Sub Bagian SDM Hukum Humas | BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat ...
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan ...
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perda Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2011 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abstrak : bahwa
informasi
administrasi
kependudukan
memiliki
nilai
strategis
bagi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta Peraturan Daerah Tingkat II Majene Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majene dipandang sudah tidak sistem lagi dengan perlembagaan administrasi kependudukan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dipandang perlu diganti dan disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 31 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Kepres No. 88 Tahun 2004; Perpres No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Permendagri No. 35 A Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006. Perda Kabupaten Majene ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut. 1. Ketentuan Hukum 2. Hak dan Kewajiban Penduduk 3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene 4. Pendaftaran Penduduk 5. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 6. Pindah Datang Antar Negara 7. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 8. Penerbitan Dokumen Bagi Petugas Khusus 9. Penyimpangan Data Petugas Rahasia dan Pengembalian Serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk 10. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mau Mendaftar 11. Pencatatan Kelahiran Sub Bagian SDM Hukum Humas | BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat
12. Perkawinan 13. Pembatalan Perkawinan 14. Pencatatan Perceraian 15. Pencatatan Pembatalan Perceraian 16. Kematian 17. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak 18. Pencatatan Perubahan Nama 19. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing 20. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 21. Data dan Dokumen Kependudukan 22. Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP 23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 24. Ketentuan Penutup
Catatan
:
1.
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 20 September 2011.
2. Mengundangkan dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Majene, agar setiap orang mengetahuinya.
Sub Bagian SDM Hukum Humas | BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat
