Ringkasan Eksekutif Strategi Distribusi Tenaga Dokter di Daerah ...

Ringkasan Eksekutif Strategi Distribusi Tenaga Dokter di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan, di Indonesia Kebijakan nasional tentang pemerataan akses pelayanan kesehatan perlu diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah disepakati. Telah lama diketahui, bahwa secara pasokan, tenaga kesehatan masih mengalami kekurangan, dan distribusinyapun masih tidak seimbang. Jenis tenaga kesehatan tertentu cenderung banyak diproduksi, tetapi jenis tenaga kesehatan lainnya angka produksinya masih rendah. Tenaga kesehatan cenderung untuk berkumpul pada daerah yang memiliki kapasitas ekonomi yang kuat dan padat penduduk. Sedangkan daerah yang kapasitas ekonomi rendah dan memiliki sedikit penduduk, kurang diminati. Terkait dengan sistem pembiayaan kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan merupakan syarat utama agar mekanisme pembiayaan kesehatan dapat berjalan dengan sempurna, sehingga akses terhadap pelayanan dapat meningkat baik dari sisi biaya maupun ketersediaan pelayanan. Stakeholder yang terkait dengan ketenagaan meliputi Kementrian Kesehatan, yang diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM), Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan Kementrian Kesehatan RI; Asosiasi Profesi, Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Dinas Kesehatan, dan Universitas serta Lembaga Konsumen yang mewakili masyarakat pengguna pelayanan kesehatan. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri yang saling melengkapi. Leading sector dalam isu distribusi tenaga kesehatan adalah BPPSDM, dalam hal ini adalah Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Pusrengunakes). Pusat ini menjadi lembaga yang sangat penting untuk mengelola tenaga kesehatan, baik yang berada di sektor publik maupun yang berada di sektor privat. Strategi yang dipergunakan untuk menjamin distribusi tenaga kesehatan adalah sistem kontrak berjangka dan pemberian insentif, baik yang berupa insentif material maupun insentif immaterial. Strategi yang dikembangkan oleh Pusrengunakes didukung oleh Biro Kepegawaian Kementrian Kesehatan dalam hal pembuatan regulasi sampai dengan deployment tenaga kesehatan yang berstatus sebagai pegawai negri sipil (PNS) atau pegawai tidak tetap (PTT). Biro Perencanaan Kementrian Kesehatan memberikan dukungan berupa penyediaan dana untuk kedua lembaga tersebut. Namun perlu ditambahkan peran dan fungsi Direktorat Bina Pelayanan Medik dan Direktorat Bina Kesehatan Masyarakat, dalam membuat kebijakan tentang distribusi tenaga kesehatan. Kedua direktorat tersebut memilik banyak organisasi pelayanan di lapangan yang menjadi tempat kerja tenaga kesehatan. Asosiasi Profesi merupakan wadah bagi tenaga kesehatan untuk menjaga kompetensi serta mengembangkan standar profesi. Asosiasi Rumah Sakit merupakan pengguna tenaga kesehatan, dan Asosiasi Dinas Kesehatan adalah regulator praktek tenaga kesehatan di lapangan. Asosiasi-asosiasi tersebut merupakan pihak yang berhubungan dengan pekerjaan tenaga kesehatan pasca-penempatan di daerah. Universitas merupakan lembaga yang memproduksi tenaga kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang mengamati kebijakan mengenai penempatan tenaga kesehatan di lapangan. 1

Lembaga konsumen merupakan lembaga terpenting yang mewakili masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang merasakan langsung dampak dari berbagai kebijakan, aturan, dan strategi pengelolaan tenaga kesehatan, sebagai konsumen. Kebijakan distribusi tenaga kesehatan yang dikembangkan oleh Kementrian Kesehatan, disambut dengan baik oleh berbagai stakeholder lainnya. Namun ada beberapa catatan yang menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Kebijakan mengenai dokter tidak tetap yang bekerja dalam jangka yang pendek tidak sejalan dengan program yang dikembangkan oleh asosiasi profesi, terutama yang berkaitan dengan continuing professional development. Dari sisi kesempatan kerja, keberadaan tenaga kesehatan dalam jangka yang pendek tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja secara efektif. Keanggotaan dalam asosiasi profesi juga memiliki limit waktu tertentu, sehingga jika kontrak kerja tidak sesuai dengan limit waktu tersebut, maka, tenaga kesehatan yang ditempatkan tidak dapat menjadi anggota asosiasi profesi daerah. Bagi asosiasi rumah sakit, kontinyuitas pelayanan adalah kunci sukses dalam pengembangan rumah sakit. Namun demikian, kontinyuitas akan mendapat tantangan jika tenaga kesehatan tidak dijamin keberadaannya di satu rumah sakit. Terlebih jika keberadaan tenaga kesehatan hanya dalam kurun waktu yang sangat pendek dan tidak ada fase over-lapping dengan penggantinya, maka kontinyuitas pelayanan menjadi tidak terjamin sama sekali. Bagi regulator, dalam hal ini Dinas Kesehatan, keberadaan dokter dalam jangka pendek dapat menyulitkan pendataan dan pengelolaan tenaga serta terjaminnya kontinyuitas pasokan tenaga kesehatan. Masyarakat pengguna jasa tenaga kesehatan sangat mementingkan ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan di daerah, terutama daerah yang kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Terdapat dua kebutuhan utama masyarakat terkait dengan pelayanan oleh tenaga kesehatan, yaitu: jumlah yang memadai dan kompetensi yang sesuai dengan area pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat pengguna jasa tenaga kesehatan tidak memiliki informasi mengenai kedua hal tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat berharap semua pihak yang terkait dengan kebijakan distribusi tenaga mempertimbangkan jumlah dan kompetensi tenaga dalam merencanakan penempatan tenaga kesehatan, terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan. Kebijakan mengenai distribusi tenaga kesehatan bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh sebab itu, setiap kebijakan perlu untuk ditinjau dampaknya di lapangan. Salah satu contoh adalah kebijakan mengenai kontrak jangka pendek. Kebijakan mengenai kontrak jangka pendek memiliki kelemahan yang berdampak pada berbagai asek pengelolaan tenaga kesehatan. Kelemahan ini juga dirasakan oleh berbagai pihak di lapangan. Kebijakan mengenai distribusi tenaga kesehatan penting untuk dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan terkini tentang sistem pembiayaan kesehatan. Kontinyuitas pasokan tenaga kesehatan dan jaminan kompetensi merupakan kata kunci untuk menyelenggarakan sistem pembiayaan kesehatan berbasis asuransi sosial, seperti yang akan diterapkan di Indonesia. Kementrian Kesehatan sebagai leading sector dalam pengembangan kebijakan ini diharapkan dapat berdialog dengan berbagai asosasi, badan-badan yang mengatur mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan, institusi pendidikan, dan 2

perwakilan masyarakat, yang memiliki kepentingan yang spesifik terkait dengan keberadaan tenaga kesehatan di lapangan.

3