surat edaran menteri pekerjaan umum - Inkindo DKI Jakarta
Recommend Documents
22 Jul 2013 ... Tempat. sUEAT EDARAN. NOMOR ; 07 /sE/M/aois. TENTANG. PEDOMAN
PENYIAPAN PENGELOLA DAN PENGHUNI RUMAH sUsUN sEwA.
BAHASA INGGRIS. PIMPINAN INSTANSI. DALAM BAHASA INGGRIS. NAMA
INSTANSI PIMPINAN INSTANSI. Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian
PU.
20 Sep 2013 ... untuk mengikuti pendidikan melalui jalur Tugas Belajar untuk jenjang ...
sebagaimana tersebut dalam lampiran surat edaran ini, agar segera ...
www.hukumonline.com. SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM
NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR. NEGARA DAN
REFORMASI ...
peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 30/prt/m/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
6 Apr 2015 ... C. Pegawai di lingkungan Balai/Satuan Kerja; dan. D. Satuan Tugas ...... dicatat
dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan.
6 Des 2012 ... memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar.
Biasa atau .... MENGESAHKAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB.
1 Nov 2013 ... unit kerja Saudara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan ... 5) fotokopi
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/DP3 dalam 2 (dua).
A. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana.
Kegiatan/Tim Peneliti ... Kuitansi pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (
PP Nomor 7. Tahun 1995 tentang .... NIP………… Contoh Daftar Honorarium ...
Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, ...
Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam
jaringan ...
NOMOR : 19/PRT/M/2010. TENTANG. PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA
PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN. PAJAK-PAJAK DALAM PELAKSANAAN ...
23 Sep 2013 ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05I2007 tentang Bagan. Akun
Standar;. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 ...
Fasilitasi Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan BarangIJasa Pemerintah. SURAT
EDARAN. Nomor : 3/SE/D. 3/20 1 1. Menindaklanjuti kesepakatan hasil Rapat ...
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2006 tentang. Perizinan Perwakilan
..... Diundangkan di Jakarta pada tanggal. MENTERI ... 2. Alamat dan Telepon.
2.1. di Negara Asal. : 2.2. di Indonesia. : No.Telp : ………….. 3. Bidang Usaha.
d. koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama
luar negeri; ... f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
8 Mar 2013 ... RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN. Rekening ...
Penelitian Proposal usulan hibah (8 orng x 6 hari). 48 oh .... Pegawai di
lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. : X Baru.
Menurunkan Angka Kematian Anak. 5. Meningkatkan ... sembilan tahun
pendidikan dasar. 6. Angka melek huruf usia 15-24 tahun ... sex beresiko tinggi.
3.
SMPN 178. Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta. 093131200257. 258 Ismun
Nurkamiden. SMPN 164 Jakarta. Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta.
093131200258.
melaksanakan tugas belajar, dengan ini disampaikan hal-hal, sebagai berikut. i.
Tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ...
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV. SATUAN ... umum
prakualifikasi paket-paket pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract)
.
5.3 Penyelidikan dan pengambilan contoh tanah dan batuan untuk .... batuan
sedimen atau batuan beku yang telah mengalami perubahan akibat tekanan dan
.
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden. Republik Indonesia
Nomor 54 ..... CONTOH BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN . ..... d).
lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing)
...
7 Nov 2012 ... Kompetisi Matematika SMA Provinsi DKI Jakarta Ke-27 Tahun
2012_____________. Halaman 0 dari 8 ... jawab terhadap upaya
pengembangan sumber daya manusia. ... Kelas X : Materi pembelajaran
semester 1 kelas X dan materi SMP. Kelas XI .
29 Mar 2012 ... BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA ... 2.3 Peruntukan Gedung Olahraga . ....
seperti tenis, bola basket, bola voli, dan buku tangkis, dengan ...
surat edaran menteri pekerjaan umum - Inkindo DKI Jakarta
15 Mar 2013 ... berdasarkan GaJi Dasar Tenaga Ahli .yang mengacu pada standar kebutuhan
hidup Layak ... perhitungan Harga Perkiradn Sendiri (HPS). 3.
(t4
TIEI{TERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepacla Yth: Para I'ejabat Eselon
I
.
di Lingkungan Kementerian Pekedaan Umum
di JAKARTA
SURAT EDARA!T No 03 lsElvrlzo'3 TEITTANG
BHYA LAI{GSUIVG PERSONIL / REMUI{ERASI DAL/IM PERIIITULGAil ITARGA PERXTRAAI{ SE[DrRr (rrPsl JASA KOIITSULTAITSI DI LII{(}KT'ITGAIV KEMEIir TERIAIT PEKTR^'AAIT UMUM
PEDODTAIT BESARAIT
I.
UMUM
Peran Perusahaan .la$a Konsrrltansi Nasiorral dipandang cukup strategis dalam upa.ya meningkalknn dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. I)alam rangka pcmbinaan untuk mendorong terwujudnya peningkntnn prolbsionnlisme Tenaga Ahli dan pemsahaan Jasa Konsultansi yang trcnla.yn saing dan ntemberi apresiasi yang layak maka dipandang perlu menclnpknn pxrrlontan l]csartrn Biaya Langsung Personil dalam penyusunan I larga lbrkiruan Scndiri (HPS)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk peke{uun .lnsa Konsultansi cli lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Biaya Langsurrg I'erronil/llenrunerasi tenaga ahli merupakan komponen utama dalam pen.yusunan HI'S/FIAB, namun sampai saat ini masih belum ada standar besnnrn gn.ii dasnr tenngn nhli dan besaran biaya langsung personil yang rucmfidai. Retnunerasi yang memadai diharapkan dapat menarik dnn mernperlnhnnknn lennga ahli .yang qualified.
u.
PDI|ODNflAII
1.
tsin.ya l-*rngsung I'r:rsonil/Rcmuncrnsi 'lbnngn dikeluarkan untuk mcmbiayai tcnag,a attli,
nhfi aclalah biaya
yang
2. Besaran Biaya Langsung Personil/Reluulrerasi Tenaga AhU dihitung berdasarkan GaJi Dasar Tenaga Ahli .yang mengacu pada standar 3. 4. 5.
kebutuhan hidup Layak (KHL) dan adil. Gaji Dasar adalah gaji terendah yang seharusnya diperoleh Tenaga Ahli Jasa Konsultansi. Indeks Biaya l,angsung Personil Per Frovinsi adelah koefisien ya:r:g mencerminkan disparitas harga antar Provinsi. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
DASAR PEMBTIVTUKAII
l.
Unclang-Undang Republik Indonesia Nomor lfl'l'ahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (kmbaran Negara Republik lnclonr:sia 1'ahun 1999 Nomor' 54, Tambahan kmbaran Negara Republik lndont:sia Nontor 3833); '). Peral.uran Pemerintah Republik Indonesia Norhor 2li'l'ahttn 2O0O tenlnng tJsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lcmbnran Negara Republik lrrrlonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan k:ml)ar{rn Negnra ttepublik Ind
