15 Mar 2013 ... berdasarkan GaJi Dasar Tenaga Ahli .yang mengacu pada standar kebutuhan
hidup Layak ... perhitungan Harga Perkiradn Sendiri (HPS). 3.
(t4
TIEI{TERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepacla Yth: Para I'ejabat Eselon
I
.
di Lingkungan Kementerian Pekedaan Umum
di JAKARTA
SURAT EDARA!T No 03 lsElvrlzo'3 TEITTANG
BHYA LAI{GSUIVG PERSONIL / REMUI{ERASI DAL/IM PERIIITULGAil ITARGA PERXTRAAI{ SE[DrRr (rrPsl JASA KOIITSULTAITSI DI LII{(}KT'ITGAIV KEMEIir TERIAIT PEKTR^'AAIT UMUM
PEDODTAIT BESARAIT
I.
UMUM
Peran Perusahaan .la$a Konsrrltansi Nasiorral dipandang cukup strategis dalam upa.ya meningkalknn dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. I)alam rangka pcmbinaan untuk mendorong terwujudnya peningkntnn prolbsionnlisme Tenaga Ahli dan pemsahaan Jasa Konsultansi yang trcnla.yn saing dan ntemberi apresiasi yang layak maka dipandang perlu menclnpknn pxrrlontan l]csartrn Biaya Langsung Personil dalam penyusunan I larga lbrkiruan Scndiri (HPS)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk peke{uun .lnsa Konsultansi cli lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Biaya Langsurrg I'erronil/llenrunerasi tenaga ahli merupakan komponen utama dalam pen.yusunan HI'S/FIAB, namun sampai saat ini masih belum ada standar besnnrn gn.ii dasnr tenngn nhli dan besaran biaya langsung personil yang rucmfidai. Retnunerasi yang memadai diharapkan dapat menarik dnn mernperlnhnnknn lennga ahli .yang qualified.
u.
PDI|ODNflAII
1.
tsin.ya l-*rngsung I'r:rsonil/Rcmuncrnsi 'lbnngn dikeluarkan untuk mcmbiayai tcnag,a attli,
nhfi aclalah biaya
yang
2. Besaran Biaya Langsung Personil/Reluulrerasi Tenaga AhU dihitung berdasarkan GaJi Dasar Tenaga Ahli .yang mengacu pada standar 3. 4. 5.
kebutuhan hidup Layak (KHL) dan adil. Gaji Dasar adalah gaji terendah yang seharusnya diperoleh Tenaga Ahli Jasa Konsultansi. Indeks Biaya l,angsung Personil Per Frovinsi adelah koefisien ya:r:g mencerminkan disparitas harga antar Provinsi. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
DASAR PEMBTIVTUKAII
l.
Unclang-Undang Republik Indonesia Nomor lfl'l'ahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (kmbaran Negara Republik lnclonr:sia 1'ahun 1999 Nomor' 54, Tambahan kmbaran Negara Republik lndont:sia Nontor 3833); '). Peral.uran Pemerintah Republik Indonesia Norhor 2li'l'ahttn 2O0O tenlnng tJsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lcmbnran Negara Republik lrrrlonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan k:ml)ar{rn Negnra ttepublik Ind
