Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya ...
DRAFT PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia melalui kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c.
bahwa untuk memberikan akses internet yang sehat dan aman bagi masyarkat dengan memberikan perlindungan berdasarkan daftar informasi sehat dan terpercaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
DRAFT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah aksi yang diambil untuk menghentikan masyarakat untuk mengakses informasi dari sebuah situs bermuatan negatif. 2. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 3. Penyelenggara Telekomunikasi adalah adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 4. Sampel adalah sampel laman situs yang diambil dengan bentuk image. 5. Normalisasi adalah proses penghapusan alamat situs dari TRUST+Positif. 6. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
DRAFT 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika. 8. Direktur adalah Direktur yang membidangi e-Business.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu: 1. memberikan acuan bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; 2. melindungi kepentingan umum dari konten internet memberikan dampak negatif dan atau merugikan.
yang
berpotensi
Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu: 1. penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani; 2. peran Pemerintah bermuatan negatif;
dan
masyarakat
dalam
penanganan
situs
internet
3. tanggung jawab Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; 4. tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.
BAB III SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF Pasal 4 (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 butir 1, yaitu: 1. pornografi; 2. perjudian; 3. kegiatan ilegal lainnya. (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 3 merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang.
DRAFT BAB IV PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH Pasal 5 (1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 1 dan butir 2. (2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang menjadi bidang kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 3. (3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif. Pasal 6 (1) Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST+Positif. (2) Direktur Jenderal memerintahkan kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet untuk melaksanakan pemblokiran pada sisi layanan mereka mengacu kepada TRUST+Positif atau menggunakan layanan pemblokiran dari Penyelenggara Layanan Pemblokiran yang terdaftar. Pasal 7 Masyarakat dapat ikut serta menyelenggarakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif. Pasal 8 (1) Penyelenggaraan layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pemblokiran. (2) Penyelenggara Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurangkurangnya: a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik; b. berbadan hukum Indonesia; c. menempatkan pusat datanya di Indonesia; d. memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel;
DRAFT BAB V TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET Pasal 9 (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST+Positif. (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut: a. pemblokiran mandiri; atau b. pemblokiran menggunakan layanan Penyelenggara Layanan Pemblokiran.
pemblokiran
yang
disediakan
(3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pasal 4. Pasal 10 (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data atas daftar baru yang masuk kedalam TRUST+Positif. (2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib terlaksana paling sedikit 1 x seminggu untuk pembaharuan rutin; b. wajib terlaksana paling sedikit 1 x 24 jam untuk pembaharuan bersifat darurat.
BAB VI TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN NORMALISASI PEMBLOKIRAN Bagian Kesatu Penerimaan Laporan Pasal 11 Tata cara penerimaan laporan meliputi:
DRAFT 1. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas: a. situs internet bermuatan negatif; atau b. permintaan normalisasi pemblokiran situs. 2. Pelaporan disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan; 3. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan darurat apabila menyangkut hak pribadi, pornografi anak, dan dampak negatif yang cepat di masyarakat dan atau permintaan yang bersifat khusus. Pasal 12 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui penilaian di Kementerian/Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; (3) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan. Pasal 13 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dalam rangka penindakan dan penegakan hukum. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melakui penilaian pada Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan yang bersangkutan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian. (4) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan. Bagian Kedua Tindak Lanjut dan Pemberkasan Laporan Pasal 14 Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan meliputi: 1. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi:
DRAFT a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik berikut penguraian pelaporan; b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; c. penampungan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik. 2. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pelaporan diterima; 3. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: a. Direktur Jenderal menempatkan alamat TRUST+Positif dalam periode pemberkasan;
situs
tersebut
ke
dalam
b. apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. Pasal 15 Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi: 1. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. 2. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana butir 1 dalam waktu 2 x 24 jam, maka dilakukan pemberkasan. 3. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan pemberkasan. 4. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik berikut penguraian pelaporan; b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; c. penampungan sampel situs internet ke dalam berkas dan database elektronik. 5. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima; 6. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: a. Direktur Jenderal menempatkan alamat TRUST+Positif dalam periode pemberkasan;
situs
tersebut
ke
dalam
DRAFT b. apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. Pasal 16 Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan meliputi: 1. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik berikut penguraian pelaporan; b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; c. penampungan sampel situs internet ke dalam berkas dan database elektronik. 2. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima; 3. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif dalam periode pemberkasan; 4. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. Bagian Ketiga Tata Cara Normalisasi Pasal 17 (1) Pengelola situs atau pemblokiran situs.
masyarakat
dapat
mengajukan
normalisasi
atas
(2) Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik berikut penguraian pelaporan; b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs;
DRAFT c. penampungan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik. (4) Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pelaporan diterima. (5) Apabila situs internet dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif: a. menghilangkan dari TRUST+Positif; b. melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet atas proses normalisasi tersebut; c. melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 2013 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
