tersebut, kebijakan Kementerian Kesehatan adalah dengan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan. Sampai dengan tahun 2011, tercatat sudah 72.963 dukun (68,6%) yang bermitra dengan bidan. Ibu hamil yang di daerahnya tidak ada bidan atau memang memiliki kondisi penyulit, maka menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas kesehatan, yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus maupun di rumah sanak saudara yang dekat dengan fasilitas kesehatan. Sampai tahun 2011, tercatat 6 Rumah Tunggu Kelahiran di wilayah Puskesmas DTPK dan 2.700 Rumah Tunggu Kelahiran di luar wilayah Puskesmas DTPK. Salah satu hal yang menjadi alasan seorang ibu melahirkan di rumah dan dibantu oleh dukun adalah hambatan finansial. Menyadari hal tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan jaminan paket pembiayaan sejak pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, hingga pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan.

125

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Penyediaan Jampersal diyakini turut meningkatkan cakupan Pn di seluruh wilayah Tanah Air. Keberhasilan pencapaian target indikator Pn merupakan buah dari kerja keras dan pelaksanaan berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta. Informasi lebih rinci terkait pelayanan kesehatan ibu bersalin menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.1.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi : a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu); b. Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri); c. Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain; d. Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif; e. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana; f.

Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan Kf-3). Indikator ini menilai kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar. Capaian indikator Kf-3 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menggambarkan kecenderungan yang semakin meningkat, yaitu mulai dari 17,90% pada tahun 2008 menjadi 85,16% pada tahun 2012. Capaian indikator Kf-3 yang meningkat dalam 5 tahun terakhir merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta. Program penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan terus dilaksanakan. Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010, Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu lebih terbantu dalam mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan ibu nifas, diantaranya kegiatan sweeping atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan Pemerintah makin meningkat

126

SITUASI UPAYA KESEHATAN sejak diluncurkannya Jampersal pada tahun 2011, dimana pelayanan nifas termasuk paket manfaat yang dijamin oleh Jampersal. GAMBAR 4.5 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF-3) DI INDONESIA TAHUN 2008-2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI

Gambaran capaian indikator Kf-3 di 33 provinsi disajikan pada Gambar 4.6 berikut ini. GAMBAR 4.6 CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS (KF-3) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

127

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Pada gambar di atas nampak bahwa cakupan pelayanan ibu nifas di Indonesia pada tahun 2012 adalah 85,16%. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM) menetapkan target pelayanan nifas pada tahun 2015 sebesar 90%. Pada tahun 2012, terdapat 7 Provinsi dengan capaian di atas 90% yaitu Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Bali. Capaian indikator pelayanan nifas pada tahun 2015 diharapkan telah memenuhi target SPM 90%. Provinsi dengan capaian Kf-3 tertinggi pada tahun 2012 adalah Jambi sebesar 95,77% diikuti oleh Jawa Barat sebesar 95,61%, dan Jawa Timur sebesar 94,3%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 27,61%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 57,06%, dan Kalimantan Timur sebesar 63,91%. Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait pelayanan kesehatan ibu nifas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.1.

4. Penanganan Komplikasi Maternal Komplikasi maternal adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin, yang tidak disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Pencegahan dan penanganan komplikasi maternal adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi maternal untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi maternal adalah cakupan penanganan komplikasi maternal (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi maternal dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disajikan pada Gambar 4.7.

128

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.7 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI MATERNAL DI INDONESIA TAHUN 2008-2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Pada Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan cakupan penanganan komplikasi maternal, yaitu dari 44,84% pada tahun 2008 menjadi 42,29% pada tahun 2009. Capaian ini kemudian terus meningkat hingga mencapai 69,15% pada tahun 2012. Berdasarkan Laporan Rutin Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2012, penyebab kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh Perdarahan (32%) dan Hipertensi dalam Kehamilan (25%), diikuti oleh infeksi (5%), partus lama (5%), dan abortus (1%). Selain penyebab obstetrik, kematian ibu juga disebabkan oleh penyebab lain-lain (non obstetrik) sebesar 32%. Walaupun sebagian komplikasi maternal tidak dapat dicegah dan diperkirakan sebelumnya, tidak berarti bahwa komplikasi tersebut tidak dapat ditangani. Mengingat bahwa setiap ibu hamil/bersalin/nifas berisiko mengalami komplikasi, maka mereka perlu mempunyai akses terhadap pelayanan kegawatdaruratan maternal/obstetrik. Terdapat tiga jenis area intervensi yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan neonatal yaitu melalui : 1) peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai; 2) pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran; serta 3) pelayanan emergensi obstetrik dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau. Upaya terobosan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia adalah melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang menitikberatkan fokus

129

Profil Kesehatan Indonesia 2012 totalitas monitoring yang menjadi salah satu upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). Dalam implementasinya, P4K merupakan salah satu unsur dari Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2011, tercatat 61,731 (80%) desa/kelurahan telah melaksanakan P4K. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, ditargetkan pada akhir tahun 2014 di setiap kabupaten/kota terdapat minimal 4 (empat) Puskesmas rawat inap mampu PONED dan 1 (satu) Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan PONEK. Melalui pengelolaan pelayanan PONED dan PONEK, Puskesmas dan Rumah Sakit diharapkan bisa menjadi institusi terdepan dimana kasus komplikasi dan rujukan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Standardisasi PONEK untuk rumah sakit dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan bekerjasama dengan Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi (Badan Khusus POGI yang menghimpun unit-unit pelatihan klinik organisasi profesi POGI, IDAI, IBI dan PPNI). Lokakarya PONEK dilakukan selama 5 hari, meliputi materi manajemen dan klinik PONEK yang kemudian diikuti dengan latihan on the job training PONEK untuk mengenalkan cara melakukan bimbingan teknis untuk perbaikan kinerja Tim PONEK rumah sakit. Jumlah rumah sakit siap PONEK di Indonesia sampai dengan tahun 2011 sebanyak 388 (87,39%) rumah sakit dari 444 rumah sakit umum milik Pemerintah. Selain itu dilakukan pula kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), yang merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayi baru lahir sejak di level masyarakat sampai di level fasilitas pelayanan kesehatan. Kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat terjadi kegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di masa mendatang. Data dan informasi tentang penanganan komplikasi maternal menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.8.

5. Penanganan Komplikasi Neonatal Neonatal komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus

130

SITUASI UPAYA KESEHATAN neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat Lahir < 2.500 gram), sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Yang dimaksud dengan penanganan Neonatal komplikasi adalah neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya. Pada Gambar 4.8 berikut ini disajikan gambaran cakupan penanganan neonatal komplikasi tahun 2012 di 33 provinsi di Indonesia. GAMBAR 4.8 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

131

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Pada Gambar 4.8 di atas nampak bahwa capaian penanganan neonatal komplikasi pada tahun 2012 sebesar 48,58%. Indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 39,46%. Meskipun terjadi peningkatan capaian, namun masih terdapat disparitas antar provinsi. Provinsi Jawa Timur memiliki capaian tertinggi sebesar 74,16% diikuti oleh Bengkulu sebesar 71,89%, dan DI Yogyakarta sebesar 71,88%. Capaian terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 11,52%, diikuti oleh Papua sebesar 19,45%, dan Sulawesi Tenggara sebesar 21,02%. Cakupan penanganan komplikasi neonatal yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya sistem pencatatan dan pelaporan penanganan neonatal dengan komplikasi yang belum mengakomodir semua laporan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan swasta. Rendahnya cakupan penanganan juga dapat disebabkan masih terdapat tenaga kesehatan yang belum memahami definisi operasional dari terminologi penanganan neonatal dengan komplikasi. Informasi lebih rinci menurut provinsi tentang penanganan komplikasi neonatal terdapat pada Lampiran 4.8.

6. Kunjungan Neonatal Bayi baru lahir atau yang lebih dikenal dengan neonatal merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Menurut Riskesdas tahun 2007, diketahui bahwa sebagian besar kematian neonatal (78,5%) terjadi pada minggu pertama kehidupan (0-7 hari). Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi pada minggu pertama ini, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering dalam minggu pertama. Langkah ini dilakukan agar penyakit dan tanda bahaya dapat dideteksi sedini mungkin sehingga intervensi dapat segera dilakukan untuk mengendalikan risiko kematian. Terkait hal tersebut, pada tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatal, dari 2 kali yaitu satu kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari, menjadi 3 kali yaitu dua kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8 – 28 hari. Dengan demikian, jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini adalah pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Indikator ini mengukur

132

SITUASI UPAYA KESEHATAN kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yang komprehensif. Pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar adalah pelayanan kesehatan neonatal saat lahir dan pelayanan kesehatan saat kunjungan neonatal sebanyak 3 kali. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir. Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama di 33 provinsi, digambarkan pada Gambar 4.9. GAMBAR 4.9 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa cakupan KN1 tahun 2012 telah memenuhi target Renstra 2012 yaitu 92,31% dari target 88%. Dengan demikian, terdapat 23 provinsi (69,7%) telah memenuhi target Renstra Kemenkes. Pada Gambar 4.9 juga diketahui bahwa provinsi dengan capaian tertinggi adalah Bali sebesar 99,49% diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar

133

Profil Kesehatan Indonesia 2012 99,33%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 99,15%. Sedangkan Papua memiliki capaian terendah sebesar 33,75%, diikuti Papua Barat sebesar 66,63%, dan Kepulauan Riau sebesar 74,03%. Cakupan kunjungan neonatal pertama menunjukkan peningkatan dalam 4 tahun terakhir, yaitu dari 80,6% pada tahun 2009 menjadi 92,31% pada tahun 2012. Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN Lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sedikitnya 3 kali. Capaian KN lengkap di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 87,79%. Capaian ini telah memenuhi target program tahun 2012 sebesar 84%. Terdapat 20 provinsi telah memenuhi target tersebut. Gambaran cakupan kunjungan KN Lengkap menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 4.10. GAMBAR 4.10 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar 4.10 terlihat bahwa terjadi disparitas capaian yang lebar, dimana capaian tertinggi terdapat di Provinsi Bali sebesar 97,42%, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung sebesar 95,77%, dan Jawa Tengah sebesar 95,75%. Sedangkan provinsi dengan capaian

134

SITUASI UPAYA KESEHATAN terendah adalah Papua sebesar 29,7%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 57,42%, dan Kepulauan Riau sebesar 66,83%. Pada tingkat nasional, capaian KN Lengkap mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 84,18% menjadi 87,79% pada tahun 2012. Gambar berikut ini menampilkan cakupan KN lengkap dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2008, mulai ditetapkan kebijakan KN lengkap yang mensyaratkan 3 kali kunjungan. GAMBAR 4.11 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2004-2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Cakupan KN lengkap nampak mengalami sedikit penurunan dari 78,04% pada tahun 2009 menjadi 71,5% pada tahun 2010. Cakupan ini kembali meningkat menjadi 87,79% pada tahun 2012. Sejak tahun 2008 ketika kebijakan KN lengkap yang mensyaratkan 3 kali kunjungan diimplementasikan, cakupan KN lengkap menunjukkan kecenderungan peningkatan. Informasi lebih lanjut mengenai kunjungan neonatal dapat dilihat pada Lampiran 4.9.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Oleh karena itu dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali. Program ini terdiri dari pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi

135

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI dan lainlain. Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2012 mencapai 87,73% yang berhasil memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2012 sebesar 86%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2010 yaitu masing-masing sebesar 84,04% dan 85,21%. Gambaran capaian indikator ini di 33 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi telah memenuhi target Renstra tahun 2012 seperti yang disajikan pada gambar berikut ini. GAMBAR 4.12 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

136

SITUASI UPAYA KESEHATAN Pada Gambar 4.12 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 18 provinsi (54,5%) dengan capaian melebihi 86%. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki capaian tertinggi sebesar 95,82% diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 95,43% dan Jawa Timur sebesar 95,13%. Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 29,47% diikuti oleh Kepulauan Riau sebesar 56,14%, dan Kalimantan Selatan sebesar 57,23%. Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait pelayanan kesehatan pada bayi tahun 2012 terdapat pada Lampiran 4.10.

8. Pelayanan Kesehatan pada Anak Balita Salah satu indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan terkait dengan upaya kesehatan anak adalah pelayanan kesehatan pada anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak balita dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain ; 1. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan instrumen SDIDTK 2. Pembinaan posyandu, pembinaan anak prasekolah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan konseling keluarga pada kelas ibu balita dengan memanfaatkan Buku KIA 3. Perawatan anak balita dengan pemberian ASI sampai 2 tahun, makanan gizi seimbang, dan vitamin A Capaian indikator ini pada tahun 2012 sebesar 73,52% yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 80,96%. Indikator ini juga belum memenuhi target Renstra pada tahun 2012 yang sebesar 81%. Capaian indikator menurut provinsi juga menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki capaian di bawah 81% seperti yang terdapat pada gambar berikut.

137

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.13 CAKUPAN KUNJUNGAN ANAK BALITA DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Pada Gambar 4.13 dapat diketahui bahwa hanya 7 provinsi yang memiliki capaian melebihi target 81%, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 89,96%, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 85,74%, dan Bali sebesar 83,92%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 18,95%, diikuti oleh Gorontalo sebesar 46,91%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 51,62%. Data dan informasi menurut provinsi terkait upaya pelayanan kesehatan anak balita disajikan pada Lampiran 4.10.

9. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat Salah satu upaya kesehatan anak adalah intervensi pada anak usia sekolah. Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjaringan kesehatan terhadap murid SD/MI kelas I juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya melalui Renstra Kementerian Kesehatan. Melalui kegiatan penjaringan kesehatan diharapkan bisa mengatasi permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah yaitu pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi.

138

SITUASI UPAYA KESEHATAN Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari : 1. Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku) 2. Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri 3. Pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran) 4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 5. Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan 6. Pengukuran kebugaran jasmani 7. Deteksi dini masalah mental emosional. Melalui penjaringan kesehatan diharapkan siswa SD/sederajat kelas 1 yang memiliki masalah kesehatan mendapatkan penanganan sedini mungkin. Penjaringan kesehatan dinilai dengan menghitung persentase SD/MI yang melakukan penjaringan kesehatan terhadap seluruh SD/MI yang menjadi sasaran penjaringan. Cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk siswa kelas 1 pada tahun 2012 di Indonesia sebesar 83,95%. Cakupan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 74,86%. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,

Foto: Puskom Publik

capaian tersebut belum memenuhi target Renstra 2012 sebesar 92%.

Pemeriksaan kesehatan pada anak-anak

139

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.14 CAKUPAN SEKOLAH DASAR YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa hanya 8 provinsi yang telah mencapai target Renstra 2012 yaitu DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bali, Banten, Lampung, dan DKI Jakarta. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 100%, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung sebesar 99,75%, dan Sumatera Barat sebesar 97,54%. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 13,52%, diikuti oleh Papua sebesar 26,8%, dan Sulawesi Barat sebesar 54,07%. Sulit terpenuhinya target penjaringan SD/MI disebabkan oleh beberapa masalah. Masalah utama yang sering ditemukan di daerah adalah tenaga yang sudah dilatih dipindahkan ke bidang/tempat lain dan juga kurangnya tenaga di Puskesmas untuk melaksanakan penjaringan, sehingga untuk melaksanakan penjaringan kesehatan membutuhkan waktu lebih lama. Data dan informasi tentang cakupan penjaringan siswa SD/sederajat kelas 1 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.11.

140

SITUASI UPAYA KESEHATAN

10. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Salah satu upaya kesehatan anak yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden adalah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2003 yang bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada remaja. Puskesmas yang memiliki PKPR memberikan layanan baik di dalam maupun di luar gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis sekolah ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat menjangkau semua kelompok remaja (10-19 tahun). Kriteria yang ditetapkan bagi Puskesmas yang mampu laksana PKPR yaitu : 1. Melakukan pembinaan pada minimal 1 sekolah (sekolah umum, sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun; 2. Melatih Kader Kesehatan Remaja di sekolah minimal sebanyak 10% dari jumlah murid di sekolah binaan; dan 3. Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR. Layanan PKPR merupakan upaya komprehensif yang menekankan pada langkah promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatan keterampilan psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari PKPR mengingat permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi juga psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompok remaja juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Focus Group Discussion (FGD), dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja lainnya. Fenomena peer groups (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja sebagai konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah di kelompoknya. Konselor sebaya ini sangat potensial karena adanya kecenderungan pada remaja untuk memilih teman sebaya sebagai tempat berdiskusi dan rujukan informasi. Persentase kabupaten/kota dengan minimal 4 puskesmas mampu tata laksana PKPR pada tahun 2012 terdapat pada Gambar 4.15.

141

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.15 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA PKPR DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Berdasarkan target tahun 2012 yang ditentukan oleh program yaitu 70%, terdapat 26 provinsi telah melampaui target tersebut. Hanya 7 provinsi yang belum mencapai target tahun 2012. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 terdapat 77,67% kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki 4 puskesmas mampu laksana PKPR. Pada tahun 2012 terdapat 10 provinsi dengan persentase 100%, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 7 provinsi. Provinsi dengan persentase 100% artinya seluruh kabupaten telah memiliki sedikitnya 4 Puskesmas mampu PKPR. Provinsi tersebut yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait persentase kabupaten/ kota dengan puskesmas mampu laksana PKPR disajikan pada Lampiran 4.12.

142

SITUASI UPAYA KESEHATAN

11. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti hak sipil, kesehatan, pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hak-hak tersebut wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbagai permasalahan seperti kemiskinan yang belum teratasi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, banyaknya anak dalam keluarga kerap menjadi faktor pemicu terjadinya peningkatan tindakan kekerasan terhadap anak baik fisik, mental, seksual maupun penelantaran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi, komersial atau lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab. Dalam bidang kesehatan, tindakan kekerasan melakukan intrevensi dalam bentuk penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada anak yang terdiri dari pelayanan di tingkat dasar melalui puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah sakit untuk penanganan kasus rujukan. Puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak memberikan pelayanan penanganan gawat darurat, konseling, medikolegal dan rujukan (medis dan psikososial). Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan juga memiliki peran terhadap penatalaksanaan kasus kekerasan terhadap anak melalui pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu di Rumah Sakit memberikan pelayanan spesialistik, IGD, perawatan, medikolegal dan psikososial (bantuan hukum dan perlindungan sosial bagi anak melalui panggilan telepon pada saat diperlukan). Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak memiliki 2 kriteria yaitu : 1. Memiliki tenaga kesehatan terlatih /terorientasi tata laksana kasus KtA 2. Melaksanakan rujukan medis maupun psikososial Persentase kabupaten/kota dengan minimal 2 Puskesmas mampu tatalaksana KtA di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 71,63%. Capaian ini telah memenuhi target tahun

143

Profil Kesehatan Indonesia 2012 2012 sebesar 60%. Sebagian besar provinsi telah memenuhi target tersebut seperti yang disajikan pada gambar berikut ini.



GAMBAR 4.16 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTA DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar 4.16 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 13 provinsi dengan persentase 100%. Data dan informasi mengenai persentase kabupaten/kota dengan puskesmas mampu tatalaksana KtA yang dirinci berdasarkan provinsi terdapat pada Lampiran 4.13.

12. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti Upaya kesehatan anak juga dilakukan untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan yaitu anak terlantar dan anak jalanan. Kelompok umur remaja merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan (usia 14 – 18 tahun). Masalah kesehatan yang dihadapi anak jalanan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kondisi anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal yang sehat. Anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan yang meningkatkan kerentanan

144

SITUASI UPAYA KESEHATAN mereka terhadap gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, kulit dan lain sebagainya. Anak jalanan secara psikologis memiliki konsep diri negatif, tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, dan emosi yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh orang lain dan cenderung berperilaku antisosial (berkelahi, mencuri, merampas, menggunakan NAPZA dan menjalankan bisnis NAPZA, dan perilaku seks bebas). Selain itu, anak dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis dan seksual. Mereka juga dapat mengalami eksploitasi fisik dan seksual terutama oleh orang dewasa hingga kehilangan nyawa, sehingga timbul masalah kesehatan yang terkait kesehatan reproduksi seperti Infeksi Menular Seksual (IMS/PMS) dan HIV/AIDS. Upaya kesehatan bagi anak terlantar dilakukan pada kelompok-kelompok sasaran seperti di panti anak terlantar/anak jalanan, shelter, rumah singgah dan lain-lain. Upaya kesehatan yang dilakukan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas bekerjasama dengan unsur dari sektor terkait dan LSM memberikan pelayanan kesehatan bagi anak terlantar dan anak jalanan. Puskesmas yang dianggap melakukan pembinaan terhadap Panti Anak Terlantar jika melaksanakan paket pembinaan kesehatan anak di panti yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1. Penyuluhan tentang PHBS, bahaya penyalahgunaan NAPZA, kesehatan reproduksi dan Infeksi Menular Seksual (IMS); 2. Pemberian tablet Fe pada remaja putri; 3. Konseling termasuk pre test dan post test HIV; 4. Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada remaja putri; 5. Pengobatan; 6. Pelatihan peer konselor remaja; dan 7. Rujukan apabila diperlukan. Pada tahun 2012 terdapat 1.751 puskesmas yang memiliki panti anak terlantar di wilayah kerjanya. Dari seluruh puskesmas yang memiliki panti anak terlantar, terdapat 1.003 (57,28%) yang telah melakukan pembinaan. Data dan informasi berdasarkan provinsi terkait puskesmas yang melakukan pembinaan di Panti Anak Terlantar dapat dilihat pada Lampiran 4.14.

145

Profil Kesehatan Indonesia 2012

13. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititikberatkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada kisaran usia 15-49 tahun. Keberhasilan program KB dapat diukur dengan melihat cakupan KB aktif dan KB baru. Cakupan KB aktif menggambarkan proporsi pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/metode kontrasepsi terhadap jumlah PUS yang ada. Sedangkan cakupan KB baru adalah jumlah PUS yang baru menggunakan alat/metode kontrasepsi terhadap jumlah PUS. Gambar 4.17 berikut ini menampilkan persentase peserta KB aktif menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2012. GAMBAR 4.17 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2013

Cakupan peserta KB aktif di Indonesia pada tahun 2102 sebesar 76,39%. Gambaran distribusi provinsi menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah Provinsi Bengkulu sebesar 87,91%, diikuti oleh Provinsi Gorontalo sebesar 86,96%, dan Provinsi Bali

146

SITUASI UPAYA KESEHATAN sebesar 86,11%. Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 67,7%, diikuti oleh Sumatera Utara sebesar 67,99%, dan Banten sebesar 69,95%. Penggunaan metode kontrasepsi pada KB terdiri dari beberapa jenis. Kepesertaan KB menurut penggunaan metode kontrasepsi pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta KB memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek melalui suntikan. Hanya sedikit PUS yang memilih untuk menggunakan Metode Operatif Pria (MOP) pada tahun 2012. Persentase peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi ditampilkan pada Gambar 4.18 berikut ini. GAMBAR 4.18 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT/METODE KONTRASEPSI TAHUN 2012

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012

Gambaran peserta KB baru pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta KB baru cenderung memanfaatkan klinik KB pemerintah untuk mendapatkan layanan KB dengan persentase sebesar 67,34%. Selain klinik KB milik pemerintah, peserta KB yang lain memilih memanfaatkan bidan praktek swasta sebanyak 23,22%, klinik KB swasta sebesar 7,59%, dan dokter praktik swasta sebanyak 1,86%. Perbandingan persentase antar jenis layanan terdapat pada Gambar 4.19 berikut ini. Data dan informasi terkait kepesertaan KB, pemanfaatan layanan KB, dan jumlah fasilitas kesehatan KB pada tahun 2012 yang digambarkan secara rinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.2-4.7.

147

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.19 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013

B. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Permasalahan gizi masyarakat merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang menyita perhatian sektor kesehatan. Status gizi juga merupakan salah satu penentu kondisi derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam rangka merespon permasalahan gizi yang sering ditemukan seperti anemia gizi besi, kekurangan vitamin A, dan gangguan akibat kekurangan yodium.

1. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil (Fe) Salah satu permasalahan gizi masyarakat adalah anemia gizi, yaitu suatu kondisi ketika kadar Haemoglobin (Hb) dalam darah tergolong rendah. Rendahnya kadar Hb ini terjadi karena kekurangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan komponen Hb terutama zat besi (Fe). Sebagian besar anemia yang ditemukan di Indonesia adalah anemia gizi besi yaitu anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe). Dalam rangka penanggulangan permasalahan anemia gizi besi, telah dilakukan program pemberian tablet Fe. Pemberian tablet besi ini diintegrasikan dengan pelayanan kunjungan ibu hamil (antenatal care).

148

SITUASI UPAYA KESEHATAN Cakupan pemberian tablet Fe di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 85%. Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 83,3%. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Kalimantan tengah sebesar 115,3% diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 101,9%, dan Bali sebesar 92,7%. Sedangkan cakupan terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 32%, diikuti oleh Papua sebesar 33,3%, dan Kalimantan Timur sebesar 69,1%. Cakupan pemberian tablet besi pada tahun 2012 di 33 provinsi disajikan pada gambar berikut ini. GAMBAR 4.20 PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT 90 TABLET TAMBAH DARAH (Fe3) DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2013

Efektivitas upaya pemberian tablet besi juga sangat bergantung pada seberapa besar kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi yang diberikan. Cakupan pemberian tablet besi yang tinggi bisa tidak berdampak pada penurunan anemia besi jika kepatuhan ibu hamil dalam menelan tablet besi masih rendah. Program pemberian tablet besi sangat terkait dengan pelayanan kesehatan pada ibu hamil (K1-K4) karena diberikan pada saat ibu hamil melakukan kunjungan ke pelayanan

149

Profil Kesehatan Indonesia 2012 kesehatan. Pemberian tablet besi juga menjadi salah satu syarat terpenuhinya kunjungan ibu hamil K4. Namun demikian, capaian kunjungan K4 ibu hamil pada tahun 2012 sebesar 90,18%, yaitu lebih besar dibandingkan dengan capaian pemberian tablet besi pada ibu hamil sebesar 85%. Secara ideal, seharusnya capaian dua indikator tersebut sama atau tidak jauh berbeda. Oleh karena itu diperlukan perbaikan pada sistem pencatatan dan pelaporan serta koordinasi antar pengelola program terkait. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pemberian tablet besi pada ibu hamil di tahun 2012 terdapat pada Lampiran 4.17.

2. Pemberian Kapsul Vitamin A Selain anemia gizi besi, kekurangan vitamin A juga menjadi perhatian dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. Oleh karena itu dilakukan pemberian kapsul Vitamin A dalam rangka mencegah dan menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Cakupan yang tinggi dari pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat. Vitamin A berperan terhadap penurunan angka kematian, pencegahan kebutaan, serta pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak. Masalah vitamin A pada balita secara klinis bukan lagi masalah kesehatan masyarakat (prevalensi xeropthalmia < 0,5%). Hasil studi masalah gizi mikro di 10 kota pada 10 provinsi tahun 2006, diperoleh prevalensi xeropthalmia pada balita 0,13%, sedangkan hasil survey vitamin A pada tahun 1992 menunjukkan prevalensi xeropthalmia sebesar 0,33%. Namun demikian KVA subklinis, yaitu tingkat yang belum menampakkan gejala nyata, masih ada pada kelompok balita. KVA tingkat subklinis ini hanya dapat diketahui dengan memeriksa kadar vitamin A dalam darah di laboratorium. Selain itu, sebaran cakupan pemberian vitamin A pada balita menurut provinsi masih ada yang dibawah 75%. Dengan demikian kegiatan pemberian vitamin A pada balita masih perlu dilanjutkan, karena bukan hanya untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, namun lebih penting lagi, vitamin A meningkatkan kelangsungan hidup, kesehatan dan pertumbuhan anak. Pemberian kapsul vitamin A dilakukan terhadap bayi (6-11 bulan) dengan dosis 100.000 SI, anak balita (12-59 bulan) dengan dosis 200.000 SI, dan ibu nifas diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Pemberian Kapsul Vitamin A diberikan secara serentak setiap bulan Februari dan Agustus pada balita usia 6-59 bulan.

150

SITUASI UPAYA KESEHATAN Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan di Indonesia tahun 2012 mencapai 82,8%. Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 82,66%. Dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi, maka masih diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pemberian kapsul vitamin A. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan integrasi pelayanan kesehatan anak, sweeping pada daerah yang cakupannya masih rendah dan kampanye pemberian kapsul vitamin A. Provinsi dengan cakupan pemberian vitamin A tertinggi pada tahun 2012 adalah DI Yogyakarta sebesar 99,12%, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 98,39% dan Nusa Tenggara Barat sebesar 96,46%. Sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 41,84%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 47,9% dan Maluku Utara sebesar 54,42%. Cakupan pemberian kapsul vitamin A menurut distribusi provinsi ditampilkan pada gambar 4.21. GAMBAR 4.21 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2013

Data dan informasi tentang pemberian vitamin A pada balita yang dirinci menurut provinsi pada tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 4.18.

151

Profil Kesehatan Indonesia 2012

3. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 48,6%. Persentase pemberian ASI eksklusif tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Barat sebesar 69,84%, diikuti oleh Gorontalo sebesar 67,01%, dan Bali sebesar 66,94%. Sedangkan persentase pemberian ASI eksklusif terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 20,57%, diikuti oleh Sulawesi Tengah 30,41% dan Sumatera Utara sebesar 32,22%. Gambaran pemberian ASI eksklusif menurut provinsi disajikan pada gambar berikut. GAMBAR 4.22 CAKUPAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

152

SITUASI UPAYA KESEHATAN Permasalahan terkait pencapaian cakupan ASI Eksklusif antara lain : a. Pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yg tidak ada masalah medis b. Masih banyaknya perusahaan yang mempekerjakan perempuan tidak memberi kesempatan bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini terbukti dengan belum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnya c. Masih banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan. d. Pemasaran susu formula masih banyak yang ditujukan pada bayi yang tidak punya masalah kesehatan. e. Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI f.

Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI, dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu: a. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif b. Melakukan pelatihan konseling menyusui dan konseling Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Sampai tahun 2012 telah dilakukan pelatihan konseling menyusui kepada 3.929 orang dan MP-ASI 416 orang. c. Melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), yaitu: 1. Membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan ; 2. Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; 3. Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; 4. Membantu ibu menyusui dini dalam 30 menit pertama persalinan; 5. Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya; 6. Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis; 7. Menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu (24 jam);

153

Profil Kesehatan Indonesia 2012 8. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi; 9. Tidak memberi dot kepada bayi; 10. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan; d. Sosialisasi dan kampanye ASI Eksklusif e. KIE melalui media cetak dan elektronik f

Mengembangkan Strategi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif

g. Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perilaku menyusui melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan atau PP h. Penguatan sarana pelayanan kesehatan (RS/RSIA, Puskesmas perawatan, klinik bersalin) dalam menerapkan 10 LMKM i.

Peningkatan komitmen dan kapasitas stakeholder dalam meningkatan, melindungi, dan mendukung pemberian ASI

j.

Pemberdayaan ibu, keluarga, dan masyarakat dalam praktek pemberian ASI

k. Menjamin terlaksananya strategi pemberian ASI l.

Pengembangan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan atau PP

m. Pelaksanaan revitalisasi RS dan sarana pelayanan kesehatan sayang bayi n. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan o. Pemberdayaan ibu, bapak, dan keluarga, serta masyarakat p. Perlindungan pekerja perempuan q. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan pemasaran susu formula dan produk makanan bayi sesuai standar produk makanan (codex alimentarius) r.

Advokasi dan promosi peningkatan pemberian ASI

Data dan informasi mengenai pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2012 terdapat pada Lampiran 4.19 dan Lampiran 4.20.

4. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) Kegiatan penimbangan balita di Posyandu (D/S) menjadi salah satu indikator yang ditetapkan pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Indikator ini berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan cakupan D/S yang tinggi, diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendah prevalensi gizi kurang.

154

SITUASI UPAYA KESEHATAN Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 75,1%. Cakupan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 71,4%. Capaian pada tahun 2012 telah memenuhi target Renstra 2012 sebesar 75%. Pada tingkat provinsi terdapat 10 provinsi dengan capaian melebihi target 75% seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. GAMBAR 4.23 CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIATAHUN 2012

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2013

Pada gambar di atas diketahui bahwa provinsi yang memiliki capaian tertinggi adalah Jawa Timur sebesar 87,8%, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 83,6%, dan Jawa Tengah sebesar 82,1%. Sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 31%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 48,9% dan Maluku Utara sebesar 52,5%. Kunjungan balita ke posyandu sangat berkaitan dengan indikator D/S. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan kunjungan balita ke posyandu. Permasalahan tersebut antara lain : dana operasional dan sarana prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu, tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling, tingkat pemahaman keluarga dan

155

Profil Kesehatan Indonesia 2012 masyarakat terhadap manfaat Posyandu, serta pelaksanaan pembinaan kader. Data dan informasi tentang penimbangan balita di posyandu pada tahun 2012 terdapat pada Lampiran 4.21.

C. PELAYANAN IMUNISASI Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain : Difteri, Tetanus, Hepatitis B, radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis, dan polio. Proses perjalanan penyakit diawali ketika virus/ bakteri/ protozoa/ jamur, masuk ke dalam tubuh. Setiap mahluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dianggap benda asing oleh tubuh atau yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi “berinteraksi” dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi belum “mengenali” antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yang ke-2 dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh sudah memiliki “memori” untuk mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat. Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan “antigen” dilemahkan yang berasal dari vaksin. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur, dan ibu hamil.

1. Imunisasi Dasar pada Bayi Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap (LIL) yang terdiri dari : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 1 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Dari kelima imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih yang dibuktikan dengan komitmen Indonesia pada lingkup ASEAN dan SEARO untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita.

156

SITUASI UPAYA KESEHATAN Indonesia memiliki cakupan imunisasi campak pada tahun 2012 sebesar 99,3%. Capaian tersebut telah memenuhi target 90% yang menjadi komitmen Indonesia pada lingkup regional. Cakupan pada tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 93,6%. Pada tingkat provinsi, terdapat 21 provinsi yang telah berhasil mencapai target 90% seperti yang disajikan pada Gambar 4.24 berikut. GAMBAR 4.24 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Jambi memiliki capaian tertinggi sebesar 113,2% diikuti oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 110,4% dan Jawa Barat sebesar 110,3%. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua Barat sebesar 72,7%, diikuti oleh Papua sebesar 74,3% dan Kalimantan Selatan sebesar 75%. Program imunisasi pada bayi mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan kelima jenis imunisasi dasar lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan 5 jenis imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Capaian indikator ini di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 86,8%. Angka ini telah memenuhi

157

Profil Kesehatan Indonesia 2012

target Renstra pada tahun 2012 sebesar 85%. Dengan demikian terdapat 15 provinsi (45,5%) yang telah memenuhi target Renstra tahun 2012. GAMBAR 4.25 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Berdasarkan distribusi provinsi pada gambar di atas, capaian imunisasi dasar lengkap tertinggi pada tahun 2012 terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 107,4% diikuti oleh Jawa Barat sebesar 102,1%, dan Lampung sebesar 98,7%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Maluku sebesar 36,5%, diikuti oleh Papua sebesar 45,7%, dan Papua Barat sebesar 48,2%. Data dan informasi terkait imunisasi dasar pada bayi yang dirinci menurut provinsi tahun 2012 terdapat pada Lampiran 4.23. Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Target UCI pada Renstra tahun 2012 adalah sebesar 90%. Pada tahun 2012 terdapat 9 provinsi yang memiliki persentase desa UCI melebihi target 90% seperti yang nampak pada gambar berikut ini.

158

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.26 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Pada Gambar 4.26 dapat diketahui bahwa Provinsi DIY dan DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 100%, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 98,8%. Sedangkan Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 16,6%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 29,6%, dan Kalimantan Timur sebesar 65,2%. Informasi terkait capaian desa UCI pada tahun 2012 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.24. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Namun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan drop out (DO) imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut Drop Out Rate DPT/HB1- Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1. Drop Out Rate imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2012 sebesar 3,6%. Angka

159

Profil Kesehatan Indonesia 2012 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar 4,4%. DO Rate DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yang artinya semakin sedikit bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kecenderungan penurunan tersebut dijelaskan pada gambar berikut. GAMBAR 4.27 ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1 - CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2006-2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

DO rate DPT/HB1-campak diharapkan agar tidak melebihi 5%. Batas minimum tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat 15 provinsi dengan DO rate ≤ 5. Data dan informasi lebih rinci mengenai drop out rate cakupan imunisasi pada tahun 2012 DPT/HB1-campak tahun 2012 terdapat pada Lampiran 4.25.

2. Imunisasi pada Ibu Hamil Ibu hamil juga merupakan populasi yang rentan terhadap infeksi penyakit menular, oleh karena itu program imunisasi juga ditujukan bagi kelompok ini. Salah satu penyakit menular yang dapat berakibat fatal dan berkontribusi terhadap kematian ibu dan kematian anak adalah Tetanus Maternal dan Neonatal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan berkomitmen terhadap program Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (Maternal and Neonatal Tetanus Elimination atau MNTE). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal jika terdapat kurang dari satu kasus tetanus neonatal per 1.000 kelahiran hidup di setiap kabupaten di suatu negara.

160

SITUASI UPAYA KESEHATAN Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) merupakan program eliminasi tetanus pada neonatal dan wanita usia subur termasuk ibu hamil. Strategi yang dilakukan untuk mengeliminasi tetanus neonatorum dan maternal adalah : 1. pertolongan persalinan yang aman dan bersih; 2. cakupan imunisasi rutin TT yang tinggi dan merata; dan 3. penyelenggaraan surveilans Tetanus Neonatorum. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan Survei Validasi MNTE di regional Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT dengan hasil yaitu eliminasi tetanus maternal dan neonatal di regional tersebut pada periode 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2011 telah tercapai. Begitu juga dengan regional Jawa dan Bali serta regional Sumatera yang juga telah mencapai eliminasi. Cakupan imunisasi TT2+ (ibu hamil yang telah mendapat imunisasi TT minimal 2 dosis) pada ibu hamil di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 71,19%. Gambaran cakupan imunisasi TT2+ untuk ibu hamil menurut provinsi disajikan pada Gambar 4.28. GAMBAR 4.28 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

161

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Pada Gambar 4.28 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, provinsi dengan cakupan imunisasi tertinggi adalah Jawa Barat sebesar 107,63%, diikuti oleh Bali sebesar 100,02%, dan Jambi sebesar 99,71%. Sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 8,63%, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 23,01%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 24,83%. Data dan informasi tentang cakupan imunisasi TT pada ibu hamil yang dirinci menurut provinsi pada tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 4.26.

D. UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT 1. Pengendalian HIV AIDS HIV dan AIDS menjadi salah satu penyakit menular yang pengendaliannya dipantau melalui komitmen global MDGs. Kegiatan pengendalian penyakit ini dilakukan melalui pencegahan infeksi, penularan,

penemuan penderita secara dini yang kemudian

dilanjutkan dengan kegiatan konseling hingga perawatan dan pengobatan. Upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV dan AIDS terhadap darah donor, pemantauan pada kelompok berisiko penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti Wanita Penjaja Seks (WPS), penyalahguna NAPZA dengan suntikan (IDUs), penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau penelitian pada kelompok berisiko rendah seperti ibu rumah tangga dan sebagainya. Hasil pelaksanaan surveilans HIV dan AIDS selama delapan tahun terakhir terlihat pada tabel berikut ini. TABEL 4.1 PENEMUAN PENDERITA HIV DAN AIDS DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

162

SITUASI UPAYA KESEHATAN Pada tabel di atas dapat diketahui adanya peningkatan penemuan kasus baru HIV dan kasus baru AIDS dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. Kasus baru infeksi HIV meningkat dari 859 kasus menjadi 21.511 kasus. Kasus baru AIDS meningkat dari 2.639 kasus pada tahun 2005 menjadi 5.686 kasus pada tahun 2012. Case Fatality Rate dalam delapan tahun terakhir menunjukkan penurunan yaitu dari 13,51% pada tahun 2005 menjadi 3,17% pada tahun 2012. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek pelayanan kesehatan dalam menyediakan perawatan dan pengobatan. Dalam rangka mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS, diperlukan upaya khusus yang difokuskan pada kelompok remaja. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait HIV dan AIDS adalah melalui kampanye "Aku Bangga Aku Tahu" (ABAT). Kampanye ABAT merupakan sosialisasi mengenai perilaku seksual yang harus dihindari sebelum ada komitmen melalui pernikahan dan penyadaran tentang cara penularan penyakit HIV dan AIDS. Kegiatan kampanye untuk tahap pertama dilaksanakan di 10 provinsi terpilih, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi dan Papua. Selanjutnya, akan diperluas untuk seluruh provinsi di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih mengenal HIV danAIDS, serta melindungi diri dan orang lain dari risiko penularan HIVdan AIDS. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pengendalian HIV dan AIDS yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap pengobatan dan penyediaan layanan terpadu/komprehensif HIV dan AIDS. Dengan upaya penyediaan layanan terpadu tersebut, upaya pencegahan, perawatan, dan pelayanan kasus HIV dan AIDS termasuk layanan konseling dan tes, layanan perawatan, dukungan dan pengobatan, serta pengurangan dampak buruk dapat dilakukan di satu titik layanan. Upaya terpadu ini disepakati akan diterapkan di seluruh ASEAN. Di Indonesia, pilot project untuk menerapkan upaya terpadu ini telah diterapkan di Bogor, Tangerang, dan Singkawang. Jumlah layanan HIV dan AIDS yang terdapat di Indonesia sampai dengan tahun 2012 yaitu : 1. L ayanan konseling tes HIV sukarela (KTS) sebanyak 503 layanan termasuk konseling dan tes HIV yang diprakarsai oleh petugas kesehatan 2. Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) sebanyak 338 layanan yang aktif melakukan pengobatan ARV terdiri dari 239 RS rujukan PDP (induk) dan 89 satelit 3. Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) sebanyak 83 layanan

163

Profil Kesehatan Indonesia 2012 4. L ayanan Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) sebanyak 105 layanan 5. Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) sebanyak 257 layanan 6. Layanan kolaborasi TB-HIV sebanyak 223 layanan. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan pengendalian HIV dan AIDS terdapat pada Lampiran 4.29 dan 4.30.

2. Pengendalian Penyakit TB Paru Selain HIV AIDS dan Malaria, Tuberkulosis (TB) juga menjadi salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya dinilai pada komitmen global Millenium Development Goals. MDGs menetapkan TB sebagai bagian dari tujuan di bidang kesehatan yang terdiri dari : 1. Menurunkan insidens TB Paru pada tahun 2015; 2. Menurunkan prevalensi TB Paru dan angka kematian akibat TB Paru menjadi setengahnya pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1990; 3. Sedikitnya 70% kasus TB Paru BTA+ terdeteksi dan diobati melalui program DOTS (Directly Observed Treatment Shortcource Chemotherapy) atau pengobatan TB-Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO); dan 4. Sedikitnya 85% tercapai Succes Rate (SR). Upaya pengobatan kasus TB dilakukan dengan menerapkan strategi DOTS, yaitu strategi penatalaksanaan TB yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pasien TB untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatan sesuai ketentuan sampai dinyatakan sembuh. Strategi ini direkomendasikan oleh WHO secara global untuk menanggulangi TB, karena menghasilkan angka kesembuhan yang tinggi yaitu mencapai 85%.

a. Proporsi Pasien TB Paru BTA Positif di Antara Suspek yang Diperiksa Upaya Pemerintah dalam menanggulangi TB Paru setiap tahunnya semakin menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penderita yang ditemukan dan disembuhkan setiap tahun. Gambar berikut memperlihatkan persentase TB Paru BTA+ terhadap suspek TB Paru selama tahun 2005-2012. Selama delapan tahun terakhir persentase TB Paru BTA+ terhadap suspek TB Paru tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu 13% dan terendah terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 10%.

164

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.29 PERSENTASE BTA POSITIF TERHADAP SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYA TAHUN 2005-2012

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Persentase BTA positif terhadap suspek yang diperiksa dahaknya menggambarkan mutu dari proses penemuan sampai diagnosis pasien, serta kepekaan menetapkan kriteria suspek. Angka proporsi pasien baru TB paru BTA positif di antara suspek yang diperiksa ini sekitar 5-15%. Angka ini bila terlalu kecil (15%) kemungkinan disebabkan antara lain karena penjaringan terlalu ketat atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (positif palsu). Proporsi pasien TB Paru BTA Positif di antara suspek yang diperiksa menurut provinsi tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 4.30 .

165

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.30 PERSENTASE PASIEN TB PARU BTA POSITIF TERHADAP SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar ini diketahui bahwa sebagian besar provinsi memiliki persentase BTA positif terhadap suspek yang diperiksa dahaknya pada kisaran 5-15%. Terdapat 1 provinsi dengan persentase di atas 15% yaitu Maluku Utara sebesar 16%.

b. Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA+ (Case Detection Rate/CDR) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Case Detection Rate atau angka penemuan kasus TB Paru BTA+ merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan upaya pendeteksian kasus. Indikator ini menggambarkan proporsi antara penemuan TB Paru BTA+ terhadap jumlah perkiraan kasus TB Paru. Indikator lain yang digunakan dalam upaya pengendalian TB adalah Success Rate atau angka keberhasilan pengobatan. CDR menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, yaitu dari 21% menjadi 82,38%. Angka ini telah melampaui target Renstra Kemenkes tahun 2012 sebesar 80%. Indikator angka keberhasilan (SR) juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 87% pada tahun 2001 menjadi 90,2% pada tahun 2012. Angka keberhasilan pengobatan (SR) ini juga telah memenuhi target keberhasilan pengobatan yang distandarkan oleh WHO yaitu minimal 85%. Keberhasilan pengobatan TB paru ditentukan oleh kepatuhan dan keteraturan dalam berobat, pemeriksaan fisik dan laboratorium.

166

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.31 PERSENTASE PENEMUAN KASUS BARU DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2001-2012

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012

Gambaran capaian SR pada tingkat provinsi menunjukkan bahwa terdapat 23 provinsi memiliki capaian melebihi target minimal WHO sebesar 85%. Capaian SR pada tahun 2012 di 33 provinsi disajikan pada gambar berikut. GAMBAR 4.32 PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN PENDERITA TB PARU (SUCCESS RATE) DI INDONESIA TAHUN 2012 (PENGOBATAN TAHUN 2011)

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

167

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Pada gambar di atas nampak bahwa Provinsi Banten memiliki capaian tertinggi sebesar 98,3% diikuti oleh Gorontalo sebesar 96,6%, dan Sulawesi Utara sebesar 95,4%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Papua Barat sebesar 43,7% diikuti oleh Papua sebesar 76% dan Kepulauan Riau sebesar 77,8%. Data dan Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait pengendalian TB paru, terdapat pada Lampiran 4.31.

3. Pengendalian Penyakit Malaria Millenium Development Goals (MDGs) juga memantau keberhasilan pengendalian penyakit malaria melalui tujuan ke-6 yaitu memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Malaria masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat khususnya yang terkait dengan resistensi Plasmodium falciparum terhadap pengobatan klorokuin. Permasalahan lainnya yang menyebabkan malaria masih menjadi beban kesehatan masyarakat adalah meluasnya daerah perindukan vektor akibat perubahan lingkungan, penambahan jumlah vektor akibat perubahan iklim yang menyebabkan musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau, dan peningkatan penularan karena mobilitas penduduk yang tinggi. Salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya pengendalian malaria, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/ SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia. Eliminasi malaria bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai dengan tahun 2030. Penetapan sasaran wilayah eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap. Wilayah tersebut yaitu : 1. Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta), Pulau Bali, dan pulau Batam pada tahun 2010; 2. Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015; 3. Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau), Provinsi NTB, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi pada tahun 2020; dan 4. Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara pada tahun 2030. Eliminasi malaria memiliki kegiatan utama yang terdiri dari : 1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap penemuan dini dan pengobatan malaria 2. Penjaminan kualitas diagnosis malaria melalui pemeriksaan laboratorium

168

SITUASI UPAYA KESEHATAN maupun Rapid Diagnostic Test (RDT) 3. Perlindungan terhadap kelompok rentan terutama ibu hamil dan balita di daerah endemis tinggi 4. Penguatan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilens kasus malaria 5. Intervensi vektor termasuk surveilans vektor 6. Penguatan sistem pengelolaan logistik Malaria Berdasarkan cakupan konfirmasi laboratorium belum semua suspek malaria dilakukan pemeriksaan sediaan darahnya baik secara mikroskopis (laboratorium) maupun dengan Rapid Diagnosis Test (RDT) Malaria. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, pemeriksaan sediaan darah terhadap jumlah suspek malaria terus meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2008 sebesar 48% meningkat menjadi 93% pada tahun 2012 seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. GAMBAR 4.33 PERSENTASE PEMERIKSAAN SEDIAAN DARAH SUSPEK MALARIA TAHUN 2008 - 2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Setiap tersangka malaria diharapkan menjalani pemeriksaan sediaan darah dan apabila hasilnya positif maka diobati menggunakan Artemisinin-based Combination Therapy (ACT). Cakupan kasus yang dinyatakan positif dan mendapatkan pengobatan, diukur melalui indikator persentase penderita malaria yang diobati. Persentase penderita malaria yang diobati adalah persentase penderita malaria yang diobati sesuai pengobatan standar dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah kasus malaria positif dalam tahun tersebut. Capaian indikator ini pada tahun 2012 sebesar 81,78%. Angka

169

Profil Kesehatan Indonesia 2012 ini lebih besar dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 66,3%. Pengobatan terhadap penderita positif malaria belum 100% karena masih adanya pengobatan malaria dengan menggunakan obat selain ACT (misal khloroquin) dan larangan konsumsi ACT bagi ibu hamil trimester pertama.

4. Pengendalian Penyakit ISPA Pneumonia merupakan penyebab utama kematian balita di dunia, terutama di negara berkembang, di mana 1 orang balita meninggal tiap 20 detik atau 3 orang per menit (Unicef, 2006). Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa proporsi kematian pada bayi (post neonatal) karena pneumonia sebesar 12,7% dan pada anak balita sebesar 13,2%. Pada klasifikasi pengendalian ISPA berdasarkan golongan umur terdapat 2 kelompok, yaitu golongan umur 2 bulan s/d < 5 tahun, dan golongan umur < 2 bulan. Pneumonia pada golongan umur 2 bulan s/d < 5 tahun ditetapkan 3 klasifikasi yaitu ; Pneumonia, Pneumonia Berat dan Batuk Bukan Pneumonia. Pada golongan umur < 2 bulan ditetapkan 2 klasifikasi yaitu Pneumonia Berat dan Batuk Bukan Pneumonia. Semua kasus ISPA yang ditemukan harus ditatalaksana sesuai standar, dengan demikian angka penemuan kasus pneumonia juga menggambarkan penatalaksanaan kasus ISPA. Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita merupakan persentase jumlah penderita pneumonia pada balita baik Pneumonia Berat maupun Pneumonia terhadap jumlah target penemuan pneumonia balita. Target penemuan pneumonia balita tersebut ditentukan berdasarkan proporsi 10% dari jumlah seluruh balita. Upaya penemuan pneumonia balita sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 disajikan pada gambar berikut.

170

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.34 CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Gambar di atas menunjukkan bahwa cakupan penemuan pneumonia pada balita tahun 2012 sebesar 23,42%. Cakupan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan cakupan penemuan tahun 2011 yang sebesar 23,98%%. Cakupan penemuan penderita pneumonia belum memenuhi target yang ditentukan sejak tahun 2005 hingga tahun 2012. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan cakupan penemuan Pneumonia balita di puskesmas yaitu: 1. Sebagian besar pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik belum terlatih karena keterbatasan dana dan mutasi petugas yang tinggi. 2. Manajemen data: a. Under reported yang disebababkan karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA (Pneumonia, Pneumonia Berat, Batuk Bukan Pneumonia/ ISPA biasa), sehingga banyak kasus pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa. b. Keterlambatan pelaporan secara berjenjang 3. Pengendalian pneumonia balita masih berbasis Puskesmas. Data kasus pneumonia belum mencakup RS Pemerintah dan swasta, klinik, praktek, dan sarana kesehatan lain. 4. Pada beberapa kabupaten dan provinsi masih terjadi kesalahan perhitungan target cakupan.

171

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Informasi lebih rinci mengenai penemuan pneumonia pada balita dapat dilihat pada Lampiran 4.32.

5. Pengendalian Penyakit Kusta Dalam upaya pengendalian penyakit kusta digunakan dua indikator utama yaitu angka penemuan kasus baru atau New Case Detection Rate (NCDR),dan angka cacat tingkat II. Indikator NCDR menggambarkan besarnya masalah kusta dalam satu wilayah dan satu waktu sedangkan angka cacat tingkat II menggambarkan perubahan dalam penemuan kasus baru kusta. Tabel berikut menampilkan indikator NDCR per 100.000 penduduk dan angka kecacatan tingkat II. TABEL 4.2 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR) DAN ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI Catatan : MB = Multi Basiller, PB = Pausi Basiller, NCDR = New Case Detection Rate

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa NCDR per 100.000 penduduk tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 8,3 per 100.000 penduduk menjadi 7,76 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka cacat tingkat II menunjukkan peningkatan yaitu dari 0,84 pada tahun 2011 menjadi 0,87 per 100.000 penduduk pada tahun 2012. Penurunan angka penemuan kasus baru dan peningkatan angka cacat tingkat II ini dapat diartikan semakin terlambat kasus baru ditemukan maka kecacatan yang terjadi pada kasus baru akan semakin tinggi.

172

SITUASI UPAYA KESEHATAN

6. Pengendalian Penyakit Polio Pada tahun 1988, sidang ke-41 WHA (World Health Assembly) telah menetapkan program eradikasi polio secara global (global polio eradication initiative) yang ditujukan untuk mengeradikasi penyakit polio pada tahun 2000. Kesepakatan ini diperkuat oleh sidang World Summit for Children pada tahun 1989, di mana Indonesia turut menandatangani kesepakatan tersebut. Eradikasi Polio adalah apabila tidak ditemukan virus Polio liar indigenous selama 3 tahun berturut-turut di suatu region yang dibuktikan dengan surveilans AFP yang sesuai standar sertifikasi. Dasar pemikiran Eradikasi Polio adalah: a. Manusia satu-satunya reservoir dan tidak ada longterm carrier pada manusia. b. Sifat virus polio yang tidak tahan lama hidup di lingkungan. c. Tersedianya vaksin yang mempunyai efektivitas >90% dan mudah dalam pemberian. d. Layak dilaksanakan secara operasional. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit polio dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, surveilans AFP, dan pengamanan virus polio liar di laboratorium. Surveilans AFP adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada anak usia < 15 tahun yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio. Tujuan surveilans AFP antara lain mengidentifikasi daerah risiko tinggi untuk terjadinya transmisi virus polio, memantau kemajuan program eradikasi polio, dan membuktikan Indonesia bebas polio. Penemuan kasus dalam surveilans AFP dilaksanakan melalui surveilans aktif di RS dan surveilans berbasis masyarakat. Surveilans AFP dilaksanakan secara intensif pada tahun 1997. Pada tahun 2002, Ditjen PPPL menetapkan adanya Petugas Surveilans Khusus AFP di tingkat provinsi. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja surveilans AFP adalah Non Polio AFP rate ≥ 2 per 100.000 anak usia < 15 tahun. Pada tahun 2012, Non Polio AFP rate di Indonesia sebesar 2,77 per 100.000 anak usia < 15 tahun. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, indikator ini telah memenuhi target. Terdapat 32 provinsi yang telah memenuhi target tersebut pada tahun 2012 seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini.

173

Profil Kesehatan Indonesia 2012

GAMBAR 4.35 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK USIA < 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa provinsi dengan capaian penemuan tertinggi adalah Gorontalo sebesar 7,33 per 100.000 penduduk, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 5,33 per 100.000 penduduk, dan DI Yogyakarta sebesar 5 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan cakupan penemuan terendah adalah Maluku Utara sebesar 1,5 per 100.000 penduduk diikuti oleh Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah masingmasing sebesar 2 per 100.000 penduduk. Indikator lain yang juga digunakan untuk menilai penemuan kasus AFP adalah persentase spesimen adekuat ≥80%, artinya minimal 80% spesimen tinja penderita harus sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 2-8ºC sampai di laboratorium. Capaian indikator spesimen adekuat secara nasional pada tahun 2012 telah mencapai target yaitu sebesar 89,6%.

174

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.36 PERSENTASE HASIL PENGIRIMAN SPESIMEN ADEKUAT DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Dari 33 provinsi, terdapat 3 provinsi yang spesimen adekuatnya mencapai 100%, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, dan Maluku. Namun, ada 6 provinsi dengan spesimen adekuat < 80% yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pencapaian indikator surveilans AFP dan persentase spesimen adekuat selama tahun 2003–2012 dapat dilihat pada gambar 4.37. Gambar 4.37 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan non polio AFP rate per 100.000 anak usia < 15 tahun. Non polio AFP rate pada tahun 2003 sebesar 1,21 meningkat menjadi 2,77 pada tahun 2012. Indikator penemuan kasus ini telah memenuhi target dalam kurun waktu tersebut. Keterwakilan kondisi lapangan pada hasil pemeriksaan yang tercermin dalam persentase spesimen yang adekuat juga menunjukkan peningkatan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, dari 79,1% menjadi 89,6%. Indikator ini telah memenuhi target minimal 80% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012.

175

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.37 PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT DAN NON POLIO AFP RATE TAHUN 2003-2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Untuk kasus AFP dengan spesimen tidak adekuat atau hasil laboratorium menunjukan virus polio vaksin positif, perlu dilakukan kunjungan ulang 60 hari setelah kelumpuhan untuk memastikan ada/tidaknya residual paralysis (sisa kelumpuhan). Pada tahun 2012, capaian indikator kunjungan ulang 60 hari secara nasional belum mencapai target (≥ 80%) yaitu sebesar 76%. Namun, di beberapa provinsi, indikator tersebut telah mencapai 100%. Data dan informasi lebih rinci terkait upaya pengendalian AFP terdapat pada Lampiran 4.33.

7. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue yang menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat karena fatalitasnya dalam menyebabkan kematian dan kerapnya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada bulan tertentu. Upaya pengendalian penyakit DBD secara umum terdiri dari : 1. Peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vektor; 2. Diagnosis dini dan pengobatan dini; dan

176

SITUASI UPAYA KESEHATAN 3. Peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor dilakukan melalui kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Kegiatan ini dilakukan melalui pengasapan dengan insektisida dalam 2 siklus. Pada siklus pertama semua nyamuk yang mengandung virus dengue dan nyamuknyamuk lainnya akan mati. Namun, akan muncul nyamuk-nyamuk baru yang berasal dari jentik yang memang tidak dapat dibasmi pada siklus pertama. Oleh karena itu perlu dilakukan penyemprotan siklus kedua. Penyemprotan yang kedua dilakukan 1 minggu sesudah penyemprotan yang pertama agar nyamuk yang baru tersebut akan terbasmi sebelum sempat menularkan kepada orang lain. Untuk mengetahui efektivitas PSN maka dilakukan pemeriksaan jentik berkala (PJB). Kegiatan PJB menghasilkan indikator Angka Bebas Jentik (ABJ) yang menggambarkan kepadatan jentik. Capaian ABJ pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu dari 76,2% menjadi 79,3%. Gambaran capaian ABJ dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ditampilkan pada gambar berikut ini. GAMBAR 4.38 ANGKA BEBAS JENTIK/ABJ (%) DI INDONESIA TAHUN 2008-2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa ABJ dalam 5 tahun terakhir belum memenuhi target 95%. Namun demikian pelaporan data ABJ belum mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, belum semua puskesmas melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) secara rutin karena keterbatasan alokasi anggaran di daerah.

177

Profil Kesehatan Indonesia 2012

8. Pengendalian Penyakit Filariasis Filariasis merupakan salah satu penyakit menular yang termasuk ke dalam (NTD/ Neglelected Tropical Disease). Penyakit ini disebabkan oleh infeksi cacing filaria dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini tersebar luas di perdesaan dan perkotaan dan menyerang semua golongan tanpa mengenal usia dan jenis kelamin. Dengan berbagai akibat tersebut, saat ini penyakit kaki gajah telah menjadi salah satu penyakit yang diprioritaskan untuk dieliminasi dan diprakarsai oleh WHO sejak tahun 1999. Komitmen tersebut diperkuat pada tahun 2000 melalui keputusan WHO dengan mendeklarasikan “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020”. Indonesia sepakat untuk memberantas filariasis sebagai bagian dari eliminasi filariasis global melalui 2 pilar kegiatan yaitu : 1. Pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis kepada semua penduduk di kabupaten endemis filariasis dengan menggunakan DEC 6 mg/kg BB dikombinasikan dengan Albendazole 400 mg sekali setahun selama minimal 5 tahun berturut-turut, guna memutus rantai penularan. 2. Tatalaksana kasus klinis filariasis guna mencegah dan mengurangi Kecacatan. Dengan ditetapkannya kabupaten/kota sebagai Implementation Unit (IU) dalam program eliminasi filariasis sejak tahun 2005, maka ketika suatu kabupaten/kota dinyatakan endemis filariasis, dengan demikian kegiatan POMP filariasis harus segera dilaksanakan untuk memutus rantai penularan. Sasaran pengobatan massal adalah semua penduduk di kabupaten/kota tersebut kecuali anak berumur < 2 tahun, ibu hamil, orang yang sedang sakit berat, penderita kronis filariasis yang dalam serangan akut, dan balita dengan marasmus/kwasiorkor dapat ditunda pengobatannya. Pada tahun 2012 terdapat 300 kabupaten/kota yang dinyatakan endemis filariasis. Dari jumlah tersebut, hanya 87 kabupaten/kota yang melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis dan 32 kabupaten/kota yang telah selesai melaksanakan POMP Filariasis selama 5 tahun berturut-turut. Belum semua kabupaten endemis filariasis melaksanakan POMP, hal ini disebabkan masih belum maksimalnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan biaya operasional POMP Filariasis selama minimal 5 tahun berturut- turut yang menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah menyediakan obat.

178

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.39 CAKUPAN PEMBERIAN OBAT MASSAL PENCEGAHAN (POMP) FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2005-2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Berdasarkan gambar 4.39 diketahui bahwa terdapat peningkatan cakupan pengobatan massal pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Target POMP filariasis pada tahun 2012 adalah 33.688.840 dan cakupan yang dicapai adalah 19.0490.000 (56,5%). Advokasi kepada pemangku kebijakan di kabupaten/kota diperlukan untuk mendapatkan komitmen dan kesinambungan penganggaran sehingga cakupan pengobatan dapat ditingkatkan. Dengan demikian tujuan eliminasi filariasis di Indonesia tahun 2020 dapat dicapai. Kegiatan tatalaksana kasus klinis filariasis harus dilakukan pada semua penderita. Tatalaksana ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecacatan penderita dan agar penderita menjadi mandiri dalam merawat dirinya. Setiap penderita dibuatkan status rekam medis yang disimpan di Puskesmas dan mendapatkan kunjungan dari petugas kesehatan minimal 6 kali dalam setahun. Jumlah kasus ditatalaksana pada tahun 2012 sebanyak 5.409 kasus dari 11.903 jumlah kasus. Gambaran penatalaksanaan kasus klinis filariasis dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 disajikan pada gambar berikut ini.

179

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.40 PERSENTASE PENATALAKSANAAN KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2006-2012

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Gambar di atas menunjukan adanya penurunan persentase kasus klinis filariasis yang ditatalaksana, yaitu dari 45,57% pada tahun 2011 menjadi 45,44% pada tahun 2012. Kasus klinis filariasis yang ditatalaksana masih dibawah 50%, hal ini memperlihatkan kegiatan penatalaksanaan kasus klinis kurang berjalan dengan baik.

9. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Ruang lingkup pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) yang menjadi tanggung jawab Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Ditjen PPPL meliputi sebagai berikut : hipertensi essensial, penyakit ginjal hipertensi, penyakit jantung hipertensi, stroke, gagal jantung, penyakit jantung koroner (PJK), kardiomiopathy, penyakit jantung rheumatic, penyakit jantung bawaan, dan infark miocard akut. Prioritas program pengendalian tahun 2012 memperhatikan pada pengendalian faktor risiko PJPD berbasis masyarakat, deteksi dini, dan jejaring kerja dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Sampai dengan tahun 2012, NSPK yang telah disusun berupa : a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor854/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

180

SITUASI UPAYA KESEHATAN b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 853/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Jejaring Kerja Nasional c. Buku pedoman “Pengendalian Hipertensi pada Ibu Hamil” d. Buku Deteksi Dini Faktor Risiko penyakit Jantung dan pembuluh Darah e. Revisi Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung (Hipertensi, Stroke) f.

Pedoman Asupan Kadar Gula, Garamdan Lemak dalam Rangka Pengendalian PJPD

2. Pengembangan SDM yang terdiri dari Training of Trainers (TOT) di 17 wilayah, dan kalakarya di lokasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi. 3. Penyediaan alat stimulan berupa masscrening yang terdiri dari timbangan badan, alat ukur tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah, cardiochek, dan EKG yang didistribusikan ke 33 provinsi. 4. Surveilans Epidemiologi. Kegiatan ini berupa penemuan dan tatalaksana penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satu kegiatan pokok pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah yaitu penemuan dan tatalaksana yang dilaksanakan melalui deteksi dini faktor risiko. Lokasi deteksi dini yang dilakukan pada tahun 2010 adalah Bireuen, Kota Cimahi, Pontianak, Lamongan, Badung, Kota Balikpapan, Kota Pare Pare, dan Kota Banjar Baru. 5. Pengendalian factor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berbasis masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan melatih kader-kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di 17 provinsi dan 36 kabupaten/kota. 6.. Jejaring kerja berdasarkan faktor risiko PJPD. Kegiatan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

10. Pengendalian Penyakit Kanker Program pengedalian penyakit kanker dilakukan untuk semua jenis kanker, tetapi saat ini masih diprioritaskan pada dua kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara. Kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilakukan melalui pengendalian faktor risiko dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi. Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan di Puskesmas dan rujukan ke rumah sakit. Deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan

181

Profil Kesehatan Indonesia 2012 krioterapi untuk IVA (lesi pra kanker leher rahim) positif, sedangkan deteksi dini kanker payudara menggunakan metode Clinical Breast Examiniation (CBE). Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit-unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker dan pembentukan kelompok survivor kanker di masyarakat. Pada tahun 2011, program deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim telah dikembangkan di 87 kabupaten/kota di 17 provinsi, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 115 kabupaten/kota di 23 provinsi. Provinsi yang sebagian kabupaten/kotanya telah mengembangkan program deteksi dini tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 disajikan pada tabel berikut ini. TABEL 4.3 PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA YANG MENGEMBANGKAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Menurut data Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SriKanDI) tahun 2005-2007 menunjukkan bahwa estimasi insiden kanker pada anak (0-17 tahun) sebesar 9 per 100.000 anak-anak. Leukemia merupakan kanker tertinggi pada anak sebesar 2,8 per 100.000, kanker bola mata/retinoblastoma 2,4 per 100.000, osteosarkoma 0,97 per 100.000, limfoma 0,75 per 100.000, kanker nasopharing 0,43 per 100.000. Kasus kanker pada anak-anak sebesar 4,7% dari kanker pada semua umur. Angka kematian akibat kanker ini mencapai 50-60% karena pada umumnya penderita datang terlambat atau sudah dalam stadium lanjut.

182

SITUASI UPAYA KESEHATAN Sejak tahun 2011 dikembangkan program deteksi dini kanker pada anak yang meliputi 6 jenis kanker pada anak, yaitu leukemia (kanker darah), retinoblastoma (kanker bola mata), kanker nasopharink (nasofaring), neuroblastoma (kanker pada saraf), lymphoma malignum (kanker kelenjar getah bening), dan osteosarcoma (kanker tulang). Program ini dikembangkan dengan deteksi dini yaitu mengenal tanda dan gejala sejak dini yang dilaksanakan di puskesmas dan rujukan ke rumah sakit untuk setiap temuan kelainan curiga kanker pada anak. Pengembangan dimulai dengan membuat NSPK untuk pengendalian kanker anak, seperti pedoman dan buku saku. Sedangkan pada tahun 2012 dilakukan sosialisasi dan peningkatan SDM di 7 provinsi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit kanker antara lain : 1. P encegahan dan pengendalian faktor risiko. Sampai dengan tahun 2012 telah banyak disusun Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker yang menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian kanker. Pengendalian faktor risiko kanker juga dilakukan dengan memberikan konseling dan penyuluhan bagi perempuan yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Puskesmas. Sampai tahun 2012 terdapat layanan konseling di 115 kabupaten/kota pada 23 provinsi. 2. Penemuan dan tatalaksana kasus.

Program deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan masih diprioritaskan pada 2 kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan telah dicanangkan sebagai program nasional yang dicanangkan oleh Ibu Negara pada 21 April 2008. Program tersebut dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Female Cancer Program (FCP). Program deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim telah dikembangkan di 16 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

3. Peningkatan surveilans epidemiologi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas surveilans epidemiologi penyakit kanker, agar diperoleh data kanker yang valid dan tidak ada duplikasi pencatatan di masyarakat, maka dikembangkan modeling registrasi kanker berbasis populasi di DKI Jakarta. Program tersebut akan dikembangkan ke daerah lain di Indonesia. Sampai tahun 2012, registrasi di DKI Jakarta telah dilaksanakan di 79 Rumah Sakit, 2 klinik, 90

183

Profil Kesehatan Indonesia 2012 laboratorium patologi, dan 34 Puskesmas kecamatan yang membawahi 301 Puskesmas kelurahan. 4. Peningkatan jejaring kerja dan kemitraan.

Dalam mengembangkan program pengendalian kanker di Indonesia, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lintas sektor terkait, pemerintah daerah, organisasi profesi, LSM dalam dan luar negeri, dan pihak-pihak lainnya. Kerjasama ini diantaranya diwujudkan dalam penyusunan rencana kerja 5 tahun (2010-2014), yaitu Indonesian Cancer Control Program (ICCP) yang disusun dari rencana kerja semua pihak yang diintegrasikan. Rencana kerja tersebut meliputi aspek pencegahan, deteksi dini, diagnosis dan pengobatan, pelayanan paliatif, surveilans epidemiologi, riset/penelitian, support dan rehabilitasi. Rencana kerja ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan pengendalian kanker di masing-masing daerah.

11. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik Ruang lingkup pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik yang ditangani oleh Subdirektorat Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik adalah : diabetes melitus, obesitas, gangguan kelenjar tiroid, dislipidemia, gangguan metabolisme kalsium, gangguan sekresi korteks adrenal, dan gangguan kelenjar hipotalamus. Diabetes melitus disebabkan oleh pola makan/nutrisi, kebiasaan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, dan stress. Tujuan program pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik adalah terselenggaranya peningkatan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular dengan melibatkan pengelola program pusat, daerah, UPT, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, LSM dan masyarakat. Kegiatan pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik yang telah dilaksanakan terdiri dari pokok-pokok kegiatan yaitu : 1. Penyusunan pedoman

184

Tahun 2010 telah disusun 7 pedoman dengan revisi sebanyak 3 kali. Pada tahun 2012 dilakukan penyusunan tiga Pedoman Pengendalian DM yaitu : Pengendalian DM Tipe 1 di Puskesmas, Pedoman Pengendalian DM Gestasional di Puskesmas dan Petunjuk Teknis Pengendalian DM di Puskesmas.

SITUASI UPAYA KESEHATAN 2. Peningkatan kapasitas SDM.

Upaya ini telah dilakukan melalui TOT deteksi dini dan tatalaksana diabetes melitus dan penyakit metabolik di 16 provinsi. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan terhadap 180 dokter spesialis penyakit dalam dan 180 dokter umum di 6 kota, yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar.

3. Menjalin kemitraan

Upaya lain terkait pencegahan dan penanggulangan faktor risiko adalah menjalin kemitraan dengan lintas program/lintas sektor melalui pembentukan jejaring kelompok kerja diabetes melitus, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian diabetes dan penyakit metabolik di 33 provinsi, serta pengembangan Forum Diabetes Melitus di Indonesia. Pada tahun 2010 di bentuk Project Partnership Agreement (PPA) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Ditjen PPPL dengan World Diabetes Foundation (WDF) yaitu lembaga swasta dunia yang berdedikasi dalam pencegahan dan pengobatan diabetes melitus di negara berkembang. Tujuan dari kerja sama ini adalah melakukan intervensi pada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian diabetes melitus beserta faktor risikonya.

E. UPAYA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Ketersediaan Obat dan Vaksin Kebijakan Pemerintah terhadap peningkatan akses obat telah ditetapkan antara lain dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional (SKN), dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS). Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, dinyatakan bahwa sasaran hasil program kefarmasian dan alat kesehatan adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2014 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar.

185

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibutuhkan data manajemen pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dari tiap provinsi yang dititikberatkan kepada ketersediaan obat esensial generik di seluruh wilayah Indonesia. Pemantauan ketersediaan obat digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di berbagai unit sarana kesehatan seperti Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, akibatnya sulit bagi pemerintah pusat untuk mengetahui kondisi ketersediaan obat di seluruh Indonesia. Dengan tidak adanya laporan secara periodik yang dikirim oleh provinsi, maka relatif sulit bagi pemerintah pusat untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di masa yang akan datang. GAMBAR 4.41 PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

186

Foto: Pusat Komunikasi Publik

SITUASI UPAYA KESEHATAN

Proses pengujian tanaman obat di Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu - Jawa Tengah

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah item obat yang dipantau adalah 144 item obat dan vaksin yang terdiri dari 135 item obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan 9 jenis vaksin untuk imunisasi dasar. Indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tahun 2012 memiliki target sebesar 90%, dari data dan perhitungan yang dilakukan oleh Ditjen Binfar dan Alkes didapatkan persentase ketersediaan rata-rata nasional pada tahun 2012 sebesar 92,85%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target Tahun 2012 sebesar 90%, maka capaian kinerja indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tersebut adalah sebesar 103,17%. Data yang dilaporkan adalah data per tanggal 30 November tahun 2012. Terdapat sebanyak 26 Provinsi yang melaporkan data, sedangkan 7 provinsi tidak melaporkan datanya. Gambaran ketersediaan obat dan vaksin di tiap provinsi dapat dilihat pada gambar 4.41.

187

Profil Kesehatan Indonesia 2012

2. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator terkait pemanfaatan obat yang juga dinilai dalam Renstra Kementerian Kesehatan adalah persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di puskesmas dan rumah sakit. Pada tahun 2012, rata-rata penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan adalah 82,8%. Angka ini telah memenuhi target Renstra tahun 2012 sebesar 70%. Sebanyak 32 provinsi telah memenuhi target tersebut seperti yang disajikan pada gambar 4.42. GAMBAR 4.42 PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2012

Sumber : Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan menurut provinsi menunjukkan gambaran bahwa penggunaan tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 93,4% diikuti oleh Riau sebesar 92,6%, dan Kepulauan Riau sebesar 92%. Persentase penggunaan obat generik terendah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 69,1% diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 71,9 dan DKI Jakarta sebesar 73,6%. Data dan informasi mengenai ketersedian obat dan vaksin serta penggunaan obat generik menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.39, dan 4.40.

188

SITUASI UPAYA KESEHATAN

F. PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT Tujuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran di samping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan hampir miskin di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan di rumah sakit serta memberikan perlindungan finasial dari pengeluaran kesehatan akibat sakit. Pelaksanaan program Jamkesmas 2012 merupakan kelanjutan pelaksanaan tahun 2011 dengan penyempurnaan dan peningkatan terhadap aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan organisasi manajemen. Penyelenggarannya diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Jumlah peserta Jamkesmas pada tahun 2012 berjumlah 76.400.000 jiwa yang terdiri dari masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu. Jumlah tersebut terdiri atas 73.726.290 jiwa kepesertaan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota dan selebihnya adalah peserta di luar SK Bupati/Walikota yang berjumlah 2.673.710 jiwa. Kepesertaan di luar SK Bupati/Walikota terdiri dari gelandangan, pengemis, anak terlantar, panti sosial, penghuni rutan/lapas, korban bencana pasca tanggap darurat, peserta program keluarga harapan (PKH), dan penderita thalasemia mayor. Sejak tahun 2008 hingga 2012 sasaran Jamkesmas adalah tetap yaitu 76,4 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah sasaran terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Program Jamkesmas melingkupi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Kunjungan di pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP). Sedangkan kunjungan di pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL). Gambar berikut ini menyajikan jumlah kunjungan peserta Jamkesmas di puskesmas dan rumah sakit.

189

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 4.43 PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Pada Gambar 4.43 nampak bahwa jumlah kunjungan peserta Jamkesmas pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas menggambarkan bahwa jumlah kunjungan rawat jalan jauh lebih besar dibandingkan rawat inap. Pola yang sama juga nampak pada layanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit, yaitu jumlah kunjungan rawat jalan lebih besar dibandingkan rawat inap. Pada tahun 2012, terdapat 74,01 juta peserta jamkesmas ke pelayanan kesehatan rawat jalan, meliputi 68,33 juta kunjungan rawat jalan tingkat pertama dan 5,69 juta kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Sedangkan gambaran pada pelayanan kesehatan rawat inap adalah sebanyak 4,38 juta yang terdiri dari 3,15 juta kunjungan rawat inap tingkat pertama dan 1,23 juta kunjungan rawat inap tingkat lanjut. Secara umum, jumlah kunjungan di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2011, seperti yang tampak pada gambar 4.44. Sejak tahun 2011 telah dilakukan perluasan program Jamkesmas dengan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai dengan surat edaran Menkes RI Nomor TU/ Menkes/E/391/II/2011 tentang Jaminan Persalinan. Jampersal adalah pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan,

190

SITUASI UPAYA KESEHATAN GAMBAR 4.44 PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2008-2012

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal melingkupi seluruh ibu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Jumlah kunjungan Jampersal tertinggi terdapat pada pelayanan pasca persalinan sebanyak 5.458.072 kunjungan, diikuti oleh pelayanan pada Ante Natal Care (K1 dan K4) sebesar 4.694.819 kunjungan. Sedangkan persalinan normal berada di urutan ke-3 tertinggi yaitu 1.718.001 kunjungan. Kunjugan pada ANC yang tinggi diharapkan dapat membantu menurunkan komplikasi maternal dan neonatal serta kematian ibu dan anak melalui pendeteksian dini kehamilan berisiko tinggi. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai cakupan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal terdapat pada Lampiran 4.34-4.37.



191

Pelayanan Kesehatan Siaga di Pelabuhan

Foto: Pusat Komunikasi Publik

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

Profil Kesehatan Indonesia 2012

BAB 5. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

S

alah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu sumber daya kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada bab sumber daya

kesehatan menyajikan gambaran keadaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN Sarana kesehatan yang disajikan dalam bab ini meliputi: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit (RS), sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan, sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), serta institusi pendidikan tenaga kesehatan.

1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Puskesmas, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fungsi sebagai: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu wilayah kecamatan, atau beberapa desa/kelurahan di satu wilayah kecamatan dan di

194

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN setiap kecamatan harus ada minimal satu unit Puskesmas. Dasar pertimbangan untuk membangun dan menentukan wilayah kerja Puskesmas antara lain faktor luas wilayah, kondisi geografis, dan kepadatan penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah Puskesmas di Indonesia yang tercatat sebanyak 9.510 unit, dengan rincian Puskesmas perawatan sejumlah 3.152 unit dan Puskesmas non perawatan sejumlah 6.358 unit. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 dengan peningkatan jumlah Puskesmas berkisar 2-4% setiap tahunnya. Kecenderungan kenaikan jumlah Puskesmas terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, meskipun terdapat beberapa provinsi yang tidak mengalami kenaikan jumlah Puskesmas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu Provinsi Bengkulu dan DI Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas dibantu satu atau beberapa Puskesmas pembantu. Gambar 5.1 memperlihatkan jumlah Puskesmas tahun 2008 sampai dengan 2012. GAMBAR 5.1 JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

Untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas, salah satu indikator yang digunakan yaitu rasio Puskesmas per 100.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2012, rasio Puskesmas menunjukkan adanya peningkatan. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2008 sebesar 3,74 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3,89 Puskesmas. Peningkatan ini merupakan salah satu upaya pemerataan Puskesmas dalam menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya, seperti terlihat pada Gambar 5.2.

195

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 5.2 RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008 – 2012

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi menunjukkan bahwa rasio tertinggi pada tahun 2012 adalah di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 15,67, sedangkan rasio terendah di Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,03. Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia menunjukkan rasio yang cukup tinggi di atas angka rata-rata nasional, hal ini diperkirakan karena wilayah kerja yang luas namun jumlah penduduk relatif sedikit. Terdapat 5 lima provinsi dengan rasio Puskesmas per 100.000 penduduk berada di bawah 3,0 yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Angka tersebut menunjukkan bahwa satu Puskesmas di 5 provinsi tersebut rata-rata melayani lebih dari 30.000 penduduk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut dimungkinkan untuk penambahan Puskesmas, meskipun di 5 provinsi tersebut banyak fasilitas pelayanan kesehatan dasar lainnya, namun yang perlu menjadi perhatian adalah fungsi Puskesmas sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Gambaran rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi pada tahun 2012 terdapat pada Gambar 5.3. Rincian jumlah dan rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi pada tahun 2008-2012 terdapat pada Lampiran 5.1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, beberapa Puskesmas non perawatan telah ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas

196

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN GAMBAR 5.3 RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

perawatan. Jumlah Puskesmas perawatan pada tahun 2011 sebanyak 3.019 unit meningkat menjadi 3.152 unit pada tahun 2012. Kementerian Kesehatan RI memberikan dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pembangunan Puskesmas perawatan, termasuk penyediaan peralatan kesehatan dan rumah dinas tenaga medis, bidan dan perawat. Peningkatan jumlah Puskesmas perawatan yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif telah terbukti mempunyai daya ungkit yang lebih besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, bila diselenggarakan secara baik, melibatkan secara aktif masyarakat, konsisten, dan berkesinambungan. Perkembangan jumlah Puskesmas perawatan dan non perawatan pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Gambar 5.4. Rincian mengenai jumlah Puskesmas perawatan dan non perawatan menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.2. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan melaksanakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas dan upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan masalah, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Upaya kesehatan pengembangan di Puskesmas antara lain Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olahraga, dan tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA).

197

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 5.4 JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

a. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang dilaksanakan Puskesmas merupakan upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu target pencapaian MDGs 2015. Puskesmas PONED bertujuan mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014 serta dijabarkan dalam indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan target Puskesmas PONED yaitu persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Pada akhir tahun 2014 diharapkan 100% Puskesmas rawat inap mampu PONED. Strategi dan kebijakan yang diambil Kementerian Kesehatan RI dalam mencapai target tersebut yaitu di masing-masing kabupaten/kota minimal terdapat 4 Puskesmas PONED (mengacu standar WHO). Maka jumlah Puskesmas PONED yang ada pada tahun 2014 minimal sejumlah 1.988 unit, dengan asumsi jumlah kabupaten/kota tetap (497 kabupaten/ kota). Puskesmas PONED sampai tahun 2012 tercatat berjumlah 2.570 unit terdiri dari

198

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Puskesmas perawatan 1.960 unit (76,41%) dan Puskesmas non perawatan 605 unit (23,59%). Masih terdapat 5 provinsi yang rasio Puskesmas PONED terhadap jumlah kabupaten/kota masih di bawah 4 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2,86), DKI Jakarta (2,83), Maluku Utara (3,11), Papua Barat (1,73), Papua (0,72). Konsep istilah rawat inap yang digunakan dalam PONED berbeda dengan Puskesmas perawatan. Konsep rawat inap yang digunakan dalam Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang dapat melakukan perawatan inap kepada pasien pasca tindakan emergensi (one day care). Sehingga memungkinkan Puskesmas non perawatan yang memiliki tempat tidur dan mampu melakukan tindakan emergensi obstetri dan neonatal dasar, dapat menyelenggarakan PONED. Gambar 5.5 memperlihatkan jumlah Puskesmas PONED menurut provinsi tahun 2012. GAMBAR 5.5 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Sampai dengan tahun 2012 kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas PONED lebih dari atau sama dengan 4 unit sejumlah 304 kabupaten/kota (61,17%), 1 sampai dengan 3 unit sejumlah 150 kabupaten/kota (30,18%), dan yang belum mempunyai Puskesmas PONED sejumlah 43 kabupaten/kota (8,65%).

199

Profil Kesehatan Indonesia 2012 b. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas telah dikembangkan sejak tahun 2003. Puskesmas PKPR memberikan layanan di dalam dan di luar gedung Puskesmas, dengan sasaran kelompok remaja sekolah dan kelompok luar sekolah seperti kelompok anak jalanan, karang taruna, remaja masjid/gereja/vihara/pura, pondok pesantren, asrama dan kelompok remaja lainnya. Jenis kegiatan PKPR meliputi penyuluhan, pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang, konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya serta pelayanan rujukan. Sejak tahun 2009 diupayakan setiap kabupaten/kota minimal memiliki 4 Puskesmas mampu tata laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Sampai dengan tahun 2012 Puskesmas PKPR berjumlah 3.191 unit. Rincian jumlah Puskesmas PKPR menurut provinsi tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 5.6. GAMBAR 5.6 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

200

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN c. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011. Dari jumlah angkatan kerja tersebut yang bekerja sebanyak 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011. Angkatan kerja ini bekerja di kegiatan formal sebesar 42,1 juta (37,29%) dan di kegiatan informal sebesar 70,7 juta (62,71%). Kebijakan pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat pekerja. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja juga berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Penyelenggaraan upaya kesehatan kerja di Puskesmas merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan di atas dan merupakan upaya pengembangan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas atau spesifik lokal sehingga untuk saat ini upaya kesehatan kerja lebih difokuskan pada Puskesmas di kawasan industri. Upaya kesehatan kerja diharapkan dapat diintegrasikan dalam pokok kegiatan yang wajib dilaksanakan di Puskesmas. Pembinaan upaya kesehatan kerja dilaksanakan melalui kegiatan penguatan pelayanan kesehatan kerja, seperti pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam bidang kesehatan kerja, pelatihan diagnosa Penyakit Akibat Kerja (PAK), peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bidang kesehatan kerja, gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif termasuk kesehatan reproduksi di tempat kerja dan pembinaan pelayanan kesehatan kerja di sektor informal dan formal termasuk perkantoran serta pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan fokus kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja di kawasan/sentra industri sampai dengan tahun 2012 berjumlah 764 Puskesmas di 116 kabupaten/kota yang tersebar di 18 provinsi, jumlah ini meningkat dari tahun 2011. Jumlah tersebut merupakan Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja yang dibuktikan dengan adanya Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja (LBKP) tiap bulan. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.3.

201

Profil Kesehatan Indonesia 2012 d. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan tujuan upaya kesehatan olahraga yaitu meningkatkan kesehahatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga. Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan olahraga dapat dilaksanakan di berbagai institusi pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas. Upaya kesehatan olahraga di Puskesmas meliputi pembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan olahraga berupa pendataan kelompok, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan olahraga, ditujukan pada kelompok olahraga di sekolah, klub jantung sehat, Posyandu usia lanjut, kelompok senam ibu hamil, kelompok senam diabetes, kelompok senam pencegahan osteoporosis, pembinaan kebugaran jasmani jemaah calon haji, fitness center dan kelompok olahraga/latihan fisik lain. Pelayanan kesehatan olahraga antara lain konsultasi kesehatan olahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani, penanganan cedera olahraga akut dan sebagai tim kesehatan pada event olahraga. Sampai dengan tahun 2012, upaya kesehatan olahraga telah dilakukan di 466 Puskesmas pada 91 kabupaten/kota di 17 provinsi. Jumlah tersebut merupakan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga yang membina kelompok/klub olahraga di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan adanya Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga (LBKO) tiap bulan. Untuk provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas lainnya akan dikembangkan secara bertahap untuk melaksanakan upaya kesehatan olahraga sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-masing. Rincian jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya pengembangan kesehatan olahraga menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.3.

e. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kasus kekerasan terhadap anak mempengaruhi kesehatan anak yang menjadi korban karena masih berada dalam proses tumbuh kembang sehingga akan berdampak pada penurunan kualias Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkualitas. Pelayanan kesehatan bagi korban KtA dilakukan melalui pelayanan di tingkat dasar yaitu Puskesmas. Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak merupakan salah satu indikator dalam

202

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014, setiap kabupaten/kota harus memiliki minimal 2 (dua) Puskesmas mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak. Sampai dengan tahun 2012, Puskesmas mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak berjumlah 1.599 Puskesmas dan sejumlah 71,63% kabupaten/kota telah memiliki minimal 2 Puskemas yang mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak. Rincian jumlah Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.3.

2. Rumah Sakit Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit (RS) merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang utamanya menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Sejak tahun 2011, berdasarkan kepemilikan, rumah sakit dikelompokkan menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Pengelompokan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh bahan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Pada tahun 2012 jumlah rumah sakit publik di Indonesia sebanyak 1.540 unit, yang terdiri atas Rumah Sakit Umum (RSU) berjumlah 1.240 unit dan Rumah Sakit Khusus (RSK) berjumlah 300 unit. Rumah sakit publik tersebut dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Sedangkan jumlah rumah sakit privat sebanyak 543 unit, yang terdiri atas 368 unit RSU dan 175 unit RSK. Rumah sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Jumlah rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang telah terdata dan mendapatkan kode rumah sakit melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Tabel 5.1 menampilkan jumlah rumah sakit (umum dan khusus) di Indonesia tahun 2008-2012. Sedangkan jumlah seluruh rumah sakit pada tahun 2012 menurut pengelola dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.4.

203

Profil Kesehatan Indonesia 2012 TABEL 5.1 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2012) jumlah rumah sakit (umum dan khusus) baik yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta mengalami peningkatan, pada tahun 2008 terdapat 1.371 unit menjadi 2.083 unit pada tahun 2012. Jumlah RSU di Indonesia menurut pengelola dapat dilihat pada Lampiran 5.4 dan jumlah tempat tidur di RSU terdapat pada Lampiran 5.5. Perkembangan RSU di Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.7 berikut ini.

GAMBAR 5.7 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

204

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Jumlah RSK dalam kurun waktu tahun 2008-2012 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008 terdapat 292 unit rumah sakit khusus, meningkat menjadi 475 unit pada tahun 2012. Perkembangan jumlah RSK selama 5 tahun terakhir terdapat pada Gambar 5.8 berikut ini.

GAMBAR 5.8 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Sebagian besar rumah sakit khusus pada tahun 2012 adalah RS Ibu dan Anak sebanyak 169 unit, RS Bersalin sebanyak 94 unit, dan RS Jiwa sebanyak 53 unit, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.9. Adapun yang termasuk dalam RS Khusus lainnya yaitu RS Mata, RS Tuberkulosis Paru, RS Kanker, RS Penyakit Infeksi, RS Ortopedi, RS Khusus Penyakit Dalam, RS Khusus Bedah, RS Jantung, RS Khusus THT, RS Stroke, RS Khusus Anak, RS Khusus Ginjal, RS Khusus Gigi dan Mulut serta RS Khusus Kusta. Jumlah rumah sakit khusus beserta jumlah tempat tidurnya menurut provinsi tahun 2008-2012 terdapat pada Lampiran 5.6.

205

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 5.9 PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Pada tahun 2012 sebagian besar rumah sakit tergolong kelas C. Dari jumlah 2.083 unit RS, terdapat 630 unit RS kelas C, 415 unit RS kelas D, 255 RS kelas B, 56 unit RS kelas A dan 727 unit RS belum ditetapkan kelasnya. Gambar 5.10 menyajikan persentase RSU dan RSK menurut kelas. Informasi lebih rinci mengenai jumlah rumah sakit dan tempat tidur yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dan pemerintah daerah menurut kelas rumah sakit dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.7. GAMBAR 5.10 PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

206

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Jumlah dan rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam hal daya tampung pasien rawat inap yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan. Jumlah tempat tidur pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Gambaran peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.11.

GAMBAR 5.11 PERKEMBANGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk dari tahun 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan, rasio pada tahun 2008 sebesar 65,38 naik menjadi 94,55 per 100.000 penduduk pada tahun 2012. Gambar 5.12 menyajikan jumlah tempat tidur dan rasio tempat tidur per 100.000 penduduk di rumah sakit pada tahun 2008-2012. Proporsi tempat tidur di rumah sakit umum dan rumah sakit khusus menurut kelas perawatan menunjukkan gambaran bahwa sebagian besar adalah kelas III sebesar 40,19%, kemudian tempat tidur kelas II sebesar 24,91%, tempat tidur kelas I sebesar 14,28%, tempat tidur kelas VIP sebesar 9,07%, serta tempat tidur kelas VVIP sebesar 3,64%. Rincian mengenai jumlah dan persentase tempat tidur di rumah sakit menurut kelas perawatan dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.8.

207

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 5.12 JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DAN RASIONYA PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

a. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Angka Kematian Ibu (AKI) 40-70% terjadi di rumah sakit, 20-35% terjadi di rumah dan 10-18% terjadi di perjalanan (Lancet, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya kematian ibu yang terjadi di rumah sakit, sehingga diperlukan upaya penurunan AKI yang difokuskan di rumah sakit. Data lain yang menunjukkan bahwa rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dianggap berperan terhadap tingginya AKI didapat dari penelitian Matlab-Bangladesh, yaitu risiko kematian ibu tertinggi (100 kali dari kondisi normal) terjadi pada hari persalinan. Untuk itu Kementerian Kesehatan RI melaksanakan upaya dalam rangka mempercepat penurunan AKI yaitu rumah sakit melaksanakan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 mencantumkan persentase rumah sakit kabupaten/kota yang melaksanakan PONEK (dengan target 100% dari 444 rumah sakit kabupaten/kota). Sampai dengan tahun 2012 terdapat 410 rumah sakit umum melaksanakan PONEK dari 1.608 rumah sakit umum yang tercatat. Jumlah rumah sakit PONEK tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 namun perlu juga diperhatikan sumber daya manusia (dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis anak), sarana dan prasarana serta peralatannya. Rincian PONEK menurut provinsi tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 5.3.

208

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN b. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) sudah menjadi masalah di tingkat nasional, regional maupun global. Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2011 menyatakan sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia adalah pengguna NAPZA. Bagi pengguna Napza, penyalahgunaannya berdampak bagi fisik, mental, emosional serta sosial. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza melalui 3 pilar yaitu reduksi suplai, reduksi permintaan dan pengurangan dampak buruk (harm reduction). Salah satu komponen dari pengurangan dampak buruk adalah program terapi yaitu program terapi substitusi yang di antaranya Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Tujuan PTRM yaitu untuk mengurangi risiko terkait penyakit infeksi (HIV/AIDS, hepatitis), memperbaiki kesehatan fisik dan psikologis, mengurangi perilaku kriminal, dan memperbaiki fungsi sosial pasien. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 83 unit layanan rawat jalan terapi rumatan metadon di 17 provinsi, yang terdiri atas 34 rumah sakit, 40 Puskesmas dan 9 Lapas/Rutan. Rincian PTRM menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.13.

c. Layanan Pencegahan Penularan HIV Dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan untuk penanggulangan HIV dan AIDS, perlu disediakan sumber daya yang mendukung upaya tersebut, diantaranya adalah Layanan Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (PPIA) dan Pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV dan AIDS. Proporsi penderita baru AIDS pada kelompok jenis kelamin perempuan memperlihatkan kecenderungan semakin meningkat. Persentase kasus baru AIDS pada kelompok umur 0-1 tahun juga meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penularan HIV dari ibu ke anak. Pada tahun 2012, tersedia 106 sarana kesehatan yang menyediakan layanan PPIA. Sebanyak 13 layanan PPIA terdapat di puskesmas, 90 layanan PPIA terdapat di RS, dan 3 layanan PPIA terdapat di klinik. Provinsi Kalimantan Tengah dan Gorontalo merupakan provinsi yang tidak memiliki layanan PPIA, sedangkan Provinsi Papua memiliki layanan PPIA terbanyak di Indonesia, yaitu 18 layanan. Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi hanya memiliki 7 sarana kesehatan dengan layanan PPIA. Sedangkan Provnsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kasus AIDS tertinggi memiliki 13 sarana kesehatan dengan layanan PPIA. Rincian menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.14.

209

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pengendalian HIV dan AIDS adalah pelayanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS. Pelayanan PDP merupakan layanan terpadu yang meliputi konseling dan tes, layanan perawatan, dukungan dan pengobatan. Di Indonesia terdapat 248 rumah sakit yang memberikan layanan PDP melakukan pengobatan ARV, dengan jumlah layanan terbanyak di Provinsi Jawa Timur berjumlah 29 rumah sakit. Rincian menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.3.

d. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Program pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengobatan secara tradisional dilakukan penelitian dan bila dapat dibuktikan secara ilmiah menjadi pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat sehingga dapat diterapkan di fasilitas kesehatan sebagai pengobatan alternatif dan komplementer. Unit yang melakukan penelitian/pengkajian/pengujian ini yaitu Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T). Fungsi lainnya dari Sentra P3T yaitu pelayanan kesehatan tradisional, institusi pendidikan dan pelatihan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat dan menyelenggarakan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional. Sampai dengan tahun 2012 sudah terdapat 33 provinsi yang memiliki Sentra P3T. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 150 kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terhadap pengobatan tradisional dan pembinaan kepada masyarakat dalam memanfatkan TOGA (tanaman obat keluarga), dan terdapat 54 rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan tradisional yang aman dan bermanfaat sebagai pelayanan alternatif dan komplementer (melaksanakan pelayanan komplementer dan atau alternatif berupa hiperbarik dan atau media akupunktur dan atau medik herbal yang ditetapkan oleh direktur RS dan dilaksanakan oleh dokter/dokter gigi dan atau tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan pendidikan terstruktur dan atau pelatihan terakreditasi). Jumlah Puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.3.

210

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

3. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat di samping tenaga pengelola yang terlatih. Instalasi farmasi merupakan unit pengelola perbekalan kefarmasian dan alat kesehatan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai sarana pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/kota sesuai standar merupakan salah satu indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010–2014. Sampai dengan tahun 2012 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota berjumlah 497 unit dan 71,63% telah sesuai standar. Rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.13. GAMBAR 5.13 PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR TAHUN 2012

Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

211

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya di masyarakat. Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Kosmetika, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Jumlah sarana produksi dan distribusi yang tersebar di 33 provinsi menggambarkan variasi sarana di bidang farmasi dan alat kesehatan memiliki disparitas jumlah yang masih relatif tinggi antara wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Umumnya sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Indonesia bagian Barat (Pulau Sumatera dan Jawa), yaitu sebesar 94,4% sarana produksi dan 78,4% sarana distribusi. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia bagian Tengah dan Timur, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak tahun 2010 hingga 2012 terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Pada tahun 2012 sebanyak 239 industri farmasi di Indonesia tersebar di 9 provinsi dan terdapat 24 provinsi yang belum mempunyai sarana industri farmasi. Sementara sarana UKOT tersebar di 22 provinsi dan hanya 11 provinsi yang belum memiliki sarana UKOT. Gambar 5.14. menyajikan jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2012 dan rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.9. Sementara yang termasuk sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan tahun 2010-2012 terdapat

212

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN GAMBAR 5.14 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012

Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

pada Gambar 5.15. Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2012 dirinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.10. GAMBAR 5.15 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2012

Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

213

Profil Kesehatan Indonesia 2012

4. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Dalam mewujudkan masyarakat sehat, diperlukan kesadaran setiap anggota masyarakat akan pentingnya perilaku sehat, berkeinginan, serta berdaya untuk hidup sehat. Masyarakat bersinergi membangun kondisi lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di desa dan kelurahan, seperti adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). UKBM yang ada di desa dan kelurahan menjadi ciri khas bahwa desa dan kelurahan tersebut telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dinyatakan demikian karena penduduk di desa dan kelurahan tersebut dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan survailans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

GAMBAR 5.16 PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF MENURUT TINGKATAN (STRATA) TAHUN 2012

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Pada tahun 2012 terdapat 52.804 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dari 77.465 desa dan kelurahan di Indonesia, atau sebesar 68,2%. Terdapat 2 provinsi yang seluruh desa/kelurahannya telah menjadi desa siaga aktif yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terendah di Provinsi Papua Barat (2,3%). Jumlah Desa Siaga Aktif di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW

214

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Siaga Aktif dan jumlah Desa Siaga Aktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah Desa Siaga Aktif ditambah Nagari Siaga Aktif. Gambar 5.16 memperlihatkan persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif menurut strata (tingkatan). Poskesdes merupakan UKBM yang dibentuk di desa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan utama Poskesdes yaitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu menyusui, pelayanan kesehatan anak, pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Poskesdes merupakan pendorong dalam menumbuhkembangkan terbentuknya UKBM lain di masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2012 terdapat 54.142 unit Poskesdes. Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama ibu, bayi dan anak balita. Dalam menjalankan fungsinya, GAMBAR 5.17 RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

215

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Posyandu diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Pada tahun 2012 terdapat 276.392 Posyandu di seluruh Indonesia yang terdiri dari 21,9% Posyandu Pratama, 36,3% Posyandu Madya, 33% Posyandu Purnama dan 8,7% Posyandu Mandiri. Rasio Posyandu terhadap desa/kelurahan sebesar 3,57 Posyandu per desa/kelurahan dan rasio Posyandu menurut provinsi pada tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 5.17. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, diperlukan peran serta kader dan tokoh masyarakat sebagai penggerak masyarakat. Jumlah kader dan tokoh masyarakat yang telah dilatih sampai tahun 2012 adalah 381.734 orang. Data jumlah UKBM menurut provinsi tahun 2012 terdapat pada Lampiran 5.11 dan Lampiran 5.12.

5. Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan a. Jumlah, Jenis dan Persebaran Institusi Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yang berkualitas pula. Kementerian Kesehatan RI merupakan institusi dari sektor pemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebut. Menurut data Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sampai dengan 31 Maret 2013 institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi (tenaga medis) yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta di Indonesia berjumlah 73 Fakultas Kedokteran (FK) dan 30 Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). TABEL 5.2 JUMLAH FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SAMPAI DENGAN 31 MARET 2013

Sumber : Sekretariat KKI, Kemenkes RI, 2013

216

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Tabel 5.2 memperlihatkan jumlah fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi di Indonesia. Data tersebut memperlihatkan institusi pendidikan tenaga medis masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, sehingga perlu upaya peningkatan di wilayah lainnya. Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes) dengan status kepemilikan pemerintah daerah, TNI/Polri dan Swasta. Menurut data Badan PPSDM Kesehatan, sampai dengan Desember 2012 jumlah Program Diploma IV sebanyak 132 program studi, sedangkan jumlah institusi Diknakes Program Diploma III sebanyak 1.082 institusi, yang terdiri dari 262 jurusan/program studi (yang berada pada 38 Poltekkes) dan 820 institusi Non Poltekkes. Perkembangan jumlah program studi (prodi) Diploma III pada institusi Poltekkes dan Non Poltekkes terdapat pada Gambar 5.18. GAMBAR 5.18 PERKEMBANGAN JUMLAH PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLTEKKES DAN NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2008-2012

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Pada Gambar 5.18 dapat dilihat tidak terjadi penambahan jumlah jurusan/prodi Diploma III Poltekkes pada tahun 2012. Jumlah institusi Non Poltekkes sampai dengan tahun 2011 mengalami penambahan. Pada tahun 2012, institusi Non Poltekkes yang dibina oleh Kementerian Kesehatan yang termasuk jenjang pendidikan tinggi yaitu berjumlah 820 institusi.

217

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Gambar 5.19 menunjukkan program studi pada institusi Diknakes Diploma III Poltekkes dengan urutan prodi yang terbanyak yaitu 151 prodi Keperawatan (57,60%), 36 prodi Keteknisian Medis (13,74%), 32 prodi Gizi (12,20%), 26 prodi Kesehatan Masyarakat (9,90%), 12 prodi Kefarmasian (4,60%) dan 5 prodi Keterapian Fisik (1,91%). Rincian menurut Poltekkes dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.16.

GAMBAR 5.19 PERSENTASE PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Gambar 5.20 menunjukkan persentase jurusan/program studi pada institusi Diknakes Non Poltekkes; jurusan/prodi keperawatan terdiri dari keperawatan, kebidanan dan kesehatan gigi; jurusan/prodi keterapian fisik terdiri dari fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara dan akupunktur; dan jurusan/prodi keteknisian medis terdiri dari analis kesehatan, teknik elektromedik, teknik radiodiagnostik, teknik gigi, ortotik prostetik dan perekam informasi kesehatan.

218

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN GAMBAR 5.20 PERSENTASE PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI NON-POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Jumlah institusi Diknakes Non Poltekkes menurut status kepemilikan menunjukkan sebagian besar institusi dimiliki oleh swasta yaitu sebesar 87,90%, sedangkan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 8,70% dan TNI/Polri sebesar 3,40%. Informasi lebih rinci mengenai jumlah dan persentase institusi Diknakes Non Poltekkes menurut kepemilikan dapat dilihat pada Lampiran 5.18.

b. Akreditasi Institusi Akreditasi institusi Diknakes Poltekkes dan Non Poltekkes yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI dilaksanakan terakir pada bulan Desember 2011 sesuai dengan Surat Ditjen Dikti Kemendikbud Nomor. 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Pengakuan Hasil Akreditasi yang Dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap Prodi Poltekkes Sampai Masa Berlakunya Berakhir. Selanjutnya mulai tahun 2012 institusi Diknakes milik Kementerian Kesehatan/Pemda/TNIPori/swasta dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tingi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Kesehatan (LAM-PT Kes) yang saat ini masih dalam proses pembentukan.

219

Profil Kesehatan Indonesia 2012 c. Peserta Didik Jumlah peserta didik institusi pendidikan tenaga kesehatan Poltekes maupun Non Poltekkes tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 295.579 orang. Jumlah tersebut terdiri dari institusi Diknakes Poltekkes sejumlah 70.890 orang dan Non Poltekkes sejumlah 224.689 orang. Peserta didik institusi Diknakes Poltekkes terdiri dari 26.285 peserta didik tingkat I, 22.405 peserta didik tingkat II dan 22.200 peserta didik tingkat III. Peserta didik institusi Diknakes Non Poltekkes terdiri dari 69.945 peserta didik tingkat I, 78.716 peserta didik tingkat II dan 76.028 peserta didik tingkat III. Informasi lebih rinci mengenai jumlah peserta didik menurut jenis institusi pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 5.19 dan Lampiran 5.20.

d.

Lulusan

Jumlah lulusan Poltekkes dan Non Poltekkes pada tahun 2012 sebanyak 75.232 orang, yang terdiri dari lulusan Poltekkes sebanyak 21.630 orang (28,8%) dan lulusan Non Poltekkes sebanyak 53.602 orang (71,2%). Jumlah lulusan Poltekkes dan Non Poltekkes terbanyak pada jurusan keperawatan, yaitu sebanyak 34.150 orang, kemudian jurusan kebidanan sebanyak 21.387 orang. TABEL 5.3 JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA III POLTEKKES DAN NON POLTEKKES TAHUN 2008-2012

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

220

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Dari Tabel 5.3 terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah lulusan Diknakes Diploma III Poltekkes dan Non Poltekkes sebanyak 75.232 orang per tahun, dengan lulusan terbanyak adalah tenaga Keperawatan (rata-rata 32.150 orang per tahun), yang tersebar hampir di semua provinsi. Tiga provinsi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan terbanyak (Poltekkes dan Non Poltekkes) tahun 2012 adalah Provinsi Jawa Tengah (10.769 orang), Sumatera Utara (7.048) dan DKI Jakarta (6.711). Rekapitulasi jumlah lulusan Diknakes Poltekkes dan Non Poltekkes menurut jenis tenaga dapat dilihat pada Lampiran 5.21. Sedangkan rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.22 dan 5.23.

B. TENAGA KESEHATAN Amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Sumber daya manusia kesehatan termasuk diantaranya kelompok tenaga kesehatan, yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah, jenis, dan kualitas, serta penyebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan baik di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Pengumpulan data tenaga kesehatan tidak terbatas pada tenaga kesehatan yang berstatus PNS Pusat tetapi juga termasuk yang berstatus PNS Daerah, PTT, TNI/POLRI, dan Swasta. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui mekanisme pemutakhiran data secara berjenjang mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dan secara nasional dikelola oleh Badan PPSDMK melalui Sistem Informasi SDMK.

221

Profil Kesehatan Indonesia 2012

1. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut pendataan Badan PPSDMK, pada tahun 2012 jumlah SDM Kesehatan yang tercatat sebanyak 707.234 orang yang terdiri atas 567.422 tenaga kesehatan dan 139.812 tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas 76.523 tenaga medis, 235.496 perawat, 126.276 bidan, 31.223 tenaga farmasi, dan 97.904 tenaga kesehatan lainnya. Sekretariat KKI mencatat jumlah dokter umum yang memiliki STR berjumlah 88.309, sehingga rasio dokter umum sebesar 36,1 dokter per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 149,5 dokter umum per 100.000 penduduk, sedangkan yang terendah yaitu Sulawesi Barat dengan rasio 8,9 dokter umum per 100.000 penduduk. Jumlah dokter gigi pada tahun 2012 tercatat sebanyak 23.262 orang dengan rasio sebesar 9,5 dokter gigi per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 50,5 dokter gigi per 100.000 penduduk, sedangkan terendah yaitu Sulawesi Tengah dengan rasio 2,5 dokter gigi per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2012 terlihat pada Gambar 5.21 berikut ini. GAMBAR 5.21 RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kemenkes RI, 2013

222

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Jumlah bidan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 126.276 orang, sehingga rasionya terhadap penduduk sebesar 51,6 bidan per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu Aceh sebesar 193,4 bidan per 100.000 penduduk sedangkan terendah yaitu DKI Jakarta sebanyak 21,9 bidan per 100.000 penduduk. Jumlah perawat pada tahun 2012 tercatat sebanyak 235.496 orang, sehingga rasionya terhadap penduduk sebesar 96,2 perawat per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu Maluku sebesar 275,5 perawat per 100.000 penduduk sedangkan terendah yaitu Jawa Barat sebanyak 49,3 perawat per 100.000 penduduk. Rasio perawat terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2012 terlihat pada Gambar 5.22 berikut ini. Jumlah sumber daya manusia kesehatan tahun 2012 menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.24. GAMBAR 5.22 RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

a. Tenaga Kesehatan di Puskesmas Puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2012, terdapat 337.093 orang yang bertugas di Puskesmas dengan rincian 302.215 tenaga kesehatan dan 34.878

223

Profil Kesehatan Indonesia 2012 tenaga non kesehatan. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter umum yang bertugas di Puskesmas sebanyak 17.791 orang, dengan rasio 1,87 dokter umum per Puskesmas. Rasio dokter umum terhadap Puskesmas tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,67, DI Yogyakarta sebesar 3,02 dan Riau sebesar 2,79 dokter umum per Puskesmas. Sedangkan rasio yang terendah di Provinsi Papua Barat sebesar 0,48 dan Sulawesi Tenggara serta Papua sebesar 1,03 dokter umum per Puskesmas. Beberapa provinsi memiliki tenaga dokter spesialis yang bertugas di Puskesmas. Rasio dokter umum di Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas tahun 2012 menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.23 berikut ini.

GAMBAR 5.23 RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Jumlah dokter gigi yang bertugas di Puskesmas pada tahun 2012 sebanyak 6.884 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah seluruh Puskesmas (9.510) maka dapat diartikan bahwa belum seluruh Puskesmas memiliki dokter gigi (Rasio 0,72). Terdapat 145 dokter spesialis yang bertugas di Puskesmas, sebagian besar dokter spesialis tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 34 orang (23,4%). Jumlah perawat di seluruh Puskesmas sebanyak 105.870 orang, sehingga rata-rata tiap Puskesmas memiliki 11-12 orang perawat. Jumlah tenaga bidan sebanyak 102.384

224

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN orang, sehingga rata-rata tiap Puskesmas memiliki 10-11 orang bidan. Jumlah masingmasing tenaga kesehatan di Puskesmas dapat dilihat pada Gambar 5.24 berikut ini. Rincian jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.25, sedangkan rasio dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan terhadap jumlah Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.26.   GAMBAR 5.24 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

b. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di rumah sakit tahun 2012 berjumlah 303.370 dengan rincian 220.776 tenaga kesehatan dan 82.594 tenaga non kesehatan. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit sebanyak 26.629 orang, dengan rata-rata 12 dokter spesialis per rumah sakit; dokter umum yang bertugas di rumah sakit sebanyak 16.673 orang, dengan rata-rata 8 dokter umum per rumah sakit dan dokter gigi yang bertugas di rumah sakit sebanyak 4.242 orang, dengan rata-rata 2 dokter gigi per rumah sakit. Perawat yang bertugas di rumah sakit sebanyak 110.782 orang, dengan rata-rata 53 perawat per rumah sakit dan bidan yang bertugas di rumah sakit sebanyak 20.109 orang, dengan rata-rata 9 bidan per rumah sakit. Rincian jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah dapat dilihat pada Lampiran 5.27.

225

Profil Kesehatan Indonesia 2012

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemenuhan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan terutama puskesmas dan jaringannya di daerah terpencil/sangat terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), daerah bermasalah kesehatan (DBK) antara lain diisi melalui pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus. Kontribusi pemenuhan tenaga kesehatan dengan status PTT terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan bidan cukup besar pengaruhnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2012 lama penugasan untuk tenaga medis PTT di wilayah dengan kriteria biasa selama 3 tahun dan kriteria terpencil/sangat terpencil selama 1 tahun. Sampai dengan 31 Desember 2012 tercatat sebanyak 45.777 tenaga kesehatan PTT Pusat yang masih aktif bertugas dengan komposisi dokter spesialis sejumlah 62 orang, dokter umum sejumlah 3.473 orang, dokter gigi sejumlah 1.080 orang dan bidan sejumlah 41.162 orang. Dokter umum PTT dan dokter gigi PTT sebagian besar ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria sangat terpencil yaitu 2.114 orang dokter umum dan 622 orang dokter gigi. Dokter spesialis PTT ditempatkan di RSUD kabupaten/kota dengan kriteria terpencil sejumlah 54 orang, kriteria biasa sejumlah 7 orang dan kriteria sangat terpencil 1 orang. Dari 41.162 bidan PTT sebagian besar bertugas di daerah dengan kriteria biasa, yaitu sejumlah 21.137 orang (51,4%), yang bertugas di daerah terpencil sebanyak 16.570 bidan (40,3%), dan yang bertugas di daerah sangat terpencil sebanyak 3.455 bidan (8,4%). Distribusi keberadaan dokter umum PTT terbanyak di Nusa Tenggara Timur sejumlah 427 orang, diikuti oleh Aceh sejumlah 332 orang dan Papua sejumlah 220 orang. Dokter gigi PTT terbanyak bertugas di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah 103 orang, diikuti oleh Sulawesi Tenggara sejumlah 80 orang dan Aceh sejumlah 74 orang. Dokter spesialis PTT terbanyak bertugas di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau masingmasing sejumlah 7 orang, dan Papua sejumlah 5 orang. Bidan PTT terbanyak bertugas di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sejumlah 5.974 orang, diikuti Jawa Tengah sejumlah 5.074 orang, dan Aceh sejumlah 4.330 orang. Gambar 5.25 menampilkan keberadaan tenaga kesehatan PTT di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2012 di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil. Distribusi tenaga kesehatan PTT dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 5.31, 5.32, 5.33 dan 5.34.

226

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN GAMBAR 5.25 KEBERADAAN DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Pada tahun 2012 telah diangkat tenaga kesehatan PTT untuk daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil sebanyak 19.403 orang, yang terdiri dari dokter spesialis PTT sejumlah 54 orang, dokter umum PTT sejumlah 3.568 orang, dokter gigi PTT sebanyak 1.221 orang dan bidan PTT sejumlah 14.560 orang. Adapun pengangkatan dokter umum PTT dan dokter gigi PTT terbanyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 453 orang dokter umum dan 119 orang dokter gigi, dengan pengangkatan di kriteria sangat terpencil adalah sejumlah 402 orang untuk dokter umum dan 109 orang untuk dokter gigi. Pengangkatan dokter PTT di Pulau Jawa dan Bali, merupakan realisasi dari pengangkatan dokter PTT sebagai Brigade Siaga Bencana (BSB) dan pengangkatan kembali/perpanjangan dengan kriteria biasa. Gambar 5.26 menampilkan pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi PTT di Indonesia tahun 2012.

227

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 5.26 PERSENTASE PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Pengangkatan bidan PTT terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.786 orang dengan jumlah pengangkatan 1.785 orang di kriteria biasa dan 1 orang di kriteria terpencil, diikuti provinsi kedua terbanyak adalah Aceh sejumlah 1.659 orang dengan jumlah pengangkatan 182 orang di kriteria biasa, 1.063 orang di kriteria terpencil dan 414 orang di kriteria sangat terpencil. Data selengkapnya mengenai pengangkatan tenaga kesehatan PTT menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.35, 5.36, 5.37 dan 5.38.

228

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

3. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 tahun 2013 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan, penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Tenaga kesehatan yang dapat diangkat dalam Penugasan Khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari Residen dan tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III. Residen merupakan dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III terdiri dari bidan, perawat, santarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan. Tenaga kesehatan penugasan khusus ditempatkan pada (1) Puskesmas dan jejaringnya, (2) Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D yang telah memiliki peralatan kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi serta fasilitas lain sesuai kebutuhan medik spesialistik (tidak termasuk Rumah Sakit Bergerak), dan (3) Rumah Sakit yang membutuhkan jenis pelayanan medik spesialistik tertentu. Pada tahun 2012 telah dilakukan pengangkatan penugasan khusus sebanyak 2.298 orang, yang terdiri dari 658 residen, 1.009 perawat, 228 tenaga gizi, 196 sanitarian/ kesehatan lingkungan, 114 analis kesehatan, 17 bidan, 52 farmasi, 21 tenaga kesehatan gigi, selanjutnya fisioterapi, radiologi, perekam dan info kesehatan masing-masing sejumlah 1 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011. Adapun penugasan khusus terbanyak berada di Provinsi Aceh dengan jumlah 320 orang, diikuti oleh Sulawesi Tenggara sejumlah 245 orang, dan Nusa Tenggara Timur sejumlah 237 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.39.

4. Registrasi Tenaga Kesehatan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 23 menyatakan tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Kewenangan yang dimaksud diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberian izin dan registrasi tenaga kesehatan dijabarkan dalam beberapa peraturan perundangan-undangan.

229

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Registrasi tenaga kesehatan (selain tenaga medis dan kefarmasian) dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 dan direvisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Untuk mendapatkan STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Menurut data Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), pada tahun 2012 terdapat 91.165 tenaga kesehatan yang telah memiliki STR. Rincian jumlah tenaga kesehatan yang telah memiliki STR menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.29. Registrasi tenaga medis diatur pelaksanaannya dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Praktik kedokteran bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan STR dokter gigi termasuk dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. STR dokter dan dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan berlaku selama lima tahun dan diregistrasi ulang setiap lima tahun sekali. Data yang tercatat di KKI sampai dengan 31 Desember 2012 yaitu dokter dan dokter gigi yang telah melakukan registrasi dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sejumlah 135.739 orang yang terdiri dari dokter umum 88.309 orang, dokter spesialis 22.212 orang, dokter gigi 23.262 orang dan dokter gigi spesialis 1.956 orang. Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia juga harus memiliki STR Sementara atau STR Bersyarat. STR Sementara diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STR Sementara berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya. STR bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2012, data STR dokter dan dokter gigi WNA, yaitu STR Sementara sebanyak 4 orang dan STR Bersyarat sebanyak 12 orang. Rincian jumlah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki STR menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.28.

230

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Registrasi tenaga kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/Per/V/2011 tentang registrasi, izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) berlaku selama 5 (lima) tahun. Surat tanda registrasi juga diperlukan untuk apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia (surat tanda registrasi apoteker khusus/STRA Khusus). STRA, STRTTK dan STRA Khusus dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional.

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN Salah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 170 menyebutkan pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat. Berikut ini diuraikan anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan RI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang kesehatan, pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

1. Anggaran Kementerian Kesehatan Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI. Pada Tahun 2008 Kementerian Kesehatan RI memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 18,55 trilyun dengan realisasi Rp 15,89 trilyun (85,62%), jumlah tersebut meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 33,29 trilyun dengan realisasi Rp 30,65 trilyun (92,08%). Alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI tahun 2008 sampai dengan 2012 dijelaskan pada Gambar 5.27.

231

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 5.27 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2008 – 2012

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2013

Distribusi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit kerja eselon I menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) sejumlah Rp 21.876.967.294.000 (65,71%), sedangkan alokasi terendah untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp 83.000.000.000 (0,25%). Anggaran pada Ditjen BUK sebesar jumlah tersebut didistribusikan pada 429 satuan kerja (kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan), sedangkan anggaran pada Inspektorat Jenderal hanya untuk satu Satker (1 DIPA). Realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal dengan persentase penyerapan sebesar 95,22%, sedangkan realisasi terendah adalah Inspektorat Jenderal dengan persentase penyerapan sebesar 81,97%. Informasi selengkapnya tentang alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 terdapat pada Lampiran 5.40.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Kesehatan Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

232

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 mengamanatkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Gambar 5.28 berikut ini memperlihatkan persentase APBD yang dialokasikan untuk anggaran kesehatan menurut provinsi. GAMBAR 5.28 PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran,Kemenkes RI, 2013

Penghitungan persentase anggaran kesehatan terhadap APBD tersebut menyertakan gaji pegawai. Sedangkan sesuai dengan UU No 36 standar biaya kesehatan 10% yang dimaksud tidak menyertakan gaji pegawai. Sebanyak 6 provinsi memiliki anggaran kesehatan terhadap APBD lebih dari 10%, yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Barat. Dengan demikian sebagian besar provinsi belum memenuhi standar minimal persentase anggaran kesehatan terhadap APBD. Data lebih rinci mengenai anggaran APBD pemerintah provinsi terdapat pada Lampiran 5.41.

233

Profil Kesehatan Indonesia 2012

3. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Menurut data Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, sampai dengan bulan Desember 2012 jumlah penduduk yang mempunyai jaminan/asuransi kesehatan sebanyak 163.547.921 orang (68,82% dari jumlah penduduk). Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan oleh program jaminan/asuransi disajikan pada Gambar 5.29 berikut ini. GAMBAR 5.29 PERSENTASE PENDUDUK YANG DILINDUNGI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT/ ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif dan berjenjang dari pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya hingga pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Pada tahun 2012 terdapat 9.510 unit Puskesmas di seluruh Indonesia yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Untuk pelayanan kesehatan rujukan tersedia 1.240 rumah sakit/balai/klinik terdiri dari 613 rumah sakit milik pemerintah, 502 rumah sakit swasta, 85 rumah sakit TNI/POLRI dan 40 balai kesehatan. Secara keseluruhan peserta Jamkesmas dilayani oleh 10.750 PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan). Gambar 5.30 menunjukkan persentase pemberi pelayanan kesehatan rujukan peserta Jamkesmas tahun 2012.

234

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN GAMBAR 5.30 PERSENTASE PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PESERTA JAMKESMAS TAHUN 2012

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin dan hampir miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dan beberapa pemerintah daerah menanggung biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan kelas III di rumah sakit bagi peserta Jamkesmas. Data cakupan kepesertaan jaminan kesehatan menurut provinsi sampai tahun 2012 terdapat pada Lampiran 5.42.

4. Bantuan Operasional Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan merupakan bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Puskesmas untuk mendukung tercapainya target Millennium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan tahun 2015. Selain itu diharapkan dengan bantuan ini dapat meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat

235

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas, meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. Pada tahun 2012 pemanfaatan dana BOK difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif preventif meliputi KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, dan upaya kesehatan lain sesuai risiko dan masalah utama kesehatan di wilayah setempat dengan tetap mengacu pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015. Pada proses pelaksanaan, penyaluran dana BOK melalui Tugas Pembantuan telah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan. Realisasi pemanfaatan dana BOK pada tahun 2012 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun 2011. Penyerapan dana BOK sebesar 96,70% (alokasi dana sebesar Rp 1.095.133.850.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.058.945.729.977,-). Realisasi tingkat Puskesmas pun cukup baik yaitu 97,46%.

GAMBAR 5.31 PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber : Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

236

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Pada Gambar 5.31 penyerapan dana BOK tertinggi Provinsi Maluku Utara (99,6%) dan terendah Provinsi Kalimantan Timur (77,0%). Terdapat 1 kabupaten yang penyerapan dana BOK-nya rendah yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan penyerapan sebesar 6,08%. Data alokasi serta realisasi dana BOK menurut provinsi tahun 2012 terdapat pada Lampiran 5.43. BOK sebagai salah satu program strategis Kementerian Kesehatan di samping Jamkesmas/Jampersal sehingga terus diupayakan perbaikan agar BOK dimanfaatkan dengan optimal oleh Puskesmas. Dinas kesehatan provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan juga memiliki peran serta yaitu melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan BOK di kabupaten/kota. Dengan kehadiran BOK diharapkan petugas kesehatan/kader kesehatan tidak lagi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan untuk mendekatkan akses pada masyarakat. Hal penting yang perlu dipahami, BOK bukan merupakan dana utama penyelenggaraan upaya kesehatan di kabupaten/kota, namun hanya dana tambahan yang bersifat bantuan sehingga tidak dapat menjawab semua permasalahan kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan yang utama tetap harus disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.



237

Profil Kesehatan Indonesia 2012

238

Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear

Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear 239

Profil Kesehatan Indonesia 2012

BAB 6. Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear

A

SEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Organisasi ASEAN terdiri atas 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina (Philippines), Indonesia, Kamboja (Cambodia), Laos (Lao People’s Democratic Republic), Malaysia, Myanmar, Singapura (Singapore), Thailand, dan Vietnam. Berdasarkan pengelompokan negara menurut WHO, Indonesia termasuk dalam negara SEAR (South East Asia Region) bersama 10 negara lainnya, yaitu Bangladesh, Bhutan, Korea Utara (Democratic People’s Republic of Korea), India, Maladewa (Maldives), Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste. Perbandingan data/indikator kesehatan yang terkait antar negara, baik dengan negaranegara ASEAN maupun SEAR, dilakukan untuk melihat posisi Indonesia terhadap negara-negara lain dalam kawasan yang sama. Bab ini akan membahas perbandingan antara Indonesia dengan negara ASEAN dan SEAR dari aspek yang berhubungan dengan kesehatan yaitu aspek kependudukan, derajat kesehatan, dan upaya kesehatan.

240

Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear

A. KEPENDUDUKAN Data atau informasi tentang penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui keadaan penduduk yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka beban tanggungan, angka kelahiran, dan angka kematian.

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Indonesia merupakan negara terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di antara 10 negara anggota ASEAN. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2012 dan Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan tahun 2011-2014, luas negara Indonesia sebesar 1.922.570 km2 dengan jumlah populasi sebanyak 244.775.797 orang. Jumlah kepadatan penduduk per km2 sebesar 128 orang. Dengan wilayah negara terluas, di antara negara ASEAN, Indonesia selalu menempati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi. Sedangkan Brunei Darussalam memiliki jumlah penduduk paling rendah di kawasan ASEAN yaitu sekitar 0,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk per km2 sebesar 72 orang. Sedangkan di kawasan SEAR Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk terbesar setelah India (dengan jumlah penduduk 1.259,7 juta jiwa). Jumlah penduduk terbesar ketiga di kawasan SEAR adalah Bangladesh yang berpenduduk 152,9 juta jiwa. Delapan negara lainnya berpenduduk kurang dari 70 juta jiwa. Sedangkan dua negara menempati peringkat terakhir untuk penduduk terkecil di SEAR, dengan jumlah penduduk kurang dari 1 juta, yaitu Bhutan (0,7 juta), dan Maladewa (0,3 juta). Jumlah penduduk di kawasan ASEAN dan SEAR dapat dilihat pada Gambar 6.1.

241

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 6.1 JUMLAH PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012

Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2012 dan Data Penduduk Sasaran Program

Pembangunan Kesehatan 2011-2014

Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Hasil estimasi penduduk (Pusdatin, Kemenkes 2011) menunjukkan pada tahun 2012 kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 128 penduduk per km2 dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-5 terpadat di kawasan ASEAN. Negara yang menempati peringkat pertama di ASEAN dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Singapura, dengan angka jauh melebihi 9 negara anggota ASEAN lainnya yakni dengan kepadatan 7.751 penduduk per km2. Peringkat kedua tertinggi adalah Filipina dengan kepadatan 321 penduduk per km2. Sedangkan Laos menempati peringkat terakhir untuk kepadatan penduduk terendah di ASEAN yakni 28 penduduk per km2. Di kawasan SEAR, Maladewa yang memiliki luas negara terkecil memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 1.110 jiwa per km2. Negara dengan kepadatan penduduk terendah adalah Bhutan yaitu 15 jiwa per km2. Sementara Indonesia dengan luas negara terbesar menempati peringkat ke-8 dengan penduduk terpadat di kawasan SEAR. Tingkat kepadatan penduduk negara-negara ASEAN dan SEAR tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 6.2 berikut ini.

242

Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear GAMBAR 6.2 KEPADATAN PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEAR (Jiwa per km2) TAHUN 2011

Sumber: World Health Statistics 2013 dan Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2011-2014

2. Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk tersebut, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik suatu daerah atau negara maupun dunia. Indikator tersebut diatas biasa dikenal dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi tiga faktor, yakni kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk menyebabkan jumlah penduduk yang semakin banyak di masa yang akan datang. Perkiraan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara ASEAN dan SEAR dapat dilihat pada Gambar 6.3 di bawah ini.

243

Profil Kesehatan Indonesia 2012 GAMBAR 6.3 PERKIRAAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2001-2011

Sumber: World Health Statistics 2013

Laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Salah satu penyebabnya adalah angka fertilitas di negara maju lebih rendah dari negara berkembang, akibatnya laju pertumbuhan juga lebih lambat. Selain itu menurut Carl Hub (1999: World Population Data Sheet), 98% peningkatan jumlah penduduk dunia terjadi di negara-negara berkembang. Tingkat kelahiran di negara berkembang umumnya masih tinggi. Sebaliknya, sejumlah negara maju justru mengalami penyusutan atau penurunan jumlah penduduk. Timor Leste sebagai salah satu negara berkembang di kawasan SEAR memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi di antara negara-negara di SEAR dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk 3,0% pada periode 2001-2011, sedangkan Nepal merupakan negara dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu 0,2%. Di negara-negara ASEAN, beberapa negara pertumbuhan penduduknya masih tergolong tinggi. Akan tetapi secara keseluruhan persentase pertumbuhan penduduk telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada periode 2001-2011, di kawasan ASEAN, Singapura, sebagai satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN, memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk per tahun di kawasan ASEAN yang tertinggi dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk 2,6% pada periode 2001-2011,

244

Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear sedangkan Myanmar merupakan negara dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu 0,6%. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN, memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk 1,1 %. Indonesia menduduki peringkat ke-8 tertinggi untuk perkiraan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan bila dilihat dari kawasan SEAR, Indonesia menduduki peringkat ke-7 tertinggi dari 11 negara. Data kependudukan negara-negara ASEAN dan SEAR tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 6.1.

3. Penduduk Menurut Kelompok Umur Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan. Keterangan atau informasi tentang penduduk menurut umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan. Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Juga dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Untuk persentase penduduk menurut kelompok umur non produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas) pada keadaan tahun 2012, Laos merupakan negara yang tertinggi untuk kelompok umur tersebut dibandingkan negaranegara lain di kawasan ASEAN yaitu 42% dari total penduduk. Sebaliknya Singapura merupakan negara dengan komposisi penduduk kelompok umur non produktif terendah yaitu 26%. Di antara negara-negara di kawasan SEAR, Timor Leste adalah negara dengan komposisi penduduk usia non produktif tertinggi yaitu 45%. Sebaliknya, negara dengan penduduk non produktif terendah di kawasan tersebut adalah Thailand yaitu 30%, yang dapat dilihat pada Gambar 6.4 di bawah ini.

245

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Indonesia berada pada peringkat ke 4 tertinggi di kawasan ASEAN untuk kelompok umur non produktif yaitu 33%. Sedangkan di antara negara-negara SEAR, Indonesia berada pada posisi ke 6 tertinggi untuk kelompok umur non produktif. Di satu pihak, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar di ASEAN dan lebih separuh penduduk yang dengan usia produktif, akan terus menikmati keuntungan demografi dan potensi perkembangan ekonomi sangat besar, tetapi di pihak lain, perkembangan ekonomi tidak dapat mengejar pertambahan jumlah penduduk, sementara jumlah penduduk yang sangat besar membawa banyak masalah sosial antara lain bahan pangan, energi, layanan kesehatan dan pendidikan. GAMBAR 6.4 KOMPOSISI PENDUDUK YANG PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011

Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2012 dan Data Penduduk Sasaran Program

Pembangunan Kesehatan 2011-2014

Salah satu indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah, Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio). Dependency Ratio juga indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase Angka Beban Tanggungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (kelompok umur 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (kelompok umur 65 tahun ke atas).

246

Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear Dengan distribusi penduduk seperti yang telah digambarkan di gambar 6.4, Laos merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan tertinggi di kawasan ASEAN yaitu 72%. Sedangkan Singapura merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan terendah yaitu 35%. Di kawasan SEAR, Timor Leste merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan tertinggi yaitu 82% sedangkan Thailand merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan terendah

yaitu 43%. Sementara Indonesia memiliki Angka Beban

Tanggungan sebesar 49%. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Indonesia menanggung 49 penduduk yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi. Komposisi penduduk menurut kelompok umur serta besar Angka Beban Tanggungan di negara-negara kawasan ASEAN dan SEAR dapat dilihat pada Lampiran 6.1.

4. Indeks Pembangunan Manusia Human

Development

Index (HDI) atau Indeks Pembangunan (IPM)

Manusia

adalah

GAMBAR 6.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012

indeks

pencapaian kemampuan dasar manusia

pembangunan yang dibangun

melalui

pendekatan

tiga dimensi dasar yaitu meliputi: panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dari angka harapan

hidup

waktu

lahir, tingkat pendidikan yang diukur dari tingkat kemampuan

baca

tulis

seseorang dan rata-rata lama sekolah, serta indeks

Sumber: UNDP, Human Development Report 2013

daya beli yaitu memiliki standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita.

247

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Selain tiga dimensi dasar tersebut diatas, masih banyak indikator lain yang turut berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia, seperti jumlah tenaga dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kemudahan untuk mengaksesnya, kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan indikator-indikator lainnya. Berdasarkan standar internasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikategorikan sebagai berikut: kategori tinggi, jika IPM > 0,800; kategori sedang, jika IPM 0,500-0,799; dan kategori rendah, jika IPM 100 per 1.000 kelahiran hidup). Menurut The UN-Inter agency Group for Child Mortality

Estimates

Sumber: The UN-Inter agency Group for Child Mortality Estimates (IGME), 2012

(IGME), Tahun 2011, Angka Kematian Bayi yang dimiliki Indonesia adalah 24,8 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada 2011. Meski Angka Kematian Bayi di Indonesia terus menurun tiap tahun,

257

Profil Kesehatan Indonesia 2012 namun tingkat kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, yaitu 4,2 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,2 kali lebih tinggi dari Filipina, dan 2,2 kali lebih tinggi dari Thailand. Menurut data World Health Organization (WHO) 2003, Angka Kematian Bayi di Indonesia sebagian besar terkait dengan faktor nutrisi yaitu sebesar 53%. Beberapa penyakit yang timbul akibat malnutrisi antara lain pneumonia (20%), diare (15%), dan perinatal (23%). Bukti empiris tentang adanya hubungan antara tingkat fertilitas dengan tingkat kematian anak adalah sangat kuat. Negara-negara yang memiliki angka kematian bayi kurang dari 20, mempunyai angka rata-rata tingkat fertilitas (Total Fertility Rate) sebesar 1,7 anak. Negara-negara dengan tingkat kematian bayi diatas 100 mempunyai angka rata-rata tingkat fertilitas 6,2 anak. Hal ini mengindikasikan bahwa negara-negara yang mempunyai tingkat kematian bayi yang tinggi mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk tercepat di dunia. Berdasarkan klasifikasi yang sama maka 3 negara di SEAR, yaitu Maladewa, Thailand, dan Sri Lanka masuk dalam kategori negara dengan Angka Kematian Bayi rendah dengan angka 9, 11 dan 11 per 1.000 kelahiran hidup. Tujuh negara masuk kategori sedang dan satu negara (Myanmar) masuk kategori tinggi. Besaran Angka Kematian Bayi di negara-negara ASEAN dan SEAR berkisar antara 2 dan 50. Singapura merupakan negara dengan AKB terendah, yaitu 2 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB tertinggi di Myanmar, yaitu sebesar 48 per 1.000 kelahiran hidup. Indonesia memiliki Angka Kematian Bayi 37 per 1.000 kelahiran hidup dan berada di peringkat 10 terendah di antara 18 negara tersebut. Data Angka Kematian Bayi di negara ASEAN dan SEAR tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

2. Angka Kematian Balita Penurunan kasus kematian pada anak merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam tujuan pembangunan milenium. Pada kasus kematian yang tinggi biasanya jumlah kematian terbanyak terjadi pada usia balita saat mereka rentan terhadap penyakit. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian balita disebabkan diare, pneumonia, campak, malaria, dan malnutrisi.

258

Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear GAMBAR 6.12 ANGKA KEMATIAN BALITA (PER 1000 KELAHIRAN HIDUP) DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011

Sumber: The UN-Inter agency Group for Child Mortality Estimates (IGME), 2012

Millenium Development Goals (MDGs) menetapkan nilai normatif AKABA, yaitu sangat tinggi dengan nilai > 140 per 1.000 kelahiran hidup, tinggi dengan nilai 71-140 per 1.000 kelahiran hidup, sedang dengan nilai 20-70 per 1.000 kelahiran hidup, dan rendah dengan nilai < 20 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan klasifikasi Angka Kematian Balita diatas, Angka Kematian Balita terendah dicapai Singapura yaitu 2,6 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan ke-9 negara ASEAN lainnya masuk dalam kategori sedang, termasuk didalamnya Indonesia dengan Angka Kematian Balita sebesar 31,8 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Myanmar dengan Angka Kematian Balita tertinggi di ASEAN berada dalam kategori sedang dengan 62,4 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Hampir semua negara ASEAN memiliki Angka Kematian Balita kurang dari 50 per 1.000 kelahiran hidup kecuali Myanmar. Angka Kematian Balita di SEAR berkisar antara 11 sampai 62 per 1.000 kelahiran hidup. Sebagaimana di ASEAN, di SEAR Myanmar juga merupakan negara dengan AKABA tertinggi. Sedangkan Thailand dan Maladewa adalah negara dengan AKABA terendah, dengan AKABA 11 per 1.000 kelahiran hidup. Jika di ASEAN hanya terdapat 1 negara (dari 10 negara) dengan AKABA lebih dari 50 per 1.000 kelahiran hidup, di SEAR ada 3 negara dengan AKABA lebih dari 50, yaitu: Timor Leste, India, dan Myanmar. Tidak ada negara di ASEAN dan SEAR dengan angka kematian balita masuk ke dalam kategori tinggi berdasarkan klasifikasi MDG’s.

259

Profil Kesehatan Indonesia 2012 Pada Gambar 6.12 terlihat bahwa negara-negara ASEAN memiliki AKABA relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara SEAR. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa sebagian besar kematian balita disebabkan oleh diare, pneumonia, dan malnutrisi. Hal itu berarti negara-negara ASEAN mungkin memiliki sanitasi dan keadaan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara-negara SEAR. Pada tahun 2011, di Indonesia terdapat 31,8 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi kematian balitanya, sedangkan pada kawasan SEAR, Indonesia menempati peringkat ke-7 tertinggi kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Data Angka Kematian Balita di negara ASEAN dan SEAR tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

3. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan atau

kehamilan

penanganannya

(tidak

GAMBAR 6.13 ANGKA KEMATIAN IBU DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2010

termasuk

kecelakaan atau kasus insidentil) kehamilan, dan

selama melahirkan

dalam

masa

nifas (42 hari setelah melahirkan)

tanpa

memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan

klasifikasi

Angka Kematian Ibu dari WHO

adalah

sebagai

berikut; 5 12 12 6 2 15 3 3 10 1 0 0 17 11 9 0 11 0 2 0 3 0 3 1 3 10 0 4 1 0 0 0 0 2 141

(5)

Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh 10 1 6 2 11 0 3 9 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 67

(6)

Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat

Laporan KLB

FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

193 190 169 83 146 30 48 138 17 0 0 315 143 176 0 134 0 18 0 39 0 55 18 45 208 0 70 16 0 5 0 0 47 2,303

(7)

Total Kasus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4

(8)

Meninggal

360

Update: 31 Mei 2013

6 8 4 1 9 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 7 0 2 0 2 0 1 2 1 7 0 2 0 0 1 0 0 3 64

856

(4)

1,112

116 139 118 42 68 6 8 7 0 0 0 64 16 89 0 46 0 18 0 34 0 33 18 9 179 0 50 0 0 5 0 0 47

(5)

Kasus

73

3 2 4 1 7 2 1 8 1 0 0 18 10 4 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0

(6)

Frekuensi

905

21 13 51 41 64 11 12 113 17 0 0 245 122 31 0 76 0 0 0 0 0 22 0 36 14 0 0 16 0 0 0 0 0

(7)

Kasus

Rubella

8

2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(8)

Frekuensi

103

38 0 0 0 14 0 0 18 0 0 0 6 0 22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9)

Kasus

(Campak dan Rubella)

Gabungan

Konfirmasi Laboratorium

14

2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

(10)

Frekuensi

170

18 38 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 5 34 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0

(11)

Kasus

Negatif

KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Campak Frekuensi

64 61 38 10 100 19 20 56 7 0 0 115 59 45 0 69 0 10 0 18 0 15 9 16 54 0 23 5 0 4 0 0 39

(3)

Total Darah (Serum) Sampel

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(2)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

Lampiran 3.26

1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

Frekuensi

13

0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

Kasus

Pending Lab.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(14)

Frekuensi

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(15)

Kasus

Tanpa Spesimen

361

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

Update: 31 Mei 2013

0 10

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

(3)

Divaksinasi

14 Tahun

Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (tahun)

Divaksinasi

5-9 Tahun

5-9

JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2012

1,192

0

0

0

0

3

0

0

50

0

0

13

61

0

15

0

0

2

13

954

2

32

31

0

2

1

0

1

5

0

4

2

0

1

(13)

Total Kasus

564

0

0

0

0

2

0

0

5

0

0

8

0

0

6

0

0

2

4

494

2

30

8

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

(14)

Total Divaksinasi

47.32

na

na

na

na

66.67

na

na

10.00

na

na

61.54

0.00

na

40.00

na

na

100.00

30.77

51.78

100.00

93.75

25.81

na

50.00

0.00

na

100.00

20.00

na

0.00

0.00

na

0.00

(15)

Proporsi Divaksinasi Terhadap Total Kasus

76

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

13

0

4

0

0

0

4

37

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

1

(16)

Total Meninggal

6.38

na

na

na

na

0.00

na

na

24.00

na

na

0.00

21.31

na

26.67

na

na

0.00

30.77

3.88

0.00

0.00

3.23

na

0.00

100.00

na

100.00

0.00

na

0.00

100.00

na

100.00

(17)

Case Fatality Rate (%)

362

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Update: 31 Mei 2013

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Provinsi

No

Lampiran 3.28

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 80 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100

151

(4)

Feb

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 88 5 0 0 0 0 0 40 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

(3)

Jan

102

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 77 1 1 0 0 3 0 6 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

(5)

Mar

98

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 86 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

(6)

Apr

135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 115 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0

(7)

Mei

109

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 8 0 79 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0

(8)

Jun

100

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 79 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

(9)

Jul

67

0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 57 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(10)

Ags

Jumlah Kasus per Bulan

JUMLAH KASUS DIFTERI PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 34 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(11)

Sep

74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

(12)

Okt

100

1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(13)

Nov

110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 102 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

(14)

Des

1,192

1 0 2 4 0 5 1 0 1 2 0 31 32 2 954 13 2 0 0 15 0 61 13 0 0 50 0 0 3 0 0 0 0

(15)

Total

363

(2)

Keterangan: Update 24 Juni 2013

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

65 101 52 43 37 88 18 68 16 11 65 337 198 40 240 83 26 48 96 37 14 23 26 27 37 53 22 22 8 13 6 8 23 1,951

71,592,979

(4)

2.77

4.33 2.30 3.25 2.15 3.70 3.83 3.60 2.96 4.00 2.20 2.71 2.59 2.30 5.00 2.58 2.44 2.60 3.43 5.33 2.64 2.00 2.09 2.17 4.50 4.11 2.12 2.75 7.33 2.00 2.17 1.50 2.67 2.09

(5)

Non Polio AFP Rate Jumlah Kasus Non Polio AFP per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun

1,492,074 4,443,254 1,603,696 2,032,665 1,015,161 2,372,855 548,392 2,315,044 394,142 567,406 2,387,511 13,277,953 8,579,423 780,420 9,388,737 3,442,514 1,069,703 1,446,302 1,781,865 1,411,369 695,948 1,116,145 1,211,330 654,625 924,246 2,561,348 829,043 354,976 450,488 600,211 396,067 288,531 1,159,535

(3)

Jumlah Penduduk Berusia < 15 Tahun

JUMLAH KASUS NON POLIO AFP DAN NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Lampiran 3.29

364

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

21

22

23

24

25

26 27 28 29 30 31 32 33

Keterangan: K= Kasus

M= Meninggal

0

0

0

0

0

0

0

47 42 13 1 9 31 2 0 0

M

134

1 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

40 35 12 1 6 28 2 0 0

0

0

0

0

1

0

7

0 7 1

(4)

0.0

77.8

0.0 87.5 25.0

82.7

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

85.1 83.3 92.3 100.0 66.7 90.3 100.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

(5)

CFR

K

12

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

4 4 0 1 0 0 3 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

(6)

10

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 3 0 1 0 0 3 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

(7)

M

2011

0.0 0.0 0.0

83.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0 50.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

(8)

CFR

K

M

0

9

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 2 0 1 0 1 1 1 0

0

9

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 2 0 1 0 1 1 1 0

0

0

0 0

1

0

0

1

0 0 0

(10)

1

0

0

1

0 0 0

(9)

2012

JUMLAH KASUS, MENINGGAL DAN CASE FATALITY RATE (%) FLU BURUNG MENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2012 2005 - 2009

CFR = Case Fatality Rate

: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

162

Kalimantan Barat

20

Sumber

1 0 0 0 0 0 0 0

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

0

3

0

1

Kepulauan Riau

Bengkulu

7

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sumatera Selatan

6

0

9

10

Jambi

5

Lampung

Riau

4

0 8 4

Kepulauan Bangka Belitung

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat

1 2 3

K (3)

8

(2)

(1)

9

Provinsi

No

Lampiran 3.30

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

100.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

(11)

CFR

192

1 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

52 48 13 3 9 32 6 1 0

0

0

3

1

1

0

10

0 8 4

(12)

K

160

1 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

44 40 12 3 6 29 6 1 0

0

0

0

1

1

0

8

0 7 1

(13)

M

0.0

77.8

0.0 87.5 25.0

83.3

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

85.1 83.3 92.3 100.0 66.7 90.3 100.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

(14)

CFR

Total Kumulatif (2005-2012)

365

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

26 27 28 29 30 31 32 33

8,275,996 2,263,453 1,071,392 1,193,436 1,579,545 1,069,252 783,251 2,918,445 245,447,224

2,714,117

2,338,764

3,659,815

3,735,494

4,629,341 13,371,956 4,992,423 5,704,640 3,185,101 8,385,220 1,767,021 7,836,825 1,260,022 1,729,575 9,892,670 44,346,292 33,354,849 3,561,292 38,601,885 10,951,365 4,007,565 4,635,317 4,824,445 4,527,959 2,278,500

(3)

Populasi Berisiko

28,884 26,138 14,872 29,786 37,969 27,036 131,585 485,086 2,051,425

69,595

44,415

25,259

23,121

40,512 104,214 4,598 18,808 38,497 23,347 49,478 25,655 64,118 17,404 28,515 66,188 2,737 85,380 408,357 87,108 42,763

(4)

Suspek

22,554 14,876 6,805 13,721 22,982 18,076 114,349 363,510 1,429,139

27,717

21,940

14,656

12,753

24,768 35,884 3,649 9,659 26,069 9,414 30,579 17,658 53,521 6,954 28,515 64,429 2,729 61,944 332,945 46,642 19,841

(5)

Pemeriksaan Mikroskopik

28,479 25,329 14,856 32,569 31,438 25,494 122,075 414,844 1,900,725

62,319

44,380 34,602

22,440

22,938

42,423 94,611 4,146 17,785 34,974 21,462 44,954 25,036 63,976 16,277 0 28,515 64,429 0 0 2,729 0 88,994 380,881 79,661 40,442 24,709

(7)

Total

10,053

10,185

17,655 58,727 497 8,126 8,905 12,048 14,375 7,378 10,455 9,323 27,050 47,936 33,019 20,601

5,925 10,453 8,051 18,848 8,456 7,418 7,726 51,334 471,586

(6)

Rapid Diagnostic Test

Sediaan Darah Diperiksa

JUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

24

Kalimantan Timur

23

25

Kalimantan Selatan

22

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Provinsi

No

Lampiran 3.31

1,580 1,797 1,757 1,462 11,716 5,430 40,940 176,730 417,819

6,761

5,487

4,204

7,701

2,032 11,253 1,231 1,151 4,100 1,638 9,398 1,380 3,351 4,278 0 650 1,138 210 958 228 0 3,804 93,645 3,870 7,939

(8)

Positif

0.19 0.79 1.64 1.23 7.42 5.08 52.27 60.56 1.69

2.49

2.35

1.15

2.06

3.48

0.44 0.84 0.25 0.20 1.29 0.20 5.32 0.18 2.66 2.47 0.00 0.01 0.03 0.06 0.02 0.02 0.00 0.82 19.41 0.85

(9)

Annual Parasite Incidence (API)

366

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

22

23

24

25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Kalimantan Tengah

21

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Provinsi

No

Lampiran 3.32

2.47

2.56 0.31 0.28 4.13 0.57 8.94 8.91 46.10 18.35

2.04 3.37

2.53 1.04

0.25 0.28 0.57 0.23 2.12 0.54 4.70 0.33 8.09 1.34 0.00 0.58 0.07 0.00 0.71 0.03 0.17 4.88 20.35 0.65

(3)

2008

1.85

1.35 0.47 0.22 0.54 0.85 7.37 8.91 27.66 9.94

0.93 4.57

1.38 1.06

0.48 0.25 0.41 0.47 1.89 0.45 4.36 0.78 7.87 1.12 0.00 0.36 0.08 0.30 0.47 0.14 0.02 1.93 15.62 0.54

(4)

2009

1.96

2.08 0.35 0.46 1.71 0.55 5.43 6.45 17.86 18.03

0.47 1.63

3.48 0.79

0.54 0.61 0.11 0.24 1.64 0.45 4.26 0.32 5.06 0.86 0.00 0.43 0.10 0.01 0.10 0.03 0.03 1.81 12.14 0.45

(5)

2010

API

ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2008-2012

1.75

3.08 0.38 1.36 1.90 1.91 3.97 2.37 33.25 23.34

1.12 2.52

3.08 2.29

0.44 0.46 0.16 0.37 1.60 0.19 3.02 0.46 2.28 1.38 0.00 0.47 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.52 14.75 1.91

(6)

2011

1.69

2.49 0.19 0.79 1.64 1.23 7.42 5.08 52.27 60.56

1.15 2.35

3.48 2.06

0.44 0.84 0.25 0.20 1.29 0.20 5.32 0.18 2.66 2.47 0.00 0.01 0.03 0.06 0.02 0.02 0.00 0.82 19.41 0.85

(7)

2012

367

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

23

24

25

26 27 28 29 30 31 32 33

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

21

22

Kalimantan Barat

20

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Provinsi

No

8,328,957 2,230,932 1,012,191 1,145,922 1,533,506 1,060,539 564,085 1,692,389 243,185,460

2,657,646

2,265,937

3,874,580

3,449,117

2,371,153

4,249,142

4,486,570 12,893,642 4,733,392 5,733,721 3,249,012 7,593,425 1,804,085 7,608,405 1,265,379 2,006,720 9,738,293 43,842,907 36,745,961 3,448,072 38,054,487 10,285,371 4,021,191 4,434,012 4,804,719

(3)

Jumlah Penduduk (5)

2,333 373 212 581 107 65 18 450 90,245

2,259

28.01 16.72 20.94 50.70 6.98 6.13 3.19 26.59 37.11

85.00

55.30

84.32

3,267 1,253

44.85

67.06

39.16

50.57 36.82 66.72 19.43 30.59 42.71 53.60 68.44 84.95 53.62 68.48 44.85 19.29 28.16 21.49 32.69 65.90 21.67 23.62

1,547

1,590

1,664

2,269 4,747 3,158 1,114 994 3,243 967 5,207 1,075 1,076 6,669 19,663 7,088 971 8,177 3,362 2,650 961 1,135

(4)

Jumlah Kasus

Incidence Rate per 100.000 Penduduk

23 2 5 0 6 0 2 2 816

22

16

29

25

15

21

7 36 20 16 22 24 7 38 25 13 4 167 108 2 116 29 3 3 8

(6.)

Jumlah Kasus Meninggal

Demam Berdarah Dengue

0.99 0.54 2.36 0.00 5.61 0.00 11.11 0.44 0.90

0.97

1.28

0.89

1.62

0.94

1.26

0.31 0.76 0.63 1.44 2.21 0.74 0.72 0.73 2.33 1.21 0.06 0.85 1.52 0.21 1.42 0.86 0.11 0.31 0.70

(7)

Case Fatality Rate (%)

JUMLAH PENDERITA, INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK, KASUS MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (%) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Lampiran 3.33

368

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Sulawesi Utara

24

Kalimantan Tengah

21

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

20

Kalimantan Timur

Nusa Tenggara Timur

19

22

Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

23

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan

(2)

(1)

(3)

15

14

13

14

14

21

10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10

23 33 19 12 11 15

11 24 12 6 5 11 9 11 29 497

Kab/Kota

Jumlah

(4)

Jumlah

11 21 8 6 4 1 6 2 7 400

12

14

13

14

11

9

10 11 7 6 6 26 35 5 38 8 9 9

21 22 16 12 7 13

2010 (5)

100.00 87.50 66.67 100.00 80.00 9.09 66.67 18.18 24.14 80.48

80.00

100.00

100.00

100.00

78.57

42.86

100.00 78.57 100.00 85.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00

91.30 66.67 84.21 100.00 63.64 86.67

% (6)

Jumlah

10 20 5 4 3 2 4 0 0 374

8

14

11

11

12

6

10 11 7 4 6 26 35 5 38 8 9 8

22 23 17 12 9 14

(7)

90.91 83.33 41.67 66.67 60.00 18.18 44.44 0.00 0.00 75.25

53.33

100.00

84.62

78.57

85.71

28.57

100.00 78.57 100.00 57.14 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00

95.65 69.70 89.47 100.00 81.82 93.33

%

Kabupaten/kota terjangkit 2011

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2012

1 2 3 4 5 6

Provinsi

No

Lampiran 3.34

(8)

Jumlah

11 23 7 6 4 6 5 3 6 417

12

14

13

13

14

11

10 11 7 5 6 26 35 5 38 8 9 9

22 25 18 12 9 14

2012

100.00 95.83 58.33 100.00 80.00 54.55 55.56 27.27 20.69 83.90

80.00

100.00

100.00

92.86

100.00

52.38

100.00 78.57 100.00 71.43 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00

95.65 75.76 94.74 100.00 81.82 93.33

% (9)

369

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat* Papua*

24

25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ket

591 99 1,267 325 97 778 50 0 0 78,203

1,412

42

65

566

524 3,714 858 1,293 704 144 261 1,018 0 1 0 294 0 0 0 119 60,434 0 3,547 0

(3)

GHPR

81.0%

371 85 478 127 50 359 40 0 0 63,334

439

2

53

390

471 2,848 514 1,082 475 75 181 76 0 0 0 183 0 0 0 106 52,775 0 2,154 0

(4)

VAR

2010

2,961 976 2,454 1,134 440 307 3,206 237 0 0 83,523

3 0 4 2 5 21 1 0 0 206

315

179

935

280 3,909 2,586 930 764 1,585 788 826 0 0 0 383 0 0 0 30 52,798 0 5,500 0

(6)

GHPR

10

0

0

1

0 35 5 2 3 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 82 0 25 0

(5)

LYSSA

85.3%

660 1,053 959 226 204 2,074 232 0 0 71,273

1,086

260

171

636

184 2,745 1,923 698 555 1,374 563 725 0 0 0 174 0 0 0 0 49,900 0 4,871 0

(7)

VAR

2011

21 0 5 3 0 31 6 0 0 182

26

1

2

2

0 31 7 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 12 0

(8)

LYSSA

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2012

update 28 Juni 2013

* daerah bebas rabies

: GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI

Persentase (%)

Indonesia

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

21

Kalimantan Timur

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung* Kepulauan Riau* DKI Jakarta* Jawa Barat Jawa Tengah* DI Yogyakarta* Jawa Timur* Banten Bali Nusa Tenggara Barat* Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22

(2)

(1)

23

Provinsi

No

Lampiran 3.35

603 119 1,265 92 0 198 2,045 0 0 84,750

1,201

413

1,197

458

138 4,563 2,606 1,500 0 674 982 0 775 450 14 530 0 0 0 0 55,836 0 5,564 3,527

(9)

GHPR

87.7%

601 0 825 74 0 152 1,501 0 0 74,331

841

389

960

292

103 3,816 1,975 1,252 0 516 681 0 607 413 9 192 0 0 0 0 52,250 0 5,176 1,706

(10)

VAR

2012

0 0 5 0 0 3 19 0 0 137

9

3

4

6

0 18 14 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 8 0 7 35

(11)

LYSSA

370

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

23 Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Kalimantan Selatan

22 24

Kalimantan Tengah

21

25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

(2)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Provinsi

451 60 208 224 96 70 27 985 1,127 11,699

30

409

385

225

2,359 141 274 532 257 210 94 74 207 31 53 404 395 37 219 91 18 71 1,682 253

2008

451 128 201 224 96 70 27 988 1,158 11,914

30

409

385

225

2,359 141 274 532 257 210 94 74 207 31 53 474 412 37 219 76 18 71 1,730 253

2009

451 128 107 224 96 70 27 988 1,343 11,969

30

409

385

225

2,359 141 274 532 221 210 94 74 207 31 53 474 412 37 219 76 18 71 1,730 253

(7)

2010

468 129 119 224 96 70 27 988 1,343 12,066

30

409

385

238

2,359 148 274 532 222 210 94 74 207 31 53 480 412 37 238 81 18 71 1,730 269

2011

Jumlah Kasus Klinis Filariasis

JUMLAH PENDERITA FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2008-2012

No

Lampiran 3.36

(8)

503 133 119 224 96 70 27 988 1,346 11,932

30

409

422

238

2,359 186 193 310 300 185 85 74 207 39 53 480 412 37 238 81 18 71 1,730 269

2012

371

(2)

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Kalimantan Timur

(1)

1

2

3

4

5

6

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Selatan

2

3

(2)

Jawa Tengah

(1)

1

Provinsi

4 28

31

0

24

(10)

Diobati

2010

43

0

6

23

14

0

0

(7)

2010 M

7

0

24

(9)

Kasus

: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Ket.

No.

: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

398

0

19

230

133

1

15

(6)

K IR

857

2

5

626

184

29

11

(9)

K IR

82

0

2

43

33

4

0

(10)

2011 M

1

0

1 0

(11)

Meninggal

41

0

14

27

(12)

Kasus

41

0

14

27

(13)

Diobati

2011

SITUASI ANTRAKS PADA MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2012

10.80

0.00

31.58

10.00

10.53

0.00

0.00

(8)

CFR

0

0

0 0

(14)

Meninggal

9.57

0.00

40.00

6.87

17.93

13.79

0.00

(11)

CFR (9)

K IR

22

4

18

0

(12)

Kasus

239

0

28

72

129

0

10

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2012

SITUASI PENYAKIT BERSUMBER BINATANG DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber

Indonesia

Provinsi

No

Lampiran 3.37

22

4

18

0

(13)

Diobati

2012

29

0

2

7

20

0

0

(10)

2012 M

0

0

0 0

(14)

Meninggal

12.13

0.00

7.14

9.72

15.50

0.00

0.00

(11)

CFR

372 4 3 2 2 1 1 1 1

15 Ledakan Akibat Gas

16 Kegagalan Teknologi

17 Banjir Bandang dan Tanah Longsor

18 Banjir Lahar Dingin

19 Longsor Sampah

20 Gelombang Besar dan Angin Siklon Tropis

21 Abrasi Air Laut

22 Banjir Bandang dan Angin Siklon Tropis

Sumber: Pusat Penanggulangan Krisis, 2013

489

4

14 Ledakan Bom

Jumlah

4

15

9 Gempa Bumi

13 Gelombang Besar

29

8 Banjir Bandang

5

39

7 Keracunan/KLB

5

43

6 Tanah Longsor

12 Tersambar Petir

49

5 Angin Siklon Tropis

11 Banjir dan Tanah Longsor

50

4 Konflik Sosial

9

69

3 Banjir

10 Erupsi Gunung Api

75

2 Kecelakaan Transportasi

(3)

78

(2)

(1)

Frekuensi

675

0

0

1

1

6

0

4

8

0

3

6

20

0

13

38

22

54

23

65

9

314

88

(4)

Meninggal

2,294

0

0

0

0

36

1

0

21

7

0

1

12

0

82

94

1,030

41

0

269

25

546

129

(5)

Luka Berat/ Rawat Inap

6,858

200

0

0

0

15

112

11

6

3

0

1

12

4

230

184

1,009

65

182

1,624

2,381

572

247

Luka Ringan/ Rawat Jalan

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN TAHUN 2012

1 Kebakaran

Jenis Bencana

No

Lampiran 3.38

0

256

0

0

10

0

5

0

4

0

0

1

0

4

0

0

14

14

9

3

14

3

175

(6)

Hilang

(7)

74,141

0

0

0

428

0

0

0

0

1

0

10,139

931

5,737

5,268

3,000

818

1,066

3,958

34,454

211

8,130

Pengungsi

LAMPIRAN BAB 4. SITUASI UPAYA KESEHATAN

373

374

150,110 74,687

5 Jambi

109,891

112,295 133,133

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur

4,973,806

5,136,041

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

27,233

54,349

33 Papua

19,860

25,464

27,609

39,526

21,942

42,207

30 Maluku

26,040 30,042

32 Papua Barat

24,487 30,857

28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat

56,914

182,344

79,059

89,726

31 Maluku Utara

62,363

27 Sulawesi Tenggara

58,524

63,498 180,414

44,913

24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah

92,530

23 Kalimantan Timur

26 Sulawesi Selatan

42,909

85,647

22 Kalimantan Selatan

46,353

49,231

21 Kalimantan Tengah

95,548

99,674

20 Kalimantan Barat

117,914

72,602

238,079

617,301

59,176

74,404

239,027

17 Bali

636,456

59,176

14 DI Yogyakarta

16 Banten

618,598

13 Jawa Tengah

15 Jawa Timur

930,867

933,856 611,746

189,550

189,828

11 DKI Jakarta

49,043

30,789

165,126

40,860

166,536

72,394

150,645

123,951

305,806

101,988

(4)

K1

12 Jawa Barat

30,649 50,931

9 Kepulauan Bangka Belitung

176,364

8 Lampung

10 Kepulauan Riau

40,808

7 Bengkulu

177,433

117,429

3 Sumatera Barat

4 Riau

6 Sumatera Selatan

331,834

2 Sumatera Utara

(3)

109,302

(2)

(1)

Jumlah

92.16

93.31

78,581

92.17

96.84

50.11

90.51

92.23

93.65

97.36

106.34

91.26

101.07

4,631,735

18,741

14,117

23,464

33,975

23,189 24,919

56,643

167,819

51,762

39,816

85.44 95.54

74,970

44,288

89,037

90,090

102,566

70,272

201,816

578,339

53,532

591,677

871,278

182,942

47,090

29,249

161,939

38,881

166,144

70,321

129,153

105,708

300,673

98,744

(6)

K4

104.76

94.15

95.86

88.57

97.86

97.58

99.60

96.99

100.00

98.89

99.68

99.85

96.29

100.46

93.63

100.13

93.86

96.93

100.36

105.55

(5)

% K1

Ibu Hamil

(7)

90.18

34.48

64.34

84.99

80.50

80.76

94.70

90.83

93.02

81.52

88.65

84.92

87.53

89.96

89.33

67.67

91.34

94.45

84.43

90.87

90.46

95.65

93.30

96.37

92.46

95.43

91.82

95.28

93.64

94.15

86.04

90.02

90.61

90.34

% K4

4,902,585

51,879

20,945

26,354

40,289

23,374 29,454

59,528

172,213

60,612

42,872

88,324

81,754

46,993

95,143

127,082

107,191

71,022

228,162

607,526

56,486

590,480

891,408

181,199

48,616

29,256

168,347

38,953

169,368

71,292

143,287

112,091

316,751

104,334

(8)

Jumlah

88.64

4,345,648

65.15

80.61

78.07

81.42

93.61

83.02

91.97

79.99

88.63

83.87

85.73

84.83

89.54

69.41

88.89

95.82

85.87

89.12

98.62

97.34

89.85

97.86

97.95

97.95

81.90

95.03

89.41

86.91

79.24

89.10

87.80

89.78

43.54

13,646

21,245

31,454

21,881 23,982

49,419

158,377

48,485

37,998

74,074

70,088

39,866

85,187

88,203

95,282

68,056

195,916

541,437

55,709

574,775

800,920

177,320

47,620

28,656

137,880

37,017

151,426

61,958

113,542

99,873

278,099

93,670

(10)

% Ditolong Nakes

22,587

(9)

Ditolong Nakes

Ibu Bersalin

Ibu Nifas

(11)

4,175,178

14,323

11,951

20,726

30,430

17,952 21,929

41,597

130,777

47,752

36,135

56,449

65,512

37,770

79,888

84,676

99,844

64,621

182,707

572,896

42,261

553,398

852,275

144,992

35,113

25,638

147,040

29,950

156,733

68,279

111,220

95,443

209,628

85,273

Kunjungan Nifas 3 kali

CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1, K4, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN, DAN KUNJUNGAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

1 Aceh

Provinsi

No

Lampiran 4.1

85.16

27.61

57.06

78.64

75.53

74.45

76.80

69.88

75.94

78.78

84.29

63.91

80.13

80.37

83.97

66.63

93.15

90.99

80.08

94.30

74.82

93.72

95.61

80.02

72.23

87.63

87.34

76.89

92.54

95.77

77.62

85.15

66.18

81.73

(12)

% Kf-3

375

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 46,921,765

828,600 2,152,585 819,992 886,517 702,497 1,691,720 373,287 1,684,884 251,115 339,005 1,311,842 9,353,530 6,738,688 552,422 8,157,728 2,036,973 678,885 1,023,925 694,541 740,476 473,425 786,847 593,848 415,489 563,475 1,368,688 425,750 220,300 209,325 270,691 168,005 98,475 308,235

(3)

Jumlah PUS % 22.54 19.72 20.28 23.74 21.01 29.84 32.92 33.30 21.01 24.69 40.90 16.95 15.27 11.12 15.41 22.79 11.44 22.67 15.78 24.16 20.84 20.87 19.16 25.84 22.02 27.90 21.13 26.98 27.76 25.06 28.69 29.92 17.16 20.01

9,388,374

(5)

186,758 424,583 166,260 210,480 147,572 504,780 122,881 561,061 52,762 83,692 536,576 1,584,957 1,028,976 61,413 1,257,507 464,132 77,665 232,120 109,592 178,896 98,642 164,196 113,773 107,357 124,073 381,805 89,940 59,426 58,115 67,824 48,208 29,461 52,891

(4)

Jumlah

Peserta KB Baru

CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013

Indonesia

(2)

Provinsi

(1)

No

Lampiran 4.2

35,845,289

652,598 1,463,520 613,427 640,654 560,683 1,329,083 328,165 1,190,330 203,816 258,728 1,067,522 7,120,391 5,403,576 438,788 6,261,346 1,424,870 584,609 773,614 493,533 522,319 353,620 626,751 429,245 342,491 462,746 1,007,941 318,342 191,567 153,636 212,967 128,218 77,522 208,671

(6)

Jumlah

% (7)

76.39

78.76 67.99 74.81 72.27 79.81 78.56 87.91 70.65 81.16 76.32 81.38 76.13 80.19 79.43 76.75 69.95 86.11 75.55 71.06 70.54 74.69 79.65 72.28 82.43 82.12 73.64 74.77 86.96 73.40 78.68 76.32 78.72 67.70

Peserta KB Aktif

376

(2)

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

5

6

7

8

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

28

29

30

31

32

33

IUD

706,102

1,748

496

1,600

2,231

1,981

5,013

1,577

11,170

6,392

8,274

5,320

2,127

1,883

8,950

9,221

21,986

22,487

27,716

123,096

15,527

94,782

148,693

61,044

2,925

2,378

37,476

5,852

12,690

6,050

7,208

10,387

31,193

6,629

(3)

Jumlah

1,093 131,053

7.52

326

436

653

361

480

681

MOP

40

261

1.11

1.40

2.07

27,680

53

104

163

0.96 0.90

195

145

261

459

367

553

176

1,299

122

523

265

900

373

1,178

3,064

345

2,227

4,983

1,580

96

105

966

207

963

150

269

417

4,871

(7)

Jumlah

0.62

0.81

0.76

0.84

0.67

833 3,202

1.12

1.98

0.49

0.77

1.16

4.10

0.65

3.72

0.55

2.09

3.21

2.40

1.32

1.01

0.92

0.64

0.49

0.75

0.48

0.48

1.40

1.27

2.51

0.80

(6)

%

1,201

2,248

804

3.30

1.68

3.32

3.29

3.41

8.44

1.75

2.93

5.15

7.71

4.68

1.30

759

2,070

1.91

4,489

5.00

1,515

2,888

2,572

26,280

1,973

24,722

20,906

5,445

771

337

2,766

927

2,402

712

2,954

2,104

10,646

1,497

(5)

Jumlah

MOW

0.29

0.10

0.35

0.34

0.38

0.34

0.24

0.29

0.12

0.30

0.52

0.15

0.79

0.12

0.29

0.24

0.39

0.48

0.25

0.24

0.56

0.22

0.31

0.29

0.11

0.20

0.17

0.17

0.19

0.10

0.13

0.25

1.15

0.02

(8)

%

766,461

9,923

5,580

4,321

11,284

12,977

5,780

9,266

50,182

18,044

11,764

18,594

7,421

7,557

28,026

7,210

20,075

6,771

42,541

52,838

5,222

52,380

58,400

43,399

21,728

7,261

59,035

10,751

53,677

5,592

14,142

24,462

56,901

23,357

(9)

Jumlah

%

8.16

18.76

18.94

8.96

16.64

22.33

9.73

10.30

13.14

14.54

10.96

16.34

4.52

7.66

15.67

6.58

8.65

8.72

9.17

4.20

8.50

5.09

3.68

8.09

25.96

13.76

10.52

8.75

10.63

3.79

6.72

14.71

13.40

12.51

(10)

Kondom

806,532

3,996

3,801

10,424

6,677

3,629

8,468

8,994

23,524

10,116

15,321

3,406

9,335

8,587

10,694

20,540

41,242

2,835

36,573

123,921

5,543

128,539

87,685

22,811

3,673

3,553

39,917

12,065

50,417

12,701

14,268

19,817

47,135

6,325

(11)

Jumlah

Implan

PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2012

8.41

9.47

28.95

5.97

9.79

25.28

9.21

9.38

11.38

3.49

4.51

6.68

4.76

2.51

4.10

3.42

6.25

7.35

3.55

(4)

%

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013

Indonesia

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

26

Sulawesi Tengah

25

27

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Kalimantan Selatan

22

23

Kalimantan Tengah

21

24

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

19

Nusa Tenggara Barat

18

20

Bali

17

Jawa Timur

Banten

15

16

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

13

14

DKI Jakarta

Jawa Barat

11

12

Kep. Riau

10

Kepulauan Bangka Belitung

Riau

4

9

Sumatera Utara

Sumatera Barat

2

3

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 4.3

8.59

7.56

12.90

21.62

9.84

6.24

14.25

10.00

6.16

8.15

14.27

2.99

5.69

8.71

5.98

18.74

17.77

3.65

7.88

9.85

9.03

12.49

5.53

4.25

4.39

6.73

7.11

9.82

9.99

8.61

6.78

11.92

11.10

3.39

(12)

%

Suntikan

4,406,898

24,529

10,917

22,161

29,015

19,153

20,842

35,809

167,896

46,214

44,814

54,619

69,628

42,892

69,500

53,800

109,937

34,945

221,855

650,663

28,189

555,352

815,323

253,452

32,721

23,295

219,072

56,060

221,065

71,803

103,651

74,069

142,783

80,874

(13)

Jumlah

46.94

46.38

37.06

45.97

42.78

32.96

35.07

39.81

43.97

37.25

41.74

48.01

42.41

43.48

38.85

49.09

47.36

44.99

47.80

51.74

45.90

53.97

51.44

47.24

39.10

44.15

39.05

45.62

43.79

48.66

49.25

44.55

33.63

43.30

(14)

%

Pil

2,543,648

11,549

8,237

9,103

17,703

19,819

18,698

33,352

125,372

42,107

25,430

29,410

73,582

36,842

59,133

14,067

36,465

7,366

131,697

277,645

4,614

170,974

448,967

148,845

21,778

15,833

201,829

37,019

163,566

50,564

67,988

35,004

131,054

68,036

(15)

Jumlah

27.09

21.84

27.96

18.88

26.10

34.10

31.46

37.08

32.84

33.94

23.69

25.85

44.81

37.35

33.05

12.84

15.71

9.48

28.37

22.08

7.51

16.62

28.33

27.74

26.02

30.01

35.97

30.13

32.40

9,388,374

52,891

29,461

48,208

67,824

58,115

59,426

89,940

381,805

124,073

107,357

113,773

164,196

98,642

178,896

109,592

232,120

77,665

464,132

1,257,507

61,413

1,028,976

1,584,957

536,576

83,692

52,762

561,061

122,881

504,780

147,572

210,480

32.30 34.26

166,260

424,583

186,758

(17)

Total

21.05

30.87

36.43

(16)

%

377

Bengkulu

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

7

8

10

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

%

6,321,714

47,522

27,151

43,075

59,511

51,507

49,193

83,885

331,930

113,045

67,699

70,685

104,024

71,580

122,755

105,028

214,482

31,456

271,656

846,246

26,230

573,339

1,037,378

209,739

67.34

89.85

92.16

89.35

87.74

88.63

82.78

93.27

86.94

91.11

63.06

62.13

63.35

72.57

68.62

95.84

92.40

40.50

58.53

67.30

42.71

55.72

65.45

39.09

45.89

64.18

33,865 38,409

77.58

75.71

67.56

69.81

62.12

65.20

82.30

69.27

(4)

435,272

93,029

341,030

103,025

130,758

108,401

349,436

129,373

(3)

Peserta

Pemerintah

712,558

4,138

1,959

2,150

4,612

224

3,659

464

17,119

3,544

21,140

12,067

5,960

8,982

20,027

2,689

6,282

2,176

24,802

56,625

12,153

77,661

217,124

33,047

21,637

1,245

9,778

3,956

57,875

3,482

10,611

1,153

47,698

16,519

(5)

Peserta

Swasta %

7.59

7.82

6.65

4.46

6.80

0.39

6.16

0.52

4.48

2.86

19.69

10.61

3.63

9.11

11.19

2.45

2.71

2.80

5.34

4.50

19.79

7.55

13.70

6.16

25.85

2.36

1.74

3.22

11.47

2.36

5.04

0.69

11.23

8.85

(6)

174,272

694

20

573

1,142

122

152

647

1,758

1,529

3,849

1,811

2,873

1,053

2,821

197

1,497

4,385

9,022

10,453

648

22,567

17,544

52,885

3,259

507

6,493

2,250

6,177

3,392

7,651

2,638

2,390

1,273

(7)

Peserta

1.86

1.31

0.07

1.19

1.68

0.21

0.26

0.72

0.46

1.23

3.59

1.59

1.75

1.07

1.58

0.18

0.64

5.65

1.94

0.83

1.06

2.19

1.11

9.86

3.89

0.96

1.16

1.83

1.22

2.30

3.64

1.59

0.56

0.68

(8)

%

Dokter Praktik Swasta

Klinik KB

2,179,830

537

331

2,410

2,559

6,262

6,422

4,944

30,998

5,955

14,669

29,210

51,339

17,027

33,293

1,678

9,859

39,648

158,652

344,183

22,382

355,409

312,911

240,905

20,387

17,145

109,518

23,646

99,698

37,673

61,460

54,068

25,059

39,593

(9)

Peserta

23.22

1.02

1.12

5.00

3.77

10.78

10.81

5.50

8.12

4.80

13.66

25.67

31.27

17.26

18.61

1.53

4.25

51.05

34.18

27.37

36.45

34.54

19.74

44.90

24.36

32.49

19.52

19.24

19.75

25.53

29.20

32.52

5.90

21.20

(10)

%

Bidan Praktek Swasta

PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013

Indonesia

Nusa Tenggara Barat

18

Jawa Timur

15

Banten

DI Yogyakarta

14

Bali

Jawa Tengah

13

16

Jawa Barat

12

17

DKI Jakarta

11

9

Jambi

Sumatera Selatan

5

6

Sumatera Barat

Riau

3

4

Aceh

Sumatera Utara

1

(2)

(1)

2

Provinsi

No

Lampiran 4.4

9,388,374

52,891

29,461

48,208

67,824

58,115

59,426

89,940

381,805

124,073

107,357

113,773

164,196

98,642

178,896

109,592

232,120

77,665

464,132

1,257,507

61,413

1,028,976

1,584,957

536,576

83,692

52,762

561,061

122,881

504,780

147,572

210,480

166,260

424,583

186,758

(11)

Peserta

%

100.00

100.00

100.00

(12)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Jumlah

378

Bengkulu

Lampung

7

8

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

46,921,765

308,235

98,475

168,005

270,691

209,325

220,300

425,750

1,368,688

563,475

415,489

593,848

786,847

473,425

740,476

694,541

1,023,925

678,885

2,036,973

8,157,728

552,422

6,738,688

9,353,530

1,311,842

339,005

251,115

1,684,884

373,287

1,691,720

702,497

886,517

819,992

2,152,585

828,600

(3)

Jumlah PUS

0.68 0.76

35,845,289

0.79

0.76

0.79

0.73

0.87

0.75

0.74

0.82

0.82

0.72

0.80

0.75

0.71

0.71

0.76

0.86

0.70

0.77

0.79

0.80

0.76

0.81

0.76

0.81

0.71

0.88

0.79

0.80

0.72

0.75

0.68

0.79

(5)

208,671

77,522

128,218

212,967

153,636

191,567

318,342

1,007,941

462,746

342,491

429,245

626,751

353,620

522,319

493,533

773,614

584,609

1,424,870

6,261,346

438,788

5,403,576

7,120,391

1,067,522

258,728

203,816

1,190,330

328,165

1,329,083

560,683

640,654

613,427

1,463,520

652,598

(4)

%

Peserta KB Aktif Jumlah

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013

Indonesia

Maluku

Kalimantan Timur

23

30

Kalimantan Selatan

22

Sulawesi Barat

Kalimantan Tengah

21

Gorontalo

Kalimantan Barat

20

29

Nusa Tenggara Timur

19

28

Nusa Tenggara Barat

18

Sulawesi Tenggara

Bali

17

27

Banten

16

Sulawesi Selatan

Jawa Timur

15

26

DI Yogyakarta

14

Sulawesi Utara

Jawa Tengah

13

Sulawesi Tengah

Jawa Barat

12

24

DKI Jakarta

11

25

Kepulauan Riau

10

Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera Selatan

6

9

Riau

Jambi

Sumatera Barat

3

4

Sumatera Utara

5

Aceh

2

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 4.5

12.90 4.24

153,578 8,644

13.22 4.54 4.45 11.55 3.91 3.84 2.83 33.75 3.43

61,190 45,784 14,171 22,118 6,010 8,168 3,633 26,165 7,167

11.53

14.12

48,369

4,132,672

1.82

3.31

11,710

10.58

8.80

45,961

45,397

11.67

57,619

11,382

47.06

161,105

12.39

11.31

904,686

95,857

14.45

104,618

275,093

8.73 23.84

471,560

12.62

6.77

22,214

898,261

4.79

63,598

9.23

6.45

36,151

21.29

5.73

36,683

23,881

9.99

61,266

227,322

2.97 10.52

19,386

(7)

%

153,925

(6)

Jumlah

IUD

1,249,929

6,332

2,159

1,592

3,751

1,680

2,876

6,344

16,946

8,281

8,872

9,702

7,566

4,259

8,290

25,244

16,670

22,046

29,093

311,247

21,695

294,512

182,462

38,615

4,902

4,925

16,143

6,936

42,536

4,598

9,763

18,425

105,547

5,920

(8)

Jumlah

MOW

3.49

3.03

2.79

1.24

1.76

1.09

1.50

1.99

1.68

1.79

2.59

2.26

1.21

1.20

1.59

5.11

2.15

3.77

2.04

4.97

4.94

5.45

2.56

3.62

1.89

2.42

1.36

2.11

3.20

0.82

1.52

3.00

7.21

0.91

(9)

%

212

249,870

921

98

900

1,217

383

802

1,507

1,542

1,683

1,727

1,224

2,147

635

3,533

4,705

3,598

3,284

18,423

29,212

3,207

57,385

63,517

12,031

909

291

14,728

1,285

5,562

1,210

1,997

1,783

8,212

(10)

Jumlah

MOP

0.70

0.44

0.13

0.70

0.57

0.25

0.42

0.47

0.15

0.36

0.50

0.29

0.34

0.18

0.68

0.95

0.47

0.56

1.29

0.47

0.73

1.06

0.89

1.13

0.35

0.14

1.24

0.39

0.42

0.22

0.31

0.29

0.56

0.03

(11)

%

3,288,557

12,807

3,412

17,154

20,817

13,116

31,131

44,504

98,029

36,457

56,690

23,199

45,317

38,669

30,095

71,107

124,262

11,223

138,382

580,413

26,949

563,934

328,986

78,724

17,345

18,328

175,235

54,189

239,576

82,152

50,479

81,485

155,243

19,148

(12)

Jumlah

Implan

9.17

6.14

4.40

13.38

9.77

8.54

16.25

13.98

9.73

7.88

16.55

5.40

7.23

10.94

5.76

14.41

16.06

1.92

9.71

9.27

6.14

10.44

4.62

7.37

6.70

8.99

14.72

16.51

18.03

14.65

7.88

13.28

10.61

2.93

(13)

%

Kondom

1,123,606

16,628

5,048

9,642

21,283

14,622

9,019

19,853

72,296

10,908

9,443

13,027

13,147

9,876

19,147

11,299

21,226

18,982

38,479

105,919

27,703

119,992

100,341

42,861

17,701

9,668

33,273

12,491

79,427

11,736

29,041

31,575

108,262

59,691

(14)

Jumlah

Metode Kontrasepsi

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2012

3.13

7.97

6.51

7.52

9.99

9.52

4.71

6.24

7.17

2.36

2.76

3.03

2.10

2.79

3.67

2.29

2.74

3.25

2.70

1.69

6.31

2.22

1.41

4.01

6.84

4.74

2.80

3.81

5.98

2.09

4.53

5.15

7.40

9.15

(15)

%

Suntikan

16,791,047

123,636

16,795

59,382

96,390

56,185

65,722

118,167

440,369

181,975

124,960

176,141

222,987

161,170

222,427

258,093

365,678

205,004

688,003

3,018,041

203,078

3,060,828

3,642,600

396,628

108,593

92,687

414,400

139,459

543,210

226,189

280,895

304,236

478,494

298,625

(16)

Jumlah

46.84

59.25

21.66

46.31

45.26

36.57

34.31

37.12

43.69

39.33

36.49

41.04

35.58

45.58

42.58

52.29

47.27

35.07

48.29

48.20

46.28

56.64

51.16

37.15

41.97

45.48

34.81

42.50

40.87

40.34

43.85

49.60

32.69

45.76

(17)

%

Pil

9,009,608

41,180

23,845

35,915

61,341

61,640

59,899

113,796

332,975

162,252

92,430

160,555

324,205

127,301

192,866

65,466

146,323

48,977

351,385

1,311,828

51,538

835,365

1,904,224

271,341

85,397

69,273

382,973

91,591

355,174

198,647

231,796

114,657

453,837

249,616

(18)

Jumlah

%

25.13

19.73

30.76

28.01

28.80

40.12

31.27

35.75

33.04

35.06

26.99

37.40

51.73

36.00

36.92

13.26

18.91

8.38

24.66

20.95

11.75

15.46

26.74

25.42

33.01

33.99

32.17

27.91

26.72

35.43

36.18

18.69

31.01

38.25

(19)

379 Indonesia

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

No 2007 46.8 55.9 56.9 61.1 66.9 67.6 64.2 70.3 69.6 53.1 57.3 62.2 65.2 69.9 65.3 64.0 66.2 56.0 47.9 65.1 67.3 68.3 60.1 68.9 55.7 55.8 51.5 63.2 52.2 45.5 53.7 42.5 21.8 61.9

47.4 54.2 59.9 56.7 65.2 64.8 74.0 71.1 67.8 57.6 60.1 61.1 63.7 66.9 66.1 57.4 69.4 54.8 42.1 62.7 66.5 64.4 59.2 69.3 63.6 53.4 50.7 60.1 45.4 34.1 48.8 39.6 38.3 61.4

2012

Suatu cara

57.4

2007 45.4 42.6 52.8 52.8 62.5 62.6 70.4 66.0 64.7 54.0 56.4 60.3 60.0 54.8 62.3 55.4 65.4 52.2 30.1 61.2 65.2 63.2 55.4 66.7 59.8 42.9 44.4 58.8 44.5 29.4 46.2 37.5 24.5 57.9

2012 44.4 42.8 50.2 54.0 62.0 64.4 61.2 66.3 65.3 48.0 53.4 60.3 61.5 59.6 62.4 61.3 59.6 55.1 38.3 63.9 64.8 66.4 54.1 63.7 52.5 47.5 48.4 61.5 48.0 40.4 51.1 41.0 19.1

Suatu cara modern 2007 2.4 13.1 6.7 7.1 4.8 3.2 3.0 4.0 4.2 5.1 3.9 1.9 3.7 10.3 2.8 2.7 6.6 1.0 9.6 1.1 2.5 1.9 5.9 5.2 3.3 8.4 3.0 1.7 4.1 5.1 2.6 1.5 2.6 4.0

2.0 11.5 7.2 4.0 2.7 2.1 3.6 5.0 3.1 3.5 3.7 0.8 3.8 12.0 3.8 2.0 4.0 2.7 12.0 1.5 1.3 1.2 3.9 2.6 3.8 10.5 6.2 1.4 0.9 4.8 2.5 2.1 13.8 4.0

2012

Suatu cara tradisional

PERSENTASE WANITA BERSTATUS KAWIN UMUR 15-49 TAHUN MENURUT ALAT ATAU CARA KB YANG DIPAKAI DAN PROVINSI HASIL SDKI TAHUN 2012

Lampiran 4.6

380

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Provinsi

No (3)

296 292 266 209 225 267 192 217 154 164 289 351 606 234 852 225 172 251 309 234 192 217 251 225 242 401 225 162 150 125 109 117 144 8,363

Tahun 2010 (4)

862 853 819 732 760 822 711 741 654 669 1,006 948 1,323 768 1,698 760 681 790 880 771 705 747 793 754 786 1,020 757 664 648 610 586 597 639 26,554

Tahun 2011 (5)

1,086 5,688 2,031 1,591 898 2,840 1,511 1,575 524 390 336 5,556 8,270 121 7,352 1,491 342 642 337 667 478 453 446 54 2,000 551 795 364 531 165 133 125 290 49,633

Tahun 2012

JUMLAH FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA (KB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2012

Lampiran 4.7

381

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Provinsi

No

Lampiran 4.8

5,136,041

4,783,164

109,302 331,834 117,429 150,110 74,687 177,433 40,808 176,364 30,649 50,931 189,828 933,856 618,598 59,176 636,456 239,027 74,404 112,295 133,133 99,674 49,231 85,647 92,530 44,913 63,498 180,414 62,363 24,487 30,857 42,207 27,609 21,942 54,349

(4)

Jumlah Ibu Hamil

100,479 289,808 104,480 122,910 74,065 170,738 36,433 164,062 26,736 53,004 158,605 949,392 585,385 45,843 594,614 213,135 66,095 106,771 113,855 91,570 45,932 71,177 85,082 67,544 55,432 152,384 50,644 20,257 25,606 37,461 23,780 19,154 60,732

(3)

Jumlah Bayi

717,475

15,072 43,471 15,672 18,437 11,110 25,611 5,465 24,609 4,010 7,951 23,791 142,409 87,808 6,876 89,192 31,970 9,914 16,016 17,078 13,736 6,890 10,677 12,762 10,132 8,315 22,858 7,597 3,039 3,841 5,619 3,567 2,873 9,110

(5)

Neonatal Komplikasi

348,536

4,314 12,706 3,543 6,681 5,102 16,484 3,929 5,230 1,654 2,043 15,190 62,098 56,087 4,943 66,147 16,309 6,467 8,880 4,591 5,202 1,597 4,327 5,567 3,230 2,996 12,961 1,597 958 1,739 1,775 2,086 331 1,772

(6)

48.58

28.62 29.23 22.61 36.24 45.92 64.36 71.89 21.25 41.24 25.70 63.85 43.61 63.87 71.88 74.16 51.01 65.23 55.45 26.88 37.87 23.18 40.53 43.62 31.88 36.03 56.70 21.02 31.53 45.28 31.59 58.48 11.52 19.45

(7)

Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Jumlah %

1,027,208

21,860 66,367 23,486 30,022 14,937 35,487 8,162 35,273 6,130 10,186 37,966 186,771 123,720 11,835 127,291 47,805 14,881 22,459 26,627 19,935 9,846 17,129 18,506 8,983 12,700 36,083 12,473 4,897 6,171 8,441 5,522 4,388 10,870

(8)

Obstetri Komplikasi

CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL DENGAN KOMPLIKASI DAN OBSTETRI DENGAN KOMPLIKASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

710,343

9,183 5,892 11,312 15,687 10,435 24,243 4,973 19,041 3,812 6,483 28,206 162,375 115,885 7,951 114,085 33,908 9,930 21,652 13,135 12,418 3,061 12,404 10,521 6,347 6,664 19,177 5,618 3,201 3,907 1,887 3,387 1,477 2,086

(9)

Jumlah

69.15

42.01 8.88 48.17 52.25 69.86 68.32 60.93 53.98 62.19 63.64 74.29 86.94 93.67 67.18 89.63 70.93 66.73 96.41 49.33 62.29 31.09 72.41 56.85 70.66 52.47 53.15 45.04 65.36 63.31 22.35 61.34 33.66 19.19

(10)

%

Cakupan Penanganan Obstetri Komplikasi

382

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(2)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi 100,479 289,808 104,480 122,910 74,065 170,738 36,433 164,062 26,736 53,004 158,605 949,392 585,385 45,843 594,614 213,135 66,095 106,771 113,855 91,570 45,932 71,177 85,082 67,544 55,432 152,384 50,644 20,257 25,606 37,461 23,780 19,154 60,732 4,783,164

(3)

Jumlah Bayi 90,782 253,476 91,749 110,424 69,979 160,573 32,570 152,976 26,509 39,237 149,280 883,343 573,732 45,536 584,388 209,751 65,761 100,644 93,645 84,992 41,235 61,542 66,053 62,854 49,375 146,267 44,626 19,344 24,120 27,788 19,482 12,762 20,497 4,415,292

(4)

KN1 90.35 87.46 87.82 89.84 94.48 94.05 89.40 93.24 99.15 74.03 94.12 93.04 98.01 99.33 98.28 98.41 99.49 94.26 82.25 92.82 89.77 86.46 77.63 93.06 89.07 95.99 88.12 95.49 94.20 74.18 81.93 66.63 33.75 92.31

(5)

% KN1 81,091 239,640 85,769 104,414 67,604 156,248 31,501 143,692 25,604 35,424 141,258 840,103 560,532 42,411 569,028 190,680 64,390 97,675 89,519 78,715 39,919 58,278 59,002 54,504 47,343 138,032 43,218 17,380 21,332 26,879 18,895 10,998 18,039 4,199,117

(6)

KN Lengkap

Kunjungan Neonatus

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.9

80.70 82.69 82.09 84.95 91.28 91.51 86.46 87.58 95.77 66.83 89.06 88.49 95.75 92.51 95.70 89.46 97.42 91.48 78.63 85.96 86.91 81.88 69.35 80.69 85.41 90.58 85.34 85.80 83.31 71.75 79.46 57.42 29.70 87.79

(7)

%KN Lengkap

383

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

23

24

25

26

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Papua

Kalimantan Selatan

22

Papua Barat

Kalimantan Tengah

21

33

Kalimantan Barat

20

32

Nusa Tenggara Timur

19

Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat

18

31

Bali

17

Maluku

Banten

16

Sulawesi Barat

Jawa Timur

15

30

DI Yogyakarta

14

29

Jawa Tengah

13

Sulawesi Tenggara

Jawa Barat

12

Gorontalo

DKI Jakarta

11

27

Kepulauan Riau

10

28

Kepulauan Bangka Belitung

9

Sumatera Selatan

6

Bengkulu

Jambi

5

Lampung

Riau

4

7

Sumatera Barat

3

8

Aceh

Sumatera Utara

1

(2)

(1)

2

Provinsi

No

Lampiran 4.10

4,783,164

60,732

19,154

23,780

37,461

25,606

20,257

50,644

152,384

55,432

67,544

85,082

71,177

45,932

91,570

113,855

106,771

66,095

213,135

594,614

45,843

585,385

949,392

158,605

53,004

26,736

164,062

36,433

170,738

74,065

122,910

104,480

289,808

100,479

(3)

Jumlah Bayi

19,986,392

314,235

100,500

111,678

184,162

90,316

79,492

215,410

714,623

244,581

128,257

429,976

298,764

209,533

407,915

463,693

470,237

313,641

1,043,197

2,421,550

196,165

2,302,283

3,329,829

678,741

182,413

115,200

924,280

152,823

696,025

290,813

621,832

391,177

1,412,516

450,535

(4)

Jumlah Anak Balita

4,196,446

17,898

14,133

18,858

30,447

23,560

15,877

45,200

144,277

41,728

62,034

57,668

40,738

37,973

70,981

82,877

102,306

61,542

198,511

565,673

40,848

558,643

871,792

145,893

29,756

24,974

144,046

31,649

154,261

66,671

106,635

80,745

230,481

77,771

(5)

Jumlah

87.73

29.47

73.79

79.30

81.28

92.01

78.38

89.25

94.68

75.28

91.84

67.78

57.23

82.67

77.52

72.79

95.82

93.11

93.14

95.13

89.10

95.43

91.83

91.99

56.14

93.41

87.80

86.87

90.35

90.02

86.76

77.28

79.53

77.40

(7)

%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

14,693,920

59,537

63,917

58,972

125,741

60,131

37,286

117,847

554,759

139,209

103,937

259,745

157,207

142,553

296,091

291,109

333,779

263,196

831,455

1,776,746

162,007

1,907,700

2,855,062

610,617

135,584

59,470

481,477

114,804

564,715

219,000

340,970

304,577

903,952

360,768

(8)

Jumlah

73.52

18.95

63.60

52.81

68.28

66.58

46.91

54.71

77.63

56.92

81.04

60.41

52.62

68.03

72.59

62.78

70.98

83.92

79.70

73.37

82.59

82.86

85.74

89.96

74.33

51.62

52.09

75.12

81.13

75.31

54.83

77.86

64.00

80.08

(9)

%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

384

(2)

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (3)

3,391 7,713 4043 2,895 2348 4265 1,098 4,827 812 851 3143 20,505 20662 2,032 22702 4,935 2369 3290 639 2,263 1722 1959 1,628 2,010 1757 5,372 2129 898 684 1305 693 531 565

136,036

162,039

(4)

(5)

83.95

87.46 81.57 97.54 89.40 88.91 91.11 78.88 92.97 99.75 97.37 92.12 91.41 90.41 100.00 91.62 94.90 95.41 89.16 13.52 55.21 70.92 55.06 70.91 91.78 66.60 83.90 90.52 90.52 54.07 73.77 56.90 65.80 26.80

Cakupan SD/MI Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 Jumlah % 3,877 9,456 4,145 3,238 2,641 4,681 1,392 5,192 814 874 3,412 22,431 22,854 2,032 24,779 5,200 2,483 3,690 4,725 4099 2,428 3,558 2,296 2,190 2,638 6,403 2,352 992 1,265 1,769 1,218 807 2,108

Jumlah SD/MI

CAKUPAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/MI KELAS 1 MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.11

385

(2)

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29 497

(3)

Jumlah Kabupaten/Kota

75 209 137 76 54 120 68 54 48 26 69 515 235 64 285 189 56 40 105 108 31 81 75 54 44 88 48 24 39 93 15 41 25 3,191

(4)

Jumlah Puskesmas Mampu PKPR

11 27 19 9 10 15 8 9 6 5 5 23 31 5 37 8 9 10 19 12 1 13 10 13 9 15 12 6 5 7 3 9 5 386

(5)

Jumlah Kabupaten/Kota dengan PKPR 47.83 81.82 100.00 75.00 90.91 100.00 80.00 64.29 85.71 71.43 83.33 88.46 88.57 100.00 97.37 100.00 100.00 100.00 90.48 85.71 7.14 100.00 71.43 86.67 81.82 62.50 100.00 100.00 100.00 63.64 33.33 81.82 17.24 77.67

(6)

Persentase Kabupaten/Kota dengan PKPR

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Lampiran 4.12

386

(2)

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

13 13 13 11 11 15 7 12 7 4 6 23 30 5 22 8 9 10 19 6 3 13 14 12 9 9 12 5 3 11 5 11 5 356

1,623 497

(5)

26 209 39 22 33 33 20 33 33 22 50 108 163 28 174 104 18 20 68 51 17 26 45 24 20 38 27 10 15 74 14 40 19

(4)

71.63

56.52 39.39 68.42 91.67 100.00 100.00 70.00 85.71 100.00 57.14 100.00 88.46 85.71 100.00 57.89 100.00 100.00 100.00 90.48 42.86 21.43 100.00 100.00 80.00 81.82 37.50 100.00 83.33 60.00 100.00 55.56 100.00 17.24

(6)

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Persentase Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu dengan Minimal 2 Puskesmas Tatalaksana Kasus Tatalaksana Kasus Kekerasasan Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasasan terhadap Anak Kekerasasan terhadap Anak terhadap Anak

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29

(3)

Jumlah Kabupaten/Kota

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.13

387

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1,751

83 28 68 51 48 63 22 57 11 19 33 100 25 28 415 19 27 85 90 54 25 44 37 23 11 140 48 16 15 20 17 2 27

(3)

Puskesmas Memiliki Panti Anak Terlantar

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Provinsi

1,003

17 11 68 4 43 45 13 19 9 19 31 67 12 28 324 19 27 59 20 10 37 17 11 4 43 16 20 10 -

(4)

Jumlah

57.28

20.48 39.29 100.00 7.84 89.58 71.43 59.09 33.33 81.82 100.00 93.94 67.00 48.00 100.00 78.07 100.00 100.00 69.41 37.04 22.73 100.00 73.91 100.00 2.86 89.58 100.00 100.00 58.82 -

(5)

Persentase (%)

Puskesmas Membina Panti Anak Terlantar

3,085

111 21 102 68 48 125 28 60 16 52 80 117 33 16 993 23 60 24 180 115 44 84 50 33 18 291 73 22 14 36 21 3 124

(6)

Jumlah Seluruh Panti di Wilayah Kerja

JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DI PANTI ANAK TERLANTAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.14

388 Kubu Raya Kota Banjar Tomohon Pare-Pare

18 Kalimantan Barat

19 Kalimantan Selatan 20 Sulawesi Utara 21 Sulawesi Selatan

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Kab. Karang Asem Lombok Tengah Kupang

15 Bali 16 Nusa Tenggara Barat 17 Nusa Tenggara Timur

Kab. Lampung Utara Kabupaten Bintan Jakarta Timur Bandung Purworejo Kota Blitar Kota Tangerang

Lampung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

14 Banten

8 9 10 11 12 13

7 Bengkulu

Rejang Lebong

Lima Puluh Koto Kota Pekanbaru Kab. Batang Hari Kota Palembang

3 4 5 6

Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan

Kota Medan

2 Sumatera Utara

(3)

Aceh Besar

(2)

(1)

Kabupaten/Kota

Rutan Lhokuga

(5)

Lapas/Rutan Anak

Puskesmas Karang Asem Puskesmas Aik Darek Puskesmas Oesapa Puskesmas Sei Raya Dalam Puskesmas Pelambuan Puskesmas Matani Puskesmas Lampoe

Puskesmas Tanah Tinggi

Puskesmas Kotabumi Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Duren Sawit Puskesmas Ibrahim Adjie Puskesmas Kutoarjo Puskesmas Sananwetan

Puskesmas Curup

Puskesmas Tanjung Pati Puskesmas Harapan Raya Puskesmas Muara Bulian Puskesmas Pakjo

Lapas Anak Martapura Lapas Anak Tomohon Lapas Anak Pare-Pare

Lapas Anak Sungai Raya

Lapas Anak Gianyar Lapak Anak Mataram Lapas Anak Kupang

Lapas Anak Pria Tangerang, Lapas Anak Wanita Tangerang

Lapas Anak Tanjung Pati Lapas Anak Pekanbaru Lapas Anak Muara Bulian Lapas Anak Palembang Lapas Tk 2 Kab. Rejang Lebong Lapas Anak Kotabumi Lapas Barelang Rutan Pondok Bambu Rutan Kebon Waru Lapas Anak Kutoarjo Lapas Anak Blitar

Puskesmas Tanjung Gusta Lapas Anak Medan

Puskesmas Lhokuga

(4)

Puskesmas

PUSKESMAS MEMBINA LAPAS/RUTAN ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

1 Aceh

Provinsi

No

Lampiran 4.15

389

(2)

(1)

1 7 16 94

8 Kalimantan Selatan

9 Kalimantan Timur

10 Sulawesi Selatan Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

10

9

6 Bali

7 Nusa Tenggara Barat

7

5 Banten

12

7

18

7

(3)

Jumlah Kabupaten/Kota

4 Lampung

3 Sumatera Selatan

2 Riau

1 Sumatera Barat

Provinsi

No (4)

529

360

17

1

27

13

11

9

17

7

67

Jumlah Puskesmas

PUSKESMAS MEMBINA KESEHATAN ANAK PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM UKS DI SEKOLAH LUAR BIASA SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

Lampiran 4.16

390

(2)

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (3)

91,535 237,375 80,585 119,097 72,639 172,065 33,268 152,475 27,524 40,440 168,990 926,459 579,085 45,209 548,430 202,523 67,393 100,621 89,930 90,886 44,217 59,523 64,708 39,735 51,603 146,748 42,027 24,803 20,841 34,296 19,510 5,801 20,342 4,420,684

5,199,803

(4)

Jumlah

Ibu Hamil Mendapat Fe3

111,254 303,252 112,597 137,915 80,896 193,705 39,117 189,219 29,823 56,829 165,868 1,037,987 635,386 50,484 654,077 232,256 72,713 119,385 124,980 104,593 38,341 78,537 93,677 47,955 63,498 165,331 55,607 29,830 28,168 41,824 25,538 18,110 61,051

Jumlah Ibu Hamil

CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET BESI (Fe3) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.17

(5)

%

85.0

82.3 78.3 71.6 86.4 89.8 88.8 85.0 80.6 92.3 71.2 101.9 89.3 91.1 89.6 83.8 87.2 92.7 84.3 72.0 86.9 115.3 75.8 69.1 82.9 81.3 88.8 75.6 83.1 74.0 82.0 76.4 32.0 33.3

391

61,495 185,422 37,200 43,953 80,457 13,952 26,882 164,832 470,776

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56,488 119,688 24,124 39,720

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

19

20

21

22

11,026 13,621 45,979 8,296

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua Indonesia

28

29

30

31

32

33

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

23,588

Sulawesi Tenggara

27

51,645 3,488,680

27,587 86,248

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

25

26

93,982

61,989

Nusa Tenggara Barat

18

24,563

52,691

Bali

17

Kalimantan Timur

229,204

Banten

16

Sulawesi Utara

594,626

Jawa Timur

15

23

41,853

DI Yogyakarta

14

24

312,776

Jawa Tengah

13

192,961

173,018

Sumatera Utara

2

(3)

118,039

(2)

Aceh

(1)

Jumlah Bayi 6-11 Bulan

23,171 3,098,246

6,320

-

34,665

18,791

8,484

20,591

80,573

25,091

22,324

70,739

35,865

20,194

95,877

47,343

60,793

51,211

206,814

583,979

41,435

308,833

402,768

145,184

21,844

13,624

71,779

38,990

161,998

32,998

141,844

51,837

152,137

100,152

(4)

Dapat Vitamin A (5)

%

44.87 88.81

76.18

0.00

75.39

137.96

76.94

87.29

93.42

90.95

90.88

75.27

90.29

83.71

80.11

83.81

98.07

97.19

90.23

98.21

99.00

98.74

85.55

88.08

81.26

97.65

89.21

88.71

83.95

88.70

76.50

84.29

87.93

84.85

227,119 17,662,024

72,693

-

165,907

89,776

73,616

209,666

610,891

202,803

138,266

377,428

288,633

143,113

387,533

379,101

376,678

202,613

1,009,805

2,405,679

187,185

2,035,465

3,258,290

664,653

179,795

110,069

576,014

128,380

652,528

261,233

564,447

392,105

945,085

345,456

(6)

93,461 14,475,908

32,473

-

111,667

71,603

56,597

175,466

524,248

177,257

125,040

249,998

252,614

133,990

300,133

322,205

362,353

194,514

680,773

1,838,440

185,581

2,001,682

2,752,071

493,675

123,144

89,567

465,267

108,535

520,947

221,972

448,513

334,830

720,453

306,839

(7)

Jumlah Anak Dapat Vitamin A Balita 12-59 Bulan

Vitamin A Anak Balita 12-59 Bulan

(8)

%

41.15 81.96

44.67

0.00

67.31

79.76

76.88

83.69

85.82

87.40

90.43

66.24

87.52

93.63

77.45

84.99

96.20

96.00

67.42

76.42

99.14

98.34

84.46

74.28

68.49

81.37

80.77

84.54

79.84

84.97

79.46

85.39

76.23

88.82

CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BAYI, ANAK BALITA, DAN BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 Vitamin A Bayi 6-11 Bulan

1

Provinsi

No

Lampiran 4.18

278,764 21,348,295

80,989

149,444

211,886

103,397

84,642

233,254

697,138

256,237

162,829

471,410

328,353

167,237

507,221

435,589

438,667

255,304

1,239,009

3,000,305

229,038

2,348,241

3,729,066

829,485

206,677

124,021

678,772

172,333

845,489

298,433

749,869

453,600

1,118,103

463,495

(9)

Jumlah Balita 6-59 Bulan

116,632 17,675,627

38,793

81,320

146,332

90,394

65,081

196,057

604,821

204,219

147,364

320,737

288,479

154,184

396,010

369,548

423,146

245,725

887,587

2,422,419

227,016

2,310,515

3,154,839

638,859

144,988

103,191

555,328

147,525

682,945

254,970

590,357

386,667

872,590

406,991

(10)

Dapat Vitamin A

Vitamin A Balita 6-59 Bulan

(11)

%

41.84 82.80

47.90

54.42

69.06

87.42

76.89

84.05

86.76

79.70

90.50

68.04

87.86

92.19

78.07

84.84

96.46

96.25

71.64

80.74

99.12

98.39

84.60

77.02

70.15

83.20

81.81

85.60

80.78

85.44

78.73

85.24

78.04

87.81

392

(2)

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

71,573 161,211 66,778 127,696 24,563 29,301 26,961 10,846 60,313 61,001 35,170 114,602 470,776 158,913 26,380 441,875 30,915 58,424 37,703 70,227 8,959 34,246 15,622 18,114 36,939 56,218 22,974 15,910 21,561 8,553 15,678 7,495 2,347,496

(3)

Bayi 0-6 Bulan

27,212 51,943 40,840 58,242 9,151 14,263 17,803 4,399 34,773 34,904 20,744 54,842 161,844 67,863 15,353 285,013 20,693 40,801 22,440 31,573 3,925 16,889 9,519 6,536 11,232 35,365 11,602 10,662 6,996 5,280 7,054 1,542 1,141,298

(4)

Eksklusif

44,361 109,268 25,938 69,454 15,412 15,038 9,158 7,645 25,540 26,097 14,426 59,760 308,932 91,050 11,027 156,862 10,222 17,623 15,263 38,654 5,034 17,357 6,103 11,578 25,707 20,853 11,372 5,248 14,565 3,273 8,624 5,953 1,207,397

(5)

Tidak Eksklusif

38.02 32.22 61.16 45.61 37.26 48.68 66.03 40.56 57.65 57.22 58.98 47.85 34.38 42.70 58.20 64.50 66.94 69.84 59.52 44.96 43.81 49.32 60.93 36.08 30.41 62.91 50.50 67.01 32.45 61.73 44.99 20.57 48.62

(6)

Persentase Mendapat ASI Eksklusif

PERSENTASE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Dki Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

Lampiran 4.19

393

48.67 33.73

42.18

5 Kepulauan Riau

43.94

37.46 43.59

39.30 44.86

8 Kepulauan Bangka Belitung

9 Bengkulu

45.42 34.55 26.80

40.26 33.20

12 Jawa Barat

13 Banten

28.22

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesra 2011

35.48

43.58

33 Papua Barat

Indonesia

32.20 43.05

31 Maluku Utara

32 Papua

38.41

30 Maluku

45.96

56.49 32.81

41.75 44.44

26 Sulawesi Tengah

27 Sulawesi Selatan

28 Sulawesi Barat

25.21

29 Sulawesi Tenggara

48.33

42.07

24 Sulawesi Utara

25 Gorontalo

33.12

38.78

33.26

53.72

33.97

37.14

40.72

35.48

33.04

40.92

43.66

35.43 42.47

22 Kalimantan Selatan

42.64

33.58

23 Kalimantan Timur

29.56 38.68

20 Kalimantan Barat

67.33 53.76

59.39 54.50

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur

21 Kalimantan Tengah

28.38

30.74 26.75

16 Jawa Timur

17 Bali

41.97

21.35 45.61

14 Jawa Tengah

15 D.I. Yogyakarta

35.43

36.56 30.73

10 Lampung

11 Dki Jakarta

41.26

41.01

41.35 41.24

6 Jambi

7 Sumatera Selatan

38.46

40.83 35.44

32.64

40.42

3 Sumatera Barat

(4)

Perempuan

4 Riau

33.13

2 Sumatera Utara

(3)

38.39

(2)

(1)

Laki-laki

Perkotaan

(5)

37.08

39.24

48.34

32.99

37.77

36.60

50.94

46.23

37.41

38.60

38.96

33.01

40.16

43.64

55.60

56.62

30.48

16.52

38.53

38.47

49.69

39.94

43.14

30.19

59.05

59.58

22.76

28.43

53.39

27.78

29.60

38.20

0.00

34.50

47.46

35.28

43.80

38.39

31.48

41.34

44.52

36.15

28.73

28.98

(6)

Laki-laki

41.52

43.02

34.35

40.56

28.96

54.17

63.40

27.53

32.08

43.95

23.96

33.88

42.82

33.04

40.22

41.58

40.23

41.12

37.57

45.36

36.81

42.36

32.90

39.43

Laki-laki + Perempuan (7)

38.63

39.94

40.52

35.97

38.32

39.72

63.87

52.68

35.76

16.29

42.81

50.16

33.29

44.70

31.10

58.90

61.74

25.44

32.07

51.54

29.89

33.76

0.00 37.93

36.25

50.28

35.99

45.31

41.16

17.83

42.96

44.81

40.61

27.54

Perempuan

Perdesaan

(8)

38.00

39.26

39.66

34.42

39.25

41.81

59.40

54.64

33.03

16.41

40.52

49.91

36.77

43.94

30.64

58.98

60.64

24.12

30.19

52.35

28.86

31.59

38.07

0.00

35.36

48.85

35.62

44.51

39.74

24.79

42.12

44.66

38.16

28.13

Laki-laki + Perempuan (9)

36.46

40.27

39.96

32.79

39.51

40.78

55.78

52.09

33.14

19.31

40.11

45.12

38.05

41.56

29.99

58.12

59.51

25.26

29.54

48.06

24.82

31.95

39.55

30.73

35.01

46.57

37.24

42.89

39.27

40.24

38.93

43.12

34.70

31.49

Laki-laki (10)

38.70

38.09

44.21

35.46

37.87

39.99

59.44

51.23

35.69

21.89

41.93

46.07

33.22

44.03

30.30

57.94

64.07

27.19

32.78

45.91

28.56

34.29

42.96

35.43

38.25

46.41

38.52

43.58

38.90

43.09

41.24

44.46

36.61

31.34

Perempuan

(11)

37.55

39.25

41.92

34.04

38.69

40.41

57.52

51.67

34.39

20.53

40.98

45.56

35.77

42.79

30.14

58.04

61.77

26.20

31.09

47.00

26.68

33.12

41.22

33.04

36.63

46.49

37.85

43.23

39.09

41.64

40.02

43.76

35.58

31.42

Laki-laki + Perempuan

Perkotaan + Perdesaan

PERSENTASE ANAK USIA 2 - 4 TAHUN YANG MENDAPAT ASI EKSLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2011

1 Aceh

Provinsi

No

Lampiran 4.20

394

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Provinsi

No

Lampiran 4.21

21,665,641

446,160 1,313,418 502,996 699,641 312,855 770,206 155,808 787,235 136,998 230,089 829,479 4,008,221 2,579,061 183,327 2,811,517 1,110,750 207,288 476,771 462,934 420,565 181,635 347,980 345,079 191,483 301,849 634,592 264,666 94,899 118,903 208,591 119,769 65,674 345,202

(3)

Jumlah Balita

16,266,768

297,220 995,333 366,484 424,812 232,672 573,865 107,822 589,434 83,368 137,441 442,056 3,352,089 2,118,197 144,751 2,469,561 764,607 169,413 379,653 363,883 242,871 103,203 248,953 211,705 144,479 179,890 466,645 164,760 76,913 87,301 125,573 62,834 32,098 106,882

(4)

Jumlah (5)

75.1

66.6 75.8 72.9 60.7 74.4 74.5 69.2 74.9 60.9 59.7 53.3 83.6 82.1 79.0 87.8 68.8 81.7 79.6 78.6 57.7 56.8 71.5 61.3 75.5 59.6 73.5 62.3 81.0 73.4 60.2 52.5 48.9 31.0

Cakupan (%)

Balita Ditimbang (D/S)

CAKUPAN BALITA DITIMBANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

395

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(2)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

42,702

617 670 539 65 122 178 151 202 133 284 1,147 6,762 2,972 451 10,848 5,063 79 556 3,594 193 55 124 384 73 304 408 273 961 581 316 87 1,605 2,905

(3)

Kasus Gizi Buruk Ditemukan

42,702

617 670 539 65 122 178 151 202 133 284 1,147 6,762 2,972 451 10,848 5,063 79 556 3,594 193 55 124 384 73 304 408 273 961 581 316 87 1,605 2,905

(4)

Kasus Gizi Buruk Dirawat

Kasus Gizi Buruk Mendapat Perawatan

KASUS GIZI BURUK DITEMUKAN DAN MENDAPAT PERAWATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.22

%

100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(5)

396

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua Indonesia

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Update sampai dengan 16 Maret 2013

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

19

Nusa Tenggara Barat

20

Bali

Jawa Barat

12

18

DKI Jakarta

11

17

Kepulauan Riau

10

Banten

Kepulauan Bangka Belitung

9

Jawa Timur

Lampung

8

16

Bengkulu

7

15

Sumatera Selatan

6

Jawa Tengah

Jambi

5

DI Yogyakarta

Riau

4

13

Sumatera Barat

3

14

Aceh

Sumatera Utara

1

(2)

(1)

2

Provinsi

No

Lampiran 4.23

%

75.2 99.6

4,649,490

78.7

90.7

90.6

77.2

93.1

90.0

98.9

93.0

104.9

88.4

75.9

103.1

92.1

86.6

101.9

99.0

99.3

105.4

104.9

102.9

110.3

92.6

90.7

97.8

97.7

88.4

105.7

112.7

89.8

86.6

94.6

92.8

(4)

37,149

15,702

22,765

34,778

21,668

20,734

50,999

162,234

53,712

42,838

74,385

59,099

46,152

83,434

104,793

104,016

66,958

215,880

610,104

48,649

578,687

936,361

159,844

42,003

27,251

156,721

32,782

170,505

76,547

122,608

92,495

285,378

92,259

(3)

Jumlah

BCG %

98.2

64,249

3,999,095

21,391

85.6

43.3

38.1

66.1

16,598 7,607

56.1

64.3

76.8

46.8

87.7

57.0

21,511

18,029

17,086

26,539

143,784

32,932

76.6

64.6

54,324 31,257

62.6

60.3

58.8

60.9

98.2

95.0

48,738

26,967

53,268

73,707

100,244

89.9

568,304 195,437

101.2

97.4

99.9

74.9

79.9

92.7

46,931

547,822

848,501

129,272

37,017

25,842

79.4

65.7

24,378 127,247

88.6

102.4

67.1

72.7

76.7

77.5

(6)

142,952

69,545

91,561

77,600

231,454

77,001

(5)

Jumlah

HB0

4,666,803

38,518

15,584

22,568

36,182

22,026

21,018

50,905

162,460

53,756

42,938

75,234

60,257

45,763

83,759

105,587

110,127

67,248

217,039

614,338

47,008

574,609

930,930

162,494

43,719

27,439

159,091

32,962

173,054

74,584

124,103

91,555

288,283

91,665

(7)

Jumlah

103.0

80.3

81.4

93.6

98.2

81.8

98.3

93.5

103.2

97.0

108.4

91.2

80.6

104.3

96.3

90.9

112.3

101.4

104.0

108.3

103.5

104.2

113.0

96.1

97.3

101.5

103.3

92.5

111.7

113.2

93.7

89.3

99.5

94.1

(8)

%

DPT/HB1

4,570,155

34,231

13,849

21,663

33,593

21,359

20,455

49,073

159,393

51,011

41,814

72,658

56,964

44,236

80,369

99,338

109,466

65,307

209,417

612,487

46,091

573,609

916,798

160,869

42,535

25,835

159,098

32,012

169,334

74,299

119,928

87,006

279,231

86,827

(9)

Jumlah

100.9

71.4

72.3

89.9

91.2

79.3

95.7

90.1

101.2

92.0

105.5

88.1

76.2

100.8

92.4

85.5

111.7

98.5

100.4

108.0

101.4

104.1

111.3

95.1

94.7

95.6

103.3

89.9

109.3

112.8

90.6

84.9

96.4

89.1

(10)

%

DPT/HB3

CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

4,570,535

34,812

14,006

21,893

33,174

21,724

20,688

49,697

156,610

50,716

41,867

72,845

56,991

43,672

80,003

97,019

109,439

65,522

209,423

614,485

45,592

583,171

914,068

159,381

42,632

25,981

158,207

31,498

168,915

74,885

120,506

85,689

276,538

88,886

(11)

Jumlah

Polio 4 %

100.9

72.6

73.1

90.8

90.0

80.6

96.8

91.3

99.4

91.5

105.7

88.3

76.2

99.5

91.9

83.5

111.6

98.8

100.4

108.3

100.3

105.8

111.0

94.2

94.9

96.1

102.8

88.4

109.1

113.7

91.0

83.6

95.5

91.3

(12)

4,498,419

35,603

13,935

20,801

33,745

21,133

19,946

48,244

156,723

50,506

41,153

71,576

56,041

42,224

78,151

97,872

108,223

65,080

204,821

598,206

46,350

564,918

908,923

150,989

40,711

25,819

156,662

32,464

168,681

74,593

119,264

84,502

273,524

87,036

(13)

Jumlah

Campak %

99.3

74.3

72.7

86.3

91.6

78.5

93.3

88.6

99.5

91.1

103.9

86.8

75.0

96.2

89.8

84.2

110.4

98.2

98.2

105.5

102.0

102.5

110.3

89.3

90.6

95.5

101.8

91.1

108.9

113.2

90.1

82.4

94.4

89.4

(14)

3,929,748

21,919

9,236

16,859

13,436

18,814

19,474

46,820

139,828

42,389

29,245

54,850

53,832

37,838

73,631

63,247

105,320

44,431

190,546

479,430

43,377

496,990

841,379

135,572

36,792

25,423

151,936

32,380

144,500

61,862

97,560

79,118

234,805

86,909

(15)

Jumlah

86.8

45.7

48.2

69.9

36.5

69.8

91.1

86.0

88.8

76.5

73.8

66.5

72.0

86.2

84.6

54.4

107.4

67.0

91.3

84.5

95.5

90.2

102.1

80.1

81.9

94.0

98.7

90.9

93.3

93.9

73.7

77.2

81.1

89.2

(16)

%

Imunisasi Dasar Lengkap*

397

346

2,247

1,417 1,546

23 Kalimantan Timur

24 Sulawesi Utara

54,689

967 1,253 3,380 78,392

31 Maluku Utara

32 Papua Barat

33 Papua

Update sampai dengan 17 Mei 2013

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

782

893

30 Maluku 265

499

579

235

558

29 Sulawesi Barat

399

606

768

2,459

1,189

1,097

828

1,377

1,012

1,161

2,194

823

712

986

6,842

432

7,886

4,754

267

222

311

1,008

1,114

2,559

1,116

935

3,284

4,150

2,444

(4)

Desa UCI

28 Gorontalo

1,989

1,958

22 Kalimantan Selatan

27 Sulawesi Tenggara

1,479

21 Kalimantan Tengah

1,710

1,858

20 Kalimantan Barat

2,941

2,813

19 Nusa Tenggara Timur

25 Sulawesi Tengah

897

18 Nusa Tenggara Barat

26 Sulawesi Selatan

715

17 Bali

8,505 1,454

438

14 DI Yogyakarta

15 Jawa Timur

8,559

13 Jawa Tengah

16 Banten

267 5,877

11 DKI Jakarta

12 Jawa Barat

333

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

8

9

1,461

3,103

1,329

1,642

3,437

5,978

6,436

(3)

Jumlah Desa

Tahun 2009

69.76

23.14

21.15

51.60

64.84

42.11

65.84

38.61

83.61

69.53

70.96

58.43

70.33

68.42

62.49

78.00

91.75

99.58

67.81

80.45

98.63

92.14

80.89

100.00

66.67

89.88

44.86

76.25

82.47

83.97

56.94

95.55

69.42

37.97

(5)

%

75,990

1,060

1,106

1,033

953

604

622

2,028

2,947

1,778

1,395

1,417

1,983

1,492

1,873

2,817

911

716

1,510

8,507

438

8,287

5,880

267

351

359

2,401

1,463

3,108

1,363

1,642

3,437

5,771

6,471

(6)

Jumlah Desa

57,226

635

443

523

696

396

382

1,422

2,420

1,063

898

895

1,382

1,160

1,134

1,916

844

714

1,238

6,453

438

7,791

4,858

265

223

329

2,048

1,143

2,637

1,215

925

3,335

3,997

3,408

(7)

Desa UCI

Tahun 2010

75.31

59.91

40.05

50.63

73.03

65.56

61.41

70.12

82.12

59.79

64.37

63.16

69.69

77.75

60.54

68.02

92.65

99.72

81.99

75.86

100.00

94.01

82.62

99.25

63.53

91.64

85.30

78.13

84.85

89.14

56.33

97.03

69.26

52.67

(8)

%

76,782

1,360

501

1,066

955

603

622

2,092

2,960

1,817

1,673

1,438

1,981

1,510

1,896

2,832

951

716

1,535

8,507

438

8,573

5,893

267

351

359

2,462

1,347

3,105

1,380

1,647

3,760

5,734

6,451

(9)

Jumlah Desa

56,941

745

259

670

718

409

317

1,492

2,507

1,365

1,243

947

1,416

1,136

1,342

2,051

893

679

1,189

4,645

438

8,254

4,653

266

275

322

2,182

1,077

2,730

1,310

1,123

3,256

3,012

4,020

(10)

Desa UCI

Tahun 2011

74.16

54.78

51.70

62.85

75.18

67.83

50.96

71.32

84.70

75.12

74.30

65.86

71.48

75.23

70.78

72.42

93.90

94.83

77.46

54.60

100.00

96.28

78.96

99.63

78.35

89.69

88.63

79.96

87.92

94.93

68.18

86.60

52.53

62.32

(11)

%

80,026

2,435

1,419

1,073

1,090

645

728

2,136

2,984

1,844

1,708

1,348

1,979

1,527

1,973

2,952

1,107

716

1,542

8,515

438

8,555

5,918

267

356

367

2,503

1,504

3,188

1,381

1,681

3,827

5,823

6,497

(12)

Jumlah Desa

CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2009-2012

10 Kepulauan Riau

Sumatera Selatan

Bengkulu

6

7

Riau

Jambi

4

Sumatera Barat

3

5

Aceh

Sumatera Utara

1

(2)

(1)

2

Provinsi

No

Lampiran 4.24

2,598

1,535

1,247

879

1,330

1,112

1,387

2,150

986

675

1,343

7,298

438

8,454

5,427

267

284

349

2,252

1,217

2,892

1,276

1,146

3,483

3,991

4,508

63,474

403

420

752

774

486

488

1,627

(13)

Desa UCI

Tahun 2012 %

79.3

16.6

29.6

70.1

71.0

75.3

67.0

76.2

87.1

83.2

73.0

65.2

67.2

72.8

70.3

72.8

89.1

94.3

87.1

85.7

100.0

98.8

91.7

100.0

79.8

95.1

90.0

80.9

90.7

92.4

68.2

91.0

68.5

69.4

(14)

398

4.0

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

8

9

1.4 4.5 4.0

16 Banten

17 Bali

18 Nusa Tenggara Barat

5.8 6.8 (1.5) 3.4 7.2 19.8 16.1

27 Sulawesi Tenggara

28 Gorontalo

29 Sulawesi Barat

30 Maluku

31 Maluku Utara

32 Papua Barat

33 Papua

Update sampai dengan 16 Maret 2013

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012

6.0

4.2

26 Sulawesi Selatan

Indonesia

11.0

25 Sulawesi Tengah

4.3

23 Kalimantan Timur 10.6

7.0

22 Kalimantan Selatan

24 Sulawesi Utara

3.3

21 Kalimantan Tengah

20 Kalimantan Barat

3.1

3.7

5.4

4.3

5.3

14.2

19.9

9.2

1.7

9.8

6.0

6.4

5.4

9.2

8.9

7.1

6.2

5.0

4.7

5.9

15 Jawa Timur

(0.8)

13.1

(0.8)

14 DI Yogyakarta

3.2

4.7

8.2

9.6

7.5

2.7

4.9

4.4

5.2

6.7

7.8

4.4

13.3

11.6

4.3

13 Jawa Tengah

(4)

2008

22.7

5.7

12 Jawa Barat

19 Nusa Tenggara Timur

0.6

10.7

17.8

11 DKI Jakarta

10 Kepulauan Riau

(1.1)

Bengkulu

7

6.9

7.8

Jambi

7.2

Sumatera Selatan

Riau

4

15.0

0.2

21.6

5

Sumatera Barat

3

(3)

2007 (5)

2009

5.2

3.8

6.3

3.3

15.8

12.2

2.8

9.5

4.1

7.0

4.3

7.3

5.7

5.5

8.3

1.2

4.0

2.1

6.2

4.3

(1.0)

4.2

4.3

6.9

5.5

3.9

9.1

3.0

5.8

3.6

7.8

8.9

5.3

6.7

(6)

4.6

9.4

11.6

8.6

6.2

2.0

4.8

11.1

4.9

7.4

5.6

5.8

7.7

3.9

6.5

2.5

4.3

2.9

3.5

4.8

0.4

3.7

5.1

7.8

2.9

1.4

1.9

0.9

2.9

0.0

3.7

10.1

3.3

7.8

DPT/HB(1)-Campak

2010

(7)

3.4

5.9

6.0

4.3

5.8

4.1

5.0

4.9

1.8

3.5

4.2

2.4

1.8

1.9

2.5

1.8

1.8

3.8

0.7

4.3

1.9

2.0

2.4

6.3

4.8

6.5

3.3

18.0

12.9

6.4

7.9

4.4

0.5

2.6

9.5

5.6

3.2

6.1

6.2

4.4

4.4

3.9

7.9

7.2

4.7

5.1

6.8

6.3

2.9

5.8

5.3

-0.8

3.5

3.3

4.6

9.1

7.4

4.5

2.6

2.1

2.1

5.4

5.6

3.9

7.7

2.6

(8)

DPT/HB(1)Campak

0.7

10.8

DPT/HB(1) DPT/HB(3)

Tahun

(9)

2011 DPT/HB(1) DPT/HB(3)

9.2

2.2

4.8

4.9

4.1

6.6

6.9

5.1

7.8

1.3

3.1

4.3

2.6

0.6

1.3

2.3

2.6

4.8

5.4

1.0

3.2

1.4

2.2

4.2

3.6

3.7

6.1

3.1

12.0

11.2

6.4

7.2

2.3

-0.9

DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2007-2012

6

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 4.25

(10)

7.8

6.7

4.1

5.1

5.2

3.5

6.0

4.2

4.9

7.0

7.7

6.7

7.3

1.7

3.2

5.6

2.6

1.4

1.7

2.4

7.1

6.9

5.9

1.5

1.5

2.5

0.0

3.9

7.7

5.1

5.0

2012

3.6

7.6

10.6

DPT/HB(1)Campak

(11)

2.1

11.1

11.1

4.0

7.2

3.0

2.7

3.6

1.9

5.1

2.6

3.4

5.5

3.3

4.0

5.9

0.6

2.9

3.5

0.3

2.0

0.2

1.5

1.0

2.7

5.8

0.0

2.9

2.1

0.4

3.4

5.0

3.1

5.3

DPT/HB(1) DPT/HB(3)

399

Papua Barat

Papua

32

33

Update sampai dengan 16 Maret 2013

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Maluku

Maluku Utara

Sulawesi Barat

29

30

Gorontalo

28

31

Sulawesi Tenggara

Kalimantan Barat

20

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Timur

19

27

Nusa Tenggara Barat

26

Bali

17

18

Sulawesi Tengah

Banten

16

25

Jawa Timur

15

Sulawesi Utara

DI Yogyakarta

14

Kalimantan Timur

Jawa Tengah

13

24

Jawa Barat

12

23

DKI Jakarta

11

Kalimantan Tengah

Kepulauan Riau

10

Kalimantan Selatan

Kepulauan Bangka Belitung

9

21

Lampung

8

22

Sumatera Selatan

Jambi

5

Bengkulu

Riau

4

6

Sumatera Barat

3

7

Aceh

Sumatera Utara

1

(2)

(1)

2

Provinsi

No

Lampiran 4.26

5,136,041

54,349

21,942

27,609

42,207

30,857

24,487

62,363

180,414

63,498

44,913

92,530

85,647

49,231

99,674

133,133

112,295

74,404

239,027

636,456

59,176

618,598

933,856

189,828

50,931

30,649

176,364

40,808

177,433

74,687

150,110

117,429

331,834

109,302

(3)

Jumlah Ibu Hamil

2,213,198

3,598

4,526

14,544

19,390

15,737

15,454

22,201

101,820

24,584

37,273

14,555

32,479

35,440

18,522

15,860

109,846

2,108

118,316

14,124

2,524

174,703

794,347

44,714

20,087

7,304

64,995

28,709

161,056

57,036

30,733

34,995

131,034

40,584

(4)

Jumlah

TT1

43.09

6.62

20.63

52.68

45.94

51.00

63.11

35.60

56.44

38.72

82.99

15.73

37.92

71.99

18.58

11.91

97.82

2.83

49.50

2.22

4.27

28.24

85.06

23.56

39.44

23.83

36.85

70.35

90.77

76.37

20.47

29.80

39.49

37.13

(5)

%

2,074,929

2,803

3,644

12,907

17,124

13,393

13,171

19,366

92,137

21,999

36,429

13,457

30,631

32,444

18,199

14,875

105,931

1,723

110,239

19,091

3,036

185,007

728,634

40,658

18,342

7,019

62,905

26,999

154,275

53,047

30,707

33,753

112,027

38,957

(6)

Jumlah

TT2

40.40

5.16

16.61

46.75

40.57

43.40

53.79

31.05

51.07

34.65

81.11

14.54

35.76

65.90

18.26

11.17

94.33

2.32

46.12

3.00

5.13

29.91

78.02

21.42

36.01

22.90

35.67

66.16

86.95

71.03

20.46

28.74

33.76

35.64

(7)

%

574,981

870

2,744

3,054

2,543

1,691

1,898

7,642

15,394

6,478

2,506

7,406

6,006

2,275

6,504

7,775

0

3,743

39,721

24,310

10,096

107,428

123,297

25,551

6,391

7,160

28,541

999

0

9,918

27,266

16,405

50,372

18,997

(8)

Jumlah

TT3

11.20

1.60

12.51

11.06

6.03

5.48

7.75

12.25

8.53

10.20

5.58

8.00

7.01

4.62

6.53

5.84

0.00

5.03

16.62

3.82

17.06

17.37

13.20

13.46

12.55

23.36

16.18

2.45

0.00

13.28

18.16

13.97

15.18

17.38

(9)

%

506,065

482

1,693

2,004

1,549

640

1,037

5,684

11,493

5,123

1,294

6,372

3,576

947

4,763

5,279

0

21,548

27,244

43,403

9,650

99,550

80,233

38,533

4,163

5,105

27,673

246

0

6,891

25,292

13,632

38,538

12,428

(10)

Jumlah

Ibu Hamil Diimunisasi TT4

CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

9.85

0.89

7.72

7.26

3.67

2.07

4.23

9.11

6.37

8.07

2.88

6.89

4.18

1.92

4.78

3.97

0.00

28.96

11.40

6.82

16.31

16.09

8.59

20.30

8.17

16.66

15.69

0.60

0.00

9.23

16.85

11.61

11.61

11.37

(11)

%

500,417

534

1,691

1,963

1,235

711

795

5,267

16,549

4,721

1,018

5,707

2,585

655

4,558

5,126

0

47,402

23,665

59,643

7,457

80,984

72,982

41,591

3,927

3,966

23,096

298

0

4,613

21,554

10,463

31,613

14,048

(12)

Jumlah

TT5

9.74

0.98

7.71

7.11

2.93

2.30

3.25

8.45

9.17

7.43

2.27

6.17

3.02

1.33

4.57

3.85

0.00

63.71

9.90

9.37

12.60

13.09

7.82

21.91

7.71

12.94

13.10

0.73

0.00

6.18

14.36

8.91

9.53

12.85

(13)

%

3,656,393

4,689

9,772

19,928

22,451

16,435

16,901

37,959

135,573

38,321

41,247

32,942

42,798

36,321

34,024

33,055

105,931

74,416

200,869

146,447

30,239

472,969

1,005,146

146,333

32,823

23,250

142,215

28,543

154,275

74,469

104,819

74,253

232,550

84,430

(14)

Jumlah

%

71.19

8.63

44.54

72.18

53.19

53.26

69.02

60.87

75.15

60.35

91.84

35.60

49.97

73.78

34.14

24.83

94.33

100.02

84.04

23.01

51.10

76.46

107.63

77.09

64.45

75.86

80.64

69.94

86.95

99.71

69.83

63.23

70.08

77.24

(15)

TT2+

400

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

16

17

18

19

20

21

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013 Update sampai dengan 16 Maret 2013

Indonesia

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

24

Kalimantan Timur

Jawa Timur

15

23

DI Yogyakarta

14

Kalimantan Selatan

Jawa Tengah

13

22

Jawa Barat

8

DKI Jakarta

Bengkulu

Lampung

7

12

Sumatera Selatan

6

11

Jambi

5

Kepulauan Riau

Riau

4

Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera Barat

3

9

Sumatera Utara

10

Aceh

2

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 4.27

106,526

26,341

11,678

28,523

22,211

30,096

24,758

61,384

179,871

71,129

43,723

89,551

83,492

44,679

126,454

154,998

108,493

69,995

218,344

639,166

49,634

568,963

899,267

158,529

37,883

29,562

171,126

42,633

187,044

76,146

146,380

116,762

332,138

4,957,479

(3)

Kelas 1 Campak 106,526

26,341

11,678

28,523

22,211

30,096

24,758

61,384

179,871

71,129

43,723

89,551

84,659

52,679

126,454

154,998

108,493

69,995

218,344

639,166

50,121

604,021

850,456

158,820

37,883

29,562

170,117

42,633

187,044

76,146

146,380

116,517

332,138

4,699,971

22,922

8,335

26,523

13,076

30,288

24,302

55,488

175,742

69,381

42,988

81,981

80,498

56,238

116,132

134,390

103,438

69,755

220,949

630,568

50,954

576,328

801,844

147,625

36,977

26,196

167,147

41,264

172,603

75,094

140,827

114,639

287,848

97,632

(5)

Kelas 2

Sasaran

4,952,417

(4)

Kelas 1 DT

4,703,129

22,299

7,110

25,812

12,908

31,266

24,143

53,729

177,552

68,035

44,311

86,645

79,953

55,533

111,401

134,390

104,409

72,152

224,357

658,312

50,773

574,316

793,819

142,450

34,148

26,622

164,713

39,995

172,440

74,391

137,037

114,702

282,898

100,509

(6)

Kelas 3

9,561,105

45,221

15,445

52,335

25,984

61,554

48,445

109,217

353,294

137,416

87,298

168,626

160,451

111,771

227,533

273,154

207,847

141,907

445,306

1,288,880

101,727

1,193,289

1,701,497

290,075

71,125

52,818

331,860

81,259

345,043

149,485

277,864

229,341

575,897

198,141

(7)

Kelas 2+3

4,551,877

11,585

8,654

26,812

18,849

27,991

22,198

55,267

153,747

66,410

40,099

81,348

80,008

41,602

117,798

90,032

100,838

69,300

215,440

623,859

48,103

562,774

827,098

146,950

35,863

26,583

166,621

40,711

176,423

73,604

138,802

106,892

255,478

94,138

(8)

Jumlah (9)

%

91.8

44.0

74.1

94.0

84.9

93.0

89.7

90.0

85.5

93.4

91.7

90.8

95.8

93.1

93.2

58.1

92.9

99.0

98.7

97.6

96.9

98.9

92.0

92.7

94.7

89.9

97.4

95.5

94.3

96.7

94.8

91.5

76.9

88.4

Campak (Kelas 1)

4,545,682

21,605

9,633

26,766

20,871

27,855

20,386

56,021

166,159

66,425

39,538

78,795

80,876

52,422

93,822

90,139

100,812

69,318

205,588

624,043

48,917

597,964

766,672

147,351

36,604

19,568

167,566

39,844

168,072

74,038

137,322

109,677

285,729

95,284

(10)

Jumlah (11)

%

DT (Kelas 1)

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

91.7

82.0

82.5

93.8

94.0

92.6

82.3

91.3

92.4

93.4

90.4

88.0

95.5

99.5

74.2

58.2

92.9

99.0

94.2

97.6

98.6

99.0

90.1

92.8

96.6

66.2

97.9

93.5

89.9

97.2

93.8

94.1

86.0

89.4

4,412,458

20,116

5,906

25,158

11,858

27,634

19,949

51,109

165,945

66,001

39,283

72,818

76,197

52,788

100,910

79,101

94,355

69,368

183,873

614,622

49,953

605,903

775,115

136,555

35,118

18,072

164,524

38,390

153,947

72,818

132,074

107,399

257,428

88,173

(12)

93.0

89.2

97.0

93.8

93.7

89.4

90.3

93.9

87.8

70.9

94.9

90.7

91.2

82.1

92.1

94.4

95.1

91.4

88.8

94.7

93.9

86.9

58.9

91.2

99.4

83.2

97.5

98.0

105.1

96.7

92.5

95.0

69.0

98.4

(13)

%

Td (Kelas 2) Jumlah

4,454,595

19,215

5,714

23,956

12,064

28,591

20,058

49,167

163,274

65,028

40,268

72,592

76,197

49,220

98,354

79,101

95,310

71,602

212,448

640,610

49,869

605,903

780,724

140,775

32,828

16,142

161,596

37,118

154,083

72,748

129,349

107,081

253,113

90,499

(14)

60.6

98.1

92.8

89.4

97.8

94.4

93.4

89.5

90.0

94.7

86.2

80.4

92.8

93.5

91.4

83.1

91.5

92.0

95.6

90.9

83.8

95.3

88.6

88.3

58.9

91.3

99.2

94.7

97.3

98.2

105.5

98.4

98.8

96.1

(15)

%

Td (Kelas 3) Jumlah

8,929,760

39,331

11,619

49,114

23,922

56,225

40,007

100,276

329,219

131,029

79,551

145,410

152,393

102,008

199,264

158,201

189,665

140,970

396,321

1,255,232

99,822

1,211,805

1,564,000

277,330

67,946

34,214

326,120

75,508

308,030

145,566

261,423

214,480

565,087

178,672

(16)

91.9

96

95.5

64.8

98.3

92.9

89.3

97.4

94.1

93.5

98.1

90.2

93.4

87.0

75.2

93.8

92.1

91.3

82.6

91.8

93.2

95.4

91.1

86.2

95.0

91.3

87.6

57.9

91.3

99.3

89.0

97.4

98.1

101.6

(17)

%

Td (Kelas 2+3) Jumlah

401

Bengkulu

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

8

9

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

20

21

22

23

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

29

30

31

32

33

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013 Update sampai dengan 16 Maret 2013

Indonesia

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

27

28

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Timur

19

26

Nusa Tenggara Barat

18

Sulawesi Utara

Bali

17

Sulawesi Tengah

Banten

16

24

Jawa Timur

15

25

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

13

14

Jawa Barat

Sumatera Selatan

6

7

12

Jambi

5

Kepulauan Riau

Riau

4

DKI Jakarta

Sumatera Barat

3

10

Sumatera Utara

11

Aceh

2

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 4.28

4,496 2,634,773

51,472,069

5,166

16,836

31,004

15,894

17,739

22,201

112,557

25,224

39,671

22,710

47,477

42,004

25,460

18,027

109,846

2,123

135,018

32,622

6,013

359,121

794,347

37,959

26,689

8,175

78,194

30,807

161,056

66,877

37,269

44,455

175,536

82,200

(4)

Jumlah

722,055

177,480

229,825

324,438

251,153

229,151

494,599

1,731,936

565,677

451,712

837,510

834,350

507,237

949,829

930,550

1,040,152

825,027

2,595,078

7,632,356

698,647

6,371,904

9,421,228

2,436,343

477,051

278,652

1,624,163

386,017

1,667,143

715,455

1,319,624

979,910

2,739,945

1,025,872

(3)

Jumlah WUS TT1

5.12

0.62

2.91

7.33

9.56

6.33

7.74

4.49

6.50

4.46

8.78

2.71

5.69

8.28

2.68

1.94

10.56

0.26

5.20

0.43

0.86

5.64

8.43

1.56

5.59

2.93

4.81

7.98

9.66

9.35

2.82

4.54

6.41

8.01

(5)

%

2,421,073

3,379

4,548

15,063

27,600

13,432

14,186

19,366

94,704

22,165

37,115

19,861

38,927

35,464

24,444

16,659

105,931

1,741

129,770

52,711

4,954

332,124

728,634

34,513

21,911

7,882

73,310

28,138

154,275

58,584

35,693

38,374

152,619

72,996

(6)

Jumlah

TT2

4.70

0.47

2.56

6.55

8.51

5.35

6.19

3.92

5.47

3.92

8.22

2.37

4.67

6.99

2.57

1.79

10.18

0.21

5.00

0.69

0.71

5.21

7.73

1.42

4.59

2.83

4.51

7.29

9.25

8.19

2.70

3.92

5.57

7.12

(7)

%

991,634

1,277

3,842

5,521

9,428

1,720

2,577

7,642

17,567

6,537

2,839

13,581

8,240

2,587

13,950

9,358

0

5,074

64,216

91,589

21,500

315,273

123,297

21,130

8,093

8,432

37,214

1,493

0

11,267

33,471

21,702

77,221

43,996

(8)

1.93

0.18

2.16

2.40

2.91

0.68

1.12

1.55

1.01

1.16

0.63

1.62

0.99

0.51

1.47

1.01

0

0.62

2.47

1.20

3.08

4.95

1.31

0.87

1.70

3.03

2.29

0.39

0

1.57

2.54

2.21

2.82

4.29

(9)

1,017,903

680

2,521

3,521

6,542

663

1,234

5,684

12,921

5,148

1,488

12,317

4,471

1,175

11,646

6,582

0

22,770

50,825

175,966

11,985

369,189

80,233

32,308

5,411

6,312

36,494

1,148

0

7,734

28,913

18,504

60,588

32,930

(10)

Wanita Usia Subur Diimunisasi TT3 Jumlah % Jumlah

CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

TT4

1.98

0.09

1.42

1.53

2.02

0.26

0.54

1.15

0.75

0.91

0.33

1.47

0.54

0.23

1.23

0.71

0

2.76

1.96

2.31

1.72

5.79

0.85

1.33

1.13

2.27

2.25

0.30

0

1.08

2.19

1.89

2.21

3.21

(11)

%

1,211,615

1,188

2,339

3,130

5,049

744

923

5,267

21,800

4,744

1,159

11,297

3,214

853

9,943

5,966

0

50,166

47,922

254,390

8,647

492,033

72,982

35,451

5,225

4,676

30,413

724

0

5,262

24,460

17,949

51,355

32,344

(12)

Jumlah

TT5 %

2.35

0.16

1.32

1.36

1.56

0.30

0.40

1.06

1.26

0.84

0.26

1.35

0.39

0.17

1.05

0.64

0

6.08

1.85

3.33

1.24

7.72

0.77

1.46

1.10

1.68

1.87

0.19

0

0.74

1.85

1.83

1.87

3.15

(13)

402

(2)

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

Lampiran 4.29

503

(3)

Jumlah Layanan 7 38 2 11 4 17 2 7 4 9 48 72 22 12 34 17 29 6 14 12 5 7 16 5 4 18 3 1 2 7 3 13 52

1,985 23,032 1,895 11,696 3,029 9,984 1,137 7,326 2,917 18,643 44,379 17,705 9,844 3,243 34,908 4,152 14,182 4,421 3,309 8,988 887 1,862 12,846 4,132 1,798 12,032 2,763 249 487 6,505 1,191 8,469 40,637 320,633

(4)

Jumlah Klien Berkunjung

279,389

(5)

1,616 22,931 1,619 11,690 3,029 9,982 1,153 7,380 2,674 11,147 23,248 17,586 9,839 4,215 34,861 4,088 12,602 4,419 2,741 8,958 885 1,419 12,316 3,864 1,837 11,971 2,760 262 472 6,337 1,160 6,456 33,872

Jumlah Klien Mengikuti Konseling Sebelum Tes HIV

279,812

(6)

1,609 22,893 506 11,693 1,377 9,962 1,154 7,369 2,674 10,561 22,900 18,439 9,861 4,178 35,062 4,010 12,959 4,357 2,815 8,974 883 1,794 12,723 3,787 1,829 10,424 2,760 260 469 6,334 1,159 4,984 39,053

Jumlah Klien Menjalani Tes HIV

JUMLAH LAYANAN DAN KUNJUNGAN KONSELING DAN TES HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

274,521

(7)

1,511 22,886 1,806 11,041 3,012 9,922 1,123 7,367 2,662 10,323 22,565 18,324 10,844 3,798 33,485 3,927 10,197 4,344 2,667 8,951 619 1,779 12,722 3,861 1,770 10,655 2,760 204 424 6,494 1,178 6,315 34,985

Jumlah Klien Mengikuti Konseling Setelah Tes HIV

21,511

(8)

26 1,337 133 314 203 230 40 335 132 792 3,926 1,416 1,110 272 2,912 395 1,737 110 242 465 46 88 392 212 86 524 71 8 7 295 92 535 3,028

Jumlah Klien Positif HIV

403

(2)

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No (3)

Layanan PDP 8 18 2 11 4 8 2 3 4 6 32 33 23 5 30 10 12 4 9 9 4 3 7 5 2 14 1 1 1 2 3 13 49 338

(4)

Layanan PPIA 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 7 6 5 1 13 3 6 2 3 2 0 1 3 3 1 3 1 0 1 3 3 3 18 105

(5)

Layanan IMS 3 17 2 6 3 6 4 8 4 5 15 46 11 6 11 10 14 3 4 9 5 5 12 3 3 8 3 1 1 5 2 7 15 257

(6)

Layanan PTRM 4 1 1 1 2 1 1 18 12 6 5 9 7 6 3 1 5 83

(7)

Layanan TB-HIV

JUMLAH LAYANAN PERAWATAN, DUKUNGAN, DAN PENGOBATAN (PDP), PENCEGAHAN DAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (PPIA) INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS), PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON (PTRM), DAN TB-HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Lampiran 4.30

3 14 2 5 2 5 2 5 4 7 19 20 16 8 20 5 6 6 2 6 3 4 5 5 2 10 3 2 2 3 2 7 18 223

404

(2)

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

Lampiran 4.31

4,377 21,060 6,713 4,787 3,425 8,117 1,770 7,727 1,405 1,907 25,937 63,053 39,704 2,419 41,571 14,898 3,179 5,556 5,863 5,681 2,476 4,905 4,206 5,854 3,215 11,052 3,975 1,826 1,545 3,679 1,204 1,723 6,499 321,308

(3)

Semua Kasus 3,611 16,969 4,586 3,153 3,156 5,467 1,565 5,994 1,028 1,065 8,635 34,658 20,570 1,126 26,044 8,461 1,583 3,665 4,173 4,748 1,487 3,328 2,447 5,292 2,796 8,935 3,729 1,674 1,353 2,438 826 634 2,601 197,797

(4)

BTA Pos

Cakupan TB

3,222 15,440 3,786 2,199 2,783 4,675 1,327 5,243 885 709 5,973 29,679 16,804 906 22,282 7,801 1,182 2,812 3,049 4,402 939 2,921 1,852 4,830 2,442 7,818 3,215 1,382 1,121 1,652 466 196 1,533 165,526

(5)

Jumlah

Sembuh

89.2 91.0 82.6 69.7 88.2 85.5 84.8 87.5 86.1 66.6 69.2 85.6 81.7 80.5 85.6 92.2 74.7 76.7 73.1 92.7 63.1 87.8 75.7 91.3 87.3 87.5 86.2 82.6 82.9 67.8 56.4 30.9 58.9 83.7

(6)

% 181 653 206 378 135 514 149 358 18 120 1,075 2,216 1,107 71 1,341 520 181 497 224 108 269 146 217 217 127 136 274 235 96 302 200 81 444 12,796

(7)

Jumlah 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

(8)

%

Pengobatan Lengkap

CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF, SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP, DAN SUCCESS RATE (SR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

3,403 16,093 3,992 2,577 2,918 5,189 1,476 5,601 903 829 7,048 31,895 17,911 977 23,623 8,321 1,363 3,309 3,273 4,510 1,208 3,067 2,069 5,047 2,569 7,954 3,489 1,617 1,217 1,954 666 277 1,977 178,322

(9)

Sembuh & Pengobatan Lengkap

94.2 94.8 87.0 81.7 92.5 94.9 94.3 93.4 87.8 77.8 81.6 92.0 87.1 86.8 90.7 98.3 86.1 90.3 78.4 95.0 81.2 92.2 84.6 95.4 91.9 89.0 93.6 96.6 89.9 80.1 80.6 43.7 76.0 90.2

(10)

(%)

Success Rate

405

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(3)

447,429 1,310,360 483,236 550,836 306,998 743,521 178,475 758,230 126,538 186,413 960,433 4,384,404 3,229,781 345,316 3,720,974 1,058,464 388,524 451,949 447,429 407,693 222,693 366,447 353,757 226,398 269,415 832,896 233,198 105,635 113,550 152,691 103,546 23,469,749

Jumlah Penduduk Usia Balita Wil. PKM Program

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

Provinsi

No

Lampiran 4.32

(4)

44,743 131,036 48,324 55,084 30,700 74,352 17,848 75,823 12,654 18,641 96,043 438,440 322,978 34,532 372,097 105,846 38,852 45,195 44,743 40,769 22,269 36,645 35,376 22,640 26,942 83,290 23,320 10,564 11,355 15,269 10,355 2,346,975

Target Penemuan Pneumonia Balita (10%) 1,316 10,202 6,621 6,998 4,315 13,540 954 3,997 3,685 1,397 17,032 116,585 51,224 119 39,859 14,889 2,973 15,383 2,926 2,183 220 9,263 4,455 475 5,288 4,575 2,629 1,265 965 603 717 0 0 346,653

178,330

(6)

1-4 Tahun

354 6,820 2,268 2,854 1,474 7,138 389 2,198 1,287 529 8,828 64,512 21,118 2,473 18,815 8,085 1,570 10,050 1,475 1,148 137 4,104 2,220 284 2,741 2,032 1,089 1,031 488 396 423 0 0

(5)

< 1 Tahun

Pneumonia (7)

11,545

25 58 113 173 89 800 20 101 49 9 483 4,180 1,365 81 1,319 408 228 722 295 22 11 169 65 77 165 248 41 135 45 41 8 0 0

< 1 Tahun (8)

13,180

23 206 124 74 94 482 20 202 83 31 468 3,956 2,203 1,020 1,456 512 166 620 38 36 22 359 103 113 124 375 29 122 46 56 17 0 0

1-4 Tahun 379 6,878 2,381 3,027 1,563 7,938 409 2,299 1,336 538 9,311 68,692 22,483 2,554 20,134 8,493 1,798 10,772 1,770 1,170 148 4,273 2,285 361 2,906 2,280 1,130 1,166 533 437 431 0 0 189,875

(9)

< 1 Tahun

359,833

1,339 10,408 6,745 7,072 4,409 14,022 974 4,199 3,768 1,428 17,500 120,541 53,427 1,139 41,315 15,401 3,139 16,003 2,964 2,219 242 9,622 4,558 588 5,412 4,950 2,658 1,387 1,011 659 734 0 0

(10)

1-4 Tahun

Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita Pneumonia Berat Jumlah

PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

549,708

1,718 17,286 9,126 10,099 5,972 21,960 1,383 6,498 5,104 1,966 26,811 189,233 75,910 3,693 61,449 23,894 4,937 26,775 4,734 3,389 390 13,895 6,843 949 8,318 7,230 3,788 2,553 1,544 1,096 1,165 0 0

(11)

Jumlah

(12)

%

23.42

3.84 13.19 18.89 18.33 19.45 29.49 7.75 8.57 40.34 10.55 27.92 43.16 23.50 10.69 16.51 22.58 12.65 59.24 10.58 8.31 1.75 37.92 19.34 4.19 30.87 8.68 16.24 24.17 13.60 7.18 11.25 0.00 0.00

Lampiran 4.33

TOTAL AFP RATE, NON POLIO AFP RATE, SPESIMEN ADEKUAT, DAN KUNJUNGAN ULANG 60 HARI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Total AFP Rate

(2)

(3)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Non Polio AFP Rate (4)

4.33 2.30 3.25 2.15 3.70 3.83 3.60 2.96 4.00 2.20 2.71 2.59 2.30 5.00 2.58 2.44 2.60 3.43 5.33 2.64 2.00 2.09 2.17 4.50 4.11 2.12 2.75 7.33 2.00 2.17 1.50 2.67 2.09 2.77

4.33 2.30 3.25 2.15 3.70 3.83 3.60 2.96 4.00 2.20 2.71 2.59 2.30 5.00 2.58 2.44 2.60 3.43 5.33 2.64 2.00 2.09 2.17 4.50 4.11 2.12 2.75 7.33 2.00 2.17 1.50 2.67 2.09 2.77

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2013

406

Spesimen Adekuat

Kunjungan Ulang 60 Hari

(5)

(6)

80.00 100.00 94.20 83.70 83.70 93.10 100.00 82.30 62.50 72.70 84.60 90.80 98.90 97.50 86.20 98.70 88.40 87.50 89.50 89.10 92.80 86.90 88.40 85.10 91.80 94.30 90.90 95.40 50.00 100.00 16.60 37.50 56.50 89.60

100 100 14.2 57.1 28.5 91.6 100 66.6 50 87.8 100 100 76.4 100 66.6 100 100 50 100 66.6 66.6 100 66.6 75 60 100 75 40 100 30 76.0

Lampiran 4.34

JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMKESMAS DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Provinsi

(1)

(2)

Sasaran (Kuota) Masyarakat Miskin (3)

RJTP (Kunjungan) (4)

RITP (Orang) (5)

1

Aceh

2,682,285

3,595,623

197,173

2

Sumatera Utara

4,124,247

3,268,299

71,122

3

Sumatera Barat

1,361,281

1,249,388

89,224

4

Riau

1,230,911

1,162,244

104,424

5

Jambi

15,146

6

Sumatera Selatan

7

784,842

170,704

2,793,317

626,556

57,255

Bengkulu

632,098

1,829,466

111,164

8

Lampung

3,146,184

78,227

1,256

9

Kepulauan Bangka Belitung

116,726

383,534

14,058

10

Kepulauan Riau

277,589

3,114,784

97,130

675,718

2,438

11

DKI Jakarta

-

12

Jawa Barat

10,700,175

13,199,844

13

Jawa Tengah

11,715,881

3,284,567

44,025 682,694

14

DI Yogyakarta

15

Jawa Timur

675,133

942,129

9,891,375

10,710,051

1,381,332

9,262

2,910,506

8,969,601

202,586

548,617

525,351

3,337

16

Banten

17

Bali

18

Nusa Tenggara Barat

2,028,491

1,637,910

91,420

19

Nusa Tenggara Timur

2,798,871

2,709,534

55,731

20

Kalimantan Barat

1,584,451

1,345,766

15,139

21

Kalimantan Tengah

763,556

524,503

33,315

22

Kalimantan Selatan

843,837

700,579

22,198

23

Kalimantan Timur

910,925

771,221

44,528

24

Sulawesi Utara

485,084

406,718

35,463

25

Sulawesi Tengah

851,027

328,070

12,157

26

Sulawesi Selatan

2,449,737

754,529

69,638

27

Sulawesi Tenggara

1,144,447

2,426,776

89,837

28

Gorontalo

431,299

583,185

5,176

29

Sulawesi Barat

473,817

1,275,438

63,993

30

Maluku

840,680

669,905

64,129

31

Maluku Utara

302,436

229,749

21,638

32

Papua Barat

33

Papua

521,558

1,022,138

52,022

1,943,517

209,718

96,822

Indonesia

73,726,290

68,329,072

3,148,195

Anak terlantar, panti jompo, masyarakat yang belum memiliki KTP

2,673,710

Jumlah

76,400,000

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2013 Keterangan: RJTP = Rawat Jalan Tingkat Pertama, RITP = Rawat Inap Tingkat Pertama

407

408

3,150,156

2,535,065

Indonesia

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2013

(4)

247,455 166,531 19,483 12,734 25,537 96,172 6,060 17,340 53,730 75,424 77,451 46,588 49,376 479,575 103,502 684,715 423,539 23,858 11,156 31,344 8,291 127,366 29,268 7,417 13,840 3,399 17,319 22,592 55,759 56,986 55,243 49,956 51,150

(3)

Perempuan

177,967 148,094 17,930 11,154 18,767 78,179 4,099 16,574 46,492 59,928 68,244 39,125 46,647 373,949 74,132 517,200 320,544 22,168 10,486 41,424 6,520 110,712 22,224 7,421 8,698 3,359 14,447 18,022 68,237 54,378 47,885 38,669 41,390

(2)

Laki-laki

5,685,221

425,422 314,625 37,413 23,888 44,304 174,351 10,159 33,914 100,222 135,352 145,695 85,713 96,023 853,524 177,634 1,201,915 744,083 46,026 21,642 72,768 14,811 238,078 51,492 14,838 22,538 6,758 31,766 40,614 123,996 111,364 103,128 88,625 92,540

(5)

Laki-laki + Perempuan

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat NusaTenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL) PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.35

409 536,372

Indonesia

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2013

40,322 33,739 5,849 1,607 4,618 12,578 753 6,186 15,521 7,921 12,132 2,780 12,780 58,121 12,217 117,195 57,007 4,527 3,547 8,801 2,104 24,281 6,682 2,172 4,359 1,273 6,751 4,969 12,813 15,648 23,360 6,787 6,972

(3)

Laki-laki

694,005

57,720 35,646 6,510 2,174 6,136 16,870 867 5,473 17,162 10,741 14,709 3,248 14,127 74,734 17,691 154,885 76,843 5,453 3,675 7,181 2,824 30,628 10,551 3,278 7,342 1,605 8,393 6,289 11,835 19,699 36,250 11,257 12,209

(4)

Perempuan

Jumlah Rawat Inap Tingkat Lanjut

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUT (RITL) PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat NusaTenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(2)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

Lampiran 4.36

1,230,377

98,042 69,385 12,359 3,781 10,754 29,448 1,620 11,659 32,683 18,662 26,841 6,028 26,907 132,855 29,908 272,080 133,850 9,980 7,222 15,982 4,928 54,909 17,233 5,450 11,701 2,878 15,144 11,258 24,648 35,347 59,610 18,044 19,181

(5)

Laki-laki + Perempuan

Lampiran 4.37

JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 Pelayanan KB

Jampersal No

Provinsi

(1)

(2)

Ante Natal Care (ANC)

Post Natal Care (PNC)

Persalinan Normal

Pra-Rujukan

IUD+Implant

Suntik

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Aceh

160,733

184,436

66,845

3,865

2,578

38,999

2

Sumatera Utara

387,045

412,179

112,121

3,288

1,950

16,210

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

82,652

72,020

27,934

2,175

560

5,172

115,721

103,003

56,114

1,971

796

6,121 5,759

74,645

74,219

19,830

1,328

890

155,687

156,080

57,682

1,374

1,236

3,928

Bengkulu

39,903

32,233

16,166

1,541

2,280

7,922

8

Lampung

274,598

268,561

85,545

4,636

2,541

42,525

9

Kepulauan Bangka Belitung

22,303

21,575

7,344

1,416

28

1,246

10

Kepulauan Riau

11,560

9,642

5,251

197

281

608

11

DKI Jakarta

33,285

27,171

9,207

1,622

44

496

12

Jawa Barat

561,188

1,015,430

303,572

33,012

9,755

68,684

13

Jawa Tengah

755,136

1,058,528

292,306

34,468

33,159

214,181

14

DI Yogyakarta

39,740

34,012

13,863

806

2,754

2,014

15

Jawa Timur

803,570

866,459

247,194

29,866

8,097

50,265

16

Banten

176,491

178,401

47,731

3,667

1,184

20,563

17

Bali

48,203

41,000

20,722

1,927

3,905

5,960

18

Nusa Tenggara Barat

167,580

118,952

62,926

11,301

6,757

18,910

19

Nusa Tenggara Timur

91,873

128,737

39,872

1,888

1,530

4,192

20

Kalimantan Barat

127,688

111,816

34,520

1,790

1,211

17,166

21

Kalimantan Tengah

34,054

26,651

10,109

877

74

1,531

22

Kalimantan Selatan

51,685

51,719

16,530

1,356

564

7,869

23

Kalimantan Timur

24,194

21,872

7,481

419

237

2,870

24

Sulawesi Utara

40,921

35,234

9,827

393

2,167

5,159

25

Sulawesi Tengah

54,661

47,056

17,904

1,749

1,025

12,377

26

Sulawesi Selatan

169,301

172,706

58,963

6,262

771

13,768

27

Sulawesi Tenggara

65,029

63,343

14,099

1,254

188

5,822

28

Gorontalo

22,014

20,996

5,074

1,201

770

1,837

29

Sulawesi Barat

23,518

26,661

18,990

450

879

8,241

30

Maluku

12,743

16,507

10,622

247

539

3,981 1,816

31

Maluku Utara

41,723

41,347

10,971

454

470

32

Papua Barat

1,847

3,242

2,002

0

1

209

33

Papua

23,528

16,284

8,684

415

375

6,527

4,694,819

5,458,072

1,718,001

157,215

89,596

602,928

Indonesia

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2013

410

411

(2)

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012

(3)

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29 497

Jumlah Kabupaten/Kota (4)

2 2 4 4 3 3 2 3 4 3 5 6 8 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 103

Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Pelayanan (5)

8.7 6.1 21.1 33.3 27.3 20.0 20.0 21.4 57.1 42.9 83.3 23.1 22.9 60.0 10.5 50.0 44.4 30.0 9.5 14.3 14.3 15.4 14.3 13.3 18.2 16.7 25.0 50.0 60.0 27.3 22.2 18.2 6.9 20.7

Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Pelayanan

JUMLAH KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

Lampiran 4.38

(6)

4 5 8 8 6 6 6 6 7 7 14 12 18 7 9 11 7 8 4 4 4 4 4 7 4 8 6 4 7 5 2 2 4 218

Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan

412

Botol 60 ml 1000 tablet / botol 30 ampul / kotak

Amoksisilin kaplet 500 mg

Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg

Metampiron tablet 500 mg

Metampiron injeksi 250 mg

Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg

Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g 25 tube @ 5 g / kotak + polimiksin 10.000 IU/g

Antihemoroid DOEN kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg

Antifungi DOEN Kombinasi : Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3%

Antimigren : Ergotamin tartrat 1 mg + Kofein 50 mg

Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa 25 mg ktk 10 x 10 tablet + Levodopa 250 mg

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24 btl @ 5 ml / kotak

25 tube @ 5 g / kotak 100 ampul /kotak

Botol 60 ml 1000 tablet / botol

1000 tablet / botol 250 tablet / botol

1000 tablet / botol 1000 tablet / botol

Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal)

Atropin sulfat tablet 0,5 mg

Atropin tetes mata 0,5%

Atropin injeksi l.m/lv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat)

Betametason krim 0,1 %

Deksametason Injeksi I.v. 5 mg/ml

Deksametason tablet 0,5 mg

Dekstran 70-larutan infus 6% steril

Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr)

Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)

Diazepam Injeksi 5mg/ml

Diazepam tablet 2 mg

Diazepam tablet 5 mg

Difenhidramin Injeksi I.M. 10 mg/ml (HCL)

Diagoksin tablet 0,25 mg

Efedrin tablet 25 mg (HCL)

Ekstrks belladona tablet 10 mg

Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2013

500 tablet / botol

Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal)

17

30 ampul /kotak

100 tablet / kotak

30 ampul / kotak

30 ampul / kotak

Botol 500 ml

1000 tablet / botol

30 ampul / kotak

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

10 vial @20 ml / kotak 1000 tablet / botol

Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen

Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg

16

100 tablet / botol

24 pot @ 30 g / kotak

10 supp / kotak

btl 1000 tablet

100 kaplet/strip, kotak

100 tablet/strip/blister , kotak 120 kapsul/strip/blister, kotak

Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL)

Amoksisilin kapsul 250 mg

30 ampul / kotak

4

Aminofilin injeksi 24 mg/ml

3

100 tablet / botol

100 tablet/strip/blister , kotak

(3)

Kemasan

5

Aminofilin tablet 200 mg

2

(2)

Alopurinol tablet 100 mg

(1)

1

Nama Obat

No

Lampiran 4.39

27,189

1,016,544

1,227,122

180,450

129,139

25,200

853,210

12,025

1,985,411

848,459

3,620

9,250,534

97,879

260,940

6,680

3,529

13,965

293,281

15,962

6,832,249

69,466

1,770

154,873

30,650

83,071

65,777

6,689,646

241,070

5,014,326

5,808,126

16,263,729

2,433,126

33,845

22,885

773,931

284,505

(4)

Kebutuhan

23,724

899,797

959,673

211,844

140,009

27,729

739,476

12,342

2,188,972

892,640

4,304

9,390,834

74,022

308,832

5,567

2,113

10,732

257,221

15,968

7,279,563

76,847

689

153,303

34,172

101,696

66,063

7,324,046

172,198

4,559,682

7,348,935

19,801,456

2,351,710

38,214

19,889

868,249

342,323

(5)

Ketersediaan

87.25%

88.52%

78.21%

117.40%

108.42%

110.03%

86.67%

102.64%

110.25%

105.21%

118.89%

101.52%

75.63%

118.35%

83.34%

59.87%

76.85%

87.70%

100.04%

106.55%

110.63%

38.93%

98.99%

111.49%

122.42%

100.43%

109.48%

71.43%

90.93%

126.53%

121.75%

96.65%

112.91%

86.91%

112.00%

120.00%

(6)

Ketersediaan (%)

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

(1)

No (2)

Kloramfenikol tetes telinga 3 %

Kloramfenikol kapsul 250 mg

Klofazimin kapsul 100 mg microzine

Ketamin Injeksi 10 mg/ml

Karbamazepim tablet 200 mg

Kaptopril tablet 25 mg

Kaptopril tablet 12,5 mg

Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg

Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg

Ibuprofen tablet 400 mg

Ibuprofen tablet 200 mg

Hidrkortison krim 2,5%

Hidroklorotiazida tablet 25 mg

Haloperidol tablet 5 mg

Haloperidol tablet 1,5 mg

Haloperidol tablet 0,5 mg

Griseofulvin tablet 125 mg, micronized

Glukosa larutan infus 40% steril (produk lokal)

Glukosa larutan infus 10%

Glukosa larutan infus 5%

Gliserin

Gliseril Gualakolat tablet 100 mg

Glibenklamida tablet 5 mg

Gentian Violet Larutan 1 %

Garam Oralit I serbuk Kombinasi : Natrium 0,70 g ,Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrt dihidrat 0,58 g

Gameksan lotion 1 %

Furosemid tablet 40 mg

Fitomenadion (Vit. K1) tablet salut gula 10 mg

Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 10 mg/ml

Fenol Gliserol tetes telinga 10%

Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg

Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg

Fenobarbital tablet 30 mg

Fenobarbital Injeksi I.m/I.v 50 mg/ml

Fenitoin Natriun Injeksi 50 mg/ml

Etakridin larutan 0,1%

Nama Obat

PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI SELURUH INDONESIA BULAN DESEMBER 2012

(3)

24 botol @ 5 ml / kotak

250 kapsul / botol

100 kapsul / botol

10 vial @ 20 ml, kotak

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

1000 tablet / botol

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

100 tablet / botol

24 tube @ 5 g / kotak

1000 tablet / botol

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

10 amp @ 25 ml, kotak

btl 500 ml

btl 500 ml

btl 100 ml

1000 tablet / botol

100 tablet / kotak

Botol 10 ml

100 kantong/kotak tahan lembab

Botol 30 ml

ktk 20 x 10 tablet

100 tablet / botol

30 ampul / kotak

24 btl @ 5 ml / kotak

100 tablet / kotak

100 tablet / kotak

1000 tablet / botol

30 ampul / kotak

ampul @ 2 ml

Botol 300 ml

Kemasan

219,758

1,812,068

5,130

2,503

92,643

3,271,457

1,416,484

4,896,659

164,958

1,536,172

1,237,884

247,304

1,127,295

118,573

195,500

56,605

570,545

119,281

91,242

816,656

18,642

7,072,266

1,112,229

641,733

955,648

122,365

677,127

472,381

24,604

40,016

15,226

6,198

1,192,636

3,232

1,303

288,467

(4)

Kebutuhan

211,367

1,767,577

6,712

2,029

109,323

3,961,213

1,404,339

5,411,069

190,184

1,784,273

1,742,772

300,923

1,224,926

129,378

235,497

67,366

594,529

9,792

70,167

970,224

13,791

8,801,581

1,314,074

680,945

1,019,509

44,602

522,191

478,442

28,546

43,975

15,967

5,231

1,002,731

3,300

1,030

287,951

(5)

Ketersediaan

96.18%

97.54%

130.83%

81.06%

118.00%

121.08%

99.14%

110.51%

115.29%

116.15%

140.79%

121.68%

108.66%

109.11%

120.46%

119.01%

104.20%

8.21%

76.90%

118.80%

73.98%

124.45%

118.15%

106.11%

106.68%

36.45%

77.12%

101.28%

116.02%

109.89%

104.87%

84.40%

84.08%

102.09%

79.08%

99.82%

(6)

Ketersediaan (%)

413

botol 60 ml

ktk 10 x 10 tablet ktk 10 x 10 tablet

Kotrimosazol Suspensi Kombinasi :Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/ 5 ml

Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg

Kotrimosazol DOEN II (pediatrik) Kombinasi : Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg

Kuinin (kina) tablet 200 mg

Kuinin Dihidrokk lorida injeksi 25%-2 ml

79

80

81

82

83

1000 tablet / botol

108 Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCL)

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2013

botol @ 5 ml

1000 tablet / botol

105 Paracetamol tablet 500 mg

ktk 30 x 2 score

100 tablet / botol

104 Paracetamol tablet 100 mg

107 Pirantel tab. Score (base) 125 mg

Botol 60 ml

103 Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml

106 Pilokarpin tetes mata 2 % (HCL/Nitrat)

30 ampul / kotak

102 Oksitosin injeksi 10 UI/ml-1 ml

Botol 100 ml

10 vial / kotak

Obat Batuk hitam ( O.B.H.)

99

ktk 10 x 10 tablet Vaginal

ktk 10 x 10 tablet salut

25 tube @ 3,5 g / kotak

Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g

98

100 Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 %

Nistatin tablet salut 500.000 IU/g

97

ktk 10 amp @ 10 ml

Botol / plastik 500 ml

24 botol @ 5 ml / kotak

1000 tablet / botol

100 tablet / kotak

30 ampul / kotak

101 Oksitetrasiklin injeksi I.m. 50 mg/ml-10 ml

Natrium Klorida larutan infus 0,9 %

Natrium Thiosulfat injeksi I.v. 25 %

Natrium Fluoresein tetes mata 2 %

94

95

Natrium Bikarbonat tablet 500 mg

93

96

Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml

Metronidazol tablet 250 mg

Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut 0,125 mg

90

91

ktk 10 x 10 tablet

Mebendazol tablet 100 mg

89

92

ktk 5 x 6 tablet

Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml

88

Botol 30 ml

10 sase @ 30 gr / kotak

Magnesium Sulfat serbuk 30 gram

87

10 vial / kotak 10 vial / kotak

Magnesium Sulfat inj (IV) 20%-25 ml

Magnesium Sulfat inj (IV) 40%-25 ml

85

86

Lidokain injeksi 2% (HCL) + Epinefrin 1 : 80.000-2 ml 30 vial / kotak

84

30 ampul / kotak

ktk 60 tablet

1000 tablet / botol 100 tablet / kotak

Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg (HCL)

1000 tablet / botol

Anti Malaria DOEN Kombinasi Pirimetamin 25 mg + Sulfadoxin 500 mg

Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCL)

76

30 ampul / kotak

30 ampul / kotak

77

Klorpromazin injeksi i.m 25 mg/ml (HCL)

75

1000 tablet / botol

(3)

Kemasan

78

Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2ml (HCL)

74

(2)

Kloraniramina mealeat (CTM) tablet 4 mg

(1)

73

Nama Obat

No

Lampiran 4.39 (lanjutan)

1.312.885

364.112

1.286

5.023.066

594.506

6.125.259

114.543

24.437

43.606

1.514.492

151.763

68.167

2.617

579.181

1.189

2.057.895

988.495

32.175

97.821

49.636

16.094

465

7.548

5.096

301.431

23.111

135.783

800.327

2.665.707

4.178.628

48.857

253.833

32.922

15.043

1.848

6.238.124

(4)

1.208.713

273.604

653

5.659.248

495.017

7.406.898

90.174

18.102

46.376

1.788.649

169.982

73.355

1.595

632.503

436

1.543.651

827.348

21.483

128.409

30.844

10.712

339

4.523

4.380

329.197

23.853

176.715

875.259

2.923.346

5.187.356

40.500

278.612

23.583

10.468

1.344

8.936.689

(5)

Kebutuhan Ketersediaan

92,07%

75,14%

50,78%

112,67%

83,27%

120,92%

78,73%

74,08%

106,35%

118,10%

112,00%

107,61%

60,95%

109,21%

36,65%

75,01%

83,70%

66,77%

131,27%

62,14%

66,56%

72,91%

59,93%

85,94%

109,21%

103,21%

130,14%

109,36%

109,66%

124,14%

82,90%

109,76%

71,63%

69,58%

72,71%

143,26%

(6)

Ketersediaan (%) (2)

Nama Obat (3)

247.177

144 CAMPAK 20 Dosis

1.312.502

1.960.378

1.927.776

1.449.954

279.656

2.261.164

1.777.870

2.417.760

21.305

454.584

853

1.086.876

157.411

626.794

51.465

1.752

3.699

232.162

1.357

10.472

523

964

9.212

973.036

389.407

1000 tablet / botol

1 kuur / set

ktk 10 x 10 tablet

Ampul @ 10 ml

1000 tablet / botol

ktk 30 amp @ 1 ml

ktk 10 x 10 kapsul

1000 kapsul / botol

ktk 24 btl @ 5 ml

ktk 24 btl @ 5 ml

100 ampul / kotak

10 vial / kotak

10 ampul / kotak

10 vial / kotak

1 vial / kotak

10 vial / kotak

101.105

3.681.668

208.261

42.229

297.262

95.058

111.387

4.555.979

160.417

274.850

(4)

Kebutuhan

143 POLIO 20 Dosis

142 HEPATITIS B 0,5 ml ADS

141 DTP-HB

140 POLIO 10 Dosis

139 CAMPAK 10 Dosis

138 D T

137 T T

136 BCG

VAKSIN

135 Vitamin B Kompleks tablet

134 Vaksin Rabies Vero

133 Triheksifenidil tablet 2 mg

132 Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp

131 Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat)

130 Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml

129 Tetrasiklin kapsul 500 mg

128 Tetrasiklin kapsul 250 mg

127 Tetrakain HCL tetes mata 0,5%

126 Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 %

125 Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg

124 Serum Anti Tetanus Injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.)

123 Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.)

122 Serum Anti Difteri Injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.)

121 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II)

120 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)

50 gram / kotak

24 pot @ 30 g / kotak

119 Salisil bedak 2%

btl 500 ml

Salep 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang 118 endap 4%

1000 tablet /botol

250 tablet / botol

100 tablet / botol

100 tablet / botol

1000 tablet / botol

1000 tablet / botol

Botol 300 ml

Botol 30 ml

Kemasan

117 Ringer Laktat larutan infus

116 Reserpin tablet 0,25 mg

115 Reserpin tablet 0,10 mg

114 Propanol tablet 40 mg (HCL)

113 Propillitiourasil tablet 100 mg

112 Primakuin tablet 15 mg

111 Prednison tablet 5 mg

110 Povidon Iodida larutan 10 %

109 Povidon Iodida larutan 10 %

(1)

No

PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI SELURUH INDONESIA BULAN DESEMBER 2012

58.630

124.644

1.038.917

1.176.375

1.168.980

668.101

196.409

725.526

780.078

2.231.206

15.907

502.302

591

1.054.268

143.027

539.558

42.450

1.261

3.124

234.024

920

10.717

278

969

4.633

1.074.027

121.881

4.427.674

151.538

27.461

358.182

102.327

88.070

4.548.205

169.051

314.494

(5)

Ketersediaan

23,72%

32,01%

79,16%

60,01%

60,64%

46,08%

70,23%

32,09%

43,88%

92,28%

74,67%

110,50%

69,25%

97,00%

90,86%

86,08%

82,48%

71,98%

84,46%

100,80%

67,76%

102,33%

53,25%

100,48%

50,30%

110,38%

120,55%

120,26%

72,76%

65,03%

120,49%

107,65%

79,07%

99,83%

105,38%

114,42%

(6)

Ketersediaan (%)

414

(2)

99.7 99.3 98.9 98.5 94.6 92.3 93.8 90.8 99.6 97.5 81.8 96.5 94.2 72.0 92.8 98.5 100.0 99.5 100.0 99.2 96.4 96.8 95.3 99.7 91.0 93.1 93.0 96.7 98.8 91.0 94.9 100.0 88.8 95.0

(3)

Penggunaan di Puskesmas

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

84.0 63.9 58.0 86.7 72.2 73.4 65.9 80.0 65.0 86.4 65.3 68.9 69.7 66.2 73.8 60.7 68.2 72.5 81.7 65.8 75.7 47.0 58.4 68.8 74.6 61.0 86.1 65.5 87.9 65.0 87.9 47.7 76.2 70.6

(4)

Penggunaan di Rumah Sakit 91.9 81.6 78.5 92.6 83.4 82.8 79.9 85.4 82.3 92.0 73.6 82.7 81.9 69.1 83.3 79.6 84.1 86.0 90.9 82.5 86.0 71.9 76.8 84.3 82.8 77.1 89.6 81.1 93.4 78.0 91.4 73.9 82.5 82.8

(5)

Rata-Rata Penggunaan

PENGGUNAAN OBAT GENERIK PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Lampiran 4.40

415

(2)

(3)

9 24 16 12 10 14 5 16 3 0 10 67 74 6 84 20 0 14 2 4 4 14 8 2 4 14 5 0 2 3 5 0 1 452

(4)

100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 10 71 57 100 100 20 45 100 33 67 60 18 33 27 10 76

Persentase Kab/Kota Melaksanakan Jumlah Jemaah haji Wafat Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Sesuai Standar (%)

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Setjen, Kemenkes RI, 2012

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

JUMLAH JEMAAH HAJI WAFAT DAN PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN HAJI SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Lampiran 4.41

LAMPIRAN BAB 5. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

416

417

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

309 500 242 176 163 284 167 264 55 61 339 1.008 849 119 944 196 114 145 288 229 169 213 207 159 165 395 223 75 77 135 96 105 266 8.737

8.548

(4)

2009

9.005

315 506 246 193 169 293 170 265 58 66 341 1.028 867 121 946 217 114 150 309 231 174 214 217 170 160 416 233 76 81 156 100 106 297

(5)

2010

Jumlah Puskesmas

9.321

325 542 254 203 174 304 178 269 58 67 341 1.045 867 121 955 225 114 152 342 234 179 224 215 170 173 422 249 86 86 170 115 126 336

(6)

2011

9.510

330 555 260 207 176 317 178 276 60 69 340 1.046 873 121 960 228 118 157 349 237 190 226 217 177 176 425 258 87 91 178 119 128 381

(7)

2012

3,65

7,01 3,80 4,77 3,53 5,67 3,90 8,65 3,42 4,45 4,06 3,84 2,44 2,58 3,46 2,53 2,02 3,24 3,25 6,13 5,27 8,21 6,21 6,62 6,52 5,91 5,06 10,02 7,51 6,78 11,58 9,48 13,15 11,48

(8)

2008

JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2012

301 495 227 183 158 278 142 253 50 59 351 999 842 120 940 194 114 142 278 224 169 214 205 144 144 395 208 73 70 153 91 96 236

(3)

2008

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

Provinsi

No

Lampiran 5.1

7,01 3,90 5,08 3,48 5,47 3,93 9,91 3,48 4,74 3,93 3,55 2,39 2,68 3,50 2,52 2,04 2,93 3,33 6,60 5,25 7,87 5,90 6,11 7,49 6,07 5,18 10,44 7,31 6,99 10,17 9,63 13,94 10,48 3,79

3,74

(10)

2010

7,08 3,77 5,01 3,32 5,75 3,93 10,02 3,52 4,83 4,03 3,68 2,43 2,58 3,40 2,53 2,00 3,21 3,27 6,23 5,30 8,10 6,09 6,54 7,13 6,65 4,99 10,53 7,62 7,35 10,08 9,85 14,12 12,68

(9)

2009

per 100.000 Penduduk

Rasio Puskesmas

7,14 4,13 5,17 3,54 5,49 4,01 10,21 3,49 4,60 3,80 3,50 2,38 2,67 3,47 2,53 2,06 2,87 3,34 7,16 5,28 7,95 6,06 5,83 7,40 6,44 5,19 10,93 8,09 7,23 10,79 10,82 15,99 11,26 3,86

(11)

2011

3,89

7,15 4,19 5,23 3,49 5,42 4,11 10,05 3,54 4,62 3,73 3,44 2,34 2,68 3,43 2,53 2,03 2,91 3,41 7,16 5,30 8,30 6,00 5,67 7,61 6,43 5,17 11,10 8,01 7,46 11,00 10,93 15,67 12,12

(12)

2012

418

66 144 68 45 51 77 35 37 14 24 54 140 232 41 392 42 24 86 69 82 47 42 96 66 67 168 63 17 22 29 27 26 45 2,438

(3)

2008 115 129 81 51 56 80 37 51 20 24 51 171 234 41 365 46 27 80 93 94 55 46 100 72 63 205 69 22 31 48 27 36 84 2,704

(4)

2009 116 140 85 53 59 82 39 58 18 26 52 237 252 42 396 50 28 81 110 93 69 48 93 84 68 208 70 23 35 56 27 36 86 2,920

(5)

2010 137 153 86 55 62 86 43 60 19 26 52 220 265 40 400 53 28 84 123 94 69 48 94 85 72 218 74 23 35 56 28 39 92 3,019

(6)

2011

Jumlah Puskesmas Perawatan

144 157 89 63 62 106 43 69 20 26 52 220 268 42 441 56 29 84 128 96 70 49 94 88 72 225 74 23 35 61 28 39 99 3,152

(7)

2012 194 371 161 125 107 204 130 213 35 37 288 837 615 78 579 150 87 65 195 135 114 167 107 87 102 190 154 53 46 87 69 69 182 6,033

(9)

(8)

235 351 159 138 107 201 107 216 36 35 297 859 610 79 548 152 90 56 209 142 122 172 109 78 77 227 145 56 48 124 64 70 191 6,110

2009

2008 199 366 161 140 110 211 131 207 40 40 289 791 615 79 550 167 86 69 199 138 105 166 124 86 92 208 163 53 46 100 73 70 211 6,085

(10)

2010 188 389 168 148 112 218 135 209 39 41 288 826 602 81 556 173 86 68 219 141 110 176 121 85 101 203 175 63 51 114 87 87 242 6,302

(11)

2011

Jumlah Puskesmas Non Perawatan

JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN PUSKESMAS NON PERAWATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2012

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(2)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

No

Lampiran 5.2

186 398 171 144 114 211 135 207 40 43 288 826 605 79 519 172 89 73 221 141 120 177 123 89 104 200 184 64 56 117 91 89 282 6,358

(12)

2012

419

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

9,510

381

128

119

178

91

87

258

425

176

177

217

226

190

237

349

157

118

228

960

121

873

69

60

25 3,191

2,570

41

15

93

39

24

48

88

44

54

75

81

31

108

105

40

56

189

285

64

235

515

69

26

48

54

68

120

54

76

137

209

75

(5)

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

0

764

0

0

0

0

0

0

0

77

0

16

16

21

16

13

0

25

62

113

94

0

74

56

42

42

0

16

0

16

0

12

0

53

(6)

Upaya Kesehatan Kerja

0

0

466

0

0

0

0

0

0

0

20

4

21

5

15

0

20

0

0

32

27

60

8

28

50

35

0

15

11

0

95

0

0

20

(7)

Upaya Kesehatan Olahraga

Puskesmas

7

7

6

6

6

6

8

8

5

4

218

4

2

2

5

7

4

6

8

4

7

4

4

4

4

4

8

7

11

9

7

18

12

14

(8)

1,599

19

40

14

74

15

10

27

38

20

24

45

26

17

51

44

20

18

104

174

28

163

108

50

22

33

33

20

33

33

22

39

209

26

(9)

Upaya Kesehatan Tatalaksana Kasus Tradisional, Alternatif Kekerasan terhadap dan Komplementer Anak

JUMLAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

21

19

28

55

37

21

72

116

86

86

90

59

56

55

80

53

57

66

264

67

259

204

17

25

20

73

46

97

58

65

92

140

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Sulawesi Barat

Maluku

29

30

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

27

28

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

24

Sulawesi Selatan

Kalimantan Timur

23

25

Kalimantan Selatan

22

26

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

20

Nusa Tenggara Timur

19

21

Nusa Tenggara Barat

18

Banten

16

Bali

Jawa Timur

15

17

DI Yogyakarta

14

1,046

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

11

12

Kepulauan Riau

10

13

340

Kepulauan Bangka Belitung

9

276

178

Bengkulu

Lampung

7

317

176

207

260

555

86

(4)

(3)

330

Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Jumlah Puskesmas

8

Jambi

Sumatera Selatan

5

6

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.3

410

8

4

4

3

3

3

7

20

9

9

10

14

12

9

7

6

10

5

51

6

40

32

10

7

6

11

7

16

12

14

13

25

17

(10)

Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Rumah Sakit

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

7

1

4

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

55

(11)

Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

1

248

12

5

2

2

1

1

1

11

2

5

7

2

4

9

9

4

6

8

29

5

21

21

24

6

3

3

2

8

4

11

2

17

(12)

Pelayanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS

420

Papua

33

571

20

8

12

14

6

8

13

28

12

14

16

14

15

16

19

11

10

8

52

7

51

39

9

11

7

12

11

19

14

16

20

35

24

(3)

Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

85

2

0

0

1

0

0

1

8

1

1

3

1

0

3

0

3

2

1

9

1

9

11

7

0

1

1

1

4

1

3

2

5

3

(4)

RS Khusus

656

22

8

12

15

6

8

14

36

13

15

19

15

15

19

19

14

12

9

61

8

60

50

16

11

8

13

12

23

15

19

22

40

27

(5)

Jumlah

Kemenkes/Pemda

RS Umum

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013 Keterangan :

Indonesia

Maluku Utara

Maluku

30

Papua Barat

Sulawesi Barat

29

31

Gorontalo

28

32

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

26

27

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

24

Kalimantan Timur

23

25

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

21

22

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

19

20

Nusa Tenggara Barat

18

Banten

16

Bali

Jawa Timur

15

17

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Barat

12

13

DKI Jakarta

11

14

Kepulauan Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

7

8

Kepulauan Riau

Sumatera Selatan

6

9

Jambi

5

10

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.4

151

6

2

2

4

0

0

2

8

2

4

4

4

1

4

5

2

3

2

27

4

12

14

8

2

0

2

3

2

2

4

4

8

4

(6)

RS Umum

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(7)

RS Khusus

154

6

2

2

4

0

0

2

8

2

4

4

4

1

4

5

2

3

2

29

4

12

14

9

2

0

2

3

2

2

4

4

8

4

(8)

Jumlah

TNI/POLRI

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(9)

RS Umum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10)

RS Khusus

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(11)

Jumlah

Kementerian Lain

Rumah Sakit Publik

515

5

1

3

6

1

1

4

12

4

14

5

3

0

6

13

4

17

10

76

23

90

53

32

4

3

13

2

6

1

5

10

77

11

(12)

RS Umum

212

0

0

0

1

0

1

0

11

4

0

1

4

0

2

3

0

5

6

33

16

46

21

26

2

0

4

0

3

1

1

10

9

2

(13)

RS Khusus

727

5

1

3

7

1

2

4

23

8

14

6

7

0

8

16

4

22

16

109

39

136

74

58

6

3

17

2

9

2

6

20

86

13

(14)

Jumlah

Swasta Non Profit

JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA MENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2012

300

1

1

0

0

1

1

1

4

1

1

8

1

0

2

1

2

12

28

38

9

23

69

29

3

2

10

1

2

7

15

3

21

3

(15)

RS Umum

168

0

0

0

0

0

0

1

3

1

1

10

0

0

4

0

0

5

17

34

5

13

28

23

1

0

4

0

1

1

6

9

1

0

(16)

RS Khusus

Swasta

468

1

1

0

0

1

1

2

7

2

2

18

1

0

6

1

2

17

45

72

14

36

97

52

4

2

14

1

3

8

21

12

22

3

(17)

Jumlah

68

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

3

2

0

1

0

0

0

1

12

0

3

7

4

2

0

0

0

5

0

3

1

17

4

(18)

RS Umum

Rumah Sakit Privat

7

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

(19)

RS Khusus

BUMN

75

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

3

2

0

1

0

0

0

1

14

1

3

8

5

2

0

0

0

5

0

3

1

18

4

(20)

Jumlah

1.608

32

13

17

24

8

10

21

53

19

33

36

24

16

29

38

19

42

49

206

43

179

182

84

22

12

37

17

34

24

43

38

158

46

(21)

RS Umum

475

2

0

0

2

0

1

2

23

6

2

14

5

0

9

3

3

12

24

80

23

68

61

58

3

1

9

1

8

3

10

21

16

5

(22)

RS Khusus

Semua RS

2.083

34

13

17

26

8

11

23

76

25

35

50

29

16

38

41

22

54

73

286

66

247

243

142

25

13

46

18

42

27

53

59

174

51

(23)

Jumlah

421

Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

(3)

1.079

467

71

110

375

43

13

(4)

128.750

47.266

6.643

10.907

41.285

13.605

9.044

Tempat Tidur

Tahun 2008 Jumlah

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013 Keterangan :

Jumlah

Swasta dan Swasta Non Profit

TNI/POLRI

4

6

Pemerintah Kab/Kota

3

Kementerian Lain dan BUMN

Pemerintah Provinsi

2

5

Kementerian Kesehatan

(2)

(1)

1

Pengelola

No

Lampiran 5.5

(5)

535

71

123

416

44

13

1.202

Jumlah (6)

141.603

52.064

6.747

11.821

47.811

14.029

9.131

Tempat Tidur

Tahun 2009

(7)

591

72

129

445

45

13

1.295

Jumlah (8)

137.070

52.306

6.925

11.771

43.341

13.854

8.873

Tempat Tidur

Tahun 2010

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDUR MENURUT PENGELOLA TAHUN 2008 - 2012

(9)

634

73

132

472

47

14

1.372

Jumlah

52.694

8.535

12.272

52.536

14.065

9.724

149.826

(10)

Tempat Tidur

Tahun 2011

(11)

815

71

151

508

49

14

1.608

Jumlah

74.033

8.040

19.830

74.741

16.292

10.832

203.768

(12)

Tempat Tidur

Tahun 2012

422

RS Kusta

RS Tuberkulosa Paru

RS Mata

RS Bersalin

RS Ibu dan Anak

RS Khusus Lainnya

2

3

4

5

6

7

292

62

79

57

10

11

22

51

(3)

RS

Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Keterangan :

(4)

TT

20.788

2.258

3.804

2.577

418

782

2.168

8.781

Tahun 2008

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

RS Jiwa

(2)

(1)

1

Jenis Rumah Sakit

No

Lampiran 5.6

321

71

95

61

11

10

22

51

(5)

RS (6)

TT

22.077

2.427

4.591

2.475

423

731

2.224

9.206

Tahun 2009

337

72

106

62

12

10

23

52

(7)

RS (8)

TT

22.074

2.521

4.809

2.453

448

757

2.326

8.760

Tahun 2010

JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDUR MENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2008 - 2012

349

72

114

65

13

10

23

52

(9)

RS

TT (10)

20.830

2.537

5.267

2.334

519

778

1.854

7.541

Tahun 2011 RS

475

111

169

94

14

12

22

53

(11)

TT (12)

27.664

4.851

7.697

3.150

520

915

1.989

8.542

Tahun 2012

423

Kalimantan Selatan

22

Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013 Keterangan :

Indonesia

Papua

33

Maluku

30

Maluku Utara

Sulawesi Barat

29

Papua Barat

Gorontalo

28

31

Sulawesi Tenggara

27

32

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

25

26

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

21

Sulawesi Utara

Kalimantan Barat

20

23

Nusa Tenggara Timur

19

24

Nusa Tenggara Barat

18

Jawa Timur

15

Banten

DI Yogyakarta

14

Bali

Jawa Tengah

13

16

Jawa Barat

12

17

DKI Jakarta

Lampung

8

11

0

Bengkulu

7

Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera Selatan

6

Kepulauan Riau

Jambi

5

9

Riau

4

10

1

Sumatera Barat

3

56

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0

3

1

5

3

7

9

9

0

0

3

3

1

1

3

Sumatera Utara

2

2

(3)

Aceh

(2)

(1)

Jumlah

1

Provinsi

No

Lampiran 5.7

20.282

0

0

0

0

0

0

0

949

0

250

239

60

0

0

0

0

1.098

241

3.353

1.222

3.522

2.712

3.716

0

0

46

0

1.089

149

182

213

875

366

(4)

Tempat Tidur

Kelas A

255

1

0

1

2

0

2

3

15

3

1

6

2

2

5

1

2

4

10

38

10

33

37

27

3

1

4

2

5

2

8

4

16

5

(5)

Jumlah

63.297

444

0

160

517

0

581

401

2.613

957

813

1.590

1.113

560

1.535

352

492

978

2.378

8.882

2.420

9.401

8.967

6.138

587

120

970

509

887

506

1.691

1.666

3.966

1.103

(6)

Tempat Tidur

Kelas B

630

9

4

3

3

2

3

7

33

8

15

9

12

6

11

10

6

15

19

92

6

94

74

31

9

5

14

3

16

10

19

21

42

19

(7)

Jumlah

72.880

1.233

621

310

401

285

200

756

4.914

1.002

2.073

937

1.655

730

1.083

1.156

1.038

1.325

1.093

10.149

4.075

11.104

7.290

2.058

789

576

1.260

296

2.103

1.299

1.859

2.451

4.484

2.275

(8)

Tempat Tidur

Kelas C

415

11

4

9

13

2

3

4

6

3

10

18

2

6

13

21

8

10

5

49

24

75

31

5

4

6

5

10

9

6

10

14

13

6

(9)

Jumlah

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN TEMPAT TIDUR MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2012

24.836

799

364

638

629

216

90

351

353

402

698

474

204

283

959

1.719

406

567

301

3.006

1.240

4.692

1.996

296

140

370

235

421

583

336

593

373

653

449

(10)

Tempat Tidur

Kelas D

727

13

5

4

8

4

3

9

20

11

8

16

12

2

9

9

6

22

38

102

23

38

92

70

9

1

22

3

9

6

15

19

100

19

(11)

50.137

406

190

81

647

209

129

379

966

415

472

1.435

818

61

645

431

258

1.056

2.351

6.428

1.130

2.235

7.203

7.707

496

62

1.532

409

756

506

792

720

8.180

1.032

(12)

Tempat Tidur

Belum Ditetapkan Kelas Jumlah

2.083

34

13

17

26

8

11

23

76

25

35

50

29

16

38

41

22

54

73

286

66

247

243

142

25

13

46

18

42

27

53

59

174

51

(13)

Jumlah

231.432

2.882

1.175

1.189

2.194

710

1.000

1.887

9.795

2.776

4.306

4.675

3.850

1.634

4.222

3.658

2.194

5.024

6.364

31.818

10.087

30.954

28.168

19.915

2.012

1.128

4.043

1.635

5.418

2.796

5.117

5.423

18.158

5.225

(14)

Tempat Tidur

Total

424

Papua

33

* **

8,413

59

38

62

56

29

11

51

535

50

59

223

146

86

56

51

129

203

216

703

369

1,384

360

1,617

94

27

299

45

260

120

165

150

586

174

(4)

Jumlah

VVIP

3.64

2.05

3.23

5.21

2.55

4.08

1.10

2.70

5.46

1.80

1.37

4.77

3.79

5.26

1.33

1.39

5.88

4.04

3.39

2.21

3.66

4.47

1.28

8.12

4.67

2.39

7.40

2.75

4.80

4.29

3.22

2.77

3.23

3.33

(5)

%

20,993

146

44

76

125

55

135

129

975

276

209

440

326

158

196

294

149

605

538

3,159

580

3,076

2,475

2,396

197

68

322

141

490

261

525

525

1,521

381

(6)

Jumlah

VIP

9.07

5.07

3.74

6.39

5.70

7.75

13.50

6.84

9.95

9.94

4.85

9.41

8.47

9.67

4.64

8.04

6.79

12.04

8.45

9.93

5.75

9.94

8.79

12.03

9.79

6.03

7.96

8.62

9.04

9.33

10.26

9.68

8.38

7.29

(7)

%

33,057

300

167

153

257

67

94

188

1,248

357

436

639

473

163

447

368

306

697

1,158

4,822

914

4,985

3,970

3,254

358

150

601

276

821

368

599

794

2,994

633

(8)

Jumlah

Kelas I

14.28

10.41

14.21

12.87

11.71

9.44

9.40

9.96

12.74

12.86

10.13

13.67

12.29

9.98

10.59

10.06

13.95

13.87

18.20

15.15

9.06

16.10

14.09

16.34

17.79

13.30

14.87

16.88

15.15

13.16

11.71

14.64

16.49

12.11

(9)

%

57,651

1,179

486

331

695

236

203

516

2,340

688

1,117

1,149

786

404

820

714

651

1,134

1,813

7,385

1,952

6,993

6,547

5,230

751

363

1,176

358

1,702

474

1,009

1,366

5,690

1,393

(10)

Jumlah

Kelas Perawatan

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT MENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2012

Tempat tidur perawatan lainnya mencakup ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi

Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Tempat tidur perawatan lainnya

Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Keterangan :

231,432

2,882

1,175

1,189

2,194

710

1,000

1,887

9,795

2,776

4,306

4,675

3,850

1,634

4,222

3,658

2,194

5,024

6,364

31,818

10,087

30,954

28,168

19,915

2,012

1,128

4,043

1,635

5,418

2,796

5,117

5,423

18,158

5,225

(3)

Total Tempat Tidur*

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Maluku Utara

Papua Barat

31

32

Sulawesi Barat

Maluku

29

30

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

26

Gorontalo

Sulawesi Tengah

25

27

Sulawesi Utara

24

28

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

22

23

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

20

21

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

18

Bali

17

19

Jawa Timur

Banten

15

16

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

13

Jawa Barat

12

14

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

10

11

Lampung

Bangka Belitung

Bengkulu

7

8

Sumatera Selatan

6

9

Riau

Jambi

4

Sumatera Barat

3

5

Aceh

Sumatera Utara

1

(2)

(1)

2

Provinsi

No

Lampiran 5.8

Kelas II

24.91

40.91

41.36

27.84

31.68

33.24

20.30

27.34

23.89

24.78

25.94

24.58

20.42

24.72

19.42

19.52

29.67

22.57

28.49

23.21

19.35

22.59

23.24

26.26

37.33

32.18

29.09

21.90

31.41

16.95

19.72

25.19

31.34

26.66

(11)

%

93,019

1,022

380

514

1,015

291

505

829

3,814

1,183

2,040

1,892

1,401

629

2,320

1,854

814

1,916

2,158

12,270

5,727

11,969

12,743

6,357

570

461

1,526

708

1,911

1,144

2,216

2,120

6,440

2,280

(12)

Jumlah

Kelas III

40.19

35.46

32.34

43.23

46.26

40.99

50.50

43.93

38.94

42.62

47.38

40.47

36.39

38.49

54.95

50.68

37.10

38.14

33.91

38.56

56.78

38.67

45.24

31.92

28.33

40.87

37.74

43.30

35.27

40.92

43.31

39.09

35.47

43.64

(13)

%

%

8.00

18,299

176

60

53

46

32

52

174

7.91

6.11

5.11

4.46

2.10

4.51

5.20

9.22

9.01

222 883

10.33

7.10

18.65

11.87

9.07

10.31

6.61

9.34

7.56

10.93

5.40

8.23

7.36

5.33

2.09

5.23

2.94

6.54

4.32

15.34

11.78

8.63

5.11

6.97

(15)

445

332

718

194

383

377

145

469

481

3,479

545

2,547

2,073

1,061

42

59

119

107

234

429

603

468

927

364

(14)

Jumlah

Ruang Perawatan Lainnya**

425

0

Papua

33

0

251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239

212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

46

2

23

94

50

0

0

0

0

1

0

0

1

9

0

0

(6)

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

45

1

22

87

45

0

0

0

0

1

0

0

1

9

0

0

(5)

2011

0

0

30

45

1

23

95

46

0

0

1

0

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

TOTAL

Maluku Utara

Papua Barat

31

32

Sulawesi Barat

Maluku

29

30

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Selatan

26

27

Sulawesi Tengah

25

28

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

23

24

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

21

Kalimantan Barat

20

22

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

18

19

Bali

Jawa Timur

Banten

15

16

17

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

13

14

DKI Jakarta

Jawa Barat

11

12

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Bengkulu

Lampung

7

8

9

Sumatera Selatan

6

10

0

Jambi

5

1

0

Sumatera Barat

Riau

9

0

3

Sumatera Utara

2

(4)

2010

Industri Farmasi

4

Aceh

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.9

(7)

2010

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

20

15

0

14

37

9

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

(8)

2011

107

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

19

15

0

15

42

10

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Industri Obat Tradisional (IOT)

(9)

2012

110

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

1

19

15

0

12

46

11

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

(10)

0

0

0

11

0

1

0

9

0

9

15

26

0

13

2

11

18

57

136

61

1,205

0

0

0

12

0

0

0

26

0

9

15

26

2

13

1

9

16

64

136

64

289

207

281

176

0

0

4

0

0

3

0

21

102

10

191

(11)

2011

173

0

0

2

0

0

4

0

15

98

19

1,152

2010

Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

(12)

204

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

19

25

6

23

80

35

4

0

0

0

1

0

0

0

9

0

0

(13)

2010

0

12

0

1

0

26

0

8

15

7

2

14

1

9

14

25

229

64

285

206

179

0

0

4

0

0

3

0

21

94

10

1,229

2012 (14)

2011

234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

23

27

7

11

114

35

4

0

0

0

1

0

0

0

9

0

Produksi Alat Kesehatan

JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2012

(15)

2012

237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

25

28

7

17

79

56

5

0

0

0

1

0

0

1

14

1

(16)

2010

0

481

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

3

0

0

0

0

0

86

46

5

40

194

62

1

0

3

509

0

0

0

0

0

1

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

71

44

3

22

266

62

0

0

0

0

0

0

2 3

0

0

33

2

0

1

32

1

(17)

2011 (18)

2012

Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)

0

0

580

0

0

0

0

0

0

526

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

20

0

1

0

0

12

100

113

0

38

115

46

0

0

1

0

2

1

0

16

56

5

0

0

0

0

0

0

0

0

73

95

8

24

277

68

1

0

0

1

0

0

0

0

32

1

(19)

2010

(20)

2011

553

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

21

0

0

0

0

12

109

113

8

38

135

53

0

0

4

0

0

1

0

2

52

0

Industri Kosmetika

(21)

2012 0

564

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

21

0

1

0

0

21

54

125

10

45

151

67

0

0

4

0

0

1

0

12

47

426

Kalimantan Barat

20

Gorontalo

28

Papua

33

(4)

2010

2,855

43

13

0

13

1

7

16

118

25

47

47

55

14

54

39

39

73

89

492

43

327

362

357

34

14

54

20

98

54

89

49

107

62

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

TOTAL

Maluku Utara

Papua Barat

31

32

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

27

Maluku

Sulawesi Selatan

26

29

Sulawesi Tengah

25

30

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

23

24

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

19

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Barat

18

21

Bali

17

22

Jawa Timur

Banten

15

DI Yogyakarta

14

16

Jawa Barat

Jawa Tengah

12

13

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Kepulauan Bangka Belitung

9

10

Lampung

8

11

Sumatera Selatan

Bengkulu

6

Jambi

5

7

Sumatera Barat

Riau

3

Sumatera Utara

2

4

Aceh

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.10

(5)

2011

2,695

47

14

9

16

0

8

16

90

27

47

51

53

15

54

33

40

74

82

224

51

337

446

372

37

15

56

22

98

34

91

51

115

70

Pedagang Besar Farmasi

(6)

2012

2,860

43

10

7

15

1

7

12

94

28

47

45

46

14

48

37

30

77

96

341

48

333

513

404

34

3

55

18

98

35

89

49

116

67

(7)

165

96

31

86

60

74

150

319

178

165

392

227

157

163

157

207

466

561

2,418

418

2,514

2,420

1,862

154

91

321

140

309

206

452

419

971

254

16,603

2010 (8)

210

122

86

106

60

78

175

411

217

123

425

260

162

28

154

253

525

349

2,422

471

1,819

3,207

1,987

182

105

350

155

355

218

117

464

971

168

16,735

2011

Apotek

(9)

224

122

97

80

46

89

209

404

215

185

450

272

160

74

178

208

571

719

2,380

523

1,657

2,959

2,143

190

124

412

190

410

231

442

422

977

250

17,613

2012 (10)

2010

8,348

21

52

21

95

45

53

106

366

161

101

233

426

128

327

141

116

203

111

298

47

381

1,281

544

341

103

79

76

136

161

434

360

805

596

(11)

2011

8,247

26

52

23

112

45

37

113

377

181

57

237

790

127

111

125

158

206

111

297

47

381

1,281

544

207

98

46

78

147

161

325

305

805

637

Toko Obat

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011

(12)

2012

7,040

40

52

18

112

45

36

127

377

134

102

236

790

127

41

121

67

226

175

307

46

381

1,038

605

218

53

77

58

140

176

187

319

114

495

(13)

2010

963

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

1

0

0

4

49

40

6

25

92

715

2

2

1

0

4

0

3

0

15

0

(14)

2011

1,249

0

0

0

1

0

0

0

4

0

1

2

3

0

2

0

2

10

62

59

8

38

141

880

2

0

2

0

9

0

3

1

16

3

Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

(15)

2012 11

1,630

0

0

3

1

0

0

1

27

1

4

5

12

0

18

3

13

23

75

131

15

93

163

950

8

2

8

4

16

1

9

4

29

427

1.300

Papua Barat

Papua

32

33 69.249

3.909

1.295

950

869

507

628

1.626

2.187

1.593

1.307

1.245

1.842

1.339

1.869

2.612

826

634

1.273

7.741

392

7.820

(4)

88

78

112

33

63

72

345

768

147

327

215

142

130

89

313

136

80

262

782

46

769

636

267

133

61

174

148

371

153

203

303

662

108

8.216

Kelurahan (5)

77.465

3.997

1.373

1.062

902

570

700

1.971

2.955

1.740

1.634

1.460

1.984

1.469

1.958

2.925

962

714

1.535

8.523

438

8.589

5.863

267

351

361

2.423

1.448

3.126

1.406

1.629

1.014

5.687

6.429

Desa dan Kelurahan (6)

52.804

1.020

31

859

808

131

511

261

2.605

989

689

948

1.868

629

1.069

502

955

698

1.331

7.968

408

8.577

5.532

2.006

351

296

1.331

1.342

2.715

972

854

1.014

2.956

578

RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (7)

68,2

25,5

2,3

80,9

89,6

23,0

73,0

13,2

88,2

56,8

42,2

64,9

94,2

42,8

54,6

17,2

99,3

97,8

86,7

93,5

93,2

99,9

94,4

96,7

100,0

82,0

54,9

92,7

86,9

69,1

52,4

100,0

52,0

9,0

Persentase RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (%)

Update 20 Maret 2013

(8)

54.142

709

70

243

598

105

294

1.049

2.795

1.148

1.034

644

1.683

506

1.316

612

778

482

517

8.554

421

7.605

5.456

1.176

196

294

1.438

1.531

2.444

900

1.142

2.421

3.795

2.186

Poskesdes yang Beroperasi (9)

276.392

2.991

1.122

1.401

1.926

1.441

1.302

2.781

9.377

3.223

2.066

4.566

3.714

2.236

4.281

8.573

5.781

4.760

10.640

45.882

5.680

48.789

48.649

4.241

1.128

992

2.595

1.859

6.352

3.218

5.037

7.101

15.303

7.385

Posyandu

JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Jumlah desa siaga aktif di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW siaga AKTIF dan jumlah desa siaga aktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah desa siaga aktif ditambah nagari siaga aktif

Keterangan :

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Maluku

Maluku Utara

Sulawesi Barat

29

30

Gorontalo

28

31

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

25

26

Sulawesi Utara

24

27

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

21

Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

20

22

Nusa Tenggara Timur

19

23

Bali

Nusa Tenggara Barat

17

18

Banten

DI Yogyakarta

14

16

Jawa Tengah

Jawa Timur

5.227

Jawa Barat

12

13

15

-

DKI Jakarta

11

218

300

2.249

Kepulauan Riau

Bengkulu

Lampung

7

8

2.755

Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera Selatan

6

1.253

1.426

711

5.025

6.321

9

Jambi

5

(3)

Desa

10

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.11

(10)

381.734

12.970

360

100

1.880

660

612

1.968

30.748

7.599

4.515

4.575

12.018

1.170

360

600

2.664

780

33.308

4.086

1.314

139.239

37.622

12.393

1.593

714

7.488

4.010

7.487

2.122

17.918

20.813

3.548

4.500

Kader / Toma / Toga Terlatih (11)

3,57

0,75

0,82

1,32

2,14

2,53

1,86

1,41

3,17

1,85

1,26

3,13

1,87

1,52

2,19

2,93

6,01

6,67

6,93

5,38

12,97

5,68

8,30

15,88

3,21

2,75

1,07

1,28

2,03

2,29

3,09

7,00

2,69

1,15

Rasio Posyandu terhadap Desa/Kelurahan

(12)

4,93

3

0,26

0,09

2,08

1,16

0,87

1,00

10,41

4,37

2,76

3,13

6,06

0,80

0,18

0,21

2,77

1,09

21,70

0,48

3,00

16,21

6,42

46,42

4,54

1,98

3,09

2,77

2,40

1,51

11,00

20,53

0,62

0,70

Rasio Kader/Toma Terlatih terhadap Desa/Kelurahan

428

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

0

0

197

12

0

37

25

609

140

126

159

251

0

6

0

203

0

350

4,131

0

0

62

0

0

7

20

202

7

192

139

58

0

0

0

80

0

7

689

2,519

1,348

0

577

17

0

0

83

50

61

126

350

0

0

56

(5)

133

3,304

0

565

58

0

0

329

777

234

320

354

0

0

10,708

(4)

(6)

1,652

0

0

52,804

1,020

31

859

808 17

131

511

261

2,605

989

689

948

1,868

629

1,069

502

955

698

1,331

7,968

408

8,577

5,532

2,006

351

296

1,331

1,342

2,715

972

854

1,014

2,956

578

0

(7)

16

0

6

78

3

3

20

10

0

0

0

65

0

0

86

7

433

0

431

12

0

0

5

267

56

27

110

0

0

Jumlah

56

230

71

133

742

761

500

1,037

344

2,761

1,826

60,587

2,560

1,122

526

1,009

1,441

32

673

2,070

1,262

248

906

1,179

1,021

1,322

8,573

2,040

123

2,768

2,460

250

7,367

13,174

(8)

Pratama

530

518

376

751

716

2,149

1,422

1,904

2,775

6,661

4,170

100,424

116

0

525

559

0

975

958

3,368

1,354

882

1,702

1,669

854

2,013

0

2,374

1,643

5,298

15,412

1,165

15,667

21,918

(9)

Madya

Jumlah desa siaga di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW siaga dan jumlah desa siaga di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah desa siaga ditambah nagari siaga

Keterangan :

1,020

31

583

780

131

467

210

1,716

839

368

630

1,549

629

1,063

502

607

698

974

4,674

212

3,492

5,532

433

264

296

1,331

925

1,621

621

381

200

2,956

578

RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Madya Purnama Mandiri

JUMLAH RW, DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF SERTA POSYANDU MENURUT PROVINSI DAN TINGKATAN (STRATA) DI INDONESIA TAHUN 2012

36,313

(3)

Pratama

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Sulawesi Barat

Maluku

29

Gorontalo

28

30

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

26

27

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

24

Kalimantan Timur

23

25

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

20

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Timur

19

21

Nusa Tenggara Barat

18

22

Banten

Bali

16

Jawa Timur

15

17

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

13

14

DKI Jakarta

Jawa Barat

11

Kepulauan Riau

12

Kepulauan Bangka Belitung

Lampung

8

9

Bengkulu

7

10

Jambi

Sumatera Selatan

5

6

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.12

163

75

91,232

128

0

309

332

0

286

977

3,235

534

916

1,552

739

300

863

0

1,211

2,658

2,094

25,771

2,781

17,184

11,167

1,649

298

418

24,149

187

0

41

26

0

9

173

704

73

20

406

127

61

83

0

156

336

480

2,239

1,484

8,571

2,390

2,006

82

127

341

326 1,370

424

257

543

977

1,588

(11)

Mandiri

3,018

1,039

1,553

3,005

4,293

1,226

(10)

Posyandu Purnama

276,392

2,991

1,122

1,401

1,926

1,441

1,302

2,781

9,377

3,223

2,066

4,566

3,714

2,236

4,281

8,573

5,781

4,760

10,640

45,882

5,680

48,789

48,649

4,241

1,128

992

2,595

1,859

6,352

3,218

5,037

7,101

15,303

7,385

(12)

Jumlah

429 Papua

33

40

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

3

Sumber: Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Maluku Utara Papua Barat

31

Maluku

30

32

Gorontalo Sulawesi Barat

28 29

Sulawesi Tenggara

27

Sulawesi Utara

24 Sulawesi Tengah

Kalimantan Timur

23

Sulawesi Selatan

Kalimantan Selatan

22

25

Kalimantan Tengah

21

26

Kalimantan Barat

20

Bali Nusa Tenggara Barat

Banten

16 17

Nusa Tenggara Timur

Jawa Timur

15

18

4

DI Yogyakarta

14

19

5

Jawa Tengah

13

4

Jawa Barat

12

DKI Jakarta

0

11

Kepulauan Riau

10

0

0

12

Lampung Kepulauan Bangka Belitung

8

0

1

0

0

0

1

0

(3)

Puskesmas

0 9

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0 0

0 0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

(5)

Lapas/Rutan

3

0

0

1

2

4

2

3

6

2

1

0

1

0

1

1

1

1

2

0

(4)

Rumah Sakit

Jumlah Layanan

LAYANAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON (TRM) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

9

Sumatera Selatan Bengkulu

6 7

Riau Jambi

4

Sumatera Barat

3

5

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.13

1

0

1

0

2

1

1

1

4

0

83

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

1

0

0

3

0

0

6

7

9

5

6

12

18

(6)

Total

Lampiran 5.14

LAYANAN PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (PPIA) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

No

Total

Provinsi

Puskesmas

Jumlah Layanan Rumah Sakit

Klinik

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(6)

1

Aceh

1

1

0

2

2

Sumatera Utara

0

2

0

2

3

Sumatera Barat

0

1

0

1

4

Riau

0

1

0

1

5

Jambi

0

1

0

1

6

Sumatera Selatan

0

2

0

2

7

Bengkulu

0

1

0

1

8

Lampung

0

2

0

2

9

Kepulauan Bangka Belitung

0

3

0

3

10

Kepulauan Riau

0

3

0

3

11

DKI Jakarta

1

6

0

7

12

Jawa Barat

0

6

0

6

13

Jawa Tengah

0

5

0

5

14

DI Yogyakarta

0

1

0

1

15

Jawa Timur

0

13

0

13

16

Banten

0

3

0

3

17

Bali

0

6

0

6

18

Nusa Tenggara Barat

0

2

0

2

19

Nusa Tenggara Timur

0

2

1

3

20

Kalimantan Barat

0

2

0

2

21

Kalimantan Tengah

0

0

0

0 1

22

Kalimantan Selatan

0

1

0

23

Kalimantan Timur

0

3

0

3

24

Sulawesi Utara

0

3

0

3

25

Sulawesi Tengah

0

1

0

1

26

Sulawesi Selatan

0

3

0

3

27

Sulawesi Tenggara

0

1

0

1

28

Gorontalo

0

0

0

0

29

Sulawesi Barat

0

1

0

1

30

Maluku

1

2

0

3

31

Maluku Utara

0

2

1

3

32

Papua Barat

2

1

0

3

33

Papua

8

9

1

18

13

90

3

106

Indonesia

Sumber: Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2013

430

431

Manado

Palu

Makassar

Kendari

Gorontalo

Mamuju

Maluku

Ternate

Jayapura

Sorong

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Total

Banjarmasin

Kalimantan Timur

27

28

Pontianak

Palangkaraya

25

26

Mataram

Kupang

23

24

Banten

Denpasar

21

22

Surabaya

Malang

19

20

Surakarta

DI Yogyakarta

17

18

Tasikmalaya

Semarang

15

Bandung

14

16

Jakarta III

13

Jakarta II

Tanjung Pinang

9

12

Tanjung Karang

8

Pangkal Pinang

Bengkulu

7

Jakarta I

Palembang

6

11

Jambi

5

10

Padang

Riau

3

Medan

2

(2)

Poltekkes

4

Aceh

1

(1)

No

Keperawatan

33

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

(3)

Kebidanan 36

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

1

1

1

2

2

1

1

0

0

0

0

2

1

1

1

1

1

1

1

(4)

Keperawatan Gigi 9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

(5)

Farmasi (6)

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

13

(7)

Kesehatan Lingkungan

Gizi

(8)

Gizi

Kesehatan Masyarakat

19

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

Fisioterapi 3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(9)

Keterapian Fisik

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10)

Okupasi Terapi

Kefarmasian

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(11)

Terapi Wicara

Keperawatan Akupunktur 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(12)

Analis Kesehatan 9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

(13)

Teknik Elektromedik 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

(15)

0

0

0

0

0

(14)

Keteknisian Medis Teknik Radiodiagno stik

JUMLAH PROGRAM STUDI DIPLOMA IV INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

132

2

3

2

0

0 0

0

2

8

2

4

2

6

3

5

2

5

4

1

6

6

6

7

8

5

6

3

4

1

0

0

5

3

3

3

2

3

3

2

(20)

Total

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(19)

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(17)

Ortotik Prostetik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(16)

Teknik Gigi

Lampiran 5.15

Perekam & Informatika Kesehatan

432

7

3

Jayapura

Sorong

37

38

3

27,1

%

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

71

Jumlah

1

Maluku

Ternate

35

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

1

1

3

4

1

1

5

2

2

2

0

1

1

1

2

2

3

1

1

2

1

3

(3)

Keperawatan

36

Gorontalo

Mamuju

Kendari

32

33

Makassar

31

34

Manado

Palu

29

30

Banjarmasin

Kalimantan Timur

27

Palangkaraya

26

28

Kupang

Pontianak

24

25

Denpasar

Mataram

22

23

Malang

Banten

Surabaya

19

20

DI Yogyakarta

18

21

Semarang

Surakarta

16

17

Bandung

Tasikmalaya

14

Jakarta III

13

15

Jakarta I

Jakarta II

11

Pangkal Pinang

10

12

Tanjung Karang

Tanjung Pinang

Bengkulu

7

8

Palembang

6

9

Riau

Jambi

4

Padang

3

5

Medan

2

(2)

Aceh

(1)

1

Poltekkes

No

Kebidanan

1

2

1

18 6,9

23,7

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

62

2

4

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

4

2

3

2

0

1

1

1

0

1 2

1

0

1

1

1

(5)

Kesehatan Gigi

1

1

2

3

3

(4)

Farmasi 3,8

10

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

(6)

Analis Farmasi & Makanan 0

0,4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

Jamu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(7)

9,9

26

0

2

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

2

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

12,2

32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

2

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

(10)

Kesehatan Lingkungan (9)

Gizi

Gizi

Kesmas

0,8

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(11)

Fisioterapi

Keterapian Fisik

Jurusan / Program Studi

0

0,4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0,4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(12)

Okupasi Terapi

Kefarmasian Terapi Wicara

Keperawatan Akupunktur 0,4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(14)

Analis Kesehatan

0

0

8,8

23

0

1

1

1

0

0,8

2

0

0

0

0

0

0

0

1 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(16)

Teknik Elektromedik

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

2

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

(15)

Keteknisian Medis

1,1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(17)

Teknik Radiodiagnosti k

JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2012

0,8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

(18)

Teknik Gigi

Lampiran 5.16

Ortotik Prostetik 0,8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(19)

1

1,5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

262

6

16

5

8

4

3

4

9

6

7

4

6

3

6

9

5

6

3

8

13

6 0

8 0

16

10

10

5

7

4

4

3

10

7

8

4

3

7

9

10

(21)

Total

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(20)

Perekam Informasi Kesehatan

Lampiran 5.17

JUMLAH INSTITUSI NON POLITEKNIK KESEHATAN (NON-POLTEKKES) JENJANG PENDIDIKAN TINGGI (JPT) MENURUT JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN 2012

(9)

(11)

(14)

(15)

(16)

D-I PTTD

ATEM

APIKES

ARO

(13)

ATRO

(12)

AAK

ATW

(10)

(17)

(18)

(19)

D-III Kardiovaskuler

(8)

ATG

(7)

Keteknisian Medis

D-III AKUPUNTUR

(6)

Keterapian Fisik

AKFIS

(5)

Gizi

AKZI

(4)

AKL

(3)

Kesmas

AKFAR

AKG

(2)

(1)

AKAFARMA

Provinsi

AKBID

No

Kefarmasian

AKPER

Keperawatan

Jumlah

(20)

(21)

1

Aceh

15

33

0

0

2

1

0

2

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

57

2

Sumatera Utara

42

57

0

3

2

0

0

2

0

0

0

2

1

1

0

1

0

0

111

3

Sumatera Barat

13

11

0

1

3

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

33

4

Riau

7

22

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

35

5

Jambi

6

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

14

6

Sumatera Selatan

12

20

0

0

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

38

7

Bengkulu

4

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

8

Lampung

5

10

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

17

9

Kepulauan Bangka Belitung

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

10

Kepulauan Riau

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

5

11

DKI Jakarta

32

20

1

0

4

1

2

2

1

0

2

0

1

3

2

1

1

0

73

12

Jawa Barat

12

11

0

0

3

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

30

13

Jawa Tengah

45

56

0

3

12

3

2

4

0

0

0

4

1

2

6

2

0

0

140

14

DI Yogyakarta

2

1

0

2

1

0

0

0

0

0

1

1

0

2

1

1

0

12

15

Jawa Timur

22

22

0

3

4

0

1

2

0

2

0

1

4

1

2

0

0

64

16

Banten

4

10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

17

Bali

1

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

9

18

Nusa Tenggara Barat

2

9

1

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

18

19

Nusa Tenggara Timur

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

20

Kalimantan Barat

6

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

21

Kalimantan Tengah

3

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

7

22

Kalimantan Selatan

6

8

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

18

23

Kalimantan Timur

6

7

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 9

0

24

Sulawesi Utara

5

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulawesi Tengah

4

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

26

Sulawesi Selatan

17

13

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

33

27

Sulawesi Tenggara

5

6

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

15

28

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulawesi Barat

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

30

Maluku

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

31

Maluku Utara

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

32

Papua Barat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Papua

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

288

356

4

12

52

11

6

17

1

2

3

19

14

7

18

8

2

0

820

Jumlah Institusi Non-Poltekkes

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013 Keterangan : Institusi Non-Poltekkes Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) pada tahun 2012 tidak menjadi binaan BPPSDM Kesehatan

433

434 2 0 0 0 0 0 0 2 71 8.7

0 0 0 0

1 1

1 1

0 2 2

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013 Institusi Non-Poltekkes Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) pada tahun 2012 tidak menjadi binaan BPPSDM Kesehatan

F

E

D

C

B

53 12 0 65

(3)

(2)

KEPERAWATAN 1 Akademi Keperawatan (AKPER) 2 Akademi Kebidanan (AKBID) 3 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) Sub Total KEFARMASIAN 1 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 2 Akademi Farmasi (AKFAR) Sub Total KESEHATAN MASYARAKAT 1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Sub Total GIZI 1 Akademi Gizi (AKZI) Sub Total KETERAPIAN FISIK 1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 2 Akademi Terapi Wicara (ATW) 3 Akademi Akupunktur Sub Total KETEKNISIAN MEDIS 1 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 2 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 3 D-I Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 4 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 5 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 6 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 7 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) Sub Total Total %

(1)

A

Pemda

Institusi Diknakes Non-Poltekkes

0 1 0 0 0 1 0 2 28 3.4

0 0 0 0

0 0

0 0

0 1 1

23 1 1 25

(4)

TNI / Polri

17 2 2 14 18 7 7 67 721 87.9

17 1 2 20

5 5

10 10

12 49 61

212 343 3 558

(5)

Swasta

JUMLAH INSTITUSI DIKNAKES NON-POLTEKKES JENJANG PENDIDIKAN TINGGI (JPT) MENURUT STATUS KEPEMILIKAN TAHUN 2012

No

Lampiran 5.18

19 3 2 14 18 8 7 71 820 100.0

17 1 2 20

6 6

11 11

12 52 64

288 356 4 648

(6)

Jumlah

435

Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA)

Akademi Akupunktur

4

Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES)

Akademi Teknik Elektromedik (ATEM)

Akademi Ortotik Prostetik (AOP) Sub Total Total

6

Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO)

3

4

Akademi Tekniker Gigi (ATG)

2

5

Akademi Analis Kesehatan (AAK)

1

KETEKNISIAN MEDIS

Akademi Terapi Wicara (ATW)

3 Sub Total

Akademi Fisioterapi (AKFIS)

Akademi Okupasi Terapi (AOT)

1

2

Akademi Gizi (AKZI) Sub Total KETERAPIAN FISIK

1

Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Sub Total GIZI

1

Akademi Farmasi (AKFAR) Sub Total KESEHATAN MASYARAKAT

2

1

KEFARMASIAN

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

F

E

D

C

B

200 3,020 26,285

225

60

325

200

2,010

610

100

100

100

310

3,050 3,050

2,510 2,510

945 1,070

125

16,025

1,650

Akademi Kesehatan Gigi (AKG)

3 Sub Total

8,400 5,975

Akademi Kebidanan (AKBID)

2

(3)

Tingkat I

KEPERAWATAN 1 Akademi Keperawatan (AKPER)

(2)

(1)

A

Institusi Poltekkes

120 2,180 22,405

245

60

295

120

1,340

445

60

60

100

225

2,260 2,260

2,245 2,245

680 760

80

14,515

1,635

5,541

7,339

(4)

Tingkat II

Peserta Didik Poltekkes

120 2,220 22,200

245

60

295

120

1,380

445

60

60

100

225

2,260 2,260

2,245 2,245

680 760

80

14,270

1,635

5,443

7,192

(5)

Tingkat III

REKAPITULASI PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN AJARAN 2012/2013

No

Lampiran 5.19

440 7,420 70,890

715

180

915

440

4,730

1,500

220

220

300

760

7,570 7,570

7,000 7,000

2,305 2,590

285

44,810

4,920

16,959

22,931

(6)

Jumlah

436

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

F

E

D

C

B

KEPERAWATAN 1 Akademi Keperawatan (AKPER) 2 Akademi Kebidanan (AKBID) 3 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) Sub Total KEFARMASIAN 1 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 2 Akademi Farmasi (AKFAR) Sub Total KESEHATAN MASYARAKAT 1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Sub Total GIZI 1 Akademi Gizi (AKZI) Sub Total KETERAPIAN FISIK 1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 2 Akademi Terapi Wicara (ATW) 3 Akademi Akupunktur Sub Total KETEKNISIAN MEDIS 1 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 2 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 3 D-I Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 4 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 5 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 6 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 7 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) Sub Total Total

(2)

(1)

A

Institusi Diknakes Non Poltekkes

No

1.525 260 60 760 1.685 420 760 5.470 69.945

1.440 100 160 1.700

650 650

955 955

1.170 3.985 5.155

28.060 27.775 180 56.015

(3)

Tingkat I

2.030 200 160 860 1.725 610 640 6.225 78.716

1.300 100 220 1.620

695 695

1.260 1.260

1.690 3.900 5.590

33.945 29.241 140 63.326

(4)

Tingkat II

Peserta Didik Non Poltekkes

1.870 200 160 780 1.685 600 640 5.935 76.028

1.240 100 220 1.560

695 695

1.100 1.100

1.690 3.775 5.465

33.363 27.770 140 61.273

(5)

Tingkat III

5.425 660 380 2.400 5.095 1.630 2.040 17.630 224.689

3.980 300 600 4.880

2.040 2.040

3.315 3.315

4.550 11.660 16.210

95.368 84.786 460 180.614

(6)

Jumlah

REKAPITULASI PESERTA DIDIK NON POLTEKKES JENJANG PENDIDIKAN TINGGI (JPT) MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN AJARAN 2012/2013

Lampiran 5.20

437

(2)

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

F

E

D

C

B

KEPERAWATAN 1 Akademi Keperawatan (AKPER) 2 Akademi Kebidanan (AKBID) 3 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) Sub Total KEFARMASIAN 1 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 2 Akademi Farmasi (AKFAR) Sub Total KESEHATAN MASYARAKAT 1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Sub Total GIZI 1 Akademi Gizi (AKZI) Sub Total KETERAPIAN FISIK 1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 2 Akademi Okupasi Terapi (AOT) 3 Akademi Terapi Wicara (ATW) 4 Akademi Akupunktur Sub Total KETEKNISIAN MEDIS 1 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 2 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 3 D-I Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 4 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO 5 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 6 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 7 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) 8 Akademi Ortotik Prostetik (AOP) Sub Total Total

(1)

A

Institusi Diknakes

1,125 92 0 285 0 225 0 16 1,743 21,630

123 52 36 33 244

2,068 2,068

2,089 2,089

125 885 1,010

7,183 5,652 1,641 14,476

(3)

Poltekkes

1,629 110 130 669 1,136 510 590 0 4,774 53,602

978 0 32 101 1,111

490 490

795 795

1,189 2,501 3,690

26,967 15,735 40 42,742

(4)

Non Poltekkes

REKAPITULASI LULUSAN DIKNAKES POLTEKKES DAN NON POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2012

No

Lampiran 5.21

2,754 202 130 954 1,136 735 590 16 6,517 75,232

1,101 52 68 134 1,355

2,558 2,558

2,884 2,884

1,314 3,386 4,700

34,150 21,387 1,681 57,218

(5)

Jumlah

438

Sorong

37

7,183

235

45

116

60

767

50

172

345

150

0

60 5,652

2,089

0

35

58 54

0

65

0

0

100

0

75

61

51

0

125

0

50

50

0

125

225

0

125

0

125

0

125

0

127

0

100

0

100

100

0

125

100

100

(5)

Kesehatan Lingkungan

60

100

140

176

100

150

116 100

225

125

100

79

113

160

152

80

125

160

100

90

159

325

287

100

100

310

200

462

250

0

100

120

217

171

100

100

225

325

220

(4)

Kebidanan

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Banten

Mamuju

35

36

Jayapura

Pangkal Pinang

33

34

Ternate

Gorontalo

31

32

Kendari

Ambon

29

30

Palu

Makassar

27

28

Samarinda

Banjarmasin

Manado

75

Palangkaraya

23

24

25

60

22

26

292

Kupang

Pontianak

21

125

200

275

271

Mataram

Malang

17

125

114

20

Yogyakarta

16

Surabaya

Surakarta

15

575

200

Denpasar

Semarang

14

18

Tasikmalaya

13

204

375

0

125

161

241

223

125

60

225

125

325

(3)

Keperawatan

19

Jakarta III

Bandung

11

Jakarta II

10

12

Tanjung Karang

Jakarta I

8

9

Bengkulu

Palembang

6

7

Pekanbaru

Jambi

4

5

Medan

Padang

2

3

(2)

Banda Aceh

1

Poltekkes

(1)

No

Lampiran 5.22

2,068

60

41

0

40

65

50

52

80

100

125

0

48

0

125

37

40

30

50

100

0

99

125

0

125

0

77

0

95

0

50

56

80

0

60

58

100

100

(6)

Gizi

1,641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

78

0

100

0

60

12

0

100

125

0

125

0

125

80

125

0

0

125

40

106

0

100

0

60

80

100

(7)

Kesehatan Gigi

885

0

0

0

40

0

0

0

0

0

100

0

95

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

125

0

40

100

0

0

0

0

100

60

(8)

Farmasi

1,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

60

100

0

50

0

50

40

125

0

80

0

0

0

125

125

0

0

80

100

0

0

0

0

90

0

(9)

Analisis Kesehatan

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10)

Teknik Elektromedik

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(11)

Teknik Diagnostik

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

40

0

0

0

0

0

0

0

(12)

Teknik Gigi

Jurusan / Program Studi

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(13)

AKAFARMA

JUMLAH LULUSAN DIKNAKES POLTEKKES MENURUT JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN AJARAN 2012/2013

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(14)

Fisioterapi

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(15)

Okupasi Terapi

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(16)

Ortotik Prostetik

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(17)

Terapi Wicara

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(18)

Akupunktur

21,630

355

175

174

200

997

240

400

625

400

810

402

549

240

654

225

420

584

390

649

1,200

657

680

424

1,445

480

1,243

750

724

350

631

820

574

425

220

693

920

905

(19)

Jumlah

439

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

6

7

8

9

408

524

2,016

395

24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah

26 Sulawesi Selatan

27 Sulawesi Tenggara

Jumlah 15,735

26,967

60

0

0

0

1,514

0

0

481

463

120

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(7)

AKG

0

180

260

1,141

120

480

2,166

686

1,280

60

428

49

1,254

296

60

1,331

560

1,971

440

0

0

80

(6)

AKBID

Keperawatan

20

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

31 Papua

30 Maluku Utara

29 Maluku

0

497

23 Kalimantan Timur

28 Gorontalo

342

604

20 Kalimantan Barat

550

260

19 Nusa Tenggara Timur

22 Kalimantan Selatan

345

18 Nusa Tenggara Barat

21 Kalimantan Tengah

100

17 Bali

3,925

718

15 Jawa Timur

16 Banten

400

14 DI Yogyakarta

985

3,992

13 Jawa Tengah

12 Jawa Barat

98

488

237

941

761

60

482

1,160

3,360

610

2,609

(5)

AKPER

11 DKI Jakarta

10 Kepulauan Riau

Riau

Jambi

4

Sumatera Barat

3

5

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.23

(9)

1,189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

60

0

360

130

0

100

0

0

0

0

0

80

170

60

(10)

60

0

0

0

40

100

180

0

48

120

60

100

0

80

80

179

60

0

500

50

160

0

0

100

84

50

0

50

260

60

80

2,501

AKFAR

Kefarmasian AKAFARMA (11)

AKL

Kesmas

795

0

0

0

0

36

37

0

0

50

0

0

0

0

100

0

60

60

0

262

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

80

60

(12)

AKZI

Gizi

490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

200

0

50

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

(14)

AKFIS

978

0

0

0

0

0

50

0

41

0

0

0

0

0

0

160

0

0

160

33

132

0

0

0

100

0

0

15

60

127

100

(14)

ATW

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Keterapian Fisik

(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

Akupunktur

JUMLAH LULUSAN DIKNAKES NON POLTEKKES JENJANG PENDIDIKAN TINGGI (JPT) MENURUT PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN AJARAN 2012/2013

(17)

ATG

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(18)

AAK

1,629

60

0

0

0

0

60

0

0

0

60

60

0

0

0

0

385

39

0

360

180

0

0

0

0

0

47

0

100

78

120

80

(19)

ATRO

669

0

0

0

0

0

60

0

0

0

59

0

0

0

0

60

0

59

0

80

15

84

0

92

0

0

0

0

0

0

80

80

(20)

ARO

590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

180

0

130

0

0

0

0

0

0

0

100

80

0

Keteknisian Medis

(21)

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

60

0

460

16

100

0

0

0

80

0

0

20

160

60

1,136

APIKES (23)

ATEM

510

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

180

60

0

0

0

0

0

0

0

0

80

50

(23)

PTTD

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(26)

Jumlah

53,602

140

60

80

0

471

4,017

704

449

1,076

1,252

582

1,039

260

745

500

6,580

1,296

880

8,900

1,965

4,887

158

1,108

386

2,509

1,154

120

1,998

2,538

6,128

1,620

440

Jawa Timur

Banten

15

16

Sulawesi Selatan

26

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

Keterangan : 98,59% Puskesmas melaporkan data ketenagaannya

59

91

38

47

25

89

69

902

109

362

223

220

95

214

227

153

925

1,058

4,258

1,231

3,529

3,503

4,339

184

49

225

90

908

387

733

497

1,931

563

27,333

(3)

Dokter Spesialis

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Total

Sulawesi Barat

Maluku

29

30

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

25

Gorontalo

Sulawesi Utara

24

27

Kalimantan Timur

23

28

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

21

Kalimantan Barat

20

22

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

18

19

Bali

DI Yogyakarta

14

17

Jawa Barat

Jawa Tengah

12

11

13

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

10

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

8

Bengkulu

7

9

Jambi

Sumatera Selatan

5

6

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.24

693

312

241

334

235

249

414

1,278

470

923

878

714

462

567

630

476

929

1,146

4,117

1,289

4,786

3,804

2,382

550

254

812

442

972

655

1,074

1,037

2,920

1,319

37,364

(4)

Dokter Umum

87

53

48

108

100

33

108

572

101

62

308

177

93

128

153

134

263

525

1,591

431

1,205

1,535

1,211

149

51

249

113

186

173

358

377

865

279

11,826

(5)

Dokter Gigi

8,924

235,496

4,870

2,225

2,647

4,460

1,787

1,222

3,677

10,454

6,131

4,904

5,578

5,273

4,548

8,442

5,362

3,853

4,609

5,694

27,152

5,114

21,728

22,003

13,667

3,688

2,001

4,482

3,343

7,371

4,697

6,038

5,908

13,644

(6)

Perawat

8,919

126,276

1,761

777

972

1,166

922

590

1,724

4,876

2,340

1,394

2,057

2,731

1,862

2,200

2,931

1,891

2,038

3,099

14,547

1,539

15,494

11,578

2,165

1,173

764

3,273

2,527

4,380

3,139

4,208

4,345

12,894

(7)

Bidan

Jumlah Tenaga Kesehatan

387

172

204

138

200

233

464

1,216

583

525

626

1,655

417

484

623

323

524

664

4,335

1,689

3,801

2,387

1,775

257

195

412

673

1,013

681

867

876

1,605

1,219

31,223

(8)

Farmasi

REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2012

1,592

571

1,013

879

1,238

1,148

2,480

6,370

2,364

1,422

2,190

2,649

1,886

2,175

2,208

2,163

2,508

1,979

8,549

1,947

9,732

6,253

2,278

819

775

2,284

2,603

4,755

2,442

2,588

3,810

5,856

6,378

97,904

(9)

Lainnya

567,422

9,449

4,201

5,163

7,132

4,507

3,564

8,936

25,668

12,098

9,592

11,860

13,419

9,363

14,210

12,134

8,993

11,796

14,165

64,549

13,240

60,275

51,063

27,817

6,820

4,089

11,737

9,791

19,585

12,174

15,866

16,850

39,715

27,601

(10)

Jumlah

139,812

993

349

265

465

380

805

624

2,634

809

1,395

3,105

2,043

2,023

2,314

2,029

2,547

4,641

3,279

25,834

5,840

22,136

15,738

11,061

1,203

1,189

1,493

1,741

4,669

2,591

3,092

2,646

5,578

4,301

(11)

Tenaga Non Kesehatan

707,234

10,442

4,550

5,428

7,597

4,887

4,369

9,560

28,302

12,907

10,987

14,965

15,462

11,386

16,524

14,163

11,540

16,437

17,444

90,383

19,080

82,411

66,801

38,878

8,023

5,278

13,230

11,532

24,254

14,765

18,958

19,496

45,293

31,902

(12)

Total SDM Kesehatan

441

Sulawesi Selatan

26

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

Keterangan : 98,59% Puskesmas melaporkan data ketenagaannya

3

2

0

1

0

0

10

3

0

1

1

3

2

3

0

0

0

0

31

1

7

9

34

7

0

4

0

7

0

6

3

6

1

145

(3)

Dokter Spesialis

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Total

Sulawesi Barat

Maluku

29

30

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

25

Gorontalo

Sulawesi Utara

24

27

Kalimantan Timur

23

28

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

21

Kalimantan Barat

20

22

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

18

19

Banten

Bali

16

Jawa Timur

15

17

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

13

Jawa Barat

12

14

Kepulauan Riau

Kepulauan Bangka Belitung

9

DKI Jakarta

Lampung

8

10

Bengkulu

7

11

Jambi

Sumatera Selatan

5

6

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.25

17,791

393

61

145

219

153

121

265

690

244

479

479

446

274

314

370

254

320

475

1,833

365

1,931

1,889

645

322

140

518

254

458

338

578

585

1,459

774

(4)

Dokter Umum

6,884

46

14

33

91

65

21

70

386

63

26

209

134

58

79

109

105

170

273

945

177

738

806

484

96

38

193

66

93

106

217

287

530

156

(5)

Dokter Gigi

105,870

2,911

1,215

1,894

3,533

1,164

655

2,234

4,752

3,643

1,852

2,700

2,753

2,568

5,702

2,999

2,583

1,058

1,806

10,345

863

7,216

8,400

2,458

1,960

964

3,314

1,656

3,392

2,155

2,672

2,590

6,873

4,990

(6)

Perawat

10,254

22

26

155

93

57

46

111

538

201

223

151

392

212

651

370

186

213

203

980

245

927

1,251

235

211

65

394

96

308

285

176

365

472

394

(7)

Perawat Gigi

102,384

1,353

530

801

981

787

453

1,387

3,874

1,880

1,025

1,559

2,266

1,502

1,845

2,361

1,645

1,296

2,436

11,379

776

12,714

9,667

1,029

813

617

3,028

2,091

3,565

2,593

3,078

3,838

11,228

7,987

(8)

Bidan

9,851

115

42

82

48

90

138

189

488

206

188

248

289

150

244

325

158

120

174

1,056

165

1,004

602

245

92

62

251

355

341

256

298

417

665

748

(9)

Farmasi

21,342

165

46

422

257

278

382

558

1,907

863

176

622

795

370

543

485

348

409

468

973

93

1,751

926

386

184

88

726

636

1,588

447

492

906

1,096

1,956

(10)

Kesmas

Jumlah Tenaga Kesehatan

10,532

124

79

70

155

178

143

341

643

359

276

198

338

179

282

491

387

213

140

835

163

838

891

192

71

64

340

160

468

241

192

305

428

748

(11)

Sanitarian

9,629

189

96

148

196

156

132

383

560

98

242

176

311

231

291

294

366

129

217

887

165

906

795

144

69

81

164

137

269

122

154

284

753

484

(12)

Gizi

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2012

615

2

1

6

7

22

1

16

38

1

23

6

3

0

3

18

8

5

3

47

17

83

10

6

3

1

0

2

20

15

3

39

47

159

(13)

Keterapian Fisik

6,918

165

10

27

16

54

6

79

458

49

2

127

268

113

253

187

255

90

225

664

278

912

426

119

65

68

190

67

292

190

203

370

320

370

(14)

Keteknisian Medis

302,215

5,488

2,122

3,783

5,597

3,004

2,098

5,643

14,337

7,607

4,513

6,476

7,998

5,659

10,210

8,009

6,295

4,023

6,420

29,975

3,308

29,027

25,672

5,977

3,893

2,188

9,122

5,520

10,801

6,748

8,069

9,989

23,877

18,767

(15)

Jumlah

34,878

205

48

123

257

177

291

227

909

364

209

991

524

385

690

692

1,187

512

747

8,371

1,265

5,618

3,910

1,181

364

349

608

270

794

386

543

707

717

1,257

(16)

Tenaga Non Kesehatan

337,093

5,693

2,170

3,906

5,854

3,181

2,389

5,870

15,246

7,971

4,722

7,467

8,522

6,044

10,900

8,701

7,482

4,535

7,167

38,346

4,573

34,645

29,582

7,158

4,257

2,537

9,730

5,790

11,595

7,134

8,612

10,696

24,594

20,024

(17)

Total SDM Kesehatan

442

121

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

27

28

Papua

33

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Total

Maluku Utara

Papua Barat

31

32

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

26

Maluku

Sulawesi Tengah

25

29

Sulawesi Utara

30

217

Kalimantan Timur

23

24

774

393 17.791

9.510

61

145

219

153

121

265

690

244

479

479

446

274

314

370

254

320

475

1.833

365

1.931

1.889

645

322

140

518

254

458

338

578

585

1.459

(4)

Dokter Umum

381

128

119

178

91

87

258

425

176

177

190

237

349

157

118

226

228

960

Kalimantan Selatan

Jawa Timur

15

Kalimantan Tengah

DI Yogyakarta

14

873

22

Jawa Tengah

13

340 1.046

21

Jawa Barat

12

Kalimantan Barat

DKI Jakarta

11

69

20

Kepulauan Riau

10

60

276

Nusa Tenggara Timur

Kepulauan Bangka Belitung

9

19

Lampung

8

178

Nusa Tenggara Barat

Bengkulu

7

317

176

18

Sumatera Selatan

6

Bali

Jambi

5

207

Banten

Riau

4

260

555

330

17

Sumatera Barat

3

(3)

Jumlah Puskesmas

46

14

33

91

65

21

70

386

63

26

209

134

58

79

109

105

170

273

945

177

738

806

484

96

38

193

66

93

106

217

287

530

156

6.884

(5)

Dokter Gigi

105.870

2.911

1.215

1.894

3.533

1.164

655

2.234

4.752

3.643

1.852

2.700

2.753

2.568

5.702

2.999

2.583

1.058

1.806

10.345

863

7.216

8.400

2.458

1.960

964

3.314

1.656

3.392

2.155

2.672

2.590

6.873

4.990

(6)

Perawat

102.384

1.353

530

801

981

787

453

1.387

3.874

1.880

1.025

1.559

2.266

1.502

1.845

2.361

1.645

1.296

2.436

11.379

776

12.714

9.667

1.029

813

617

3.028

2.091

3.565

2.593

3.078

3.838

11.228

7.987

(7)

Bidan

1,87

1,03

0,48

1,22

1,23

1,68

1,39

1,03

1,62

1,39

2,71

2,21

1,97

1,44

1,32

1,06

1,62

2,71

2,08

1,91

3,02

2,21

1,81

1,90

4,67

2,33

1,88

1,43

1,44

1,92

2,79

2,25

2,63

2,35

(8)

Rasio Dokter Umum terhadap Puskesmas

0,72

0,12

0,11

0,28

0,51

0,71

0,24

0,27

0,91

0,36

0,15

0,96

0,59

0,31

0,33

0,31

0,67

1,44

1,20

0,98

1,46

0,85

0,77

1,42

1,39

0,63

0,70

0,37

0,29

0,60

1,05

1,10

0,95

0,47

(9)

Rasio Dokter Gigi terhadap Puskesmas

RASIO DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

16

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.26

11,13

7,64

9,49

15,92

19,85

12,79

7,53

8,66

11,18

20,70

10,46

12,44

12,18

13,52

24,06

8,59

16,45

8,97

7,92

10,78

7,13

8,27

8,03

7,23

28,41

16,07

12,01

9,30

10,70

12,24

12,91

9,96

12,38

15,12

(10)

Rasio Perawat terhadap Puskesmas

10,77

3,55

4,14

6,73

5,51

8,65

5,21

5,38

9,12

10,68

5,79

7,18

10,03

7,91

7,78

6,77

10,48

10,98

10,68

11,85

6,41

14,56

9,24

3,03

11,78

10,28

10,97

11,75

11,25

14,73

14,87

14,76

20,23

24,20

(11)

Rasio Bidan terhadap Puskesmas

443

Papua

33 2.083

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Total

Maluku Utara

Papua Barat

31

32

Sulawesi Barat

Maluku

29

Gorontalo

28

30

Sulawesi Tenggara

27

25

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Utara

24

25

Kalimantan Timur

23

26

35

Kalimantan Selatan

22

38

34

13

17

26

8

11

23

76

50

29

16

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

20

41

22

54

73

286

66

247

243

142

25

18

42

27

53

59

21

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

18

19

Banten

Bali

Jawa Timur

15

16

DI Yogyakarta

14

17

Jawa Tengah

13

DKI Jakarta

Jawa Barat

12

11

13

Bengkulu

Lampung

7

8

Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera Selatan

6

Kepulauan Riau

Jambi

5

9

Riau

10

46

Sumatera Barat

4

174

3

51

Sumatera Utara

(3)

2

(2)

Aceh

(1)

Jumlah Rumah Sakit

1

Provinsi

No

Lampiran 5.27

560

54

65

38

46

25

87

59

897

107

353

222

210

91

210

226

147

913

1.050

4.212

1.050

3.381

3.455

4.281

162

47

214

89

900

370

727

477

1.904

26.629

(4)

Dokter Spesialis

482

269

147

88

106

61

120

122

555

211

330

328

261

156

231

240

163

532

533

2.121

415

2.326

1.742

1.687

171

80

242

184

478

279

444

390

1.179

16.673

(5)

Dokter Umum

4.242

(6)

36

21

15

15

16

12

30

173

36

33

77

41

25

42

37

21

80

212

592

142

360

688

703

45

9

38

45

89

59

112

71

257

110

Dokter Gigi

1.545

556

462

794

492

488

1.193

5.114

2.163

2.556

2.601

2.098

1.647

1.922

1.834

877

3.246

3.520

15.551

3.280

12.017

12.019

10.929

1.125

690

595

1.453

3.460

2.021

3.080

2.593

5.602

3.259

110.782

(7)

Perawat

770

310

95

162

177

125

127

276

973

435

304

438

453

321

347

495

116

682

584

2.914

441

1.810

1.751

1.126

256

90

148

360

738

426

1.081

380

1.398

20.109

(8)

Bidan

Jumlah Tenaga Kesehatan

107

79

74

241

588

277

464

345

646

305

182

54

102

72

64

61

201

654

327

182

307

1.306

201

208

196

68

344

355

2.900

386

1.322

1.637

1.494

15.749

(9)

Farmasi

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ME NUR UT P R OV INS I T AHUN 2012

417

100

179

175

152

198

479

1.981

574

406

445

706

476

606

274

258

1.034

575

4.031

759

2.717

2.245

1.339

181

199

234

823

658

495

878

1.038

761

1.199

26.592

(10)

Lainnya

220.776

2.813

1.038

1.046

1.385

935

1.093

2.360

10.347

3.853

4.164

4.418

5.075

2.917

3.566

3.302

1.650

6.831

6.829

32.321

6.473

23.933

23.537

21.559

2.047

1.194

1.545

3.195

6.911

3.927

6.786

5.294

11.747

6.685

(11)

Jumlah

180

158

97

76

100

380

79

1.382

243

864

1.437

1.335

1.191

1.453

945

607

3.577

2.275

15.438

2.599

11.892

10.249

9.671

622

489

499

860

3.268

1.498

2.107

1.530

3.245

2.248

82.594

(12)

Tenaga Non Kesehatan

303.370

2.993

1.196

1.143

1.461

1.035

1.473

2.439

11.729

4.096

5.028

5.855

6.410

4.108

5.019

4.247

2.257

10.408

9.104

47.759

9.072

35.825

33.786

31.230

2.669

1.683

2.044

4.055

10.179

5.425

8.893

6.824

14.992

8.933

(13)

Total SDM Kesehatan

444

Lampung

8

DI Yogyakarta

14

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

10

2,623

88,309

4

6

4

3

8

9

118

16

46

41

26

16

22

14

16

106

81

336

125

308

344

498

12

8

27

7

79

18

38

78

161

38

(4)

Spesialis Penyakit Dalam

566

178

137

203

108

250

338

3,386

410

1,855

1,340

940

465

681

486

627

2,732

4,136

11,439

2,673

8,610

13,885

14,760

591

285

1,361

465

1,975

758

2,012

2,266

6,374

2,017

(3)

Dokter Umum

Sumber: Konsil Kedokteran Indonesia, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Sulawesi Barat

Maluku

29

30

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

26

Gorontalo

Sulawesi Tengah

25

27

Sulawesi Utara

24

28

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

22

23

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

19

20

Nusa Tenggara Barat

18

21

Banten

Bali

16

17

Jawa Timur

Jawa Tengah

13

15

DKI Jakarta

Jawa Barat

11

12

Kepulauan Bangka Belitung

Bengkulu

7

Kepulauan Riau

Sumatera Selatan

6

9

Jambi

5

10

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Dokter Spesialis Dasar

Spesialis Anak 2,795

14

8

6

4

4

5

6

91

10

53

38

23

5

18

11

16

107

136

329

116

258

490

595

28

8

28

8

76

14

52

47

151

40

(5)

Spesialis Bedah 1,825

15

6

3

6

3

5

9

86

10

25

35

17

7

19

9

9

84

54

244

81

218

248

295

11

4

30

7

48

18

31

44

116

28

(6)

Spesialis Obstetri dan Ginekologi 3,069

12

6

4

6

6

6

16

117

16

45

59

30

9

21

10

19

139

117

389

106

286

434

632

30

10

37

10

92

28

63

65

208

41

(7)

#

Spesialis Anestesiologi 1,253

4

0

0

0

0

0

2

47

4

11

21

9

2

7

1

4

62

60

176

52

157

199

285

13

2

10

2

15

6

15

17

57

13

(8)

Spesialis Radiologi 8

888

3

3

0

1

0

3

5

52

3

7

12

5

6

8

3

5

19

28

173

40

104

147

177

5

2

10

1

11

4

9

5

29

(9)

5

727

6

1

2

1

1

3

4

37

3

2

12

9

4

8

4

4

15

22

139

33

54

123

126

3

0

8

1

6

3

9

19

60

(10)

Spesialis Patologi Klinik

357

1

0

0

0

0

0

1

19

1

7

6

3

0

2

1

2

14

6

57

19

28

44

63

2

0

6

2

19

3

6

11

29

5

Spesialis Patologi Anatomi (11)

#

Spesialis Lain 8,675

16

3

5

12

4

13

14

345

25

111

108

65

22

46

16

32

268

321

1,432

305

856

1,220

2,255

38

14

55

10

172

41

103

174

460

114

(12)

Dokter Gigi 23,262

87

33

28

53

42

35

121

1,239

68

73

364

183

86

160

125

150

735

1,323

3,561

897

1,552

3,579

4,980

161

60

229

79

293

173

517

552

1,538

186

(13)

289

0

0

0

0

0

1

0

7

1

2

4

0

1

2

0

0

3

13

31

25

19

77

81

2

1

2

0

2

0

2

1

10

2

Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial (14)

Spesialis Konservasi Gigi 0

1

0

0

1

0

2

1

5

3

454

0

0

1

1

0

0

0

7

0

3

5

2

0

0

0

0

4

16

139

36

31

57

139

(15)

0

0

0

0

0

0

1

1

3

2

131

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

33

9

5

17

49

(16)

480

0

0

0

0

0

0

0

6

0

2

5

1

0

0

0

2

4

14

89

31

19

87

175

1

0

3

1

4

1

3

4

27

(17)

1

2

0

1

0

1

1

1

1

3

258

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

2

0

0

1

0

0

3

14

71

11

10

46

83

(18)

1

Dokter Gigi Spesialis Dasar Spesialis Ortodonsia

Dokter Spesialis Penunjang Spesialis Periodonsia

REKAPITULASI DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2012

Spesialis Prostodonsia

Lampiran 5.28

284

0

0

0

1

0

1

1

4

0

1

2

0

1

1

0

2

6

20

62

28

9

59

76

0

1

0

0

1

0

1

2

3

2

Spesialis Kedokteran Gigi Anak (19)

Spesialis Penyakit Mulut 0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

16

1

0

7

25

(20)

(21)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

135,739

735

242

192

292

171

330

526

5,570

567

2,243

2,054

1,314

624

996

680

888

4,305

6,368

18,718

4,588

12,524

21,064

25,295

899

396

1,807

593

2,795

1,068

2,865

3,288

9,235

2,507

(22)

Total

445

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0

1

18.029

0

402

0

686

0

150

0

4.042

0

772

0

144

0

0

0

0

1.043

0

0

782

1.359

83

2.033

0

139

3.518

17.089

0

0

0

0

0

773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

385

178

1.348

0

702

969

1.101

0

1.101

2.003

0

301

811

351

126

6.177

441

1.473

(4)

IBI

0

1.077

44

593

(3)

PPNI

Sumber: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

DI Yogyakarta

Jawa Barat

12

14

DKI Jakarta

11

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

13

Kepulauan Bangka Belitung

9

10

Lampung

8

Jambi

5

Sumatera Selatan

Riau

4

Bengkulu

Sumatera Barat

3

6

Sumatera Utara

2

7

Aceh

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.29

2.926

21

0

0

0

11

18

0

0

0

0

10

44

33

71

66

0

0

141

118

185

137

527

459

0

32

77

0

136

0

189

154

28

469

(5)

IFI

208

6.463

35

0

0

26

0

0

74

629

51

0

0

440

105

416

249

0

435

0

237

408

2.614

0

0

0

4

0

6

3

14

2

7

6

22

2

15

20

15

26

50

380

57

585

794 37

572

24

3

24

11

150

1

56

202

98

51

(7)

IROPIN

846

0

102

125

0

146

80

220

283

50

675

(6)

PPGI

8

6

1

619

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

2

3

1

1

1

0

1

320

6

42

13

84

92

0

1

6

4

9

3

10

(8)

IKATWI

0

8

0

8

0

1

4

5

1

4.924

9

0

30

2

19

24

0

329

44

21

4

101

24

11

632

1

0

0

0

0

0

0

12

1

0

8

6

2

0

0

1

44

14

69

0

58

14

179

99

200

10

(10)

IOTI

173

207

510

234

107

651

889

61

64

179

38

227

51

126

167

238

271

(9)

PARI

13.759

275

131

161

405

0

375

460

950

104

318

202

373

168

408

266

628

426

273

116

607

1.140

1.288

787

30

103

279

164

519

180

354

770

772

727

(11)

PERSAGI

0

0

3.308

4

0

0

0

0

0

0

0

467

0

0

2

0

4

0

4

108

1 0

11 0

8

4

2

1

7

10

11

50

0

7

34

114

5

17

4

3

2

7

16

18

1

16

(13)

PTGI

26

29

0

24

54

58

0

52

468

351

882

315

489

0

0

28

0

0

0

0

528

(12)

PORMIKI

7.437

0

0

0

0

0

10

544

1.139

10

546

258

239

10

529

11

10

13

120

764

114

46

0

482

41

121

706

25

666

526

11

38

357

101

(14)

HAKLI

2.095

0

3

7.465

12

180

57

63

27 0

7

47

121

52

0

0

469

122

0

0

89

68

75

75

80

89

2.362

1.701

52

154

163

31

379

80

685

73

80

99

(16)

PATELKI

8

19

10

191

15

17

38

22

1

17

11

42

49

322

58

270

141

439

26

18

22

13

19

14

27

82

16

158

(15)

IKATEMI

REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2012

1.967

12

0

7

0

0

9

1

43

24

6

49

1

10

17

48

34

89

44

407

65

217

237

211

0

9

72

23

34

26

92

86

65

29

(17)

IPAI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

(18)

HAKTI 5

135

0

0

0

0

0

0

0

26

0

1

0

4

3

0

0

1

6

1

13

7

0

10

30

0

0

0

1

2

1

1

3

20

(19)

IKAFMI

0

0

0

0

0

0

2

2

5

3

104

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

2

8

1

62

5

10

(20)

IOPI

961

7

1

4

3

0

7

6

15

1

11

29

15

2

4

19

11

6

57

97

160

51

116

249

7

2

23

8

6

11

10

9

14

(21)

ITTDI

91.165

376

717

261

1.234

49

1.438

1.223

7.556

252

1.702

1.112

1.573

365

1.515

879

912

2.745

1.580

5.055

3.165

5.883

7.923

10.704

256

1.866

7.237

664

3.417

1.101

9.055

2.913

3.816

2.621

(22)

Total

446

0

Total

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Norwegia

Australia

Afrika Selatan

25

28

Belgia

29

Belanda

23

24

Chili

Tanzania

Spanyol

21

22

Perancis

Inggris

20

26

0

Tunisia

19

27

0

Uni Emirat Arab

18

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

Libanon

Saudi Arabia

16

1

0

0

0

0

0

0

0

17

Oman

Qatar

14

Kuwait

13

15

Bahrain

Abu Dhabi

11

12

Thailand

Mongolia

Taiwan

8

9

Jepang

7

10

0

Hongkong

6

5 0

Singapura

Timor Leste

3

2

4

(4)

(3)

1

Sanitarian

Dokter Umum

0

1

1

1

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

8

(5)

53

2

9

5

5

14

820

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

73

431

0

30

35

249

1

9

0

1

724

Perawat (6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Fisioterapis

2

REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT JENIS TENAGA DAN NEGARA TAHUN 2012

4

Malaysia

2

(2)

Brunei Darussalam

(1)

1

Negara

No

Lampiran 5.30

(7)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Medic-safety Coordinator

6

(8)

Total

1,676

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

75

433

1

32

35

249

1

9

1

1

724

54

2

9

13

7

16

447

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Banten

DKI Jakarta

11

Jawa Timur

Kepulauan Riau

10

16

Kepulauan Bangka Belitung

9

15

Lampung

8

DI Yogyakarta

Bengkulu

7

14

Sumatera Selatan

6

Jawa Barat

Jambi

5

Jawa Tengah

Riau

4

13

Sumatera Barat

3

12

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.31

(3)

Biasa

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

2

0

0

1

0

(4)

4

5

2

1

0

0

0

2

3

4

2

3

7

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

3

0

0

1

1

0

2

2

54

Terpencil (5)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Sangat Terpencil

Dokter Spesialis (6)

62

4

5

2

1

0

0

0

2

3

4

2

3

7

3

2

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

(7)

Biasa

0

0

3

0

0

3

1

0

4

2

Jumlah (8)

Terpencil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sangat Terpencil

Dokter Gigi Spesialis

REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012

(10)

Jumlah

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(11)

4

5

2

1

0

0

0

2

3

4

2

3

7

3

2

0

1

0

0

0

0

3

0

7

0

3

0

0

3

1

0

4

2

62

Total

448

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Maluku

30

261

0

0

0

0

0 0

Gorontalo

Sulawesi Barat

0

11

0

0

4

0

0

0

0

4

13

6

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

100,0

100,0

100,0

100,0

16 41

100,0

100,0

100,0

4,5

0,0

10,6

0,0

8,3

8,4

26,7

5,8

17,6

5,7

(4)

%

36

22

19

1

0

7

0

4

8

16

4

30

19

29

Sulawesi Tenggara

(3)

Jumlah

Biasa

36

12

16

9

6

42

26

55

59

40

50

60

66

31

53

22

0

0

0

0

0

0

0

10

6

44

42

41

53

35

40

95

149

1.098

(5)

Jumlah

Terpencil

31,6

16,4

8,1

14,0

4,7

10,3

47,7

13,2

57,3

39,3

28,6

56,2

51,7

43,4

22,6

12,4

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,5

66,7

66,7

50,6

85,4

55,8

58,3

58,0

55,9

44,9

(6)

%

184

136

98

181

52

46

171

30

91

100

35

56

86

106

374

18

0

0

0

0

0

0

0

11

3

15

41

3

34

9

25

45

164

2.114

(7)

Jumlah

60,9

83,6

91,9

86,0

95,3

89,7

52,3

86,8

31,3

60,7

71,4

39,3

48,3

56,6

77,4

87,6

40,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

33,3

22,7

49,4

6,3

35,8

15,0

36,2

26,5

49,4

(8)

%

Sangat Terpencil

REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012 (kondisi 31 Desember 2012)

28

Sulawesi Selatan

27

Kalimantan Selatan

22

26

Kalimantan Tengah

21

Sulawesi Tengah

Kalimantan Barat

20

25

Nusa Tenggara Timur

19

Kalimantan Timur

Nusa Tenggara Barat

18

Sulawesi Utara

Bali

17

23

Banten

16

24

Jawa Timur

15

Kepulauan Riau

10

DI Yogyakarta

Kepulauan Bangka Belitung

9

14

Lampung

8

Jawa Tengah

Bengkulu

7

13

Sumatera Selatan

6

DKI Jakarta

Jambi

5

Jawa Barat

Riau

4

11

Sumatera Barat

3

12

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.32

220

148

114

190

58

88

197

96

150

140

89

116

152

137

427

44

13

6

41

16

36

22

19

22

9

66

83

48

95

60

69

170

332

3.473

(9)

Total

449

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

6 7 8 9 10

0

Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jumlah

0

Banten

16

0,0 4,4

47

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

28

Jawa Timur

15

100,0 100,0

4

100,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

0,0

(4)

%

4

Jawa Tengah

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

DI Yogyakarta

(3)

13

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Biasa Jumlah

14

DKI Jakarta

Jambi

5

Jawa Barat

Riau

4

12

Sumatera Barat

3

11

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

411

2

4

3

2

5

15

12

51

12

7

20

28

15

5

9

14

0

0

0

0

0

0

0

8

3

24

5

25

18

25

29

38

32

(5)

Jumlah

38,1

8,0

23,5

10,3

3,0

18,5

50,0

15,0

73,9

32,4

70,0

48,8

46,7

37,5

13,2

8,7

77,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,3

60,0

64,9

35,7

89,3

43,9

69,4

70,7

67,9

43,2

(6)

%

Terpencil

622

23

13

26

64

22

15

68

18

25

3

21

32

25

33

94

4

0

0

0

0

0

0

0

7

2

11

9

3

23

11

12

16

42

(7)

Jumlah

57,6

92,0

76,5

89,7

97,0

81,5

50,0

85,0

26,1

67,6

30,0

51,2

53,3

62,5

86,8

91,3

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,7

40,0

29,7

64,3

10,7

56,1

30,6

29,3

28,6

56,8

(8)

%

Sangat Terpencil

REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI KONDISI 31 DESEMBER 2012

No

Lampiran 5.33

1.080

25

17

29

66

27

30

80

69

37

10

41

60

40

38

103

18

5

0

28

4

4

2

0

15

5

37

14

28

41

36

41

56

74

(9)

Total

450

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

6

7

8

9

10

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Kalimantan Barat

20

Papua

Nusa Tenggara Timur

19

33

Nusa Tenggara Barat

18

Maluku Utara

Bali

17

Papua Barat

Banten

16

31

Jawa Timur

15

32

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

13

14

DKI Jakarta

Jambi

5

Jawa Barat

Riau

4

11

Sumatera Barat

3

12

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.34

21.137

2

0

0

2

6

72

30

1.053

26

48

107

20

12

21

2

309

410

772

3.370

275

5.072

2.038

0

62

51

1.359

175

690

422

468

1.274

2.636

353

(3)

Jumlah

Biasa

51,4

1,1

0,0

0,0

0,9

1,2

22,9

2,5

58,4

3,0

34,5

26,5

5,6

3,5

3,2

0,2

55,6

93,8

70,5

95,6

100,0

100,0

80,8

0,0

33,0

60,0

72,9

21,6

74,8

32,3

30,9

66,5

44,1

8,2

(4)

%

16.570

32

111

269

112

348

192

861

671

612

47

250

306

253

385

635

224

27

323

139

0

2

485

0

108

34

449

615

233

795

1.003

582

3.015

3.452

(5)

Jumlah

Terpencil

40,3

17,4

40,8

50,4

47,7

69,9

61,0

72,5

37,2

69,5

33,8

61,9

85,2

72,9

58,2

67,1

40,3

6,2

29,5

3,9

0,0

0,0

19,2

0,0

57,4

40,0

24,1

75,9

25,2

60,9

66,2

30,4

50,5

79,7

(6)

%

3.455

150

161

265

121

144

51

296

79

243

44

47

33

82

255

309

23

0

0

17

0

0

0

0

18

0

57

20

0

89

44

59

323

525

(7)

Jumlah

8,4

0,0

59,2

49,6

51,5

28,9

16,2

24,9

4,4

27,6

0,0

0,0

0,0

23,6

38,6

32,7

4,1

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9,6

0,0

3,1

2,5

0,0

6,8

2,9

3,1

5,4

12,1

(8)

%

Sangat Terpencil

REKAPITULASI KEBERADAAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI KONDISI 31 DESEMBER 2012

41.162

184

272

534

235

498

315

1.187

1.803

881

139

404

359

347

661

946

556

437

1.095

3.526

275

5.074

2.523

0

188

85

1.865

810

923

1.306

1.515

1.915

5.974

4.330

(9)

Total

451 0

Jawa Tengah 13 Jawa Tengah

DI Yogyakarta 14 DI Yogyakarta

Jawa Timur 15 Jawa Timur

Banten16

13

14

15

16

Gorontalo 28

28

Papua 33

33 Jumlah

Keterangan :

Pengangkatan Baru + Pengangkatan Pengangkatan Baru + Kembali Pengangkatan Kembali

Keterangan :

Sumber: Biro Kepegawaian, RI, 2013 Sumber: BiroKemenkes Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Papua

Maluku31 UtaraMaluku Utara

Papua 32 BaratPapua Barat

31

32

Maluku

Sulawesi 29 Barat Sulawesi Barat

Maluku30

29

30

Gorontalo

Sulawesi 26 Selatan Sulawesi Selatan

Sulawesi 25 Tengah Sulawesi Tengah

25

Sulawesi 27 Tenggara Sulawesi Tenggara

Sulawesi 24 Utara Sulawesi Utara

24

26

Kalimantan 23 Timur Kalimantan Timur

23

27

Kalimantan 21 Tengah Kalimantan Tengah

Kalimantan 22 Selatan Kalimantan Selatan

21

Kalimantan 20 Barat Kalimantan Barat

20

22

Nusa Tenggara Timur 19 Nusa Tenggara Timur

19

Bali

Bali

Nusa Tenggara Barat 18 Nusa Tenggara Barat

17

18

17

0 0

Jawa Barat 12 Jawa Barat

12

Banten

0

DKI Jakarta 11 DKI Jakarta

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kepulauan Belitung 9 Bangka Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan 10 Riau Kepulauan Riau

9

0

0

0

0

0

0

0

0

(3)

Biasa

10

Lampung

Bengkulu

Bengkulu 7

Lampung 8

7

8

Jambi

Jambi 5

Sumatera 6 Selatan Sumatera Selatan

5

Riau

(2)

Provinsi

6

4

Sumatera 3 Barat Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera 2 Utara Sumatera Utara

(2)

2

Aceh

(1)

Aceh 1

1

Provinsi

(1)

No

No

53 0

04

05

02

01

00

00

00

02

03

04

02

03

07

03

02

00

01

00

00

00

00

00

00

06

00

03

00

00

01

01

00

02

01

(4)(3)

Terpencil Biasa

53

4

5

2

1

0

0

0

2

3

4

2

3

7

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

3

0

0

1

1

0

2

1

(4)

(5)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

(5)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

(6)

02

54

4

5

2

1

0

0

0

2

3

054

04

05

02

01

00

00

00

02

03

04

2 4

03

07

03

02

00

01

00

00

00

00

00

00

06

00

03

00

00

01

01

00

03

01

(6) (7)

Biasa Jumlah

3

7

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

3

0

0

1

1

0

3

1

Sangat Terpencil Jumlah Terpencil Sangat Terpencil

Dokter Spesialis Dokter Spesialis

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

(8)(7)

Terpencil Biasa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

(9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10)

Sangat Terpencil Jumlah Terpencil Sangat Terpencil

Dokter Gigi Dokter Spesialis Gigi Spesialis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10) (8)

12 Bln Jumlah

REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TETAP (PTT) REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS DANGIGI DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI TIDAK PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUTMENURUT KRITERIA WILAYAH PROVINSI TAHUN 2012 KRITERIA DAN WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012

Lampiran 5.35 Lampiran 5.35

54

4

5

2

1

0

0

0

2

3

4

2

3

7

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

3

0

0

1

1

0

3

1

(11) (8)

12 Bln

Total

54

4

5

2

1

0

0

0

2

3

4

2

3

7

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

3

0

0

1

1

0

3

1

(11)

Total

452

(2)

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

8

9

10

11

12

13

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

Keterangan :

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Bali

17

Banten

Lampung

7

16

Bengkulu

6

DI Yogyakarta

Sumatera Selatan

5

Jawa Timur

Jambi

4

14

Riau

3

15

Sumatera Utara

Sumatera Barat

2

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.36

94

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

7

1

16

13

21

5

10

1

0

4

0

0

1

8

4

1

0

(3)

Jumlah

Biasa

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

1,1

12,5

0,0

0,7

0,0

(4)

%

1.162

31

20

19

9

10

35

25

69

69

39

53

54

67

32

51

27

0

0

0

0

0

0

0

12

6

48

53

39

53

46

42

96

157

(5)

Jumlah

Terpencil

32,6

10,7

11,6

16,5

4,3

14,7

46,7

11,7

67,0

40,6

25,5

62,4

51,4

44,1

22,7

11,3

58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,0

66,7

72,7

55,2

92,9

59,6

71,9

56,0

63,6

48,2

(6)

%

2.312

259

152

96

202

58

40

188

33

101

114

32

51

85

109

402

18

0

0

0

0

0

0

0

12

3

14

43

3

35

10

29

54

169

(7)

Jumlah

64,8

89,3

88,4

83,5

95,7

85,3

53,3

88,3

32,0

59,4

74,5

37,6

48,6

55,9

77,3

88,7

39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,0

33,3

21,2

44,8

7,1

39,3

15,6

38,7

35,8

51,8

(8)

%

Sangat Terpencil

REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012

3.568

290

172

115

211

68

75

213

103

170

153

85

105

152

141

453

46

7

1

16

13

21

5

10

25

9

66

96

42

89

64

75

151

326

(9)

Total

453

Papua

33

Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

Keterangan :

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Papua Barat

Sulawesi Tenggara

27

32

Sulawesi Selatan

26

Maluku Utara

Sulawesi Tengah

25

Maluku

Sulawesi Utara

24

31

Kalimantan Timur

23

30

Kalimantan Selatan

22

Gorontalo

Kalimantan Tengah

21

Sulawesi Barat

Kalimantan Barat

20

29

Nusa Tenggara Timur

19

28

Nusa Tenggara Barat

18

Jawa Barat

12

Bali

DKI Jakarta

11

17

Kepulauan Riau

10

Banten

Kepulauan Bangka Belitung

9

Jawa Timur

Lampung

8

16

Bengkulu

7

15

Sumatera Selatan

6

DI Yogyakarta

Jambi

5

14

Riau

4

Jawa Tengah

Sumatera Barat

3

13

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.37

2,0

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(4)

%

0,0

Biasa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

15

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3)

Jumlah

502

3

4

4

2

6

15

25

62

14

11

26

35

17

10

10

13

0

0

0

0

0

0

0

9

3

33

7

28

20

34

32

43

36

(5)

Jumlah

Terpencil

41,1

11,1

19,0

11,8

2,8

20,7

60,0

23,4

73,8

35,9

64,7

50,0

53,8

38,6

22,7

8,4

76,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

60,0

70,2

36,8

90,3

45,5

79,1

69,6

71,7

41,4

(6)

%

694

24

17

30

70

23

10

82

22

25

6

26

30

27

34

109

4

0

0

0

0

0

0

0

9

2

14

12

3

24

9

14

17

51

(7)

Jumlah

56,8

88,9

81,0

88,2

97,2

79,3

40,0

76,6

26,2

64,1

35,3

50,0

46,2

61,4

77,3

91,6

23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

40,0

29,8

63,2

9,7

54,5

20,9

30,4

28,3

58,6

(8)

%

Sangat Terpencil

REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012

1.221

27

21

34

72

29

25

107

84

39

17

52

65

44

44

119

17

4

0

15

4

2

0

0

18

5

47

19

31

44

43

46

60

87

(9)

Total

454

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

13

14

15

592

0

8

16

335

135

135

225

167

494

617

182

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

28

29

30

31

32

33

Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

Keterangan :

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2013

Jumlah

Sulawesi Tenggara

27

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Kalimantan Timur

23

24

Sulawesi Selatan

Kalimantan Selatan

22

25

38

Kalimantan Tengah

21

26

17

Kalimantan Barat

20

48,4

7.043

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,5

0,0

0,0

26,2

9,6

0,0

2,7

0,0

62,6

99,3

57,8

94,8

100,0

99,9

76,2

0,0

17,4

72,7

64,2

45,3

76,3

49,1

35,9

64,4

43,6

11,0

(4)

%

0,0

Biasa

2

0

0

0

6

83

30

374

27

48

13

9

1

139

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

18

139

175

1.157

94

1.785

(3)

Jumlah

4.124

30

14

32

3

80

54

185

212

103

24

54

117

76

106

69

60

1

128

49

0

1

185

0

25

5

128

147

42

159

273

219

480

1.063

(5)

Jumlah

Terpencil

28,3

16,9

7,8

10,6

2,6

38,3

28,9

38,7

32,0

24,5

19,7

37,2

65,7

42,2

32,0

13,8

27,0

0,7

42,2

4,0

0,0

0,0

23,8

0,0

54,3

22,7

24,5

49,3

23,7

34,7

58,7

28,6

33,9

64,1

(6)

% (7)

146

165

271

112

123

50

263

76

291

50

53

44

91

216

430

23

0

0

15

0

0

0

0

13

1

59

16

0

74

25

54

318

414

3.393

Jumlah (8)

%

Sangat Terpencil

REKAPITULASI PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2012

19

Banten

Jawa Barat

12

Bali

DKI Jakarta

11

16

Kepulauan Riau

10

17

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

8

Bengkulu

7

9

Jambi

Sumatera Selatan

5

6

Sumatera Barat

Riau

3

4

Sumatera Utara

2

(2)

Aceh

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.38

23,30

0,00

92,18

89,44

97,39

58,85

26,74

55,02

11,48

69,12

40,98

36,55

24,72

50,56

65,26

86,00

10,36

0,00

0,00

1,23

0,00

0,00

0,00

0,00

28,26

4,55

11,30

5,37

0,00

16,16

5,38

7,04

22,47

24,95

14.560

178

179

303

115

209

187

478

662

421

122

145

178

180

331

500

222

140

303

1.221

94

1.786

777

0

46

22

522

298

177

458

465

767

1.415

1.659

(9)

Total

455

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Total

Kalimantan Tengah

DI Yogyakarta

14

21

Jawa Tengah

13

Kalimantan Barat

Jawa Barat

12

Nusa Tenggara Timur

DKI Jakarta

11

20

Kepulauan Riau

10

19

Kepuluan Bangka Belitung

9

Nusa Tenggara Barat

Lampung

8

18

Bengkulu

7

Bali

Sumatera Selatan

6

Banten

Jambi

5

17

Riau

4

16

Sumatera Barat

3

Jawa Timur

Sumatera Utara

2

15

Aceh

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.39

(3)

33

14

30

48

3

23

10

4

13

11

15

17

10

21

9

0

0

8

15

0

5

13

0

36

7

3

24

12

7

49

37

89

92

658

Residen (4)

48

0

26

6

0

2

17

0

29

0

2

23

2

0

25

3

19

95

1.009

68

16

21

25

49

32

139

10

41

28

61

0

11

79

132

Perawat (5)

21

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

7

Kesehatan Gigi (6)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4

2

17

Bidan (7)

52

1

0

0

0

0

0

5

1

3

0

0

0

1

1

20

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

12

Farmasi (8)

228

8

5

9

10

5

7

38

4

5

2

2

0

2

4

28

14

0

1

3

0

2

1

0

9

0

0

6

5

0

3

0

3

52

Tenaga Gizi

196

7

11

1

12

4

7

34

1

11

0

7

0

0

3

27

11

0

1

4

0

1

2

0

7

0

1

1

2

0

1

1

4

35

(9)

Kesehatan Lingkungan (10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Fisioterapis

REKAPITULASI PENGANGKATAN TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

(11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Radiografer (12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Perekam Infokes

114

1

0

1

1

0

1

19

0

2

0

5

0

0

1

20

17

0

0

5

0

0

2

0

3

0

0

6

2

0

4

1

0

23

(13)

Analis Kesehatan

2.298

120

46

62

96

61

70

245

20

75

41

90

17

24

117

237

97

0

36

37

0

10

39

0

84

7

9

60

23

7

84

42

122

320

(14)

Total

456

Ditjen Bina Gizi dan KIA

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

3

4

5

6

7

8

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2013

Kementerian Kesehatan

Inspektorat Jenderal

2

(2)

Sekretariat Jenderal

(1)

1

Unit Eselon I

No

Lampiran 5.40

15.038.877.261.000

818.414.038.000

298.492.301.000

1.635.989.411.000

1.139.099.788.000

8.331.067.707.000

361.854.766.000

83.000.000.000

2.370.959.250.000

(3)

Alokasi (Rp)

13.983.227.380.962

654.740.458.581

241.698.721.646

1.485.916.196.517

963.647.439.063

8.001.530.795.301

304.846.749.368

68.033.061.655

2.262.813.958.831

(4)

Realisasi (Rp)

Kantor Pusat

92,98

80,00

80,97

90,83

84,60

96,04

84,25

81,97

95,44

(5)

%

12.204.611.624.000

2.043.110.939.000

145.011.683.000

469.708.725.000

9.523.760.272.000

23.020.005.000

(6)

Alokasi (Rp)

11.074.632.876.182

1.775.292.308.061

123.841.674.509

426.030.613.306

8.728.122.778.827

21.345.501.479

(7)

Realisasi (Rp)

Kantor Daerah

90,74

86,89

85,40

90,70

91,65

92,73

(8)

%

810.553.645.000

44.688.094.000

58.537.805.000

89.706.193.000

124.189.315.000

368.397.085.000

125.035.153.000

(9)

Alokasi (Rp)

708.502.372.484

39.655.513.535

52.356.283.423

76.224.276.593

104.040.350.274

322.312.582.542

113.913.366.117

(10)

Realisasi (Rp)

Dekonsentrasi

87,41

88,74

89,44

84,97

83,78

87,49

91,11

(11)

%

5.231.713.954.000

47.326.690.000

3.890.250.000.000

4.885.621.198.978

41.778.215.048

3.650.916.005.578

1.192.926.978.352

(13)

Realisasi (Rp)

Tugas Pembantuan

1.294.137.264.000

(12)

Alokasi (Rp)

Anggaran Kementerian Kesehatan

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2012

93,38

88,28

93,85

92,18

(14)

%

7.700.000.000

4.611.417.000

4.611.417.000

(16)

Realisasi (Rp)

Urusan Bersama

7.700.000.000

(15)

Alokasi (Rp)

59,89

59,89

(17)

%

33.293.456.484.000

2.906.213.071.000

443.503.984.000

1.694.527.216.000

1.745.841.396.000

21.876.967.294.000

2.047.409.120.000

83.000.000.000

2.495.994.403.000

(18)

Jumlah Alokasi (Rp)

30.656.595.245.606

2.469.688.280.177

365.540.396.155

1.538.272.479.940

1.507.680.544.010

20.489.221.346.980

1.841.431.811.741

68.033.061.655

2.376.727.324.948

(19)

Jumlah Realisasi (Rp)

92,08

84,98

82,42

90,78

86,36

93,66

89,94

81,97

95,22

(20)

%

457

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

9

10

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

27

28

29

30

31

32

33

Keterangan : dalam juta rupiah

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2013

Indonesia

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

25

Sulawesi Utara

24

26

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

21

22

Kalimantan Barat

20

23

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

18

19

Banten

Bali

16

17

Jawa Timur

15

D.I. Yogyakarata

Lampung

8

Jawa Tengah

Bengkulu

7

14

Sumatera Selatan

6

13

Jambi

5

DKI Jakarta

Riau

4

Jawa Barat

Sumatera Barat

3

11

Sumatera Utara

2

12

Aceh

(2)

(1)

1

Provinsi

No

Lampiran 5.41

3.501.437

242.158

141.967

241.237

178.552

386.350

262.377

570.429

348.732

532.014

1.279.457

58.979.921

519.894

399.294

168.382

192.968

182.596

178.047

220.126

424.660

326.857

259.756

938.379

325.702

248.307

347.187

243.617

278.300

446.800

248.268

1.973.964

266.834

867.590

1.001.717

(4)

Ekonomi (Rp)

575.941

87.962

70.851

117.980

39.970

30.156

136.643

329.489

166.022

96.126

808.380

485.830

151.268

231.218

165.695

196.945

449.107

228.645

1.838.068

127.525

973.038

532.646

3.344.062

89.851

62.167

330.626

194.108

266.016

188.793

418.376

312.823

263.492

895.106

57.736.261

(5)

Kesehatan (Rp)

22.009

59.089

14.981

13.876

8.337

7.182

31.130

39.020

10.369

16.819

47.247

25.077

14.362

27.670

26.108

21.977

78.379

35.065

69.730

25.884

44.417

15.479

63.311

17.770

16.355

34.298

13.859

29.238

20.157

56.692

18.044

62.969

40.309

5.740.607

(6)

Ketertiban dan Ketentraman (Rp)

20.307

33.039

7.815

15.274

7.114

26.044

6.436

20.480

13.073

7.278

38.801

12.829

9.589

8.139

10.261

9.268

31.393

12.699

42.762

10.452

32.871

261.507

1.749.795

11.254

37.278

7.954

7.472

8.510

10.193

20.556

22.155

263.637

20.635

12.774.019

(7)

Lingkungan Hidup (Rp)

38.166

27.475

24.967

17.170

5.424

7.199

15.107

49.144

19.897

27.416

57.955

26.431

18.593

31.998

19.075

22.454

88.343

21.161

105.501

48.380

68.292

106.845

621.922

30.795

13.577

21.158

14.940

26.640

14.386

45.899

46.148

36.359

79.925

7.647.069

1.461.634

838.329

1.160.043

763.231

2.809.399

696.695

3.200.995

1.494.764

5.206.166

3.955.781

204.964.680

4.999.034

2.734.678

640.672

790.021

533.395

436.784

1.142.972

3.223.159

963.500

952.187

5.386.627

1.684.475

1.178.973

1.658.912

1.330.281

1.210.918

2.107.653

2.389.187

6.549.183

1.113.801

8.026.601

12.167.730

(9)

Pelayanan Umum (Rp)

Fungsi

4.233.772

(8)

Pariwisata dan Budaya (Rp)

175.083.572

300.659

138.466

32.921

104.266

51.253

108.190

89.607

129.691

105.714

123.834

389.329

190.179

219.000

87.582

91.084

43.996

219.904

250.024

448.573

273.588

301.254

735.731

10.120.366

265.252

43.271

298.806

136.361

281.096

236.307

803.250

124.174

412.184

1.007.302

(10)

Pendidikan (Rp)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI MENURUT FUNGSI DAN PROVINSI TAHUN 2012

55.641

75.889

17.151

21.384

16.249

21.437

22.556

40.514

25.992

31.592

77.050

45.381

33.300

27.724

37.530

33.279

80.384

40.660

166.296

47.233

191.964

121.121

587.013

34.117

27.125

57.730

40.204

38.668

16.314

66.639

52.484

84.656

123.751

9.158.889

(11)

87.737.307

650.982

442.487

192.293

156.930

124.669

123.363

357.130

504.786

287.633

302.961

2.758.846

313.038

375.603

481.978

223.705

437.422

159.669

908.366

1.020.706

210.439

739.718

861.523

6.192.056

234.959

269.951

686.399

237.428

896.533

497.281

1.183.821

701.843

815.970

2.109.671

(12)

Perlindungan Sosial Perumahan dan (Rp) Fasilitas Umum (Rp)

2.387.790

1.450.019

2.838.250

1.586.155

4.742.452

1.942.504

6.366.656

3.121.167

7.677.447

9.511.939

616.409.028

7.182.633

3.998.381

1.170.033

1.429.870

969.009

938.402

2.021.707

4.760.942

1.919.058

1.817.969

10.502.613

3.108.944

2.248.994

2.902.409

2.147.355

2.254.557

3.661.633

4.134.075

12.214.783

2.124.136

11.245.744

15.804.297

33.827.032

(13)

Total (Rp)

(14)

9,37

8,02

2,20

6,06

8,25

4,12

3,21

6,76

6,92

8,65

5,29

7,70

15,63

6,73

7,97

7,72

8,74

12,27

5,53

15,05

6,00

8,65

3,37

9,89

3,76

4,29

11,65

12,24

5,61

9,72

6,57

10,02

3,43

9,41

% Kesehatan

Lampiran 5.42

DATA CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2012 Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jiwa) No

Provinsi

Jumlah Penduduk

Total Jaminan

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

1

Aceh

2

Sumatera Utara

4.494.410

4.494.410

100

12.982.204

5.828.093

44,89

3

Sumatera Barat

4.846.909

2.747.877

56,69

4

Riau

5.538.367

3.602.969

65,05 43,81

5

Jambi

3.092.265

1.354.637

6

Sumatera Selatan

7.450.394

7.450.394

100

7

Bengkulu

1.715.518

859.280

50,09

8

Lampung

7.608.405

7.608.405

100

9

Kepulauan Bangka Belitung

1.223.296

1.068.280

87,33

10

Kepulauan Riau

1.679.163

1.398.256

83,27

11

DKI Jakarta

9.607.787

2.383.150

24,80

12

Jawa Barat

43.053.732

20.498.177

47,61

13

Jawa Tengah

32.382.657

15.587.953

48,14

14

D.I. Yogyakarata

3.457.491

2.264.764

65,50

15

Jawa Timur

37.476.757

19.001.341

50,70 31,04

16

Banten

10.632.166

3.300.366

17

Bali

3.890.757

3.890.757

100

18

Nusa Tenggara Barat

4.500.212

2.814.612

62,54 71,32

19

Nusa Tenggara Timur

4.683.827

3.340.507

20

Kalimantan Barat

4.395.983

2.153.462

48,99

21

Kalimantan Tengah

2.212.089

1.076.147

48,65

22

Kalimantan Selatan

3.626.616

2.004.969

55,28

23

Kalimantan Timur

3.553.143

2.513.840

70,75

24

Sulawesi Utara

2.270.596

1.942.796

85,56

25

Sulawesi Tengah

2.635.009

1.606.912

60,98

26

Sulawesi Selatan

8.034.776

8.034.776

100

27

Sulawesi Tenggara

2.232.586

1.205.161

53,98

28

Gorontalo

1.040.164

1.040.164

100

29

Sulawesi Barat

1.158.651

551.398

47,59

30

Maluku

1.533.506

1.533.506

100

31

Maluku Utara

1.038.087

600.975

57,89

32

Papua Barat

33

Papua

760.422

760.422

100

2.833.381

2.833.381

100

Pusat

26.195.784 Indonesia

237.641.326

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

458

163.547.921

9,21 68,82

Lampiran 5.43

ALOKASI DAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

No

Provinsi

(1)

Alokasi (Rp)

(2)

Realisasi (Rp)

%

(3)

(4)

(5)

1

Aceh

28,610,650,000

28,105,762,789

98.2

2

Sumatera Utara

48,326,625,000

47,736,416,642

98.8

3

Sumatera Barat

23,309,525,000

22,049,990,035

94.6

4

Riau

18,013,950,000

17,843,460,500

99.1

5

Jambi

15,495,250,000

15,319,884,285

98.9

6

Sumatera Selatan

26,804,950,000

26,531,683,050

99.0

7

Bengkulu

15,788,100,000

15,694,773,210

99.4

8

Lampung

23,748,450,000

23,404,400,330

98.6

9

Kepulauan Bangka Belitung

5,322,250,000

4,894,466,400

92.0

10

Kepulauan Riau

6,002,650,000

5,869,351,550

97.8

11

DKI Jakarta

29,302,200,000

27,592,858,708

94.2

12

Jawa Barat

90,656,700,000

87,305,644,388

96.3

13

Jawa Tengah

76,008,275,000

75,014,369,921

98.7

14

DI Yogyakarta

10,621,050,000

10,574,829,855

99.6

15

Jawa Timur

83,284,775,000

82,231,546,854

98.7

16

Banten

19,727,700,000

19,412,290,000

98.4

17

Bali

10,217,050,000

10,049,244,075

98.4

18

Nusa Tenggara Barat

42,049,600,000

40,998,817,045

97.5

19

Nusa Tenggara Timur

94,512,600,000

91,544,339,683

96.9

20

Kalimantan Barat

27,063,600,000

26,572,237,825

98.2

21

Kalimantan Tengah

20,903,800,000

19,162,238,210

91.7

22

Kalimantan Selatan

25,890,400,000

24,558,969,300

94.9

23

Kalimantan Timur

24,955,900,000

19,219,949,378

77.0

24

Sulawesi Utara

19,931,200,000

19,581,557,685

98.2

25

Sulawesi Tengah

20,056,600,000

19,875,378,129

99.1

26

Sulawesi Selatan

48,630,200,000

48,113,779,613

98.9

27

Sulawesi Tenggara

28,619,400,000

28,505,389,100

99.6

28

Gorontalo

10,000,000,000

9,962,386,350

99.6

29

Sulawesi Barat

9,934,000,000

9,854,804,750

99.2

30

Maluku

37,911,200,000

35,691,323,973

94.1

31

Maluku Utara

25,537,200,000

25,447,232,069

99.6

32

Papua Barat

35,035,800,000

33,760,722,997

96.4

33

Papua

92,862,200,000

86,465,631,278

93.1

1,095,133,850,000

1,058,945,729,977

96.70

Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013 Keterangan : Data kumulatif sampai dengan 31 Desember 2012

459

LAMPIRAN BAB 6. Perbandingan Indonesia dengan negara Anggota Asean dan Sear

460

461

Thailand

Bangladesh

Bhutan

India

Korea Utara

Maladewa

Nepal

Sri Lanka

Timor Leste

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(3)

0

1

21

31

0

25

1260

1

153

70

55

*244,7

89

5

29

7

15

96

Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) Pertengahan 2012 (4)

76

323

210

1110

204

383

15

1062

136

81

*128

268

7751

88

28

83

321

72

Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km²) 2012 (5)

28

15

17

41

60

31

36

28

34

33

51

31

100

73

34

20

49

76

Persentase Penduduk di Daerah Perkotaan 2011 (6)

Penduduk 2001-2011

28 21 31 30 31 23 27 36 25 42

1 1 2 2 1 1 0 1 3

17

3

1

27

2

*28,87

38

2

1

33

1

24

35

2

1

26

(7)

Persentase Penduduk Usia 0-14 Tahun 2012

2

Laju Pertumbuhan

(8)

55

67

60

68

68

64

65

64

70

67

*66,08

69

74

68

58

63

61

70

(9)

3

8

4

5

9

5

5

5

9

5

*5,05

7

9

5

4

4

4

4

45

35

47

72

59

64

43

82

49

67

47

47

56

54

56

43

49

*51,33

(10)

Persentase Persentase Penduduk Penduduk Angka Beban Usia 15 - 64 Usia 65 Tahun Tanggungan (%) Tahun 2012 Ke Atas 2012 2012

PERBANDINGAN BEBERAPA DATA KEPENDUDUKAN DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2012

3600

5010

1210

8110

0

3400

4990

1810

8190

1950

4200

3070

55790

14220

2440

2080

3980

50180

(11)

GNI PPP per kapita 2010

Sumber : - World Population Data Sheet, USAID, 2012: jumlah penduduk, persentase penduduk, GNI PPP per kapita - *Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2011-2014 : Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Angka Beban Tanggungan, dan Persentase Penduduk Indonesia usia 0-14, 15- 64 dan usia 65 Tahun ke atas - The State of The Worlds Children, 2012 : - World Health Statistics 2013 : Laju pertumbuhan penduduk Ket: *) Estimasi Penduduk Sasaran Program tahun 2012 : Jumlah Penduduk Indonesia, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk usia 0-65 tahun, Angka Beban Tanggungan

Myanmar

9

Singapura

6

Indonesia

Malaysia

5

8

Laos

4

Vietnam

Kamboja

3

7

Filipina

2

(2)

Brunei Darussalam

(1)

1

Negara

No

Lampiran 6.1

462

Maladewa

Nepal

Sri Lanka

Timor Leste

15

16

17

18

0.495

147

0.458

0.661

-

0.547

0.522

0.5

0.682

0.483

0.617

0.593

0.866

0.761

0.524

0.523

0.644

0.838

0.691

(4)

97

157

109

-

134

141

146

103

149

124

128

26

61

138

139

112

33

(5)

30

134

92

157

104

-

136

140

146

103

149

121

127

18

64

138

138

-The UN-Inter agency Group for Child Mortality Estimates (IGME), 2011 : AKN, AKB, AKABA

(6)

0.576

0.715

0.463

0.688

-

0.554

0.538

0.515

0.69

61

72

73

73

65

64

68

68

71

61

70

0.498

0.629

79

72

64

60

65

76

70

(7)

L

P

(8)

63

78

74

74

73

67

69

69

77

67

74

73

84

77

67

65

69

80

2012 (9)

63

78

74

74

73

67

69

69

74

65

72

76

82

74

65

62

72

78

L+P

(10)

2

6.1

2.3

2.7

1.7

2

2.6

2.3

2.2

1.6

2

2.1

1.8

1.3

2.6

2.7

2.5

3.1

Rate (TFR) 2011 (11)

38.1

17.8

23.7

16.6

14.2

21.8

20.1

20

11.9

17

17.9

16.4

9.2

20

22.3

22.1

24.8

18.8

per 1000 Penduduk 2011 (12)

per 1000 Penduduk

7.1

6.9

23.8

7.7

6.5 2.7

17.5

32.3

24.7

26.4

7.6

29.9

15.3

11.9

1.2

3.4

17.5

19.4

12.2

3.9

6

(13)

(AKN) per 1000 lahir hidup

Angka Kematian Neonatal

3.8

10

8

6.8

5.8

7.5

8.5

6.9

5.3

4.3

4.8

6.1

7.2

5.5

3.3

Usia Harapan Hidup Waktu Angka Kelahiran Angka Kematian Total Fertility Lahir Kasar Kasar

0.617

0.895

0.769

0.543

0.543

0.654

0.855

Manusia

Indeks Pembangunan

2012

114

(dari 187 negara)

Peringkat IPM dunia

ANGKA KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA ASEAN & SEAR

- World Health Statistics 2013 WHO: TFR, Angka Kelahiran Kasar, Angka Kematian Kasar, dan Angka Kematian Maternal

- Human Development Report 2013: Indeks Pembangunan Manusia

(3)

Manusia

(dari 187 negara) 2011

Indeks Pembangunan

Peringkat IPM dunia

Sumber : - World Population Data Sheet, USAID, 2012 : UHH

Korea Utara

India

13

14

Bhutan

12

Vietnam

7

Bangladesh

Singapura

6

11

Malaysia

5

Thailand

Laos

4

10

Kamboja

3

Indonesia

Filipina

2

Myanmar

Brunei Darussalam

1

8

(2)

(1)

9

Negara

No

Lampiran 6.2

(14)

45.8

10.5

39

9.2

26.3

47.2

42

36.7

10.6

47.9

24.8

17.3

2

5.6

33.8

36.2

20.2

5.6

(15)

54.1

12.2

48

10.7

33.2

61.3

53.7

46

12.3

62.4

31.8

21.7

2.6

6.5

41.9

42.5

25.4

7.2

(AKB) per 1000 (AKABA) per 1000 lahir hidup lahir hidup 2011

Angka Kematian Angka Kematian Bayi Balita

Angka Kematian Maternal

(16)

2010

300

35

170

60

81

200

180

240

48

200

228

59

3

29

470

250

99

24

(per 100.000 lahir hidup)

463

Bangladesh

Bhutan

India

Korea Utara

Maladewa

Nepal

Sri Lanka

Timor Leste

11

12

13

14

15

16

17

18

0.495

0.691

0.458

0.661

-

0.547

0.522

0.500

0.682

0.483

0.617

0.593

0.866

0.761

0.524

0.523

0.644

0.838

(3)

Angka

Sumber : - Human Development Report 2013 Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) HDI Gender Inequality Index (Indeks Ketidaksetaraan Gender) GII

Thailand

Singapura

6

10

Malaysia

5

Myanmar

Laos

4

9

Kamboja

3

Indonesia

Filipina

2

8

Brunei Darussalam

1

Vietnam

(2)

(1)

7

Negara

HDI

0,419 -

147

0,558

0,320

-

0,617

0,495

0,550

0,382

0,492

0,505

0,305

0,086

0,286

0,513

0,500

0,427

-

(5)

Angka

97

157

109

-

134

141

146

103

149

124

128

26

61

138

139

112

33

(4)

Peringkat

2011

GII

-

74

113

52

-

129

98

112

69

96

100

48

8

43

107

99

75

-

(6)

Peringkat

0.576

0.715

0.463

0.688

-

0.554

0.538

0.515

0.69

0.498

0.629

0.617

0.895

0.769

0.543

0.543

0.654

0.855

(7)

Angka

HDI

134

92

157

104

-

136

140

146

103

149

121

127

18

64

138

138

114

30

(8)

Peringkat

2012

-

0.402

0.485

0.357

-

0.61

0.464

0.518

0.36

0.437

0.494

0.299

0.101

0.256

0.483

0.473

0.418

-

(9)

Angka

HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) DAN GENDER INEQUALITY INDEX (GII) DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011 - 2012

No

Lampiran 6.3

GII

-

75

102

64

-

132

92

111

66

80

106

48

13

42

100

96

77

-

(10)

Peringkat

464

India

Korea Utara

Maladewa

Nepal

Sri Lanka

Timor Leste

13

14

15

16

17

18

Sumber : World Health Statistics 2013

Bhutan

12

Vietnam

7

Bangladesh

Singapura

6

11

Malaysia

5

Thailand

Laos

4

10

Kamboja

3

Myanmar

Filipina

2

9

Brunei Darussalam

1

Indonesia

(2)

(1)

8

Negara

(3)

2011

69

93

88

99

98

92

97

83

96

84

84

96

100

100

70

67

92

(%) Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Layak

-

(%)

(4)

2011

39

91

38

98

82

35

45

55

93

77

59

75

100

96

62

33

74

Penduduk Yang Menggunakan Sarana Sanitasi Layak

PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN AIR MINUM LAYAK DAN YANG MENGGUNAKAN SARANA SANITASI LAYAK DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2011

No

Lampiran 6.4

-

465

Myanmar

Thailand

Bangladesh

Bhutan

India

Korea Utara

Maladewa

Nepal

Sri Lanka

Timor Leste

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

- SR = Succes Rate (Angka kesembuhan)

Keterangan : - CDR = Case Detection Rate (Penemuan kasus baru)

701

101

243

44

422

249

230

411

161

506

281

323

46

101

540

817

484

89

(3)

2011

498

66

163

34

345

181

192

225

124

381

187

199

37

81

213

424

270

70

(4)

Insidens TB Paru per 100.000 Penduduk

46.0

9.1

21.0

3.4

23.0

26.0

9.2

43.0

16.0

41.0

27.0

34.0

2.3

8.5

11.0

61.0

33.0

2.7

(5)

2010

63.0

5.4

2.3

2.5

6.4

24.0

15.0

45.0

14.0

48.0

27.0

33.0

1.8

5.7

11.0

63.0

29.0

2.5

(6)

2011

Kematian yang berhubungan dengan TB Paru per 100.000 Penduduk

PERBANDINGAN DATA TUBERKULOSIS DI NEGARA ASEAN & SEAR TAHUN 2010/2011

Prevalensi TB Paru per 100.000 Penduduk

- Subdit P2PL : Data untuk negara *Indonesia

Sumber : - World Health Statistics 2013, WHO

*Indonesia

8

Malaysia

5

Vietnam

Laos

4

7

Kamboja

3

Singapura

Filipina

2

6

Brunei Darussalam

(2)

(1)

1

Negara

No

Lampiran 6.5

76

88

86

90

71 70

82

90

88

90

92

85

86

91

92

80

80

91

94

91

81

81

110

59

87

45

76

74

78

56

86

85

32

64

76

81

(7)

2011

(8)

2010

Proporsi Kasus TB Paru melalui DOTS Case Detection Rate Succes Rate

466

Maladewa

Nepal

Sri Lanka

Timor Leste

15

16

17

18

…

…

4200

49000