Ysh. Anggota FORKOPIMDA Provinsi Jawa Tengah;. Ysh. Pimpinan dan
Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah ;. Ysh. Para Pejabat Eksekutif ; Wakil
Gubernur, ...
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Untuk Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Yth. Bp. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas ; Ysh. Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bangda Ysh. Anggota DPR RI, DPD RI Ysh. Sdr. Gubernur Jawa Tengah ; Ysh. Anggota FORKOPIMDA Provinsi Jawa Tengah; Ysh. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah ; Ysh. Para Pejabat Eksekutif ; Wakil Gubernur, KPT, KPTA, BPK, BPKP, Kepala BI Jawa Tengah Ysh. Direktur BUMN & BUMD se Jawa Tengah ; Ysh. Para Rektor PT Negeri & Swasta se Jawa Tengah ; Ysh. Bupati/Walikota se Jawa Tengah ; Ysh. Ketua DPRD Kab/Kota se Jawa Tengah ; Ysh. Kepala Bappeda se Jawa Tengah ; Ysh. Teman-teman LSM dan Ormas lainnya serta Undangan dan hadirin yang saya hormati, Assalammu’alaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
1
Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rakhmat-Nya lah kita semua masih diberi keselamatan dan kesehatan, sehingga dapat menghadiri acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 pada pagi hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah mengucapkan
terima
kasih
dan
menyambut
baik
diselenggarakannya acara Musrenbang ini, yang diikuti oleh Anggota
Legislatif
dan
para
pejabat
Eksekutif.
Dalam
Musrenbang ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dalam membahas dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diselaraskan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu Membangun Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Oleh karena itu Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ini menjadi momentum strategis untuk menentukan
arah
pembangunan,
tujuan
dan
sasaran
pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut. 2
Berdasarkan UU 32 tahun 2004 pasal 1, dapat dikatakan bahwa unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai bagian dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah barang tentu harus dilibatkan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen
baik
RKPD
setiap
tahunnya
maupun
dalam
penyusunan RPJMD 2013 – 2018 sekarang ini. Dengan dilibatkannya diharapkan
Dewan
dalam
memberikan
pembahasan
masukan
sejak
berupa
awal,
aspirasi
masyarakat/hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat yang didapat ketika melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah. Hadirin yang saya hormati. Dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah (UU 32 tahun 2004 pasal 150 huruf d ), pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus mendapat perhatian dari eksekutif yaitu untuk mencermati kembali masukan yang pernah kami sampaikan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan masih relevan, antara lain yaitu : 3
-
Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat utamanya dalam
upaya
peningkatan kualitas
sarana
prasarana
sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru, pelayanan Jamkesmas/Jamkesda, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan usaha. -
Percepatan pembangunan ruas tol Semarang – Solo, pembangunan irigasi dan embung serta peningkatan infrastruktur pendukung program sanitasi, air bersih dan penanganan persampahan
-
Pembangunan bidang sumber daya alam dan kelestarian lingkungan utamanya dalam meningkatkan upaya kontrol terhadap
usaha
pertambangan
yang
berpotensi
mengakibatkan kerusakan ekologis, pengendalian terhadap kegiatan industri yang merusak lingkungan, sebaran dan produksi luas Ruang Terbuka Hijau dan luasan hutan mangrove bagi perbaikan ekosistem di wilayah pesisir. -
Peningkatan kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah
melalui peningkatan tax rasio untuk mendukung PAD. -
Meningkatkan daya saing daerah, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memacu pencapaian target indikator makro (IPM, NTP dan NTN) pembangunan, 4
sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi lain khususnya di pulau Jawa. Hadirin yang berbahagia, Pelaksanaan Musrenbang
RPJMD
2013-2018
yang
diprakarsai oleh eksekutif ini tentu saja diharapkan mampu mewujudkan kesamaan pandang dan pemahaman terkait kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah 5 tahun kedepan
serta
menjadi
komitmen
bersama
dalam
mengimplementasikan perencanaan pembangunan tersebut dengan
tetap
memperhatikan
sinergitas
perencanaan
pembangunan di tingkat nasional dan kabupaten/kota. Isu
strategis
pengurangan
pembangunan
kemiskinan,
Jawa
pengurangan
Tengah
yaitu
pengangguran,
pembangunan infrastruktur, perwujudan kedaulatan pangan dan kedaulatan
energi
serta
Tata
kelola
pemerintahan,
demokratisasi dan kondusivitas wilayah. Berangkat dari isu strategis tersebut, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang perlu saya sampaikan dalam Musrenbang RPJMD 2013-2018 dalam rangka menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari adalah : 1. Mengurangi
tingkat
kemiskinan,
dengan
berupaya
mengurangi beban biaya hidup dan fasilitasi peningkatan 5
pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin utamanya pada wilayah-wilayah dengan kemiskinan tinggi melalui peningkatan
cakupan
pemenuhan
kebutuhan
dasar
masyarakat (pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi termasuk meningkatkan peran dunia usaha melalui pemberdayaan program CSR). 2. Mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global ke depan diperlukan peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai
dengan
permintaan
pasar
tenaga
kerja,
meningkatkan realisasi investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk membuka lapangan usaha serta fasilitasi pengembangan wirausaha baru. 3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan diperlukan pembangunan integratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibiltas wilayah serta modernisasi sarana dan sistem transportasi
dengan
mengintegrasikan
konsep
ramah
6
lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan serta upaya penanggulangan bencana. 4. Kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan upaya konstruktif pangan,
melalui
penataan
pengembangan
sumber-sumber
kearifan
pangan
produksi
lokal
serta
kebijakan yang berpihak pada produsen pangan kecil. 5. Kedaulatan mengatasi
Energi
diperlukan
ketergantungan
upaya
terhadap
rintisan sumber
untuk energi
konvensional yang semakin langka yang sinergis dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan energi
alternatif
berbasis
sumber
daya
lokal
dan
pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan teknologi sederhana, ekonomis dan tepat guna. 6. Tata
kelola
pemerintahan,
demokratisasi
dan
kondusivitas daerah, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pelaksanaan
peran
serta
pembangunan,
masyarakat serta
dalam
pelestarian
setiap dan
pengembangan seni budaya daerah. 7. Iklim Politik yang kondusif harus senantiasa dijaga oleh semua pihak. 7
Untuk mencapai itu semua tentunya diperlukan fokus yang jelas, terarah dan terukur dalam perencanaan, pelaksanaan serta tahapan evaluasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,
juga
harus
memperhatikan
kesinambungan dengan dokumen-dokumen pembangunan daerah lainnya seperti RAD MDG’s, Pangan dan Gizi, serta Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Hadirin yang saya hormati, Demikianlah
yang
dapat
saya
sampaikan
pada
kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kiranya Musrenbang RPJMD 2013-2018 ini berguna untuk pengabdian kita bersama kepada nusa, bangsa dan negara tercinta pada umumnya dan Jawa Tengah khususnya. Wassalamu’alaikum wr.wb. Semarang, 12 Nopember 2013 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Plt. Ketua,
Drs. RUKMA SETYA BUDI, MM
8
