RENCANA STRATEGIS BIDANG PERTANAHAN

BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tanah harus dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam, tapi juga mempunyai nilai historis, religius, politik dan keamanan. Tanah juga merupakan salah satu faktor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menjaga keutuhan dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPN-RI sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan dalam bidang pertanahan menyadari betul, bahwa seluruh jajaran BPN-RI harus bekerja keras bahu membahu dengan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah, agar amanat UUD Tahun 1945 "tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dapat segera terwujud. Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa tersebut, Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan program-program strategis, antara lain: 1. Percepatan legalisasi aset tanah, antara lain melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), sertipikasi lintas sektor yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UKM), Petani, Nelayan,

serta Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR); 2. Redistribusi Tanah, yang termasuk dalam program pelaksanaan Reforma Agraria; 3. Penertiban tanah terlantar; 4. Percepatan penanganan kasus pertanahan; dan 5. Optimalisasi pelaksanaan Larasita; Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 1

Kelima program strategis ini dilaksanakan secara simultan bersama dengan program-program teknis BPN lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program strategis BPN tersebut dan dalam rangka Reformasi Birokrasi, pada awal tahun 2013 kepala BPN-RI telah mengeluarkan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/Ins/II/2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis BPN-RI Tahun 2013. Melalui Instruksi No. 1 Tahun 2013 ini Kepala BPN menargetkan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN untuk menyelesaikan dan melaporkan pelaksanaan program strategis dalam 3 (tiga) tahap penyelesaian, yaitu tahap pertama, dilaporkan sampai dengan akhir Juni dengan target minimal sebesar 40% (empat puluh persen), tahap kedua sampai dengan akhir September target yang harus dicapai sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan tahap ketiga pada akhir Desember sebesar 100% (seratus persen). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi BPN-RI dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2013 bagi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan umpan balik peningkatan kinerja tahun 2014, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI Tahun 2013 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPN-RI Tahun 20102014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2013. LAKIP BPN-RI Tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja BPN-RIdapat tercapai, yaitu terwujudnya instansi yang akuntabel serta melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien, efektif, responsif, dan transparan serta partisipatif. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2

B. MaksudDan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran BPN-RI dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus,

efektif,

efisien,

dipertanggungjawabkan

terukur,

sehingga

transparan

dapat

dan

dapat

meningkatkan

kinerja

pembangunan bidang pertanahan.

C. Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional RIyang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013, BPN-RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

BPN

menyelenggarakan fungsinya: a. Penyusunan

dan

penetapan

kebijakan

nasional

di

bidang

pertanahan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama di bidang pertanahan; d. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN-RI; Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 3

e. Perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

survey,

pengukuran, dan pemetaan; f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan pemerintah; g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pentapan hak tanah instansi; i.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa danperkara pertanahan;

j.

Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;

k. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; l.

Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan ;

m. Pelaksanaan penelitian dan pengembangandi bidang pertanahan; n. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan o. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi Adapun struktur Badan Pertanahan Nasional terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; d. Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan; f. Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 4

g. Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan h. Inspektorat Utama. Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASIBPN-RI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

INSPEKTORAT UTAMA

INSP. WILAYAH I

INSP. WILAYAH II

DEPUTI BIDANG SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

DIT. PENGUKURAN DASAR

DIT. PEMETAAN DASAR

INSP. WILAYAH III

DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

DIT. PENGATURAN & PENETAPANHAK TANAH

DIT. PENGATURAN & PENGADAAN TANAH PEMERINTAH

SEKRETARIAT UTAMA

INSP. WILAYAH IV

INSP. WILAYAH V

DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

DIT. PENATAGUNAAN TANAH

DIT. PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH & RUANG

DIT. SURVEY POTENSI TANAH

DIT. PENDAFTARAN HAK TANAH& GUNA RUANG

PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN

BIRO KEUANGAN & PELAKSANAAN ANGGARAN

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIT. PENGENDALIAN PENERAPAN KEBIJAKAN & PROGRAM

BIRO ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

BIROTU PIMPINAN & PROTOKOL

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

DIT. KONFLIK PERTANAHAN

DIT. LANDREFORM

DIT. KONSOLIDASI TANAH

DIT. PEMETAAN TEMATIK

BIRO PERENCANAAN DAN KLN

DIT.WIL. PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, PERBATASAN &WIL. TERTENTU

DIT. PENGELOLAAN TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR & TANAH KRITIS

DIT. SENGKETA PERTANAHAN

DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KELEMBAGAAN

DIT. PERKARA PERTANAHAN

PUSAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

E. Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Efektif tidaknya suatu organisasi sangat bergantung dari "the man behind the system". Di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sistem dan sumber daya manusianya secara berangsur dan pasti sudah mulai ditata. Dalam konteks penataan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jumlah pegawai di BPN sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 mencapai 20.499 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5

BIRO UMUM

a. Pegawai berdasarkan unit kerja: Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan unit kerja

UNIT KERJA PUSAT DAERAH

JUMLAH 1.258 19.241

Grafik 1.1 Pegawai berdasarkan Unit Kerja

b. Pegawai berdasarkan golongan: Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan Golongan GOLONGAN Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

c.

JUMLAH

Grafik 1.2 Pegawai berdasarkan Golongan

180 4.816 15.125 934

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan: Tabel 1.3 Pegawai berdasarkan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN SD SLTP SMA D1 D3 D4 S1 S2 S3

JUMLAH

Grafik 1.3 Pegawai berdasarkan Pendidikan

187 430 7.236 2.085 1.122 2.218 6.114 1.086 19 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 6

d. Pegawai berdasarkan Usia: Tabel 1.4 Pegawai berdasarkan Usia

USIA PEGAWAI < 25Tahun 25-34 35-45 46-56 >56

JUMLAH

Grafik 1.4 Pegawai berdasarkan Usia

605 4.072 4.204 11.168 450

e. Pegawai berdasarkan Jabatan: Tabel 1.5 Pegawai berdasarkan Jabatan

JABATAN Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V Jabatan Fungsional

Grafik 1.5 Pegawai berdasarkan Jabatan

JUMLAH 6 63 720 3.208 4.376 12.126

f. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin: Tabel 1.6 Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN Laki-Laki Perempuan

JUMLAH

Grafik 1.6 Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

14.854 5.645


F. Sistimatika Penyajian LAKIP Penulisan

LAKIP

BPN-RI

Tahun

2013

disusun

dengan

sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian

kinerja

BPN-RI

selama

tahun

2013.

Capaian

kinerja

(Performance Result) BPN-RI tahun 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (Performance Plan) BPN-RI tahun 2013 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut: 1. Ikhtisar Eksekutif, menguraikan ringkasan secara menyeluruh LAKIP BPN-RI; 2. BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, tugas dan fungsi organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi BPN-RI; 3. BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menguraikan tentang Gambaran Umum BPN-RI,Visi dan Misi BPN-RI, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang menjadi acuan pengukuran kinerja; 4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja BPN-RI; 5. BAB IV Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja BPN-RI, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya; dan 6. Lampiran, berisi lampiran hasil pengukuran kinerja BPN-RI Tahun 2013, Renstra, serta Penetapan Kinerja 2014. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 8

1)


BABII RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

BPN-RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya berpedoman pada dokumen perencanaan yang tertuang pada:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 20102014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 Bidang Pertanahan merupakan RPJMN ke-2 dalam RPJP 2005-2025, dimana RPJMN ke-2 ini ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan

ilmu

dan

teknologi

serta

penguatan

daya

saing

perekonomian. Visi dan Misi pemerintah tahun 2010-2014 dirumuskan dan dijabarkan ke dalam sebelas program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. BPN-RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam bidang pertanahan memiliki tanggungjawab dalam beberapa aksi prioritas diantaranya: Prioritas Nasional 4

: Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Nasional5

: Ketahanan Pangan

Prioritas Nasional6

: Infrastruktur

Prioritas Nasional7

: Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

Prioritas Nasional 8

: Energi

Prioritas Nasional10

: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik


Dalam upaya mewujudkan agenda `Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014, yaitu: 1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan 3) Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, maka dalam rangka pembangunan di bidang pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan pertanahan, yaitu: “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia”. Berdasarkan

visi dimaksud

ditetapkan misi pembangunan

pertanahan yang akan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam tahun 2010-2014, sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan; 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari; 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; dan 5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.


Tujuan utama (ultimate goal) pembangunan bidang pertanahan pada dasarnya adalah: “Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan Tanah bagi

sebesar-besar

kemakmuran rakyat”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan utama tersebut dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Pertanahan 2010-2014, tujuan yang akan dicapai pada masa perencanaan jangka menengah tahun 20102014 adalah sebagai berikut: 1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan bagi seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 2. Tetap

berupaya

mewujudkan

suatu

kondisi

yang

mampu

menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan; 3. Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah melalui program legalisasi aset pertanahan dengan biaya yang lebih murah, dengan waktu yang terukur, dan prosedur yang mudah; 4. Melanjutkan penataan dan mengendalikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga mengokohkan keadilan di bidang sumber daya agraria, mengurangi kemiskinan, serta membuka lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria); 5. Tetap mengupayakan pengurangan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru; 6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan


7. Melanjutkan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, cepat, teliti, tepat, transparan dan akuntabel yang tetap menjaga kepastian hukum serta partisipatif.

B. Rencana Strategis 2010-2014 Dari awal penyusunan hingga saat ini Rencana Strategis BPN-RI tidak pernah direvisi. Hal ini mengakibatkan: 1. Kegiatan yang merupakan new initiative tidak tercantum pada Renstra; 2. Berkurangnya anggaran mengakibatkan target yang sebelumnya telah ditentukan pada Renstra terpaksa diturunkan.

Sasaran-sasaran strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah: 1. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah adalah: a. Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; b. Bertambahnya jumlah bidang tanah terdaftar; dan c. Tersedianya database legalitas aset tanah yang berkualitas sesuai dengan standar. 2. Terwujudnya pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi adalah: a. Luas Tanah hak dan tanah yang telah mempunyai dasar penguasaan yang terindikasi terlantar yang ditertibkan; b. Luas tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis yang dikelola; dan c. Jumlah masyarakat kurang mampu yang memperoleh akses penguatan HAT dan akses sumber-sumber ekonomi. 3. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan adalah: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 13

a. Tersusunnya kebijakan dan pelaksanaan penatagunaan tanah yang optimal; b. Neraca Penatagunaan Tanah (Kabupaten/Kota); c. Penyelenggaraan

redistribusi

tanah

dalam

rangka

tatanan

kehidupan bersama yang lebih berkeadilan serta tersedianya data tekstual dan spasial bidang tanah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam rangka penataan ketimpangan (bidang); d. Penyelenggaraan

konsolidasi

tanah

untuk

mewujudkan

lingkungan yang berkualitas; dan e. Terciptanya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. 4. Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia adalah: a. Jumlah Pengkajian/analisa atas sengketa konflik dan perkara pertanahan; b. Jumlah Penanganan, Penyelesaian SengketaKonflik dan perkara pertanahan; dan c. Jumlah

Percepatan

Pengkajian,

penanganan,

penyelesaian

sengketa dan konflik pertanahan 5. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, di seluruh Indonesia adalah: a. Tersedianya cakupan kerangka dasar kadastral nasional di bidang pertanahan melalui kegiatan pengukuran dasar; b. Tersedianya cakupan wilayah jaringan referensi satelit pertanahan (JRSP) untuk mendukung akselerasi pelaksanaan kegiatan pertanahan melalui kegiatan pengukuran dasar; c. Tersedianya peta dasar pertanahan untuk pendaftaran tanah, pemetaan tematik, pemetaan nilai tanah dan kegiatan pertanahan lainnya melalui kegiatan pemetaan dasar;


d. Tersedianya

peta-peta

tematik

pertanahan

mendukung

perencanaan dan arah penyelenggaraan kegiatan pertanahan dan berkontribusi dalam penyusunan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan pemetaan tematik; e. Tersedianya peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan sebagai referensi dan indicator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan survei potensi tanah (hektar); f. Tersedianya geospasial database pertanahan sesuai dengan standar infrastruktur data spasial nasional (Standar IDSN) melalui kegiatan pemetaan dasar pertanahan; dan g. Tersedianya

kebijakan

teknismengenai

pembuatan

dan

pengelolaan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan penyusunan pedoman dan standardisasi.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2013 tersebut: 1. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/ disertipikatkan; 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah; 3. Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan;


4. Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah Jumlah masyarakat kurang mampu yang memperoleh akses penguatan HAT dan akses sumber-sumber ekonomi; 5. Meningkatnya jumlah Kasus pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara) yang diselesaikan; 6. Bertambahnya persentase cakupan peta dasar di seluruh Indonesia; 7. Bertambahnya persentase cakupan Peta Tematik di seluruh Indonesia; dan 8. Bertambahnya persentase cakupan Peta Potensi di seluruh Indonesia.

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dan

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk: a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan e. Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Penetapan

Kinerja

Badan

Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia Tahun 2013 telah disusun secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi unit organisasi yang ada. Penetapan


Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013, disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan. Secara substansi Penetapan Kinerja Tahun 2013 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Badan Pertanahan Nasional RI Tahun 2013. Penetapan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013 selengkapnya terdapat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Penetapan Kinerja BPN-RI Tahun 2013

Sasaran Strategis (SS)

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

Sasaran Strategis 2 (SS-2) Terwujudnya pengendalian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi

IKU a. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/ disertipikatkan b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah Jumlah Keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan.

a. Jumlah bidang tanah yang teratur dan tertata.

Sasaran Strategis 3 (SS-3) Terciptanya pengaturan, dan penataan b. Jumlah redistribusi penguasaan, pemilikan, tanah dalam penggunaan dan rangka rangka pemanfaatan tanah secara tatanan kehidupan optimal dan berkeadilan bersama yang lebih berkeadilan Sasaran Strategis 4 (SS-4) Jumlah kasus Berkurangnya sengketa, pertanahan yang Konflik dan Perkara terselesaikan Pertanahan di Indonesia Sasaran Strategis 5 (SS-5) Terpenuhinya infrastruktur pertanahan di Indonesia

Luas cakupan peta pertanahan

Target

Realisasi

%

928.695 Bidang

839.918 Bidang

90,44

B

B

100,00

153 SK

74 SK

48,36

4.430 Bidang

2.656 Bidang

52,00

175.500 Bidang

159.480 Bidang

90,87

2.800 Kasus

2.632 Kasus

94,00

2.894.200 Ha

2.531.542 Ha

87,47



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak tahun 2009 BPN-RI telah membangun dan mengembangkan pengukuran kinerja melalui aplikasi "SKMPP" (Sistem Kendali

Mutu

Program

Pertanahan),

dalam

rangka

mendorong

peningkatan mutu kinerja pelaksanaan program-program pertanahan secara konsisten. SKMPP menjadi perangkat utama dalam sistem pengendalian mutu kinerja program-program pertanahan, baik dalam perspektif internal dan eksternal yang menjadi bagian integral dari sistem manajemen di lingkungan BPN-RI, yang disusun secara komprehensif dengan memperhatikan input, proses, output maupun outcome serta dalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan, keuangan, internal kegiatan maupun kapasitas sumber daya manusia dan organisasi, menyajikan data capaian yang aktual terkait capaian hasil terhadap target yang telah ditetapkan. Prinsip penyusunan SKMPP disesuaikan dengan langkah proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik. SKMPP diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi secara periodik mutu kinerja program pertanahan secara keseluruhan pada 33 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan 436 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara lebih efektif, efisien dan komprehensif. Dengan demikian dapat diperoleh otomatisasi pelaporan


yang sekaligus memberikan umpan balik dari waktu ke waktu untuk meningkatkan mutu pelaksanaan program-program pertanahan. Desain Pengukuran Kinerja berbasis Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) dimulai dengan menguraikan penentuan Perspektif, Program/Kegiatan yang akan diukur kinerjanya, sasaransasaran strategis yang akan dicapai sampai dengan penentuan Indikator-Indikator Ukuran Kinerja setiap Perspektif. Data yang direkam oleh SKMPP menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System) bagi pengambilan keputusan (decision making). Informasi tersebut berguna pula sebagai bahan bagi pertanggungjawaban publik serta bahan perencanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pertanahan dan kinerja. Dalam SKMPP dapat dilihat progress setiap kegiatan di setiap unit kerja. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan kategori kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel 3.1 Kategorisasi Kinerja

1.

Rentang Nilai (%) ≤ 55,00

2.

55,01 – 75,00

Kuning

3.

75,01 – 84,99

Hijau

4.

≥ 85,00

Biru

N0.

Warna Merah

Berikut ini beberapa informasi terkait dengan pengukuran kinerja yang dapat dilihat pada SKMPP:


Gambar 3.1 Peta Kinerja Unit Kerja Daerah Tahun 2013

Gambar 3.2 Peta Output Fisik Unit Kerja Daerah Tahun 2013


B. Capaian Indikator Kinerja Utama Sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, BPN-RI menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis. Setiap sasaran strategis tersebut memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja. Pencapaian IKU dari kelima sasaran strategis tersebut disajikan pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Capaian IKU Tahun 2013

Sasaran Strategis (SS)

IKU

a. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/ disertipikatkan Sasaran Strategis 1 (SS-1) b. Meningkatnya Terwujudnya jaminan Indeks Kepuasan hukum hak atas tanah Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah Sasaran Strategis 2 (SS-2) Jumlah Keputusan Terwujudnya pengendalian penetapan tanah dan pemberdayaan terlantar yang masyarakat dalam rangka ditetapkan. peningkatan akses terhadap sumber ekonomi a. Jumlah bidang tanah yang teratur dan tertata. Sasaran Strategis 3 (SS-3) b. Jumlah redistribusi Terciptanya pengaturan tanah dalam rangka dan penataan pertanahan rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan Sasaran Strategis 4 (SS-4) Berkurangnya sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Indonesia

Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan

Sasaran Strategis 5 (SS-5) Terpenuhinya infrastruktur pertanahan diIndonesia

Luas cakupan peta pertanahan

Target

Realisasi

%

928.695 Bidang

839.918 Bidang

90,44

B

B

100,00

74 SK

48,36

153 SK

4.430 Bidang

2.656 Bidang

52,00

175.500 Bidang

159.480 Bidang

90,87

2.800 Kasus

2.632 Kasus

94,00

2.894.200 2.531.542,78 Ha Ha

87,47


C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misiBPN-RI. Evaluasi dan Analisis capaian kinerja tahun 2013 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya jaminan kepastian hukumhak atas tanah. Untuk pencapaian sasaran ini, BPN mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), yaitu IKU-1 bertambahnya persentase jumlah

bidang

tanah

yang

dilegalisasi dan IKU-2 meningkatnya indeks kepuasan masyarakat Gambar3.3 Penyerahan sertipikat di Palembang

terhadap pelayanan legalisasi aset tanah.

IKU-1: Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi IKU-1 ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) sub IKU yang masing-masing pencapaiannya

ditabulasikan

dalam

table

3.3.

Sesungguhnya

percepatan legalisasi aset merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertipikat hak atas tanah, akan


berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik bagi masyarakat,

pemerintah

dan

dunia

usaha.

Pada

gilirannya

pemilikan/penguasaan tanah yang belum terlegalisasi tersebut, akan rentan terhadap terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Dari tahun 2010-2014 target untuk Kegiatan legalisasi aset yang tertera pada Penetapan Kinerja selalu lebih rendah dari Renstra, hal ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Grafik 3.1 Perbandingan Target Renstra dan Penetapan Kinerja

2014 2013 2012 2011 2010 0

200.000

400.000

RENSTRA

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Penetapan Kinerja

Tabel 3.3 Capaian IKU-1 pada SS-1 Terwujudnya Jaminan Kepastian HukumHak Atas Tanah (Bidang) IndikatorKinerja Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/ disertipikatkan

Target 928.695

Realisasi

%

841.326

90,59

a.Sertipikasi Prona

844.292

770.075

93,95

b. Sertipikasi UKM

20.000

19.192

95,96

c. Sertipikasi Petani

24.000

22.519

93,83

d. Sertipikasi Nelayan

18.000

16.527

91,82

e. Sertipikasi Transmigrasi

14.901

5.976

60,38

7.500

7.037

93,83

f. Sertipikasi MBR


Grafik 3.2 Persentase Realisasi Capaian IKU-1 100

93,95

95,96

93,83

93,83 91,82

80

60,38

60

Prona UKM

40

Petani Nelayan

20

Transmigrasi MBR

0

Hingga berakhirnya tahun 2013, capaian untuk IKU-1 ini adalah sebesar 90,59% atau terealisasi sebesar 841.326 bidang

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 seperti yang ditabulasikan pada table 3.4, maka legalisasi aset tahun 2013 mengalami pertumbuhan negative sebesar 7,5. Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Legalisasi Aset tahun 2012 dan 2013

2012

2013

Pertumbuhan

Indikator Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/ disertipikatkan

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Jumlah

%

869.139

908.283

95,69

928.695

839.918

90,44

(68.365)

-7,5


Pertumbuhan negatif ini disebabkan rendahnya capaian realisasi sertipikasi hak atas tanah transmigrasi yakni sebesar 60,38%. Berikut uraian untuk masing-masing sub IKU jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/ disertipikatkan:  Sertipikasi Tanah Prona PRONA, adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/ tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Untuk tahun 2013 target Prona adalah 844.292 bidang, terealisasi sebesar 770.075 bidang atau 93,95%. Tabel 3.5 Capaian Sertipikasi Prona 2010-2013 PRONA TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2010

226.214

236.130

104,38

2011

568.211

547.486

96,35

2012

785.800

745.540

94,88

2013

844.292

770.075

93,95

Jika bidang

dilihat dari jumlah tanah

yang

Grafik 3.3 Capain Sertipikasi Prona 20102013

disertipikatkan, dari tahun 20102013 maka jelas terlihat antara target dan persentase realisasi berbanding

terbalik,

semakin

besar target maka persentase realisasi menurun.


Kendala: 1. Daftar nama calon peserta yang diusulkan ternyata subyek dan obyeknya bermasalah/ sengketa 2. Sertipikat

tanah belum dapat diserahterimakan kepada peserta,

karena masih terdapat peserta kegiatan yang terhutang BPHTB. 3. Masih terdapat peserta yang alas haknya (data yuridisnya) belum lengkap 4. Terdapat lokasi kegiatan yang sebagian tumpang tindih dengan kawasan hutan contohnya Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau.

 Sertipikasi Tanah UKM Sertipikat Tanah UKM adalah kegiatan legalisasi aset dengan subyek hak adalah pengusaha kecil dan mikro. Legalisasi aset ini merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri. Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertipikasi tanah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Sehingga diharapkan dengan program ini kedepan para penggiat UKM dapat meningkatkan pengembangan usaha dan iklim investasinya dan tentu saja diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat usaha kecil dan mikro. Untuk tahun 2013 target sertipikasi tanah UKM adalah 20.000 bidang, terealisasi sebesar 19.192 bidang atau 95,96%.


Tabel 3.6 Capaian Sertipikasi UKM 2010-2013

UKM TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2010

29.701

30.304

102.03

2011

19.800

18.625

94.07

2012

20.163

18.973

94.10

2013

20.000

19.192

95.96

Grafik 3.4 Capain Sertipikasi UKM 2010-2013

Kendala: 1. Masih ditemukan hambatan dalam penentuan lokasi kegiatan sesuai kriteria program; 2. Program sertipikasi kurang didukung kesiapan instansi terkait; 3. Usulan nama peserta dan aberkas alas hak terlambat disampaikan ke kantor pertanahan 4. Sering terjadi perubahan nama peserta

dan lokasinya (daftar

nominative peserta belum “clean and clear”); 5. Terjadi peralihan penguasaan tanah transmigrasi kepada pihak lain secara di bawah tangan; 6. Letak lokasi yang jauh terkadang di luar pulau sehingga kesulitan transportasi; 7. Lokasi yang diusulkan ternyata masuk lokasi HGU; Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 28

8. Usulan peserta bersifat sporadik (tidak mengelompok); dan 9. Bidang tanah calon peserta terindikasi sengketa dengan pihak lain.

 Sertipikasi Tanah Pertanian Sertipikat Tanah Petani adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi aset. Objek kegiatan ini adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh petani sedangkan subjek kegiatan ini adalah petani (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan). Seperti kegiatan legalisasi aset lainnya, sertipikasi tanah petani pada hakekatnya merupakan proses adminstrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, (pengukuran, pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan/pemberian hak), pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sertipikasi tanah petani dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi petani, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan Keputusan bersama Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 515/KPTS/HK.060/9/2004 dan Nomor: 2/SKB/BPN/2004 tanggal 02 September 2004. Maksud dan tujuan program ini adalah untuk: 1. Mendukung dan mempertahankan Program Ketahanan Pangan Nasional; 2. Memberikan kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diusahakan masyarakat petani yang tinggal dipedesaan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman; 3. Meningkatkan nilai manfaat lahan yang semula berupa sebidang tanah predikat modal pasif menjadi modal aktif dapat terwujud, sehingga dapat digunakan sebagai alat penjaminan bagi petani


dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usaha taninya; dan 4. Untuk mengendalikan laju alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Untuk tahun 2013 target sertipikasi tanah Pertanian adalah 24.000 bidang, terealisasi sebesar 22.519 bidang atau 93,83%. Tabel 3.7 Capaian Sertipikasi Pertanian 2010-2013

PERTANIAN TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2010

24.100

21.423

88,89

2011

26.600

23.309

87,63

2012

30.000

27.671

92,24

2013

24.000

22.519

93,83

 Sertipikasi Tanah Nelayan Sertifikasi Tanah Nelayan adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi aset. Sertipikasi tanah nelayan pada hakekatnya adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sertipikasi tanah nelayan merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan bersama Nomor: 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor: 7–SKB–BPNRI– 2007 tanggal 15 November 2007 Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertipikasi tanah kepada nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dengan tujuan yang ingin dicapai: 1. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah (aset) nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil; Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 30

2. Memberikan/meningkatkan akses permodalan berupa kemampuan jaminan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha; dan 3. Meningkatkan

minat

dan

kepercayaan

lembaga

keuangan/

perbankan untuk penyaluran kredit. Untuk tahun 2013 target sertipikasi tanah Pertanian adalah 18.000 bidang, terealisasi sebesar 16.527 bidang atau 91,82%. Tabel 3.8 Capaian Sertipikasi Nelayan 2010 – 2013

NELAYAN TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2010

3.000

3.001

100,03

2011

9.000

8.451

93,90

2012

15.000

13.431

89,54

2013

18.000

16.527

91,82

 Sertipikasi Tanah Transmigrasi Tujuan pensertipikatan tanah transmigrasi adalah memastikan bahwa setiap kepala keluarga transmigrasi yang telah ditempatkan dan telah

memenuhi

semua

persyaratan

yang

ditentukan

peraturan

perundang-undangan, mendapat bidang tanah yang dijanjikan dengan status hak yang kuat (bersertipikat). Untuk tahun 2013 target sertipikasi tanah Transmigrasi adalah 14.901 bidang, terealisasi sebesar 5.976 bidang atau 60,38%.


Tabel 3.9 Capaian Sertipikasi Transmigrasi 2010 – 2013

TRANSMIGRASI TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2010

32.984

23.492

71,22

2011

137.435

98.926

71,98

2012

38.575

23.453

60,80

2013

14.901

5.976

60,38

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan: a. Belum terbitnya SK HPLnya karena berkas yang diserahkan oleh instansi terkait belum sesuai dengan persyaratan antara lain: -

belum ada pelepasan kawasan hutan (contoh: provinsi Kepulauan

Riau,

Provinsi Maluku,

Provinsi Kalimantan

Tengah); -

belum selesainya proses ganti rugi;

b. Obyeknya (tanah) sudah beralih tangan; c. Subyeknya (orang) sudah banyak yang berpindah; dan d. Transmigran tidak mampu membayar BPHTB;  Sertipikasi Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Legalisasi

Aset

kerjasama

antara

ini,

merupakan

BPN-RI

dengan

Kementrian Perumahan Rakyat RI berdasarkan

kesepakatan

bersama

antara Kementrian Perumahan Rakyat RI dengan Kepala BPN-RI Nomor: 08/SKB/M/2010

dan

Nomor:

7/SKB/XII/2010 tanggal 03 Desember Gambar 3.4 Pelayanan Malam di daerah duren Sawit

2010.


Untuk tahun 2013 target sertipikasi tanah Pertanian adalah 7.500 bidang, terealisasi sebesar 7.037 bidang atau 93,83%. Tabel 3.10 Capaian Sertipikasi MBR 2010 – 2013

MBR TAHUN 2010 2011 2012 2013

TARGET 11.508 7.500 7.500

REALISASI 10.841 6.415 7.037

% 94,20 85,53 93,83

IKU-2: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Legalisasi Aset Tanah BPN-RI berupaya menyajikan indeks kepuasan masyarakat secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat.

Indeks

tersebut

diperoleh

berdasarkan

pendapat

masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah, dalam hal ini diprioritaskan untuk

kegiatan prona. Pengolahan data indeks

kepuasan masyarakat mengikuti petunjuk dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2013, pengukuran IKM dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dilakukan pada bulan Maret di 32 Provinsi dan tahap II di 31 provinsi dengan mengambil sampel 1 (satu) kantor pertanahan kabupaten/kota di setiap provinsi. IKM terhadap pelayanan legalisasi aset tanah dinilai dari 13 unsur seperti tersaji pada table 3.12.


Tabel 3.11 Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Interval

Mutu

Kinerja

81,26

-

100

A

SANGAT BAIK

61,26

-

81,25

B

BAIK

43,76

-

61,25

C

CUKUP BAIK

25

-

43,75

D

KURANG BAIK

0

-

24

E

TIDAK BAIK

Dari pengolahan data, dapat diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2013 adalah 73,64 dengan mutu kinerja yang baik (B). Tabel 3.12 Unsur-unsur yang dinilai pada IKM Kode

Nama Unsur

Unsur U13

rasa aman karena sudah memiliki sertipikat (Prona)

Median Unsur

Median

Kategori

10

rasa yakin akan sertipikat U14

(Prona) sebagai bukti

10

otentik U9

kesopanan dan keramahan petugas

24 DIPERBAIKI

U7

kecepatan penyelesaian Prona

27

U3

kejelasan petugas Prona

30

U4

kedisiplinan petugas prona

30

U1 U5

prosedur Prona tanggung jawab petugas Prona

31 31 31

U8

keadilan mendapatkan Prona

32

U12

kepastian jadwal Prona

34

DIPERTAHANK

U2

persyaratan Prona

35

AN

U10

kewajaran biaya Prona

36


U6

kemampuan petugas Prona

38

U11

kepastian biaya Prona

39

Untuk kedepannya, dalam menentukan IKM terhadap pelayanan legalisasi aset, sebaiknya tidak hanya melibatkan responden yang ikut dalam program permerintah seperti prona, tetapi juga masyarakat yang langsung datang ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanah hak miliknya sehingga diharapkan IKM yang didapatkan lebih berkualitas. Tabel 3.13 Peringkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahap II Tahun 2013 KANTOR PERTANAHAN NO

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA SAMPLING

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

MUTU

KINERJA

(IKM)

1

D.I. Yogyakarta

Kabupaten Sleman

92,3000

A

SANGAT BAIK

2

Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota

92,0160

A

SANGAT BAIK

3

Sulawesi Tengah

Kabupaten Donggala

90,5960

A

SANGAT BAIK

4

Jawa Timur

Kabupaten Pasuruan

90,1700

A

SANGAT BAIK

5

Maluku

Kota Ambon

89,1760

A

SANGAT BAIK

6

Sumatera Selatan

Kabupaten Ogan Ilir

86,6200

A

SANGAT BAIK

7

Sulawesi Barat

Kabupaten Majene

86,3833

A

SANGAT BAIK

8

Banten

Kabupaten Pandeglang

86,3360

A

SANGAT BAIK

9

NTB

Kabupaten Lombok Tengah

84,9160

A

SANGAT BAIK

10

Kalimantan Timur

84,3480

A

SANGAT BAIK

Kabupaten Kutai Kartanegara 11

Sulawesi Selatan

Kabupaten Gowa

83,7800

A

SANGAT BAIK

12

Papua Barat

Kabupaten Manokwari

82,7860

A

SANGAT BAIK

13

Riau

Kabupaten Pelalawan

82,5629

A

SANGAT BAIK

14

Kalimantan Barat

Kabupaten Pontianak

82,3600

A

SANGAT BAIK

15

Sulawesi Utara

Kota Tomohon

82,0760

A

SANGAT BAIK

16

Lampung

Kabupaten Pesawaran

82,0760

A

SANGAT BAIK

17

Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Tengah

82,0760

A

SANGAT BAIK

18

Kepulauan Riau

Kota Batam

81,5080

A

SANGAT BAIK

19

Aceh

Kabupaten Aceh Besar

80,7371

B

BAIK

20

Kepulauan Belitung

Kabupaten Bangka

80,7033

B

BAIK

21

Maluku Utara

Kota Ternate

80,2300

B

BAIK

22

Jawa Tengah

Kabupaten Grobogan

79,5200

B

BAIK

23

Kalimantan Tengah

Kabupaten Pulang Pisau

78,6680

B

BAIK

Bangka


24

Jawa Barat

Kabupaten Bandung

77,2480

B

BAIK

25

Jambi

Kabupaten Muaro Jambi

76,2743

B

BAIK

26

Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawe Selatan

73,8400

B

BAIK

27

NTT

Kabupaten Kupang

70,0533

B

BAIK

28

Sumatera Utara

Kabupaten Deli Serdang

69,0120

B

BAIK

29

Gorontalo

Kabupaten Gorontalo

68,5150

B

BAIK

30

Bali

Kabupaten Bangli

68,1600

B

BAIK

31

Kalimantan Selatan

Kabupaten Banjar

67,8760

B

BAIK

Sasaran 2:Terwujudnya pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi. Untuk pencapaian sasaran strategis ini, BPN-RI mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1. IKU jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan; 2. IKU jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis dan pemerintah; dan

3. IKU Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat.

IKU-1: Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan Tabel 3.14 Pencapaian IKU Pada SS-2

IndikatorKinerja Jumlah Keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan.

TARGET (Bidang)

REALISASI (Bidang)

%

153 SK

74 SK

48,36


Capaian realisasi SK penetapan tanah terlantar Tahun 2013 sebesar 48,36%, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Obyek yang sedang dilakukan kegiatan penertiban tanah terlantar telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya pada saat tahapan kegiatan penertiban berlangsung. Misalnya pada masa peringatan I, pemegang hak telah memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan sehingga oleh Kanwil BPN proses penertiban tersebut dihentikan karena kondisi tanah sudah tidak ada lagi yang ditelantarkan. Penghentian proses kegiatan penertiban ini menyebabkan obyek yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar melalui SK Penetapan Tanah Terlantar menjadi berkurang; 2. Selain alasan diatas, hasil analisa dan kajian BPN RI terhadap usulan penetapan tanah terlantar yang disampaikan daerah masih banyak ditemukan aspek tidak tertib administrasi dan tidak tertib hukum sehingga apabila dilanjutkan hingga penetapan, maka BPN berpeluang besar kalah di pengadilan apabila terdapat gugatan dari pemegang hak. Tidak tertibnya administrasi dan tidak tertib hukum dimaksud seperti obyek yang diusulkan banyak yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir masa berlakunya, Izin lokasi dan Pelepasan Kawasan Hutan yang bukan termasuk dalam kriteria obyek tanah terlantar sesuai PP 11/2010, obyek yang diusulkan tidak memenuhi kelengkapan berkas; 3. Dari 422 usulan penetapan tanah terlantar yang disampaikan oleh daerah sejak tahun 2010-2013, telah ditetapkan sebanyak 48 obyek sebagai tanah terlantar dengan SK Penetapan sebanyak 96 SK, obyek yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar yang berasal dari tanah bekas hak sebanyak 66 obyek, yang berasal dari ijin lokasi/pelepasan kawasan hutan sebanyak 74 obyek, telah dikeluarkan dari basis data tanah terlantar sebanyak 16 obyek,

usulan yang belum lengkap data pendukungnya

sebanyak 125 obyek, obyek yang layak dikerjakan sebanyak 93 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 37

obyek yang tahun ini menjadi target BPN RI untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar melalui SK Penetapan Tanah Terlantar.

IKU-2 : Meningkatnya Jumlah Tanah yang Dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis dan pemerintah Tanah-tanah/bekas Hak yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar akan didayagunakan untuk masyarakat, program strategis dan pemerintah. Tanah tersebut dapat didayagunakan apabila putusan penetapan Tanah Terlantar yang sudah terbit tidak lagi digugat oleh bekas pemegang Hak/ digugat juga, tapi sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (penetapan tanah sebagai Tanah Terlantar menang). Dengan demikian tanah tersebut sudah clear and clean dan dapat didayagunakan dengan penetapan berdasarkan SK Kepala BPN RI. Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sampai dengan Tahun 2013, belum ada SK Kepala BPN yang terbit tentang pendayagunaan di maksud. Namun,

awal

tahun

2014

(Januari)

telah

ditandatangani 1 buah SK Penetapan Dayaguna bekas Tanah Telantar, yaitu SK No. 51/KEP – 23.3/I/2014 (tanggal 6 Januari 2014) lokasi di Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT. lokasi tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk pengembangan Ladang Garam.

IKU-3 : Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat Berdasarkan IKU tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut : IKU tersebut di atas, dapat dikatakan terlaksana jika masyarakat yang telah memperoleh penguatan hak atas tanah atau sertipikasi atas tanah-tanah mereka

telah dimanfaatkan sebagai

sarana untuk melakukan akses ke sumber ekonominya.

Namun


kenyataannya

data

penerima

manfaat

tersebut

baru

berupa

penguatan hak atas tanah yang dapat dilaporkan sebanyak 17.940 orang, dengan perincian, penerima dari lingkungan UKM sebanyak 4.882, Petani sebanyak 6.725, Nelayan sebanyak 3.667, MBR sebanyak 2.666, namun dari semua itu belum ditindaklanjuti dengan adanya akses terhadap sumber ekonomi. Jadi sampai dengan Tahun 2013, kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka akses terhadap sumber ekonomi yang akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat, baru pada tahap penguatan hak atas tanah.

Sasaran 3:Terciptanya pengaturan, dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan(SS-3) Untuk pencapaian sasaran strategis ini, BPN-RI mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU), yaitu IKU Meningkatnya persentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah. IKU ini dijabarkan ke dalam

2

(dua)

sub

IKU

yang

masing-masing

pencapaiannya

ditabulasikan dalam table 3.15 Tabel 3.15 Pencapaian IKU Pada SS-3

Indikator Kinerja

TARGET (Bidang)

REALISASI (Bidang)

%

Jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah -

-

Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Redistribusi Tanah

4.430

2.656

59,9 5

175.500

159.480

90,8 7

179.930

162.136

90,1 1


Berikut uraian untuk masing-masing sub IKU:  Jumlah Bidang Tanah Yang Ditata Melalui Konsolidasi Tanah

Penyelenggaraan

konsolidasi

tanah

merupakan

kebijaksanaan

pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata

Ruang

Wilayah

serta

usaha

penyediaan

tanah

untuk

kepentingan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

IKU ini merupakan salah satu indikator untuk menilai pelaksanaan penataan bidang tanah melalui konsolidasi tanah yang telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengukuran atas IKU ini adalah Jumlah bidang tanah yang ditata melalui konsolidasi tanah dan dapat bermanfaat bagi institusi Badan Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia,

masyarakat

serta

pemangku kepentingan lainnya dan merupakan ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Pengaturan Dan Penataan Pertanahan.

Pada tahun 2013 ini dilaksanakan penataan bidang tanah melalui konsolidasi tanah sebanyak 2.656 bidang tanah. Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Renstra sebanyak 4.430 bidang tanah. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan efisiensi keuangan dan kesiapan provinsi dalam menyelesaikan konsolidasi tanah sesuai waktu yang ditentukan. Untuk perbandingan tingkat capaian jumlah bidang tanah yang telah ditata melalui kegiatan konsolidasi tanah dari kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 sebagai berikut:


Tabel 3.16 Capaian konsolidasi tanah Tahun 2010 – 2013

Capaian

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Jumlah

Target

9.200

10.000

2.663

4.430

26.293

Realisasi

8.790

7.912

2.020

2.656

21.378

Adapun pola jumlah bidang tanah yang ditata melalui kegiatan konsolidasi tanah dari kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 3.5 Capaian konsolidasi tanah Tahun 2010 – 2013

10000 8000 6000 4000 2000 0 Tahun 2010

Tahun 2011 Target

Tahun 2012

Tahun 2013

Realisasi

Grafik 3.6 Jumlah bidang Hasil Konsolidasi Tanah Tahun 2010-2013

8.219

7.821 2.656 1.820

2011

2012

2013

2010


Dalam upaya untuk memenuhi target Renstra, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan analisis terhadap lokasi-lokasi yang potensial untuk dilaksanakan

kegiatan

konsolidasi

tanah,

sehingga

dapat

ditetapkan lokasi prioritas pelaksanaan konsolidasi tanah; 2. Penyempurnaan petunjuk teknis pelaksanaan konsolidasi tanah. Selain

mendukung

pertanahan

kebijakan

berkaitan

pengaturan

dengan

dan

penguasaan,

penataan pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah/kawasan (P4T) melalui pelaksanaan konsolidasi tanah, IKU ini juga dapat memberikan manfaat terhadap: a.

Institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional dapat menunjukkan peran aktifnya di masyarakat melalui program konsolidasi tanah, di mana di dalam proses pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme kesepakatan yang melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk mewujudkan tertatanya P4T.

b.

Masyarakat Melalui konsolidasi tanah, masyarakat dapat mewujudkan lingkungan yang tertata, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya konsolidasi tanah melibatkan partisipasi

aktif

dari

masyarakat

pesertanya

melalui

mekanisme kesepakatan bersama. c.

Pemangku Kepentingan Lainnya Dalam kegiatan konsolidasi tanah, pemangku kepentingan mulai dari institusi pusat sampai daerah yang terkait dengan pengembangan wilayah dan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya dapat merasakan dampak dari konsolidasi.Dampak pertama adalah pengejawantahan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), di mana kesesuaian peruntukan tanah dengan RTRW merupakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 42

syarat utama dari konsolidasi tanah. Yang kedua adalah penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan melalui mekanisme pemberian Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) dari masyarakat peserta, yang akan dimanfaatkan untuk prasarana jalan dan saluran, fasilitas dan utilitas umum maupun sosial. Lebih lanjut lagi melalui integrasi dan sinkronisasi program pembangunan ke dalam kegiatan

konsolidasi

tanah,

pemerintah

dapat

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah setempat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat.  Jumlah Bidang Tanah Yang Ditata Melalui RedistribusiTanah Jumlah Bidang Tanah yang Diberikan kepada Penerima Manfaat melalui Kegiatan Redistribusi Tanah merupakan salah satu indikator untuk menilai hasil pelaksanaan landreform, yaitu jumlah bidang yang telah diredistribusikan.Direktorat Landreform sebagai pengemban kegiatan landreformdiharapkan mampu meningkatkan jumlah redistribusi tanah dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, kemiskinan sertameningkatkan kesejahteraan petani. Tabel 3.17 Target IKU pada Renstra 2010-2014 Sasaran Strategis Meningkatnya pelaksanaan redistribusi tanah

Cara

Indikator Kinerja Utama

Target Pencapaian IKU

Jumlah bidang tanah yang diberikan kepada penerima manfaat melalui kegiatan Redistribusi Tanah

pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

IKU

ini

adalah

jumlah

bidang

yang

diredistribusikankepada penerima manfaat dibandingkan dengan jumlah bidang yang diredistribusikan kepada penerima manfaat dalam target


pencapaian IKU. Jumlah bidang yang akan diredistribusikan menurut Renstra Direktorat Landreform 2010-2014 adalah sebanyak 1.050.000 bidang. BerdasarkanTabel 3.18 dan Grafik 3.7 berikut ini, realisasi bidang tanah yang diredistribusikan tahun 2013 adalah sebanyak 159.480 bidang (90,87%) terhadap target Tapkin atau 75,94% terhadap target Renstra. Adapun jumlah bidang tanah yang telah diredistribusikan dari tahun 2010-2013 sebanyak 630.933 bidang (75,11%) terhadap Renstra. Dapat dilihat bahwa capaian tertinggi redistribusi tanah pada tahun 2010, sehingga bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan.Penurunan capaian ini terjadi karena penurunan usulan redistribusi tanah dari satuan kerja. Penurunan usulan ini disebabkan semakin berkurangnya ketersediaan tanah obyek landreform. Tabel 3.18 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja

Target RENSTRA

2010 210.000

2011 210.000

2012 210.000

2013 210.000

Jumlah 840.000

Target TAPKIN

210.500

181.825

132.155

175.500

717.470

Realisasi

193.111

146.187

132.155

159.480

630.933

Berdasarkan

Renstra

2010-2014

bahwa

rencana

setiap

tahun

pelaksanaan redistribusi tanah adalah 210.000 bidang. Namun pada kenyataannya redistribusi tanah yang dilaksanakan tidak mencapai Renstra. Diperkirakan hingga akhir periode Renstra (tahun 2014) realisasi pencapaian redistribusi tanah kemungkinan kecil tidak akan memenuhi Renstra. Perkembangan Realisasi IKU dari Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 dalam bentuk persentase secara grafik dapat dilihat dalam Grafik 3.8 berikut ini.


Grafik 3.7 Realisasi Redistribusi Tanah Tahun 2010-2013 100,00% 91,96% 80,00%

75,94%

69,61%

60,00%

62,93%

40,00% 20,00% 0,00% IKU

Dalam

upaya

2010

2011

2012

2013

91,96%

69,61%

62,93%

75,94%

untuk

memenuhi

Renstra,

maka

BPN-RI

akan

meningkatkan jumlah redistribusi tanah untuk tahun 2014. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan identifikasi lokasi potensi TOL (Tanah Obyek Landreform) lebih awal agar dapat direncanakan untuk kegiatan redistribusi tanah 2014; 2. Mengidentifikasi SK TOL Lama (SK Kinag) yang tanahnya belum diredistribusikan untuk segera diredistribusikan; dan 3. Mencari sumber-sumber potensi obyek landreform baru, misalnya obyek hasil penyelesaian sengketa/pertanahan atau tanah negara bekas tanah terlantar.

Sasaran 4: Berkurangnya sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Indonesia. Dalam

rangka

mandat

menindaklanjuti

Presiden

Republik

Indonesia kepada Kepala Badan Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia pada bulan Agustus 2012 yang antara lain agar menuntaskan kasus-kasus Gambar 3.5 Peninjauan Lokasi sengketa di Mesuji Lampung

pertanahan

Indonesia.


di

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengambil

langkah

strategis

untuk

mendorong

jajaran

Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan peningkatan dan percepatan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Untuk penanganan kasus yang bersifat strategis dan berdampak sosio politis telah dibentuk Tim Ad Hoc yang terdiri dari 14 tim sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 227/KEP-25.2/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 702/KEP-25.2/IX/2013 Tanggal 27 September

2013

Tentang

Perubahan

Keputusan

Kepala

Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 227/KEP-25.2/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis. Dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertenahan, telah ditetapkan beberapa keriteria terhadap kasus pertanahan yang dinyatakan selesai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu: a.

Kriteria Satu (K-1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa;

b.

Kriteria Dua (K-2) berupa Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

c.

Kriteria Tiga (K-3)berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak; Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 46

d.

Kriteria Empat (K-4) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai;

e.

Kriteria Lima (K-5) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain. Selama tahun 2013, jumlah kasus pertanahan yang masuk ke

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mencapai 4.544 kasus, yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 yang belum diselesaikan sebanyak 1.888 kasus serta kasus baru sebanyak 2.656 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai sebanyak 2.632 kasus atau 57,92% dari seluruh kasus yang masuk yang tersebar di 33 Provinsi seluruh Indonesia.

Jika

dibandingkan

dengan

target

penanganan

dan

penyelesaian kasus pertanahan tahun 2013 sebanyak 2.800 kasus sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2013, maka kasus-kasus yang telah diselesaikan adalah sebanyak 2.632 kasus atau 94% dari yang ditargetkan(tabel 3. Penyelesaian

kasus

pertanahan

tersebut

dapat

dirinci

berdasarkan kriteria penyelesaian, sebagai berikut: 1. Kriteria Satu (K-1) sebanyak 762 Kasus; 2. Kriteria Dua (K-2) sebanyak 113 Kasus; 3. Kriteria Tiga (K-3) sebanyak 722 Kasus; 4. Kriteria Empat (K-4) sebanyak 653 Kasus; dan 5. Kriteria Lima (K-5) sebanyak 382 Kasus.

Tabel 3.19 Tabulasi Jumlah Sengketa Konflik Perkara Pertanahan Nasional Keterangan

Sisa Tahun 2012

Kasus Baru

Jumlah

Selesai

Sisa

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

Jumlah

1.888

2.656

4.544

2.632

1.912

752

113

722

653

382


Tabel 3.20 Pencapaian IKU Tahun 2013 TARGET (Bidang)

REALISASI (Bidang)

%

2.800 Kasus

2.632 Kasus

94,00

Indikator Kinerja Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam menyelesaikan konflik pertanahan; 2. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk membayar biaya perkara di pengadilan; 3. Sikap

arogansi

dari

suatu

institusi

dalam

menghadapi

masalah/konflik pertanahan; dan 4. Adanya tumpang tindih putusan pengadilan baik TUN, perdata maupun pidana yang saling bertentangan menyangkut obyek yang sama.

Sasaran 5:Terpenuhinya infrastruktur pertanahan di Indonesia (SS-5) Sasaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur pertanahan secara sektoral, regional dan nasional dalam hal ini cakupan wilayah peta pertanahan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 3.21 Pencapaian IKU pada SS-5 Tahun 2013 IndikatorKinerja

TARGET (Bidang)

REALISASI (Bidang)

%

2.894.200Ha

2.531.542,78

87,47

Luas cakupan peta pertanahan: -

Peta Dasar Pertanahan:1.080.000 ha

-

PetaTematik:495.000 ha

-

Peta Nilai Zona Tanah:1.300.000 ha


Untuk tahun 2013 target peta pertanahan adalah 2.894.200 Ha, terealisasi sebesar 2.531.542,78 atau 87,47%. peta pertanahan tersebut merupakan hasik kinerja

unit kerja daerah.

Selain

target peta

pertanahan diatas, unit kerja pusat (BPN Pusat) juga melaksanakan kegiatan pemetaan pertanahan dengan rincian sebagai berikut:  Peta dasar pertanahan seluas 4.090.000 hektar denga realisasi 100%, Rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada Gambar berikut: Gambar 3.6 Peta Dasar Pertanahjan Tahun 2013

Lokasi Kegiatan Pemetaan Dasar

 Peta Tematik Pertanahan seluas 16.059.626 hektar dengan realisasi 100%. Rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada Gambar berikut:


Gambar 3.7 Peta Tematik Pertanahan Tahun 2013

Lokasi Kegiatan Peta Tematik Pertanahan

Peta Zona Nilai Tanah dan Kawasan 3.763.709 Hektar dengan realisasi 100%. Rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada Gambar berikut: Gambar 3.8 Peta Zona Nilai Tanah dan Kawasan Tahun 2013

Lokasi Kegiatan Peta Zona Nilai Tanah dan Kawasan


Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbatasnya data tekstual dan data spasial terkini di seluruh wilayah Indonesia; Untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator ini BPN-RI melakukan langkah strategi dengan meningkatkan keterlibatan seluruh komponen di lingkungan BPN-RI termasuk di peningkatan kemampuan sumber-daya manusia di Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. D. Kinerja Lainnya 1. One Day Service Gambar 3. 9 Loket Khusus Pelayanan One Day Service Office

Satu lagi bentuk inovasi layanan pertanahan, Service.Ini satu

hari

pertanahan pada

yaitu

One

merupakan

layanan

selesai

dibidang

yang

dilaksanakan

Loket.Pelayanan

Pertanahan

Day

Kantor

maupun

mobil

LARASITA. Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada hari kerja.Tujuan

dilaksanakannya

One

Day

Service

adalah

untuk

mempermudah pelayanan di bidang pertanahan, mempersingkat alur birokrasi pelayanan di bidang pertanahan, mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan dibidang pertanahan serta mewujudkan komitmen BPN-RI memberikan pelayanan yang cepat dan cermat. Dengan upaya ini diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusan layanan pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan menyediakan loket khusus One Day Service dan setiap berkas permohonan diberikan tanda khusus


(stempel One Day Service). One Day Service LARASITA dilaksanakan oleh Tim LARASITA pada lokasi tertentu sesuai jadwal penugasan tim yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada masyarakat. One Day Service telah dilaksanakan di banyak Kantor Pertanahan antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Serang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kubu Raya, Kota Padang, Kota Makasar dan Kantor Pertanahan lainnya. Jenis Layanan Pertanahan dalam One Day Serviceantara lain:  Pengecekan Sertipikat  Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)  Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan  Peningkatan Hak / Perubahan Hak  Peralihan Hak  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)  Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko  Pencatatan Sita  Pencatatan Blokir 2. Quick Service Satu bentuk inovasi layanan pertanahan yang dilaksanakan kantor Pertanahan

adalah “Quick Service” atau

Layanan

Cepat. Ini

merupakan layanan dibidang pertanahan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan

Kota

Surabaya

II.Dengan

Quick

Service

layanan

pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan 1-5 hari kerja dapat diselesaikan dalam waktu 2-8 jam sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. Tujuan Quick Service adalah untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan,


Gambar 3.10 Waktu Pelayanan Layanan Cepat (Quick Service)

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menyelenggarakan Quick Service pada jam 08.00 – 12.00 WIB. Gambar 3.11 Biaya dan Waktu Penyelesaian Layanan Cepat (Quick Service)

3. Weekend Service Gambar 3. 12 Weekend Service

Program Layanan Akhir Pekan atau

"Weekend

Service"

merupakan salah satu inovasi dibidang layanan pertanahan, dimana

kantor

pertanahan

membuka pelayanan di luar hari kerja yaitu pada akhir pekan atau Hari Sabtu. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 53

Layanan

Akhir

Pertanahan

Pekan

Kota

atau

"Weekend

Surabaya

II

Service"

dikenal

pada

dengan

Kantor

"Saturday

Open".Weekend Service dimaksudkan untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.Dengan upaya ini diharapkan mampu memangkas peran para calo atau perantara yang sering menyebabkan "biaya tinggi" dalam pengurusan layanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Tangerang telah menerapkan layanan "Weekend Service" sejak april 2013 dengan jenis layanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah, Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Blokir dan Hapusnya Hak Tanggungan (Roya). Waktu pelayanan pendaftaran pada jam 09.00 – 12.00 WIB dan penyerahan produk dilakukan pada jam 13.00-15.00 WIB. Kantor Pertanahan Surabaya II menyelenggarakan Weekend Service pada jam 08.00 – 12.00 WIB untuk jenis layanan penghapusan Hak Tanggungan (Roya), perubahan HGB menjadi HM untuk luas tertentu, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) serta pengecekan sertipikat. Untuk pelayanan ini dilakukan pengaturan tim pelaksana secara bergiliran

serta

disediakan

Loket

masyarakat/pemohon layanan.

Dengan

biaya

yang

Khusus

yang

memudahkan

Gambar 3. 13 Suasana Layanan

sama

dengan pelayanan di hari biasa serta selesai dalam hari yang sama (bisa ditunggu), layanan ini

dimaksudkan

masyarakat lebih

mendapat banyak

agar waktu untuk

mendapatkan pelayanan.


4. Layanan Tujuh Menit (Lantum) Lantum atau Layanan Tujuh Menit merupakan satu bentuk inovasi layanan pertanahan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.Dengan Lantum layanan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan diselesaikan dalam waktu 7 menit sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. Tujuan dilaksanakannya Lantum adalah untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu (kesibukan yang tinggi) untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan, sehingga diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusan layanan pertanahan. Gambar 3. 14 Layanan Tujuh Menit

Layanan Tujuh Menit atau Lantum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk wilayah kelurahan tertentu, dimana database pertanahannya atau data elektroniknya telah tervalidasi. Layanan ini dilaksanakan jam 09.00 – 15.00 WIB pada hari kerja (Senin s/d Jumat) untuk jenis layanan tertentu yang meliputi penghapusan Hak Tanggungan (Roya) serta pengecekan sertipikat hak atas tanah. Disediakan Loket Khusus Lantum yang memudahkan


masyarakat/pemohon layanan, tidak ada penambahan biaya untuk memperoleh layanan tujuh menit atau Lantum. Gambar 3. 15 Jenis, Waktu dan Biaya LANTUM

5. Layanan Informasi Online Dalam

rangka

membangun

sistem

pelayanan

publik

yang

berlandaskan pada prinsip keterbukaan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi, Badan Pertanahan Nasional RI menyediakan layanan akses Informasi pertanahan secara online. Layanan informasi ini disediakan dalam berbagai bentuk media informasi, yaitu KiosK atau anjungan informasi mandiri, website BPNRI, SMS Informasi Pertanahan serta aplikasi BPN Go Mobile pada perangkat berbasis android. Kios-K KiosK merupakan anjungan informasi mandiri yaitu suatu media informasi pertanahan yang tersedia di lobby atau ruang pelayanan Kantor Pertanahan. Melalui

KiosK

masyarakat

dapat

memperoleh berbagai informasi secara mandiri dan gratis tanpa harus antri untuk Gambar 3. 16 Pengguna Kiosk

bertemu petugas di loket.


Informasi yang tersedia pada KiosK antara lain informasi jenis layanan pertanahan beserta persyaratan, jangka waktu serta alur proses penyelesaiannya, informasi biaya layanan serta simulasinya, informasi berkas permohonan, informasi pegawai, informasi PPAT serta informasi jadwal LARASITA. Website Media informasi online lainnya adalah website resmi BPN-RI, www.bpn.go.id.Melalui website ini disediakan berbagai fitur serta informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPN-RI. Terkait dengan layanan pertanahan, tersedia 2 fitur layanan informasi yaitu informasi tentang jenis layanan pertanahan beserta persyaratan, jangka waktu, alur proses penyelesaiannya dan informasi biaya layanan

beserta

simulasinya,

serta

informasi

tentang

berkas

permohonan.  Informasi syarat, waktu, proses dan biaya layanan Informasi ini menjelaskan tentang berbagai jenis layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, yang meliputi layanan pendaftaran tanah pertama kali (sertipikasi tanah hak milik adat/tanah negara), pemeliharaan

data

pendaftaran

tanah

(perubahan

subyek/pemegang hak maupun obyek hak atas tanah), pencatatan dan informasi pertanahan, pengukuran bidang tanah serta layanan pengaturan dan penataan pertanahan. Pada fitur ini dapat diperoleh informasi mengenai persyaratan, jangka waktu serta alur proses dari setiap layanan serta dapat menghitung biaya layanan melalui simulasi biaya.  Informasi berkas permohonan


Layanan ini merupakan salah satu wujud komitmen BPN-RI menyelenggarakan

layanan

publik

yang

transparan

dan

akuntabel serta menyediakan sistem layanan publik yang dapat diakses dengan mudah, bebas biaya dan cepat.Melalui fasilitas ini masyarakat dapat memperoleh informasi status penyelesaian berkasnya. Untuk melakukan pencarian berkas, pemilik berkas harus mengisi form yang tersedia dengan benar dan memiliki nomor PIN yang diberikan oleh Kantor Pertanahan untuk setiap berkas permohonan. Nomor PIN ini dapat dilihat pada kuitansi pembayaran berkas permohonan yang diberikan kepada pemohon dan tercetak di bawah barcode. Informasi yang bisa diperoleh adalah Informasi tanggal masuk berkas, jenis kegiatan, tanggal update berkas terakhir, status permohonan (Selesai/Masih dalam Proses), nama pemilik, serta nama dan alamat penerima berkas. Dengan pelayanan ini masyarakat diharapkan dapat mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi status berkas permohonannya cepat, mudah diakses tanpa mengabaikan akurasi dan keamanan data.

Aplikasi BPN Go Mobile Selain informasi melalui SMS Pertanahan "2409", terdapat juga aplikasi BPN Go Mobile yang tersedia pada perangkat komunikasi berbasis software Android.Ini merupakan inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan murah.Melalui aplikasi BPN Go Mobile ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan biaya layanan pertanahan, jadwal LARASITA serta informasi permohonan.


Gambar 3. 17 BPN Go Mobile

6. SMS Informasi Pertanahan "2409" Layanan Informasi Mobile dalam bentuk Layanan SMS Informasi Pertanahan dengan kode akses "2409" merupakan salah satu bentuk inovasi layanan yang yang menunjukkan komitmen BPN untuk terus mencari bentuk-bentuk perbaikan mutu pelayanan. Inovasi ini akan memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan, begitu pula masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh informasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layanan pertanahan. Dengan demikian masyarakat tidak perlu kehilangan waktu dan biaya yang banyak.Layanan ini dapat diakses dari manapun dan tersedia selama 24 jam. Layanan ini disajikan dengan biaya yang relatif murah, hanya Rp. 350 untuk setiap SMS, yang dibebankan langsung ke pulsa pengirim SMS dan berlaku sama untuk semua jenis penyedia layanan telekomunikasi. Layanan ini pun menggunakan kode akses yang singkat dan mudah diingat yakni "2409", merupakan penyatuan berbagai layanan SMS Pertanahan yang ada telah ada di masing-masing Kantor Pertanahan dengan nomor akses yang berbeda-beda.Angka "2409" merepresentasikan tanggal dan bulan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 59

yakni

24

September

1960.SMS

Informasi

Pertanahan

"2409"

merupakan wujud nyata dari BPN baru dengan semboyan pelayanan pertanahan yang cepat, murah, sederhana, pasti dan tidak KKN.Untuk memperoleh informasi melalui SMS "2409", cukup mengirimkan SMS ke nomor khusus 2409 dengan mengetikkan kata kunci sesuai dengan format . Tabel 3.22 Kata Kunci/Prefix pada Layanan SMS Pertanahan No.

Informasi

1.

Informasi Berkas

2.

Informasi Biaya

Format Perintah

Contoh

BERKAS(spasi)NOMOR

BERKAS 1001/2013 2801-1234

BERKAS/TAHUN(spasi)PIN

Biaya Pengukuran

UKUR(spasi)KODE

PROPINSI(spasi)LUAS

UKUR 26 5000

TANAH Biaya

Pemberian

PEMBERIAN(spasi)KODE

Hak

PROPINSI(spasi)LUAS TANAH

Biaya Konversi

KONVERSI(spasi)KODE

PEMBERIAN 26 1000

KONVERSI 26 1000

PROPINSI(spasi)LUAS TANAH Biaya

Pengakuan

Hak Biaya

3.

4.

PENGAKUAN(spasi)KODE

PENGAKUAN 26 1000

PROPINSI(spasi)LUAS TANAH Peralihan

PERALIHAN(spasi)LUAS

PERALIHAN 1000 1000000

Hak

TANAH(spasi)NILAI TANAH

Pengaduan

PENGADUAN#NAMA#NOMOR

PENGADUAN#BUDIMAN#081100

TELEPON#ADUAN

0000#ISI PENGADUAN SAYA

KODE(spasi)PROPINSI

KODE PROPINSI

Informasi

Kode

Propinsi

7. Layanan Anggota Masyarakat Layangmas atau Layanan Anggota Masyarakat, merupakan aplikasi layanan mandiri bagi masyarakat berbasis GeoSpatial dengan menggunakan

teknologi

komputer

touchscreen,

sebagai

wujud

pemanfaatan lebih lanjut dari aplikasi pelayanan pertanahan berbasis komputer terwujud

(Komputerisasi berkat

kerjasama

Kantor antara

Pertanahan/KKP).Layangmas Kantor

Pertanahan

dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk memonitor potensi di Kabupaten Karanganyar, seperti pertanian, perumahan, perindustrian, dan pariwisata. Layangmas dipasang di sejumlah tempat penting, seperti Kantor Pertanahan


Kabupaten Karanganyar, bandara Adisumarmo, kantor Sekretaris Daerah Karanganyar dan rumah dinas Bupati Karanganyar. Informasi yang tersaji dalam Layangmas, antara lain: 1. Informasi Lokasi Industri

Gambar 3. 18 Layanan Anggota Masyarakat

2. Informasi Lokasi Pertanian Unggulan 3. Informasi

Rencana

Tata

Ruang (RTRW) 4. Informasi Zona Nilai Tanah 5. Informasi

Wilayah

Bencana 6. Informasi Pertanahan 7. Penandatanganan

Kesepakatan

Bersama

Antara

Badan

Pertanahan Nasional RI Dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Pt. Pertamina (Persero) Gambar 3. 19 Penandatanganan MoU

Penandatanganan

Kesepa-

katan Bersama yang akan di lakukan merupakan pembaharuan

dari

Kesepa-katan

Bersama yang telah berakhir masanya pada tanggal 21 Januari 2008. Dalam kesepakatan yang baru ini diperluas ruang hanya

lingkupnya, dalam

pensertipikatan

tidak proses

aset

akan

tetapi meliputi juga penanganan permasalahan tanah dan pengadaan tanah bagi PT Pertamina (Persero).


Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan bahwa tanah-tanah yang telah diperoleh baik oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) maupun PT. Pertamina

(Persero)

dapat

segera

disertipikatkan,

sehingga

memperoleh kejelasan haknya dan terhindar dari sengketa. 8. Kesepakatan Bersama Kementerian Keuangan Ri Dengan Badan Pertanahan Nasional Ri, Guna Percepatan Sertipikat Barang Milik Negara (BMN) di Jajaran Kementerian Keuangan RI

Sejak tahun 2004, Pemerintah telah mengamanatkan kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mendaftarkan seluruh asetnya kepada Badan Pertanahan Nasional RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Sejalan dengan amanat Undang-undang tersebut di atas, maka perlu seluruh

Kementerian

dan

Lembaga

untuk

dapat

membangun database atas aset Barang Milik Negara, sehingga diharapkan dari database dimaksud Kita dapat memetakan aset kedalam 4 (empat) kategori aset Barang Milik Negara yaitu:  Aset Barang Milik Negara yang telah didaftarkan (bersertipikat);  Aset Barang Milik Negara yang belum didaftarkan;  Aset barang Milik Negara yang masih bermasalah (termasuk sengketa);  Aset Barang milik Negara sudah didaftar tetapi masih perlu dibalik nama kepada atas nama Pemerintah Republik Indonesia


9. Pelaksanaan Pengadaan Kepentingan Umum.

Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berhak dan kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2012 telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012, presiden telah pula mengesahkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, oleh karenanya peraturan presiden ini mengatur secara lebih rinci setiap tahap penyelenggaraan

pengadaan

tanah

bagi

pembangunan

untuk

kepentingan umum. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional

dan

Biaya

Pendukung

Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya

Operasional

dan

Biaya

Pendukung

Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengertian kepentingan umum menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 10


Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, tanah untuk kepentingan umum tersebut digunakan untuk pembangunan:

 Pertahanan dan keamanan nasional;  Jalan umum, jalan tol, terowongan jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

 Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

 Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;  Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;  Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

 Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;  Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;  Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;  Fasilitas keselamatan umum;  Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;  Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;  Cagar alam dan cagar budaya;  Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;  Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

 Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

 Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan  Pasar umum dan lapangan parkir umum. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bertujuan: 1. menjamin

tersedianya

tanah

bagi

pembangunan

untuk

kepentingan umum; Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 64

2. penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; 3. pemberian ganti kerugian yang adil; dan 4. terjamin jangka waktu pelaksanaannya. Undang-undang ini dibuat dengan menimbang bahwa peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Banyak program pemerintah yang terhambat karena proses pengadaan tanah yang tidak selesai, karena banyaknya spekulasi atas tanah dan pihak-pihak yang tidak bersedia melepaskan tanahnya, padahal sebagaimana kita ketahui, tanah mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, pemegang hak atau pihak yang berhak atas tanah wajib melepaskan hak atas tanahnya apabila diperlukan untuk kepentingan umum

E. Akuntabilitas Keuangan. 1. Realisasi Anggaran BPN-RI

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2013, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 4.442.647.950.000,(empat triliun empat ratus empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah).Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.3.658.2343562.542 (Tiga triliun enam ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) atau82,51% dari pagu anggaran.


Tabel 3.23 Realisasi Anggaran BPN-RI Tahun 2013

NO 1

PROGRAM

TARGET

Program Pengelolaan Pertanahan

REALISASI

%

2.020.285.190.000

1.565.741.258.121

77,50

2.011.990.505.000

1.767.214.547.714

87,83

9.554.018.000

7.901.828.229

82,71

400.818.237.000

317.376.928.478

79,18

4.442.647.950.000

3.658.234.562.542

82,51

Program Dukungan

2

Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pengawasan Dan

3

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN Program Pengelolaan Sarana

4

Dan Prasarana Aparatur BPN-RI

Total

Gambar 3.19 Peta Serapan AnggaranUnit Kerja Daerah Tahun 2013

< 55,00

55,01 – 75,00

75,01 – 85

> 85,01


Tabel 3.24 Alokasi Anggaran per Program Tahun 2010-2013 Pagu No

1

2

3

Program

Tahun Realisasi

2010

1.901.217.400.000

1.137.698.808.802

59,84

Program Pengelolaan

2011

1.860.983.820.000

1.109.082.229.079

59,60

Pertanahan

2012

1.889.911.866.000

1.333.128.875.000

70,53

2013

2.020.285.190.000

1.565.741.258.121

77,50

Program Dukungan

2010

1.231.030.697.000

1.131.029.677.372

91,88

Manajemen Dan

2011

1.505.534.206.000

1.367.751.115.441

90,85

Pelaksanaan Tugas

2012

1.732.883.948.000

1.504.961.148.000

86,47

Teknis Lainnya

2013

2.011.990.505.000

1.767.214.547.714

87,83

Program Pengawasan

2010

4.860.600.000

4.028.221.210

82,87

Dan Peningkatan

2011

8.060.000.000

6.071.901.941

75,33

Akuntabilitas Aparatur

2012

10.000.000.000

7.752.895.000

77,52

BPN

2013

9.554.018.000

7.901.828.229

82,71

2010

23.336.900.000

21.771.131.398

93,29

2011

324.141.468.000

177.070.186.165

54,63

2012

257.802.638

140.447.508.000

54,47

2013

400.818.237.000

317.376.928.478

79,18

2010

3.160.445.597.000

2.294.527.838.782

72,60

2011

3.724.065.982.000

2.683.575.022.604

72,06

2012

3.899.898.639.409

2.984.708.202.581

76,53

2013

4.442.647.950.000

3.658.234.562.542

82,51

Program Pengelolaan 4

% Target

Sarana Dan Prasarana Aparatur BPN RI

Jumlah

Grafik 3.8 Realisasi Anggaran BPN-RI tahun 2010-2013 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66

82,51

76,53 72,6

2010 2011

72,06

2012 2013

2010

2011

2012

2013


Alokasi anggaran BPN digunakan untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 4 program dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP. Jika dilihat pagu anggarannya dari tahun 2010-2013, anggaran BPN-RI selalu mengalami peningkatan yang rata-ratanya pertahun naik sekitar 5,94%, sedangkan realisasi dari tahun 2010-2013 mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertahun sebesar 5,65% seperti ditabulasikan pada tabel 3.23. dan grafik 3.10 2. Penerimaan PNBP Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai kegiatan pertanahan seperti yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.Dari tahun 2010-2012 penerimaan PNBP tidak pernah mencapai target. Hanya pada tahun 2013 penerimaan PNBP melebihi target dimana realisasinya sampai 120,59% seperti yang ditabulasikan pada table 3.24. Tetapi apabila dilihat dari realisasinya dari tahun ke tahun selalu meningkat seperti ditabulasikan pada grafik 3.3. Tabel 3.24 Realisasi Penerimaan PNBP BPN-RI Tahun 2010-2013

Tahun

Target

Realisasi

%

2010

1.434.996.710.872 1.200.925.837.296 83,69

2011

1.540.328.409.432 1.300.176.186.028 84,41

2012

1.662.533.105.593 1.545.052.448.224 92,93

2013

1.535.028.788.707 1.851.076.730.987 120,59


Grafik 3.9 Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2010-2013

% Realisasi Penerimaan PNBP 120,00 92,93

120,59

90,00 83,69

84,41

60,00 30,00 0,00 2010

2011

2012

2013



BAB IV

PENUTUP BPN-RI melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan pertanahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPNRI Tahun 2013 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi BPN-RI yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2013.LAKIP 2013 ini menguraikan berbagai capaian sebagai wujud keberhasilan, di samping hambatan, kendala, dan masalah yang dihadapi hingga menyebabkan kegagalan dalam mencapai rencana strategis yang ditetapkan BPN-RI pada tahun 2013. Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam bingkai capaian Indikator

Kinerja Utama serta analisis kinerja BPN-RI berdasar

tujuan dan sasaran lima tahunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BPN-RI telah menyusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, hingga tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam program kerja dan kegiatan dalam kurun waktu 2010-2014. Selanjutnya, Renstra 2010-2014 dirumuskan dalam setiap tahun berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja BPN-RI berdasarkan RPJM bidang pertanahan yang berlaku.

Uraian hasil capaian kinerja selama periode 2013 pada umumnya dapat memenuhi target sesuai ketersediaan anggaran, meskipun pada beberapa kegiatan ternyata target lebih rendah dari rencana.Hal tersebut, yakni keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis merupakan resultan dari kinerja jajaran BPN-RI dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota, selain peran serta secara aktif masyarakat dan dunia usaha/korporat. Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja BPN-RI tahun mendatang: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 71

1. Penyelarasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

2. Konsistensi dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terhadap target yang tertera dalam dokumen rencana kerja dan anggaran;

3. Perencanaan kegiatan yang realistis, terkoordinasi, dan terintegrasi; terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak di luar jajaran BPN dalam kegiatan lintas-sektor sehingga sejak awal telah dapat dipastikan target yang diusulkan;

4. Pemanfaatan tenaga di luar struktur dalam pelaksanaan tugas teknis bila memungkinkan, misalnya “outsourcing” tenaga pengukuran bidang tanah bekerjasama dengan Surveyor Berlisensi demi peningkatan capaian target pengukuran bidang tanah dalam sertifikasi;

5. Komitmen secara sungguh-sungguh segenap personel jajaran BPN-RI dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan fisik, adminitrasi, dan keuangan yang didukung oleh pelaksana yang kredibel, kompeten, kapabel, dan memiliki kapasitas yang layak lagi konsekuen dan konsisten; dan

6. Setiap strategi yang dirumuskan telah dirinci berupa tahapan dan didukung semua sumberdaya yang diperlukan terangkum rencana aksi, penjadwalan, dan seterusnya yang merupakan peta jalan (roadmap) pencapaian target kinerja yang ditetapkan; serta

7. Pengungkapan secara memadai setiap hasil pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan agar memudahkan kepada berbagai pihak yang akan melakukan penilaian atas kinerja instansi, baik fisik maupun keuangan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPN-RI tahun 2013, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPN-RI. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan kinerja BPN-RI di tahun-tahun yang akan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 72

datang. Dari evaluasi terhadap LAKIP BPN-RI Tahun 2013 ini oleh institusi terkait, diharapkan masukan dan saran demi peningkatan kinerja jajaran BPN-RI dan tentulah BPN-RI siap melaksanakan.

Jakarta, 12 Maret 2014 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

