PROFIL KESEHATAN TAHUN 2012

PROFIL KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2012

The book fills a much-needed gap Moses Hadas, 1900-1966

Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

1

BAB I PENDAHULUAN Satu dekade telah berlalu sejak berakhirnya era orde baru tahun 1999, Indonesia menapaki sistem pemerintahan baru dengan dimulainya era otonomi sebagai patron pembangunan pengganti sistem desentralisasi. Pembagian urusan pemerintahan antara daerah dan pusat dalam era otonomi telah membuka ruang bagi pemerintahan di daerah untuk menata sistem pemerintahannya dengan strategi tertentu guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Keberhasilan proses pembangunan di daerah dapat di ukur oleh masing-masing daerah melalui indikator-indikator

yang ditetapkan oleh masing-masing daerah

dengan tetap mengacu pada indikator nasional sebagai pembanding. Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan.

Kinerja

kesehatan di Provinsi Maluku Utara mengacu pada

pembangunan sektor

indikator Standar Pelayanan

Minimal bidang kesehatan sebagai indikator pembanding nasional yang diterjemahkan dalam indikator provinsi sesuai kemampuan dan keadaan spesifik Provinsi Maluku Utara. Indikator–indikator tersebut antara lain: (1) indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator mortalitas, morbiditas,dan status gizi, (2) indikator hasil terdiri atas indikator keadaan lingkungan, perilaku hidup sehat, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan (3) indikator pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, serta manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait. Deskripsi mengenai pencapaian upaya pembangunan kesehatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dituangkan dalam publikasi rutin Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang diterbitkan setiap tahunnya. Selain itu, publikasi Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara juga menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara berdasrakan indikator pencapaian MDGs. Penyajian informasi kesehatan dalam publikasi ini sangat komprehensif

karena tidak hanya memuat

beragam data tentang kesehatan namun juga berbagai data pendukung lain seperti data kependudukan, pendidikan, dan keluarga berencana.

Data-data tersebut


2

merupakan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, Pengelola program dilingkup Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dan data yang diperoleh dari berbagai lintas sektor terkait . Namun demikian, analisis data masih dilakukan secara sederhana, dan secara umum ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik. Sejak

tahun 2010 Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara telah mengikuti

format baru penyusunan Profil Kesehatan yaitu terdiri atas 79 lampiran tabel yang merujuk pada data terpilah responsif gender. Namun demikian karena berbagai kendala teknis antara lain bentuk pencatatan dan pelaporan kegiatan/program pada berbagai sumber-sumber utama data yang belum mengakomodasi data responsif gender, sehingga masih banyak data yang belum dapat ditampilkan secara terpilah berdasarkan gender.

Untuk tahun 2012, Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara

tahun 2012 terdiri atas 8 (delapan) bab yang terdiri atas dua bab tambahan yang secara khusus mengupas tentang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota serta bab khusus tentang resume pencapaian indikator millenium development goals di Maluku Utara. Bab-bab tersebut, yaitu : BAB I Pendahuluan. Bab ini secara singkat menyajikan latar belakang disusunnya Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara tahun 2011, serta sistematika penyajiannya. Bab ini juga menguraikan visi, misi dan strategi pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara serta program-program kesehatan yang dilaksanakan. BAB II Gambaran Umum. Bab ini menyajikan deskripsi singkat tentang letak geografis dan keadaaan iklim Provinsi Maluku Utara, dan gambaran umum yang meliputi keadaan kependudukan, perekonomian, pendidikan, dan lingkungan fisik; serta perilaku penduduk yang terkait dengan kesehatan. BAB III Situasi Derajat Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang hasil-hasil pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2012 yang mencakup tentang angka kematian, umur harapan hidup, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat. Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

3

BAB IV Situasi Upaya Kesehatan. Bab ini menguraikan tentang upaya-upaya kesehatan yang telah dilaksanakan oleh sektor kesehatan sampai dengan tahun 2012, untuk tercapainya dan berhasilnya program-program di sektor kesehatan. Gambaran tentang upaya yang telah dilakukan meliputi pencapaian pelayanan kesehatan dasar, pencapaian pelayanan kesehatan rujukan, pencapaian upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan upaya perbaikan gizi masyarakat. BAB V Situasi Sumber Daya Kesehatan. Bab ini menguraikan tentang sumber daya pembangunan kesehatan tahun 2012

mencakup tentang keadaan tenaga,

sarana kesehatan, dan

pembiayaan kesehatan. BAB VI Pencapaian Indikator Millenium Development Goals Bab ini menjabarkan review tentang pencapaian millenium development goals bidang kesehatan berdasarkan jenis indikator BAB VII Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Bab ini menggambarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk tahun 2012 BAB VIII Penutup Bab ini merupakan highlight dari seluruh pencapaian pembangunan program kesehatan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012, baik berupa keberhasilan program, maupun hal-hal yang masih memerlukan perhatian khusus, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai target millenium development goals. Daftar Pustaka Lampiran


4

BAB II GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK

Provinsi Maluku Utara yang beribukota Sofifi terletak di antara 3º Lintang Utara3º Lintang Selatan dan antara 124º - 129º Bujur Timur. Berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Seram di sebelah selatan, sebelah barat dan timur masing-masing berbatasan dengan Laut Maluku dan Laut Halmahera. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 805 pulau baik pulau-pulau besar maupun

pulau-pulau kecil. Pulau-pulau besar

diantaranya adalah Pulau Halmahera, Pulau Morotai, Pulau Obi, Pulau Bacan, dan Pulau Taliabu. Sedangkan pulau-pulau kecil diantaranya Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Makian, dan Pulau Kayoa. Diantara pulau-pulau tersebut hanya 82 pulau (10,2 %) yang telah dihuni, dan sekitar 723 pulau (89,9 %) yang belum berpenghuni. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 145.801,10 km² yang terdiri atas luas lautan ± 100.731,44 (69%) dan luas daratan ± 45.069,66 km² (31 %). Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000 yang pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Maluku.

Saat itu hanya

terdiri atas

2

Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah, serta 1 Kota yaitu

Kota Ternate. Pada tahun 2002 dimekarkan lagi menjadi 5 Kab/Kota,

sehingga menjadi 6 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kota Tidore dan Kota Ternate. Pada akhir tahun 2009 terbentuk Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga pada tahun 2009 Provinsi Maluku Utara telah terdiri atas 2 Kota dan 7 Kabupaten. Pembagian wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 2.1. Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Provinsi Maluku Utara dan perilaku penduduk pada tahun 2012 yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

5

ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan lingkungan, dan perilaku penduduk yang berkaitan dengan kesehatan. Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

A.

KEADAAN PENDUDUK Berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, jumlah

penduduk Provinsi

Maluku Utara pada tahun 2012 sebanyak

1.088.673

jiwa.

Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 557.278 jiwa (51,2%) dan perempuan sebanyak 531.395 jiwa (48,8%) dengan sex ratio sebesar 104,87. Jumlah Penduduk terbanyak terdapat pada Kab. Halmahera Selatan yaitu sebesar 208.619 jiwa (19,2%), disusul Kota Ternate 194.694 jiwa (17,9%), sedangkan jumlah penduduk yang terkecil di Kab. Halmahera Tengah sebesar 44.904 jiwa (4%). Persebaran penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut:


6

Gambar 2.2 Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

Kota Ternate 4%

7%

5%

Kota Tidore Kepulauan

18%

Kepulauan Sula

9%

19%

Halmahera Barat 13% 15%

Halmahera Utara

10%

Halmahera Selatan Halmahera Tengah Halmahera Timur Pulau Morotai

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Dengan daratan seluas 45.069,66 km² (31%) dari keseluruhan luas Provinsi Maluku Utara maka tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 20 jiwa per km², yang berarti bahwa setiap 1 km² hanya didiami oleh 23 jiwa.

Meskipun persentase

penduduk yang terbesar berada di Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi kepadatan penduduk yang terbesar berada di Kota Ternate yaitu 758 jiwa

per km² dan

Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 53 jiwa per km², sedangkan Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu hanya 6 jiwa per km². Dari pola persebaran penduduk tersebut menggambarkan ketimpangan penyebaran penduduk di Maluku Utara dimana penduduk lebih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Dari data komposisi penduduk Provinsi Maluku Utara menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk Maluku Utara yang berusia muda (0-14 tahun) yaitu sebesar 35,6%, usia produktif (15-64 tahun) sebesar 61,5%, dan usia tua (≥65 tahun) sebanyak 2,9 %. Dengan demikian komposisi penduduk Maluku Utara adalah penduduk muda sebagaimana terlihat pada piramida penduduk Maluku Utara (gambar Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

7

2.3).

Sedangkan Angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Maluku

Utara sebesar 62,5 %. Kabupaten dengan persentase beban tanggungan tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni 73%, Kabupaten Kepulauan Sula 71%, sedangkan beban tanggungan terendah berada di Kota Ternate sebesar 46%. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada lampiran tabel 2. Gambar 2.3 Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0-4 LAKI-LAKI Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

B.

KEADAAN EKONOMI Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah maka aspek

perekonomian merupakan hal utama yang perlu dikaji. Beberapa indikator utama yang sering dikaji adalah produk domestic regional bruto (PDRB), pendapatan daerah per kapita, tingkat inflasi dan laju pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara dalam Maluku Utara dalam Angka 2012, untuk Maluku Utara nilai PDRB Maluku Utara atas dasar harga berlaku sebesar 6.056,97 milyar rupiah dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian yakni sebesar Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

8

36,03%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan berkisar pada 3.230,21 milyar rupiah. Indikator lain yang dapat diukur oleh PDRB adalah angka PDRB per kapita. Angka PDRB per kapita merupakan cerminan tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah. Angka PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku) penduduk Maluku Utara menurut data BPS (Maluku Utara dalam Angka 2012) sebesar Rp. 5.696.373,-. C.

KEADAAN PENDIDIKAN Keadaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mengkaji tingkat

pembangunan di suatu daerah.

Sektor pendidikan berkontribusi

sangat besar

terhadap perubahan perilaku kesehatan. Melalui pendidikan dapat dilakukan intervensi terhadap peningkatan pengetahuan tentang kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan faktor pencetus (predisposing) yang sangat berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku hidup sehat. Keadaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar mencapai 89,95 dan untuk jenjang pendidikan lanjutan pertama mencapai 65,9. Selain itu untuk Angka Partisipasi Kasar pada jenjang sekolah dasar mencapai 108,2 dan untuk pendidkan lanjutan pertama mencapai 90,04 Selain tingkat pendidikan, maka faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan adalah

angka buta huruf/melek huruf.

Angka buta

huruf berkorelasi dengan angka kemiskinan, sebab penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis secara tidak langsung akan mendekatkan mereka kepada kebodohan yang pada akhirnya akan membuat mereka memperoleh akses yang lebih sempit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut data BPS Provinsi Maluku Utara sebanyak 96,52% penduduk Maluku Utara telah melek huruf, dengan rincian 95,3% perempuan dan 97,7% pada laki-laki.


9

D. KEADAAN KESEHATAN LINGKUNGAN Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status

kesehatan,

baik

kesehatan

individu

maupun

kesehatan

masyarakat.

Hendrik L. Blum menyatakan bahwa interaksi antara faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik merupakan penentu baik-buruknya status derajat kesehatan masyarakat. Selain itu secara epidemiologis, keseimbangan antara lingkungan, inang, dan vektor (environment, host, and agent) akan menentukan kerentanan seseorang terhadap suatu penyakit. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, maka variabel-variabel yang akan dikaji dalam sub bagian ini adalah persentase rumah tangga sehat, pengawasan dan penyehatan tempat pengolahan makanan dan pemeriksaan tempat-tempat umum, persentase akses rumah tangga terhadap air minum, dan sarana sanitasi dasar di rumah tangga. 1. Rumah Tangga Sehat Lingkungan rumah yang sehat merupakan awal dimulainya kehidupan yang sehat. Rumah merupakan tempat para anggota keluarga berinteraksi dan melakukan aktifitas keseharian lainnya. Rumah juga merupakan tempat dimana anggota keluarga yang tergolong high risk group misalnya bayi, balita, wanita hamil, dan kaum lanjut usia lebih banyak menghabiskan waktunya setiap hari. Selain itu lingkungan rumah tangga yang tidak sehat merupakan lingkungan yang tepat bagi berkembangnya vektor dan bibit penyakit di dalam rumah. Demikian besarnya pengaruh lingkungan rumah yang sehat baik fisik maupun psikologis bagi kesehatan sehingga sangat penting untuk menjaga lingkungan rumah sehingga menjadi rumah yang sehat. Rumah yang sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan, memiliki sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah, memiliki sarana


10

pembuangan air limbah yang memenuhi syarat, adanya ventilasi rumah yang baik, serta kesesuaian luas ruangan/lantai dengan jumlah penghuni rumah. Menurut data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012, dari total 239.258 rumah yang ada, sebanyak 171.798 rumah telah diperiksa. Jika dibandingkan dengan data tahun 2011 tampak terjadi penurunan persentase jumlah rumah yang diperiksa yaitu sebanyak 81% pada tahun 2011 menjadi 72% pada tahun 2012. Demikian pula persentase jumlah rumah yang dinyatakan sehat hanya mencapai 58% dibandingkan capaian tahun 2011 sebanyak 64,6%. Persentase rumah sehat yang terbanyak ditemukan di Kota Ternate dan Pulau Morotai sebesar 79%, sedangkan persentase rumah sehat terendah di Kabupaten Kepulaun Sula yang hanya mencapai 29%. Gambar 2.4. menunjukkan fluktuasi

capaian rumah sehat di Maluku Utara dalam

kurun waktu lima tahun yang sekaligus menggambarkan persentase rumah sehat di Maluku Utara masih jauh dibawah target pencapaian SPM nasional yakni 80% rumah tangga sehat . Gambar 2.4 Persentase Rumah Sehat Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012 70 60 50 40 30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2011 Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012


11

2. Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum dan Pengeloaan Makanan (TUPM) Tempat-tempat umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) adalah tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang sehingga sangat potensial menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM yang dipantau kelayakan kesehatannya antara lain hotel, restoran/rumah makan, dan pasar. TUPM dinyatakan sehat apabila memenuhi beberapa syarat-syarat kesehatan yaitu memiliki sarana air bersih, sarana pembuangan limbah, ventilasi yang baik, kesesuaian luas ruangan dengan jumlah penghuni, serta adanya iluminasi yang baik dalam rumah. Di Provinsi Maluku Utara

pada tahun 2012

telah dilakukan pemeriksaan

terhadap 1.301 TUPM namun demikian hanya sebanyak 906 (69,6%) yang dinyatakan sehat dan masih berada dibawah target provinsi yaitu 80% TUPM sehat. Namun demikian telah terlihat penurunan yang signifikan dibandingkan data tahun 2011 terhadap jumlah TUPM yang diperiksa dan jumlah TUPM yang dinyatakan sehat sehat seperti tampak pada gambar 2.5. Pencapaian TUPM sehat menurut kabupaten/kota untuk tahun 2012 dapat terlihat pada lampiran tabel 67. Gambar 2.5 Jumlah TUPM Diperiksa dan TUPM Sehat Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 – 2012

Jumlah TUPM

3000 2000 Diperiksa 1000

Sehat

0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara tahun 2008-2011 Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2012


12

3. Akses Terhadap Air Minum dan Air Bersih Data mengenai akses terhadap air minum dan air bersih di Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2012 masih terbatas, dengan demikian data yang tersaji belum dapat menggambarkan situasi mengenai akses terhadap air minum dan air bersih di Maluku Utara secara keseluruhan. Namun demikian telah dapat diketahui beragam sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Maluku Utara yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, mata air, sungai, air hujan, dan sumber lainnya. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2012, dari seluruh keluarga yang diperiksa sumber air minumnya diketahui bahwa sebanyak 43% keluarga telah menggunakan sumber air minum dari sumber yang terlindung. 4. Sarana Sanitasi Dasar Sarana sanitasi dasar antara lain jamban, tempat sampah dan pembuangan air limbah mempunyai peran terhadap resiko penularan berbagai macam penyakit menular, untuk itu maka sarana sanitasi dasar terutama pada tingkat rumah tangga diharapkan dapat memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012, dari keseluruhan jumlah keluarga yang ada hanya 51% keluarga yang diperiksa dan diketahui sebanyak 82% keluarga yang telah memiliki jamban, namun hanya 76% yang memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu untuk sarana

pembuangan sampah hanya 47% keluarga yang telah memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan, serta hanya sebanyak 79% keluarga yang telah memiliki sarana pengelolaan air limbah sesuai syarat kesehatan. Masih rendahnya cakupan fasilitas sanitasi dasar tampak dari banyaknya rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap semakin besarnya resiko bagi anggota keluarga tersebut terkena berbagai jenis penaykit menular terutama penyakit-penyakit


13

yang berhubungan dengan saluran pencernaan

antara lain diare.

Distribusi

kepemilikan sarana sanitasi dasar dapat dilihat pada lampiran tabel 66. E. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT Untuk menggambarkan

keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh

terhadap derajat kesehatan, akan disajikan indikator standar pelayanan minimal yaitu rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, pencapaian posyandu purnama dan mandiri, serta pencapaian desa siaga aktif.

1. Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga masyarakat mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatannya sendiri khususnya pada tingkat tatanan rumah tangga. Strategi-strategi utama yang dilakukan dalam upaya PHBS adalah dengan melakukan advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat. PHBS pada tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS dinilai berdasarkan 10 indikator, yaitu: 1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 2) memberi ASI eksklusif, 3) menimbang balita setiap bulan, 4) menggunakan air bersih, 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 6) menggunakan jamban sehat, 7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu, 8) makan buah dan sayur setiap hari, 9) melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan 10) tidak merokok di dalam rumah. Untuk memenuhi syarat sebagai rumah tangga berPHBS maka seluruh indikator tersebut harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga.


14

Pencapaian PHBS pada tatanan rumah tangga untuk Provinsi Maluku Utara tahun 2012 masih sangat rendah yaitu hanya 26,5%. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya upaya pemantauan PHBS pada tingkat rumah tangga serta belum semua kabupaten/kota melakukan pemantauan PHBS pada semua tatanan khususnya pada tatanan rumah tangga.

Dari kabupatem/kota yang melakukan

pemantauan rumah tangga ber PHBS, pencapaian rumah tangga ber PHBS tertinggi yaitu di Kab. Kepulauan Sula yaitu seluruh rumah tangga yang diperiksa telah ber PHBS (100%). Salah satu tantangan utama dalam pencapaian rumah tangga ber PBHS adalah indikator perilaku merokok. Jika salah satu anggota keluarga merokok maka rumah tangga tersebut secara langsung akan dikategorikan sebagai rumah tangga tidak ber PHBS meskipun seluruh indikator lainnya telah terpenuhi. Rendahnya pencapaian PHBS pada tatanan rumah tangga merupakan indikasi perlunya program promosi kesehatan untuk lebih menggiatkan kampanye hidup sehat terutama pada tatanan rumah tangga.

Gambar 2.6 Persentase Rumah Tangga ber PHBS Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 100 100 80 60 40 20 0

68,4 25,5 5,9

15,5

27

26,5

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2012


15

2. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) merupakan suatu bentuk kegiatan kesehatan oleh masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan.

Beberapa

bentuk

UKBM

yang

banyak

ditemui

di masyarakat antara lain posyandu, polindes, poskesdes, pos malaria desa, usaha kesehatan sekolah, dan pos kesehatan pesantren. Sebagai indikator peran aktif masyarakat melalui pengembangan UKBM digunakan persentase desa yang memiliki posyandu. Posyandu merupakan salah satu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan. Pelayanan kesehatan di posyandu terdiri atas 5 program prioritas utama yaitu KIA, KB, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk mengukur perkembangan posyandu, posyandu dapat dibagi dalam 4 strata/tingkatan yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Jumlah posyandu yang tercatat di Maluku Utara pada tahun 2012 sebanyak 1.440 buah posyandu yang terdiri atas 683 (47%) merupakan posyandu aktif. Apabila dibandingkan antara jumlah balita dengan jumlah posyandu yang ada maka rasio antara jumlah posyandu dan jumlah balita pada tahun 2012 masih sama dengan kondisi tahun 2011 yaitu sebanyak 1 buah posyandu untuk 100 orang balita . Pada tahun 2012, persentase posyandu purnama dan mandiri baru mencapai 26% dan 6%, atau terjadi peningkatan posyandu purnama dan mandiri sebanyak 2% . Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, hingga tahun 2012 sebagian besar posyandu di Maluku Utara masih merupakan posyandu madya yaitu sebanyak 41%. Jumlah dan persentase posyandu berdasarkan strata menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2012 disajikan lebih rinci dalam lampiran tabel 72.

Untuk mendorong menggeliatnya

perkembangan posyandu pada setiap strata tentunya diperlukan peran serta aktif masyarakat yaitu kader, PKK, LKMD sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemilik dan sekaligus pemakai serta pendukung posyandu, serta pembinaan yang berkesinambungan oleh petugas kesehatan. Gambar 2.7 menunjukkan perkembangan jumlah posyandu menurut strata pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

16

Gambar 2.7 Jumlah Posyandu Menurut Strata Provinsi Maluku Utara Tahun 2008- 2012

49 Jumlah Posyandu

86

Mandiri Purnama Madya

378

2008

2009

2010

2011

Pratama

2012

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012


17

There are no facts, only interpretations Friedrich Nietzsche, 1844-1900


18

BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya ditentukan oleh pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk jumlah dan distribusi tenaga kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial, keturunan, dan faktor lainnya. Hendrik Blum telah mengkategorikan empat faktor utama yang berpengaruh terhadap status kesehatan yaitu lingkungan, pelayanan kesehatan, genetik, dan gaya hidup. Faktorfaktor tersebut saling berinteraksi dan berpengaruh pada kejadian morbiditas dan mortalitas serta status gizi yang mencerminkan situasi derajat kesehatan masyarakat. Angka-angka tersebut juga sangat penting dalam upaya perencanaan dan evaluasi program-program kesehatan. Angka mortalitas digambarkan melalui Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI), sedangkan untuk morbiditas dideskripsikan melalui prevalensi beberapa kasus penyakit. A. MORTALITAS Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian masyarakat dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan program kesehatan lainnya. Secara umum, angka kematian di masyarakat dapat diketahui melalui survey dan penelitian karena pada umumnya kejadian kematian terjadi di rumah. Sedangkan data kematian yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan hanya menggambarkan kasus rujukan. 1. Angka Kematian Bayi Neonatal Angka Kematian Neonatal adalah adalah banyaknya bayi lahir mati

yang

dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKB merupakan


19

salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan baik dari sisi pemerataan pelayanan kesehatan termasuk distribusi fasilitas kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian yang seringkali dikaitkan dengan kualitas lingkungan hidup, sanitasi lingkungan, dan keadaan gizi masyarakat. Oleh karena itu angka ini seringkali menjadi salah satu indikator sensitif yang dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Kematian neonatal menurut kabupaten/kota tahun 2012 dapat terlihat pada gambar berikut. Gambar 3.1 Jumlah Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah Kematian Neonatus

Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2012 150 100 50

2011 2012

0

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012

2. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan baik dari sisi pemerataan pelayanan kesehatan termasuk distribusi fasilitas Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

20

kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian yang seringkali dikaitkan dengan kualitas lingkungan hidup, sanitasi lingkungan, dan keadaan gizi masyarakat. Oleh karena itu AKB seringkali menjadi salah satu indikator sensitif yang dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Berbagai faktor berpengaruh dalam upaya penurunan kematian bayi, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung berkontribusi dalam perbaikan gizi dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan daya tahan tubuh bayi terhadap infeksi. Angka kematian bayi di Indonesia dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sensus penduduk, surkesnas/susenas, dan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI). Dalam profil kesehatan ini angka kematian bayi yang disajikan menggunakan data yang diperoleh dari Program KIA Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara (data Kab. Halmahera Timur) dan Profil Kesehatan kabupaten/kota. Deskripsi mengenai mortalitas bayi untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara masih merujuk pada jumlah kematian bayi dan belum dapat merujuk penggunaan Angka Kematian mengingat jumlah kelahiran hidup di beberapa kabupaten/kota masih sangat rendah bahkan belum mencukupi 1.000 kelahiran hidup per tahun.


21

Gambar 3.2 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah Kematian Bayi

Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2012

150 2012 100

2011

50 0


Pada tahun 2012,

jumlah bayi meninggal yang dilaporkan yaitu 326

bayi,

sehingga Angka Kematian Bayi (AKB) untuk Provinsi Maluku Utara tahun 2012 adalah 15,8 per 1.000 kelahiran hidup. Gambar 3.2 menunjukkan jumlah kematian bayi di Maluku Utara pada tahun 2012, dan terlihat kematian bayi tertinggi dilaporkan di Kab. Halmahera

Selatan sebanyak 119 bayi meninggal. Dari seluruh

kabupaten/kota di Maluku Utara,

jumlah bayi meninggal yang dilaporkan pada

umumnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 terutama di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan untuk Kota Tidore Kepulauan kematian bayi mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2011 yaitu hanya 4 bayi meninggal selama tahun 2012.


22

Gambar 3.3 Kecenderungan Jumlah Kematian Bayi dan AKB Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2012 350

326

300

249

250

220

200

Jumlah bayi meninggal

150

AKB

100

23

50

1,08

0

2009

15,4 2010

11,5 2011

15,8 2012

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota

Kecendurungan jumlah bayi yang meninggal di Maluku Utara dalam kurun waktu 2009-2012 masih cenderung statis. Meskipun demikian, AKB Maluku Utara telah lebih rendah dibandingkan target MDGs yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. Akan tetapi kondisi ini perlu dicermati mengingat kecenderungan jumlah kematian bayi yang meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun di hampir semua kabupaten/kota di Maluku Utara. Selain itu,

data kematian bayi tersebut belum merepsesentasikan

keadaan yang sesungguhnya di Maluku Utara mengingat belum semua rumah sakit melaporkan jumlah bayi yang meninggal dalam perawatan di rumah sakit yang bersangkutan serta belum termasuk jumlah bayi yang meninggal di rumah. Dengan demikian sangat penting untuk mencermati angka kematian bayi secara komprehensif dalam komunitas dengan membandingkan dengan AKB yang diperoleh dari hasil survey maupun penelitian ilmiah lainnya dan memperbaiki sistematika pelaporan kematian bayi diseluruh fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola swasta serta pencatatan kematian bayi yang meninggal di rumah.


23

3. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak usia kurang dari 5 tahun yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini merepresentasikan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran hingga sebulum anak berusia 5 tahun. Pada tahun 2012 jumlah balita yang meninggal sebanyak 479 orang, dengan demikian AKABA Maluku Utara tahun 2012 adalah 23,1 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding target MDGs yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup atau dapat dikatakan telah mencapai target MDGS. Jumlah kematian balita tertinggi dilaporkan di Kab. Halmahera Selatan (197 kematian balita), dan yang terendah pada Kota Tidore Kepulauan (6 kematian balita). Namun demikian seperti halnya AKB, AKABA tersebut belum merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya di Maluku Utara karena data jumlah balita yang meninggal hanya mencakup jumlah balita yang meninggal di fasilitas pelayanan kesehatan dan kejadian yang dilaporkan oleh petugas kesehatan secara pasif serta belum mencakup kejadian balita yang meninggal di masyarakat (under reporting). Selain itu, karena

jumlah kelahiran hidup di kabupaten/kota masih rendah,

bahkan dibeberapa kabupaten/kota kelahiran hidup belum mencapai 1.000 bayi per tahun sehingga untuk menggambarkan kematian balita maka pada tingkat kabupaten/kota digunakan angka absolut yaitu jumlah kematian balita. Jumlah kematian balita menurut kabupaten/kota pada tahun 2012 dapat dilihat pada gambar berikut.


24

Gambar 3.4 Jumlah Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah Kematian Balita

Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

Sumber:

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2011 2012

Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012

4. Jumlah Kematian Ibu Kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Indikator ini secara tidak langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, juga berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, saat melahirkan dan masa nifas. Kematian ibu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh status kesehatan secara umum, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Untuk Provinsi Maluku Utara indikator kematian ibu yang lebih tepat digunakan adalah jumlah dan belum menggunakan angka, serta tidak menggunakan denominator 100.000. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Maluku Utara hingga tahun 2012 Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

25

yang relatif sedikit (±1 juta jiwa) dan jumlah kelahiran hidup pun masih belum mencapai 100.000 kelahiran.

Gambar 3.5 menunjukkan jumlah kematian ibu di

Maluku Utara tahun 2012, dimana jumlah ibu yang meninggal terbanyak dilaporkan di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 25 kematian dan terendah dilaporkan di Kota Tidore Kepulauan yaitu hanya 3 kematian ibu. Gambar 3.5 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 91

100 80 60 40 20

25 5

9

22 7

6

9

5

3

0


Jumlah kematian ibu di Provinsi Maluku Utara tampak cenderung mengalami peningkatan

yang

signifikansejak

tahun

2008

sampai

dengan

tahun

2012,

sebagaimana terlihat pada gambar 3.6.. Hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian khusus oleh seluruh program dan sektor terkait untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada kematian ibu, meskipun demikian adanya peningkatan jumlah kematian ibu juga dapat dipengaruhi oleh semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan mengenai kematian ibu pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian diharapkan dapat dilakukan perencanaan program yang sesuai dan pelaksanaan intervensi yang tepat, sehingga pada akhirnya akan dapat menurunkan jumlah kematian ibu. Selain itu karena kematian maternal


26

merupakan hal kompleks yang melibatkan unsur-unsur lintas program dan sektor non kesehatan maka perlu kembali dikaji dan ditingkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan permasalahan kematian maternal. Gambar 3.6 Jumlah Ibu Meninggal di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2012 100

91

86 80 60

56 45

45

40 20 0 2008 Sumber:

2009

2010

2011

2012


5. Angka Harapan Hidup (AHH) Selain AKB dan AKI, Angka Harapan Hidup (AHH) juga digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat baik pada level Kabupaten/Kota maupun Provinsi. AHH juga merupakan salah satu indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perbaikan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan yang merupakan cerminan keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan AHH. Dalam profil kesehatan ini indikator AHH yang digunakan adalah hasil olah data Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara diketahui bahwa AHH Maluku Utara adalah 67 tahun. B. MORBIDITAS Morbiditas adalah angka kesakitan (insidensi atau prevalensi) dari suatu penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Angka morbiditas lebih cepat Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

27

menentukan keadaan kesehatan masyarakat daripada angka mortalitas, karena banyak jenis penyakit yang mempengaruhi kesehatan hanya mempunyai mortalitas yang rendah. Angka kesakitan yang akan disajikan terbatas pada penyakit-penyakit menular dan tidak menular. Dalam kajian profil kesehatan ini, data morbiditas diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang P2PL Dinas Kesehatan 1. Penyakit Menular a. Malaria Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit (plasmodium) yang ditularkan oleh gigitan nyamuk anopheles yang terinfeksi. Parasit malaria kemudian membelah diri dalam tubuh manusia yang terkena gigitan nyamuk yang telah terinfeksi, kemudian parasit bertambah banyak di hati dan kemudian menginfeksi sel-sel darah merah.

Sebagai daerah endemis malaria, malaria

masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Penentuan diagnosa malaria dilakukan secara klinis dan laboratorium. Diagnosa yang ditegakkan dengan mengamati gejala-gejala klinis yang muncul disebut malaria klinis, sedangkan untuk pemeriksaan lanjutan maka diagnosa malaria klinis akan

diikuti dengan pemeriksaan sampel darah di laboratorium

untuk menentukan jenis dan jumlah parasit. Sebagai daerah endemis malaria, ada tiga jenis plasmodium yang paling sering ditemukan dalam pemeriksaan laboratorium, yaitu plasmodium falciparum, plasmodium vivax, dan plasmodium malariae. Akan tetapi seringkali dalam pemeriksaan laboratorium ditemukan lebih dari satu jenis plasmodium pada seorang penderita malaria yqang umumnya dikenal sebagai malaria mix. Indikator utama yang digunakan dalam mengukur angka kesakitan karena malaria adalah angka Annual Paracite Index (API) yaitu insidens parasit malaria untuk 1.000 penduduk.

Untuk Provinsi Maluku Utara angka kesakitan malaria

(API) adalah 6,3 ‰ dengan case fatality rate sebanyak 0,1. Angka API Maluku Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

28

Utara masih lebih rendah dibandingkan API hasil Riset Kesehatan Daerah tahun 2010 yaitu 10,3 per 1.000 penduduk. Selain itu, API tersebut juga diperoleh dari emeriksaan laboratorium yang semakin baik, yang pada tahun 2012 telah mencapai 85% dari total pemeriksaan laboratorium. Data mengenai prevalensi malaria pada populasi beresiko dapat dilihat secara rinci pada lampiran tabel 24. Mengingat malaria adalah penyakit endemis dan masih merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Maluku Utara maka upaya-upaya dalam rangka penurunan angka kesakitan malaria sangat perlu untuk terus digiatkan. Gambar 3.7

Annual Paracite Index (API) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

Sumber:

Bidang P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

b. Tuberculosis (TB) TB Paru adalah salah satu penyakit menular yang prevalensinya masih cukup tinggi di Maluku Utara dan telah mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam upaya penanganannya. Indikator yang digunakan untuk program tuberculosis (TB) antara lain adalah case detection rate (CDR) dan case notification rate (CNR). CDR menggambarkan proporsi jumlah pasien baru BTA postif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam suatu wilayah. Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

29

WHO dan Kementerian Kesehatan menetapkan standar angka penemuan kasus (CDR) untuk TB adalah sebesar 70%. Pada tahun 2012, CDR TB di Maluku Utara baru mencapai 42%,

yang

mengisyaratkan kemungkinan masih banyak kasus TB dalam populasi yang belum ditemukan (under reporting). CNR adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk pada suatu wilayah. Pada tahun 2012, CNR Maluku Utara telah mencapai 89%. Rincian mengenai prevalensi, insidensi, dan kesuksesan pengobatan penyakit TB paru menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 10 hingga tabel 12. Gambar 3.8 Angka Penemuan Kasus TB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

CDR TB menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2012 Morotai Haltim Kepsul Halteng Halut Halsel Halbar Tikep Ternate

25,0 29,4 14,4

36,1 62,0 42,3 45,1 41,0 56,1 0,0

Sumber:

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Bidang P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

Selain CDR dan CNR, indikator kinerja program TB lainnya adalah proporsi pasien baru BTA positif. Indikator ini menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular di antara seluruh pasien TB paru yang diobati. Angka ini diharapkan


30

tidak lebih rendah dari 65% untuk menunjukkan mutu diagnosis yang baik dan prioritas penemuan pasien yang menular. Proporsi BTA positif diantara semua kasus TB di Maluku Utara untuk tahun 2012 sebesar 72% yang menunjukkan adanya perbaikan mutu diagnosis TB yang telah mengarah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. c. HIV/AIDS dan Penyakit Menular Melalui Hubungan Seksual Peningkatan kasus HIV/AIDS di Indonesia dan khususnya Maluku Utara pada beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Fenomena gunung es untuk penyakit HIV/AIDS sangat memerlukan perhatian khusus karena dibalik jumlah kasus yang terlacak ada 100 kasus lainnya yang tersembunyi di dalam masyarakat. Perilaku seksual yang tidak aman, penggunaan NAPZA suntik, sering berganti-ganti pasangan merupakan beberapa perilaku berisiko yang menjadi katalisator semakin bertambahnya jumlah penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun. Di Maluku Utara pada tahun 2012 jumlah penderita HIV terlacak sebanyak 79 orang, dan untuk kasus AIDS terlacak sebanyak 34 orang. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Kecenderungan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Maluku Utara tahun 2004-2012 dapat dilihat pada gambar 3.8.


31

Gambar 3.9 Trend HIV/AIDS di Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2012 120 100

113

80

73

60 40 20 0

2

0

1

5

8

8

27

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Bidang P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tidak terlepas dari programprogram preventif dan promotif. Salah satu upaya preventif adalah dengan melakukan skrining pada donor darah di unit-unit transfusi darah. Pada tahun 2012, berdasarkan data dari 4 unit transfusi darah di Maluku Utara telah dilakukan skrining terhadap 6.664 (98%)

sampel darah yang berasal dari 6.802 orang pendonor dan ditemukan

sebanyak 21 (0,3%) sampel darah yang positif HIV. Ditemukannya sampel darah yang positif HIV merupakan indikasi bahwa penyakit-penyakit infeksi menular seksual khususnya HIV/AIDS telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sangat krusial di Provinsi Maluku Utara. Selain itu juga dimungkinkan banyak ada penderita yang tidak berani mengunjungi sarana pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan disebabkan stigma yang akan mereka terima sebagai penderita HIV/AIDS. Untuk itu upaya-upaya promotif dan penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan antara lain melalui kegiatan pelacakan, penjaringan, dan penyuluhan perlu untuk semakin ditingkatkan terutama pada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi. Gambar berikut menunjukkan kasus baru HIV/AIDS menurut kelompok umur. Di Maluku Utara kasus HIV/AIDS terbanyak dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun, 30-39 tahun dan 40-49 tahun. Kelompok umur tersebut adalah kelompok usia produktif yang juga aktif secara seksual dan kelompok umur yang juga ditemukan NAPZA suntik.


32

Gambar 3.8 Persentase Kumulatif HIV/AIDS Menurut Kelompok Umur di Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2012

50

43 37

40 30 20 10

11 2

1

60

Sumber: Bidang P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

d. Infeksi Saluran Pernafasan Akut Penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang menjadi fokus program kesehatan adalah Pneumonia, karena pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian anak. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun, demikian pula resiko terserang ISPA akan lebih besar pada individu yang memiliki masalah kesehatan

misalnya

malnutrisi atau gangguan imunologi. Program ISPA menetapkan bahwa semua kasus yang ditemukan harus mendapat tata laksana sesuai standar, dengan demikian angka penemuan kasus ISPA juga menggambarkan penatalaksanaan kasus ISPA. Pada tahun 2012, jumlah penderita pneumonia pada balita yang ditemukan dan ditangani

baru mencapai 5,6% dari total perkiraan kasus yang ada di populasi.

Lampiran tabel 13 memberikan gambaran mengenai prevalensi pneumonia balita di Maluku Utara tahun 2012.


33

e. Kusta Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bila tidak ditangani dengan baik kusta dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Kusta dikategorikan menjadi dua jenis yaitu Pausi Basiler (PB) dan Multi Basiler (MB) atau kusta basah dan kusta kering. Dalam upaya penanggulangan penyakit kusta, salah satu indikator yang digunakan adalah angka proporsi cacat tingkat II (kecacatan yang dapat dilihat dengan mata) dan proporsi anak di antara kasus baru. Angka kecacatan tingkat II yang tinggi mengindikasikan adanya keterlambatan dalam penemuan penderita yang dapat diakibatkan rendahnya kinerja petugas dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala dini penyakit kusta. Sedangkan indikator proporsi anak diantara kasus baru merepresentasikan penularan yang terjadi di masyarakat.

Berbagai

kegiatan telah dilakukan dalam upaya penemuan penderita secara dini diantaranya survei kontak, school survey, dan leprosy elimination campaign (LEC). Pada tahun 2012 secara umum prevalensi kusta di Maluku Utara adalah 4,6 per 10.000 penduduk. Angka penemuan penderita baru yaitu 45 per 100.000 penduduk. Penderita PB dilaporkan sebanyak 113 orang dan 302 penderita MB, sedangkan persentase cacat tingkat II adalah sebesar 3,34%.

Prevalensi dan RFT penyakit

kusta menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran tabel 17, 18, 19 dan 20. 2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Pada bagian ini akan disajikan beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi khususnya difteri, pertusis, Tetanus Neonatorum, Campak, dan Polio/AFP. Prevalensi PD3I di Maluku Utara relatif masih sangat jarang ditemukan. Rincian mengenai kasus penyakit PD3I dapat dilihat pada lampiran tabel 21 dan tabel 22. a. Tetanus Neonatorum Tetanus neonatorum (TN) adalah kejadian tetanus pada bayi baru lahir. Tenanus disebabkan oleh bacillus clostridium tetani yang masuk ke tubuh melalui


34

luka. Tetanus neonatorum pada umumnya merupakan akibat pemotongan tali pusat pada bayi dengan alat yang tidak steril. Pada tahun 2012 di Maluku Utara terlaporkan 1 bayi meninggal karena TN yaitu di Kab. Halmahera Barat. b. Campak Campak atau Morbili merupakan penyakit infeksi akut yang sangat menular, sangat paling sering menyerang anak-anak. Campak dapat menular melalui pernafasan yang terkontaminasi sekret orang yang terinfeksi. Prevalensi campak di Maluku Utara pada tahun 2012 tercatat sebanyak 325 kasus, dengan jumlah penderita terbanyak dilaporkan di Kab. Halmahera Utara sebanyak 177 kasus dan di Kota Ternate yaitu 84 kasus. c. Polio dan AFP Polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Virus polio masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kemudian berkembang biak dalam sistem pencernaan. AFP adalah kondisi abnormal yang ditandai dengan melemahnya, lumpuhnya atau hilangnya kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas. AFP juga seringkali menjadi indikasi dini adanya serangan penyakit seperti polio. Pada tahun 2012 tidak ditemukan kasus polio di Maluku Utara, namun ditemukan 5 kasus AFP non polio di Kota Ternate dengan AFP rate sebesar 1,30. 3. Penyakit Potensi KLB/Wabah a. Demam Berdarah Dengue (DBD) Demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypty. DBD sering menjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terutama pada bulan-bulan awal dan akhir musim penghujan dimana muncul banyak genangan-genangan air yang menjadi

breeding place bagi

nyamuk Aedes.


35

Pada tahun 2012 di Maluku Utara jumlah penderita DBD dilaporkan sebanyak 64 orang, jumlah penderita tertinggi terlaporkan di Kota Ternate yaitu 32 penderita, namun demikian KLB DBD hanya terlaporkan terjadi di Kota Tidore Kepulauan yaitu di 5 desa pada 3 kecamatan dengan total penderita sebanyak 7 orang. b. Diare Diare merupakan salah satu penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Laporan riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa penyakit diare merupakan penyebab kematian utama pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%). KLB diare masih sering terjadi terutama di daerah yang pengendalian faktor resikonya masih rendah. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kab/Kota tahun 2012 jumlah kasus diare yang ditangani terlaporkan sebanyak 23.145 penderita atau sebanyak 67% dari total perkiraan jumlah penderita. Jumlah penderita diare yang ditangani tertinggi dilaporkan di Kab. Halmahera Selatan dan Kab. Pulau Morotai. Kepulauan. Sedangkan KLB diare terlaporkan di Kab. Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Kota Tiodre Kepulauan, dan Kab. Halmahera Selatan.

Data

mengenai gambaran kasus dan KLB diare menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 16 dan tabel 50. 4. Penyakit Tidak Menular Selain masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan penyakit menular,beban ganda bidang kesehatan adalah adanya kecenderungan peningkatan kasus-kasus penyakit tidak menular yang sebagian besar dipengaruhi oleh gaya hidup, dan kualitas lingkungan serta genetik. Penyakit-penyakit tidak menular yang cenderung menunjukkan peningkatan di Maluku Utara antara lain Diabetes Mellitus, penyakit jantung dan pembuluh darah, asma, penyakit paru, dan

kecelakaan lalu

lintas darat. Rincian mengenai jenis dan prevalensi penyakit tidak menular menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel PTM.


36

Gambar 3.11 Distribusi Kasus Penyakit Tidak Menular di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

Kecelakaan Lalu Lintas Darat Gagal Ginjal Kronik Osteoporosis Asma PPOK Kanker Payudara Kanker Leher Rahim Diabetes Melitus Stroke Penyakit Jantung Koroner Hipertensi Sumber: Bidang P2PL Dinkes Provinsi Maluku Utara

C. STATUS GIZI Status

gizi sangat erat kaitannya dengan status kesehatan individu, karena

selain merupakan faktor predisposisi yang dapat memperbesar resiko dan memperparah penyakit infeksi juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan lainnya. Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur kurang energi kronis (KEK) dan gangguan akibat kekurangan yodium. Gambaran mengenai status gizi masyarakat di Maluku Utara pada tahun 2012 berdasarkan indikator BBLR dan Status Gizi Balita seperti diuraikan pada bagian berikut ini. 1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Bayi Berat Badan Lahir Rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

37

Menurut hasil Riskesdas 2007, tidak semua bayi diketahui berat badan hasil penimbangan waktu lahir dikarenakan masih banyak bayi lahir yang tidak ditimbang berat badannya ataupun karena responden (ibu) lupa tentang berat lahir anak ketika lahir. Data BBLR untuk Provinsi Maluku Utara hanya dapat diperoleh dari pencatatan laporan rutin program gizi masyarakat dari tingkat puskesmas hingga ke pengelola program gizi di provinsi. Pada tahun 2012 dilaporkan bahwa jumlah BBLR sebanyak 263 orang atau 2% dari bayi lahir hidup yang ditimbang. Gambar 3.12 Jumlah Bayi BBLR menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

300

263

250 200 99

150 100 50

44

35 23

17

24

3

12

6

0

.

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Bidang Binkesmas Dinkes Provinsi Maluku Utara


38

Gambar 3.13 Jumlah BBLR Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012 400 338

300

263

200 100 0

112 2008

Sumber:

118

71 2009

2010

2011

2012

Profil Kesehatan Kab/Kota

Pada gambar 3.13 menunjukkan trend jumlah BBLR di Maluku Utara dalam kurun waktu 2008-2012. Meskipun dalam kurun waktu lima tahun terakhir tampak data jumlah bayi BBLR di Maluku Utara meningkat, namun pada tahun 2012 telah terjadi penurunan jumlah BBLR yang cukup bermakna. Banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaporan jumlah BBLR, antara lain keberhasilan intervensi program, kapasitas petugas gizi dan bidan, sarana pendukung persalinan termasuk timbangan bayi, serta manajemen pencatatan dan pelaporan program gizi diseluruh tingkatan pelayanan kesehatan. 2. Gizi Balita Status gizi balita dinilai berdasarkan parameter yang terdiri dari umur, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB tersebut disajikan dalam bentuk 3 indikator status gizi yaitu; berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Angka berat badan dan tinggi badan setiap balita dikonversikan ke dalam bentuk nilai terstandar (z-score) dengan menggunakan baku antropometri WHO NCHS 2005. Indikator BB/U memberikan gambaran tentang status gizi yang sifatnya umum, tidak spesifik. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk atau gizi buruk dan kurang mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak memberikan


39

indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronik atau akut. Sedangkan dalam Millenium Development Goal (MDGs), indikator yang status gizi yang dipakai adalah BB/U dan angka prevalensi status ‘underweight’ (gizi kurang dan buruk) dijadikan dasar untuk menilai pencapaian MDGs. Pada tahun 2012 di prevalensi gizi buruk (BB/U) di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,67% dari total balita yang ditimbang, dengan prevalensi tertinggi dilaporkan pada Kab. Halmahera Timur yaitu sebesar 1,88%, sedangkan Kab. Pulau Morotai tidak ditemukan adanya balita gizi buruk pada tahun 2012. Untuk indikator balita underweight di Maluku Utara pada tahun 2012 dilaporkan sebanyak 8,95%, dengan rincian prevalensi per kabupaten/kota seperti terlihat pada gambar berikut. Gambar 3.14 Prevalensi Balita Underweight menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 % Underweight

Ternate Tidore 5,79 6,33

Haltim Halteng 14,88 12,01

Halut 8,24

Halbar 9,48

Halsel 12,91

Sula 6,50

Morotai 3,87

Prov. 8,95

Sumber: Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara


40

BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat termasuk oleh swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya

kesehatan

masyarakat

mencakup

upaya-upaya

promosi

kesehatan,

pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan mnuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan.

Upaya

kesehatan

perorangan

mencakup

upaya-upaya

promosi

kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pnegobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat di seluruh kepulauan Maluku Utara, dengan memberikan perhatian khusus pada masyarakat di daerah terpencil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, dan masyarakat miskin. Hal tersebut

merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan

status kesehatan penduduk, khususnya pada kelompok populasi berisiko tinggi yaitu bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, serta kelompok masyarakat


41

yang taraf kehidupan ekonominya masih dibawah garis kemiskinan. Berikut disajikan situasi upaya kesehatan di Provinsi Maluku Utara selama tahun 2012. A. Pelayanan Kesehatan Dasar Upaya

pelayanan

kesehatan dasar merupakan

langkah penting dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat dapat diatasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi kematian ibu. Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar di dalam pertumbuhan bayi dan perkembangan anak. Bahkan seorang wanita perlu mempersiapkan dirinya secara fisik dan psikologis sebelum menjadi seorang ibu. Upaya kesehatan ibu dan anak

bertujuan untuk mempersiapkan

generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan kematian ibu dan anak. a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan dalam

pemberian

pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama kehamilan. Tujuan pelayanan antenatal adalah mengantarkan ibu hamil agar dapat bersalin dengan sehat dan memperoleh bayi yang sehat, mendeteksi dan mengantisipasi dini kelainan kehamilan, kelainan janin, dan komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal meliputi 7 hal yang dikenal dengan istilah 7T, yaitu Timbang berat badan, ukur Tekanan darah, ukur Tinggi fundus uteri, nilai status imunisasi TT, memberikan 90 Tablet Fe (tambet tambah


42

darah), Temu wicara (konseling), dan Tes laboratorium sederhana. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat pada cakupan K1 dan K4. K1 adalah kunjungan pertama ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal pada trisemester pertama kehamilan. Sedangkan K4 adalah kunjungan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada trisemester pertama kehamilan, 1 kali pada trisemester kedua, dan 2 kali pada trisemester ketiga. Dengan demikian cakupan K1 dan K4 juga dapat dijadikan sebagai gambaran akses ibu hamil untuk memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Di Maluku Utara pada tahun 2012, cakupan K1 sebesar 93% dan K4 sebesar 83%. Seperti halnya data pada tahun-tahun sebelumnya, angka cakupan K1 dan K4 tersebut masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar yaitu sebesar 10%. Apabila kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar 10% menunjukkan indikasi bahwa banyak ibu hamil yang tidak datang melakukan kunjungan K4 sehingga kehamilannya tidak dapat dipantau secara komprehensif oleh petugas yang memiliki kompetensi kebidanan. Demikian pula tampak pada Kab. Halmahera Barat dan Halmahera Tengah, meskipun semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilan mulai pada trisemester pertama hingga pada kahir kehamilan, namun masih banyak ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan dari seluruh ibu hamil yang ada di kedua kabupaten tersebut.

Evidence tersebut menunjukkan

perlunya perhatian khusus oleh petugas kesehatan

untuk lebih aktif

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya ibu hamil dan keluarganya tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan hingga trisemester ketiga kehamilannya agar kondisi ibu dan bayi dapat dipantau oleh petugas kesehatan berkompetensi kebidanan.


43

Gambar 4.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 menurut Kabupaten/Kota

% Cakupan K1 dan K4

Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

100 89 87 87 7171

71

79

98 96 94 10094 100 93 89 87 83 84 83

K1 K4

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2012

Gambar 4.2 memperlihatkan cakupan K1 dan K4 Provinsi Maluku Utara selama 6 tahun yaitu dari tahun

2007

hingga tahun

2012.

Meskipun

tampak peningkatan cakupan K1 dan K4 namun masih tampak kesenjangan yang cukup besar antara K1 dan K4. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka drop out K1-K4 yang berarti masih banyak ibu hamil yang tidak meneruskan pemeriksaan kehamilannya hingga kunjungan keempat pada trisemester ketiga kehamilannya sehingga akan sulit bagi petugas kesehatan untuk memantau faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan kehamilan maupun deteksi dini adanya kelainan pada janin.


44

Gambar 4.2 Kecenderungan Cakupan K1 dan K4 Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 –2012

% Cakupan K1 dan K4

100 80 60

79

65

82

79 70

71

85

91 78

93 83

74 K1

40

K4

20 0 2007

2008

2009

2010

2011

20012


Selain pentingnya mengupayakan peningkatan cakupan K4, harus diupayakan pula peningkatan kualitas K4 yang sesuai standar. Salah satu pelayanan yang diberikan saat antenatal yang menjadi kualitas standar adalah pemberian zat besi (Fe) 90 tablet dan imunisasi TT (tetanus toksoid). Dengan demikian seharusnya ibu-ibu hamil yang tercatat sebagai cakupan K4 juga tercatat dalam laporan pemberian Fe3 dan TT2. Akan tetapi seringkali cakupan ketiga indikator tersebut (K4,

Fe3, TT2) dilaporkan

berbeda. Data mengenai cakupan K4, Fe3 dan TT2 dapat dilihat pada tabel lampiran. b. Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, yaitu dokter spesialis kebidanan, dokter umum,

dan

bidan.

Pada

prinsipnya,

penolong

persalinan

harus

memperhatikan beberapa hal, yaitu 1) pencegahan infeksi; 2) metode pertolongan persalinan yang sesuai standar; 3) merujuk kasus yang Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

45

memerlukan tingkat pelayanan yang lebih tinggi; dan 4) melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (salinakes) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 telah mencapai 80,3% dan telah berhasil mencapai target untuk tahun 2012 yaitu 80terlihat kecenderungan cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan sejak tahun 2008-2012. Gambar 4.3 Kecenderungan Proporsi Persalinan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012

75

80

59

65

73

80

60 40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012


Sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada umumnya meningkat di seluruh Kabupaten/Kota kecuali di Kabupaten Halmahera Barat. Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah, peningkatan cakupan yang tertinggi yaitu di Kab. Pulau Morotai dan Kab. Halmahera Timur.


46

Gambar 4.4 Cakupan Persalinan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2012

100 80 60 2011

40

2012 20 0


c. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali yaitu 6 jam setelah persalinan, pada minggu ke-2 setelah persalinan, dan pada minggu ke-6 setelah persalinan. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu nifas antara lain pelayanan KB pasca persalinan dan pemberian vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali.


47

Gambar 4.5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

98 100

86

94

90

93

91

80

89

84

79 67

60 40 KF

20 0


Pada tahun 2012 pencapaian cakupan pelayanan nifas (KF) untuk Provinsi Maluku Utara telah mencapai 89%, dan pada umumnya pelayanan ibu nifas di seluruh kabupaten/kota telah menunjukkan peningkatan. Namun demikian masih terlihat kesenjangan cakupan antar kabupaten/kota dimana beberapa kabupaten/kota telah berhasil mencapai cakupan melebihi 90% (misalnya Kab. Halmahera Utara dan Halmahera Selatan) sedangkan di Kab. Kepulauan Sula dan Pulau Morotai cakupan pelayanan nifas masih cukup rendah. d. Penanganan Neonatal Komplikasi Neonatus komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian, seperti asfiksia, ikterus, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir dan BBLR. Yang dimaksud penanganan neonatus dengan komplikasi adalah neonatus sakit Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

48

dan atau dengan kelainan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan baik di rumah maupun di sarana pelayanan kesehatan. Berdasarkan

data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2012,

cakupan pelayanan neonatus komplikasi di Maluku Utara pada umumnya masih sangat rendah dan belum mencapai target provinsi tahun 2012 yaitu 70%. Selain itu juga terlihat disparitas yang cukup lebar yaitu Kota Tidore Kepulauan yang telah berhasil melampaui target provinsi, yaitu 77%, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Sula hanya mencapai 0,3%. Rendahnya cakupan penanganan komplikasi neonatal dapat disebabkan oleh sistem pencatatan dan pelaporan penanganan neonatus dengan komplikasi belum mengakomodir semua laporan pelayayan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dasar dan rujukan swasta. Gambar 4.6 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 77

Tikep 63 41

Morotai 0,3 37

Halteng

50 Halsel

19

Halbar

19

29

0

20

Target 2012: 70% 40

60

80


e. Kunjungan Neonatus Bayi sampai umur kurang dari satu bulan memiliki resiko gangguan kesehatan yang sangat tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk


49

mengurangi resiko tersebut antara lain dengan meningkatkan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan neonatus tiga kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan pada umur 8-28 hari. Cakupan kunjungan neonatus satu kali (KN1) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 mencapai 91% dan kunjungan neonatus tiga kali (KN lengkap)

mencapai

86%.

Pencapaian

tersebut

sedikit

menurun

dibandingkan capain tahun 2011 yaitu 94% untuk KN1 dan 93% KN lengkap. Gambar

berikut menunjukkan kecenderungan pencapaian KN1

dan KN lengkap di Maluku Utara tahun 2009 hingga 2012. Gambar 4.7 Kecenderungan Kunjungan Neonatus Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2009- 2012

89

54

84

94

91

93

88

68

KN1

2009

2010

2011

KN

2012


f. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari hingga 11 bulan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali oleh tenaga kesehatan yang memilki kompetensi. Pelayanan ini meliputi pemberian imunisasi dasar, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi, pemberian vitamin A pada bayi serta penyuluhan kesehatan. Indikator


50

cakupan pelayanan kesehatan bayi merupakan penilaian terhadap upaya peningkatan

akses

bayi

memperoleh

pelayanan

kesehatan

dasar,

mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2012 sebesar 82,1% dan telah mencapai target provinsi tahun 2012 sebesar 75%. Namun demikian terdapat kesenjangan cakupan yang sangat besar antara kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota

telah

berhasil

Kab. Halmahera Selatan 100%, Halmahera

Tengah

92%,

mencapai

target

antara

lain

yaitu

Kab. Halmahera Timur 98%, Kab.

sedangkan

beberapa

kabupaten

lainnya

cakupannya masih sangat rendah, misalnya Kota Tidore Kepulauan 17% dan Kab. Pulau Morotai 40%. 2. Pelayanan Imunisasi Bayi, anak umur muda maupun orang dewasa sama-sama memiliki resiko terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti : Difteri, tetanus, Hepatitis, Influenza, Typhus, radang selaput otak, radang paru-paru dan masih banyak penyakit lainnya. Penyakit-penyakit menular tersebut kerap dikenal

sebagai Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi

(PD3I). Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok beresiko terlindung adalah melalui imunisasi. a. Imunisasi Dasar pada Bayi Pemerintah telah menetapkan program Lima Imunisasi Lengkap (LIL) pada bayi yang meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Di antara penyakit pada balita yang dapat dicegah dengan imunisasi, campak adalah penyebab utama kematian balita. Oleh karena itu pencegahan Campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari beberapa tujuan yang disepakati dalam pertemuan Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

51

dunia mengenai anak, salah satunya adalah mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Di seluruh negara ASEAN dan SEARO, imunisasi campak diberikan pada bayi umur 9-11 bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi diantara imunisasi wajib lainnya (BCG, DPT, Polio, Hepatitis dan Campak). Menurut data yang bersumber dari Bidang P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan dari Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, pada tahun 2012 cakupan imunisasi campak di Maluku Utara sebesar 88,9% dengan angka drop out (DO) sebanyak 8%. Angka DO menunjukkan banyaknya balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap hingga usia 9 bulan dimana imunisasi campak merupakan imunisasi dasar terakhir pada usia balita. Cakupan tersebut telah mendekati target cakupan imunisasi campak yang ditetapkan oleh WHO yaitu 90%.

Disparitas cakupan campak antar

kabupaten/Kota hingga akhir 2012 Kabupaten/Kota

telah

mencapai

masih cukup besar.

cakupan

imunisasi

campak

Empat ≥90%

diantaranya Kab. Halmahera Selatan (103,5%) dan Kab. Halmahera Tengah (132,9%), sedangkan Kabupaten Pulau Morotai hanya mencapai cakupan 71%. Gambar 4.8 Cakupan Imunisasi Campak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

Tikep 71 76

Morotai Halteng

89 93 93

Target WHO: 133

75

Halsel

103

85 80

Halbar 0

50

100

150

Sumber: Bidang P2PL Dinas Keshatan Provinsi Maluku Utara


52

Universal Child Immunization (UCI) merupakan gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam satu tahun. Pencapaian Universal Child Immunization (UCI)

pada dasarnya merupakan proksi

terhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah dasar. Provinsi Maluku Utara hingga tahun 2012 baru mencapai 68,5% desa UCI. Capaian ini telah meningkat dibandingkan capaian tahun 2011 yang hanya sebesar 61%. Sebagaimana halnya cakupan imunisasi campak, disparitas cakupan desa UCI antar kabupaten/kota juga masih sangat besar.

Kota Ternate, Kab.

Halmahera Selatan dan Kota Tidore Kepulauan telah mencapai ≥80%, sedangkan Kab. Kepulauan Sula dan Pulau Morotai baru mencapai ±40%. Gambar 4.5 menunjukkan pencapaian desa UCI menurut kabupaten/kota pada tahun 2011-2012. Gambar 4.9 Persentase Desa UCI Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2012 68 61

Provinsi Kota Tikep Ternate Pulau Morotai Kep. Sula Halteng Haltim Halsel Halut Halbar

Target: 100%

2012 2011

0

20

40

60

80

100

120


Idealnya, seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya sehingga mendapatkan kekebalan tubuh yang optimal terhadap penyakit-penyakit

yang

dapat

dicegah

dengan

imunisasi.

Namun


53

kenyataannya, sebagian besar anak tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Anak-anak inilah yang dikategorikan dengan drop out imunisasi. Sebagai proksi bayi yang drop out digunakan imunisasi DPT1-Hb dan Campak sebagai dasar perhitungan, dengan pertimbangan bahwa DPT1-Hb adalah jenis imunisasi yang pertama kali diberikan pada bayi, sedangkan campak merupakan imunisasi dasar terakhir yang diberikan pada bayi. Diasumsikan bayi yang telah mendapat imunisasi campak telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2012, angka drop out imunisasi di Maluku Utara sebesar 8% yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan target yaitu ≤5.

Angka drop out ini mencerminkan bahwa

masih cukup banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun pertama kehidupannya.

b. Imunisasi pada Ibu Hamil Tetanus masih merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi di Indonesia, salah satunya disebabkan kondisi yang kurang steril pada saat persalinan. Dengan demikian program imunisasi pada ibu hamil difokuskan pada

pemberian

imunisasi Tetanus Toksoid,

yang

bertujuan

untuk

memberikan perlindungan kepada bayi dan mengurangi resiko tertular Tetanus dari ibu yang telah terinfeksi maupun bayi terkena Tetanus pada saat proses persalinan. Para ibu yang telah menerima vaksin Tetanus selama kehamilan akan memberikan perlindungan kepada bayi yang cukup hingga masa dua bulan setelah kelahiran dimana setelahnya bayi akan mendapat imunisasi kombinasi sebagai bagian dari program rutin imunisasi pemerintah untuk mencegah Difteri, Pertusis, Batuk Rejan, dan Tetanus. Pencapaian cakupan imunisasi pada ibu hamil dilihat pada capaian cakupan TT2+, yaitu

banyaknya ibu hamil yang telah mendapatkan

imunisasi TT minimal

2 dosis. Pada tahun 2012, pencapaian cakupan

imunisasi TT2+ pada ibu hamil telah mencapai 87,5%. Rincian cakupan Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

54

imunisasi TT pada ibu hamil dapat dilihat pada lampiran tabel 29. Gambar 4.6 memperlihatkan cakupan imunisasi TT pada ibu hamil di Maluku Utara pada tahun 2010-2011. Gambar 4.10 Persentase Cakupan Imunisasi TT2+ pada Ibu Hamil Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2012 88 64 73 60 97 68 93 79

Provinsi Tikep Ternate Morotai Kep. Sula Halteng Haltim Halsel Halut Halbar

16

2012

85 40

135

2011

57 85

62

84 71 0

50

89 100

150


3. Ketersediaan Obat Kebijakan

Pemerintah

terhadap

peningkatan

akses

obat

telah

ditetapkan antara lain dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional (SKN), dan Kebijakan Obat Nasional. Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan

harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran

yang harus dicapai. Obat adalah salah satu kebutuhan dasar dalam meningkatkan derjata kesehatan masyarakat dan merupakan barang publik yang perlu dijamin ketersediaanya dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan. Untuk itu, WHO mengisyaratkan penyediaan anggaran obat minimal $2 per kapita. Di Maluku Utara pada tahun 2012, pemerintah telah Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

55

menyediakan anggaran untuk program obat dan perbekalan kesehatan melalui APBN sebesar Rp. 1.526.0000 dan dukungan APBD Provinsi sebesar Rp. 250.000.000,-. Berikut adalah indikator obat publik (oblik) pada tahun 2012. Tabel 4.1 Pencapaian Indikator Kinerja Kefarmasian Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 NO

INDIKATOR

TARGET (%)

CAPAIAN 2012 (%)

1

Ketersediaan Obat dan Vaksin

90

76

2

Penggunaan Obat Rasional

70

65

3

Peresepan Generik di Puskesmas

100

98

4

Peresepan Generik di Rumah Sakit

90

75

5

Instalasi Farmasi sesuai Standar

65

71

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

B. Pelayanan Kesehatan Rujukan Beberapa kegiatan pokok upaya pelayanan kesehatan rujukan yang akan diuraikan dalam bagian berikut adalah Indikator Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat. 1. Indikator Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi yaitu tingkat pemanfaatan sarana, mutu, dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate (BOR)), rata-rata lama hari perawatan (Lenght of Stay (LOS)), rata-rata tempat tidur dipakai (Bed Turn Over (BTO)), rata-rata selang waktu pemakaian


56

tempat tidur (Turn of Interval (TOI)), presentase pasien keluar yang meninggal (Gross Death Rate (GDR)) dan presentase pasien keluar yang meninggal > 48 jam perawatan (Net Death Rate (NDR)). Pemanfaatan Rumah Sakit dapat dilihat dari penggunaan tempat tidur di rumah sakit (BOR). Di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 persentase penggunaan tempat tidur rumah sakit (BOR) adalah 42,2%. BOR tertinggi untuk rumah sakit pemerintah dilaporkan pada RSU dr. Chasan Boesoirie sebagai pusat rujukan tertinggi di Provinsi Maluku Utara BOR yang mencapai 70%, dqn di RSU Tobelo sebesar 65%. Sedangkan BOR tertinggi untuk rumah sakit swasta dilaporkan pada RS Dharma Ibu yang mencapai 69% dan RSB Permata Hati yaitu sebesar 39%. TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 13 hari. Rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (TOI) pada rumah sakit di Maluku Utara adalah 5 hari pada tahun 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa

penggunaan tempat tidur di rumah sakit belum memenuhi standar efisiensi terutama untuk rumah sakit swasta. Akan tetapi jika dipilah untuk rumah sakit pemerintah, khususnya RSU dr. Chasan Boesoirie terlihat bahwa TOI masih memenuhi standar dengan selang waktu 2 hari tempat tidur tidak terisi dan RSU Tobelo dengan TOI sebesar 3 hari. Akan tetapi pada beberapa rumah sakit kabupaten terlihat TOI yang sangat besar misalnya pada RSU Weda yaitu selama 16 hari. Sedangkan untuk rumah sakit swasta TOI terendah dilaporkan di RS Dharma Ibu yaitu hanya 2 hari dan TOI terlama dilaporkan di RS Islam Ternate yakni selama 32 hari. GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit. Nilai GDR adalah standar 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 pasien

keluar.

Indikator

ini

memberikan

gambaran

umum

pelayanan

di rumah sakit. Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapatkan perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan rumah sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya pasien. Namun jika pasien meninggal kurang dari 48 jam masa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke rumah sakit yang menjadi penyebab utama pasien meninggal. Angka NDR standar adalah