9 Sep 2013 ... Selanjutnya, Rahmi yang anggota DPRD Bintan periode 2009-2014 ini, kembali
... surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 690/2013 ...
PTUN Tangguhkan SK PAW Rahmi Senin, 09 September 2013 20:32
PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang di Batam, akhirnya menangguhkan SK PAW yang dikeluarkan Gubernur Kepri atas Rahmi Komalawati. Selanjutnya, Rahmi yang anggota DPRD Bintan periode 2009-2014 ini, kembali aktif kembali menjadi wakil rakyat. Penegasan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum Rahmi Komalawati, Syam Daeng Rani SH, melalui rilis yang diterima redaksi riauplus.com, Senin (9/9/13)."Surat keputusan Gubernur Kepri tentang PAW Rahmi, pelaksanaannya ditangguhkan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,"jelas Daeng—panggilan akrab Syam Daeng Rani. Daeng yang kini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pekanbaru yang membawahi wilayah Provinsi Riau dan Kepri terkecuali Batam dan Tanjung Pinang mengatakan, putusan Ketua PTUN Tanjung Pinang itu dengan nomor: 15/G/ 2013/PTUN-TPI, 6 September 2013 . Putusan PTUN Tanjung Pinang ini, mementahkan surat Keputusan Gubernur Kepri No. 690/2013, 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas Rahmi sebagai anggota DPRD Bintan. Lebih lanjut kata Daeng, Rahmi akan aktif kembali seperti biasa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat di DPRD Bintan hingga masa tugasnya berakhir Tahun 2014 mendatang. Bukan hanya itu menurut Daeng, dengan keluarnya penetapan PTUN tersebut maka seluruh hak-hak klien saya sebagai anggota DPRD yang tidak lagi mereka terima semenjak terbitnya surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 690/2013, 19 Juli 2013, kini berhak untuk menerimanya kembali. Daeng menceritakan, gugatan yang diajukan kliennya atas SK Gubernur Kepri itu berawal, ketika itu Rahmi tercatat sebagai anggota DPRD Bintan priode 2009—2014 dari Partai Patriot Bintan, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepri No. 324/2009, 11 Agustus 2009. "Karena partai Patriot tidak lagi menjadi parpol peserta pemilu Tahun 2014 mendatang, maka Rahmi Komalawati semula sebagai kader partai Patriot, berpindah partai ke Demokrat dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Bintan pada pemilu Tahun 2014,"terangnya. Oleh sebab itulah, lanjutnya, makanya Rahmi “terpaksa” harus berpindah partai politik yang semula dari Partai Patriot kepada Partai Demokrat, dan sebelumnya Rahmi telah menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPRD Bintan Tahun 2014—2019 dari Partai Demokrat yang diterima oleh KPU Bintan, 20 April 2013 ditandai Formulir Model BB10. Hal tersebut sesuai yang disyaratkan dalam Peraturan KPU No. 7/2013 diperbaharui dengan Peraturan KPU No. 13/2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
1/2
PTUN Tangguhkan SK PAW Rahmi Senin, 09 September 2013 20:32
Kabupaten/Kota, selanjutnya diikuti Surat Edaran dari KPU No. 22 dan No. 315/2013, yang seluruhnya berlandaskan pada ketentuan hukum Pasal 16 ayat (3) UU No. 2/2008 diperbaharui dengan UU No. 2/2011, tentang Partai Politik. Pasal 16 ayat (3) UU No. 2/2008 diperbaharui dengan UU No. 2/2011, tentang Partai Politik yang menjadi landasan hukum Peraturan KPU No. 7/2013 diperbaharui dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan selanjutnya diikuti dengan Surat Edaran KPU No. 22 dan No. 315 Tahun 2013. Telah dicabut dan dibatalkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 39/PUU-XI/2013, 31 Juli 2013 dan diuraikan kembali dalam pertimbangan hukum putusan MK No. 45/PUU-XI/2013, 31 Juli 2013. Inti kedua keputusan MK tersebut di atas, lanjut Syam Daeng, jika dihubungkan dengan kasus Rahmi tidak termasuk anggota dewan yang harus diberhentikan oleh Gubernur Kepri karena perpindahan partai dari Patriot ke partai Demokrat untuk menghadapi pemilu Tahun 2014 mendatang. Alasnya, karena partai Patriot bukan lagi sebagai partai peserta pemilu Tahun 2014, dan Rahmi tidak pernah dimohonkan untuk PAW oleh DPP Partai Patriot sebagai anggota DPRD Bintan priode 2009-2014. "Khusus kasus Rahmi, ada empat orang yang diusulkan untuk PAW yang disampaikan kepada ketua DPRD Bintan, tapi yang diperoses hanya ibu Rahmi. sedangkan yang tiga orang lagi tidak diperoses. Ada persoalan apa?" tanya Daeng. Namun Gubernur Kepri, tetap juga tidak mau membatalkan atau mencabut kembali surat keputusannya No. 690/2013, 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas diri Rahmi Komalawati sebagai anggota DPRD Bintan. Untuk itulah, sambung Daeng, makanya Rahmi Komalawati terpaksa harus mengajukan gugatan kepada Gubernur Kepri sebagai Tergugat, pada PTUN Tanjung Pinang di Batam dalam register perkara No. 15/G/2013/PTUN-TPI, 30 Agustus 2013, terhadap surat Keputusan Gubernur Kepri No. 690/2013, 19 Juli 2013 tentang Peresmian PAW Rahmi sebagai anggota DPRD Bintan, agar surat gubernur tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlu oleh PTUN. rls/ nur
2/2
