Surat Perjanjian Kerja Sama Terkait Program Pemagangan ...

(Tipe Pengawasan Asosiasi)

Surat Perjanjian Kerja Sama Terkait Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing (Contoh) …. dari negara…. (selanjutnya disebut Lembaga Pengirim) dan …. dari negara Jepang (selanjutnya disebut Asosiasi Pengawas) sepakat untuk menandatangi perjanjian kesepahaman mengikuti perundangan kedua negara, sebagaimana yang tertulis di bawah ini, terkait dengan program pemagangan keterampilan orang asing (selanjutnya disebut Program Pemagangan Keterampilan) tentang peserta pemagangan yang dikirim oleh lembaga pengirim, dan pelaksanaannya oleh asosiasi pengawas & perusahaan dsb (selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana) yang menerima peserta pemagangan.

Bab 1. Peraturan Umum Pasal 1

Tujuan Program pemagangan keterampilan ini bertujuan untuk melaksanakan alih keterampilan

dsb,

dan

pembinaan

SDM

yang

berkontribusi

dalam

pengembangan industri di negara …., meningkatkan saling pengertian dan persahabatan kedua negara, dengan cara mengajarkan keterampilan, teknologi ataupun pengetahuan (selanjutnya disebut keterampilan dsb) yang dimiliki oleh industri negara Jepang kepada peserta pemagangan, dengan mengacu pada perundangan negara Jepang.

Bab 2. Kerangka Dasar Program Pemagangan Keterampilan Pasal 2 1.

Jangka Waktu Tinggal di Jepang Jangka waktu tinggal di Jepang dibedakan menurut jangka waktu dari izin tinggal : “Pemagangan no.1” ditetapkan

menurut

dan izin tinggal “Pemagangan no.2” yang

Undang-Undang

Pengawasan

Keimigrasian

dan

Pengungsian (selanjutnya disebut peraturan “Peraturan Keimigrasian”) . 2.

Jangka waktu tinggal untuk “Pemagangan no 1” adalah jangka waktu yang tidak melebihi 1 tahun untuk setiap peserta pemagangan.

3.

Jangka waktu tinggal untuk “Pemagangan no 2” bila digabung dengan “Pemagangan no.1”, maksimal menjadi 3 tahun, dengan syarat ; adanya

1

persetujuan antara peserta pemagangan itu sendiri, lembaga tempat peserta pemagangan terdaftar, lembaga pengirim dari negara …., asosiasi pengawas serta lembaga pelaksana, dan mendapatkan izin dari kantor imigrasi daerah setelah mengajukan permohonan perubahan izin tinggal untuk “Pemagangan no.2” atau permohonan perpanjangan izin tinggal setelah itu.

Pasal 3 1.

Kursus, Kursus di Luar Negeri atau Kursus Eksternal Berdasarkan peraturan UU keimigrasian, kursus yang di ikuti oleh peserta pemagangan pada awal tiba di Jepang dilaksanakan oleh asosiasi pengawas dengan mematuhi UU terkait.

2.

Total waktu dalam kursus adalah minimal 1/6 dari jangka waktu tinggal “Pemagangan no.1”. Kecuali kursus sudah dilaksanakan di luar Jepang (negara …. ) oleh asosiasi pengawas, atau kursus eksternal yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan / instansi publik dari negara …. , memenuhi persyaratan di pasal berikut dan telah dilaksanakan minimal 160 jam atau minimal sebulan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum peserta pemagangan tiba di Jepang, dalam hal ini, total waktu kursus diperbolehkan menjadi minimal 1/12 dari jangka waktu tinggal di Jepang.

3.

Kursus di luar Jepang (negara ….) atau kursus eksternal di negara ..... harus dalam bentuk pelajaran di dalam kelas (termasuk peninjauan) yang meliputi ; pengetahuan bahasa Jepang, wawasan umum mengenai kehidupan di Jepang, serta hal-hal yang diperlukan dalam memperlancar penguasaan keterampilan di Jepang.

Pasal 4 1.

Pemagangan Keterampilan Pemagangan

keterampilan

yang

terkait

dengan

“Pemagangan

no.1”

dilaksanakan secara layak setelah menyelesaikan kursus, sesuai dengan rencana pemagangan keterampilan yang dibuat oleh asosiasi pengawas, dengan berdasarkan kontrak kerja antara peserta pemagangan dan lembaga pelaksana. 2.

Pemagangan keterampilan terkait dengan “Pemagangan no 2” dilaksanakan secara layak di lembaga pelaksana yang sama dan bidang keterampilan yang sama dengan “Pemagangan no.1”, sesuai dengan rencana pemagangan keterampilan yang dibuat oleh asosiasi pengawas atau lembaga pelaksana,

2

dengan berdasarkan kontrak kerja antara peserta pemagangan dan lembaga pelaksana. 3.

Pemagangan keterampilan dilaksanakan

di bawah tanggung jawab dan

pengawasan dari asosiasi pengawas, dengan pembagian tugas yang jelas antara asosiasi pengawas dan lembaga pelaksana.

Pasal 5 1.

Pembimbing Pemagangan dan Pembimbing Kehidupan Lembaga pelaksana menempatkan pembimbing pemagangan sebagai staf tetap yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun dibidang keterampilan dsb yang akan dipelajari oleh peserta pemagangan, dan menempatkan pembimbing kehidupan yang memberikan pengarahan mengenai kehidupan sehari-hari kepada peserta pemagangan.

2.

Asosiasi pengawas berupaya untuk membina pembimbing pemagangan dan pembimbing kehidupan agar mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat di lembaga pelaksana magang.

Pasal 6

Persyaratan Peserta Pemagangan Calon peserta pemagangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Sedang bekerja atau memiliki pengalaman kerja di negara …. pada bidang keterampilan yang akan dipelajari di Jepang. (2) Setelah menyelesaikan pemagangan keterampilan di Jepang dan kembali ke negara asalnya, mempunyai rencana untuk bekerja pada bidang yang memerlukan keterampilan dsb yang telah dipelajari di Jepang. (3) Mendapat rekomendasi dari instansi pemerintah, instansi pemda, atau instansi yang berafiliasi dengan instansi instansi tsb di negara ..... , untuk mempelajari keterampilan dsb di negara Jepang. (4) Memahami sistem program pemagangan keterampilan dan memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari keterampilan tersebut. (5) Berusia lebih dari 18 tahun. (6) Pada prinsipnya, tidak pernah mengikuti pelatihan dan pemagangan keterampilan di Jepang sebelumnya. (7) Memiliki dasar-dasar pengetahuan untuk mempelajari bahasa Jepang yang diperlukan dalam pemagangan.

3

Bab 3. Mediator Bursa Kerja dan sebagainya Pasal 7

Mediator Bursa Kerja Melalui Kerja Sama antara Lembaga Pengirim dan Asosiasi pengawas.

1.

Lembaga pengirim dan asosiasi pengawas yang beraliansi demi kelancaran pelaksanaan pemagangan dengan memenuhi perundang-undangan ke dua negara, melaksanakan kerjasama yang diperlukan dan menunaikan kewajiban serta peranan dalam usaha memperkenalkan bursa kerja ini, dari pasal berikut hingga pasal 12, dimulai dari rekrutmen orang-orang yang ingin menjadi peserta pemagangan (selanjutnya disebut “Calon Peserta Pemagangan”), seleksi calon peserta pemagangan (pencari kerja), mempersiapkan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), memberikan informasi & konsultasi terhadap calon peserta pemagangan (pencari kerja) dan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), mempertemukan yang sesuai antara calon peserta pemagangan (pencari kerja) dan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), dan sebagainya sampai terjadi pengikatan kontrak kerja.

Pasal 8

Fungsi dan Kewajiban Lembaga Pengirim dan Asosiasi Pengawas sebagai Mediator Bursa Kerja.

1.

Lembaga pengirim mengemban fungsi dan kewajiban sebagai berikut : (1) Menerima permohonan lamaran kerja dan merekrut calon peserta pemagangan (pencari kerja). (2) Menyeleksi calon peserta pemagangan (pencari kerja) yang memenuhi persyaratan pasal 6 dan mengatur manajemen daftar nama calon peserta pemagangan (pencari kerja) yang telah diseleksi. (3) Mengirimkan daftar nama pencari kerja no.(2) kepada asosiasi pengawas dan memberikan informasi lainnya kepada asosiasi pengawas. (4) Memberikan penjelasan rinci mengenai program pemagangan keterampilan berdasarkan surat kesepakatan ini, dan memberikan layanan konsultasi kepada calon peserta pemagangan (pencari kerja). (5) Memberikan informasi terkait dengan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), dan persyaratan rekrut seperti kondisi kerja dsb yang diminta oleh lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), kepada calon peserta pemagangan (pencari

4

kerja) sampai dipahami betul, dan mengatur manajemen informasi pencarian tenaga kerja ini. (6) Melakukan penanganan yang tepat agar dapat tercapai kecocokan antara calon peserta pemagangan (pencari kerja) dan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja) dengan metode yang disepakati atas dasar diskusi dan konsultasi dengan asosiasi pengawas. (7) Mencari tahu hasil kecocokan calon peserta pemagangan (pencari kerja). 2.

Asosiasi pengawas mengemban fungsi dan kewajiban sebagai berikut : (1) Merekrut lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja) dan menerima permohonan pencarian tenaga kerja. (2) Memastikan dan mengonfirmasikan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), serta mengatur manajemen daftar nama pencari tenaga kerja. (3) Mengirimkan daftar pencari tenaga kerja di no.2 kepada lembaga pengirim serta memberikan informasi lain kepada lembaga pengirim. (4) Memberikan penjelasan rinci mengenai pemagangan berdasarkan surat kesepakatan ini, dan memberikan layanan konsultasi kepada lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja). (5) Memberikan daftar nama pencari kerja terkait dengan calon peserta pemagangan (pencari kerja) kepada lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja) dan mengatur manajemen daftar nama pencari kerja. (6) Melakukan penanganan yang tepat agar dapat tercapai kecocokan antara calon peserta pemagangan (pencari kerja) dan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja) dengan metode yang disepakati atas dasar diskusi dan konsultasi dengan lembaga pengirim. (7) Mengetahui hasil perekrutan oleh lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja).

Pasal 9

Dukungan Lembaga pengirim dan Asosiasi pengawas Lembaga pengirim dan asosiasi pengawas melakukan penanganan yang tepat atas dasar diskusi dan konsultasi mengenai dukungan yang diperlukan agar dapat terjadi kesepakatan dan pengikatan kontrak kerja secara lancar antara lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja) dengan calon peserta pemagangan (pencari kerja).

Pasal 10

Persetujuan dari Pencari Kerja dan Pencari Tenaga Kerja 5

Lembaga pengirim dan asosiasi pengawas sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari calon peserta pemagangan (pencari kerja) dan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja) terkait dengan kerja sama sebagai mediator bursa kerja ini.

Pasal 11

Menjaga Kerahasiaan Lembaga pengirim dan asosiasi pengawas wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang didapatkan dari ketentuan bab ini, mengatur manajemennya secara benar, dan hanya menggunakannya untuk keperluan sebagai mediator bursa kerja dalam kerja sama ini.

Pasal 12

Pembagian Tanggungan Biaya sebagai Mediator Bursa Kerja (1) Penanggung biaya dan pembagian persentase tanggungan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama antara lembaga pengirim dan asosiasi pengawas sebagai mediator bursa kerja (selanjutnya disebut “Biaya mediator bursa kerja”) ditentukan melalui diskusi kedua belah pihak berdasarkan fungsi dan kewajiban yang ditetapkan bab ini. (2) Biaya mediator bursa kerja yang tertera di ayat sebelum ini, diperhitungkan dalam akuntansi tersendiri dan dibedakan secara jelas untuk biaya pengawasan pengiriman pada pasal 23, biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman di pasal 24, serta biaya pengawasan penerimaan pada pasal 25. (3) Biaya yang menjadi tanggungan asosiasi pengawas berdasarkan ayat 1 tidak boleh ditagih kepada calon peserta pemagangan (pencari kerja) dan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja). Ayat (3) Dalam hal Asosiasi pengawas Melakukan Penagihan Biaya Aktual Bursa Kerja. (3) Biaya yang menjadi tanggungan asosiasi pengawas berdasarkan ayat 1 tidak boleh ditagih kepada calon peserta pemagangan (pencari kerja) dan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja). Tetapi tidak ada larangan untuk penarikan biaya aktual dari asosiasi pengawas kepada lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), sepanjang masih dalam batasan tabel biaya administrasi terkait perkenalan bursa kerja yang diajukan asosiasi pengawas kepada Menteri Kesehatan & Kesejahteraan & Ketenagakerjaan Jepang.

6

Pasal 13

Penentuan Peserta pemagangan Calon peserta pemagangan (pencari kerja) akan resmi menjadi peserta pemagangan setelah melalui tahap perkenalan bursa kerja yang ditetapkan dalam bab ini, dan mengikat kontrak dengan lembaga pelaksana (pencari tenaga kerja), serta menyelesaikan proses keimigrasian untuk masuk ke Jepang.

Bab 4. Fasilitas dsb Untuk Peserta Pemagangan Pasal 14

1. Fasilitas Untuk Peserta Pemagangan Fasilitas selama masa kursus adalah sebagai berikut : (1) Selama masa kursus pada awal tiba di Jepang, asosiasi pengawas akan membayar tunjangan kursus secara langsung kepada peserta pemagangan, sebagai biaya hidup yang setaraf dengan standar kehidupan orang Jepang, setiap bulan pada tgl yang ditentukan. Jumlah tunjangan kursus ini per bulan adalah …. Yen per-orang (termasuk biaya makan …. Yen), dan dalam hal pembayaran secara tunai diperlukan tanda terima / tanda tangan dari peserta pemagangan sendiri. Apabila ada biaya transportasi di Jepang untuk mengikuti kursus ini, maka akan diberikan biaya aktual di luar tunjangan kursus. (2) Fasilitas pemondokan untuk peserta pemagangan selama masa kursus disediakan secara gratis oleh asosiasi pengawas. Dan fasilitas pemondokan tersebut harus sudah dilengkapi dengan sarana yang di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. (3) Kursus tidak boleh lebih dari 40 jam dalam 1 minggu dan tidak dilaksanakan diluar jam kursus atau hari kursus yang telah ditetapkan. (4) Asosiasi

pengawas

harus

mempersiapkan

jaminan

untuk

peserta

pemagangan dalam hal terjadi kematian, kecelakaan, sakit, dsb selama masa kursus, dengan cara masuk asuransi kecelakaan swasta seperti asuransi umum peserta pemagangan orang asing dsb.

2. Fasilitas Selama Masa Pemagangan Keterampilan (tidak termasuk masa kursus. Selanjutnya sama dengan ayat di bawah ini) adalah sebagai berikut. (1) Setelah kursus selesai, peserta pemagangan melaksanakan aktivitas magang berdasarkan kontrak kerja dengan lembaga pelaksana. Kontrak kerja

7

tersebut dibuat sebagai prosedur untuk masuk ke negara Jepang, dan mulai efektif berlaku setelah kursus selesai. Selain itu, surat persyaratan dan ketentuan kerja yang diberikan kepada peserta pemagangan pada saat pengikatan kontrak kerja, diterjemahkan ke bahasa negeri asal peserta pemagangan. (2) Lembaga pelaksana membayarkan seluruh jumlah upah secara langsung kepada peserta pemagangan pada tanggal tertentu setiap bulan. Tetapi jumlah upah ini boleh dipotong dalam batasan tertentu untuk pajak dan asuransi sosial yang ditetapkan UU, serta pemotongan lainnya apabila tercantum dalam perjanjian kontrak. Jumlah pemotongan yang tertulis di surat kontrak tersebut tidak boleh melebihi jumlah biaya aktualnya. Pada saat lembaga pelaksana membayar upah, apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka di samping memberikan rincian pembayaran upah, juga perlu mendapatkan tanda tangan atau bukti penerimaan di buku penghitungan upah dari peserta pemagangan.

Sementara apabila

pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening, maka harus mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan, mencantumkannya di surat perjanjian kontrak, dan memberikan rincian pembayaran upah. Apabila terdapat biaya transportasi di Jepang selama masa pemagangan keterampilan maka akan diberikan tunjangan untuk biaya transportasi dsb yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana. (3) Fasilitas pemondokan untuk peserta pemagangan selama masa pemagangan disediakan oleh asosiasi pengawas atau lembaga pelaksana, baik dengan dikenakan biaya ataupun secara gratis. (4) Jam kerja yang ditetapkan dalam masa pemagangan pada prinsipnya 40 jam/minggu, dan tidak melampaui 8 jam/hari , tidak termasuk jam istirahat. Tetapi apabila tercantum dalam perjanjian kerja, maka lembaga pelaksana dapat mempekerjakan peserta pemagangan diluar jam kerja ataupun pada hari libur dalam batasan tersebut tadi, dengan sejumlah persentase upah tambahan. Namun walaupun mempekerjakan diluar jam kerja, atau pada hari libur atau pada malam hari, lembaga pelaksana perlu memperhatikan agar

peserta

pemagangan

mempertimbangkan

tujuan

tidak

bekerja

dari

program

terlampau

lama

pemagangan

ini,

8

dengan serta

mempersiapkan suatu sistem yang memungkinkan bimbingan terhadap peserta pemagangan.

Pasal 15

Larangan Terhadap Pemungutan Uang Jaminan dan Sebagainya (1) Lembaga pengirim, asosiasi pengawas atau lembaga pelaksana (selanjutnya di dalam pasal ini disebut “Lembaga pengirim dsb”) dilarang memungut uang jaminan dari keluarga langsung atau kerabat yang tinggal bersama atau orang yang memiliki hubungan dekat dalam kehidupan sosial peserta pemagangan (selanjutnya dalam pasal ini disebut “Peserta pemagangan dsb”), yang terkait dengan pelaksanaan magang di Jepang yang di ikuti oleh peserta pemagangan yang bersangkutan. (2) Lembaga

pengirim

dsb

tidak

diperbolehkan

untuk

merencanakan

pengawasan terhadap uang dan aset lainnya dari peserta pemagangan dsb, dengan menyimpannya sampai pemagangan selesai dengan alasan apapun terkait dengan pemagangan di Jepang yang diikuti oleh peserta pemagangan. (3) Lembaga pengirim dsb tidak diperbolehkan mengikat perjanjian dengan peserta pemagangan dsb, mengenai ketetapan sanksi keuangan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja atau mengikat perjanjian yang merencanakan pemindahan uang atau aset lainnya.

Juga

tidak

diperbolehkan merencanakan pengikatan perjanjian tersebut sampai pemagangan selesai,

Pasal 16

Penghentian Pemagangan Keterampilan Dalam hal terjadi tindakan dalam salah satu ketegori di bawah ini, lembaga pengirim, asosiasi pengawas, dan lembaga pelaksana akan melakukan pembicaraan setelah mendengarkan situasi kondisi dari peserta pemagangan itu sendiri.

Pemagangan orang yang bersangkutan dapat dihentikan dan

dipulangkan ke negara asalnya. (1) Apabila melanggar pasal 6. (2) Apabila melanggar pasal 20 no 4. (3) Apabila ia harus bertanggung jawab dalam hal tertentu, sehingga tidak dapat meneruskan atau tidak layak melakukan pemagangan.

Pasal 17

Kepulangan Sementara dari Peserta pemagangan 9

Kepulangan sementara peserta pemagangan ke negara asalnya selama masa “pemagangan no 1” atau “pemagangan no 2” dapat dilakukan selama …… hari apabila mendapat persetujuan dari asosiasi pengawas dan lembaga pelaksana, serta berdasarkan prosedur untuk izin spesial masuk kembali (special re-entry permit) (atau jika kantor Imigrasi Jepang memberi izin masuk kembali ke Jepang). Penanggung biayanya di tentukan atas dasar pembicaraan antara peserta pemagangan, lembaga pengirim, asosiasi pengawas atau lembaga pelaksana, dengan mempertimbangkan alasan kepulangan sementara ke negara asal tsb.

Bab 5. Fungsi, Kewajiban dsb dari Lembaga Pengirim dan Asosiasi Pengawas. Pasal 18

Fungsi dan Kewajiban Lembaga Pengirim. Selain ketentuan dalam setiap pasal pada kesepakatan ini, lembaga pengirim juga mengemban fungsi dan kewajiban sebagai berikut; (1) Menempatkan petugas untuk bidang administrasi dan komunikasi terkait dengan pemagangan. (2) Melaksanakan prosedur hukum terhadap pemerintah di negaranya mengenai keberangkatan dan keberadaan peserta pemagangan di Jepang. (3) Menyeleksi peserta pemagangan yang ditentukan pada bab 3. (4) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum pemberangkatan (termasuk pemeriksaan kesehatan gigi) serta melaporkan hasil pemeriksaan tsb kepada asosiasi pengawas. (5) Melaksanakan dan mendukung kursus dsb yang diminta, melaksanakan orientasi sebelum pemberangkatan berdasarkan pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. (6) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk masuk ke Jepang serta untuk prosedur izin tinggal di Jepang. (7) Mengatur koordinasi dengan asosiasi pengawas serta pekerjaan lainnya yang diperlukan dalam memperlancar pelaksanaan pemagangan.

Pasal 19

Fungsi dan Kewajiban Asosiasi Pengawas Selain ketentuan dalam setiap pasal pada kesepakatan ini, asosiasi pengawas mengemban fungsi dan kewajiban sebagai berikut;

10

(1) Penempatan petugas di bidang administrasi dan komunikasi terkait dengan pemagangan. (2) Melaksanakan prosedur hukum terhadap pemerintah Jepang untuk kedatangan dan izin tinggal peserta pemagangan di Jepang. Tetapi untuk prosedur izin tinggal, dapat saja dilaksanakan oleh lembaga pelaksana. (3) Mempersiapkan fasilitas pemondokan dan fasilitas kursus untuk peserta pemagangan. Tetapi untuk fasilitas pemondokan ada kalanya dipersiapkan oleh lembaga pelaksana. (4) Membuat rencana pemagangan keterampilan yang layak terkait dengan “Pemagangan no 1”. (5) Mengawasi dan membimbing pelaksanaan pemagangan secara layak di lembaga pelaksana berdasarkan rencana pemagangan keterampilan. (6) Mengawasi dan membimbing lembaga pelaksana (selain yang disebut no 5). (7) Memberikan layanan berbagai konsultasi terhadap peserta pemagangan. (8) Mempersiapkan tempat pemagangan baru apabila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan pemagangan diluar tanggung jawab peserta pemagangan, misalnya lembaga pelaksana menjadi bangkrut dan sebagainya, (terbatas dalam hal peserta pemagangan yang mengharapkan kelanjutan dari pemagangannya). (9) Mengatur koordinasi dengan lembaga pengirim serta pekerjaan lain yang diperlukan dalam memperlancar pelaksanaan pemagangan.

Pasal 20

Bimbingan Terhadap Hal-hal yang Perlu Ditaati oleh Peserta Pemagangan Lembaga pengirim menjelaskan secara mendalam kepada peserta pemagangan mengenai hal-hal berikut yang perlu ditaati oleh peserta pemagangan selama tinggal di Jepang. Selain itu, juga memberikan bimbingan dengan bekerja sama dengan asosiasi pengawas dan lembaga pelaksana agar hal-hal yang perlu ditaati peserta pemagangan selama tinggal di Jepang ini dapat dilaksanakan dengan baik. (1) Mengikuti seluruh pemagangan dengan bersungguh-sungguh dan menuruti bimbingan dari pembimbing magang dan pembimbing kehidupan. (2) Berkontribusi dalam pengembangan industri di negeri sendiri, dengan memanfaatkan keterampilan dsb yang diperoleh di Jepang, setelah kembali bekerja di negara masing-masing. 11

(3) Saat berada di Jepang tidak diperbolehkan membawa anggota keluarga untuk tinggal bersama. (4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan diluar ketentuan izin tinggal untuk memperoleh penghasilan atau upah lainnya. (5) Selama berada di Jepang, peserta pemagangan bertanggung jawab untuk menyimpan paspornya sendiri dan selalu membawa kartu tanda penduduk. (6) Setelah selesai pemagangan segera pulang ke negaranya masing-masing.

Pasal 21

Tindak Lanjut Setelah Kembali ke Negara Asal (1) Asosiasi pengawas bekerja sama dengan lembaga pengirim, melaksanakan survei tindak lanjut mengenai ; ‘apakah peserta pemagangan memanfaatkan keterampilan yang dipelajari di Jepang setelah kembali ke negara asal’. (2) Lembaga pengirim merangkum hasil survei mengenai ; ‘apakah peserta pemagangan yang kembali ke negara asal memanfaatkan keterampilan dsb yang dipelajari di Jepang, di negara ….’, serta memberikan laporan tsb kepada asosiasi pengawas atau lembaga pelaksana.

Pasal 22

Penanganan Terhadap Kecelakaan / Kriminalitas / Pelarian Apabila terjadi kecelakaan / kriminalitas / pelarian dari peserta pemagangan, maka asosiasi pengawas segera melaporkan kepada lembaga pengirim, dan bersamaan dengan itu, melakukan antisipasi yang tepat melalui pembicaraan kedua belah pihak dengan mengikuti perundang-undangan di Jepang.

Bab 6 . Pembebanan Biaya dsb Pasal 23

Rincian Biaya Manajemen untuk Pengiriman Biaya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pemagangan oleh pihak lembaga pengirim (selanjutnya disebut “Biaya Manajemen Pengiriman”. Tetapi ini tidak termasuk biaya perkenalan bursa kerja seperti ; penyeleksian dan penentuan calon peserta pemagangan serta berbagai biaya lain yang disebutkan dalam pasal selanjutnya) adalah sebagai berikut ; (1) Biaya yang diperlukan untuk persiapan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gigi peserta pemagangan oleh lembaga pengirim sebelum

12

pemberangkatan serta biaya-biaya yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut. (2) Biaya

yang

diperlukan

untuk

kursus

pra-pemberangkatan

seperti

pembelajaran bahasa Jepang, bimbingan kehidupan di Jepang dan sebagainya serta biaya kompensasi libur kerja selama masa tersebut. (3) Biaya yang diperlukan untuk komunikasi dan diskusi dengan pihak perusahaan dari negara pengirim serta asosiasi pengawas. (4) Biaya yang diperlukan untuk pengiriman staf lembaga pengirim ke Jepang dsb, untuk membantu memberikan layanan konsultasi dan bimbingan kehidupan terhadap peserta pemagangan, (termasuk biaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang dialami peserta pemagangan). (5) Biaya-biaya lain yang timbul di pihak lembaga pengirim dalam melaksanakan pemagangan ini.

Pasal 24

Berbagai Biaya lainnya untuk Pengiriman Biaya yang diperlukan untuk pengiriman peserta pemagangan di luar biaya yang ditentukan dari pasal sebelumnya adalah sebagai berikut. (1) Biaya pemeriksaan kesehatan serta biaya pemeriksaan gigi. (2) Biaya administrasi untuk pembuatan paspor dan visa. (3) Biaya perjalanan di dalam negeri …. sebelum pemberangkatan dan setelah kembali ke negaranya. (4) Biaya lain yang timbul di negara …. berkaitan dengan pengiriman peserta pemagangan.

Pasal 25

Rincian Biaya Manajemen untuk Penerimaan Biaya yang diperlukan untuk manajemen di pihak asosiasi pengawas dalam pelaksanaan pemagangan (selanjutnya disebut “Biaya Manajemen untuk Penerimaan”) adalah sebagai berikut (tetapi tidak termasuk biaya perkenalan bursa kerja seperti ; penyeleksian dan penentuan calon peserta pemagangan ). (1) Biaya yang diperlukan untuk komunikasi dan diskusi dengan lembaga pengirim. (2) Biaya yang diperlukan untuk menyeleksi lembaga pelaksana. (3) Biaya yang di perlukan di dalam negara Jepang terkait dengan persiapan penerimaan, seperti ; penyelenggaraan rapat orientasi dan sebagainya. 13

(4) Biaya perjalanan pulang-pergi yang ditentukan pada pasal 26. (5) Biaya yang berhubungan dengan jaminan apabila terjadi kecelakaan dan sebagainya selama masa kursus. (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kursus. (7) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kunjungan, bimbingan dan monitor terhadap lembaga pelaksana. (8) Biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan fasilitas pemondokan. (9) Biaya yang diperlukan untuk memberikan layanan konsultasi dan solusinya kepada peserta pemagangan. (10) Biaya yang diperlukan untuk mengunjungi negara pengirim terkait dengan urusan pemagangan, misalnya untuk rapat, peninjauan kondisi dan sebagainya. (11) Biaya-biaya lain yang timbul di pihak asosiasi pengawas untuk melaksanakan pemagangan ini.

Pasal 26

Pembebanan Biaya Diantara biaya yang diperlukan untuk program pemagangan ini, biaya yang diperlukan untuk pasal 23 (biaya manajemen pengiriman) serta pasal 24 (biaya lainnya untuk pengiriman) dibicarakan satu sama lain dan ditanggung bersama oleh lembaga pengirim & asosiasi pengawas dengan pembagian yang layak. Sedangkan untuk pasal 25 (biaya manajemen penerimaan) ditanggung oleh asosiasi pengawas dan lembaga pelaksana.

Biaya perjalanan peserta

pemagangan untuk datang ke Jepang dan untuk kembali ke negara asal setelah selesai masa magang, pulang-pergi ditanggung oleh asosiasi pengawas dan lembaga pelaksana, yaitu mulai dari tempat terakhir meninggalkan negara asal, sampai tempat pertama kembali ke negara asal setelah selesai masa magang.

Pasal 27

Penanganan Biaya Manajemen untuk Pengiriman dsb 1. Apabila asosiasi pengawas dibebankan sebagian biaya-biaya dari pasal 23 (biaya manajemen pengiriman) serta pasal 24 (biaya lainnya untuk pengiriman), maka jumlah uang yang telah disetujui oleh kedua pihak, dikirimkan ke pihak lembaga pengirim.

Dalam hal ini, rincian biaya

manajemen pengiriman serta biaya lainnya untuk pengiriman yang

14

ditanggung asosiasi pengawas, dilaporkan oleh lembaga pengirim kepada asosiasi pengawas secara terpisah. 2. Biaya manajemen pengiriman selama masa pemagangan adalah …. Yen per orang setiap bulan 3. Asosiasi pengawas setiap bulan melakukan penagihan biaya manajemen pengiriman dari lembaga pelaksana, dan mengirimkannya sekaligus setiap ....bulan sekali kepada lembaga pengirim. 4. Untuk biaya manajemen pengiriman, dibuka rekening khusus agar dapat dibedakan secara jelas dengan tunjangan kursus dan upah yang diberikan kepada peserta pemagangan, dan tidak boleh diambil dari tunjangan kursus maupun dari upah.

Bab 7. Peraturan Lainnya Pasal 28

Lampiran Nota Kesepahaman Terkait dengan Program Pemagangan Untuk hal …. serta …. ditetapkan secara terpisah melalui “Lampiran Nota Kesepahaman Terkait dengan Program Pemagangan”.

Pasal 29

Interpretasi dsb dari Surat Perjanjian Kerja Sama Apabila timbul pertanyaan atau ketidakjelasan atas interpretasi pasal-pasal perjanjian ini atau pasal-pasal yang belum ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan ditentukan melalui pembicaraan kedua belah pihak berdasarkan tujuan dari program pemagangan keterampilan ini.

Pasal 30

Penyelesaian Perselisihan Apabila

timbul

perselisihan

terkait

dengan

pemagangan,

diusahakan

penyelesaian melalui pembicaraan antara lembaga pengirim dan asosiasi pengawas, dengan menjunjung tujuan pemagangan serta perundang-undangan Jepang dan memperhatikan agar hubungan baik tetap terjaga. Dalam keadaan terpaksa, prosedur dilakukan melalui instansi pemerintah terkait atau keputusan dari pengadilan, di Negara Jepang.

Pasal 31

Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Sama

15

Surat perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan. Apabila ada instruksi dari instansi pemerintah negara Jepang mengenai kondisi yang kontradiktif dalam substansi perjanjian ini ataupun pasal-pasal yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, maka instruksi tersebut akan ditaati dan asosiasi pengawas segera menyampaikan substansi tersebut secara tertulis kepada lembaga pengirim. Selanjutnya substansi tersebut diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 32

Selesainya Masa Perjanjian Kerja Sama Perjanjian kerja sama ini akan berakhir ketika salah satu hal yang disebut di bawah ini berakhir, dan perjanjian ini dianggap hilang efektifitasnya. 1. Apabila pemagangan sebagai objek perjanjian ini telah selesai (tanggal selesainya perjanjian ini adalah sama dengan tanggal selesainya pemagangan). 2. Apabila dipertengahan masa pemagangan tidak dapat dilanjutkan dan peserta pemagangan harus pulang ke negara asal (dalam hal ini, pemberitahuan disampaikan kepada pihak lain melalui surat, dimana tanggal selesainya perjanjian ini adalah tanggal dikirimkannya surat tersebut).

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 untuk masing-masing dalam bahasa Jepang dan bahasa ........, setelah ditandatangani, masing-masing pihak menyimpan 1 surat perjanjian kesepahaman ini.

Negara…. , Tanggal…. , Bulan…. , Tahun….

Lembaga pengirim

Asosiasi pengawas

Negara ……..

Negara …….

………………

……………..

Diwakili …....

Diwakili …...

Tanda tangan …..

Tanda tangan ….

16